Konsep Negara Hukum

Konsep Negara Hukum

SMA MUHAMMADIYAH KOTA TEGAL
NUR RISKI AMARULLOH, S.PD

Istilah hukum sering diterjemahkan Rechtsstaat atau Rule Of Law.

Rechtsstaat adalah sebuah "negara konstitusional" yang membatasi
kekuasaan pemerintah dengan hukum.
Di dalam sebuah Rechtsstaat, kekuasaan negara dibatasi untuk
melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Warga-warga
memiliki kebebasan-kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan
mereka dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menegakkan hak
mereka. Suatu negara tidak dapat menjadi negara demokrasi
liberal apabila mereka tidak memiliki konsep Rechtsstaat.

Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan
bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar
keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya
merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat,
terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat
pemerintah

NEGARA HUKUM MUNCUL SEBAGAI REAKSI TERHADAP
KEKUASAAN RAJA-RAJA YANG ABSOLUT.

PERBEDAAN

 Daniel S. Lev mencatat perbedaan utama
konsep Rechtsstaat dengan rule of law adalah terletak
pada akar perkembangannya sendiri. Rule of
law berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung
oleh struktur kelas menengah yang kuat dan
mengendalikan proses demokrasi di Parlemen sebagai
penyeimbang dari institusi diraja yang lebih lemah. Di sisi
lain, tradisi Rechtsstaat berasal dari negara-negara Eropa
(seperti Jerman dan Perancis) yang memiliki tradisi
birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan
oleh elit politik

KONSEP NEGARA HUKUM DI INDONESIA
DINYATAKAN PADA PASA 1 AYAT 3 UUD
1945

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

BEBERAPA INDIKASI YANG MEMBUKTIKAN BAHWA INDONEISA ADALAH
NEGRA HUKUM UUD 1945

1. PEMBUKAAN UUD 1945
2. BATANG TUBUH

PASAL 4 AYAT (1) : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UndangUndang Dasar.

Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.

Pasal 28D (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pasal 28 I (1) : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan

SISTEM HUKUM NASIONAL

HUKUM – HUKUM NASIONAL YANG MERUPAKAN WARISAN ZAMAN
KOLONIAL SEBAGAI BERIKUT :
1. KUH PIDANA
2. KUH PERDATA
3. KUH DAGANG

Tata Urutan Perundang-undangan menurut UU Nomor 10 Tahun 2004
Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang.
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Peraturan pemerintah.
Peraturan presiden.
Peraturan daerah.

Lebih lanjut disebutkan peraturan daerah yang dimaksud meliputi: Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Peraturan daerah kabupaten atau kota
dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau walikota. Peraturan desa atau peraturan yang
setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Rakyat atau lembaga yang setingkat, bersama dengan kepala desa.

HAKIKAT PERLINDUNGAN DAN PENENGAKAN
HUKUM DI INDONESIA

1. PERLINDUNGAN HAKI
2. PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN
3. PERLINDUNGAN KEDPA PIHAK YANG DIDUGA

MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM