EKONOMI XI IPS
BAB 6
APBN & APBD
Semester Ganjil
Pengertian APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan
perwujudan dari pengelolaan keuangan negara secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
FUNGSI APBN
1. Alokasi
2. Distribusi
3. Stabilisasi
4. Otorisasi
5. Perencanaan
6. Pengawasan
FUNGSI APBN ; ALOKASI
Artinya anggaran pemerintah harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Selain itu, anggaran pemerintah berfungsi untuk mewujudkan
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara secara
lancar dan terkendali.
FUNGSI APBN ; DISTRIBUSI
PetaPenerimaan pemerintah yang termuat dalam APBN akan disalurkan kembali
kepada masyarakat. Penyaluran dana APBN kepada masyarakat berkaitan dengan
fungsi distribusi. Perwujudan fungsi distribusi APBN berupa penyaluran raskin dan
bantuaPnestoasimalelnadinistorsi jarak dan
ukSuerbanagpaeirmcounktaoahn,bpuemmi,erintah membuat kebijakan mengalokasikan APBN
untuk bbearnbtaugaani poropyeerakssiiobnearlbesdekaolah (BOS) mulai dari jenjang SD/MI sampai
SMA/MA Kebpijuankadnibtuearts.ebut merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap
kemajuan pendidikan Indonesia.
FUNGSI APBN ; STABILISASI
Artinya APBN menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian. APBN dapat dijadikan alat menjaga
stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat
untuk mencegah inflasi tinggi ataupun deflasi yang akan
mengakibatkan kelesuan perekonomian (resesi).
FUNGSI APBN ; OTORISASI
Artinya anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan
pendapatan dan belanja pada tahun berjalan. Dengan
demikian, pembelanjaan atau pendapatan pada tahun yang
bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Suatu kegiatan tidak memiliki kekuatan hukum untuk
dilaksanakan tanpa dianggarkan dalam APBN.
FUNGSI APBN ; PERENCANAAN
Artinya anggaran pemerintah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan pada tahun berjalan. Apabila suatu
pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya,
pemerintah dapat membuat perencanaan lain
untuk mendukung pembelanjaan tersebut.
FUNGSI APBN ; PENGAWASAN
ArtiPneyataanggaran pemerintah menjadi pedoman
untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan
pemPeertainmteanhdiastnorsdi jearnagk daann ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengukaunrandpeemrmiukkiaaann ,burmaki, yat lebih mudah menilai ketepatan
tindbaekrbaangaipperomyeeksriibnetrabhedadalam menggunakan uang negara
untuk keppuenrlduibaunat.tertentu dengan benar atau tidak.
TUJUAN APBN
Pemerintah menyusun APBN dengan tujuan sebagai berikut :
1) Membantu pemerintah daerah mencapai kebijakan fiskal.
2)Meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan
pemerintah daerah.
3) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan
barang dan jasa publik.
4) Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
negara.
5)Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah
kepada DPR dan masyarakat.
SUMBER - SUMBER PENERIMAAN NEGARA
1) Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas
Bola Duniapendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan
internasional.
2)Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan pemerintah
pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan sumber daya alam (SDA)
3)Hibah
penerimaan negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang
dirupiahkan, rupiah, ataupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat
berharga
JENIS - JENIS BELANJA NEGARA
1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Belanja yang dilakukan pemerintah pusat juga terdiri
atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah,
bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
2) Anggaran Belanja Daerah
Anggaran belanja daerah meliputi dana perimbangan
dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian
MEKANISME PENYUSUNAN APBN
Peta
Peta mendistorsi jarak dan
ukuran permukaan bumi,
berbagai proyeksi berbeda
pun dibuat.
Pengaruh APBN terhadap Perekonomian
Kebijakan anggaran (fiskal) digunakan dalam penyesuaian penerimaan
dan pengeluaran negara. Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi
pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya
ekonomi.
Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang
yang diproduksi masyarakat. Kebijakan fiskal juga berperan penting
dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah
penyakit, dan konflik sosial. Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya
menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi
Fungsi stabilisasi yang ditunjukkan untuk meminimalisasi fluktuasi
dalam perekonomian merupakan esensi utama kebijakan APBN.
PENGERTIAN APBD
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016, APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta
ditetapkan dengan peraturan daerah.
FUNGSI APBD
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (4)
fungsi APBD sebagai berikut :
1) Otorisasi
2) Perencanaan
3) Pengawasan
4) Alokasi
5) Distribusi
6) Stabilisasi
TUJUAN APBD
APBD digunakan pemerintah daerah agar memiliki
gambaran jelas tentang komponen tertentu yang akan
diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran selama
satu tahun. Tujuan APBD yaitu menjadi dasar bagi
kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan
keuangan daerah. Penyusunan APBD juga meningkatkan
transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah
daerah kepada DPRD dan masyarakat luas mengenai
pengelolaan keuangan daerah
Sumber-Sumber Penerimaan Daerah
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah
(PAD) antara lain pajak daerah, retribusi daerah, laba
dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain
yang dipisah kan, serta lain-lain dari pendapatan asli
daerah (PAD) yang sah.
2) Dana Perimbangan
meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU),
dan dana alokasi khusus (DAK).
3)Lain-Lain dari Pendapatan yang Sah
4)Pinjaman Daerah
JENIS - JENIS BELANJA DAERAH
1) Belanja Tidak Langsung
Meliputi ; Belanja pegawai, Belanja Bunga,
Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja bagi
hasil, Belanja Keuangan, Belanja tidak terduga
2) Belanja Langsung
Meliputi ; belanja pegawai, belanja barang dan
jawa, serta belanja modal
MEKANISME PENYUSUNAN APBD
Pengaruh APBD terhadap perekonomian
Pengaruh APBD terhadap perekonomian dari instrumen kebijakan fiskal yang
diterapkan pemerintah daerah yaitu untuk memberikan pelayanan publik,
yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta mendorong pelaksanaan pembangunan di
berbagai sektor yang tertuang dalam APBD. APBD merupakan perwujudan
kebijakan fiskal yang harus memberi dampak positif terhadap pertumbuhan
ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatar
masyarakat.
Terimakasih
Oleh ;
Dira Agustina
C1L019012