Modul UAS Lembaga Keuangan Syariah

b) nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah
ada maupun yang akan ada

c) jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada
Karakteristik Sukuk Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki
karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat
utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap
sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar
penerbitan (underlying asset ). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan
pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan
untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat
berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang
digunakan dalam penerbitan sukuk.

Jenis Sukuk

Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk,

terdiri dari :

1) Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan.
2) Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe :

Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan
atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu
dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan.
3) Sertifikat salam.
4) Sertifikat istishna.
5) Sertifikat murabahah.
Reksa Dana Syariah Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa
Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam
UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan
dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

D. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional.
Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah
satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan
pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung
risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk
menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai
keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan
pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di
Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah
Danareksa Saham pada bulan Juli 1997. Sebagai salah satu instrumen investasi,
Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana

45

konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen
investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses
manajemen portofolio, screeninng (penyaringan), dan cleansing (pembersihan).
Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai
peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko,
antara lain:
 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, sukuk, dan
surat berharga syariah lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana
tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana
dalam mengelola dananya.
 Risiko Likuiditas
Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika
Sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas
sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada Manajer Investasi
secara bersamaan. Dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam
menyediakan dana tunai. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana
yang sifatnya terbuka (open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai
redemption effect.
 Risiko Wanprestasi
Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana pada umumnya kekayaan reksa
dana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika
perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tersebut
tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai
pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wanprestasi
dimungkinkan akibat dari pihak- pihak yang terkait dengan Reksa Dana,
pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat
menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.
 Risiko politik dan ekonomi
Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang
berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya
membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.

 Instrument yang dijual
Kalau investasi pasar modal konvensional, instrumen yang dijual adalah
saham, obligasi, reksa dana, opsi, right, dan warrant. Sedangkan pasar
investasi pasar modal syariah, saham, obligasi, dan reksa dana yang dijual
merupakan instrumen yang telah sesuai hukum syariah. Dengan adanya
saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah, kamu yang
mengutamakan kehalalan dalam transaksi dan aset yang dimiliki tidak perlu
susah-susah mencari dan memilah sendiri. Emitmen penjual saham Dalam

46

pasar modal konvensional, emiten manapun bisa melakukan penjualannya
sahamnya di pasar modal tanpa memperhatikan status halal atau haram.
Transaksi dan instrumen transaksi yang dilakukan juga memiliki bunga dan
kemungkinan terjadinya transaksi yang spekulatif dan manipulatif juga
sangat terbuka. Sedangkan dalam pasar modal syariah, emiten yang menjual
saham sangat memperhatikan dan telah memenuhi syarat-syarat syariah
yang sesuai. Transaksi yang dilakukan bebas bunga, begitu pula instrumen
transaksi yang digunakan. Pada pasar modal syariah, instrumen transaksi
yang digunakan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, dan
salam. Selain itu, pasar modal syariah juga bebas dari manipulasi pasar dan
transaksi yang meragukan. Indeks saham Pada pasar modal konvensional,
indeks yang ada terbuka secara bebas dan tidak memisahkan saham yang
halal secara khusus. Sementara indeks saham syariah dikeluarkan oleh pasar
modal syariah. Karena itu, seluruh saham yang tercantum pada bursa pasar
modal syariah sudah terjamin halalnya. Mekanisme transaksi Mekanisme
transaksi di pasar modal konvensional tidak menetapkan batasan apapun.
Arah perputaran uang juga dibuka secara bebas. Sehingga konsep bunga
pada pasar modal konvensional adalah hal yang pasti ada. Pada pasar modal
konvensional, transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi
juga diizinkan dalam pasar modal konvensional. Serta saham yang dimiliki
dapat bergerak di bidang apapun secara bebas selama mampu memberikan
keuntungan. Kalau pasar modal syariah, banyak aturan ketat. Misal, dana
yang kamu tanam tidak akan digunakan untuk menggerakkan bidang yang
tidak sesuai dengan prinsip syariat. Misalnya seperti rokok, alkohol,
makanan yang diharamkan dan lain sebagainya.
Obligasi Pada obligasi konvensional, prinsip yang digunakan adalah prinsip
bunga dengan pemegang obligasi sebagai kreditur atau orang yang
berpiutang. Perhitungan nisbahnya pun didasarkan kepada perkembangan
suku bunga yang berlaku. Sedangkan obligasi syariah telah diatur dalam
fatwa DSN – MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
mudharabah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pihak pemegang
obligasi bukanlah kreditur, tapi pemodal atau shahibul mal. Sedangkan
emiten disebut sebagai pengelola atau mudharib.

E. Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah.
 Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi mengatakan, strategi pengembangan
pasar modal syariah yang dilakukan BEI pada prinsipnya mendukung
strategi pengembangan pasar modal syariah dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Ada beberapa program yaitu :
a) program literasi dan inklusi PMS untuk memperkuat basis investor
syariah ritel

47

b) rogram pengembangan efek dan instrumen syariah untuk memperluas
bauran produk PMS

c) program pengembangan infrastruktur PMS untuk memperkuat layanan
dan landasan hukum/fatwa PMS

d) program penguatan sinergi dengan para stakeholder PMS; dan Kelima,
pemanfaatan teknologi untuk pendidikan investasi syariah

48

BAB 12

LEMBAGA WAKAF

A. Sejarah dan Perkembangan Wakaf.
Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah
nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang
berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang
pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama
mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah
SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini
berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin
Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari
Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf
dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan
orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-
Syaukani: 129). Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah
mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf,
Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat Sebagian ulama
mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah
Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Ibnu
Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata: “Bahwa sahabat Umar ra,
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap
Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: “Hai Rasulullah
SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta
sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”Rasulullah SAW.
bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau
sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu
Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada
orang-rang
fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak
dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara
yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak
bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim). Kemudian syariat wakaf yang
telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang
mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh
sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang
tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang
datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi
Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan
rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian
pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin

49

Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW. Wakaf pada mulanya hanyalah
keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya
dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah
masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka
timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian
dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan
menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara
individu atau keluarga.

B. Wakaf Tunai.
1. Definisi wakaf tunai.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa yang dimaksud
dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok,
orang, atau Lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai, termasuk
dalam pengertian tunai adalah surat- surat berharga. Wakaf uang hanya
boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syar’i.
Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,
dihibahkan, atau diwariskan (Mannan, 2009: 33). Pengertian yang sama
juga disampaikan oleh Murat Cizacka, yang dimaksud dengan wakaf tunai
adalah jenis wakaf tertentu yang berbeda dengan wakaf bangunan biasa,
bahwa modal aslinya murni sebagai wakaf (Cizacka, 1998: 53).
2. Legalitas wakaf tunai.
Beberapa ulama klasik berbeda pendapat mengenai hukum mewakafkan
uang tunai. Sebagian dari mereka tidak memperbolehkan, karena uang bisa
habis zatnya sekali pakai, sedangkan benda yang diawakafkan adalah benda
yang tahan lama. Dengan uang sebagai aset, maka pendayagunaannya
dalam pengertian mempersewakan akan terbentur dengan larangan riba. Di
kalangan Malikiyah memperbolehkan berwakaf dengan uang. Demikian
juga yang dikemukakan oleh kalangan Hanabillah dan Hanafiah yang
membenarkan wakaf tunai dengan cara menginvestasikan dana itu dalam
bentuk mudharabah dan labanya disedekahkan. Diantara alasan beberapa
ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu:
a. Uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan
dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Padahal inti
dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar
yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang
akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat ukur yang
mudah, orang melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik
manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Dalam hal wakaf tunai,
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei telah
menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang meliputi:

50

a) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
b) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-

hal yang dibolehkan secara syar’i
c. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
d. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang

dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum
dalam bentuk uang tunai
e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh
dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

C. Wakaf Uang dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam kehidupan kaum Muslim, Islam sangat menekankan pentingnya
keadilan sosial. Dalam beberapa ayat, Allah SWT selalu menekankan betapa
pentingnya keadilan, karena keadilan akan membimbing pada ketakwaan (QS
Al-Ma’idah: 8), ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan (QS Al-A’raf:
96). Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa kesesatan (QS Al-Qasas: 50) dan
akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan. Intisari ajaran Islam yang
terkandung dalam Al-Qur’an mengibarkan panji-panji amanah, egaliter, prinsip
emansipatoris dan keadilan sosial. Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai
alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial. Hal ini
seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang
telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta
benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan
mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan
hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi
pemberdayaan masyarakat. Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua
model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf
uang untuk selamanya. 11 Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu haruslah
diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak
wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan
wakaf uang untuk selamanya, pihak nazir memiliki wewenang penuh untuk
mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program
wakaf yang dilakukan. Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi
pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial
ataupun ekonomi. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dengan
mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan
guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan
kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi
ibu hamil, serta persalinan gratis. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan
kerja dan kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana
bergulir.

51

D. Badan wakaf Indonesia (BWI).
Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
yang dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di
Indonesia. BWI memiliki tugas untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola
lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar
kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan
ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Berdasarkan Pasal 49
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala
nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status
harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

52

BAB 13

LEMBAGA AMIL ZAKAT

A. Sejarah Zakat.
Kebijakan pemerintah Hindia Belanda tentang pengelolaan zakat. Pada tahun
1905 terbit peraturan pemerintah Hindia Belanda No.6200 yang melarang
pejabat-pejabat pribumi atau priyayi turut campur tangan dalam urusan zakat.
Pengelolaan zakat setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka tahun
1945, lahir peraturan tentang zakat untuk pertama kalinya yang dikeluarkan dan
mengatur aturan bahwa pemerintah tidak mencampuri pengelolaan.
Pengelolaan zakat masa orde baru setelah reformasi. Persoalan zakat berkaitan
dengan perkembangan sosial politik di Indonesia. Zakat pada masa Nabi
Muhammad Saw. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan
mengenai waktu pensyaria’tan zakat. Ada yang mengatakan tahun kedua
hijriah, ada yang mengatakan tahun ketiga hijriah. Yang jelas Nabi Muhammad
Saw. Menerima perintah zakat setelah Beliau hijrah ke Madinah. Zakat di
mekkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarannya, tetapi
diserahkan pada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab
seseorang dengan sesama orang beriman.

B. Lembaga Pengelolaan Zakat.
Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas
dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh
pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan
dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa ”Pengelolaan zakat adalah
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng koordinasian dalam pegumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”Berdasarkan peraturan perundang-
undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu
Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil
Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas
prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial
dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga pengelola zakat yang berkualitas
sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien.
Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan
memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga
harus bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan alam
sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif,
inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap
fenomena sosial yang terjadi. Ada beberapa asas – asas pengelolaan zakat yaitu:
1. Badan Amil Zakat (BAZ).

53

Badan Amil Zakat adalah organisasi pngelola zakat yang dibentuk oleh
pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan
tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai
dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan
tingkatan wilayahnya masing-masing, yaitu:

a. Nasional dibentuk oleh presiden atas usul menteri.
b. Daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor

wilayah departemen agama provinsi.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi
pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih
dahulu ditengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat
sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya
saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi
lembaga yang sudah eksis tersebut kemudian dikukuhkan pemerintah,
memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu: Segera
melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan
keuangan yang telah diaudit melalui media masa.

C. Kendala Manajemen.
Menurut Hisam Asngari (2017), dalam perkembangan zaman, pengelolaan
zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga
seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun
hambatan-hambatan tersebut adalah:
1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas Pekerjaan menjadi
seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi
dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para
pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk
berkarir di sector keuangan seperti perbankan atau asuransi.
2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai Masih minimnya pemahaman
fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam
pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi
tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih
bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan
utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di
masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan
berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat
Pemahaman fikih amil yang belum memadai Masih minimnya pemahaman
fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam
pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi
tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih

54

bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan
utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di
masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan
berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat
dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak
tergantung oleh pihak lain.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat Masih minimnya kesadaran membayar
zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana
zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat
dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya
diwajibkan pada bulan Ramadhan saja, dan itupun masih terbatas pada
pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang
diterapkanpada bulan Ramadhan semata,melainkan juga dapat dibayarkan
pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk
kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritula semata
yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa.
4. Teknologi yang digunakan
Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh
bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan.
Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan
pendayagunaan zakat. Teknolgi yang diterapkan pada lembaga amil masih
terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi,
penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi
terbaru agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama
segmen kalangan menengah atas yang notabenenya memiliki dana berlebih
5. Sistem informasi zakat
Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu
memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil
zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem
informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat
ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini
adalah pada database muzakki dan mustahiq. Dengan adanya sistem
informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh
beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh
beberapa lembaga amil zakat.

D. Strategi Pengembangan.
1. Digitalisasi ZISWAF dioptimalkan pengembangan dan risetnya untuk
mempermudah sosialisasi (edukasi publik), layanan pembayaran dan
pengelolaan dana sosial Islam. Pengembangan digitalisasi ZISWAF
berpotensi besar untuk memberikan kemudahan dalam layanan pembayaran
ZISWAF. Tidak hanya itu, informasi terkait program dan pendistribusian

55

dana ZISWAF juga dapat dilakukan secara digital melalui media sosial atau
sejenisnya Setyani (2018). Sehingga, secara tidak langsung edukasi publik
dan sosialisasi gerakan ZISWAF juga dapat dilakukan. Dengan demikian,
diharapkan realisasi penghimpunan ZISWAF dan kepercayaan masyarakat
pembayar ZISWAF dapat meningkat sehingga potensi ZISWAF yang besar
di Indonesia dapat dioptimalkan Akbar and undefined Handriani (2018).
2. Pembentukan dewan sentral keuangan inklusif Islam di kancah global.
Indonesia sebagai sentral keuangan inklusif Islam global adalah strategi jitu
untuk akselerasi pengembangan keuangan syariah terutama pada sektor
zakat dan wakaf. Strategi utama yang dapat dilakukan untuk mempercepat
pengembangan zakat dan wakaf atau dana-dana sosial Islam secara umum,
karena sampai saat ini belum ada lembaga atau negara yang menjadi pusat
pengembangan ZISWAF, yang merupakan inti dari keuangan inklusif
Islami
3. Pengembangan basis data bersama (database) yang dapat diakses oleh
seluruh pelaku dan masyarakat, khususnya untuk kegiatan pendistribusian
dan pendayagunaan Salah satu tantangan penting dalam pengembangan
dana sosial Islam di Indonesia adalah kurang terintegrasinya basis data dan
terbatasnya informasi yang disediakan kepada publik, baik dari regulator
maupun dari operator. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi lembaga
zakat dan wakaf maupun pemangku kepentingan lainnya, terutama untuk
memperoleh data yang relevan dan dibutuhkan oleh masing-masing
pemangku kepentingan dan lembaga. Salah satu permasalahan besar yang
muncul karena tidak adanya basis data yang terintegrasi dan aksesibel
adalah penyaluran dana ZISWAF yang tumpang tindih sehingga tidak
jarang seorang mustahik mendapatkan ZISWAF dari banyak lembaga
secara sekaligus Rashid (2012).

56

KISI-KISI UAS

1. Tugasnya dewan pengawasan Syariah ?
Jawab : DPS bertugas mengawasi proses transaksi perusahaan agar tetap
memegang prinsip syariah. DPS bertanggung jawab kepada Majelis Ulama
Indonesia (MUI).

2. Apa pengertian dana hangus ?
Jawab : Istilah dana hangus terjadi ketika tidak ada klaim dalam jangka
periode asuransi yang disepakati, misalnya dana hangus pada asuransi
perjalanan Ketika trip telah digenapi, atau dana asuransi properti hangus
ketika masa polis berakhir.

3. fatwa MUI nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang ?
jawab : tentang asuransi haji agar para jamaah mendapatkan ketenangan
selama menjalankan ibadah haji.

4. Prinsip dasar asuransi konvensional
Jawab : Pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke
perusahaan adalah bersifat penuh (risk transfer). Secara sepenuhnya,
asuransi akan menanggung risiko atas nama tertanggung, baik untuk aset,
kesehatan, jiwa. Ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku.

5. Asuransi yang akan memberikan santunan atau penggantian jika peserta
asuransi sakit, atau kecelakaan itu bisa disebut ?
Jawab : asuransi kesehatan Syariah

6. Dalam rukun pegadaian syariah rahin disebut ?
Jawab : penerima gadai

7. Salah satu akad yang dilakukan oleh pemberi gadai dengan pihak penerima
gadai (murtahin) itu disebut juga akad ?
Jawab : akad mudharabah

8. Salah satu tujuan pegadaian syariah yaitu ?
Jawab : Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek
jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak
lagi dijerat pinjaman-pinjaman/pembiyaan berbasis bunga

9. Akad Ba’I Muqayyadah mempunyai penjelasannya yaitu ?
Jawab : Akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai
dengan pengelola barang agar harta benda yang dimaksud mempunyai
manfaat produktif

10. Syarat (rahn) gadai yaitu salah satunya ?
Jawab : Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum.
Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak
memiliki kecakapan hukum.

11. Arti dari pensiun normal adalah ?
Jawab : yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah

57

mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh
rata- rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun, dan
beberapa profesi tertentu,
12. Pebentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk
menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan
merupak komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana
pensiun terpaksa dibubarkan. Asas itu disebut ?
Jawab : Asas kebebasan
13. pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun
sendiri, namun usia pensiun belum memunuhi untuk pensiun. Dalam hal
tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru
dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Merupakan pensiun ?
jawab : tertunda
14. Menurut peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.010/2008 tentang
investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada ?
Jawab : Surat berharga Negara

o Tabungan pada bank
o Deposito berjangka pada bank
o Deposito on call pada bank
o Sertifikat deposito pada bank
o Sertifikat bank Indonesia
o Saham yang tecatat di bursa efek di Indonesia
o Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia
o Sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia
15. Kendala pengelolaan dana syariah salah satunya yaitu :
Jawab : Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan
menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan
nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.
16. mekanisme transaksi merupakan ?
jawab : Mekanisme transaksi di pasar modal konvensional tidak
menetapkan Batasan apapun. Arah perputaran uang juga dibuka secara
bebas. Sehingga konsep bunga pada
pasar modal konvensional adalah hal yang pasti ada. Pada pasar modal
konvensional, transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi
juga diizinkan dalam pasar modal konvensional. Serta saham yang dimiliki
dapat bergerak di bidang apapun secara bebas selama mampu memberikan
keuntungan. Kalau pasar modal syariah, banyak aturan ketat. Misal, dana
yang kamu tanam tidak akan digunakan untuk menggerakkan bidang
yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Misalnya seperti rokok, alkohol,
makanan yang diharamkan dan lain sebagainya.
17. Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang
berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga

58

akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.
Merupakan risiko ?
Jawab : politik dan ekonomi
18. Direktur utama BEI strategi pengembangan pasar modal syariah yang
dilakukan BEI pada prinsipnya mendukung strategi pengembangan pasar
modal syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada beberapa program
salah satu programnya yaitu ?
Jawab : program pengembangan infrastruktur PMS untuk memperkuat
layanan dan landasan hukum/fatwa PMS
19. Jenis – jenis sukuk yaitu ?
Jawab : Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Sertifikat
kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe : Sertifikat
kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan atas
manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu
dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Sertifikat salam,
Sertifikat istishna, Sertifikat murabahah.
20. Karakteristik sukuk itu apa ?
Jawab : Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang
berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan
bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang
diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan
(underlying asset ). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada
aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk
kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa
imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan
dalam penerbitan sukuk.
21. Dalam kehidupan kaum Muslim, Islam sangat menekankan pentingnya ?
Jawab : keadilan sosial
22. Badan wakaf Indonesia didirikan pada tahun ?
Jawab : 2004
23. alasan beberapa ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu
jawab : Uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya
dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap.
Padahal inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal
dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang
akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
24. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei telah
menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang meliputi salah
satunya yaitu
Jawab : Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang
dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam
bentuk uang tunai

59

25. Pada tanggal berapa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia wakaf tunai ?
Jawab : tanggal 11 mei

60

DAFTAR PUSTAKA

Bab 1
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=508881&
val=10404&title=DASAR%20HUKUM%20EKONOMI%20ISLAM

http://repository.radenintan.ac.id/101/3/Bab_II.pdf

https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1033843#:~:text=Ekonom
i%20Islam%20adalah%20suatu%20ekonomi,Islam%20dibangun%20didas
arkan%20padaprinsip%20religius.

https://www.kompasiana.com/latifrizqon/5a565750dd0fa8509b02a004/pen
gertian-dan-tujuan-motodologi-dalam-ekonomi-islam

Bab 2
http://eprints.umsida.ac.id/3733/1/Ria%20Rohma%20Setyawati.pdf
https://pondokislam.com/riba/
Bab 3
http://repository.radenintan.ac.id/156/4/Bab_II.pdf
https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/fungsi-jenis-dan-ciri-ciri-dari-
uang/
https://www.cermati.com/artikel/bank-syariah-vs-bank-konvensional-
inilah-4-perbedaannya-yang-paling-mendasar
Bab 4
http://eprints.walisongo.ac.id/5961/3/BAB%20II.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-
operasional-PBS.aspx
Bab 5
https://www.akseleran.co.id/blog/bank-sentral/
https://media.neliti.com/media/publications/93143-ID-perkembangan-
perbankan-syariah-di-indone.pdf
Bab 6
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-
Konsep-PB-Syariah.aspx

61

https://text-id.123dok.com/document/4yro5o5py-praktik-perbankan-di-
zaman-bani-umayyah-dan-bani-abasiah.html
Bab 7
https://sharianews.com/posts/peneliti-ada-enam-permasalahan-bprs-ini-
dia-solusinya
https://www.syariahpedia.com/2018/12/bank-pembiayaan-rakyat-syariah-
bprs.html
https://universalbpr.co.id/blog/bprs-bpr-pengertian-dan-perbedaannya/
Bab 8
http://azureskylover.blogspot.com/2013/06/kendala-pengembangan-
asuransi-syariah.html
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20564

https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/perbedaan-
asuransi-syariah-dan-asuransi-konvensional
https://www.futuready.com/artikel/asuransi/mengenal-konsep-dasar-
asuransi-syariah/
Bab 9
https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/ESAI/article/view/1336/915#:~:text
=Terdapat%20tiga%20landasan%20hukum%20Pegadaian,hadist%2C%20
dan%20ijtihad%20para%20ulama.&text=bermu'amalah%20tid
ak%20secara%20tunai,dipegang%20(oleh%20yang%20berpiutang)
http://repository.iainpare.ac.id/2343/7/15.2300.014%20BAB%202.pdf
https://benefits.bankmandiri.co.id/article/8-jenis-produk-pegadaian-
syariah-dijamin-anti-riba
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/magistermanajemen/article/view/2
345/618
https://metrojambi.com/read/2018/11/14/37292/perbedaan-pegadaian-
syariah-dan-pegadaian-konvensional
Bab 10
https://andyyjr20.blogspot.com/2017/03/makalah-dana-pensiun-
syariah.html
Bab 11
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx

62

https://investasi.kontan.co.id/news/berusia-satu-dekade-berikut-
perkembangan-pasar-modal-syariah-indonesia

https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/catat-ya-ini-5-
perbedaan-pasar- modal-konvensional-dengan-syariah/5

https://ekbis.sindonews.com/read/250634/178/simak-5-strategi-
mendorong-pasar-modal- syariah-1606705898

Bab 12
https://www.academia.edu/37474125/MAKALAH_PENGELOLAAN_W
AKAF_Disusun_Ol

https://febis.iainbengkulu.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/lembaga-
keuangan-syariah- Nonie.pdf

https://www.academia.edu/download/62099422/2020__Manajemen_Lemb
aga_Keuangan_Sy ariah__Book20200214-28280-12x367s.pdf

https://id.scribd.com/doc/314691537/Lembaga-Wakaf

https://id.scribd.com/document/435209964/Makalah-Sejarah-Wakaf-Di-
Indonesia

Bab 13
https://www.academia.edu/36935081/Makalah_Fiqih_Muamalah_2_Zakat
_dan_Wakaf

https://febis.iainbengkulu.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/lembaga-
keuangan-syariah- Nonie.pdf

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&
source=web&cd=&ved=2ahUKEwjh0b3ViuH0AhWxzDgGHV
UhCq8QFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Frepository.ar-
raniry.ac.id%2Fid%2Feprint%2F16609%2F1%2FUlfa%2520Putri%2520
Azlia%252C%2520150603022%252C%2520FEBI%252C%2520PS%252
C%2520081263393227.pdf&usg=AOvVaw3SS1Q7_Q3RlG6M33GJ
hOB7

https://www.academia.edu/download/62099422/2020__Manajemen_Lemb
aga_Keuangan_Sy ariah__Book20200214-28280-12x367s.pdf

https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/110

https://id.scribd.com/document/393374243/Buku-Zakat

https://id.scribd.com/document/370833551/Sejarah-Zakat-Dan-Potensi-
Zakat

http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/31

63