OUTLINE SKRIPSI HUKUM

RAGANGAN SKRIPSI
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PAKSAAN

(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas
Nomor: 443/Pdt.G/2019/PA.Bms)

Diajukan untuk Prasyarat skripsi pada Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman

Disusun Oleh :
AMIQ FIKRI HUDAYA

E1A015077

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2019

A. Latar Belakang Masalah
Manusia dalam setiap perjalanan hidupnya, sudah pasti memiliki

ketidakmampuan untuk bertahan hidup sendiri. Hal ini membuat manusia
belajar untuk hidup berkelompok dan mengadakan interaksi dengan sesama
manusia lainnya. Membentuk perkumpulan, membentuk keluarga dan lain
sebagainya. Perkawinan merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk
menciptakan suatu ikatan berkelompok yang dinamakan keluarga. Perkawinan
yang melahirkan sebuah keluarga juga merupakan salah satu unsur dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum.

Perkawinan merupakan suatu pembentukan keluarga dengan
menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan
suci, kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan
komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujutan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU
Perkawinan No. 1 Th. 1974, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdarkan
ketuhanan Yang Maha Esa. Peristiwa yang penting dalam realita kehidupan
umat manusia yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan
perkawinan terbentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dari bangunan
masyarakat yang juga menentukan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena

itu sejak awal adanya manusia sudah ditentukan aturan perkawinan tertib, agar
tata kehidupan masyarakat dapat diapai.

Sedangkan menurut Sayuti Thalib di dalam bukunya perkawinan
adalah perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan1. Perkawinan merupakan bagian dari aturan- aturan
yang disyariatkan oleh Islam yang secara umum mempunyai tujuan yang sama
yaitu memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat2.

Dalam perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang
mengatur. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama
diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab
masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang
bahagia dan sejahtera.

Melihat betapa pentingnya perkawinan, sangatlah tepat apabila suatu
Negara dan Agama mengatur masalah perkawinan. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata
tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya
mengenai perkawinan.

1986. 1 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia,
2 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta, Pranada Media, 2003, hlm. 25

Dalam melakukan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus
dipenuhi. Seperti syarat yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:
“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Persetujuan dimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam
pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya
perjanjian yaitu:
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya obyek;
4. Adanya kausa yang halal

Tidak semua orang bisa jadi subyek hukum yang bisa melakukan
segala perbuatan hukum seperti melakukan perkawinan. Anak-anak misalnya,
karena belum dewasa ia dianggap tidak cakap hukum. Tapi tidak semua orang
dewasa juga otomatis dianggap cakap hukum. Ada beberapa keadaan yang
menyebabkan orang dewasa tidak cakap hukum sehingga tidak bisa melakukan
perbuatan hukum. Seperti yang telah diatur dalam pasal 433 Kitab Undang-
Undang Hukum perdata yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang dewasa,
yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus
ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap
menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah
pengampuan karena keborosan“. Pengampuan sendiri adalah kondisi dimana

ada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari
orang yang tidak cakap tersebut.3

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat
melangsungkan perkawinan. Pengertian “dapat” pada pasal tersebut diartikan
bisa batal atau bisa tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya
masing-masing tidak menentukan lain.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa
keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak
sah. Sesuatu yang dinyatakan maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada.
Oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya
dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Di dalam kasus perkawinan ini salah satu pihak merasa adanya
paksaan dan ia menikah dengan keterpaksaan. Maka pemohon selaku para
pihak mengajukan pembatalan perkawinan karena perkawinan melanggar
pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, masalah mengenai
perkawinan dengan paksaan menjadi sangat menarik untuk dikaji. Disini
Penulis menegaskan bahwa yang akan Penulis bahas lebih detail dan rinci
disini hanyalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam kaitannya
mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut.

3 https://kantorpengacara.co/mengenal-lebih-dekat-dengan-pengampuan/, diakses pada
tanggal 9 Maret 2019 pukul 19.33 WIB

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tugas
akhir penulisan hukum dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PAKSAAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Banyumas Nomor : 442/Pdt.G/2019/PA.Bms”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
Bagaimana pertimbangan hukum hakim di dalam mengabulkan pembatalan
perkawinan karena paksaan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Banyumas Nomor : 443/Pdt.G/2019/PA.Bms.)?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana pertimbangan hukum hakim di dalam mengabulkan

pembatalan perkawinan karena paksaan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 443/Pdt.G/2019/PA.Bms.)

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan penelitian

hukum ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat
secara teoritis berupa sumbangan akademis dalam perkembangan ilmu
hukum pidana bagi akademisi, aparat penegak hukum dan masyarakat,
khususnya yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dan Perkawinan
mengenai perkawinan karena paksaan.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi pembaca maupun instansi-instansi atau lembaga- lembaga yang terkait
dalam proses perbuatan hukum dalam masyarakat umumnya, khususnya
mengenai perkawinan serta menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam
memutus perkara pembatalan perkawinan.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan
Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Perkawinan ialah
ikatan lahir lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri”.

Perkawinan ialah suatu hubungan hukum perikatan yang terjadi
karena perjanjian dan di dasarkan atas kasih sayang (cinta), artinya ikatan
tersebut tidak cukup hanya bernilai “ikatan lahir” saja yang bersifat
“hubungan formil”, akan tetapi juga merupakan “ikatan bathin” yang
mendsarai ikatan lahir tersebut supaya memiliki kekuatan (tidak rapuh) atau
hanya merupakan hubungan sesaat saja4.

Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum perikatan yang
didasari cinta kasih. Ikatan tersebut tidak cukup hanya dengan ikatan lahir
saja atau ikatan bathin saja, tetapi harus mencakup keduanya.Suatu ikatan
lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu
hubungan formil yang nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun
bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan ikatan bathin bukan merupakan
hubungan formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Ikatan bathin
merupakan inti dari ikatan lahir, oleh karena itu tanpa adanya ikatan bathin,
ikatan lahir akan menjadi rapuh5.

Frase “antara seorang pria dan seorang wanita”, memiliki makna
bahwa perkawinan merujuk pada asas monogami. Pelaku perkawinan adalah
berlainan jenis kelamin (pria dan wanita), berarti perkawinan sesama jenis
tidak termasuk dalam pengertian perkawinan ini. Istilah “sebagai suami
isteri”, menunjukan bahwa perkawinan merupakan perjanjian di lapangan

4 Trusto Subekti, Hukum Keluarga dan Perkawinan, Bahan Pembelajaran, Fakultas
Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013, hlm.27.

5 Ibid, hlm. 15.

hukum keluarga yang menimbulkan status. Si pria berstatus sebagai suami
dan si wanita sebagai isteri6.
2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum islam adalah dengan
terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1)
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu.

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau
perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum
maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau
peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.
Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Jika salahsatu
rukun tidak terpenuhi maka perbuatan hukum tidak sah dan statusnya adalah
batal demi hukum7. Karena rukun ini bersifat komulatif artinya harus
terpenuhi semua.

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, orang yang beragama
Islam harus memenuhi rukun perkawinan yaitu:
1) Calon suami,
2) Calon isteri,
3) Wali nikah,

6 Ibid, hlm. 28
7 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Jakarta, Sinar
Grafika, 2010, hlm. 90

4) Dua orang saksi,
5) Ijab dan Kabul.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang
menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat
adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum, namun
perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan8. Suatu perkawinan dapat
dilaksanakan jika memenuhi beberapa syarat. Mengenai syarat- syarat
perkawinan ada beberapa yang harus diindahkan, yaitu :
1) Syarat Materiil

Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6
sampai dengan Pasal 12.
2) Syarat Formal
Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam
Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata
cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-
undangan sendiri.
3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur
dalam Bab IV tepatnya Pasal 22 sampai Pasal 28. Pasal 22 Undang-Undang
Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila

8 Ibid., hlm. 92.

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Pasal 26 ayat(1) Undang- Undang Perkawinan menjelaskan, perkawinan yang
dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2(dua)
orang saksi dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan perkawinan juga
diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
a) Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan perkawinan

Pihak-pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan Diatur
dalam Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang secara
prinsip sama dengan yang diatur dalam pasal 73 KHI, yaitu:

1) Para keluarga dalam keturunan garis lurus ke atas dari suami atau
isteri;

2) Suami atau isteri;
3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum

diputuskan;
4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat(2) Pasal 16 Undang- Undang ini

(Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan setiap orang yang
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap
perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

b) Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pembatalan perkawinan juga diatur
dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditujukan untuk masyarakat umat
Islam. Perlu diketahui bahwa pengaturan pembatalan perkawinan dalam
Kompilasi Hukum Islam lebih terperinci dari pada dalam Undang-Undang
Perkawinan, disebabkan karena dalam Kompilasi Hukum Islam
membedakan pembatalan atas pelanggaran larangan yang akibat
hukumnya adalah batal demi hukum, dan pembatalan atas pelanggaran
syarat yang akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Hal tersebut diatur
dalam pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk dalam
alasan- alasan pembatalan perkawinan.

Pasal 70 KHI menjelaskan bahwa perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad
nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah
satu diantaranya itu dalam iddah talak raj’i;

2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah di li’annya;

3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak
olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria
lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan
telah habis masa iddahnya;

4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan
darah semenda dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang
menghalangi suatu perkawinan sesuai Pasal 8 Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari
isteri atau isteri-isterinya.
Pasal 71 KHI menjelaskan, suatu perkawinandapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan
Agama;

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi
isteri pria lain yang mafqud;

3. Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun
1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali
yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif.
Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada
penelitian seperti ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai sesuatu yang
tertulis di dalam perundang-undangan (law in books) atau hukum
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku
manusia yang dianggap pantas.9
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif
analisis. Preskriptif analisis di sini yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan
oleh hakim untuk sampai kepada putusan yang bisa disebut ratio decidendi.
Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat ditemukan dengan fakta materiil.
Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat waktu, dan segala yang
menyertainya asalakan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil
tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari
aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut,
sehingga pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan
pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi.10

9 Amirudin & Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali
Perss, Jakarta, hlm. 118

10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 19

3. Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, maka

sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.11
a. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum atau data yang mempunyai

otoritas yang tinggi dan bersifat mengikat, karena data tersebut
dikeluarkan/ditetapkan oleh pemerintah, terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.12 Dalam penelitian ini bahan hukum primer
dimaksud adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun
2009;

11 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 74

12 Bambang Waluyo, 1985. Penelitian Hukum Dalam Praktik. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.
23

5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam;

6) Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Bms.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai hukum primer. Bahan sekunder hukum yang dipergunakan
berupa buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil
karya dari kalangan hukum, hasil penelitian, dan pendapat dari pakar
hukum, jurnal dan artikel hukum, dan lain-lain.
c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,
ensiklopedia, indek dan seterusnya. 13
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode
studi kepustakaan (library research), teknik ini merupakan teknik awal yang
digunakan dalam setiap penelitian hukum. Metode penlitian ini sangat
bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa menggangu objek atau suasana
penelitian. 14

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi
kepustakaan (library research), yaitu mempelajari, mencatat peraturan
perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen resmi yang ada

13 Ibid., hlm. 114
14 Jonatan Sarwono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualiatataif, Graha Ilmu,
Yogyakarta, hlm. 225

relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, serta Putusan
Pengadilan Agama Surabaya Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Sby
5. Teknik Penyajian Data

Penyajian data sekunder dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk
uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti
keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya
dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu
kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.
6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis
normatif kualitatif. Pendapat Soerjono Soekanto berkaitan dengan analisis
data kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan apa yang
menjadi latar belakang kebenaran. Dengan demikian jumlah (kuantitas) data
sekunder tidak dituamakan melainkan kualitas data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari studi kepustakaan. 15

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. Op. cit. hlm. 25

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur:

Amirudin & Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: Rajawali Perss.

Djubaedah, Neng. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak
Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. Fiqih Munakahat, Jakarta: Pranada Media.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Sarwono, Jonatan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualiatataif.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, Trusto. 2013. Hukum Keluarga dan Perkawinan. Purwokerto:
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Thalib, Sayuti. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia.

Waluyo, Bambang. 1985. Penelitian Hukum Dalam Praktik. Jakarta: Raja
Grafindo.

B. Putusan Pengadilan dan Undang-Undang:

Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor :
443/Pdt.G/2019/PA.Bms. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Sumber Lain
https://kantorpengacara.co/mengenal-lebih-dekat-dengan-pengampuan/,
diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 20.20 WIB.