CONTOH Makalah-Suprastruktur-Dan-Infrastruktur-Politik-Indonesia

MAKALAH
TENTANG

SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK

Disusun Oleh :
Fitri Rahmadani X IPA

MA ALFATAH – SRAGI
TAHUN AJARAN 2022

1

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan
sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa
pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan
makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan
kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan
syafa’atnya di akhirat nanti.

Penyusun mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat
sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penyusun
mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas mata pelajaran
PPKn dengan judul “Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia”.

Penyusun tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata
sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya.
Untuk itu, penyusun mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk
makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik
lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini penyusun
mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya
kepada guru PPKn kami yang telah membimbing dalam menulis makalah ini.

Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Cipanas, Agustus 2019
Penyusun

I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Suprastruktur dan Infrastruktur Politik ............................................... 2
B. Komponen Di Dalam Iinfrastruktur dan Suprastruktur ....................................... 2
C. Peran Infrastruktur dan Suprastruktur ........................................................................ 4
D. Tujuan Infrastkrutur dan Suprastruktur Politik ....................................................... 4
E. Suprastruktur & Infrastruktur Politik Indonesia ..................................................... 6
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................................................. 12
B. Saran ............................................................................................................................................... 13
DAFTAR PUSTAKA

II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem politik di Indonesia mungkin merupakan sebuah pembahasan yang
menarik untuk dipelajari. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih banyak yang
awam dan tidak familiar dengan dunia politik, termasuk istilah-istilah yang ada di
dalamnya. Salah satu istilah yang mungkin kurang dikenal oleh masyarakat adalah
infrastruktur dan suprastruktur politik. Oleh karena itu, mari simak artikel ini
untuk berkenalan dengan infrastruktur dan suprastruktur, termasuk perbedaan
antara keduanya.

Kata infrastruktur mungkin tidak sedikit banyak dikenali masyarakat karena
bukan kata serapan sehari-hari. Namun bagi generasi yang hidup pada zaman
Presiden Suharto pasti mengenali istilah ini karena pada masa pemerintahan
beliau infrastruktur dalam negeri terus digencarkan dengan sistem
pemerintahannya yang inward looking. Secara sederhana, infrastruktur dapat
diartikan sebagai pembangunan.

Sementara suprastruktur mungkin terdengar lebih awam lagi dengan makna
sederhana yang cukup rumit yaitu lebih mengarah pada unsur filosofis dari kata
infrastruktur. Namun, pada penjelasan kali ini tidak akan diulas mengenai
infrastruktur dan suprastuktur dalam kaitannya dengan pembangunan secara fisik
namun lebih pada dunia politik dan birokrasi di dalam nya.

B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud Suprastruktur dan Infrastruktur Politik ?
2. Apa saja komponen di dalam iinfrastruktur dan suprastruktur?
3. Bagaimana peran infrastruktur dan suprastruktur?
4. Apa tujuan infrastkrutur dan suprastruktur politik?
5. Bagaiaman bentuk Suprastruktur & Infrastruktur Politik Indonesia?

1

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan

dengan lembaga lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara
lembaga satu dengan yang lain.

Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal
yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan
politik yang diambil oleh suprastruktur politik, guna sebagai penyalur atau
penyampai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu negara dalam lapisan
manapun.

B. Komponen Di Dalam Iinfrastruktur dan Suprastruktur
Perbedaan selanjutnya yang ada di antara infrastruktur dan suprastruktur

politik adalah komponen kekuatan yang ada di dalamnya. Dalam tata negara
modern, umumnya lembaga negara resmi yang ada di dalam sebuah negara terdiri
dari tiga komponen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing
komponen ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Lembaga eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang atau kebijakan yang
ditetapkan oleh negara.

2. Lembaga legislatif, yaitu pembuat undang-undang. Contohnya, Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

3. Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas mengadili para pelanggar
undang-undang. Contoh suprastruktur politik lembaga yudikatif adalah
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan
Pemeriksa Keuangan.

2

Sementara itu, infrastruktur politik di Indonesia meliputi seluruh
kebutuhan yang diperlukan untuk ada di dalam bidang politik, terutama berkaitan
dengan pelaksanaan tugas-tugas proses penyelenggaraan negara. Organisasi-
organisasi yang termasuk dalam infrastruktur politik ini tidak ada di dalam
birokrasi pemerintahan. Artinya, setiap organisasi non pemerintah merupakan
infrastruktur politik. Umumnya, ada empat komponen dalam infrastruktur politik
ini, yaitu:

1. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga
negara Indonesia secara sukarela. Partai politik ini bisa terbentuk
berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita serta kepentingan.

2. Interest Group, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan dalam kebijakan
politik negara. Kelompok ini biasanya bersedia menghimpun dan
mengeluarkan dana serta tenaga untuk melaksanakan kegiatan politik yang
biasanya ada di luar tugas partai. Kelompok ini bisa berupa Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh, dan lain-lain.

3. Pressure group, yaitu kelompok yang memiliki tujuan untuk mengupayakan
dan memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau
kebijakan publik, terutama untuk mendorong agar peraturan dan kebijakan
yang dibuat sesuai dengan keinginan kelompoknya. Mereka tidak segan
untuk melakukan demonstrasi, bahkan aksi mogok untuk bisa mencapai
tujuannya.

4. Media komunikasi politik, yaitu alat komunikasi politik untuk
menyampaikan segala informasi dan pendapat politik secara tidak
langsung kepada masyarakat. Komponen ini diharapkan akan bisa
mengolah, mengedarkan, hingga mencari dan menggiring aspirasi
masyarakat. Media komunikasi politik bisa berupa media cetak maupun
media elektronik.

Komponen-komponen di atas merupakan kekuatan yang membedakan
antara infrastruktur dan suprastruktur politik yang cukup mudah untuk
diidentifikasi.

3

4

C. Peran Infrastruktur dan Suprastruktur

Sebenarnya infrastruktur dan suprastruktur politik ini saling melengkapi
dan mempengaruhi dalam berlangsungnya politik di suatu negara. Untuk itu,
keduanya memiliki peran masing-masing yang berbeda. Suprastruktur politik
berperan sebagai pelaksana, pembuat dan pengevaluasi segara kebijakan dan
peraturan pemerintah. Sementara itu, peran dan fungsi infrastruktur politik
adalah untuk memberi tuntutan dan aspirasi untuk bisa terus memperbaiki
peraturan dan kebijakan yang ada agar lebih baik dan mendukung kepentingan
rakyat.

D. Tujuan Infrastkrutur dan Suprastruktur Politik

Perbedaan infrastruktur politik dan suprastruktur politik selanjutnya
adalah dilihat dari tujuan keduanya. Pada dasarnya, suprastruktur politik
bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, dalam
jangka waktu yang lebih pendek, berikut ini adalah tujuan suprastruktur politik:

1. Pembagian kekuasaan – adanya pembagian kekuasaan ini artinya dalam
negara yang menganut sistem politik demokrasi tidak boleh terpaku pada
satu kekuasaan saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya
penyalahgunaan wewenang dan kediktatoran yang sangat mungkin terjadi
jika tidak ada pembagian kekuasaan.

2. Mempermudah pengorganisasian negara – hal ini dikarenakan dengan
adanya lembaga-lembaga negara dengan tugas masing-masing, maka ada
pembagian tugas pula dalam mengorganisasi negara tersebut. Tidak hanya
itu, pembagian wilayah seperti wilayah pusat dan daerah yang dipimpin
oleh pemimpin tersendiri juga mempermudah pengorganisasian negara.

3. Aspirasi tersalurkan – suprastruktur politik ada agar bisa lebih
memperhatikan aspirasi rakyat serta mendekatkan negara dengan
masyarakatnya. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
adalah berdasarkan aspirasi rakyat, baik secara langsung disampaikan
kepada lembaga negara maupun melalui infrastruktur politik yang ada.

5

4. Mencapai tujuan pembangunan – pada akhirnya suprastruktur politik
memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Tujuan
pembangunan nasional ini tertuang dalam pokok pikiran pembukaan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat.

Sedikit berbeda dengan tujuan suprastruktur politik di atas, infrastruktur
politik juga memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Memberi pendidikan politik – infrastruktur politik menginginkan
pengetahuan politik rakyat semakin meningkat. Dengan pengetahuan
politik yang meningkat, diharapkan partisipasi politik mereka sebagai
warga negara pun juga bisa meningkat sehingga bisa memaksimalkan
sistem politik negara.

2. Mempertemukan beragam kepentingan – ada begitu banyak kepentingan di
dalam masyarakat. Dalam hal ini, infrastruktur politik bertujuan untuk
mempertemukan kepentingan-kepentingan yang senada agar lebih mudah
untuk tersalurkan menjadi sebuah tindakan nyata.

3. Menyalurkan aspirasi rakyat – tidak semua orang bisa berpartisipasi
langsung dalam kegiatan politik serta menyampaikan aspirasinya. Maka,
keberadaan infrastruktur politik juga bertujuan untuk mempermudah
menyalurkan aspirasi rakyat ke pihak-pihak pemerintah yang terkait.

4. Menyeleksi kepemimpinan – hal ini bisa tercapai melalui pemilihan umum
yang umum ada di dalam negara demokrasi.

5. Komunikasi politik – tujuannya agar rakyat mengetahui apa yang sedang
dilakukan oleh pemerintah serta isu politik apa yang tengah dihadapi oleh
negara.

Meski tujuan infrastruktur dan suprastruktur politik berbeda, hubungan
suprastruktur dan infrastruktur politik adalah untuk saling melengkapi dan
mendukung untuk bisa menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
untuk rakyat. Ketika suprastruktur politik bertugas untuk membuat dan
mengawasi berjalannya peraturan serta kebijakan negara dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan, infrastruktur politik menjalankan peraturan
kebijakan yang dibuat, dimana dari situ akan muncul aspirasi-aspirasi baru yang

6

bisa disampaikan pada suprastruktur politik yang selanjutnya akan berguna untuk
memperbaiki peraturan dan kebijakan yang ada.
E. Suprastruktur & Infrastruktur Politik Indonesia

1. Supra Struktur Politik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai
konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai
tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan
dalam konstitusi ini selanjutnya dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam
UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014
tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi
Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, Kekuatan suprastruktur
politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah
sebagai berikut.

Kekuatan Suprastruktur Politik dalam Lembaga Tinggi Negara
Indonesia

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4) Presiden/Wakil Presiden
5) Mahkamah Agung
6) Mahkamah Konstitusi
7) Komisi Yudisial
8) Badan Pemeriksa Kekuangan

7

Kedelapan lembaga negara tersebut merupakan kekuatan utama dalam supra-
struktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai
berikut.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
1) Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).
2) Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah

sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).
3) MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

bukan lembaga tertinggi negara.
4) Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan

UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat
memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3).
5) MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22
tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
PRESIDEN

8

1) Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu
pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

2) Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945
Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

3) Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 :
4) Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
5) Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))
6) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal

10)
7) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara

lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)
8) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
9) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan

pertimbangan DPR (Pasal 13)
10)Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

(Pasal 14 ayat (1))
11)Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

(Pasal 14 ayat (2))
12)Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
13)Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan

pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)
14)Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
15)Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

1) Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945).

2) Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
(Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

3) Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

9

4) Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan
usul/pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun
1945).

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

1) BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal
23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

2) Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

MAHKAMAH AGUNG (MA)

1) MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di
samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945).

2) MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945).

3) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

MAHKAMAH KONSTITUSI

1) Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :
 Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI
Tahun 1945
 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
 Memutus pembubaran partai politik.
 Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945)
 Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945).

10

2) Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan
MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

KOMISI YUDISIAL (KY)
1) KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR

(Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
2) KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

11

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

1) DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari
setiap provinsi.

2) DPD merupakan wakil-wakil provinsi.
3) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang

bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).
4) DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

2. INFRASTRUKTUR POLITIK INDONESIA

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik
dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Bahkan
kelompokkelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak
formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Pada
dasarnya organisasi organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi
pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak
sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik
diantaranya:

1) Partai Politik

Parpol yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga
negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak
dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat,
bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya
didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan
persamaan keyakinan keagamaan.

2) Kelompok Kepentingan (interests group),

Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan
terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun
atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik
yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Contoh dari kelompok

12

kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya
3) Kelompok Penekan (pressure group)

Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau
memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau
kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan
keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan
berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan
kelompok mereka. Misalnya, dengan cara melakukan demonstrasi, aksi mogok
dan sebagainya. Gedung MPR/DPR merupakan gedung tempat bekerja dan
berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR
merupakan salah satu lembaga dalam suprastruktur politik di Indonesia.
4) Media Komunikasi Politik

Media massa merupakan sarana atau alat komunikasi politik dalam
proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung,
baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media
komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin,
brosur, tabloid dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi,
radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu
mengolah serta mengedarkan informasi
5) Tokoh Politik

Tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian dibidang
politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang telah atau sedang
berlangsung. Seseorang dianggap tokoh politik dalam suatu negara apabila
menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif.

13

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan
selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke
dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut “kekuatan sosial politik
masyarakat”. Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil
didalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik”. Berdasakan teori politik,
infrastruktur politik mencakup 5 (lima) unsur atau komponen sebagai berikut :

a. Partai politik (political party ),
b. kelompok kepentingan (interst group),
c. kelompok penekan (pressure group),
d. media komunikasi politik (political communication media) dan
e. tokoh politik (political figure).

Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di
suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah
bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara
yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan
yang lainnya. Suasana ini pada umumnya dapat diketahui didalam konstitusi atau
Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan suatu negara.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umunya elit politik
pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang),
legislative (pembuat undang-undang), dan yudikatif (yang mengadili pelanggaran
undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaaan atau pemisahan
kekuasaan.

Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur
politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula.
Rakyat, baik secara berkelompok berupa partai politik atau organisasi

14

kemasyarakatan, maupun secara individual dapat ikut berpartisipasi dalam
pemerintahan melalui wakil-wakilnya.
B. Saran

Infrastruktur dan suprastruktur dalam politik berkaitan erat dengan
birokrasi dan aktor-aktor yang bermain baik itu secara dependen mau pun
independen yang salah satu fungsi nya memang dapat memberi gambaran pada
masyarakat mengenai papan permainan catur yang terjadi di negera mereka.

15

DAFTAR PUSTAKA
https://www.katapengertian.com/2016/02/suprastruktur-dan-infrastruktur-
politik.html
https://amanahtp.wordpress.com/2012/01/28/infrastruktur-dan-suprastruktur-
politik-di-indonesia/
https://civiciscool.wordpress.com/2017/11/03/suprastruktur-infrastruktur-
politik-indonesia/
http://tommysyatriadi.blogspot.com/2013/05/suprastruktur-dan-infrastruktur-
politik.html
https://guruppkn.com/perbedaan-infrastruktur-dan-suprastruktur
https://jagad.id/pengertian-infrastruktur-politik-dan-suprastruktur/
https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur_dan_suprastruktur_(filosofis)

16