Manual Book Penggunaan dan Pemanfaatan BMN

MANUAL BOOK BAWASLU
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN BMN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH
Panwaslih Provinsi Aceh
Panwaslih Provinsi Aceh DISUSUN OLEH :
HANDIKA WAHYU VIKRANTHA

DAFTAR ISI

I DAFTAR ISI
08 BAB I
13 BAB II
16 BAB III
19 BAB IV
23 DAFTAR PUSTAKA

i

APA ITU 3
BARANG MILIK NEGARA?

12

Perolehan Lainnya PENGERTIAN JENIS BMN JENIS BELANJA
yang Sah
Barang Milik Negara atau Aset Lancar Belanja Barang (52)
APBN biasa disingkat BMN adalah Persediaan Belanja Modal (53)
semua barang yang dibeli Belanja Hibah (56)
atau diperoleh atas beban Aset Tetap Bantuan Sosial (57)
APBN atau berasal dari Tanah Belanja Lain-lain (58)
perolehan lainnya yang sah. Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Perolehan lainnya yang sah Jalan, Irigasi dan
meliputi : Jaringan
Aset Tetap Lainnya
1. Hibah/sumbangan Konstruksi Dalam
2. Perjanjian/kontrak Pengerjaan
3.Peraturan perundang-
Aset Lainnya
undangan Aset Tidak Berwujud
4.Putusan pengadilan Kerjasama Pihak Ketiga
Aset yang tidak
digunakan

2

SIKLUS PENGELOLAAN BMN

PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGADAAN/PEROLEHAN PENGUNAAN
PENGANGGARAN Penetapan Status
Penggunaan
Penggunaan Sementara
Dioperasikan oleh Pihak
Lain
Alih Status Penggunaan

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN PEMANFAATAN PENILAIAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN Sewa
PENGENDALIAN Pinjam Pakai
PENATAUSAHAAN Kerja Sama Pemanfaatan
Bangun Guna Serah/Bangun
Serah Guna
Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur

PENGHAPUSAN PEMUSNAHAN PEMINDAHTANGANAN
Penjualan
3 Hibah
Tukar Menukar
Penyertaan Modal

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

PENGELOLA BARANG Pejabat yang berwenang dan bertanggung
PENGGUNA BARANG jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
KUASA PENGGUNA BARANG serta melakukan pengelolaan BMN
RKBMN
RENSTRA K/L Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
BMN
4
Kepala satuan kerja atau pejabat yang clitunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan
barang yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya

Dokumen perencanaan BMN untuk periode 1
(satu) tahun

Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

STANDAR BARANG Spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai
STANDAR KEBUTUHAN acuan perhitungan pengadaan BMN dalam
PENGGUNAAN BARANG perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga
DAFTAR BARANG
TENDER Satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai
acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan
5 BMN dalam perencanaan kebutuhan
Kementerian/Lembaga.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan BMN
yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi
yang bersangkutan

Daftar yang memuat data BMN

Pemilihan mitra guna pengalokasian hak
pemanfaatan BMN melalui penawaran secara
tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

PENILAI Pihak yang melakukan Penilaian secara
PENILAIAN independen berdasarkan kompetensi yang
PENILAI PEMERINTAH dimilikinya
PENILAI PUBLIK
NILAI WAJAR Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini
nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN
6 pada saat tertentu

Penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Direktorat J enderal yang diangkat oleh kuasa
Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melakukan Penilaian,
termasuk atas hasil penilaiannya secara
independen

Penilai selain Penilai Pemerin tah yang
mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi
anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh
Pemerintah

Estimasi harga yang akan diterima dari
penjualan aset atau dibayarkan untuk
penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar
yang memahami dan berkeinginan untult
melakukan transaksi wajar pada tanggal
Penilaian

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

DIREKTUR JENDERAL Direktur Jenderal di lingkungan Kernen terian
DIREKTORAT JENDERAL Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung
PIHAK LAIN jawabnya meliputi pengelolaan BMN
KPKNL
KANWIL DJKN Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian
Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung
7 jawabnya meliputi pengelolaan BMN

Pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah

Instansi vertikal DJKN yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil
DJKN, dan dalam hal ini merupakan pelaksana
penatausahaan BMN di tingkat daerah pada
Pengelola Barang

Instansi vertikal DJKN yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal m1
merupakan pelaksana penatausahaan BMN di
tingkat wilayah pada Pengelola Barang

BAB I PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

8 DASAR HUKUM

PMK No. 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Sebagaimana diubah dengan PMK No.
87/PMK.06/2016 dan terakhir diubah
dengan PMK No. 79/PMK.06/2019




RUANG LINGKUP

1. Penetapan Status
2. Penggunaan Sementara
3. Alih Status Penggunaan
4. Dioperasionalkan Pihak Lain

KAPAN DILAKUKAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) ?

Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN
Diajukan secara tertulis oleh Penggunan Barang kepada
Pengelola Barang Paling Lama 6 (Enam) Bulan Sejak
BMN diperoleh.

KEMANA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DIAJUKAN ?

PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG
Selain Tanah/Bangunan : 1. Tanah dan/ bangunan
2. Selain tanah/bangunan :
Tidak memiliki bukti
kepelikan: atau Memiliki bukti
NIlai perolehannya kecil kepemilikan, atau
sama dengan Rp100 perolehan > Rp100 juta
juta. 3.BMN yang dari awal
pengadaan untuk PMPP

9

BMN APA SAJA YANG PERLU APA KONSEKUENSI JIKA BMN
DI-PSP-KAN ? BELUM DI-PSP-KAN ?

Seluruh BMN di-PSP, kecuali: Penggunaan untuk dioperasikan oleh
1. Barang persediaan;
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); pihak lain, Penggunaan sementara,
3.Barang yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan; pengalihan status Penggunaan,
4.Barang yang berasal dari dana
dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pemanfaatan, atau pemindahtanganan,
pembantuan, yang direncanakan untuk
diserahkan; TIDAK dapat dilakukan jika BMN tersebut
5.Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan belum PSP
6. Aset Tetap Renovasi (ATR).
Menjadi temuan pemeriksaan BPK
10

Untuk meminimalisir kehilangan BMN karena
kelalaian oleh pegawai yang
memakai/meminjam BMN yang ada di Kantor
Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh, sebagai
Langkah Awal untuk menggurangi resiko
tersebut, maka perlu di adakan pencatatan
peminjaman/pengembalian BMN yang
dipakai, sehingga setiap BMN yang ada di
Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, dapat
teradministrasi dengan Baik.

Mulai Semester 2 TA 2022, setiap pegawai
staf/sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh yang akan
melakukan Peminjaman/Pengembalian BMN seperti
Camera Digital, Infocus, Alat Perekam Suara, Laser
Pointer WAJIB melakukan pengisian data
Peminjaman/Pengembalian dengan cara scan QR Code
yang tertempel di Dry Cabinet tempat penyimpanan
tersebut.

12

BAB II PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM
PELAKSANA BENTUK PEMANFAATAN
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 78 tahun 2014 tentang Pengelola Barang Sewa
Tata Cara Pelaksanaan Pengelola Barang Pinjam Pakai
Pemanfaatan Barang MIlik dengan Persetujuan KSP
Negara Pemerintah Daerah BGS, BSG
Peraturan Menteri Keuangan Pengguna Barang Kerjasama Penyediaan
Nomor 33 tahun 2012 tentang dengan Persetujuan Infrastruktur
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Pengelola Barang
Barang MIlik Negara
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 174 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 33
tahun 2012 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Barang Milik
Negara.

13

01. 02.

Sewa Pinjam Pakai
1. Dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan
1. BMN pada Pengelola Barang, dilaksanakan Pemerintah Daerah, atau antar Pemerintah
oleh Pengelola Barang Daerah
2. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan
2. BMN pada Pengguna Barang, dilaksanakan dapat diperpanjang 1 kali
oleh Pengguna Barang dengan persetujuan 3. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan
Pengelola Barang perjanjian

3. Waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat 03.
diperpanjang untuk:
Kerja sama infrastruktur Kerjasama Pemanfaatan
Kegiatan dengan karakteristik usaha yang 1. Dilaksanakan dalam rangka:
memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
tahun BMN
Ditentukan lain oleh undang-undang Meningkatkan Penerimaan Negara
2. Obyek KSP adalah BMN yang berada pada
4. Besaran sewa BMN berupa Tanah dan/atau Pengelola Barang dan Pengguna Barang
Bangunan ditentukan oleh Pengelola Barang

5. Besaran sewa BMN berupa STB ditentukan
oleh Pengguna Barang dengan persetujuan
Pengelola Barang

6. Hasil sewa BMN merupakan penerimaan
negara dan wajib disetorkan ke rekening Kas
Umum Negara

14

04.

Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG)

Pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh Pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh
pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan
sarana berikut fasilitasnya. Selanjutnya
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam kepada Pengelola Barang untuk kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka tertentu yang telah disepakati dan
kemudian diserahkan kembali pada Pengelola jangka yang disepakati.


Barang setelah jangka waktu berakhir.



Untuk mendukung fungsi pelayanan yang dilakukan untuk menyediakan
bangunan dan fasilitas dalam mendukung tusi K/L, yang dana pembangunannya
tidak tersedia dalam APBN
Selama pengoperasian BGS/BSG, Pengguna Barang harus dapat menggunakan
langsung objek BGS/BSG untuk menyelenggarakan tusi paling sedikit 10% dari
luas objek BGS/BSG
Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 tahun
Kewajiban mitra BGS/BSG : Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara,
tidak menjaminkan, memindahtangankan dan/atau menggadaikan objek
BGS/BSG, memelihara objek BGS/BSG
Pemilihan mitra dilakukan melalui tender dengan min 5 peserta
15 IMB harus atas nama Pemerintah RI

BAB III PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM
Peraturan Pemerintah Nomor 6 ASPEK PENGAMANAN
tahun 2007 sebagaimana telah Pengamanan
Administrasi
diubah dengan Peraturan Pengamanan Fisik
Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Pengamanan Hukum

16

PENGAMANAN ADMINISTRASI PENGAMANAN FISIK


Kegiatan menghimpun, mencatat dan
menyimpan bukti-bukti administrasi yang Tujuan Pengamanan Fisik Aset:
dapat menunjukkan hubungan hukum antara 1. Mencegah penurunan fungsi
data dan informasi yang ada dalam dokumen 2. Mencegah penurunan kuantitas
tersebut. 3. Mencegah hilangnya barang
Pengamanan administrasi meliputi :
Pengamanan fisik dilakukan dengan:
1. Pembukuan 1. Pemagaran
2. Inventarisasi 2. Papan Nama
3. Penyusunan Laporan 3. Tanda Batas
4. Penyimpanan Dokumen 4. Pencantuman Koordinat

17

PEMELIHARAAN

1. Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang bertanggung jawab atas
pemeliharaan BMN di bawah penguasaannya

2. Pemeliharaan berpedoman pada daftar kebutuhan
3. Biaya dibebankan pada APBN
4. Dalam hal dimanfaatkan oleh pihak lain, biaya

pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya
pihak penyewa, peminjam, mitra KSP, mitra BGS/BSG,
mitra penyediaan infrastruktur.

18

BAB IV PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan KETENTUAN
Nomor 83 tahun 2016 tentang
BMN tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau
Tata Cara Pelaksanaan dipindahtangankan
Pemusnahan dan Penghapusan Terdapat alasan lain sesuai ketentuan perundangan
Dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
Barang Milik Negara persetujuan Pengelola Barang
Dituangkan dalam Berita Acara
19 Dilakukan dengan cara :

Dibakar,
Dihancurkan,
Ditimbun,
Ditenggelamkan
atau cara lain sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan

APA SAJA YANG MENYEBABKAN ADANYA
PENGHAPUSAN BMN PADA PENGGUNA BARANG ?

1.Pengalihan status penggunaan BMN kepada
Pengguna Barang lain

2. Pemindahtanganan
3. Pemusnahan
4. Penyerahan kepada Pengelola Barang
5.Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya
6.Menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan
7. Sebab-sebab lain

20

APA YANG DIMAKSUD DENGAN
PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN ?

ASET BERWUJUD ASET TAK BERWUJUD

Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair Tidak sesuai dengan perkembangan
Mati untuk hewan, ikan dan tanaman teknologi
Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas Tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi
tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak Rusak berat
dapat dilakukan Pemindahtanganan Masa manfaat/kegunaan telah berakhir
Harus dihapuskan untuk ATR atas aset milik Pihak Lain
karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan
Harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak
berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar
Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas
tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk KSP,
BGS/BSG atau KSPI, setelah bangunan tersebut
diperhitungkan sebagai investasi pemerintah
Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen
penganggaran
Sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure)

21

KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMN

Kewenangan Penerbitan Persetujuan oleh Pengguna
Barang:

Persediaan
Aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman
STB, tidak punya dokumen kepemilikan, nilai perolehan
perunit s.d. Rp100 Juta

22

DAFTAR
PUSTAKA



PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara jo. PMK Nomor
87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 jo.
PMK Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

246/PMK.06/2014



PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara



PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara



PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara



23