jepang

E-MODUL
PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA
SEJARAH INDONESIA KELAS XI

PENYUSUN:
ERNA SETYANINGSIH, S. Pd
SMAK ST ALBERTUS MALANG
2022

DAFTAR ISI 2
3
DAFTAR ISI …………………………………………………... 4
PETA KONSEP ………………………………………………..` 5
GLOSARIUM…………………………………………………. 6
PENDAHULUAN ……………………………………………... 7
PENGANTAR SINGKAT MATERI ………………………… 19
URAIAN MATERI……………………………………………. 21
EVALUASI …………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA………………………………………….

2

PETA KONSEP

Pendudukan Jepang

Latar belakang Sifat pendudukan Pembentukan Organisasi Pada Dampak Pendudukan Respon Bangsa
masuknya Jepang di Jepang dan Sambutan Pemerintahan Militer Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Indonesia
Masyarakat Indonesia
Indonesia dan Sipil Jepang

Politik Perjuangan
Kooperatif

Ekonomi Perjuangan Bawah
Tanah

Sosial Perjuangan Fisik

Budaya

3

GLOSARIUM
1. Autrahkhi: Sistem ekonomi perang. Kebijakan Jepang yang menegaskan bahwa semua usaha

ekonomi yang utama untuk membantu peperangan
2. Gunseibu: koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau

semacam gubernur pada masa Jepang 5
3. Gunshirekan: (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima

tertinggi)
4. Hakko ichiu: Yang bermakna “Delapan Penjuru Dunia di Bawah Satu Atap” yang dijadikan slogan

tentara Jepang untuk mempersatukan berbagai negara di bawah Jepang, embentuk kesatuan
keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia,
termasuk Indonesia
5. Heiho: Organisasi militer yang dibentuk Jepang, bertugas pembantu militer, ditempatkan di
medan perang menyatu dengan tentara Jepang. 8
6. Jawa Hokokai: Himpunan Kebaktian (Rakyat) Jawa yang dibentuk Jepang.
7. Kimigayo: Lagu Kebangsaan Jepang
8. Osamu Seirei: Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16.
9. Romusha: Pekerja paksa pada zaman Jepang
10. Seikerei: Tradisi penghormatan kepada dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan
(seperti gerakan rukuk bagi orang Islam) ke arah matahari terbit setiap pagi (tradisi ini sangat
ditentang oleh orang Islam, 18. karena menyembah pada matahari)
11. Tirani: Bentuk tindakan atau kekuasaan yang sewenang-wenang
12. Tonarigumi: Setingkat rukun tetangga (RT)

4

PENDAHULUAN

A. IDENTITAS MODUL

Mata pelajaran: SEJARAH INDONESIA

Kelas/ Semester: XI/ 1

Alokasi Waktu: 2X 45 menit (2 kali
pertemuan)

Judul Modul: PENDUDUKAN JEPANG
DI INDONESIA

B. KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR
3.5 Menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia

4.5 Menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan
menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah

5

C. PENGANTAR SINGKAT MATERI

Gardu pertahanan Belanda yang berhasil direbut Jepang pada Januari 1942(Universal Public Domain
Dedication Klik untuk

baca: https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/16/140000079/pertempuran-tarakan-1942--
latar-belakang-kronologi-dan-dampak?page=all.

Mengapa Jepang pertama kali menyerbu Tarakan? Ada apa dengan Tarakan? Pendudukan Jepang di
Indonesia merupakan bagian dari rangkaian politik imperealismenya di Asia Tenggara. Kedatangannya di
Indonesia merupakan bagian dalam usahanya membangun suatu imperium di Asia. Munculnya
imperealisme Jepang didorong oleh salah satu faktor yang penting yaitu keberhasilan Restorasi Meiji di
Jepang yang berdampak pada proses modernisasi di berbagai bidang. Selain didorong oleh faktor
tersebut, imperealisme Jepang didorong pula oleh filsafat Hakko Ichiu. Pada tahun 1941 Pearl Harbour
diserang oleh tentara Jepang sehingga pecahlah Perang Pasifik. Setelah serangan udara yang dilancarkan
secara besarbesaran, maka kekuatan Amerika Serikat dapat dikalahkan. Pada waktu yang sama Jepang
juga dapat menduduki wilayah Philipina, disusul Singapura dan pada bulan Maret 1942 Jepang menduduki
wilayah Indonesia. Awal tahun 1942 merupakan tahun-tahun penuh pengharapan bagi rakyat Indonesia,
sebab rakyat Indonesia menganggap, bahwa Jepang akan bisa melepaskan penderitaan rakyat dari
belenggu penjajahan Belanda. Di awal tahun 1942 Jepang mulai menduduki wilayah-wilayah di Indonesia,
meski tidak secara serempak. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia sebenarnya memiliki maksud
mencari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk memenangkan Perang
Asia Timur Raya. Tarakan merupakan salah satu sasaran utama karena menjadi sumber kilang minyak yang
cukup besar bagi Belanda saat itu. Sumber daya alam lainnya yang dimanfaatkan oleh Jepang diantaranya
buah jarak yang minyaknya dapat dijadikan minyak 2 pelumas kendaraan militer, bauksit sebagai bahan
dasar pembuatan alumunium yang digunakan untuk membuat pesawat terbang, minyak bumi sebagai
bahan bakar yang digunakan mesin kendaraan. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pendudukan
jepang di Indonesia bacalah Modul ini hingga selesai hingga akhir!

6

URAIAN MATERI
PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

A. Latar belakang dan proses kedatangan Jepang di Indonesia
 Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia

Kedatangan Jepang di Tarakan dalam perang Tarakan
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Tarakan_(1945)
Keterlibatan Jepang pada Perang Dunia II membawa perubahan besar terhadap arah politik luar
negeri negara tersebut. Hal ini didukung dengan suksesnya program Kaisar Tenno Meiji untuk
mengubah Negara Jepang dalam berbagai aspek dengan program Restorasi Meiji. Dampaknya adalah
perubahan Jepang yang dahulu merupakan negara yang berbasis di sektor agraris berubah menjadi
negara industri. Maka untuk mengimplementasikan segenap perubahan yang dicapai, Jepang mulai
menjadi negara imperialis dengan sasaran negara-negara di benua Asia. Keinginan Jepang menguasai
negara-negara di Asia ini muncul dalam semboyan Jepang, yaitu "Persemakmuran Asia Timur Raya".
Indonesia tidak luput dari ancaman dan sasaran Jepang untuk dikuasai. Masuknya Jepang ke Indonesia
dan beberapa wilayah lain diawali dengan penyerangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut
Amerika di Pearl Harbour, Hawai Melalui taktik serangan cepatnya, pada tanggal 7-8 Desember 1941,
Jepang berhasil memporak-porandakan Pearl Harbour dan menghancurkan enam kapal induk milik
Amerika Serikat. Dengan dihancurkannya Pearl Harbour, maka hancurlah salah satu kekuatan Sekutu
yang mengancam Jepang di wilayah Pasifik.
Jepang masuk ke Indonesia pada bulan Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Utara. Alasan
Jepang menguasai Tarakan adalah untuk memenuhi pasokan minyak yang ada di Tarakan untuk
perang yang akan dihadapi Jepang. Setelah berhasil menguasai Tarakan, Jepang berangsur-angsur
menguasai kota Pontianak, Kota Bangun, Samarinda, Banjarmasin, serta Palembang.
 Proses masuknya Jepang ke Indonesia

7

Serangan Jepang ke Hindia Belanda terjadi pada 11 Januari 1942, dengan pendaratan pertama di
Tarakan (Kalimantan Timur). Pada Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin,
Makassar, Palembang, dan Bali. Pendudukan Palembang dianggap strategis karena letaknya di antara
Batavia yang merupakan pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang menjadi wilayah kekuasaan
Inggris (baca Historia). Di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian
Indramayu, Kragan (Rembang dan Tuban), dan Surabaya. Pada Maret 1942, Jepang menyerang
Batavia dan Bandung. Sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang.

Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah menguasai sumber daya alam,
terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Jawa dirancang
sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama.
Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan Jenderal Hein ter
Poorten tidak berdaya menghadapi serbuan kilat Jepang. Belanda pun menyerah tanpa syarat di
Kalijati, Subang, Jawa Barat, pada 8 Maret 1942 kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura (Jepang).

B. Sifat pendudukan Jepang dan sambutan rakyat Indonesia
Sifat Pendudukan Jepang di Indonesia terkait dengan kepentingan Jepang, kepentingan tersebut

mempengaruhi cara pendekatan yang dilakukan, di awal pendudukan, Jepang cenderung bersifat lunak
demi mudah diterimanya oleh masyarakat Indonesia. Keuntungan bersikap lunak, Jepangt idak perlu
membutuhkan banyak tenaga untuk menghadapi perang di daerah jajahan. Namun seiring berjalannya
waktu mengalami perubahan beriut perubahan di awal dan akhir
1. Awal Jepang Berkuasa di Indonesia
Pada masa pendudukan awal Jepang di Indonesia, sifat pendudukannya di antaranya:

 Jepang bersifat ramah dan bersahabat erhadap penduduk Indonesia
 Jepang tidak membedakan penduduk Indonesia, baik dari suku, adat istiadat, agama, ras, dan

lain sebagainya.
 Jepang memeprlihatkan kepedulian dan banyak membantu penduduk Indonesia.

Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielu-
elukan sebagai “Saudara Tua” yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda. Di
mana-mana terdengar ucapan “banzai-banzai” (selamat datang-selamat datang). Sementara itu,
pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda-propaganda untuk terus menggerakkan
dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan Lagu Indonesia Raya, di
samping Lagu Kimigayo. Bendera yang berwarna Merah Putih juga boleh dikibarkan
berdampingan dengan Bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio, juga dipropagandakan
bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat
Indonesia untuk membelinya. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena
perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu, diperkuat pula dengan
berkembangnya kepercayaan tentang Ramalan Jayabaya.

Setelah Jepang Menguasai Indonesia:

 Jepang mulai melakukan paksaan terhadap penduduk Indonesia.
 Tidak menghormati perempuan-perempuan di Indonesia.
 Tidak mementingkan kondisi penduduk Indonesia dan lebih mementingkan perang Asia

Pasifik.
 Otoriter dan menerapkan sistem pemerintahan militer bagi penduduk Indonesia.
 Jepang seringkali mengawasi perkumpulan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia.

8

Tanggapan Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional Indonesia
Kedatangan Jepang pada awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional kita, seperti Sukarno,

Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Sebagian tokoh pergerakan, seperti Sam Ratulangi, M. H. Tamrin, dan
Soetardjo, bersikap hati-hati akan gerakan ekspansionisme Jepang karena adanya unsur fasisme di
dalamnya. Meskipun demikian, secara umum ada perasaan optimisme bahwa kedatangan Jepang akan
segera membawa kemerdekaan. Ada lima alasan yang melandasi perasaan optimis itu, yaitu sebagai
berikut.
a. Menyerahkan Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan

dimulainya era baru ketika bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya
sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua
(hakko ichiu) bangsa-bangsa Asia serta mengkumandangkan propaganda Gerakan Tiga A pada 29
April 1942, uaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia.
Gerakan ini bahkan diketuai oleh salah seorang tokoh pergerakan nasional yaitu Mr. Syamsuddin.
b. Jepang berjanji, jika Perang Pasifik dimenangi, bangsa-bangsa Asia akan mendapatkan
kemerdekaan. Jepang juga berjanji menciptakan kemakmuran bersama di antar bangsa-bangsa
Asia.
c. Sejak awal kedatangannya, Jepang telah membecirakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan
secara bertahap kepada bangsa-bangsa Asia. Hal ini membuat para tokoh Indonesia bersedia
berkerja sama dengan pemerintah Jepang.
d. Jepang bersikap simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional, misalnya dengan membebaskan
secara bertahap para tokoh yang ditahan dan dibuang oleh Pemerintah Hindia-Belanda.
e. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia, seperti melakukan ibadah, mengibarkan
bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, serta
menyanyikan lagu kebangsaat “Indonesia Raya” bersama lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”.

Rakyat Indonesia awalnya tidak sadar bahwa mereka hanya diperalat untuk mendukung
industrialisasi Jepang serta melancarkan imperealisnya, yaitu meraih kemenangan dalam Perang Asia
Timur Raya.

C. Pembentukan Pemerintahan militer dan sipil
a. Pemerintahan militer
Setelah menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membagi Indonesia

menjadi tiga daerah militer yang masing-masing dikendalikan oleh Angkatan Darat (Rikugun) dan
Angkatan Laut (Kaigun). Ketiga wilayah militer itu berada komando panglima besar tentara Jepang
untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon (Vietnam). Keyiga daerah tersebut adalah
sebagai berikut.
a. Daerah Jawa dan Madura berpusat di Batavia yang berada di bawah kendali Kaigun.
b. Daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu berpusat di Singapura yang berada di bawah kendali

Rikugun.
c. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah kendali

Kaigun.
Selain membagi Indonesia dalam tiga wilayah militer, Jepang juga mengangkat beberapa tokoh

politik Indonesia masuk ke dalam struktur pemerintah Jepang. Mereka adalah Hussein Djajadiningrat,
Sutardjo Kartohadikusumo, R.M. Soerjo, dan Prof. Soepomo. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan
pegawai, pengangkatan mereka terutama dimaksudkan untuk menarik simpati rakyat Indonesia.

9

Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan
kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik
ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih
diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang
dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan
sebagai berikut:

a. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang
dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.

b. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui
kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.
Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk
sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.
Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut.
1) Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan
(panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat
oleh Jenderal Hitoshi
2) Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf
yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan
militer ini disebut Gun seikanbu. Di lingkungan Gun seikanbu ini terdapat empat bu
(semacam departemen) dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu. Adapun
kelima bu itu adalah sebagai berikut. 1) Somobu (Departemen Dalam Negeri) 2)
Zaimubu (Departemen Keuangan) 3) Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri,
dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian 4) Kotsubu (Departemen Lalu
Lintas) 5) Shihobu (Departemen Kehakiman)
3) Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan
keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi:
 Jawa Barat : pusatnya di Bandung.
 Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.
 Jawa Timur : pusatnya di Surabaya.
 Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta.
4. Pembentukan Pemerintahan Sipil
Selain pemerintahan militer Jepang juga membentuk pemerintahan sipil untuk
medukung jalannya pemerintahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer berusaha
meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang
aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu
serta tokubetsushi. Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan
pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu
(karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi
Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken
(kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau
Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu. Kota mana saja ya yang dsbut sebagi Shi pada masa
pendudukan Jepang ini?
Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki
kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan
eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis
Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu
(bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian

10

kepolisian). Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap
memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra
(otonomi). Daerah ini disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya
seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai contoh adalah
Kota Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico. Pemerintah
Jepang juga membentuk tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan Rukun
Tetangga (RT). Tanorigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi
gerakgerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang.

D. Organisasi pada masa pendudukan Jepang
Selama masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia dilarang membentuk organisasi sendiri. Seluruh
organisasi pergerakan yang muncul zaman Belanda dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya, Jepang
sendiri membentuk organisasi-organisasi bagi rakyat Indonesia dengan maksud dipersiapkan untuk
membantu Jepang. Organisasi-organisasi ini pada akhirnya berbalik melawan Jepang.
a. Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A merupakan organisasi propaganda untuk kepentingan perang Jepang. Organisasi
ini berdiri pada bulan April 1942. Pimpinannya adalah Mr. Sjamsuddin. Tujuan berdirinya
Gerakan Tiga A adalah agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang.
Semboyannya adalah Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia. Untuk
menunjang gerakan ini, dibentuk Barisan Pemuda Asia Raya yang dipimpin Sukarjo
Wiryopranoto. Adapun untuk menyebarluaskan propaganda, diterbitkan surat kabar Asia Raya.
Setelah kedok organisasi ini diketahui, rakyat kehilangan simpati dan meninggalkan organisasi
tersebut. Pada tanggal 20 November 1942, organisasi ini dibubarkan. Hal ini dikarenakan
anggotanya berjumlah sedikit.

b. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Pada tanggal 9 Maret 1943, diumumkan lahirnya gerakan baru yang disebut Pusat Tenaga
Rakyat atau Putera. Pemimpinnya adalah empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki
Hadjar Dewantara, dan Mas Mansyur. Tujuan Putera menurut versi Ir. Soekarno adalah untuk
membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda.
Adapun tujuan bagi Jepang adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam
rangka membantu usaha perangnya. Oleh karena itu, telah digariskan sebelas macam kegiatan
yang harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam peraturan dasarnya. Di antaranya yang
terpenting adalah memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan
pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya,
memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, serta mengintensifkan pelajaran-
pelajaran bahasa Jepang. Di samping itu, Putera juga mempunyai tugas di bidang sosial-ekonomi.
Jadi, Putera dibentuk untuk membujuk para kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektual
agar mengerahkan tenaga dan pikirannya guna membantu Jepang dalam rangka menyukseskan
Perang Asia Timur Raya. Dalam perkembangannya, Putera lebih banyak dimanfaatkan untuk
perjuangan dan kepentingan bangsa Indonesia. Mengetahui hal ini, Jepang membubarkan Putera
dan mementingkan pembentukan organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai.

c. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai)

11

Jepang mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini diperintah
langsung oleh kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan). Latar belakang dibentuknya Jawa
Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa Putera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada
bagi pihak Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang
mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina dan Arab. Berdirinya Jawa
Hokokai diumumkan oleh Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal Kumakichi Harada. Sebelum
mendirikan Jawa Hokokai, pemerintah pendudukan Jepang lebih dahulu meminta pendapat empat
serangkai. Alasan yang diajukan adalah semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya sehingga
Jepang perlu membentuk organisasi baru untuk lebih menggiatkan dan mempersatukan segala
kekuatan rakyat. Dasar organisasi ini adalah pengorbanan dalam hokoseiskin (semangat
kebaktian) yang meliputi pengorbanan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan
sesuatu dengan bakti. Secara tegas, Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi
pemerintah.. Anggota Jawa Hokokai adalah bangsa Indonesia yang berusia minimal 14 tahun,
bangsa Jepang yang menjadi pegawai negeri, dan orang-orang dari berbagai kelompok profesi.
Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama usaha pengerahan barang-barang dan padi.

d. Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI)

MIAI merupakan organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada
tahun 1937 di Surabaya. Pendirinya adalah K. H. Mas Mansyur dan kawan-kawan. Organisasi ini
tetap diizinkan berdiri pada masa pendudukan Jepang sebab merupakan gerakan anti-Barat dan
hanya bergerak dalam bidang amal (sebagai baitulmal) serta penyelenggaraan hari-hari besar
Islam saja. Meskipun demikian, pengaruhnya yang besar menyebabkan Jepang merasa perlu
untuk membatasi ruang gerak MIAI.

e. Organisasi Militer dan semi militer
Di bidang militer, Jepang menyadari perlunya dukungan penduduk dari daerah yang diduduki
karena situasi Perang Pasifik tahun 1943 mulai berubah. Jepang mulai membentuk kesatuan kesatuan
semimiliter dan militer untuk dididik dan dilatih guna membantu Jepang menghadapi Sekutu. Di
Indonesia ada dua jenis kesatuan pertahanan yang dibentuk. (Barisan Kesatuan pertahanan semi militer
di antaranya Seinendan (Barisan Pemuda), Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), Fujinkai (Barisan
Wanita), dan Jibakutai (Barisan Berani Mati). Kesatuan pertahanan militer antara lain Heiho
(Pembantu Prajurit Jepang) dan PETA (Pembela Tanah Air). PETA dibentuk atas permohonan Gatot
Mangkuprojo kepada panglima tertinggi Jepang. Dari pasukan PETA inilah muncul tokoh-tokoh
militer nasional seperti Jenderal Soedirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Ahmad Yani, Supriyadi,
dan sebagainya.
E. Respon Bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang
Masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa pendudukan Jepang tidak jauh berbeda dengan
penjajahan Belanda. Segala kebijakan yang diterapkan oleh Jepang semata-mata hanya untuk
mendukung kebutuhan perangnya dalam Perang Pasifik Menanggapi situasi demikian, maka rakyat
Indonesia menentang pendudukan Jepang dengan melakukan perlawanan. Respon Bangsa Indonesia
terhadap pendudukan Jepang dilakukan dengan berbagai bentuk perjuangan diantaranya: cara-cara
kooperatif, perjuangan illegal/bawah tanah, perjuangan fisik/konfrontasi. Berikut penjelasannya:
a. Perjuangan dengan Cara Kooperatif
Lembaga-lembaga yang berjuang dengan cara kooperatif adalah lembaga-lembaga yang dibentuk
oleh pemerintah Jepang. Salah satu lembaga tersebut adalah Putera yang di dalamnya terdapat
tokoh-tokoh seperti Sukarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K. H. Mas Mansyur. Melalui
Putera, tokoh-tokoh tersebut berusaha membangkitkan kembali nasionalisme bangsa Indonesia

12

yang sempat redup. Hal tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan
rapat rapat melalui media massa milik Jepang. Selain Putera, lembaga lainnya yang dibentuk
Jepang dan berjuang dengan cara kooperatif adalah Seinendan (Barisan Pemuda), Keibodan
(Barisan Pembantu Polisi), dan Fujinkai (Barisan Wanita).
b. Perjuangan Illegal/Bawah Tanah
Selain perjuangan dengan kooperatif, beberapa tokoh juga memilih perjuangan gerakan bawah
tanah Gerakan ini disebut gerakan bawah tanah sebab sifat gerakannya tertutup dan rahasia.
Gerakan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh yang bekerja pada pemerintahan Jepang, namun secara
diam-diam menyusun gerakan untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia. Kelompok-kelompok
yang melakukan gerakan bawah tanah adalah sebagai berikut.

1) Kelompok Sukarni Kelompok gerakan yang dipimpin Sukarni terdiri dari beberapa tokoh
seperti Adam Malik, Kusnaeni, Pandu Wiguna, dan Maruto Nitimiharjo. Kelompok ini
bertujuan untuk mengajak pemuda untuk berjuang meraih kemerdekaan. Untuk
mewujudkan hal tersebut, kelompok ini menghimpun pemuda-pemuda berjiwa
revolusioner, mengungkap kebohongan-kebohongan Jepang, serta menyebarluaskan cita-
cita kemerdekaan. Untuk menghimpun pemuda-pemuda ke dalam kelompok ini, Sukarni
membentuk asrama Angkatan Baru Indonesia. Kegiatan di asrama tersebut adalah
pendidikan pengetahuan umum dan keadaan politik Indonesia oleh Sukarno, Hatta,
Sunarya, dan Ahmad Subarjo.

2) Kelompok Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo merupakan kepala biro riset Kaigun di
Jakarta. Sambil menekuni jabatan tersebut, ia melakukan gerakan bawah tanah. Sama
seperti kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo juga memiliki tujuan yang sama,
yaitu menanamkan semangat nasionalisme bagi para pemuda. Ia juga mendirikan asrama
pelatihan bernama Asrama Indonesia Merdeka.

3) Kelompok Sutan Syahrir
Syahrir merupakan salah satu tokoh yang benar-benar anti terhadap Jepang. la sama
sekali tidak menjalin kerja sama dengan Jepang dalam perjuangannya, sebab ia yakin
bahwa Jepang akan mengalami kekalahan dalam perang. Orang-orang yang tergabung
dalam kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI yang progresif. Ketika mendengar
berita kekalahan Jepang, Syahrir mendesak Sukarno dan Hatta untuk segera
memproklamasikan kemerdekaan.

4) Kelompok Pemuda
Kelompok Pemuda yang melakukan gerakan bawah tanah adalah pemuda yang
terhimpun dalam asrama Ika Daikagu (Sekolah Tinggi Kedokteran) dan pemuda yang
terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Indonesia (Baperpi). Kedua
kelompok pelajar tersebut berada di bawah ikatan organisasi Persatuan Mahasiswa.
Meskipun mereka mendapat perhatian khusus pada pemerintahan Jepang, namun para
pelajar menyadari bahwa pendudukan Jepang tidak jauh berbeda dengan penjajahan
Belanda.

c. Perjuangan Fisik/Perlawanan Bersenjata
Selain perlawanan yang dilakukan dengan cara kooperatif dan gerakan bawah tanah, rakyat

Indonesia di berbagai wilayah juga melakukan perlawanan bersenjata.

1) Perlawanan Rakyat Desa Sukamanah di Tasikmalaya
Perlawanan rakyat di Tasikmalaya ini diawali oleh adanya penolakan santri-santri Pondok

Pesantren Sukamanah Singaparna pimpinan K.H. Zaenal Mustafa untuk melakukan seikerei-memberi
penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan dalam-dalam ke arah

13

bendera Jepang yang berlambang matahari terbit. Bangsa Jepang memiliki kepercayaan bahwa kaisar
mereka adalah putera dewa matahari yang mereka sebut dengan Amaterasu Omikami.

Bendera Hinamaru mempunyai lambang matahari, yang harus dihormati. Siapa saja yang
menolak melakukannya dianggap sebagai bentuk pembangkangan dan karena itu tentara Jepang tidak
segan-segan memberi hukuman yang berat. Kewajiban seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat
Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Tuhan. Selain karena alasan
itu, penderitaan rakyat akibat kerja paksa (romusa) juga mendorong K. H. Zaenal Mustafa melakukan
perlawanan.

Pada 25 Februari 1944. K.H. Zaenal Mustafa memimpin para santrinya untuk melakukan
perlawanan. Namun, karma kekuatannya tidak seimbang, perlawanan ini dapat ditumpas Jepang.
Banyak pengikut K.H. Zaenal Mustafa tewas. KH. Zaenal Mustafa ditangkap dan pada 25 Oktober
1944 ia bersama para pengikutnya yang tertangkap dijatuhi hukuman mati.

2) Perlawanan Rakyat Indramayu
Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya kewajiban menyetorkan

sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan
penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Pada April 1944, mereka melakukan perlawanan di Karangampel. Perlawanan yang sama
dilakukan oleh rakyat yang tinggal di Cidemper dan Lohbener. Karena sifatnya spontan, perlawanan
ini mudah dihentikan oleh tentara Jepang.

3) Perlawanan Rakyat Aceh
Di bawah pimpinan seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh

melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Cot Plieng. Perlawanan yang terjadi pada tanggal 10
November 1942 berawal dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah
pendudukan Jepang. Usaha perundingan telah dilakukan, namun gagal. Jepang kemudian menyerang
Cot Plieng. Tengku Abdul Jalil kemudian ditembak bersama para pengikutnya ketika mencoba
melarikan diri dari kepungan Jepang. Dikabarkan bahwa perlawanan ini menewaskan 90 tentara Jepang
dan 3.000 rakyat Cot Plieng.

Perlawanan lain yang terjadi di Aceh juga dilakukan oleh anggota Giyugun bernama Teuku
Hamid. Perlawanan berakhir dengan menyerahnya Teuku Hamid. la menyerah karena Jepang
mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika tidak mau menyerah.

4) Perlawanan Peta di Blitar
Pembela Tanah Air (Peta), sebuah organisasi militer bentukan Jepang, melakukan perlawanan

karena persoalan pengumpulan padi, romusa, dan Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas
perikemanusiaan. Alasan lainnya, para pelatih militer Jepang bersikap angkuh dan merendahkan
prajurit-prajurit Indonesia.

Perlawanan Peta berlangsung di Kota Blitar yang dimulai pada 14 Februari 1945 di bawah
pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Perlawanan rakyat bersama Peta ini termasuk
perlawanan yang terbesar dalam sejarah pemerintah pendudukan Jepang. Meskipun perlawanan dapat
dipatahkan dan para pemimpinnya ditangkap, dilucuti, dan kemudian dihukum mati, pemberontakan
Peta membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk segera melepaskan diri dari penindasan dan
penjajahan Jepang. Supriyadi sendiri, setelah perlawanannya dipatahkan, tidak diketahui lagi
keberadaannya setelah itu.

F. Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

14

Masa pendudukan Jepang atas Indonesia membawa dampak yang sangat luas terhadap
kehidupan politik, ekonomi dan sosial-budaya bangsa Indonesia.
1. Bidang Politik

Sejak berkuasa di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membubarkan semua
kegiatan kemasyarakatan, seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan,
dan menggantinya dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Satu-satunya organisasi masyarakat
yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), yang telah berdiri sejak masa
pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi ini mendapat simpati masyarakat sehingga berkembang
dengan cepat. Namun, karena khawatir membahayakan kepentingannya, Jepang kemudian
membubarkannya pada tahun 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia
(Masyumi) dengan K.H. Hasyim Asy’ari sebagai pimpinannya.

Jepang juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik para tokoh pergerakan,
terutama yang bersikap nonkooperatif terhadap Jepang, melalui polisi rahasia mereka yang disebut
dengan Kempitai. Polisi rahasia ini juga disebarkan ke tengah-tengah rakyat sehingga menimbulkan
ketakutan. Jepang menginterogasi, menangkap, dan bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai
atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Penghargaan terhadap hak-
hak asasi manusia, sebagaimana sangat ditekankan pada masa sekarang ini, nyaris tidak berlaku pada
zaman Jepang. Dalam rangka lebih menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang melakukan
hal-hal sebagai berikut.
a. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan

bahasa Belanda.
b. Membentuk kerja sama dengan para tokoh nasionalis dengan membentuk Gerakan Tiga A, dengan

menunjuk Mr. Syamsuddin sebagai ketuanya. Tujuan gerakan ini adalah menarik simpati rakyat
Indonesia agar bersedia membantu perjuangan Jepang menghadapi Amerika Serikat dan sekutu-
sekutunya.
c. Membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan
menunjuk empat serangkai, yaitu Sukarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas
Mansyur sebagai pemimpinnya. Tujuan organisasi ini adalah memusatkan segala potensi rakyat
Indonesia untuk membantu Jepang melawan tentara Sekutu. Akan tetapi, oleh para tokoh bangsa
Indonesia, organisasi bentukan Jepang ini digunakan untuk membangun dan membangkitkan
semangat nasionalisme Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan
kolonal Hindia Belanda. Setelah melihat bahwa Putera ternyata lebih bermanfaat bagi kepentingan
bangsa Indonesia daripada kepentingan Jepang, Jepang kemudian membubarkan Putera.
d. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut dengan Chuo Sangi In pada 1 Agustus 1943.
Badan ini bertugas memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah
Jepang serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah-masalah politik. Badan ini dipimpin
oleh Sukarno dengan 43 anggota yang semuanya berasal dari Indonesia.
e. Mendirikan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) pada tahun 1944. Berbeda dengan
organisasi yang lain, organisasi ini dipimpin oleh seorang gunseikan atau seorang kepala
pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintah.

Kata “kebaktian” mengandung arti:

 siap mengorbankan diri,
 mempertebal rasa persaudaraan, dan
 melaksanakan sesuatu dengan bukti.

15

Jawa Hokokai mengalami nasib serupa dengan organisa yang terdahulu: tidak mendapat
sambutan yang diinginkan, terutama di luar Pulau Jawa.

2. Bidang Ekonomi
Dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonom tidak berbeda dengan negara-negara

imperialis lainnya. Dengan adanya semboyan “Negara Makmur, Militer Kuat”, Jepang bermaksud
menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis bagi kepentingan militer sekaligus industri-industrinya.
Untuk itu, Jepang mengendalikan sepenuhnya seluruh aktivitas perekonomian. Terjadi eksploitasi
segala sumber daya, seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Hal itu
tampak dalam hal-hal berikut ini.

Menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan (teh,
kopi, karet, tebu), pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting. Banyak lahan pertanian yang
terbengkelai karena kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Hal itu menjadi penyebab
terjadinya krisis pangan, kemiskinan, serta kelaparan di kalangan rakyat.

Melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Jepang juga menerapkan
sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan
tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga
dimaksudkan untuk mencegah meningkatnya harga barang.

Kebijakan self-sufficiency. Agar tidak memberi beban kepada pemerintah, Jepang
menerapkan kebijakan self sufficiency. Maksud dari kebijakan ini adalah wilayah-wilayah yang berada
di bawah kekuasaannya harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dampak negatif kebijakan ini
adalah terputusnya hubungan ekonomi antardaerah.

Setoran wajib, romusa, merosotnya produksi pangan, dan kelaparan. Pada tahun 1944,
kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang
makin meningkat. Untuk mengatasinya, pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan
pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian),
serta instansi resmi pemerintah. Jepang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan bahan makanan 30%
untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan hanya 40% menjadi hak pemiliknya.

Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan
pangan, gizi rendah, penyakit mewabah hampir di setiap desa di Pulau Jawa. Di Wonosobo (Jawa
Tengah), misalnya, angka kematian 53,7%, dan Purworejo (Jawa Tengah) mencapai 224,7%. Kondisi
tersebut membuat sebagian rakyat terpaksa makan makanan yang tidak biasa, seperti keladi gatal,
bekicot, dan umbi-umbian hutan.

Hal itu diperparah dengan kewajiban kerja paksa (romusa) bagi banyak tenaga kerja usia
produktif, yang mengakibatkan produksi pangan, terutama beras merosot drastis. Kemiskinan pun
merebak di mana-mana. Penyakit akibat kekurangan makanan, seperti beri-beri dan busung lapar
merajalela. Selain pangan, banyak warga juga mengalami kekurangan sandang. Selain itu, dicetaknya
uang secara besar-besaran membuat inflasi menjadi tak terkendali. Sendi-sendi kehidupan rakyat benar-
benar lumpuh.

Untuk mengatasi situasi ini, Jepang mendirikan kumiyai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk
kepentingan bersama, dan juga memperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yang disebut line
system, yaitu sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien, yang bertujuan meningkatkan produksi
pangan. Namun, nyatanya perekonomian rakyat Indonesia tetap buruk.

3. Bidang Sosial
Romusha. Selain perekonomian rakyat habis digunakan untuk kepentingan perang,

pengerahan tenaga kerja melalui romusa semakin menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah

16

pertanian kehilangan tenaga potensialnya. Mereka dimobilisasi tidak saja untuk bekerja membangun
sarana-sarana perang yang ada di Indonesia, tetapi juga dikerjapaksakan di luar negeri, seperti di
Burma, Muangthai (Thailand), Vietnam, dan Malaysia. Perlakuan terhadap para romusa sangat buruk.
Banyak dari mereka tidak kembali lagi ke kampung halamannya karena meninggal dunia. Jugun ianfu.
Selain pengerahan romusa, pemerintah Jepang juga merekrut para perempuan dari berbagai negara
Asia, seperti Indonesia, Korea, dan Tiongkok untuk dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang
atau jugun ianfu. Diperkirakan, selama berkecamuknya Perang Pasifik, Jepang telah memaksa sekitar
200.000 perempuan Asia menjadi jugun ianfu. Perempuan-perempuan ini awalnya dijanjikan pekerjaan
sebagai guru, perawat, atau disekolahkan ke luar negeri, namun kenyataannya dipekerjakan sebagai
perempuan penghibur.

Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, kondisi pendidikan di tanah air lebih buruk
dibandingkan masa pemerintahan Hindia-Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis. Beberapa kegiatan
pendidikan di perguruan tinggi sempat terhenti selama beberapa tahun Baru pada tahun 1943, kegiatan
pendidikan di perguruan tinggi dibuka kembali, seperti perguruan tinggi ilmu kedokteran (Ika Daigaku)
dan perguruan tinggi teknik (Kogyo Daigaku), keduanya terletak di Bandung. Sistem pembelajaran dan
kurikulum sekolah ditujukan bagi kepentingan perang. Para pelajar diberikan slogan Hakko Ichiu (yang
secara harfiah berarti Delapan Penjuru Dunia di Bawah Satu Atap).

Hakko Ichiu merupakan slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk
menciptakan Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia II. Di berbagai
daerah di Jepang, Hakko Ichiu dipakai sebagai salah satu slogan untuk mewujudkan tatanan baru Asia
Timur. Dalam kamus besar bahasa Jepang zaman sekarang, Hakko lchiu dijelaskan sebagai “slogan”
yang dipakai sebagai pembenaran agresi Jepang ke luar negeri selama Perang Dunia II.

Agar sampai ke para pelajar, Jepang terlebih dahulu mengindoktrinasi para calon guru dengan
doktrin atau slogan itu. Para peserta pelatihan diambil dari tiap-tiap daerah. Krists dalam bidang
pendidikan diperparah oleh kenyataan bahwa banyak guru dipekerjakan sebagai pejabat pada
pemerintahan Jepang, yang mengakibatkan kemunduran tajam dalam hal mutu pendidikan.

Bahasa dan stratifikasi sosial. Meski demikian, setidaknya ada dua hal positif Jepang dalam
bidang sosial-budava. Pertama, dalam pendidikan, Jepang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia
sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga dijadikan mata pelajaran wajib. Bahasa Indonesia pun
mengalami perkembangan atau kemajuan yang pesat. Kedua, sistem stratifikasi sosial menempatkan
golongan bumiputera di atas golongan Eropa dan golongan Timur Asing, kecuali Jepang. Alasannya,
Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya.

4. Bidang Kebudayaan
Sebagai negara fasis, Jepang mendidik warga negaranya dengan keras dan disiplin tinggi.

Jepang sangat menghormati kaisarnya, yang mereka yakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Itulah
latar belakang kebiasaan mereka memberi hormat ke arah matahari terbit dengan cara membungkukkan
punggung dalam-dalam, yang disebut dengan Seikerei, sebagai simbol penghormatan terhadap kaisar.
Pemaksaan kebiasaan seperti ini di negara-negara lain, termasuk Indonesia, menjadi salah satu alasan
pecahnya pemberontakan dikalangan pesantren di Tasikmalaya (Jawa Barat) pada tahun 1944.
Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama yang seringkali
dipakai untuk propaganda. Banyak lagu Indonesia diangkat dari lagu Jepang yang populer pada zaman
Jepang.

Pemerintah Jepang juga mendirikan sebuah pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin
Bunkei Shidoso. Pusat kebudayaan tersebut menjadi wadah bagi perkembangan kesenian bangsa
Indonesia. Akan tetapi, lembaga ini juga digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi dan
mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang.

17

Sementara itu, buku-buku dan karya-karya sastra yang sejalan dengan propaganda dibiarkan
berkembang, seperti Cinta Tanah Air karangan Nur Sutan Iskandar, Palawija karangan Karim Halim,
dan Angin Fuji karangan Usmar Ismail. Sebaliknya, karya-karya sastra yang dianggap bertentangan
dengan kepentingan Jepang dilarang beredar dan penulisnya dimasukkan ke dalam penjara.

Contoh karya sastra yang dibredel Jepang adalah Siap Sedia karangan Chairil Anwar.
Pembatasan yang sama juga berlaku untuk pers. Pada zaman Jepang, tidak ada pers yang independen;
semuanya berada di bawah pengawasan Jepang.

18

SOAL EVALUASI

1. Motif utama Jepang dalam menginvasi Indonesia adalah sebagai berikut…
A. Membuat persemakmuran Asia Timur raya yang dipimpin oleh Jepang
B. Membebaskan banga-bangsa Asia dari imperialisme bangsa barat
C. Saudara tua dari seluruh bangsa-bangsa di Asia
D. Kebutuhan akan bahan baku dalam indudtri Jepang
E. Menjadikan banga-bangsa asia agar merdeka

2. Ketika Jepang datang ke Indonesia Jeapang membawa propaganda simpatik yaitu…
A. Mengusahakan kemakmuran bagi bangsa Indonesia
B. Memberikan kebebasan beragama bagi masyarakat Indonesia
C. Meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia
D. Melindungi Indonesia dari kekejaman bangsa barat
E. Menumbuhkembangkan perekonomian di Indonesia

3. Salah satu faktor yang membedakan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Jepang
dengan pemerintahan kolonial Belanda adalah… .
A. Jepang menerapkan sistem pemerintahan bercorak militer
B. Kaisar Jepang sebagai penguasa tertinggi pemerintahan di Indonesia
C. Peran orang tua Indonesia lebih besar dalam struktur pemerintahan
D. Stratifikasi pemerintahan lebih rumit daripada pemerintahan kolonial Belanda
E. Sistem pemerintahan Jepang lebih demokratis daripada sistem pemerintahan kolonial
Belanda

4. Segi positif di bidang militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ialah ....
A. para pemuda berhasil membantu Perang Asia Timur Raya
B. Jepang berhasil melumpuhkan pertahanan Sekutu di Asia Tenggara
C. Jatuhnya pertahanan Amerika Serikat di Pasifik
D. Kalahnya Jepang dalam perang Asia Timur Raya
E. Latihan militer kelak bermanfaat dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia

5. Mengumpulkan informasi mengenai organisasi pada masa pendudukan Jepang
Pada perkembangannya organisasi Putra dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia dalam
proses perjuangan bangsa Indonesia, karena..
A. menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam perang Asia
Timur Raya
B. membujuk kaum nasionalis sekuler dan kaum intelektual agar dapat mengerahkan
tenaga untuk melawan Jepang
C. dapat digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme serta menumbuhkan
rasa percaya diri serta harga diri bangsa
D. dapat digunakan untuk mengerahkan rakyat Indonesia untuk mendukung peperangan
Jepang menghadapi sekutu
E. mempersatukan rakyat Jawa dalam menghadapi serangan sekutu dalam perang Asia
Timur Raya

6. Perhatikan keterangan berikut!
1) Merupakan organisasi militer yang dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada pada 1943.

19

2) Untuk menjadi bagian dari organisasi ini, para pemuda Indonesia dididik secara militer
oleh Kapten Yanagawadi di Tangerang.

3) Dari organisasi ini muncul tokoh-tokoh militer besar Indonesia seperti Jenderal Soedirman,
Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani.

Keterangan tersebut terkait dengan salah satu organisasi militer pada masa pendudukan Jepang.
Organisasi yang dimaksud adalah....

A. Peta
B. Seinendan
C. Keibodan
D. Heiho
E. Fujinkai
7. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah pendudukan Jepang muncul terutama sebagai
akibat ... .
A. praktek diskriminasi ras
B. keharusan wajib militer
C. monopoli perdagangan
D. keharusan melakukan seikeirei
E. sistem kerja Romusha
8. Upaya pemerintah pendudukan Jepang dalam membendung pengaruh budaya barat meresap di
kalangan rakyat Indonesia maka Jepang dibentuk badan yang disebut ... .
A. Cuo Sangi In
B. Romukyokai
C. Kinrohashi
D. Dokuritsu Junbi Inkai
E. Keimin Bunka Sidhoso
9. Sebagai mata uang yang berlaku.Berkaitan dengan pola ekonomi perang, setiap daerah harus
mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan dapat menunjang kebutuhan perang Jepang.
Kebijakan ini disebut...
A. Autarki
B. Kumiani
C. Minseifu
D. Tonarigumi
E. Nagyo kumiani
10. Salah satu kebijakan di bidang pendidikan adalah menetapkan satu macam jenjang
pendidikan dasar selama enam tahun yaitu SR (sekolah Rakyat). Dampak positif kebijakan ini
adalah… .
A. rakyat Indonesia dapat menikmati dua jenjang pendidikan secara bersamaan
B. rakyat Indonesia diberi keleluasaan memilih jenjang pendidikan sesuai kemampuan
C. guru dapat memfokuskan kegiatan pembelajaran dalam satu jenjang pendidikan
D. diskriminasi di bidang pendidikan yang terjadi sejak masa kolonial Belanda dihapuskan
E. sistem pendidikan mulai menjangkau seluruh pelosok daerah di Indonesia

20

DAFTAR PUSTAKA
M.C. Rickleft. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta Marwati
Djoened Poerponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta : Balai
Pustaka
Hapsari, Ratna dkk. 2016. Sejarah Indonesia untuk SMA kelas XII. Jakarta:Erlangga
Sadirman AM dan Amurwani Dwi Lestari. 2014. Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 1. Jakarta :
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

21