LEMBAGA POLITIK
1. Pengertian Lembaga Politik
Lembaga politik adalah suatu bentuk kegiatan dalam suatu kelompok
masyarakat yang proses pembentukan dan pendistribusian kekuasaannya
ditentukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri sebagai pilihan untuk menguasai
suatu kedudukan demi kebaikan masyarakat secara luas. Lembaga politik adalah
badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang untuk
kepentingan masyarakat guna mencapai ketertiban dan keteraturan dalam
kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik dapat berbentuk pemerintahan yang
bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta melayani dan mengayomi
masyarakat. Ada beberapa definisi lembaga politik menurut para ahli Sosiologi :
W. Schorel, dalam pengertiannya lembaga politik adalah lembaga atau
badan yang dibentuk dan khusus mengatur serta menciptakan tata tertib
dalam memilih kepada negara atau daerah yang bertanggung jawab sesuai
dengan kehendak rakyat.
Surbakti, dalam definisinya lembaga politik adalah salah satu jenis lembaga
sosial yang dibentuk untuk mengatur wilayah tertentu dalam
kepemimpinan.
Kamanto Soenarto, dalam definisinya pengertian lembaga politik adalah
badan yang dibentuk dengan tujuan mengatur segala bentuk kekuasaan dan
wewenang.
2. Tujuan Lembaga Politik
Lembaga politik memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk memenuhi aspirasi
masyarakat. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan melalui kebijakan,
dan masyarakat berhak melakukan koreksi terhadap kebijakan tersebut.
3. Ciri-Ciri Lembaga Politik
Secara umum, lembaga politik mudah dikenali dari karakteristiknya.
Berikut ciri-ciri lembaga politik.
1.) Berada di suatu wilayah yang ditempati dan dimiliki oleh suatu kelompok
masyarakat pada waktu tertentu. Kelompok masyarakat tersebut memiliki nilai dan
norma sosial yang dipenuhi bersama
2.) Terdapat badan politik yang dibentuk oleh sistem tertentu, yang disebut
pemerintah.
3.) Semua orang yang tinggal di daerah ini diberi wewenang dengan anjuran
maupun paksaan untuk menjalankan tugas pemerintahan.
4.) Badan politik memiliki hak dan kewajiban yang hanya berlaku di dalam batas
wilayahnya dan tidak berlaku di negara atau wilayah lain.
4. Peran dan Fungsi Lembaga Politik
Setelah kita memahami apa itu Lembaga politik, tentunya kita juga harus
tahu bagaimana Lembaga ini bekerja. Mengacu pada pengertian lembaga politik di
atas, berikut adalah beberapa fungsi lembaga politik di Indonesia.
Memaksa masyarakat
Lembaga politik berhak memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi
norma-norma yang ditetapkan dalam institusi politik. Lembaga politik memiliki
alat kelengkapan seperti DPR, MPR dan UUD untuk memastikan norma yang
berlaku diikuti oleh rakyat.
Mengarahkan masyarakat
Lembaga politik dapat mengarahkan masyarakat untuk memilih pemimpin
atau pejabat yang dianggap mampu secara struktural memenuhi perannya sebagai
elit politik. Arah ini dapat dicapai melalui hubungan masyarakat dan kampanye.
Menengahi permasalahan
Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen sering timbul perselisihan.
Lembaga politik dapat bertindak sebagai mediator, misalnya Mahkamah
Konstitusi yang bertindak sebagai penengah ketika timbul perselisihan dalam
pemilihan kepala daerah.
Perlindungan Masyarakat
Lembaga politik dapat menjadi pelindung masyarakat, khususnya yang
berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berbagai kejadian penganiayaan
terhadap pekerja rumah tangga di luar negeri dapat ditanggulangi oleh Lembaga
politik, misalnya dengan memberlakukan moratorium penempatan pekerja
migran.
Penyaluran Aspirasi Politik
Lembaga politik mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan aspirasi
atau tuntutan di bidang politik. Aspirasi dan kritik yang membangun sangat
dibutuhkan dalam institusi politik. Aspirasi dan kritik dari individu atau kelompok
dapat menciptakan iklim politik yang sehat. Setiap orang berhak menyuarakan
aspirasi politiknya, salah satunya partai politik. Warga negara Indonesia bebas
untuk membentuk partai politik.
Membuat kebijakan publik
Lembaga politik bertujuan mengkaji berbagai alternatif strategi yang
diajukan oleh partai politik dan partai lainnya. Tujuannya adalah untuk memilih
kebijakan terbaik untuk digunakan sebagai kebijakan pemerintah.
Menerapkan kebijakan
Lembaga politik berperan dalam implementasi berbagai kebijakan yang
dibuat oleh penguasa. Contoh implementasi kebijakan adalah pemberian kuota
30% untuk perempuan berpartisipasi dalam lembaga politik.
Pengaturan proses politik
Institusi politik mengatur proses pencapaian posisi politik tertentu melalui
keanggotaan dalam partai. Selain itu, setiap partai dapat melakukan regenerasi
agar dapat terlibat dalam proses politik yang benar, misalnya dengan memilih
wakil rakyat.
Adapun fungsi lain dari lembaga politik ini, yaitu
a) Fungsi Manifes Lembaga Politik
1. Menciptakan kesejahteraan umum, yang mana segala aktivitas politik
yang ada harus berdasarkan prinsip ini.
2. Menjaga keamanan masyarakat, lembaga politik memiliki fungsi untuk
menjaga keamanan masyarakat dari kelompok luar atau external
security. Hal ini dapat dilakukan dengan diplomasi atau bahkan perang
jika diperlukan.
3. Melembagakan norma melalui undang-undang yang disampaikan badan
legislatif dan melaksanakannya.
b) Fungsi Laten Lembaga Politik
1. Menciptakan adanya stratifikasi politik.
2. Menjaga kekuasaan status quo, yaitu keadaan saat ini dari situasi tertentu
yang tidak seharusnya berkembang secara alami menuju keadaan lain.
5. Konsep Pokok Lembaga Politik
Dan dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa konsep dasar lembaga politik
adalah sebagai berikut.
Negara, yaitu suatu organisasi dalam suatu wilayah tertentu. Negara
memiliki kekuasaan hukum tertinggi dan dipatuhi oleh rakyatnya.
Kekuasaan, yaitu daya atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
sesuai dengan keinginan pelaku. Dengan adanya kekuasaan, institusi politik
dapat memperoleh dan mempertahankan hal-hal yang diinginkan oleh
anggota/kelompok masyarakat di dalam institusi tersebut.
Pengambilan keputusan, yaitu kegiatan mengambil keputusan dalam rangka
pengambilan keputusan tertentu.
Kebijakan publik, yaitu keputusan yang dibuat oleh lembaga politik untuk
mencapai tujuan. Pihak yang membuat kebijakan/keputusan adalah pihak
yang memiliki kekuasaan di suatu wilayah.
Distribusi dan alokasi yaitu pembagian dan alokasi nilai-nilai dalam
masyarakat. Sebagai aturan, distribusi dan alokasi tidak dapat bergantung
secara setara pada mereka yang berkuasa.
6. Contoh Lembaga Politik di Indonesia
Pemerintah Pusat dan Daerah
Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi pemisahan kekuasaan.
Pemisahan kekuasaan ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu pemisahan kekuasaan yang
terdiri dari tugas-tugas lembaga negara, dan pemisahan kekuasaan antara
pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ada tiga pembagian kekuasaan dalam lembaga negara, yaitu legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Maksud dari pemisahan kekuasaan ini adalah agar pada
saat pelaksanaan tidak terjadi akumulasi kekuasaan pada lembaga-lembaga tertentu
dan tidak ada kekuasaan yang tidak terbatas.
MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau biasa disebut
Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR) adalah badan
legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tertinggi negara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR
terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga
tertinggi negara. MPR bertemu setidaknya setiap lima tahun di ibukota negara.
DPR
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), biasa disebut Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri
dari anggota partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan dipilih
dengan pemilu.
DPD
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, yang anggotanya dipilih berdasarkan pemilihan umum
dari perwakilan setiap provinsi. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari
setiap provinsi adalah sama dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak
melebihi sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Partai Politik
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
beberapa kelompok masyrakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa, dan masyarakat. menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Contoh Partai Politik di Indonesia, yaitu
1. PDI-P
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai
politik Indonesia, dan partai dari Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo. PDI-P
saat ini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Indonesia dan
merupakan putri dari Presiden Pertama Indonesia Soekarno. Ideologi partai
didasarkan pada filosofi nasional resmi Indonesia, Pancasila.
2. Partai Gerindra
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah sebuah partai
politik di Indonesia. Dibentuk pada tahun 2008, Gerindra berfungsi sebagai
kendaraan politik mantan jenderal Prabowo Subianto. Saat ini Gerindra adalah
partai kedua terbesar di Indonesia berdasarkan hasil perolehan suara Pemilihan
Umum Legislatif 2019, dan partai terbesar ketiga di DPR dengan 78 kursi.
3. Partai Golkar
Partai Golongan Karya atau secara umum disingkat dengan Partai
Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia. Didirikan sebagai Sekber
Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekretariat Gabungan Golongan
Karya) pada tahun 1964, dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan
umum nasional pada 1971 sebagai Golkar (Golongan Karya). Partai Golongan
Karya tidak resmi menjadi partai politik sampai tahun 1999, ketika itu diperlukan
untuk menjadi sebuah partai untuk kontes pemilihan
4. Partai NasDem
Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan
berdasarkan akta notaris pada tanggal 1 Februari 2011 di Jakarta. Partai NasDem
dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 2011, lalu didaftarkan pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 Juli 2011. Partai NasDem
ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum
pada tanggal 11 November 2011 dan ditetapkan sebagai tanggal pendirian Partai
NasDem.
5. PKB
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai
politik berideologi Moderat di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada
tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para
kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruhiat, Abdurrahman
Wahid, A. Mustofa Bisri,KH Zuhdi Fatkur dan A. Muhith Muzadi).
6. Partai Demokrat
Partai Demokrat atau secara umum disingkat dengan PD adalah sebuah
partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan
pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk
membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri
Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi
presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.
DAFTAR PUSTAKA
lengkapku, L. (2014). Sing Fest #5 : DERETAN TANGGA LAGU PARTAI
POLITIK INDONESIA 2014. Diakses 11 Januari 2023, dari
http://melmanandthehippo.blogspot.com/2014/06/deretan-tangga-lagu-partai-
politik.html
Fungsi dan Tugas Lembaga Politik - Materi Sosiologi Kelas 10. (2022). Diakses
11 Januari 2023, dari https://www.zenius.net/blog/fungsi-dan-tugas-lembaga-
politik#Fungsi_Lembaga_Politik
Media, K. (2020). Peran dan Fungsi Lembaga Politik. Diakses 11 Januari 2023,
dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/16/150621069/peran-dan-
fungsi-lembaga-politik
Lembaga Sosial Bidang Politik. (2021). Diakses 11 Januari 2023, dari
https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-
surakarta/pengantar-sosiologi/lembaga-sosial-bidang-politik/22430166
Lembaga Politik. (2016). Diakses 11 Januari 2023, dari
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Lembaga-
Sosial-
2016/menu7.html#:~:text=Lembaga%20Sosial&text=Lembaga%20politik%20ada
lah%20suatu%20bentuk,demi%20kepentingan%20masyarakat%20pada%20umu
mnya
Google images