tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Kebijakan ini diharapkan
dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi
wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin di
Indonesia.
c. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil
Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu:
Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil
menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga
kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan.
Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan
dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi
pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga
akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa.
Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola
pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM
yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal
ini terjadi karena pengengguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang
pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam
melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan
salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM
Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan
kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini
dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat di pedesaan.
d. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program
Corporate Social Responsibility (CSR)
Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dana sing
untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), diharapkan
golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan
untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya
segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (corner of previledge). Program
ini menjadikan CSR sebagai tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan
untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan
Ekonomi
Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan
kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan
masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program
pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan
hukum sehingga dunia usaha nasional dana sing dapat melakukan usaha secara
berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya
pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan
golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil
45
pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan
ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan
alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut:
a. Subsidi
Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong
usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu
pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan
tambahan modal kepada produsen. Contoh: subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk
dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya
produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat
menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing.
Subsidi BBM diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi
bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat.
b. Pengenaan Pajak
Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan
pendapatan adalah dengan pengenakan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di
Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap
barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah
dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Pajak
penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan
dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah.
pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku
STNK.
Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah
dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada
masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi
merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah
uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan
berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk
membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilai yang akan kembali ke rakyat.
Rangkuman
Redistribusi merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan
masyarakat terbagi merata secara maksimal di antara warga masyarakat. Artinya, semua
warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan.
Program-program pemerintah dalam retribusi pendapatan dapat diaplikasikan pada
program-program berikut:
a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah
b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas
c. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil
d. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program
Corporate Social Responsibility (CSR)
46
e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan
Ekonomi
Latihan
1. Jelaskan pengertian redistribusi pendapatan!
2. Program-program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendistribusian
pendapatan?
3. Mengapa usaha kecil perlu dikembangkan?
4. Jelaskan subsidi merupakan alternatif pemerintah dalam redistribusi pendapatan!
5. Jelaskan pajak merupakan alternatif pemerintah dalam redistribusi pendapatan!
Daftar Pustaka
Anggara Sahya., Dr., M.Si., Administrasi Keuangan Negara, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Ikhsan M., Santoso Agus, Harmanti, Administrasi Keuangan Publik, Jakarta: Universitas
Terbuka, 2010.
Liwaul., S.Sos., M.Si., Administrasi Keuangan Publik, Kota Kendari: Literacy Institute, 2017.
47
MODUL 7
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pendapat daerah adalah sejumlah uang yang diterima daerah, baik atas hasil usahanya
sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang sah.
Struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa
giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing,
komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan
barang/jasa).
2. Dana Perimbangan, yaitu berupa:
a. Dana bagi hasil (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan,
pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas
bumi);
b. Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri;
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari luar poin a dan b.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu berupa:
a. Dana hibah;
b. Dana darurat;
c. Dana penyesuaian dan dana otsus;
d. Bantuan dari daerah yang lebih atas (provinsi) atau daerah lain.
PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah
terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan,
oenertiban objek-objek dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Adapun
ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan menggali
sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
PAD setiap daerah tidak sama karena bergantung pada potensi daerah dan kemampuan
pengelolaannya. Meskipun daerah diberi otonomi seluas-luasnya, pada umumnya besaran
PAD jauh lebih kecil daripada bantuan yang diberikan pusat. Hal ini merupakan konsekuensi
pengaturan kekuatan keuangan di negara kesatuan. Dalam keadaan bagaimanapun
kekuatan keuangan pusat harus lebih besar daripada daerah untuk menjaga keutuhan
negara.
Dana perimbangan merupakan dana bantuan pusat kepada daerah yang tetap ada setiap
tahun, walaupun besarannya berubah-ubah. Dana perimbangan dari bagi hasil dan DAU
bersifat block grant. Maksudnya daerah diberi kebebasan untuk menetapkan peruntukannya
sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.adapun DAK bersifat specific grant.
48
Maksudnya, daerah tidak boleh menetapkan peruntukannya karena telah ditetapkan oleh
pusat terlebih dahulu (walaupun awalnya berasal dari usulan daerah).
Lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana yang tidak tetap waktunya ataupun
besarannya, kecuali dana otsus. Hal itu bergantung pada situasi yang memerlukannya.
Selain dari ketiga pendapatan tersebut, daerah memperoleh penerima pembiayaan dari:
1. Selisih lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali penerimaan pinjaman;
6. Penerimaan piutang daerah.
Kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah selalu meningkat, kansekuensinya besar
dana yang diperlukan untuk belanja daerah pun selalu meningkat. Belanja merupakan
pengeluaran untuk membiayai berbagai urusan berikut:
1. Urusan wajib, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan
ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,
kependudukan/catatan sipil, pemuda/OR, kesatuan bangsa/poldagri, pemerintahan
umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat/desa, statistik, kearsipan, dan
komunikasi/informatika.
2. Urusan pilihan, yaitu pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata,
kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.
Belanja daerah dikelompokkan menjadi Sembilan kelompok belanja dengan struktur sebagai
berikut:
1. Belanja tidak langsung, yaitu:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja bunga;
c. Belanja subsidi;
d. Belanja hibah;
e. Belanja bantuan sosial;
f. Belanja bagi hasil/bantuan keuangan;
g. Belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung, yaitu:
a. Program;
b. Kegiatan (belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal).
Selain belanja langsung dan tidak langsung, daerah juga mengeluarkan pembiayaan untuk
pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok
utang dan pemberian pinjaman.
Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai
berikut:
1. Semua penerimaan dalam bentuk uang, barang atau jasa harus dianggarkan;
2. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan secara bruto;
3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
49
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam
jumlah yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, daerah menetapkan anggaran berbasis kinerja, yaitu
anggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran, hasil dan
manfaat kegiatan termasuk efisiensinya dalam bentuk APBD.
Dalam sistem keuangan daerah, APBD berfungsi sebagai berikut:
1. Fungsi otorisasi, artinya APBD berfungsi untuk dijadikan dasar kewenangan daerah
dalam besaran dan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang
bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, artinya APBD berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam
merencanakan berbagai kegaitan yang pasti disediakan dananya pada tahun yang
bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, artinya APBD berfungsi untuk dijadikan tolak ukur kesesuaian
antara kegiatan yang dilakukan dan kegiatan yang direncanakan;
4. Fungsi alokasi, artinya APBD berfungsi untuk mengarahkan penggunaan sumber daya
yang efisien dan efektif dalam memajukan perekonomian daerah;
5. Fungsi distribusi, artinya APBD berfungsi untuk membagikan sumber daya yang
memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan;
6. Fungsi stabilisasi, artinya APBD berfungsi untuk memelihara dan menciptakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Setiap tahun anggaran APBD ditetapkan dengan peraturan daerah yang berlaku untuk tahun
anggaran yang bersangkutan (Januari sampai dengan Desember). Dalam garis besarnya,
siklus APBD adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Rancangan APBD;
2. Pembahasan RAPBD;
3. Penetapan RAPBD menjadi APBD;
4. Pelaksanaan APBD;
5. Perubahan APBD (jika perlu);
6. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
7. Perhitungan (pertanggungjawaban APBD).
Bahan-bahan untuk menetapkan APBD bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang diformulasikan dari hasil jarring asmara (musrenbangda) dan hasil evaluasi
kinerja masa lalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
serta pedoman penyusunan APBD.
Sejalan dengan lingkup pembangunan nasional agenda pembangunan daerah yang
mendesak adalah perumusan kebijakan pembangunan yang operasionalnya diarahkan pada
beberapa hal: Pertama, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang
ditandai dengan ciri-ciri masyarakat yang partisipatif, demokratis, profesional dan
melaksanakan pembangunan sesuai dengan law and order enforcement menuju
pengelolaan yang baik (good govermance). Kedua, memperbaiki perekonomian di tingkat
mikro (masyarakat) ataupun tingkat makro agregat sehingga terciptanya situasi dengan
iklim usaha yang sehat, keuangan negara yang semakin kuat, pemulihan kepercayaan
terhadap lembaga pengelolaan keuangan, dan utang luar negeri yang dikelola dengan baik.
Ketiga, pemantapan kelembagaan sosial, ekonomi, politik, hukum dan administrasi
50
pemerintahan. Keempat, pemantapan mekanisme perencanaan pembangunan yang
mengikutsertakan masyarakat secara aktif (Zainul Basri, 2003:99).
Dengan kewenangan yang dimilikinya daerah akan lebih leluasa dalam menyusun dan
menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah,
yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian
daerah. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah;
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat publik untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2003: 59).
Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan, yang
orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan sosial ekonomis.
Konsep pembangunan merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakikat
proses administrasi di setiap negara dan bersifat dinamis.
Fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai:
1. Stabilisator pembangunan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. Innovator pembangunan, meliputi inovasi administrasi negara, inovasi konsepsional dan
inovasi sistem;
3. Motivator pembangunan, yakni pemerintah harus mampu mendorong kegiatan
pembangunan, baik yang berupa dorongan materiil maupun dorongan nonmaterial;
4. Dinamisator pembangunan, yakni pemerintah harus mampu mengendalikan
pembangunan baik yang berupa dorongan materiil maupun dorongan nonmaterial;
5. Modernisator pembangunan, yakni pemerintah harus dapat mengubah sistem yang
lebih maju (Zainul Basri, 2003: 15).
Kegiatan pokok yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas
keuangan pemerintah daerah meliputi:
1. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang
berkeadilan, termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha
dan investasi;
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan prioritas alokasi belanja daerah secara
proporsional;
3. Pengembangan transparasi dan akuntabilitas serta profesionalisme pengelolaan
keuangan daerah.
Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi
daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan
pembangunan. Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah harus
memperhatikan:
1. Kondisi ekonomi masyarakat yang ada;
2. Potensi sumber daya alam dan manusia;
3. Infrastruktur yang tersedia.
51
Masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan upaya
meningkatkan penerimaan daerah, antara lain:
1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas
fiscal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan fiscal gap;
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan
publik yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspons secara negatif.
Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar
pajak dan retribusi daerah;
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum;
4. Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pemerinta pusat yang tidak
mencukupi);
5. Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.
Pmerintah daerah sering dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah,
sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya
kesenjangan fiskal. Mardiasmo (2003: 147-148) mengemukakan beberapa strategi yang
dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan fiskal, yaitu sebagai
berikut:
1. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan.
Pemerintah daerah harus menguji belanja dan biaya-biaya yang terjadi. Mungkin
terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau tidak perlu dilakukan;
2. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui charging for service
(penjualan jasa publik);
3. Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin
agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul dengan baik;
4. Kemungkinan menaikkan pajak melalui peningkatan tarif dan perluasan subjek dan
objek pajak;
5. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah. Jika
potensinya cukup besar, pemerintah daerah dapat membantu memobilisasi penerimaan
pajak pusat sehingga bagian bagi hasil pajak untuk daerah tersebut tinggi.
Rangkuman
Pendapat daerah adalah sejumlah uang yang diterima daerah, baik atas hasil usahanya
sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang sah.
Struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber.
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan dana bantuan pusat kepada daerah yang tetap ada
setiap tahun, walaupun besarannya berubah-ubah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana yang tidak tetap waktunya ataupun
besarannya, kecuali dana otsus.
52
Pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah;
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat publik untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2003: 59).
Kegiatan pokok yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas
keuangan pemerintah daerah meliputi:
1. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang
berkeadilan, termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha
dan investasi;
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan prioritas alokasi belanja daerah secara
proporsional;
3. Pengembangan transparasi dan akuntabilitas serta profesionalisme pengelolaan
keuangan daerah.
Latihan dengan
1. Apa yang dimaksud dengan pendapatan daerah?
2. Sebutkan prinsip-prinsip pengelolaan pendapatan dan belanja daerah!
3. Sebutkan fungsi APBD dalam sestem keuangan daerah!
4. Masalah apa saja yang dihadapi pemerintah daerah yang berkaitan
meningkatkan penerimaan daerah?
5. Apa misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal?
Daftar Pustaka
Anggara Sahya., Dr., M.Si., Administrasi Keuangan Negara, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Ikhsan M., Santoso Agus, Harmanti, Administrasi Keuangan Publik, Jakarta: Universitas
Terbuka, 2010.
Liwaul., S.Sos., M.Si., Administrasi Keuangan Publik, Kota Kendari: Literacy Institute, 2017.
53
MODUL 8
Pengawasan keuangan Negara
A. Pengertian Pengawasan Publik
Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang memberikan suatu jaminan pada pihak
tertentu bahwa aktivitas-aktivitas organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Fungsi
pengawasan terdiri dari penetapan, standar, mengukur kinerja, mengevaluasi hasil dan
mengambil tindakan yang diperlukan. Karena itu terdapat keterkaitan antara pengawasan
dengan perencanaan. Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
organisasi, sedangkan pengawasan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran tersebut.
Pimpinan organisasi merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan organisasi sebagaimana yang telah direncanakan agar tidak mengalami
kegagalan atau penyimpangan. Dalam hal ini pimpinan organisasi melaksanakan fungsi
pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan berupaya untuk
mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai
dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan (Handayaningrat,
1980: 127). Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan
berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 1981: 135).
Pimpinan organisasi merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap kegiatan
pengawasan. Pimpinan organisasi melaksanakan pengawasan melalui berbagai aktivitas
seperti pengamatan, pengukuran, penilaian, pemeriksaan, pencocokan, pengendalian,
pengecekan, inspeksi, dan sebagainya.
Pengawasan pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh
kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan
rencana semula (LAN, 2003: 220). Agar pengawasan dapat efektif, maka kegiatan
pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan telah berakhir saja, namun juga pada
saat kegiatan sedang dalam proses.
Pengawasan biasanya dilakukan dengan menggunakan menggunakan berbagai alat atau
sarana, seperti anggaran (budget), performance appraisal, acceptance sampling, evaluation
and review tecniques program, dan variance sampling, evaluation and review techniques
program, dan variance analysis (Woelfel, 1997). Ukuran-ukuran yang digunakan untuk
mengevaluasi kinerja harus terkait dengan tujuan program atau tujuan organisasi.
Pengawasan umumnya akan lebih efektif apabila apa yang diawasi dapat dikuantitatifkan
atau diukur. Kuantifikasi data yang direncanakan (budget dan standart) dan data actual
akan menjadi unsur utama suatu sistem pengawasan. Selisih kinerja actual dengan
anggaran (budget) atau standar kemudian akan menjelaskan apakah suatu aktivitas telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak.
54
B. Fungsi Pengawasan Keuangan Publik
Secara umum, pengawasan membantu manajemen dalam tiga hal. Pertama, pengawasan
membantu pengawasan membantu meningkatkan kinerja organisasi. Kedua, pengawasan
memberikan opini atas kinerja organisasi. Ketiga, hasil pengawasan mengarahkan
manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah, penyimpangan-penyimpangan
maupun hambatan-hambatan yang terjadi terhadap upaya pencapaian kinerja yang telah
ditetapkan (LAN, 2003: 220). Pengawasan dapat mencapai ketiga hal tersebut karena
pengawasan akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen secara tepat
dan memberikan tingkat keyakinan yang tinggi akan pencapaian rencana yang telah
ditetapkan.
C. Tujuan Pengawasan Keuangan Publik
Secara umum kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah bertujuan untuk menciptakan
pemerintahan yang efisien, efektif dan berorientasi pada pencapaian visi dan misinya.
Dengan pengawasan diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambilan keputusan
untuk: 1) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan,
pemborosan, hambatan dan ketidakadilan; 2) mencegah terulang kembali kesalahan,
penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan tersebut; 3)
mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang sudah baik untuk mencapai
tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi
organisasi.
Pengawasan akan lebih bermakna dan dapat memainkan perannya dengan baik apabila
telah dapat mencapai tujuan pengawasan, yaitu: 1) pihak yang diawasi merasa terbantu
sehingga dapat mencapai misinya secara lebih efisien dan efektif; 2) menciptakan suasana
keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas; 3) menimbulkan suasana saling
percaya di dalam dan di luar organisasi; 4) meningkatkan akuntabilitas organisasi; 5)
meningkatkan kelancaran operasi organisasi; dan 6) mendorong terwujudnya good
corporate governance.
Pengawasan dapat dilakukan di bidang keuangan (financial) maupun pengawasan non-
keuangan (non-financial). Pengawasan financial terfokus pada monitoring biaya (cost),
menganalisis laba atau kepentingan yang diperoleh, dan mengevaluasi penggunaan aset.
Sedangkan pengawasan non-financial memonitor aktivitas-aktivitas maupun program-
program yang terkait dengan aspek financial, yakni efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
Pengawasan organisasi digunakan untuk tujuan mengevaluasi kinerja organisasi secara
keseluruhan, yang sering kali diukur dengan tingkat keuntungan yang diperoleh, tingkat
pencapaian tujuan, perubahan struktur, rencana dan tujuan organisasi.
Pengawasan operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi dari
waktu ke waktu dengan menetapkan standar yang dapat digunakan untuk memonitor
kinerja. Pengawasan operasional terdiri alat dan teknik seperti rasio produktivitas, biaya per
unit, dan ukuran-ukuran beban kerja. Terdapat dua jenis pengawasan yang secara umum
55
dikenal dalam pengawasan output dan pengawasan perilaku. Pengawasan output biasanya
didasarkan pada pengukuran formal terhadap catatan-catatan output dan produktivitas,
sedangkan pengawasan perilaku didasarkan pada observasi personal terhadap pegawai dan
kinerja mereka (Woefel, 1987).
D. Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Publik
Dilihat dari waktunya, pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi pengawasan preventif,
pengawasan proses dan pengawasan refresif (Siagian, 1977: 114). Pengawasan preventif
adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu pekerjaan atau
kegiatan. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak dikehendaki
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan, karena itu pengawasan preventif
juga dinamakan dengan pengawasan pencegahan. Pengawasan proses dilakukan pada saat
pekerjaan pekerjaan atau kegiatan sedang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar
pelaksanaan kegiatan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Selain itu, bila pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan terdapat penyimpangan atau
kesalahan, maka hal itu akan segera diperbaiki sebelum penyimpangan atau kesalahan
tersebut berlarut-larut. Sedangkan pengawasan refresif dilakukan setelah pekerjaan atau
kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan
tersebut sesuai dengan rencana atau tidak. Bila dari pengawasan yang dilakukan kemudian
diketahui terjadi kesalahan atau penyimpangan maka dilakukan tindakan-tindakan korektif
atau perbaikan agar pada masa yang akan tidak terulang lagi.
Selain bentuk-bentuk pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, bentuk-bentuk
pengawasan lainnya yang dikenal adalah: 1) pengawasan langsung, 2) pengawasan tidak
langsung, 3) pengawasan formal, 4) pengawasan informal, 5) pengawasan administratif, 6)
pengawasan teknis. (Handayaningrat, 1988).
1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh
pimpinan organisasi atau aparat pengawasan dengan melakukan pemeriksaan langsung
pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan melakukan inspeksi, verifikasi
maupun investigasi. Sistem pengawasan langsung oleh atasan kepada bawahan
dinamakan dengan bult in control (pengawasan melekat).
2) Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pimpinan atau oleh aparat pengawasan
dengan hanya melalui laporan-laporan yang diterimanya. Laporan dimaksud dapat
berupa laporang hasil pemeriksaan, hasil pengamatan, hasil verifikasi, dan sebagainya,
baik yang bersifat deskriptif maupun berupa angka-angka, statistik, dan sebagainya.
3) Pengawasan formal adalah pengawasan pengawasan yang dilakukan secara formal oleh
unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi.
Pengawasan formal biasanya dilakukan dengan prosedur formal atau resmi, dengan
surat pemberitahuan formal, tim pengawasan tertentu, waktu tertentu, dan sebagainya.
4) Pengawasan informal dilakukan tanpa melalui prosedur formal atau resmi. Pengawasan
informal dilakukan melalui berbagai cara, seperti inspeksi mendadak (sidak),
pengamatan diam-diam. Silent operation, dan sebagainya.
5) Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan,
kepegawaian serta material.
6) Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya
pemeriksaan terhadap kualitas produk tertentu. Pengawasan teknis dilakukan
berdasarkan ukuran-ukuran atau standar tertentu, seperti standar mutu, standar bisya,
56
standar harga, standar jumlah, dan sebagainya. Pengawasan teknis dilakukan oleh
pengawas yang ahli pada bidang tertentu yang diawasi.
Bentuk-bentuk pengawasan yang dikenal di Indonesia diantaranya adalah: 1) pengawasan
melekat, 2) pengawasan fungsional, 3) pengawasan masyarakat, 4) pengawasan legislatif.
1) Pengawasan melekat (Built in Control)
Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
terhadap bawahan dalam suatu instansi pemerintah. pengawasan melekat dilaksanakan
dalam rangka mewujudkan fungsi pengawasan atau pengendalian di lingkungan instansi
pemerintah. Nomenklatur pengawasan melekat pertama kali digunakan dalam Inpres
No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat menyebutkan
bahwa pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya, dilakukan secara preventif maupun represif dengan maksud agar tugas
bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Dalam pengawasan melekat pelaku pengawasan adalah
atasan langsung yang dianggap memiliki kewenangan (power) dan dapat bertindak
bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest). Dalam konsep pengawasan ini para
pelaku pengawasan lainnya seperti sesama staf, dan masyarakat kurang diperhatikan
dengan asumsi bahwa atasan dapat menjalankan kekuasaannya sehingga dapat secara
independen mengawasi bawahannya.
2) Pengawasan Fungsional
Nomenklatur pengawasan fungsional pertama kali dipergunakan secara resmi sejak
dikeluarkannya Inpres Nomor 15 Tahun 1983. Pengawasan fungsional adalah setiap
upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus (exclusively
assigned) untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang diawasinya.
Sebagai orang yang ditunjuk khusus, aparat pengawasan fungsional pemerintah tidak
hanya bertugas sebagai pemeriksa, tetapi juga melakukan tugas lainnya seperti
verifikasi, konfirmasi, survei, penilaian (assessment), pemeriksaan (audit) dan bahkan
melakukan pemantauan (monitoring) atas sesuatu yang sedang dalam pengawasan.
Dalam organisasi yang besar, pengawasan fungsional berperan penting membantu
manajemen puncak untuk melakukan pengendalian terhadap organisasi dalam
mencapai tujuannya. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh mamajemen puncak
ataupun satuan pengawasan internal (SPI) dengan dibantu teknologi informasi yang
canggih dapat merupakan aktivitas pemantauan. Dengan demikian fungsi pemantauan
tidak dapat dilakukan oleh auditor dari luar (external auditor), melainkan hanya
dilakukan oleh manajemen atau aparat pengawasan fungsional internal yang diberi
wewenang untuk melakukan pengawasan.
Pengawasan fungsional mencakup: a) pengawasan internal dan b) pengawasan
eksternal
a) Pengawasan internal
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang
berada dalam struktur organisasi sendiri. Unit pengawasan dalam struktur organisasi
tersebut dapat berbentuk satuan pengawasan internal (SPI), badan pengawasan,
maupun inspektorat. Sedangkan orang yang melakukan pengawasan internal
dinamakan pengawas internal atau internal auditor. Peran pengawas internal
mencakup: 1) peningkatan kualitas keandalan dan ketepatan waktu informasi
pertanggungjawaban pengelolaan organisasi; 2) kepastian terwujudnya efisiensi dan
57
efektivitas pengelolaan organisasi. Pengawasan internal menekankan pada
pemberian bantuan kepada manajemen mengenai masalah inefisiensi maupun
potensi kegagalan sistem dan program. Pengawasan internal merupakan suatu
penilaian yang sistematis dan objektif oleh internal auditor atas operasi dan
pengendalian yang bermacam-macam dalam suatu organisasi untuk menentukan
apakah: pertama, informasi keuangan dan operasi tepat dan dapat dipercaya;
kedua, risiko organisasi diidentifikasi dan diminimalisasi; ketiga, peraturan eksternal
dan kebijakan serta prosedur internal dapat diterima dan ditaati dan diikuti;
keempat, standar yang memuaskan dapat dipenuhi; kelima, sumber daya digunakan
secara efisien dan ekonomis; keenam, tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.
b) Pengawasan eksternal
Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh institusi-institusi
pengawasan yang berada di luar struktur organisasi. Pengawasan eksternal penting
bagi organisasi terutama untuk meningkatkan kredibilitas, kemajuan dan
keberhasilan organisasi. Kedudukan pengawas eksternal harus independen agar
informasi yang disajikan oleh institusi pengawas eksternal dapat diandalkan
(reliable). Penyelenggaraan pengawasan oleh institusi pengawasan eksternal
dilakukan dengan prinsip kemitraan (partnership) antara pihak yang mengawasi
dengan pihak yang diawasi. Secara lebih spesifik tugas pengawasan eksternal akan
mendorong tercapainya good governance atau good corporate governance.
3) Pengawasan masyarakat
Pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan pada dasarnya juga dapat dilakukan oleh
masyarakat luas atau publik. Pengawasan masyarakat merupakan kontrol sosial dari
masyarakat terhadap pemerintah yang telah diberi amanah oleh rakyat untuk mengelola
sumber daya negara. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang tercipta karena
adanya pengakuan dan kepatuhan pada norma dan ideologi kelompok yang ada dalam
suatu kelompok masyarakat atau organisasi.
Pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga jalur, yakni: 1) pengawasan
langsung oleh masyarakat, yang dilakukan secara informal oleh masyarakat sendiri
maupun yang dilakukan melalui lembaga organisasi yang dibentuk masyarakar (LSM);
2) pengawasan melalui media massa; dan 3) pengawasan masyarakat yang disalurkan
secara legal melalui lembaga perwakilan sesuai dengan peraturan perundangan, yakni
melalui DPR atau DPRD.
4) Pengawasan Legislatif
Pengawasan legislatif pada dasarnya merupakan bagian dari pengawasan masyarakat
(publik). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPR atau DPRD
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan. DPR menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan pertimabngan DPD;
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan
kebijakan pemerintah lainnya.
Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislative tidak hanya mencakup
pengawasan terhadap tata cara penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga tata cara
penyelenggaraan keuangan negara. Pengawasan legislatif merupakan pengawasan
politik terhadap pemerintah. sebagai mitra kerja eksekutif, lembaga legislatif
(DPR/DPRD) perlu memberikan bantuan agar pelaksanaan amanat rencana
pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dari berbagai sudut
pandang, termasuk sudut pandang politik.
58
Salah satu tugas badan legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja
pemerintah termasuk dalam pelaksanaan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD). DPR membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan
negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) dalam bentuk Hasil
Pemeriksaan Semester, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk dipergunakan
sebagai bahan pengawasan. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan-
pimpinan fraksi untuk membahas laporan tertulis. Apabila hasil konsultasi
menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, maka dilakukan: (a) dalam hal
kasus yang diduga merupakan tindakan pidana, maka pimpinan DPR menyampaikan
kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; sedangkan
dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka DPR
menyampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan untuk diproses lebih
lanjut.
Dalam melakukan pengawasan keuangan negara, DPR juga menggunakan hasil
pemeriksaan parsial atau individual. Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan
kepada Komisi di DPR yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan
hasil pemeriksaan parsial/individual. Komisi tersebut dapat mengadakan rapat
konsultasi dengan unsur BPK dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil
pemeriksaan parsial/individual. Komisi dapat meminta BPK untuk melakukan
pemeriksaan terhadap objek tertentu guna keperluan pengawasan keuangan negara.
Hasil pemeriksaan parsial/individu dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat
Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan pengawasan tugas
pengawasan DPR.
Rangkuman
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial yang memberikan suatu jaminan
kepada pihak tertentu, bahwa aktivitas-aktivitas organisasi dapat dicapai secara efektif
dan efisien. Pimpinan organisasi merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap
kegiatan pengawasan. Pimpinan organisasi melakukan pengawasan melalui
pengamatan, pengukuran, penilaian, pemeriksaan, pencocokan, pengendalian,
pengecekan, inspeksi, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas tersebut dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya penyelewengan anggaran, mark-up biaya, maupun penyimpangan
rencana kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan memiliki hubungan
yang sangat erat dengan perencanaan. Pengawasan berfungsi melihat sejauh mana
kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak menympang dari rencana, dan apabila terjadi
terjadi penyimpangan segera dapatdperbaiki dan dikoreksi. Cara melakukan koreksi
atau perbaikan antara lain mengubah rencana, mengubah tujuan, mengatur kembali
tugas-tugas, mengubah wewenang, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengawasan
sebaiknya tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan berakhir saja, tetapi juga pada saat
kegiatan sedang dalam proses. Dengan demikian pengawasan dapat memberikan nilai
tambah terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Pengawasan biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai alat, seperti anggaran
perusahaan (budgedting), performance appraisal, acceptance sampling, evaluation and
review techniques program, dan variance analysis.
Pengawasan dapat efektif apabila faktor-faktor yang diawasi dapat dikuantifikasi,
sehingga mudah pengukuran keberhasilannya. Kuantifikasi data yang direncanakan
dengan data realisasi yang actual, menjadi unsur yang utama dalam sistem
pengawasan.
59
Latihan penyelenggaraan
1. Apa yang dimaksud dengan pengawasan keuangan publik?
2. Jelaskan bentuk-bentuk pengawasan keuangan publik di Indonesia!
3. Apa tujuan dilakukan pengawasan keuangan publik dalam
pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah?
Daftar Pustaka
Anggara Sahya., Dr., M.Si., Administrasi Keuangan Negara, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Ikhsan M., Santoso Agus, Harmanti, Administrasi Keuangan Publik, Jakarta: Universitas
Terbuka, 2010.
Liwaul., S.Sos., M.Si., Administrasi Keuangan Publik, Kota Kendari: Literacy Institute, 2017.
60
MODUL 9
Pemeriksaan keuangan Negara
A. Dasar Pemeriksaan
Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan selaku pemeriksa atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan pemerintahan bersifat bebas dan mandiri. Bebas diartikan
dapat melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan pemerintahan, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Mandiri artinya dalam melakukan pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan tidak boleh dipengaruhi
oleh siapa pun, termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan dari dalam Badan
Pemeriksa Keuangan.
Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga pemerintahan
yang dikenal dalam UUD 1945 yang melaksanakan kedaulatan rakyat di bidang
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan.
Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tugas Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2006
adalah:
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah lainnya,
Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah, dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan pemerintahan;
2. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Untuk keperluan tindak lanjut pemeriksaan tersebut, diserahkan pula hasil
pemeriksaan itu kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.
B. Pelaksanaan Pemeriksaan
Sebelum pemeriksaan dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan menentukan objek
pemeriksaan, perencanaan, dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan
metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan
secara bebas dan mandiri. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, Badan
Pemeriksaan Keuangan memerhatikan permintaan, saran dan pendapat lembaga
perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Permintaan itu dapat berupa hasil keputusan
rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan tersebut tidak
bersifat mengikat kecuali jika Badan Pemeriksa Keuangan menganggap bahwa
keputusan itu memiliki relevansi dengan objek pemeriksaan.
Pada saat pemeriksaan berlangsung terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan
dan tangungg jawab keuangan pemerintahan, pemeriksa dapat:
1. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan dan tanggung
jawab keuangan pemerintahan.
61
2. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala
jenis jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang
menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam
pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
3. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen
pengelolaan keuangan pemerintahan.
4. Meminta keterangan kepada seseorang.
5. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.
Pemanggilan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan pemerintah dan harus
memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar tidak melanggar hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang
dipanggil oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemanggilan harus dilakukan dalam bentuk
tertulis, dengan memuat identitas yang dipanggil dan maksud dari pemanggilan tersebut.
Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigative untuk mengungkap adanya
indikasi kerugian pemerintahan dan/atau unsur pidana. Pengungkapan kerugian
pemerintahan dan/unsur pidana merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pemeriksa
ketika pihak yang diperiksa tidak berusaha untuk mengembalikan kerugian pemerintahan
karena perbuatannya. Pemeriksaan investigative sangat dibutuhkan untuk menstabilkan
keuangan pemerintahan berada pada posisi semula.
Apabila hasil pemeriksaan ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan segera
melaporkan hal tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instansi yang berkaitan dengan pelaporan
Badan Pemeriksa Keuangan adalah kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan
Korupsi. Tata cara penyampaian laporan tersebut diatur bersama oleh Badan Pemeriksa
Keuangan dan pemerintah untuk menghidari ketentuan yang dapat menimbulkan
penyalahgunaan wewenang.
C. Jenis Pemeriksaan
Beberapa jenis pemeriksaan terdiri atas sebagai berikut.
1. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan
Keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai laporan
keuangan. Laporan keuangan yang diperiksa berasal dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga pemerintahan lainnya, badan usaha milik
pemerintahan, badan atau lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan
keuangan pemerintahan. Pembatasan laporan keuangan yang diperiksa agar
pemeriksa mengetahui ruang lingkup pemeriksaan yang harus dilaksanakan.
2. Pemeriksaan kinerja, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintahan, yang
terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
ekonomis. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.
Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai jenis
bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau
program/kegiatan yang diperiksa.
62
Adapun tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program, yaitu:
a. Tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi berkaitan dengan suatu
entitas yang telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling
produktif dalam mencapai tujuan program.
b. Tujuan pemeriksaan itu dapat saling berkaitan dan dilaksanakan secara bersamaan
dalam pemeriksaan kinerja.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan hasil
pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut bersifat eksaminasi, review, atau prosedur yang
disepakati. Pemeriksaan itu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan,
pemeriksaan investigative, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.
D. Tanggung Jawab Pemeriksa
Tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, yaitu:
1. Tanggung jawab atas jabatan dan wewenangnya sebagai pemeriksa;
2. Tanggung jawab profesional;
3. Tanggung jawab sebagai perencana dan pelaksana pemeriksaan;
4. Tanggung jawab pelayanan publik;
5. Tanggung jawab memelihara kepercayaan publik;
6. Tanggung jawab moral dan spiritual di dunia dan di akhirat.
E. Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam UUD 1945 Pasal 23;
(1) Anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan. Pemerintahan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran
pendapatan dan belanja pemerintahan yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan tahun yang lalu.
Pasal 23 A
Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat mamksa untuk keperluan pemerintahan diatur
dengan undang-undang.
Pasal 23 B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang
Pasal 23 C
Hal-hal lain mengenai keuangan Pemerintahan diatur dengan undang-undang
Pasal 23 D
Pemerintahan memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
63
Pasal 23 E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Pemerintahan
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
(2) Hasil pemeriksaan keuangan Pemerintahan diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan kewenangannya.
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan
sesuai dengan undang-undang.
Pasal 23 F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota Pemerintahan dan
memiliki perwakilan di setiap provinsi
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-
undang.
F. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Setelah pemeriksaan dilaksanakan, pemeriksa wajib membuat atau menyusun laporan
hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemeriksaan yang
dilaksanakan. Jika diperlukan, dapat pula disusun mengani laporan intern pemeriksaan.
Laporan intern diterbitkan sebelum pemeriksaan secara keseluruhan, dengan tujuan untuk
segera dilakukan tindakan pengamatan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian
pemerintahan.
Laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah memuat opini. Opini merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria berikut:
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Efektivitas sistem intern.
Beberapa jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa setelah melakukan pemeriksaan,
yaitu:
1. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
2. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
3. Opini tidak wajar (adversed opinion)
4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclairmer of opinion)
Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
Adapun laporan hasil pemeriksaan atas kinerja dengan laporan hasil pemeriksaan dengan
tujuan tertentu, secara substansi memiliki perbedaan dari aspek yuridis. Keduanya
merupakan bentuk ketetapan yang dapat dipersengketakan di peradilan tata usaha
pemerintahan. Ketika ada tanggapan atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
pemeriksa dari pejabat pemerintah yang bertanggungjawab, hal tersebut dimuat atau
dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.
64
Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hasil pemeriksaan atas keuangan pemerintah
pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima
laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat setidak-
tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran pemerintahan, neraca, laporan arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan
pemerintahan dan badan hukum lainnya. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan
pula kepada Presiden sesuai dengan kewenangannya, yakni sebagai kepala pemerintahan.
Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
kewenangannya. Demikian pula, Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu
disampaikan kepada presiden sesuai dengan kewenangannya. Kemudia, tata cara
penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas keuangan, dan laporan hasil pemeriksaan
dengan tujuan tertentu diatur bersama oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berdasarkan kewenagan masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan
kesalahpahaman mengenai pelaksanaan laporan hasil pemeriksaan tersebut.
Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan terbuka
untuk umum, yang berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat. Laporan
hasil pemeriksaan tersebut, tidak termasuk laporan yang memuat rahasia pemerintahan
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan
terhadap rahasia pemerintahan yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan merupakan
tindakan yang sah agar pemerintahan berada dalam keadaan stabil dari gangguan, baik
dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Rangkuman
Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan selaku pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan pemerintahan bersifat bebas dan mandiri. Bebas diartikan dapat
melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan pemerintahan, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Mandiri artinya dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan pemerintahan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun,
termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan dari dalam Badan Pemeriksa
Keuangan.
Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam UUD 1945 Pasal 23, Pasal
23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, Pasal 23 D, Pasal 23 E, dan Pasal 23 F.
Latihan
1. Apa tujuan dari pemeriksaan keuangan negara?
2. Apa tugas dari pemeriksa keuangan negara?
3. Apa tanggung jawab pemeriksa?
4. Bagaimana pelaksanaan pemeriksa keuangan?
5. Bagaimana tindak lanjut pemeriksa keuangan?
65
Daftar Pustaka
Anggara Sahya., Dr., M.Si., Administrasi Keuangan Negara, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Ikhsan M., Santoso Agus, Harmanti, Administrasi Keuangan Publik, Jakarta: Universitas
Terbuka, 2010.
Liwaul., S.Sos., M.Si., Administrasi Keuangan Publik, Kota Kendari: Literacy Institute, 2017.
66