BINTEK, SUPERVISI DAN PENGAWASAN KEARSIPAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 7 NOVEMBER 2023
PERKENALAN Nama : Siti Nurhayati (Inung) NIP : 19670827 199403 2 001 Jabatan : Arsiparis Madya/IV C Instansi : Arsip Nasional RI Alamat Kantor : Jl. Ampera Raya No. 7 Cilandak Timur Telp : (021) 780 5851 , EXT. 503 Pengalaman : - Arsiparis di Kedeputian Konservasi (Tahun 1995 – 1996); - Arsiparis di UPT Laboratorium (Tahun 1996 – 2001) - Arsiparis di Dit. Bimbingan dan Supervisi Kearsipan (2001 – 2008) - Arsiparis di Dit. Kearsipan Daerah (Tahun 2008 - 2011) - Arsiparis di Biro Umum, Bagian Arsip (Tahun 2011 - 2013) - Arsiparis di Dit. Akreditasi dan Profesi Kearsipan (Tahun 2013 - 2015); - Arsiparis di Pusjibang Kearsipan (Tahun 2015 - 2017); - Arsiparis Madya di SDM Kearsipan dan Sertifikasi/Koordinator Kelompok Substansi Sertifikasi (2017 - 2022) - Arsiparis Madya/Ketua Pokja Akreditasi Kearsipan (2022 sampai saat ini)
POKOK BAHASAN 3 BIMBINGAN TEKNIS SUPERVISI KEARSIPAN PENGAWASAN
Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kearsipan Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2009, Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kearsipan Meliputi: 1. Keseluruhan penetapan kebijakan 2. Pembinaan kearsipan 3. Pengelolaan Arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh : a. sumber daya manusia, b. prasarana dan sarana, c. sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11, PP Nomor 28 Tahun 2012 1. Koordinasi penyelenggaraan kearsipan 2. Penyusunan pedoman kearsipan 3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan; 4. Sosialisasi kearsipan; 5. Pengawasan kearsipan; 6. Pendidikan dan pelatihan kearsipan; 7. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kegiatan Pembinaan kearsipan meliputi:
DASAR HUKUM ❑Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ❑ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ❑Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis; ❑Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
PENGAWASAN KEARSIPAN BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN
DASAR HUKUM ❑Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan; ❑Peraturan Kepala ANRI Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan; ❑Prosedur Tetap ANRI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Laporan Hasil Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan; ❑Prosedur Tetap ANRI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Laporan Hasil Supervisi Kearsipan.
UU Nomor 43/2009, Pasal 8, PP Nomor 28/2012, Pasal 11 • Pencipta Arsip di tingkat Pusat dan Daerah • Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi ANRI • Pencipta Arsip di lingkungan daerah Provinsi • Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi L E M B A G A K E A R S I P A N • Pencipta Arsip di lingkungan daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota • Pencipta Arsip di lingkungan perguruan tinggi Perguruan Tinggi Pembinaan Kearsipan
Pembinaan Kearsipan PP Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 12 • Pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip Instansi Pusat (ANRI, Lembaga Negara) • Pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip Provinsi U n i t K e a r s i p a n • Pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip Kabupaten/Kota • Pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip Perguruan Tinggi
Aspek Pembinaan Kearsipan Kelembag aan SDM Sarana & Prasarana Sistem Kearsipan Anggaran
PENGERTIAN Bimbingan : Petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan (Kamus Besar Bahasa Indonesia); Kearsipan : - Perihal arsip (Kamus Besar Bahasa Indonesia) - Hal-hal yang berkenaan dengan arsip (UU No. 43/2009&PP No. 28/2012)
“Bimbingan Kearsipan adalah suatu proses kegiatan layanan bantuan mengarahkan dan atau memberi petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan arsip (arsip dinamis dan arsip statis), yang ditunjang oleh sarana prasarana kearsipan, sumber daya manusia serta kelembagaan kearsipan sesuai dengan kebutuhan.” Lanjutan DEFINISI ……………………
Jenis Bimbingan Kearsipan Bimbingan Teknis Kearsipan Bimbingan & Konsultasi Kearsipan Pendampingan dalam Diklat Kearsipan
Metode Bimbingan kearsipan Klasikal Kunjungan kerja ke unit kerja/instansi (program kerja Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan) Perorangan/unit kerja datang ke Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan
Tolak Ukur Bimbingan Kearsipan
PENGAWASAN KEARSIPAN SUPERVISI KEARSIPAN
Fungsi atau aktivitas membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang dibuat di bidang manajemen arsip dinamis maupun statis yang dapat dilaksanakan dengan audit, monitoring atau kuesioner” Supervisi Kearsipan
• Menjamin penyelenggaraan kearsipan berjalan sesuai dengan sistem kearsipan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Sistem Kearsipan Nasional adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan arsip dinamis dan/ atau arsip statis yang terpadu, yang didukung oleh SDM, kelembagaan dan sarana serta prasarana kearsipan yang memadai. TUJUAN SUPERVISI KEARSIPAN
KEGIATAN SUPERVISI KEARSIPAN Di Instansi Pusat dilakukan terhadap penyelenggaraan kearsipan dinamis. Di Pemerintah Daerah dilakukan terhadap penyelenggaraan kearsipan dinamis dan statis.
• pejabat fungsional arsiparis • Pejabat struktural bidang kearsipan SDM SUPERVISI KEARSIPAN
FLOWSCHART PROSEDUR
Persiapan dan Perencanaan - Penyusunan Program Kerja Supervisi Kearsipan Tahunan - Penyusunan Rencana Kerja Supervisi Kearsipan - Penyampaian jadwal kepada instansi sasaran/unit sebagai mitra supervisi Kearsipan - Pengaturan dan kesepakatan waktu pelaksanaan dan pengujian antara instansi/unit supervisor dengan instansi/mitra supervisi. Pelaksanaan Supervisi dan Pengujian - Pengujian atau verifikasi pedoman kearsipan instansi sasaran - Pengujian operasional kearsipan - Pengujian spesifik - Pengujian program kearsipan - Pengujian SDM kearsipan - Pengujian kelembagaan kearsipan PROSEDUR PELAKSANAAN SUPERVISI KEARSIPAN
Pelaksanaan Supervisi dan Pengujian - Pengujian atau verifikasi pedoman kearsipan instansi sasaran - Pengujian operasional kearsipan - Pengujian spesifik - Pengujian program kearsipan - Pengujian SDM kearsipan - Pengujian kelembagaan kearsipan Penyusunan Laporan Hasil Supervisi ▪ Daftar Ihtisar ▪ Rekomendasi Sementara/ekspose ▪ Laporan Hasil Supervisi Penyampaian Laporan Hasil Supervisi ▪ ANRI --> Instansi sasaran, instansi/lembaga terkait, unit terkait di ANRI ▪ Unit kearsipan instansi --> Pimpinan instansi dan kepala unit terkait instansi yang dilakukan supervisi PROSEDUR PELAKSANAAN SUPERVISI KEARSIPAN
Melalui kuesioner adalah salah satu metode yang paling sederhana, dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan untuk disampaikan kepada instansi/unit sasaran. Monitoring adalah salah satu metode dengan cara mendatangi langsung ke instansi/unit sasaran untuk pemantauan kinerja kearsipan dan ketaaatan penyelenggaraan kearsipan terhadap peraturan perundang-undangan dan NSPK . Audit Kearsipan adalah salah satu metode pengawasan yang berupa tata cara pengujian atau verifikasi yang dilaksanakan secara reguler terhadap penyelenggaraan kearsipan dinamis maupun statis. Audit Kearsipan meliputi audit ketaatan pedoman, operasional, spesifik, kelembagaan, SDM, dan program kearsipan. METODE SUPERVISI KEARSIPAN
1. Pengujian Pedoman Kearsipan 2. Pengujian Operasional kearsipan 3. Pengujian Spesifik 4. Pengujian Kelembagaan Kearsipan 5. Pengujian Program Kearsipan 6. Pengujian SDM Kearsipan TEKNIK PENGUJIAN
Yaitu tata cara pengujian atau verifikasi yang dilaksanakan secara reguler terhadap ketaatan pedoman atau manual kearsipan yang ada terhadap standar atau peraturan perundang-undang kearsipan (sebagai tolok ukur). Cara: a. Kumpulkan semua pedoman yang dimiliki sejak edisi awal sampai akhir, baik yang sah atau tidak sah, namun sudah digunakan. b. Gunakan Formulir- 1 (pengujian pedoman kearsipan) c. Periksa dan Ujilah: - Ruang lingkup dan kelengkapan materi yang ada di pedoman, - Ketaatan atau kesesuaian substansi dengan tolok ukur, - Catat tahun terbit dan keabsahannya. 1. PENGUJIAN PEDOMAN
PENGAWASAN KEARSIPAN PENGAWASAN KEARSIPAN
LEGAL BASIS RULES AND REGULATIONS Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Nomor 32 Tahun 2016 tentang Instrumen Audit Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional R.I. Nomor 53 Tahun 2018. 1. 2. 3. 4. Keputusan Kepala Arsip Nasional R.I. Nomor 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang PengawasanKearsipan
PENGAWASANKEARSIPAN Proses kegiatan dalam MENILAI kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. TEKNIKPENGAWASAN KEARSIPAN Dilakukan secara Efektif, Efisien, dan Objektif. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Pasal 1 Angka 1 PENGERTIAN
GENERAL PROVISIONS PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SCOPE PENGAWASAN ATAS PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEARSIPAN
DISCUSSION P E N G A W A S A N ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN EKSTERNAL INTERNAL SISTEM KEARSIPAN SISTEM KEARSIPAN PENYELAMATAN ARSIP STATIS PENGELOLAAN ARSIP AKTIF PENYELAMATAN ARSIP STATIS 1.
PENGAWASAN SISTEM KEARSIPAN EKSTERNAL ANRI Pemerintah Daerah PROVINSI TERHADAP: TERHADAP MPR Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA BUMD Tingkat Provinsi Pemerintah Daerah KABUPATEN/KOTA TERHADAP BUMD Tingkat Kabupaten/kota DPR DPD MA MK KY KEMENTERIAN BADAN LEMBAGA TNI / POLRI KOMISI B U M N BI PEMDA PROVINSI P T N BUM Desa
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH MAHKAMAH AGUNG KEMENTERIAN BANK INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI KOMISI BADAN BUMN/BUMD TNI/POLRI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMERINTAH DAERAH KOTA PERGURUAN TINGGI NEGERI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL menjadi tanggung jawab KOMISI YUDISIAL PENGAWASAN SISTEM KEARSIPAN INTERNAL
PENGAWASAN ATAS PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEARSIPAN 2.
ASPEK ADMINISTRATIF ASPEK PIDANA Kewajiban dalam pengelolaan arsip , apabila tidak dipenuhi berakibat pada pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana
A D M I N I S T R A T I F P I D A N A (1) Aspek administratif merupakan pengawasan terhadap POTENSI PELANGGARAN ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 48 a yat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pas al 64 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat ( 1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), atau Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (2) Pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan kearsipan pada aspek administratif dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan sistem kearsipan eksternal atau pengawasan sistem kearsipan Internal. (1) Aspek pidana merupakan pengawasan terhadap potensi pelanggaran Pasal 81 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (2) Pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan kearsipan pd aspek pidana dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan penyelamatan arsip statis atau pengawasan pengelolaan arsip aktif.
KETENTUAN KETENTUAN 1. Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (4) Lembaga Kearsipan wajib mengelola arsi p statis yang berasal dari lembaga pusat / SKPD, BUMN/BUMD, Orpol, Ormas, perseorangan 2. Pasal 48 ayat (1): wajib memiliki JRA 3. Pasal 60 ayat (3): apabila memiliki dan menyimpan arsip statis (pada DPA) wajib diserahkan ke lembaga kearsipan 4. Pasal 56 ayat (1): wajib membuat program arsip vital 5. Pasal 64 ayat (1): wajib menjamin kemudahan akses 6. Pasal 40 ayat (4): membuat TND, KA, SKKAD , JRA 7. Pasal 42 ayat (1): menyediakan arsip dinamis 8. Pasal 43 ayat (1 s,d 3): memberkaskan, melaporkan, menyerahkan arsip terjaga 1. Pasal 81: menguasai dan/atau memiliki arsip milik negara (Ps 33) 2. Pasal 82: menyediakan arsip dinamis kepada pengguna yang tidak berhak (Ps 42 ayat (1 3. Pasal 83:tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara 4. Pasal 84: tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan arsip terjaga 5. Pasal 85: tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup 6. Pasal 86: dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar 7. Pasal 87:memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan 8. Pasal 88:tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara
STRUCTURE – TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL P E N G A R A H PENANGGUNG JAWAB K E T U A A N G G O T A 1.Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama; 2.Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 3.Wakil Rektor/sebutan lain yang membidangi urusan administrasi; atau 4.Sekretaris Perusahaan/yang setingkat. 1.Kepala Biro Kementerian, Lembaga, Badan atau Komisi yang membidangi urusan kearsipan; 2.Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 3.Kepala Arsip Universitas/pejabat yang membidangi urusan kearsipan; atau 4.Pimpinan Divisi Perusahaan yang membidangi urusan adm. 1.Pejabat administrator yang menyelenggarakan urusan kearsipan; 2.Kepala Unit Kearsipan; atau 3.Pejabat fungsional Arsiparis Pejabat fungsional Arsiparis, Pejabat fungsional Auditor, Pejabat fungsional tertentu lainnya yang setara, Pejabat Pengawas bidang pengawasan. dan/atau pejabat pelaksana. I N T E R N A L
PROSEDUR PENGAWASANKEARSIPAN PERENCANAAN Perencanan kegiatan tahunan,Pengawasan Kearsipan dalam disusun Program Kegiatan Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT). PENILAIAN Ruang lingkup penilaian kegiatan pengawasan kearsipan eksternal/internal mencakup aspek-aspek yang telah dituangkan dalam instrumen atau formulir pengawasan. 1 2 PELAKSANAAN Penentuan metode pengawasan kearsipan yang akan dilakukan apakah: Pengawasan Kearsipan Eksternal, Pengawasan Kearsipan Internal baik Eksternal maupun internal. 3
PROSEDUR PENGAWASANKEARSIPAN 1 PERENCANAAN Program Kegiatan Pengawasan Kearsipan Thunan (PKPKT) disusun berdasarkan sistematika sebgai berikut : Jadwal Waktu Pengawasan ObyekPengawasan Prioritas Anggaran Jenis dan Metode Pengawasan Langkah Kerja Metodologi Penentuan waktu, bukti yang akan diuji, sampling, standar peraturan perundang- undangan. Alokasi Sumber Daya Alokasi sumber daya yang dibutuhkan Sebelum turun ke lapangan tim pengawas harus menyiapkan Rencana Kerja Audit (RKA), yang terdiri atas: Sasaran AUDIT KEARSIPAN Nama obyek pengawasan, alamat, dan masa audit kearsipan. Ruang Lingkup Aspek pengawasan yang dilaksanakan.
PROSEDUR PENGAWASANKEARSIPAN 2 PELAKSANAAN TAHAPAN 8. Pelaporan Tim Pengawas dapat laporan pengawasan RHAS dan bukti dukung membuat berdasarkan yang telah disampaikan dan disepakati. 1. Entry Meeting Tim pengawas kearsipan menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan, dasar hukum pelaksanaan dan jadwal kegiatan kepada penanggung jawab objek pengawasan. , 6. Penyusunan RHAS Tim pengawas kearsipan menyusun Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS), berisi hasil pengawasan kearsipan yang bersifat sementara yang akan disepakati bersama antara Tim Pengawas dan pihak yang diaudit atau objek pengawasan. 3. Validasi melalui verfikasi Dokumen Tim pengawas kearsipan meminta bukti dukung atau portofolio dari arsip sesuai dengan aspek pengawasan guna validasi melalui verifikasi dokumen. 2. PengisianInstrumen Tim pengawas kearsipan sudah menyiapkan Instrumen pengawasan dalam format excel dan disesuaikan dengan kondisi serta bahan bukti yang diserahkan oleh objek pengawasan. 7. Exit Meeting Tim pengawas kearsipan menyampaikan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) untuk mendapat persetujuan dari pejabat struktural sebagai penanggung jawab pada objek pengawasan kearsipan. 4. Wawancara Objek Pengawasan Tim pengawas kearsipan melakukan wawancara terhadap objek pengawasan untuk memperoleh informasi tambahan dan memberikan keyakinan dalam mengisi instrumentaudit. 5. Pengamatan Langsung dan UjiPetik Tim pengawas kearsipan perlu melakukan uji petikapabila dilakukan pengawasan berjumlah berfungsi sebagai keterwakilan jumlah data yang banyak. Uji petik pengawasan. 1 2 3 4 5 6 7 8
PENGELOLAAN ARSIP AKTIF a. Kondisi fisik arsip yang disimpan di central file b.Cara penataan fisik arsip sesuai dengan klasifikasi arsip c. Daftar Arsip Aktif (Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas) d.Kesesuaian daftar arsip dengan fisik arsip e.Kondisi sarana kearsipan yang dipergunakan dalam pengelolaan arsip aktif f. Sarana pencatatan arsip aktif baik manual maupun elektronik g. Sarana layanan arsip aktif OBYEK VERIFIKASI LAPANGAN
Pengawas Kearsipan WAJIB mendokumentasikan hasil kegiatan wawancara, dan pengamatan langsung. mencatat dan verifikasi dokumen, Dokumentasi dapat berupa foto, rekaman suara, atau rekaman video sebagai bagian dari dokumen audit kearsipan dan bahan penyusunan laporan hasil audit kearsipan. NOTES
Sebelum menyusun LAKI, Tim/Sub Tim Pengawas Kearsipan terlebih dahulu menyusun RHAS yang disampaikan dan ditandatangani saat exit meeting dengan objek pengawasan kearsipan. Bagian Awal berisi tentang dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan, nomenklatur instansi, dan waktu pelaksanaan pengawasan kearsipan. Bagian Akhir berupa penandatanganan oleh Ketua Tim/Sub Tim Pengawas Kearsipan dan Pimpinan/Penanggung Jawab pada objek pengawasan kearsipan. Bagian Inti berisi uraian hasil temuan sementara pada setiap aspek pengawasan kearsipan, sesuai isian pada instrumen pengawasan kearsipan yang digunakan. Dengan kata lain, bagian inti ini mengubah pertanyaan pada instrumen menjadi pernyataan sesuai hasil verifikasi kondisi faktual. RISALAH HASIL AUDIT KEARSIPAN SEMENTARA (RHAS)
PROSEDUR PENGAWASANKEARSIPAN 3 PENILAIAN RUANG LINGKUP PENILAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL: A. Penciptaan arsip/Pengendalian Naskah Dinas B. Penggunaan arsip C. Pemeliharaan arsip D. Penyusutan arsip ASPEKPENGELOLAANARSIPDINAMIS terdiri dari: A. Sumber daya manusia B. Prasarana dan sarana pengujian dan verifikasi ASPEKSUMBER DAYAKEARSIPAN terdiri dari: 1 2