The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Keputusan keputusan Musyawarah Nasional FSP RTMM SPSI

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dsuhartono19, 2022-06-22 23:04:35

Munas VI FSP RTMM SPSI

Keputusan keputusan Musyawarah Nasional FSP RTMM SPSI

Keywords: Panduan Berorganisasi

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(MUNAS VI FSP RTMM-SPSI)
TAHUN 2020

HOTEL THE MARGO DEPOK – JAWA BARAT
TANGGAL 14-16 DESEMBER 2020

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VI

FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
NOMOR : KEP. 01/MUNAS VI/FSP RTMM–SPSI/XII/2020

TENTANG

KEABSAHAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH NASIONAL VI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
TAHUN 2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Paripurna I Musyawarah Nasional VI Federasi
Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (MUNAS

VI FSP RTMM-SPSI) Tahun 2020:

Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Nasional (MUNAS) FSP RTMM-SPSI adalah
pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 5 (lima)
tahun sekali.

2. Bahwa kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan
sepenuhnya melalui forum permusyawaratan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi.

3. Bahwa anggota yang sah dan mempunyai hak penuh adalah anggota yang
telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam AD dan ART
organisasi.

4. Bahwa Peserta Munas terdiri dari unsur: Pimpinan Pusat, Majelis
Pertimbangan Organisasi, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan
Pimpinan Unit Kerja.

5. Bahwa jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan
Pusat (Anggaran Rumah Tangga, Pasal 26, ayat (5)), dengan pengaturan

hak suara berdasarkan jumlah anggota yang sah dan telah memenuhi
kewajiban sebagai anggota dan sebagaimana telah ditetapkan dalam
RAPIMNAS VI serta hasil rapat PP FSP RTMM-SPSI.

6. Bahwa Pimpinan Pusat (PP) adalah pelaksana tertinggi organisasi yang
bersifat kolektif
di tingkat nasional dan memberikan pertanggungjawaban

pada Musyawarah Nasional.

7. Bahwa pelaksanaan musyawarah di seluruh tingkatan jajaran
kepemimpinan yang tidak memenuhi ketentuan AD, ART, dan Peraturan
Organisasi (PO) dinyatakan tidak sah.

8. Bahwa forum MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 dinyatakan sah jika
mencapai qourum lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta MUNAS VI FSP
RTMM-SPSI Tahun 2020 yang hadir.

9. Bahwa untuk itu diperlukan Keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun
2020 untuk mengesahkan keabsahan pelaksanaan MUNAS VI FSP RTMM-
SPSI Tahun 2020.

1
































































































Click to View FlipBook Version