Makalah PKN

Pengaruh Tindak Perilaku Makar atau
Kudeta Terhadap Bangsa Indonesia

Guru Pengajar :

Putra Aji Laras, S.Pd

X MIPA 3
Nama Anggota Kelompok :

Yusqi Putra (36)
Nuriyah Setiani (21)
Nia Ramadhani (17)
Asyifa Salsabilla (04)
Rey Ramada Sari (26)
Eki Adetyas Setyodari (06)
Risca Adellia Septiani E. P (29)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 TEMPEH LUMAJANG

Jalan Soekarno-Hatta No. 130 Tempeh LUMAJANG
Telepon (0332) 520670 Fax (0334) 520670 e-mail:[email protected]

April 2022

1

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas taufik dan rahmat-Nya kami
dapat menyelesaikan makalah Pengaruh Tindak Perilaku Makar atau Kudeta Terhadap
Bangsa Indonesia ini. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita,
Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta semua umatnya hingga kini. Dan Semoga
kita termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan syafaatnya.

Makalah ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkenan membantu pada tahap penyusunan hingga selesainya makalah tantang Pengaruh
Tindak Perilaku Makar atau Kudeta Terhadap Bangsa Indonesia ini. Harapan kami semoga
makalah yang telah tersusun ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan maupun
pedoman bagi para pembaca, menambah wawasan serta pengalaman, sehingga nantinya saya
dapat memperbaiki bentuk ataupun isi makalah ini menjadi lebih baik lagi.

Kami sadar bahwa kami ini tentunya tidak lepas dari banyaknya kekurangan, baik dari
aspek kualitas maupun kuantitas dari bahan penelitian yang dipaparkan. Semua ini murni
didasari oleh keterbatasan yang dimiliki kami. Oleh sebab itu, kami membutuhkan kritik dan
saran kepada segenap pembaca yang bersifat membangun untuk lebih meningkatkan kualitas
di kemudian hari.

Indonesia, April 2022

Penyusun

2

Daftar Isi

Kata Pengantar ...................................................................................................................... 2
Daftar Isi ............................................................................................................................... 3
BAB 1 Pendahuluan

A. Latar belakang ........................................................................................................... 4
B. Rumusan Masalah ..................................................................................................... 5
C. Tujuan ....................................................................................................................... 5
BAB 2 Pembahasan
A. Pengertian Makar atau Kudeta .................................................................................. 6
B. Pengaruh Tindak Perilaku Makar atau Kudeta Terhadap Bangsa Indonesia ........... 6
C. Contoh Kasus-kasus Makar di Indonesia .................................................................. 6-7
D. Hukum yang Mengatur Tindak Perilaku Makar ....................................................... 7
E. Strategi Cara Mengatasi Terjadinya Makar di Indonesia ......................................... 8
BAB 3 Penutup

Kesimpulan ............................................................................................................... 9
Saran ......................................................................................................................... 9
Daftar Pustaka ...................................................................................................................... 10

3

BAB 1
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan,
Indonesia dibatasi oleh konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dikatakan sebagai
negara hukum, kerena di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat pembatasan
kekuasaan. Konstitusi yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu bentuk prinsip-prinsip
negara hukum dan demokrasi. Adanya pembatasan kekuasaan, merupakan faktor pendukung
dari prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi lainnya, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi
manusia di Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tertuang di
dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam
Pasal tersebut kebebasan berserikat, berkumpul, maupun mengemukakan pendapat secara
lisan maupun tulisan dijamin dan ditetapkan di dalam Undang-Undang. Indonesia sebagai
negara hukum, telah terikat dengan adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi, dan
adanya hak-hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang. Dalam penulisan ini,
prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi digunakan dalam merumuskan politik hukum
pengaturan tindak pidana makar di Indonesia.

Seperti yang diketahui, Makar adalah kejahatan pidana berupa pengkhianatan yang
dilakukan oleh seseorang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan
melakukan suatu atau beberapa tindak kejahatan yang serius. Bentuk pengkhianatan tersebut
dapat berupa keikutsertaan secara aktif atau pasif bersama pihak musuh melawan negara
sendiri dalam perang, rencana pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan sah (terutama
kepala negara atau kepala pemerintahan), tindakan kudeta, persekongkolan bersama warga
negara sesama atau negara lain untuk menjatuhkan suatu negara atau pemerintahan,
ketidakpatuhan yang dapat merugikan kedaulatan negara, tindakan spionase tentang kekuatan
militer, kekuaran ilmiah, rancangan, rencana, model, artikel, catatan atau dokumen-dokumen
milik negara sendiri kepada negara lain atau negara musuh agar digunakan sebagai alat yang
dapat merugikan keselamatan negara. Pengkhianatan negara juga diartikan sebagai suatu
pertentangan terhadap konstitusi negara.

Makar merupakan ancaman nonmiliter berdimensi politik yang bersumber dari dalam
negeri. Ancaman nonmiliter adalah ancaman yan menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang
dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
dan keselamatan segenap bangsa. Keadaan seperti ini, menuntut pemerintah untuk
merumuskan politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Perumusan tindak
pidana makar, disesuaikan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang telah
sebelumnya dipaparkan.

4

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian makar atau kudeta?
2. Apa saja pengaruh tindak perilaku makar atau kudeta terhadap Bangsa Indonesia?
3. Apa saja contoh kasus-kasus makar atau kudeta di Indonesia?
4. Hukum apa yang mengatur tindak perilaku makar?
5. Bagaimana strategi cara mengatasi makar atau kudeta?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian makar atau kudeta
2. Untuk mengetahui pengaruh tindak perilaku makar atau kudeta terhadap Bangsa

Indonesia
3. Untuk mengetahui kasus-kasus makar atau kudeta di Indonesia
4. Untuk mengetahui hukum yang mengatur tindak perilaku makar
5. Untuk mengetahui strategi cara mengatasi makar atau kudeta

5

BAB 2
Pembahasan

A. Pengertian Makar atau Kudeta

Makar dalam KBBI adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud
hendak menyerang orang dan sebagainya. Namun secara umum makar merupakan
upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kata makar berasal dari bahasa
Arab, yaitu “Al-mark” yang berarti “tipu daya untuk menjatuhkan pemerintahan yang
sah”. Pengertian makar juga kerap disebut sebagai kudeta.

Secara harfiah makar adalah bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap
pemerintah yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau
menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum
dengan kekuatan senjata atau cara lainnya. Dalam pengertian sempit, makar meliputi
kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap pemerintah atau
badan-badan pemerintah dan pemberontakan.

B. Pengaruh Tindak Perilaku Makar atau Kudeta Terhadap
Bangsa Indonesia

Tindak perilaku makar tentu memiliki dampak negatif yang besar bagi keutuhan
NKRI. adanya tindak perilaku makar menjadikan konflik sosial yang memanas dan
penuh provokasi. Adapun pengaruh tindak perilaku makar berikut :

• Meningkatnya ketimpangan sosial yang terjadi.
Tindak perilaku makar memicu terjadinya ketimpangan sosial lantaran prilaku
ini mengakibatkan konflik sehingga rakyat dikorbankan. Tindakan makar
adalah sesuatu tindakan yang menyeleweng dari nilai dasar pancasila karena
dapat berupa kegiatan yang merugikan banyak orang.

• Berubahnya sistem pemerintahan dalam sebuah Negara.
Tindak perilaku makar dapat menimbulkan konflik besar dalam berbagai
bidang, terutama dalam bidang politik. Makar dapat merusak kondisi
kestabilan NKRI, salah satunya yaitu ancaman berubahnya sistem
pemerintahan dalam suatu negara. Kondisi ini terjadi lantaran ada pengawasan
ketat dari pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan yang kemudian
dikerahkanlah angkatan militer.

C. Kasus-kasus Makar atau Kudeta di Indonesia

Contoh tindak perilau makar yang terjadi di Indonesia :
Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali mengalami tindakan makar yang

dilakukan oleh warga negaranya. Tindakan makar tersebut dilakukan dengan
menentang ideologi bangsa hingga melakukan penyerangan kepada kepala negara
yang sah dan sedang melakukan tugas resminya.

Kasus makar pertama dilakukan oleh seorang Daniel Maukar. Saat Bung Karno
masih menjabat Presiden NKRI, dia melakukan serangan mengerikan ke Istana
Negara. Dengan pesawat tempur yang dikendalikannya, pilot hebat Indonesia ini
melakukan penyerangan yang mematikan.

6

Untungnya, pada kejadian ini Bung Karno sedang tidak ada di tempat sehingga
nyawanya jadi selamat. Akibat kasus penyerbuan ini, Daniel Maukar diadili atas
tindakan makar terhadap Negara dan Presiden.

Kasus makar lainnya dilakukan oleh GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Semua
orang sudah paham kalau GAM melakukan cukup banyak serangan di Aceh. Mereka
ingin merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

D. Hukum yang Mengatur Tindak Perilaku Makar

Makar diatur dalam KUHP sebagai kejatahan terhadap keamanan negara, terutama
di pasal 104, 106, 107, 108, dan 139 dengan ancaman hukuman mati. Pasal-pasal ini
mengatur pidana kejahatan terhadap presiden dan wakilnya, dan juga ancaman pidana
terhadap para penggerak makar.

• Bunyi pada pasal 104 “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau
merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil
Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

• Pada pasal 106 “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari
wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

• Pada pasal 107
“(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua
puluh tahun.”

• Pada pasal 108 menjelaskan
“(1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun: 1. Orang yang melawan pemerintah
Indonesia dengan senjata; 2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah
Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada
gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.
(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara
seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

• Pada pasal 139a, “Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah
lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan
pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun.”

• Pada pasal 139b, “Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara
tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

7

E. Strategi Cara Mengatasi Tindak Perilaku Makar atau
Kudeta

Berikut merupakan strategi mengatasi anacaman tindak perilaku makar di Indonesia :
• Memupuk nilai – nilai Pancasila dalam diri kita sebagai ideologi bangsa.
• Melakukan kegiatan sosialisasi yang erat kaitannya dengan nilai – nilai
persatuan Indonesia dan nilai – nilai agama sesuai ideologi Pancasila.
• Melakukan kegiatan sosialisasi mengenai tindakan makar bukanlah salah satu
ciri kemajuan peradaban manusia.
• Mendorong kegiatan masyarakat yang melibatkan kerjasama antar masyarakat
agar saling memperhatikan satu sama lain.
• Melahirkan Undang – Undang yang menjadikan makar ilegal dan dapat
dipidana

8

BAB 3
Penutupan
Kesimpulan

Makar termasuk ancaman nonmiliter berdimensi politik, Makar dalam KBBI adalah akal
busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang dan sebagainya.
Namun secara umum makar merupakan upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Kata makar berasal dari bahasa Arab, yaitu “Al-mark” yang berarti “tipu daya untuk
menjatuhkan pemerintahan yang sah”. Pengertian makar juga kerap disebut sebagai kudeta.

Tindak perilaku makar memiliki dampak negatif yang besar bagi keutuhan NKRI. adanya
tindak perilaku makar menjadikan konflik sosial yang memanas dan penuh provokasi. Makar
diatur dalam KUHP sebagai kejatahan terhadap keamanan negara, terutama di pasal 104, 106,
107, 108, dan 139 dengan ancaman hukuman mati. Pasal-pasal ini mengatur pidana kejahatan
terhadap presiden dan wakilnya, dan juga ancaman pidana terhadap para penggerak makar.

Saran

Mengingat makar sebagai suatu delik kejahatan terhadap keamanan negara dan merupakan
sebagai suatu delik politik, maka hendaknya penggunaan Pasal-Pasal makar didalam KUHP
harus benar-benar diperhatikan penerapan nya, dengan kata lain sebelum dikenakan
seseorang dengan tuduhan makar sebagaimana pasal-pasal yang terdapat dalam kejahatan
terhadap keamanan negara maka harus terlebih dahulu dilakukan pertimbangan yang baik,
berdasarkan asas hukum dan cita hukum negara Indonesia, karena bisa menyebabkan
terlanggarnya HAM seseorang.

9

Daftar Pustaka

Buku interaktif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2018 [email protected]
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengkhianatan_negara
http://m.merdeka.com/
http://m.liputan6.com/
http://dosenppkn.com/
http://brainly.co.id/

10