RPA Kalsel Triwulan III TA 2019 Flash Report

Flash RPA

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Yth. KEMENTERIAN KEUANGAN
Dari DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Lampiran
Hal KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Tanggal
Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No.24 Banjarmasin 70114, Telp. (0511) 3354224 Fax (0511) 3354834
Website : www.djpbn-kalsel.net

NOTA DINAS
NOMOR ND-706/WPB.19/2019

: Direktur Pelaksanaan Anggaran
: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
: 1 berkas
: Laporan Flash Report RAP Triwulan III TA 2019
: 15 Oktober 2019

Menunjuk Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor: ND-982/PB.2/2019 Tanggal 02 Oktober 2019 hal
tersebut pada pokok Nota Dinas, bersama ini dikirimkan Laporan Flash Report RPA Triwulan III TA.2019 Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan seperti tersebut di atas dalam bentuk
softcopy pdf telah kami sampaikan melalui email : [email protected] dan ditembuskan (cc) ke
[email protected] pada tanggal 15 Oktober 2019.

Sebagai informasi tambahan, data lengkap terkait laporan dimaksud dapat dilihat pada sites Bidang PPA 1
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan di alamat https://sites.google.com/view/sijaya-
unik/kinerja/rpa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dokumen ini sah, dan telah ditandatangani secara elektronik Plh. Kepala Kantor

Amra

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1 Penyerapan Triwulan III

Pagu Realisasi Belanja K/L

APBN mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Untuk tahun 2019 pagu belanja
mencapai Rp 12,9 Triliun Sampai dengan Tw III realisasi belanja sebesar Rp 7,9 Triliun.

TABEL 1.1
Realisasi per Jenis Belanja

Dalam juta rupiah

Sumber: OM SPAN (data diolah)

GRAFIK 1.1 Hal hal Umum
 Realisasi tahunan Belanja K/L dalam lima tahun terakhir mengalami
Sumber: OM SPAN (data diolah) kenaikan.

 Realisasi belanja K/L sampai dengan Triwulan III tercatat sebesar Rp7,9

Triliun atau 61% dari pagu APBN 2019.
 Alokasi dan realisasi sd Tw III turun dari th sebelumnya walaupun tidak

signifikan, yakni sebesar 0,1%. Perubahan hal ini terjadi karena beberapa
faktor baik dari internal satker maupun eksternal.
 Terdapat Blokir sebesarRp1,1 Miliar pada bagian belanja pegawai (51)
dan belanja barang (52). Blokir belanja pegawai karena kelebihan SBM
pada Kanwil Kemenag Prov. Kalsel. Blokir belanja barang karena
digunakan untuk membayar tunggakan yang masih menunggu review
dari APIP.
 Karakter belanja di Kanwil DJPb Prov. Kalsel adalah untuk belanja Barang
(52)

Belanja Pegawai
 Belanja pegawai didominasi oleh beberapa beban meliputi beban gaji pokok PNS TNI/POLRI, Tunjangan

Khusus/Kegiatan/Kinerja, Tunjangan profesi guru, tunjangan makan TNI/POLRI dan PNS.
 Realisasi belanja pegawai yakni sebesar 75,34%, lebih tinggi daripada tahun 2018 yakni sebesar 69,73%.
 Belanja pegawai yang masih rendah didominasi oleh Bawaslu dan Kepolisian. Belanja yang masih rendah realisasinya

seperti beban uang lembur, tunjangan struktural PNS dan beban tunjangan lain-lain.
 Bawaslu, pada satker Sekretariat Bawaslu Prov. Kalsel, Belanja yang belum terserap adalah belanja tunjangan lain-

lain (uang duka), uang lembur, dan tunjangan struktural PNS. Alasan masih rendahnya penyerapan adalah karena

banyak pegawai yang orang pemda, sehingga tunjangan PNS masih tidak digunakan; jarang meng-SPJ-kan bila

pegawai lembur; dan masih belum ada realisasi uang duka.
 Kepolisian Republik Indonesia, pada hampir semua satker polres, belanja yang masih belum terserap adalah beban

uang lembur. Rencananya akan digunakan sebagai penutup pagu minus belanja pegawai akhir tahun.

Belanja Barang
 Belanja barang didominasi oleh beberapa beban meliputi beban barang untuk diberikan kepada masyarakat,
belanja barang non operasional dan keperluan kantor.
 Realisasi belanja barang sebesar 58,82%, lebih tinggi daripada tahun 2018 yakni 57,09%
 Belanja Barang yang masih rendah realisasinya didominasi oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN dan Kementerian Perdagangan. Jenis belanjanya seperti beban barang untuk
diserahkan pada masyarakat, beban jasa lainnya, dan beban barang yang memiliki karakteristik bantuan
pemerintah.
 Kementerian Pertanian, pada satker Balai Veteriner Banjarbaru, belanja yang belum terserap adalah belanja
barang untuk diserahkan pada masyarakat, karena masih dalam proses lelang pada hasil deep interview EPA
Semester I lalu. Sulitnya mencari barang yang sesuai dengan peraturan yang ada memperlambat
pelaksanaannya.
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, pada satker Kanwil BPN Prov. Kalsel, belanja yang masih belum
terserap adalah beban jasa lainnya karena masih kurang adanya sinkronasi dengan K/L pusat dalam
pelaksanaan kegiatannya
 Kementerian Perindustrian dan semua satker yang memiliki realisasi rendah atas beban barang untuk
diserahkan pada masyarakat, biasanya terjadi karena masih belum dilakukan pengadaan atau pengadaan
yang mundur dikarenakan satu dan lain hal.

Belanja Modal
 Belanja Modal didominasi oleh belanja untuk perbaikan jalan dan jembatan. Selain itu, belanja modal
jaringan serta gedung dan bangunan juga mendominasi.
 Realisasi belanja modal yakni sebesar 41,21%, lebih rendah dari tahun 2018 yakni sebesar 46,18%.
 Belanja modal yang masih rendah dengan pagu yang tinggi adalah satker Politeknik Kesehatan
Banjarmasin, Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin dan Kanwil Kemenag Prov.
Kalsel. Belanja yang masih rendah realisasinya seperti beban modal gedung dan bangunan, belanja modal
peralatan dan mesin.
 Pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin, pagu yang ada masih sangat tinggi dikarenakan terdapat
pembangunan gedung baru milik Politeknik Kesehatan Banjarmasin yang masih terkendala proses
pembiayaannya sehingga pembangunan tidak dilanjutkan (mandek)
 Untuk yang lainnya, sesuai hasil EPA pada semester I kemarin, banyak pelaksanaan perjanjian yang
mundur karena satu dan lain hal yang menyebabkan realisasi masih kecil. Selain itu, banyak juga satker
yang masih akan melakukan pengadaan/lelang suatu pekerjaan di triwulan III.

Belanja Bansos
 Belanja bansos didominasi oleh belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang.
 Realisasi belanja bansos yakni sebesar 42,37%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yakni
sebesar 62,3%.
 Belanja bansos yang masih rendah dengan pagu yang tinggi adalah dari Kanwil Kemenag Prov. Kalsel
dengan belanja beban bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam
bentuk uang. Hal ini disebabkan karena Kemenag Prov. Kalsel baru mencairkan dana bansosnya pada
semester IV ini.

2 Tracking Kontributor Undisbursed

Pagu Realisasi K/L

TABEL 2.1
Sumbangan Ketidakserapan pada 10 K/L dengan Pagu Tertinggi

Sumber: MEBE (data diolah)

GRAFIK 2.1
Pagu Realisasi Belanja K/L

Sumber: MEBE (data diolah)

Tracking Belanja Rendah K/L Pagu Besar:
K/L dengan undisbursed terbanyak pertama adalah Kementerian PUPR Terutama untuk belanja modal, dengan
Satker:

- Satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan II untuk belanja Modal Jaringan. Penyebab
masih rendah: sudah dikontrakkan namun jatuh tempo termin masih di bulan Desember sehingga
pembayaran baru dilakukan di bulan Desember, penyerapan masih rendah.

- Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Barito Prov. Kalsel Untuk belanja modal irigasi.
Penyebab masih rendah: sudah dikontrakkan namun jatuh tempo termin masih di bulan Desember
sehingga pembayaran baru dilakukan di bulan Desember, penyerapan masih rendah.

- Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalsel untuk belanja Penambahan Nilai Jalan dan
Jembatan. Penyebab masih rendah: sudah dikontrakkan namun jatuh tempo termin masih di bulan
Desember sehingga pembayaran baru dilakukan di bulan Desember, penyerapan masih rendah.

K/L dengan undisbursed terbanyak kedua adalah Kemenag Prov. Kalsel Terutama untuk belanja modal, dengan
Satker:

˗ UIN Antasari Banjarmasin untuk belanja modal gedung dan bangunan. Penyebab masih rendah karena
Pencairan masih akan dilakukan di triwulan IV

˗ Satker Asrama Haji Banjarmasin untuk belanja modal gedung dan bangunan. Penyebab masih rendah:
merupakan kontrak lanjutan dari tahun 2018, diperpanjang tahun 2019 namun tetap tidak selesai
(wanprestasi) sehingga pekerjaan tidak bisa dilanjutkan (sumber dana SBSN).

˗ Satker MAN 4 Banjar Kab. Banjar untuk belanja modal gedung dan bangunan. Penyebab masih rendah:
masih dalam proses pengerjaan dan akan selesai pada triwulan IV.

TABEL 2.2
10 “%Sumbangan Ketidakserapan” Tertinggi

Sumber: MEBE (data diolah)

Tracking Belanja Rendah (%) K/L Lainnya:
K/L dengan % undisbursed tertinggi pertama adalah Kementerian PUPR
K/L dengan undisbursed tertinggi kedua adalah Kementerian Pertanian Terutama untuk belanja barang, dengan
Satker:

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalsel untuk belanja beban barang bantuan lainnya untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemda dan beban barang untuk bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik bantuan pemerintah. Penyebab masih rendah: karena proporsi kegiatan terbesar baru akan
direalisasikan bulan Desember sesuai dengan kebutuhan dan iklim.

- Balai Veteriner Banjarbaru untuk belanja beban barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat/pemda. Penyebab masih rendah Pencairan: masih akan dilakukan di triwulan IV.

K/L dengan undisbursed tertinggi ketiga adalah Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
terutama untuk belanja barang, dengan Satker:

- Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Barito untuk belanja barang non operasional lainnya. Penyebab
masih rendah karena kegiatan berakhir pada triwulan IV; Terdapat Outstanding Kontrak pada kegiatan
Penanaman RHL Tahun 2019, Pemeliharaan RHL Tahun I dan Pemeliharaan RHL Tahun ke II 2019 yang
di bayar dengan mekanisme termin; dan terdapat kegiatan seremonial, Penanaman KBR dan kegiatan
rancangan Teknis yang dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2019.

- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan untuk belanja barang untuk
bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah. Penyebab masih rendah: Pelaksanaan
kegiatan dalam proses namun belum selesai tata waktu pembayarannya, selain itu Ada beberapa
kegiatan yang sifatnya paket menunggu proposal usulan dari masyarakat, sehingga belum dapat di
proses.

- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan utnuk belanja barang untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemda. Penyebab masih rendah: Pelaksanaan kegiatan dalam proses
namun belum selesai tata waktu pembayarannya. Selain itu, Terdapat kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan dalam tahun ini karena proses pengadaannya gagal.

3 Proyeksi Triwulan IV

GRAFIK 3.1
Proyeksi Triwulan IV

Sumber: OM SPAN (data diolah)
TABEL 3.1

Perkiraan Kebutuhan Dana Bulan Oktober, November, Desember

Sumber: MEBE (data diolah)

4 Rencana Penarikan Dana
Deviasi Halaman III DIPA dan Proyeksi

GRAFIK DAN TABEL 4.1
Realisasi Anggaran Bulanan Per Tahun Belanja Pegawai

Sumber: MEBE (data diolah) GRAFIK DAN TABEL 4.2
Realisasi Anggaran Bulanan Per Tahun Belanja Barang

GRAFIK DAN TABEL 4.3 Sumber: MEBE (data diolah)
Realisasi Anggaran Bulanan Per Tahun Belanja Modal

Sumber: MEBE (data diolah)

GRAFIK DAN TABEL 4.4
Realisasi Anggaran Bulanan Per Tahun Belanja Bansos

Sumber: MEBE (data diolah)

Detail Rencana Penarikan Dana

Bulanan Oktober-November-Desember Yang dikumpulkan dari Satker

TABEL 4.5
10 BA dengan Perkiraan Kebutuhan Dana Tertinggi Bulan Oktober, November, Desember

Sumber: MEBE (data diolah)
TABEL 4.6

RPD Per Jenis Belanja

Sumber: MEBE (data diolah)

Detail Review Pagu Minus

Realisasi Belanja Pegawai 2019 sejumlah Rp2,57 Triliun Sementara Alokasi Belanja Pegawai
Tahun 2019 sampai dengan saat ini Rp3,37 Triliun sehingga diproyeksikan akan terjadi pagu
minus pada tahun 2019 Rp102 Miliar Perlu segera dilakukan penambahan alokasi Belanja
Pegawai Rp102 Miliar SEBARAN K/L dan Satkernya (daftar terlampir)

GRAFIK 4.5
Proyeksi Satker dengan Pagu Minus

Sumber: MEBE (data diolah)

Detail Review Kontrak Besar dan Sisa Kontrak

Oktober-November-Desember

REVIU KONTRAK SAAT INI
Jumlah kontrak yang sudah didaftarkan sebesar Rp 2.443.273.425.785
Jumlah kontrak yang belum didaftarkan (rencana kontrak LLAT) sebesar Rp 382.700.799.076
Kontrak jatuh tempo pada bulan:

Oktober : Rp 218.912.037.599
November : Rp 230.182.781.486
Desember : Rp 382.700.799.076

TABEL 4.7
Detil Kontrak Seluruh BA

Sumber: MEBE (data diolah)

TABEL 4.8
Kontrak Jatuh Tempo Bulan Desember

No BA K/L Kontrak Jumlah
5
1 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1 Pagu Kontrak
2 005 MAHKAMAH AGUNG 1 128.042.300
3 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 46 400.372.500
4 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 5 25.000.000
5 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 38 15.046.734.454
6 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 2 51.615.000
7 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 18 21.080.025.149
8 022 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 7 214.912.500
9 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 8 4.656.825.256
10 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 34 543.105.668
11 025 KEMENTERIAN AGAMA 6 1.913.548.675
12 027 KEMENTERIAN SOSIAL 24 9.333.629.549
13 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 11 1.711.005.590
14 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 47.676.602.431
15 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 250 2.446.244.252
16 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 109 249.981.947.631
17 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 9.035.312.794
18 054 BADAN PUSAT STATISTIK 1
19 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 4 6.484.400
20 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 333.046.000
21 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2 710.336.775
22 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 104 183.768.000
23 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 7 8.702.977.886
24 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 3 4.212.584.480
25 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 6 131.783.000
26 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1 92.669.500
27 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 8 22.225.900
28 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 2 3.889.315.918
1 147.439.742
Grand Total 708 23.243.726
382.700.799.076
Sumber: Data Pusat (data diolah)

5 IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai IKPA Triwulan III Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan adalah 96,07
Yang akan dilakukan dalam upaya perbaikan untuk nilai indikator yang masih kecil kedepannya adalah:
melakukan penyesuaian rencana kegiatan dengan ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan
tersebut, mereviu DIPA sejalan dengan perubahan kebijakan program /kegiatan pada K/L, Meningkatkan
ketertiban atas pelaksanaan Bansos, danKebenaran Data Supplier dalam mengajukan SPM.

Nilai IKPA TABEL 5.1

Perbandingan Nilai IKPA Tahun 2018 dengan 2019

Kesimpulan: Sumber: Data Pusat (data diolah)

Dari 12 indikator dalam penilaian IKPA, terdapat peningkatan kecuali pada

indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Pengembalian/ Kesalahan SPM.

Transaksi IKPA TABEL 5.2

(Transaksi) Transaksi IKPA Triwulan III

Sumber: Data Pusat (data diolah)

6 Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil RPA

Semester I 2019

TABEL 6.1
Permasalahan dan Rekomendasi Permasalahan Satker di Semester 1 TA 2019

Permasalahan Rekomendasi Tindak Lanjut Kanwil DJPb Progress
Ditemukan Semester I Prov. Kalsel

A. Permasalahan Perencanaan Penganggaran

Blokir Belanja 1. Kementerian/Lembaga dan Satker setelah menerima DIPA pada awal Selesai.

tahun anggaran mengidentifikasi adanya blokir yang perlu diselesaikan sudah dilakukan pembinaan Tersisa 2
dan rencana penyelesaian/ tindak lanjut penyelesaian kepada KPPN dan terkait hal tersebut satker yang
Kanwil masih memiliki

2. Penyelesaian blokir dengan target bulan Maret blokir

Halaman III DIPA 1. Kementerian/Lembaga dan Satker setelah menerima DIPA pada awal

tahun anggaran melakukan review atas kebutuhan dana sampai akhir sudah disampaikan dalam

tahun (Halaman III DIPA), dan menyampaikan hal tersebut kepada KPPN rakorda dengan satker lingkup

dan Kanwil disertai rencana kegiatan/ bulanan jadwal pelaksanaan kerja Kanwil DJPb Prov. Kalsel Selesai

kegiatan Satker (terutama diluar belanja pegawai). dan disampaikan saat ada

2. Terdapat revisi yang dilakukan secara terpusat di DJA melalui Eselon I satker yang konsultasi dengan

yang berakibat pada terupdatenya data Halaman III DIPA ke posisi kanwil

semula. Agar DJA mempertimbangkan penguncian data tersebut.

Revisi 1. K/L dan Satker perlu melaksanakan reviu awal tahun terhadap seluruh
kegiatan yang ada pada POK awal tahun sehingga dapat dipetakan mana
kegiatan yang mempunyai resiko tinggi untuk tidak sesuai dengan sudah disampaikan dalam Selesai
rencana yang sudah dibuat dan memerlukan proses revisi. rakorda dengan satker lingkup
kerja Kanwil DJPb Prov. Kalsel

dan disampaikan saat ada

2. Direktorat PA agar berkoordinasi dengan DJA terkait permasalahan satker yang konsultasi dengan

dalam implementasi Aplikasi Satudja dan perbedan perspektif yang kanwil

masih sering ditemui dalam penyelesaian revisi

B. Permasalahan Eksekusi: Pengadaaan Barang dan Jasa

Keterbatasan Vendor 1. K/L perlu menyusun kebijakan internal atas alternatif penyelesaian sudah dilakukan deep interview Belum. Karena
atas kebutuhan barang yang tidak tersedia dalam e-katalog dengan satker yang memiliki terkait dengan
2. Direktorat PA dan Kanwil perlu memonitor K/L dan Satker yang penyerapan rendah dan
bermasalah dalam ketersediaan vendor dan/ barang untuk segera kebijakan
didorong penyelesaiannya pemantauan oleh pegawai PPA I satker dan
Eselon satker

Ketidaksesuaian K/L dan Satker meningkatkan akurasi rencana pengadaan dan segera sudah dilakukan penyampaikan Belum. Namun
Rencana pengadaan melaporkan kepada KPPN, Kanwil, dan Direktorat PA atas ke satker sudah semakin
ketidaksesuaian yang terjadi.
baik

C. Permasalahan Eksekusi: Peraturan dan Mekanisme

Kebijakan Internal Atas progress yang disampaikan Satuan Kerja, seluruh KPPN

Kementerian/ menyampaikan perkembangan di daerah ke DJPb. DJPb mengkonsolidasi

Lembaga perubahan kebijakan dan progress yang berjalan untuk masing-masing

K/L untuk selanjutnya di cross-cek dengan masing-masing K/L di level Sudah disampaikan melalui

nasional. Berdasar hasil diskusi, DJPb menyusun kebijakan yang terkait pegangan masing-masing Selesai

baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, untuk satker pegawai PPA I Kanwil

mempermudah/simplifikasi proses berjalan, mempersiapkan

pelaksanaan anggaran di triwulan berikutnya maupun untuk manajemen

kas

Penetapan Pejabat Kanwil agar berkoordinasi dengan Satker kewenangan Dana

Perbendaharaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk memastikan pejabat Sudah dikoordinasikan dengan
pengelola keuangan telah ditetapkan. Atas proses penunjukan di level sekda selaku pembina satker
Pemda (Gubernur/Bupati), Bidang PPA I dapat berkoordinasi dengan on process
Bidang PPA II sebagai pembina Pemda untuk mendorong kecepatan dekon-TP

penyelesaian permasalahan tersebut.

Mekanisme 1. Direktorat PA, Kanwil, KPPN mendorong K/L dan Satker untuk

Pelaporan Data mengingatkan rekanan dan menyampaikan urgensi penyampaian data sudah disampaikan dalam

Kontrak kontrak tepat waktu. Berbagai infografis pentingnya ketepatan waktu rakorda dengan satker lingkup

data kontrak perlu disampaikan sebagai campaign kepada Satker. kerja Kanwil DJPb Prov. Kalsel Selesai
dan disampaikan saat ada
2. Kanwil agar memitigasi efektivitas mekanisme penyampaian data
kontrak serta menyampaikan berbagai informasi baik melalui mekanisme satker yang konsultasi dengan
langsung maupun melalui media online secara cepat dan jelas. kanwil

Direktorat PA, Kanwil, KPPN mendorong K/L dan Satker untuk sudah disampaikan dalam
rakorda dengan satker lingkup
Keterlambatan mengingatkan rekanan dan menyampaikan urgensi ketepatan waktu kerja Kanwil DJPb Prov. Kalsel Selesai
Penyelesaian Tagihan penyelesaian tagihan. Berbagai infografis pentingnya ketepatan waktu Selesai
data penyelesaian tagihan perlu disampaikan sebagai campaign kepada dan disampaikan saat ada Selesai
satker yang konsultasi dengan
Satker.
kanwil

D. Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi 1. Reorganisasi K/L perlu dipersiapkan dengan baik oleh seluruh pihak

yang terkait di seluruh tahapan, termasuk mempertimbangkan rentetan

akibat di tahapan pelaksanaaan anggaran dan pelaporan keuangan Sudah dilaporkan ke kantor

sehingga pada saat likuidasi/ penggabungan/pembentukan baru telah pusat mengenai adanya

ditetapkan, Satker dapat segera melaksanakan tugasnya tanpa harus reorganisasi satker di bawah

terhambat karena permasalahan administrasi. PUPR

2. Direktorat PA dan Kanwil secara intensif memonitor K/L dan Satker

yang mengalami reorganisasi

E. Permasalahan Lain

SDM Sudah disediakan info mengenai

DJPb secara aktif menyampaikan ketentuan ketentuan Perbendaharaan peraturan baru baik melalui

dalam bentuk yang menarik seperti video pendek atau infografis singkat sosialisasi, media sosial,

dan menyampaikannya melalui media-media sosial. maupun tayangan di front

office kanwil

Sumber: Laporan RPA Semester I Final (Dit.PA DJPb)

7 Output Strategis Prioritas Nasional

Bidang Pendidikan

GRAFIK 7.1
Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Pendidikan Prov. Kalsel

Sumber: MEBE (data diolah)
Sumber: MEBE (data diolah)
Grafik 7.1
Pagu dan Realisasi Output Strategis Prioritas Nasional Tahun 2018-2019

TABEL 7.1
Pagu dan Realisasi Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Pendidikan

Sumber: MEBE (data diolah)

Revieu Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Pendidikan Triwulan III TA 2019
• Realisasi Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Pendidikan diantaranya adalah dana BOS, bidik
misi, PIP dan TPG
• Sampai dengan akhir Bulan September 2019, realisasi dari output strategis prioritas nasional bidang
pendidikan adalah sebesar Rp234.023.881.200 atau 77,46% dari pagu yang tersedia.
• Sedangkan untuk realisasi target outputnya adalah sebesar 154,885 atau 74,49% dari target

Bidang Kesehatan8 Output Strategis Prioritas Nasional

TABEL 8.1
Pagu dan Realisasi Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Kesehatan

Sumber: MEBE (data diolah)

TABEL 8.2
Satker Pemegang Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Kesehatan

Sumber: MEBE (data diolah)

GRAFIK 8.1
Persentase Pagu, Realisasi, Taget, dan Output Per K/L

Sumber: MEBE (data diolah)

Revieu Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Triwulan III TA 2019
• Terdapat 22 Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Kesehatan.
• Sampai dengan akhir Bulan September 2019, realisasi dari output strategis prioritas
nasional bidang kesehatan adalah sebesar Rp5.736.067.623 atau 42,4% dari pagu yang
tersedia.
• Sedangkan untuk realisasi target outputnya adalah sebesar 7.215 atau 47% dari target.

9 Output Strategis Prioritas Nasional

Bidang Pengentasan Kemiskinan

TABEL 9.1
Pagu dan Realisasi Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Pegentasan Kemiskinan

BA Nama Output Pagu Realisasi %Realisasi Output Realisasi %Realisasi
Output Output

025 Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula 220.500.000 - 0% 490 - 0%
Penerima bantuan PIP

025 Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha 1.920.000.000 - 0% 2.560 - 0%
penerima bantuan PIP

025 Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya 1.140.000.000 - 0% 1.140 - 0%
penerima bantuan PIP
30.000.000 - 0%
025 Siswa SMTK penerima KIP 11.250.000 - 0% 30 - 0%
42.000.000 - 0% 15 - 0%
025 Siswa SMPTK Penerima KIP 15.000.000 - 0% 30 - 0%
6.389.400.000 5.182.800.000 0% 15 - 81%
025 Siswa SMTK Penerima BOS 81% 645 522
16.700.000 12.950.000 79%
025 Siswa SMPTK Penerima BOS
2.210.440.000 1.800.181.000 81%
025 Bidik Misi PTKI 3.904.410.000 1.586.517.000 15%

026 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Jaminan Sosial 714.000.000 90.574.415 78% 195 154 54%
Tenaga Kerja

027 Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat 81% 1 1
41% 1.500 225
027 KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

029 Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi 13% 9 5
berbasis Masyarakat

029 Penyiapan prakondisi dan pengelolaan kolaboratif hutan 510.000.000 266.686.894 52% 50 7 13%
konservasi bersama masyarakat melalui kemitraan konservasi

029 Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat 330.000.000 233.073.500 71% 10 1 12%
di sekitar kawasan konservasi (Bina Daerah Penyangga)

029 Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk 1.756.532.000 1.443.941.352 82% 189 18 10%
penyelesaian TORA

029 Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam 2.532.523.000 1.258.258.720 50% 1 - 0%
kawasan hutan
3%
029 Penanganan Konflik dan Tenurial 415.000.000 321.654.000 78% 96.850 2.673
40%
029 "Luas Hutan Yang Dikelola Masyarakat dalam bentuk HKm, HD, 7.125.000.000 4.844.165.907 68% 300.000 118.740
HTR dan Kemitraan Kehutanan" 11%
100%
029 Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial 25.041.090.000 6.782.887.897 27% 292 32
79% 13 13 0%
029 Jumlah Komunitas Kemitraan Lingkungan 150.000.000 118.746.200 70% 6.775 4
100%
029 Penyelenggaraan Verifikasi Hutan Adat 1.500.000.000 1.043.266.000

029 Penyediaan Pendamping Dalam Pengembangan Perhutanan 7.606.366.000 4.940.942.649 65% 238 238
Sosial

029 Jumlah fasilitasi peningkatan produksi hasil hutan dan jasa 6.500.000.000 3.868.082.552 60% 100 58 58%
lingkungan

029 KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara 1.652.800.000 1.250.047.667 76% 6 4 70%
kolaboratif bersama masyarakat

029 KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat 1.250.000.000 576.636.107 46% 5 3 55%
60% 4 3 70%
029 Pengamanan Kolaboratif KPH Bersama Masyarakat 2.092.402.000 1.246.412.500 87% 500 460 92%
85% 169 144 85%
032 Fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (T-1) 92.400.000 80.100.000 30% 1 0 30%
35% 40.000 10.800 27%
032 Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya 12.071.000 10.244.000 37% 31.305 13.852 44%
4% 49.000 1.960 4%
044 Sarana prasarana layanan usaha terpadu 2.300.000.000 694.709.834 56% 20.000 11.200 56%
61% 69.138 39.824 58%
056 Sertipikat Redistribusi Tanah 23.694.010.000 8.177.625.500 5% 6 12 207%
38% 157.305 87.839 56%
056 Bidang Tanah yang Diinventarisasi 3.485.354.000 1.284.995.550 26% 2 0 13%
78% 48 38 80%
056 Peta Zona Nilai Tanah 239.327.000 10.058.000

056 PETA TEMATIK 95.410.000 53.540.000

056 Sertipikat HAT 10.195.616.000 6.236.183.523

056 Pemberdayaan Masyarakat 1.676.545.000 89.974.000

056 PETA BIDANG TANAH 37.126.170.000 14.177.909.633

056 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah 2.168.626.000 557.968.200

056 Data Pengendalian Hak Atas Tanah/DPAT 343.468.000 266.438.000

067 Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik 1.460.715.000 164.897.700 11% 4.418 442 10%
atas Tanah Transmigran

Total 157.965.125.000 68.672.468.300 43% 783.055 289.273 37%

Sumber: MEBE (data diolah)

GRAFIK 9.1
Pagu dan Realisasi Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Pegentasan Kemiskinan

Sumber: MEBE (data diolah)

Revieu Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Pengentasan Kemiskinan Triwulan III TA 2019
• Terdapat 39 Output Strategis Prioritas Nasional Bidang Kesehatan.
• Sampai dengan akhir Bulan September 2019, realisasi dari output strategis prioritas
nasional bidang kesehatan adalah sebesar Rp68.672.468.300 atau 43% dari pagu yang
tersedia.
• Sedangkan untuk realisasi target outputnya adalah sebesar 289.273 atau 37% dari target.