binwin

PEDOMAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PAI NON PNS)

TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, KEDUDUKAN DAN SPESIALISASI

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS

A. Pengertian

1. PAI Non PNS adalah penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan
surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

2. PAI Non PNS adalah seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan
penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa
agama.

3. Sasaran Penyuluhan Agama Islam adalah masyarakat muslim Indonesia,
baik di pedesaan maupun perkotaan.

4. Kelompok binaan adalah sekelompok orang atau beberapa anggota
masyarakat yang dikelompokkan oleh penyuluh agama untuk menjadi
sasaran bimbingan dan penyuluhan agama secara kontinyu dan terencana.

5. Taat beragama adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
ajaran Islam.

6. Rukun adalah kondisi harmonis yang terwujud di dalam masyarakat
Indonesia, (baik internal dan eksternal umat beragama).

7. Cerdas adalah kemampuan untuk memahami dan mengambil sikap yang
tepat untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

8. Sejahtera lahir-batin adalah kondisi terpenuhinya aspek materil, non-
materil dan spiritual pada masyarakat muslim Indonesia.

9. Bimbingan agama Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu
secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh penyuluh agama
Islam yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus, agar individu
tersebut dapat memahami dirinya, lingkungannya serta dapat mengarahkan
dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan
potensi dirinya secara optimal.

10. Penyuluhan agama Islam adalah proses pengubahan perilaku agar sesuai
dengan ajaran Islam yang dilakukan melalui penyebaran informasi,
komunikasi, motivasi dan edukasi baik secara lisan, tulisan,peragaan
maupun pendampingan kepada kelompok binaan sehingga memunculkan
pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan untuk berpartisipasi
secara aktif dalam pembangunan sosial keagamaan.

11. Strategi penyuluhan agama Islam adalah pendekatan yang berkaitan
dengan gagasan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan
agama Islam dalam kurun waktu tertentu.

B. Tujuan Khusus
Secara khusus Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

(PAI Non PNS) ini bertujuan :

a. Memberikan acuan kepada Penyuluh Agama Non PNS dalam
melaksanakan tugas penyuluhan di bidang keislaman dan
pembangunan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, melaporkan
dan mengevaluasi sehingga pelaksanaannya akan semakin efesien dan
efektif.

b. Mensinerjikan tugas Penyuluh Agama Non PNS dengan Instansi
Pembina, Penyuluh Agama Fungsional, Kelompok Kerja Penyuluh
(POKJALUH), dan kelompok binaan.

C. Sasaran
Sasaran Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non PNS ini adalah:

1. Sasaran kelembagaan:
a. Direktorat Penerangan Agama Islam;
b. Bidang Penerangan Agama Islam/TOS (Tipe Organisasi Sejenis) di Kanwil
Kemenag Provinsi;
c. Seksi Bimas Islam/TOS di Kantor Kemenag Kab/Kota;
d. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan.

2. Sasaran Operasional yaitu Penyuluh Agama Islam Non PNS.
3. Sasaran Substansial yaitu umat Islam (baik secara individu maupun

kelompok) di lingkup kecamatan tempat penyuluh bertugas.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS ini meliputi:

a. Prinsip dasar dan kebijakan;
b. Tugas pokok, fungsi dan kedudukan
c. Spesialisasi/Bidang Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS;
d. Strategi, metode dan tehnik penyuluhan,
e. Materi dan sasaran penyuluhan;

Sedangkan penyelenggaraan penyuluhan, meliputi: perencanaan,
mekanisme kerja penyuluh agama Islam Non PNS, pelaporan, monitoring
dan evaluasi.

E. Tugas Pokok, Fungsi, Kedudukan Dan Spesialisasi Penyuluh Agama
Islam Non Pns

1. Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam Non PNS

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah melakukan
bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui
bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang
ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

2. Fungsi Penyuluh Agama Islam Non PNS

Dalam kegiatan penyuluhan agama Islam, seorang penyuluh memiliki
fungsi-fungsi sebagai berikut: Fungsi informatif; Fungsi komunikatif;
Fungsi edukatif; serta Fungsi motivatif.

3. Kedudukan Penyuluh Agama Islam Non PNS

Penyuluh Agama Non PNS berkedudukan di wilayah Kecamatan
sesuai SK Pengangkatan yang ditandatangani Kepala Kementerian
Agama Kab/Kota, dan Surat Tugas Penempatan yang ditandatangani
Kepala KUA Kecamatan.

4. Spesialisasi Penyuluh Agama Islam Non PNS

Penyuluh Agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh
Agama Islam Fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam
dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di
lingkungan kementerian agama maupun lembaga mitra lintas sektoral,
dengan spesialisasi sebagai berikut:

a. Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf al-Qur’an, yang bertugas
untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat
membaca dan menulis huruf al-Qur’an;

b. Penyuluh Keluarga Sakinah, yang berperan untuk membentuk
keluarga sakinah pada masyarakat;

c. Penyuluh Zakat, yang bertugas untuk meningkatkan
pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat;

d. Penyuluh Wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan
pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat;

e. Penyuluh Produk Halal, yang bertugas menciptakan masyarakat
muslim Indonesia yang sadar halal;

f. Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, yang bertugas mendorong
masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan
beragama;

g. Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, yang bertugas untuk
membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya
perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan
pendekatan agama;

h. Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu
instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna Napza dan
ODHA dengan pendekatan spiritual.

RUMUSAN MATERI

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. PAI Non PNS adalah penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan
surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. PAI Non
PNS diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan
kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan
pembangunan melalui bahasa agama.

2. Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah melakukan bimbingan
dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada
kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam
Kementerian Agama.

3. Dalam kegiatan penyuluhan agama Islam, dalam diri seorang penyuluh melekat
4 (empat) fungsi, yaitu: Fungsi informatif; Fungsi komunikatif; Fungsi edukatif;
dan Fungsi motivatif.

4. Penyuluh Agama Non PNS berkedudukan di wilayah Kecamatan sesuai SK
Pengangkatan yang ditandatangani Kepala Kementerian Agama Kab/Kota, dan
Surat Tugas Penempatan yang ditandatangani Kepala KUA Kecamatan.

5. Penyuluh Agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam
Fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman
dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan kementerian agama
maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan spesialisasi sebagai berikut:

a. Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf al-Qur’an, yang bertugas untuk
secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan
menulis huruf al-Qur’an;

b. Penyuluh Keluarga Sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga
sakinah pada masyarakat;

c. Penyuluh Zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan
zakat dari dan untuk masyarakat;

d. Penyuluh Wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan
pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat;

e. Penyuluh Produk Halal, yang bertugas menciptakan masyarakat
muslim Indonesia yang sadar halal;

f. Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, yang bertugas mendorong
masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan
beragama;

g. Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, yang bertugas untuk
membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya
perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan
pendekatan agama;

h. Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu
instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna Napza dan
ODHA dengan pendekatan spiritual.

6. Yang menjadi kelompok binaan PAI Non PNS adalah sekelompok orang
atau beberapa anggota masyarakat yang dikelompokkan oleh penyuluh
agama untuk menjadi sasaran bimbingan dan penyuluhan agama secara
kontinyu dan terencana. Dalam hal ini PAI Non PNS wajib memiliki
minimal 2 (dua) kelompok binaan tetap.