BOOKVE

INSPEKTORAT KAB. GORONTALO UTARA
2022

PROBITY AUDIT
PENGADAAN BARANG DAN JASA

VERAWATI TOLAGO, S.Kom

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan nikmat, taufik, kesempatan, kesehatan, pengetahuan serta
hidayah-nya sehingga saya mampu menyelesaikan buku pedoman Probity Audit
Pangadaan Barang dan Jasa Untuk Calon Auditor ini.
Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan
buku pedoman ini, untuk itu saya mengharapkan saran dan masukan untuk
perbaikan sehingga buku ini dapat bermanfaat baik bagi saya dan para
pembaca.

Gorontalo, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. BAB I PENDAHULUAN
4. BAB II MENGENAL PROBITY AUDIT
5. BAB III PELAKSANAAN & PELAPORAN PROBITY AUDIT
6. PENUTUP
7. DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

 LATAR BELAKANG

Probity Audit merupakan instrumen dalam rangka mencegah
terjadinya fraud/korupsi, hal ini didukung dengan salah indikator keberhasilan
program pemberantasan korupsi terintegrasai pada Pemerintah Daerah yang
dicanangkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yaitu pelaksanaan
probity audit. Semakin banyak pelaksanaan probity audit bisa dikatakan
keberhasilan pemberantasan korupsi terintegrasai pada Pemerintah Daerah
meningkat. Sehingga probity audit juga merupakan peringatan dini (early
warning mechanism) bagi manajemen pengadaan barang/jasa atas kemungkinan
terjadinya penyimpangan/kecurangan.

 TUJUAN dan SASARAN

Probity audit dalam proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan
pemerintah daerah bertujuan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa telah dilakukan oleh pelaksana pengadaan berdasarkan
kejujuran, integritas, dan kebenaran untuk mentaati prinsip pengadaan sesuai
ketentuan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak
diskriminatif, dan akuntabel.

Sasaran probity audit adalah:

a. Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan baik
segi jumlah, menguntungkan negara.

b. Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang digariskan dalam
pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah diikuti sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa menghasilkan barang/jasa yang
tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah,
waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

d. Mencegah penyimpangan/fraud dalam kegiatan pengadaan barang/jasa
dengan mempertimbangkan risiko fraud selama proses perencanaan,
persiapan dan pelaksanaan audit.

e. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB II

Mengenal Probity Audit

A. APA YANG DIMAKSUD DENGAN PROBITY AUDIT ??

Probity diartikan sebagai integritas (integrity),
kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty). Terkait
dengan proses pengadaan barang/jasa probity diartikan
sebagai ’good process’ yaitu proses pengadaan barang/jasa
dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas,
kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan
perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan BPK RI No. 3 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengawasan Intern Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, probity audit didefinisikan
sebagai assurance yang diberikan auditor probity untuk
melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses
pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau
simpulan yang obyektif mengenai apakah proses
pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan
kejujuran (probity requirement), yakni telah mematuhi
prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip dan etika
pengadaan barang/jasa.

Probity audit juga merupakan upaya untuk
memperkuat pengendalian intern dan manajemen risiko
pengadaan barang/jasa melalui peran APIP (Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah).

B. Siapa yang berpartispasi dalam pelaksanaan Probity Audit ??

a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhak mengajukan

usulan/permohonan untuk melaksanakan probity audit atas pengadaan
barang/jasa yang ada di OPD tersebut dengan mempertimbangkan titik
kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan
permasalahan dan penyimpangan.

b. Inspektorat
Inspektorat Kab. Gorontalo Utara selaku

APIP wajib melakukan pengawasan
terhadap pengadaan barang/jasa salah
satunya melalui
probity audit yang dilaksanakan selama
proses pengadaan barang/jasa berlangsung.

C. Bagaimana menentukan paket pekerjaan yang perlu dilakukan

“probity audit” ??

Kriteria paket pekerjaan dimaksud yaitu bersifat strategis (melibatkan
kepentingan masyarakat, merupakan pekerjaan untuk memenuhi pelayanan
dasar masyarakat, terkait dengan isu politis).

• Paket pekerjaan berisiko tinggi(apabila gagal signifikan mengganggu
pencapaian tujuan) dan bersifat kompleks(metode pelaksanaan rumit
membutuhkan peralatan dan tenaga ahli khusus).

• Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau
berhubungan dengan permasalahan hukum.

• Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.
• Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
• Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
• Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
• Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket
• pekerjaan yang lain.

D. Kriteria Probity Auditor

1. Independen dan objektif
2. Memiliki integritas yang tinggi, memiliki karakter yang baik,

menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral.
3. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang

diaudit.
4. Memiliki kompetensi professional dan kehati-hatian ( Professional

competence and due care ).
5. Memiliki kemampuan dan pengetahuan (Knowledge and skill) yang

berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa, pengendalian
intern dan manajemen resiko ( termasuk manajemen resiko fraud ).
6. Memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity audit dan isu-isu
korupsi/fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
7. Memiliki kemampuan Interpersonal skill yang memadai dan
kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun
tulisan.
8. Mampu menyimpan rahasia atas informasi yang berkaitan dengan
kegiatan yang diaudit .
9. Memiliki disiplin tinggi, ranggung jawab, dan kualifikasi teknis
untuk melaksanakan penugasan.
10. Memahami/ pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang dan
jasa pemerintah.

Syarat Formal

1. Memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan jasa
2. Memiliki pengalaman dalam audit PBJ
3. Memiliki sertifikat jabatan fungsional auditor

E. Metode yang digunakan selama Probity Audit.

a) Desk Review, yaitu penelaahan atas peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
pemerintah, serta mengidentifikasikan red-flag(potensi-potensi ketidak
integritas/kejujuran/penyimpangan) dan menilai kehandalan sistem dan
prosedur pengadaan barang/jasa dalam mengendalikan (mencegah
mendeteksi - mengkoreksi) red-flag.

b) Field audit, yaitu pemeriksaan lapangan untuk memperoleh informasi
keberadaan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa, menguji
validitas hasil setiap tahapan pengadaan barang dan jasa, baik dengan
teknik audit: observasi, walk-through test, wawancara, kuesioner,
verifikasi dokumen, konfirmasi, opname fisik,

c) Benchmarking(pembandingan harga Harga Perkiraan Sendiri/HPS/OE
dengan harga pasar yang wajar atau pedoman harga satuan yang telah
ditetapkan oleh Instansi Teknis, Pemerintah kab. Gorontalo utara ),
uji/test laboratorium.

d) Penggunaan tenaga ahli dapat dilakukan untuk memperoleh pendapat
atas kualitas barang/jasa, kewajaran harga, ketepatan metode
pelaksanaan pengadaan.

F. Ruang Lingkup Audit

• Probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan audit
dengan tujuan tertentu, (vide penjelasan Pasal 4 ayat 4 Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara).

• Probity Audit diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan
barang/jasa (real time) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah
diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat
mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa
(early warning). Probity audit ini juga merupakan bagian dari proses
manajemen risiko dalam rangka mencapai tujuan pengadaan barang/jasa.

• Ruang lingkup audit ini harus ditetapkan sejak proses perencanaan audit
dan diungkapkan secara jelas di laporan hasil audit. Probity audit dapat
dilakukan pada pengadaan barang/jasa yang menjadi lingkup pengaturan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta peraturan pelaksanannya dan dengan memperhatikan
kriteria-kriteria pengadaan yang dapat dilakukan probity audit.

• Tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dapat menjadi ruang
lingkup probity audit dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan
penandatanganan kontrak, pelaksaaan kontrak sampai dengan
penyerahan barang/jasa (sebelum pembayaran 100%). Untuk tahapan
terpilih, agar dipastikan terlebih dahulu bahwa tahap sebelumnya mulai
dari perencanaan tidak terdapat permasalahan.

BAB III

Pelaksanaan dan Pelaporan Probity Audit

A. Langkah-langkah pelaksanaan probity audit mengacu pada setiap
tahapan proses pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari tahapan:

a) Probity audit tahap Perencanaan dan persiapan pengadaan
b) Probity audit tahap Pemilihan Pascakualifikasi
c) Probity audit tahap Pemilihan Prakualifikasi
d) Probity audit tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha
e) Probity audit tahap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
f) Probity audit tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang
g) .Probity audit tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang



B. Prosedur pelaksanaan probity audit adalah sebagai berikut :

1. Inspektur menerima surat permohonan dan memberikan disposisi ke
Inspektur pembantu wilayah melalui Sekretaris untuk melakukan
probity audit.

2. Sekretaris menerima disposisi dan meneruskan ke Inspektur
Pembantu Wilayah serta menyiapkan surat tugas dan undangan
pelaksanaan probity audit

3. Inspektur Pembantu Wilayah menerima disposisi, mempersiapkan dan
melaksanakan probity audit bersama dengan JFA

4. JFA menyusun draft rekomendasi hasil probity audit
5. Hasil rerkomendasi probity audit yang sudah disetujui oleh Inspektur

Pembantu Wilayah dan Inspektur kemudian diarsipkan dan dikirim ke
masing-masing OPD pemohon.

SURAT
PERMOHONAN
KE INSPEKTORAT

OPD PEMOHON

DISPOSISI PROSES SURAT REKOMENDASI
INSPEKTUR PROBITY AUDIT HASIL PROBITY AUDIT

C. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan OPD dalam Proses Audit

1. Apabila Probity audit dilaksanakan berdasarkan permintaan dari OPD
maka akan dilaksanakan telaahan atas permintaan tersebut. OPD
diharapkan untuk melengkapi dokumen sebagai bahan telaahan penilaian
resiko dan/ melaksanakan ekspose sehingga APIP memperoleh gambaran
utuh dan menyeluruh tentang PBJ yang akan dilaksanakan, serta ruang
lingkup audit yang akan diaudit.

2. Pimpinan Instansi Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa dan
Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa memberikan Surat
Representasi Manajemen dan Surat Pernyataan Penanggung Jawab Probity
sesuai format yang telah ditetapkan kepada Inspektorat Kab. Gorontalo
Utara. Sebagai bentuk pemahaman dan komitmen bahwa efektifitas audit
probity sangat tergantung pada kerja sama,kejujuran, dan integritas para
pihak yang terkait dalam menyediakan data dan informasi terkait proses
pengadaan barang/jasa yang diaudit.

3. Mengikuti proses pembicaraan pendahuluan (entry meeting) dengan APIP
untuk membahas teknis pelaksanaan audit, serta mendapatkan gambaran
umum tahapan proses pengadaan barang/jasa pada saat audit mulai
dilakukan.

4. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan selama Proses Probity audit.

5. Tertib dan Kooperatif selama proses probity audit dengan memberikan
akses kepada APIP secara penuh untuk memperoleh dokumen (dalam
bentuk hardcopy maupun softcopy), untuk mengamati pertemuan-
pertemuan, melakukan kunjungan lapangan dan membuat fotokopi (photo
copy) dokumen relevan yang diperlukan.

6. Melaksanakan rekomendasi yang diberikan tim audit baik berupa atensi
manajemen (secara real time ketika pengawasan berlangsung) ataupun
dalam Laporan Hasil Probity audit.

7. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi
hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada APIP
Inspektorat Kab. Gorontalo Utara.

D. Pengkomunikasian hasil audit

1. Hasil audit dituangkan dalam laporan hasil audit yang berisi
simpulan/pendapat dan saran auditor atas proses pengadan barang dan
jasa.

2. Laporan hasil probity audit disampaikan oleh inspektorat kepada auditan
dengan tembusan kepada bupati setelah audit selesai dilaksanakan

3. Apabila ditemukan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai
dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Probity,
auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggung
jawab, terhadap ketidaksesuaian proses tersebut untuk dilakukan
koreksi/perbaikan.

4. Apabila pihak auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi maka
auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada atasan auditan.

5. Tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan disampaikan kepada
inspektorat dengan tembusan kepada bupati.

E. Tujuan pengkomunikasian hasil audit

F. Pembiayaan Probity Audit

BAB IV

Penutup

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

2. Peraturan BPKP RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan
Intern atas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3. Peraturan Bupati no 12 tahun 2017 tentang Probity Audit dalam proses
pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten gorontalo utara.