Tugas Kasus Barnabas Suebu

Kasus pembangunan PLTA di Mamberamo
oleh Barnabas Suebu

Laporan Pertanggungjawaban Barnabas Suebu

1. Accounttability
Akuntabilitas bermakna dimana setiap proses
dan hasil pelayanan publik harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Pada
kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menetapkan mantan Gubernur Papua,
Barnabas Suebu, sebagai tersangka kasus
dugaan korupsi pengadaan proyek Detailing
Engginering Design (DED) Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo,
Papua, tahun 2009 dan 2010. Hal ini
menunjukan bahwa mantan Gurbernur Papua, Barnabas Suebu tidak memiliki akuntabilitas
dalam tanggung jawab yang diberikan sehingga beliau ditangkap.

Oleh : Novy Lumanauw

2. Transparasi
Transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan.
Pada kasus Barnabas Suebu, diketahui
adanya ketidak terbukaan pada proyek
Detailing Engginering Design (DED)
Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) di Sungai Mamberamo,
Papua, tahun 2009 dan 2010. Hal ini
dibuktikan dengan hasil pemeriksaan
48 saksi dengan ketua tim penyidik
Komisaris Christian. "Tak ada tender
hanya untuk memenuhi administrasi
saja," katanya. Proyek tersebut,
katanya, fiktif. Lantaran PT Indra
Karya (Persero) tak mengerjakan Detailing Engineering Design (DED). PT Indra karya hanya
membuat feasibility study sehingga perencanaan pembangunan PLTA jauh dari yang diharapkan.
Pekerjaan yang dilakukan PT Indra Karya hanya kamuflase untuk mengeruk uang negara.
Seluruh pengerjaan sebagai konsultan dilakukan oleh PT Indra Karya. Terjadi penggelembungan
anggaran sehingga kerugian negara mencapai Rp 35 miliar. Untuk memperkuat penyidikan,
penyidik telah menyita dokumen sebanyak lima kardus. Terdiri dari dokumen keuangan dan
dokumen operasional. Penggeledaha barang bukti dilakukan selama 10 jam mulai pukul 14.00
WIB, Senin 27 Oktober 2014

Oleh : Maria Rita Hasugian

3. Partisipan
Orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan (pertemuan, konferensi, seminar, dsb);
pemeran serta. Dalam kasus ini KPK menetapkan tiga tersangka yakni bekas Gubernur Papua
Gubernur Papua Barnabas Suebu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua
periode 2008-2011 Jannes Johan Karubaba dan Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan
Irian Jaya (KPIJ) La Musi Didi.

Barnabas Suebu Jannes Johan Karubaba La Musi Didi

Oleh : Maria Rita Hasugian

4. Peraturan Undang – Undang
Jannes Karubaba terbukti melakukan pidana korupsi sebagaimana diatur ancaman pidananya
pada Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini, Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor sudah memutus Barnabas Suebu bersalah melakukan tindak pidana korupsi
pada persidangan hari Kamis 19 November 2015. Barnabas dihukum 4,5 tahun penjara, denda
Rp 150 juta subsider bulan 3 kurungan. Sedangkan Dirut PT KPIJ, La Musi Didi dihukum 5
tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Oleh : Ferdinan

5. Target dan Realisasi
"Jika pembangunan PLTA Mamberamo Raya ini terwujud maka akan menghasilkan tenaga
listrik sebesar 1.800 hingga 10.000 Mega Watt dengan estimasi pendapatan senilai Rp 100 miliar
hingga Rp 200 miliar per tahun," kata Bupati Memberamo Raya Demianus Kyuew Kyeuw,
dalam pertemuan kawasan dan musyawarah percepatan pembangunan Tabi di Kabupaten Sarmi,
Papua. Target tersebut dapat tercapai pada tahun 2009 – 2010 namun realisasinya berbeda,
dikarenakan kasus korupsi oleh Barnabas Suebu dan dua tersangka lainnya menyebabkan
pembangunan PLTA di Mamberamo terhambat

Oleh : Sandy Indra Pratama