Buku Profil KPP Pratama Pamekasan 2021

Sampai dengan pertengahan tahun 2021, detail dengan melibatkan rasio-rasio dan
terdapat sekitar 90 pabrik rokok yang patokan-patokan tertentu untuk memastikan
tersebar di empat kabupaten di Pulau pengawasan dilaksanakan secara adil dan
Madura. Dibandingkan 3 wilayah kabupaten minim risiko resistensi produsen rokok
lainnya, Pamekasan menjadi basis industri sebagai Wajib Pajak. Selain itu, KPP Pratama
rokok dengan keberadaan sekitar 70 pabrik juga melakukan komunikasi secara intensif
rokok dari total sekitar 90 pabrik rokok se- dengan instansi lain yang terkait yaitu
Pulau Madura atau sebesar 77,7%. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.
Posisi strategis sektoral industri rokok bagi
kantor pelayanan pajak semakin meningkat
seiring bergesernya kewajiban pemungutan
pajak dari Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai ke Direktorat Jenderal Pajak di tahun
2016. Pergeseran ini dilatarbelakangi oleh
semangat memberikan kemudahan
berbisnis dengan menyelaraskan filosofi
PPN yang pada dasarnya timbul saat
penyerahan barang dilakukan. Dalam hal
ini, PPN seharusnya muncul pada saat rokok
diserahkan, dan bukan pada saat pita cukai
ditebus. Bagi produsen atau pabrikan, kondisi
ini menjadi moral hazard bagi pemenuhan
kewajiban PPN mereka di kemudian hari.

Berpijak pada kondisi tersebut, kantor
pelayanan pajak memegang peranan vital
dalam memantau pemenuhan kewajiban
PPN para produsen rokok disamping secara
tidak langsung turut menjaga kompetisi
usaha yang fair di antara produsen rokok.
Ruang lingkup pemantauan yang harus
dilakukan oleh kantor pelayanan pajak juga
semakin meningkat seiring isu-isu yang
berkembang di sektor ini seperti keberadaan
produsen rokok ilegal, peredaran rokok
tanpa cukai, penggunaan cukai yang tidak
sesuai penggunaan, dan penggunaan cukai
daluwarsa.

Bertolak dari kondisi di atas, Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Pamekasan menempatkan
sektor industri rokok sebagai sektor yang
memerlukan pengawasan khusus dan
menyeluruh. Kekhususan dalam pengawasan
tersebut diwujudkan melalui bedah industri
dan bedah profil terhadap seluruh produsen
rokok yang terdaftar, tanpa terkecuali. Dalam
pengawasannya, KPP Pratama Pamekasan
juga melakukan analisis-analisis yang lebih

50

51 Profil KPP Pratama Pamekasan

Aktivitas Penggalian Potensi-Tembakau

Tidak seperti industri rokok yang Pamekasan. Pengaruh yang besar ini tidak
dinamikanya lebih pada proses produksi lepas dari pengenaan Pajak Pertambahan
dan modifikasi bisnis, sektor perdagangan Nilai (PPN) yang mana dikenakan terhadap
tembakau menyajikan isu lebih sederhana. jasa grading bagi grader sedang bagi
Isu klasik yang ada di lapangan adalah pada trader, PPN dikenakan atas komoditi yang
positioning penyalur/supplier tembakau diperdagangkan yakni tembakau yang
terhadap pabrikan rokok yang utamanya notabene nilainya jauh lebih besar dari jasa
pabrikan rokok besar level nasional. Dalam grading.
terminologi penggalian potensi, isu ini lebih
dikenal sebagai “Grader versus Trader.” Berbagai upaya mengubah proses bisnis
dari grading oriented menjadi trading
Sebagaimana diketahui bersama, hampir oriented telah dilakukan oleh KPP Pratama
semua pabrikan besar rokok diantaranya Pamekasan, baik dengan menjalin
PT Gudang Garam, PT Djarum, dan PT komunikasi dengan pabrikan maupun
Sampoerna, mendapat suplai tembakau dari kepada para supplier tembakau di bawahnya.
Madura, khususnya dari daerah Pamekasan, Tidak hanya sampai disitu, persiapan teknis
Sumenep dan sekitarnya. Namun demikian, terkait penyelenggaraan pembukuan dan
meskipun secara substansi dalam supplay bimbingan pelaporan PPN pada saat nantinya
chain tembakau, para supplier berposisi supplier menjadi trader juga terus dilakukan
sebagai pedagang murni atau trader yang melalui para account representative.
menjalankan semua fungsi pembelian
dari petani/bandol dan penjualan kepada Upaya ini membuahkan hasil di tahun
pabrikan, belum semua supplier berposisi 2020 dimana para supplier dalam jaringan
sebagai mitra dagang. Masih ada beberapa salah satu perusahaan rokok nasional telah
jaringan supplier yang masih berposisi mereposisi diri menjadi trader. Kesuksesan
sebagai pegawai pembelian dari pabrikan ini menjadi salah satu turning point yang
besar rokok. membawa KPP Pratama Pamekasan menjadi
KPP dengan penerimaan melebihi 100
Keberadaan para supplier yang masih persen dan menjadi KPP dengan persentase
berposisi sebagai grader dibanding trader penerimaan nomor 1 di Kanwil DJP Jawa
memberikan pengaruh yang signifikan Timur II dan nomor 10 di level nasional.
bagi penerimaan pajak di KPP Pratama

52

Aktivitas Penggalian Potensi-Rokok

a. In House Training (Teknis Analisis dan penggalian potensi di case yang lain.
Komunikasi) dan Sharing Session Materi lain yang diangkat pada sharing
Kegiatan In House Training dilakukan session yaitu success story penggalian
secara berkala dengan melibatkan kepala potensi yang menghasilkan penerimaan
kantor, seluruh account representative, pajak yang cukup signifikan. Dengan hal
seluruh kepala seksi pengawasan dan ini, diharapkan agar metode mirroring atas
fungsional pemeriksa pajak yang memiliki cara dan metode yang digunakan dapat
pengetahuan dan perhatian khusus pada diterapkan di kegiatan penggalian yang
industri rokok. Ruang lingkup diskusi tidak lain.
hanya seputar proses bisnis industri rokok,
teknis penggalian potensi, namun meliputi b. Rasio dan Benchmark
juga isu-isu terkait yang berkembang,
seperti peta kompetisi, keterkaitan dan Sebagaimana diuraikan sebelumnya
hubungan istimewa antar pabrik rokok
dan pemetaan distribusi rokok. bahwa isu keadilan dalam penggalian

Selain In House Training, kegiatan lain potensi di kalangan produsen rokok
berupa sharing session juga dilakukan,
khususnya pada saat salah satu case menjadi perhatian utama, maka
penggalian potensi memunculkan hal
atau masukan baru yang berguna untuk keseragaman dalam penggunaan

instrumen-instrumen penghitungan

potensi pun turut menjadi hal esensial.

Menyadari kepentingan tersebut, KPP

Pratama Pamekasan merumuskan rasio

dan benchmark tertentu antara lain

53 Profil KPP Pratama Pamekasan

yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan rasa keadilan dari sisi produsen
mengitung perederan usaha sebagai dasar rokok selaku Wajib Pajak dan memberikan
menetukan kapan pabrik rokok seharusnya kemudahan dalam penggalian potensi
menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), juga bagi account representative.
sebagai dasar untuk menghitung Pajak
Penghasilan yang terutang. c. Metode Negosiasi dan Persuasi
Salah satu kunci keberhasilan penggalian
Rasio dan benchmark menjadi hal yang potensi adalah bagaimana angka-angka
esensial dalam menghitung potensi perhitungan dikomunikasikan kepada
pajak sebagai upaya mempertemukan Wajib Pajak dalam rangkaian proses
kepentingan untuk membantu menjaga negosiasi dan persuasi. Bisa dikatakan
level kompetisi di antara produsen rokok proses negosiasi dan persuasi memerankan
dengan sejumlah variasi penerapan tujuh puluh persen dari keseluruhan
harga jual di pasaran yang memang effort penggalian potensi. Berkenaan
diperkenankan oleh regulasi. Variasi harga hal tersebut. KPP Pratama Pamekasan
jual yang dimaksud adalah persentasi menerapkan prinsip strict and flexible yang
tertentu dari Harga Jual Eceran (HJE) tentunya dikemas dalam bingkai regulasi.
yang ditetapkan. Variasi inilah kunci
kompetisi di antara produsen rokok yang Prinsip strict and flexible disini adalah
perlu adanya jembatan berupa rasio dan maksimasi dalam penghitungan potensi
benchmark tertentu yang diharapkan lebih dengan menggunakan analisa produksi
dengan pendekatan full deployment
alat-alat industri, dengan pemberian
fleksibilitas dalam pembayaran dengan
menekankan pada tidak terganggunya
cash flow dan kemampuan pabrik rokok
untuk mempertahankan produksinya. Hal
ini mempertimbangkan karakter rokok
lokal yang pada umumnya memiliki rasio
perputaran modal yang cenderung lambat.
Penerapan prinsip ini juga memberikan
ruang kebijakan yang diharapkan dapat
dirasakan sebagai insentif moral bagi
produsen pabrik rokok yang pada saat
bersamaan juga memerlukan kapasitas
finansial untuk penebusan cukai dan
pemenuhan pajak rokok daerah.

54

PELAYANAN DI MASA PANDEMI

Di tahun 2021 pandemi Covid-19 masih oleh Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya
belum berakhir di Indonesia. Direktorat untuk layanan pendaftaran NPWP, wajib
Jenderal Pajak masih terus-menerus pajak dapat mengakses laman e-Registration
melakukan penyesuaian layanan perpajakan (www.ereg.pajak.go.id). Jika data yang
kepada wajib pajak demi meningkatkan mutu dimasukkan sudah sesuai dengan sistem,
layanan. Penyesuaian tersebut tentunya akan maka wajib pajak tidak perlu mengunggah
berdampak pada berbagai aspek, antara lain persyaratan lain-lain. Laman e-Faktur (www.
media layanan dan prosedur layanan. Saat efaktur.pajak.go.id) juga dapat dimanfaatkan
ini Direktorat Jenderal Pajak, tidak terkecuali oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain
KPP Pratama Pamekasan mendorong wajib itu, wajib pajak dapat memanfaatkan laman
pajak untuk memanfaatkan media layanan lain yang disediakan oleh Penyedia Jasa
secara daring atau media lain yang dapat Aplikasi Perpajakan (PJAP) seperti Klik Pajak
meminimalisir layanan tatap muka di KPP (klikpajak.id), Pajakku (pajakku.com), Online
Pratama Pamekasan. Pajak (online-pajak.com), dan lain-lain.
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Laman PJAP tersebut menyediakan layanan
Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 tentang Panduan pelaporan SPT dan pembayaran pajak.
Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Direktorat Jenderal Pajak juga mengimbau
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(Covid-19) di Lingkungan Direktorat untuk mengoptimalkan media pelayanan
Jenderal Pajak, wajib pajak diarahkan untuk melalui telepon, surat elektronik (email), chat
memanfaatkan layanan daring yang telah whatsapp, dan media lainnya. Permohonan
tersedia di laman Direktorat Jenderal Pajak yang diajukan melalui media tersebut
(www.pajak.go.id). tentunya disertai dengan verifikasi identitas
Layanan yang dapat dimanfaatkan wajib wajib pajak berupa Proof of Record Ownership
pajak antara lain: Pelaporan SPT melalui (PORO). Bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP
e-Filing atau e-Form, pembuatan kode Pratama Pamekasan dapat menghubungi
billing melalui e-Billing, permintaan NPWP nomor telepon KPP Pratama Pamekasan
elektronik, pembuatan bukti pemotongan/ 0324-322170 untuk mendapatkan layanan
pemungutan bagi pemotong/pemungut perpajakan, lalu layanan melalui email wajib
melalui e-Bupot, pelaporan SPOP pajak dapat mengirimkan permohonan
melalui e-SPOP, pengajuan permohonan administrasi perpajakan tertentu ke email
keberatan melalui e-Objection, pengajuan resmi KPP Pratama Pamekasan (kpp.608@
permohonan penelitian bukti pemenuhan pajak.go.id), dan untuk layanan chat
kewajiban penyetoran pajak penghasilan whatsapp wajib pajak dapat menghubungi
atas penghasilan dari pengalihan hak atas nomor whatsapp resmi contact center KPP
tanah dan/atau bangunan melalui e-PHTB, Pratama Pamekasan 0857-4978-2145.
pengajuan Surat Keterangan Domisili melalui Jika wajib pajak mengalamai kesulitan
e-SKD, pengajuan Surat Keterangan Tidak dalam mengakses layanan daring, wajib
Dipungut bagi wajib pajak yang memperoleh pajak dapat memanfaatkan jasa pengiriman
fasilitas tidak dipungut PPN melalui e-SKTD, melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya untuk
konfirmasi dokumen tertentu Direktorat mengirimkan permohonan administrasi
Jenderal Pajak melalui Rumah Konfirmasi, perpajakan ke alamat KPP Pratama
pelaporan laporan realisasi insentif pajak Pamekasan.
melalui e-Reporting, dan menu Info KSWP KPP Pratama Pamekasan juga tetap
yang menyediakan layanan pengajuan membuka layanan tatap muka. Bagi wajib
permohonan Surat Keterangan PP 23, insentif pajak yang ingin mendapatkan layanan tatap
pajak, status wajib pajak, Surat Keterangan muka harus terlebih dahulu mengambil
Fiskal (SKF), dan lain-lain. nomor antrean melalui laman Kunjung Pajak
Selain melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (www.kunjung.pajak.go.id). Melalui laman
(www.pajak.go.id), wajib pajak juga dapat Kunjung Pajak, wajib pajak yang ingin datang
memanfaatkan laman lain yang disediakan langsung ke KPP Pratama Pamekasan dapat

55 Profil KPP Pratama Pamekasan

memilih jam layanan dan layanan apa yang dalam SE-13/PJ/2020, pegawai KPP Pratama
dibutuhkan. Layanan yang tersedia pada Pamekasan juga melakukan reformasi
laman Kunjung Pajak antara lain Layanan panduan Work From Home (WFH) dan Work
Loket TPT, Konsultasi SPT Tahunan, Konsultasi From Office (WFO) dengan memerhatikan
Perpajakan, Konsultasi Aplikasi, Janji Temu, dan memastikan pelaksanaan tugas dan
dan Layanan Lainnya. fungsi serta layanan dapat tetap berjalan
Sebelum memasuki gedung KPP Pratama secara efektif dan efisien demi mencegah
Pamekasan, seluruh pengunjung akan penyebaran virus Covid-19. Seluruh pegawai
diminta untuk melakukan pengecekan KPP Pratama Pamekasan juga diimbau untuk
suhu tubuh. Selama berada di lingkungan senantiasa mematuhi protokol kesehatan
KPP Pratama Pamekasan, wajib pajak harus saat berada diluar rumah/tempat tinggal.
mematuhi protokol kesehatan yaitu selalu Bagi petugas layanan yang memiliki kontak
memakai masker, mencuci tangan, menjauhi langsung dengan wajib pajak diharuskan
kerumunan, mengurangi mobilitas, dan untuk memakai masker, sarung tangan, dan
menjaga jarak. KPP Pratama Pamekasan face shield pada saat sedang berinteraksi
juga menyediakan hand sanitizer, tempat dengan wajib pajak.
mencuci tangan, masker, dan tempat
duduk berjarak yang menerapkan physical
distancing.
Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Pajak

56

57 Profil KPP Pratama Pamekasan

58

CAPAIAN
KINERJA

Peran Strategis
Capaian

Kinerja Organisasi
Prestasi

KPP Pratama
Pamekasan

Atasi Pandemi
dengan Raih

Segudang Prestasi

59 Profil KPP Pratama Pamekasan

KPP Pratama
Pamekasan
Raih Penghargaan
sebagai KPP/KP2KP
Mitra PPDDP Terbaik
Berhasil ZI-WBK!
KPP Pratama
Pamekasan Terus
Kembangkan Diri

60

61 Profil KPP Pratama Pamekasan

PERAN STRATEGIS

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan mempunyai peran strategis sebagai pelaksana
pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan
pendapatan negara yang telah ditetapkan oleh undang undang. KPP Pratama Pamekasan
mempunyai fungsi yang tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktoral Jenderal Pajak, sebagai berikut :

1. pengumpulan, pencarian dan 5. pelayanan perpajakan;
pengolahan data, pengamatan 6. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
potensi perpajakan, penyajian 7. pelaksanaan ekstensifikasi;
informasi perpajakan, pendataan 8. penatausahaan piutang pajak dan
objek dan subjek pajak, serta
penilaian objek Pajak Bumi dan pelaksanaan penagihan pajak;
Bangunan; 9. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
10. pengawasan kepatuhan kewajiban
2. penetapan dan penerbitan produk
hukum perpajakan; perpajakan Wajib Pajak;
11. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
3. pengadministrasian dokumen dan 12. pembetulan ketetapan pajak;
berkas perpajakan, penerimaan dan 13. pengurangan Pajak Bumi dan
pengolahan Surat Pemberitahuan,
serta penerimaan surat lainnya; Bangunan;
14. pelaksanaan administrasi kantor.
4. penyuluhan perpajakan;

62

PSETRASKPEEHCOTILVDEER29,7%
CAPA
KINE33,8%LEGARRPONEWIRNSTGPH&ECTIVE
ORGAN

115,5

63 Profil KPP Pratama Pamekasan

35,1%PEPRRISNOPTCEEECRSTNSIVAEL AIANCPEORSSTPUEMCETIRVE 17,0%
ERJA
NISASI

59%

64

PRESTASI

1

PERSENTASE PENERIMAAN
TERBAIK SE-KANTOR WILAYAH

DJP JAWA TIMUR II

1 3

NILAI KINERJA ORGANISASI INDEKS KEPUASAN PELAYANAN
TERBAIK SE-KANTOR WILAYAH DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN

DJP JAWA TIMUR II SE-KANTOR WILAYAH
DJP JAWA TIMUR II

65 Profil KPP Pratama Pamekasan

UNIT KERJA BERPREDIKAT KPP/KP2KP MITRA TERBAIK
WILAYAH BEBAS KORUPSI PPDDP TAHUN 2020

(WBK)

REALIASI KEPATUHAN
SPT TAHUNAN TAHUN 2020

SEBESAR 104.99%

66

CAPAIAN PENERIMAAN
KPP PRATAMA PAMEKASAN
TAHUN 2020

REALISASI NETO

URAIAN TARGET

PAMEKASAN SUMENEP

PPh Non Migas 174.347.871.000 129.109.691.337 95.472.247.863

PPh Pasal 21 115.752.701.000 66.005.880.168 59.458.830.490

PPh Pasal 22 6.963.192.000 4.650.503.389 5.973.465.413

PPh Pasal 23 5.555.691.000 5.176.674.783 3.639.949.600

PPh Pasal 25/29 OP 3.578.295.000 2.321.151.077 903.933.400

PPh Pasal 25/29 Badan 6.334.194.000 10.954.839.026 1.089.837.350

PPh Pasal 26 4.003.000 5.127.558 8.053.589

PPh Final 34.992.108.000 39.995.015.336 24.398.178.021

PPh Non Migas Lainnya 1.167.687.000 500.000 0

PPh Migas 00 0

PPN dan PPnBM 227.471.462.000 218.075.796.656 30.588.566.740

PPN dalam Negeri 224.177.387.000 216.981.652.935 30.358.115.459

PPN Impor 1.713.769.000 927.998.150 106.620.280

PPN Lainnya 177.858.000 32.828.654 20.066.269

PPnBm Dalam Negeri 1.402.448.000 133.316.917 103.764.732

PBB dan BPHTB 3.026.793.000 1.865.770.821 1.907.058.767

Pajak Lainnya 15.526.749.000 16.421.109.743 474.534.525
JUMLAH
420.372.875.000 365.472.368.557 128.442.407.895

Sumber : MPN

67 Profil KPP Pratama Pamekasan

CAPAIAN TUMBUH

TOTAL

224.581.939.200 128,8% -4,5%

125.464.710.658 108,4% -1,9%

10.623.968.802 152,6% -21,9% 1

8.816.624.383 158,7% -18,5% PERSENTASE
PENERIMAAN TERBAIK
3.225.084.477 90,1% -15,7% SE-KANTOR WILAYAH

12.044.676.376 190,2% -1,0% DJP JATIM II

13.181.147 329,3% 71,5%

64.393.193.357 184,0% -3,7%

500.000 0,0% 7042,9%

0 0,0% 0,0%

248.664.363.396 109,3% 19,1%

247.339.768.394 110,3% 19,3%

1.034.618.430 60,4% 3,0%

52.894.923 29,7% 317,5%

237.081.649 16,9% -46,0%

3.772.829.588 124,6% 99,3%

16.895.644.268 108,8% -3,5%
493.914.776.452 117,5% 6,6%

68

KPP PRATAMA PAMEKASAN
ATASI PANDEMI DENGAN RAIH SEGU

69 Profil KPP Pratama Pamekasan

UDANG PRESTASI

Pada 19 Februari 2021, KPP Pratama Pamekasan
diundang untuk menghadiri acara pemberian
penghargaan oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Lusiani
di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jawa Timur II. Diwakili oleh Kepala KPP
Pratama Pamekasan Anis Yudiono, KPP Pratama
Pamekasan meraih penghargaan antara lain :

1. kinerja melebihi target penerimaan pajak
tahun 2020 sebesar 117,01%;

2. peringkat pertama atas capaian Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) tahun 2020 sebesar 115,41%;

3. kinerja melebihi target tingkat kepatuhan
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang
Pribadi tahun 2020 sebesar 104,99%; dan

4. peringkat ketiga atas capaian indeks kepuasaan
pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun
2020 sebesar 87,62%.

Penghargaan tersebut tentunya tidak lepas dari
kerja keras seluruh komponen pegawai KPP
Pratama Pamekasan. Dalam masa pandemi,
tantangan yang dihadapi menjadi sebuah
motivasi untuk mencapai target-target yang
diberikan. Dengan mengoptimalkan potensi yang
dimiliki, KPP Pratama Pamekasan tetap bekerja
tuntas dan akurat dengan penuh tanggung jawab.
Pembagian jadwal Work From Home/Work From
Office tidak menyurutkan semangat pegawai
KPP Pratama Pamekasan untuk tetap produktif
selama pandemi.

“Alhamdulillah, KPP Pratama Pamekasan berhasil
mendapat empat penghargaan atas kinerja
selama 2020 ditambah satu target untuk 2021.
Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat
bagi keluarga besar 608 untuk mencapai target
2021, bersama kita bisa ”, ujar Anis pada saat
kegiatan morning activity di Aula KPP Pratama
Pamekasan.

70

KPP PRATAMA PAMEKASAN

RAIH PENGHARGAAN

SEBAGAI KPP/KP2KP

MITRA PPDDP TERBAIK

Pada undangan Focus Group Discussion KPP Pratama Pamekasan selalu 100% setiap
(FGD) Kegiatan Pengemasan SPT dan minggunya.
Dokumen Perpajakan selain SPT Tahun 2021 Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,
yang diadakan secara virtual melalui zoom pada tahun 2020 pengemasan tidak hanya
meeting pada tanggal 24 Februari 2021 pada SPT saja, tetapi juga pada proses
dihadiri oleh Kepala Seksi Pelayanan Agus pengemasan dokumen perpajakan selain
Susanto, KPP Pratama Pamekasan berhasil SPT. Sesuai dengan SE-36/PJ/2020 tentang
meraih penghargaan sebagai KPP/KP2KP Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumen
Mitra PPDDP Terbaik Tahun 2020 yang Perpajakan selain SPT yang diolah di Unit
diberikan oleh Kepala Pusat Pengolahan Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan,
Data dan Dokumen Perpajakan Samon Jaya. Dokumen Perpajakan selain SPT adalah
Seksi Pelayanan KPP Pratama Pamekasan dokumen masuk maupun dokumen
konsisten mengoptimalkan pengolahan keluar yang berhubungan dengan hak
Surat Pemberitahuan (SPT) dan Dokumen dan kewajiban wajib pajak baik secara
Perpajakan selain Surat Pemberitahuan (SPT) langsung maupun tidak langsung yang
tepat waktu dan melampaui target pada meliputi dokumen di proses bisnis registrasi,
Tahun 2020. pembayaran, pengawasan, pemeriksaan,
Pengemasan SPT terdiri atas SPT Orang penilian, keberatan dan banding, non
Pribadi (OP) 1770 S, SPT OP 1770 SS, SPT OP keberatan, penagihan, penegakan hukum,
1770, SPT Badan 1771, SPT PPh Pasal 21, SPT dan proses bisnis lainnya yang telah menjadi
PPN, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, dan SPT PPh arsip. Proses pengemasan dokumen
Pasal 15. Dengan idiom “bermental juara”, perpajakan selain SPT meliputi kegiatan
Seksi Pelayanan KPP Pratama Pamekasan penyiapan dokumen, pemilahan dokumen,
mengoptimalkan strategi menutup kemasan penghitungan dokumen, perekaman data,
di setiap hari jumat, setiap akhir bulan, serta penutupan kemasan dan penyegelan
setiap akhir triwulan. Berkoordinasi dengan kemasan. Pengemasan dokumen perpajakan
KP2KP Sumenep, SPT Wajib Pajak yang telah selain SPT pada tahun 2020 terdiri atas
direkam di KP2KP Sumenep diantarkan oleh Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
Pegawai Pajak KP2KP Sumenep tepat di hari (NPWP), Perubahan Data, Pengukuhan
yang sama sehingga tidak menunda kegiatan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Penerbitan
pengemasan di Seksi Pelayanan. Kegiatan Sertifikat Elektronik, Pemindahan Wajib
tersebut berpengaruh pada minimnya berkas Pajak, Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
SPT yang hilang atau melebihi jangka waktu Kena Pajak, Penetapan Non Efektif, dan
untuk dikemas. Menjaga kinerja pengolahan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
SPT dilakukan dengan pemantauan pada Pemilahan dokumen perpajakan selain SPT
Aplikasi Monitoring, Petugas Pengemas dilakukan oleh petugas arsip Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan bersinergi untuk dengan mengelompokkan berdasarkan
mempertahankan dan memastikan setiap jenis dokumen dan mengutamakan pada
hari kerja pada minggu berikutnya agar berkas Wajib Pajak Badan dan Orang
tidak ada SPT yang telah direkam pada Pribadi Non Karyawan. Masing-masing
minggu sebelumnya terlewat untuk dikemas Petugas Pengemas Seksi Pelayanan tetap
sehingga status update kinerja pengolahan mengikuti standarisasi sesuai SE-36/PJ/2020
SPT pada Aplikasi Monitoring pengemasan meskipun terdapat beberapa kendala

71 Profil KPP Pratama Pamekasan

yang dihadapi oleh Seksi Pelayanan dalam berikutnya sehingga target pengemasan
menyeragamkan pengelolaan dokumen KPP Pratama Pamekasan dapat tercapai
perpajakan selain SPT meliputi berkas wajib dengan sempurna sebesar 120%.
pajak dengan format kertas yang tidak sesuai Dengan sinergi dan kerja keras serta idiom
sehingga harus difotokopi terlebih dahulu “bermental juara”, Seksi Pelayanan KPP
sebagai arsip berkas, beberapa berkas wajib Pratama Pamekasan mencapai realisasi
pajak yang telah lama di ruang arsip, dan target penerimaan tahun 2020 dengan
proses penghitungan berkas wajib pajak. kinerja pengolahan SPT sebesar 100% dan
Kendala tersebut menguras waktu lebih pengolahan dokumen selain SPT sebesar
lama dalam proses pengemasan dokumen 120%. Dengan melakukan pengemasan
selain SPT sehingga Petugas Pengemas dokumen perpajakan, Seksi Pelayanan KPP
Seksi Pelayanan melakukan strategi dengan Pratama Pamekasan turut mengoptimalkan
mendahulukan berkas wajib pajak yang siap kapasitas dan meningkatkan keamanan
kemas terlebih dahulu serta menargetkan pengolahan data dan dokumen perpajakan
pengemasan lima puluh dokumen selain SPT serta meningkatkan kualitas data dan
masing-masing Petugas Pengemas Seksi informasi perpajakan. KPP Pratama
Pelayanan setiap minggunya. Perhitungan Pamekasan tetap bersinergi melakukan
tersebut berdasarkan capaian target upaya terbaik dan penyempurnaan
pengemasan setiap triwulan. Sama halnya pengemasan dokumen perpajakan hingga
dengan pemantauan pengemasan SPT pada saat ini sehingga dapat mempertahankan
monitoring SPT, Petugas Pengemas Seksi kinerja pengolahan dokumen perpajakan
Pelayanan selalu memantau realisasi target terbaik pada tahun berikutnya.
pengemasan setiap hari kerja pada minggu

72

BERHASIL RAIH ZI-WBK!

KPP PRATAMA PAMEKASAN

TERUS KEMBANGKAN DIRI

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
atau predikat yang diberikan kepada K/L Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
(Kementerian/Lembaga) dan Pemda yang Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur
pimpinan dan jajarannya mempunyai niat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
(komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman
Birokrasi Bersih (WBK) dan Wilayah Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju
Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
pencegahan korupsi, reformasi birokrasi Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian Keuangan merupakan
K/L dan Pemda yang telah mencanangkan unit kerja yang memberikan kontribusi
sebagai ZI mengusulkan salah satu unit terbesar dalam hal penerimaan keuangan
kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari negara, baik di bidang cukai, pajak dan jasa
Korupsi. Pembangunan Zona Intergritas keuangan lainnya. Hal tersebut memberikan
didasarkan pada Peraturan Menteri celah atau kesempatan terjadinya
Pendayagunaan Aparatur Negara dan penyelewengan. Oleh karena itu, Kementerian
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Keuangan telah mengeluarkan nilai-nilai
sebagai perubahan dari Permenpan RB dalam rangka menjadikan Kementerian
Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan sebagai institusi pemerintahan
Pembangunan Zona Integritas menuju terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya,

73 Profil KPP Pratama Pamekasan

dihormati, dan disegani serta bermoral. nasional (Kemenpan RB) untuk melanjutkan
Salah satu nilai-nilai tersebut yaitu integritas. ke level berikutnya pada tingkat Kementerian.
Integritas merupakan tindakan berpikir, Tepatnya pada 21 Desember 2020, KPP
berkata dan berperilaku dan bertindak Pratama Pamekasan berhasil menjadi Unit
dengan baik dan benar serta memegang Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari
teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Korupsi (WBK).
Jika seseorang menerapkan dalam hati Perubahan dalam suatu organisasi tidak akan
dan perilakunya sehari-hari untuk berpikir, tercapai tanpa adanya dukungan langsung
berkata, dan berperilaku sesuai dengan dan peran aktif dari para anggotanya. Dalam
aturan yang telah ditentukan, sudah dapat rangka mewujudkan perubahan-perubahan
dipastikan orang tersebut tidak akan untuk memperbaiki dan menyempurnakan
melakukan kesalahan yang dapat merugikan segala bidang di lingkungan kantor, Kantor
dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan juga
Dalam rangka menunjang suatu perubahan telah menetapkan Agen Perubahan (Agent
untuk peningkatan kualitas pelayanan of Change) yang berperan sebagai role model
publik yang lebih baik, Kantor Pelayanan untuk memberikan contoh dan pengaruh
Pajak Pratama Pamekasan membentuk positif bagi pegawai-pegawai lainnya.
Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Kedepannya, KPP Pratama Pamekasan akan
Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya terus meningkatkan kualitas pelayanan
disebut Tim ZI menuju WBK. Tim ini terdiri publik yang lebih baik serta menjaga
atas perwakilan dari pegawai Kantor komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas
Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan yang dari korupsi.
juga bertanggung jawab atas keberhasilan
pembangunan Zona Integritas menuju 74
Wilayah Bebas dari Korupsi ini. Pada tahun
2020 Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pamekasan berhasil lolos program
pembangunan ZI menuju WBK mewakili
Eselon I Kementerian Keuangan di tingkat

PROFIL SEKSI

Subbag Umum & Kepatuhan Internal
Seksi Penjaminan Kualitas Data
Seksi Pelayanan
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, & Penagihan
Seksi Pengawasan I
Seksi Pengawasan II

75 Profil KPP Pratama Pamekasan

Seksi Pengawasan III
Seksi Pengawasan IV
Seksi Pengawasan V
Kantor Pelayanan, Penyuluhan,
& Konsultasi Perpajakan

Jabatan Fungsional

76

SUBBAG UMUM &
KEPATUHAN INTERNAL

77 Profil KPP Pratama Pamekasan

Reorganisasi yang dilaksanakan dalam kantor, Subbagian Umum dan Kepatuhan
internal organisasi Direktorat Jenderal Internal berperan sebagai supporting, yang
Pajak (DJP), berdampak pada adanya keberadaannya juga ikut menentukan
beberapa perubahan dalam ruang lingkup keberhasilan pencapaian kantor. Dalam
yang besar yaitu organisasi DJP itu sendiri, melaksanakan pekerjaannya, SUKI berupaya
lingkup menengah yaitu kantor-kantor semaksimal mungkin untuk bersinergi
operasional, maupun lingkup yang paling dengan senantiasa bekerja sama dan sama-
kecil yaitu seksi/unit dalam masing-masing sama bekerja atau istilah dalam Bahasa
kantor tersebut. Sebagai salah satu seksi/ Madura yaitu ‘jhung-rojhung’, dengan
unit, Subbagian Umum dan Kepatuhan semua seksi/unit di kantor.
Internal (SUKI) juga mengalami beberapa
perubahan akibat reorganisasi DJP, yang Hasil kerjasama yang baik antar seksi/
pelaksanaannya dimulai sejak masa berlaku unit dan seluruh pegawai di KPP Pratama
yang telah ditentukan. Beberapa perubahan Pamekasan, terlihat dari capaian dan
yangterjadisetelahSejakMulaiOperasi (SMO) prestasi kinerja yang telah diraih. Pada tahun
tersebut yaitu pengelolaan kinerja organisasi, 2020 KPP Pratama Pamekasan berhasil
penyelesaian laporan NKO, mitigasi risiko, mencapai realisasi penerimaan sebesar
dan laporan kinerja yang semula dikerjakan 100%, dan capaian sebagai unit kantor yang
oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi berpredikat Zona Integritas dan Wilayah
(sekarang berubah nama menjadi Seksi Bebas Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2020. Kedua
Penjaminan Kualitas Data), beralih ke capaian tersebut bukanlah hal yang mudah,
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, namun KPP Pratama Pamekasan dapat
sehingga perlu dilakukan penyesuaian mewujudkannya dengan ‘jhung-rojhung
dengan memindahkan satu pelaksana seksi sadhâjâ’ atau kerjasama dari semua pihak.
PDI ke Subbagian Umum dan Kepatuhan
Internal. Sehubungan dengan adanya “Saya berharap kerja sama yang baik ini
perubahan seksi, komposisi serta jumlah akan tetap lestari, karena dengan begitu kita
pegawai, maka kantor juga telah melakukan akan dapat mencapai semua hal yang kita
penyesuaian yang diperlukan. “Harapannya, inginkan, dengan hasil yang baik”.
adanya penyesuaian-penyesuaian secara
jumlah maupun komposisi pegawai tersebut
dapat menunjang operasional kantor agar
lebih optimal, sesuai dengan tujuan dari
perubahan organisasi melalui pemberlakuan
SMO kemarin”, ujar Kepala Subbagian Umum
dan Kepatuhan Internal Ragil Budi Pratomo.

Reorganisasi merupakan langkah dan
kebijakan besar yang menjadi arahan Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak, di dalamnya
terdapat tujuan besar agar DJP mampu
menjalankan tugas sebagai penghimpun
pajak negara dengan lebih baik. Untuk
mencapai tujuan besar ini tentunya perlu
dukungan bersama, disertai kinerja luar
biasa dari seluruh elemen dan insan DJP baik
yang berada di pusat, maupun di lingkup
menengah sampai di lingkup yang terkecil
sekalipun. Sebagai bagian dari seksi/unit di

78

SEKSI PENJAMINAN
KUALITAS DATA

Beranggotakan dua orang pelaksana Bersinergi dengan dua orang pelaksana
Administrator Sistem, Seksi Penjamin PKD, Suyitno memaparkan harapannya
Kualitas Data (PKD) dipimpin oleh Kepala yaitu Seksi PKD dapat menyajikan data-data
Seksi PKD Suyitno sejak Saat Mulai Operasi yang dibutuhkan oleh teman-teman Seksi
(SMO) reorganisasi Direktorat Jenderal Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi
Pajak. Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan
“Baru kali ini saya masuk Seksi PKD, adaptasi Pengawasan V serta kepentingan seluruh
sama teman-teman Seksi PKD, ternyata pegawai sehingga bisa menggali potensi
dengan setelah SMO itu aplikasi-aplikasinya wajib pajak, dengan demikian penerimaan
lebih gampang dipelajari,” ujar Suyitno yang pajak KPP Pratama Pamekasan dapat
sebelumnya bertugas sebagai Kepala Seksi mencapai 100 persen atau bahkan lebih.
Pemeriksaan sebelum reorganisasi DJP.
Untuk menjalankan tugas yang baru, Suyitno “Dengan melaksanakan tugas dengan baik,
tidak menemukan banyak kendala, hanya kita berharap kantor kita menjadi kantor yang
pada tugas Daftar Sasaran Ekstensifikasi ANIB, KPP Pratama Pamekasan menjadi
(DSE) yang digunakan sebagai instrumen kantor yang Aman Nyaman Indah Berkah,
untuk memperluas basis pajak, Suyitno itu (saya) yakin belum ada di kantor lain,” ujar
harus datang lebih awal pada pukul 05.30 Suyitno yang bersemangat memaparkan
WIB selama seminggu karena meminimalisir harapan dan quotes untuk KPP Pratama
adanya gangguan koneksi jaringan ketika Pamekasan ke depannya.
dikerjakan pada saat jam kerja yang normal.
DSE sendiri merupakan daftar wajib pajak
yang telah memenuhi persyaratan subjektif
dan objektif tetapi wajib pajak belum
mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP,
selanjutnya data yang diolah oleh Seksi PKD
dikirim ke Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V.

79 Profil KPP Pratama Pamekasan

80

SEKSI PELAYANAN

81 Profil KPP Pratama Pamekasan

Beranggotakan lima fungsional penyuluh mendapat apresiasi dari Kantor Pusat
dan asisten penyuluh serta empat belas Direktorat Jenderal Pajak. Mendapat banyak
pelaksana, Seksi Pelayanan KPP Pratama viewers dalam waktu singkat (beberapa
hari) setelah diunggah pada media sosial
Pamekasan dipimpin oleh Hery Watono instagram @ditjenpajakri, reels KPP Pra-
tama Pamekasan yang mengangkat
Saat Mulai Operasi (SMO) reorganisasi pembuatan kode billing pada aplikasi M-Pajak
juga mendapat apresiasi yang positif. “Itu kan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai saat memang kebanggaan bagi kita juga bahwa
teman-teman di KPP Pratama Pamekasan
ini. Hery Watono mengemban tugas dan ternyata punya inovasi dan kreativitas dan
sebagainya, dan itu (irama) yang harus saya
amanah baru yang sangat berbeda dimana jaga. Saya tidak istilahnya apa ya (menyuruh)
harus begini begitu, tapi kita lebih banyak
Seksi Pelayanan setelah SMO merupakan diskusi sehingga teman-teman malah
keluar banyak ide-idenya, nah irama seperti
seksi yang menggabungkan pekerjaan tiga itu yang harus saya pertahankan”, ujar Hery
Watono dalam mengangkat kegiatan ide
seksi sekaligus yaitu Seksi Pelayanan, Seksi penyuluhan bersama tim konten. Selain
itu, kegiatan penyuluhan oleh fungsional
Pengawasan dan Konsultasi I, dan Seksi penyuluh dan asisten penyuluh juga kerap
dilakukan dengan tetap menjaga protokol
Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebelum kesehatan di masa pandemi.

reorganisasi DJP. Membangun komunikasi Hery Watono berharap Seksi Pelayanan
dapat mempertahankan prestasi yang
efektif dan efisien menjadi salah satu selama ini sudah diraih khususnya di bagian
pengemasan dokumen perpajakan dan juga
penyesuaian Hery Watono agar mendapat layanan unggulan, saling membantu dan
menjaga jatuh tempo setiap pekerjaan, dan
pola kerja yang sesuai dengan Pelaksana dan bersinergi untuk tetap kompak. Hery Watono
berharap semakin banyak prestasi yang
Penyuluh Seksi Pelayanan. Berpegang teguh dilahirkan oleh KPP Pratama Pamekasan
meliputi tercapainya penerimaan dan IKU
pada prinsip berusaha untuk tidak menunda kantor.

pekerjaan, Hery Watono ingin menciptakan “Diplomacy In Cooking”, ujar Hery Watono
ketika ditanya mengenai quotes. “Dengan
suasana kerja yang nyaman bagi teman- memasak, saya menghargai prosesnya,
bukan hasilnya. Ketika membicarakan
teman Seksi Pelayanan agar pekerjaan dapat masalah (pekerjaan) yang rumit pun,
masakan yang dibuat oleh diri sendiri
diselesaikan secara cepat, tepat, tuntas, dan akan lebih dihargai oleh orang lain (ketika
disajikan). Itulah Diplomacy in Cooking”.
mendapat hasil yang maksimal.

Berpengalaman pada kegiatan penyuluhan

selama tiga tahun di Subdit Penyuluhan

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Hery

Watono melakukan inovasi

dan kreativitas di bidang

penyuluhan dalam bentuk

komik, kartun, dan reels

pada media sosial bersama

Tim Konten KPP Pratama

Pamekasan. Komik dan

kartun penyuluhan yang

diunggah pada instagram

KPP Pratama Pamekasan

merupakan komik dan

kartun perpajakan pertama

yang dibuat di Indonesia

dengan mengangkat tema

penyuluhan yang kerap

menggunakan bahasa

daerah dan ternyata

82

SEKSI PEMERIKSAAN,
PENILAIAN, & PENAGIHAN

Beranggotakan satu orang juru sita Dengan menerapkan salah satu nilai
penagihan dan enam orang pelaksana, Kementerian Keuangan yaitu sinergi,
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan komunikasi di seksi kami menjadi kunci dalam
KPP Pratama Pamekasan dipimpin oleh menyelesaikan masalah atau menyikapi
Firman Hergunadi. Reorganisasi struktur kesulitan dalam bekerja. Komunikasi antar
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak pegawai menjadi wadah sharing knowledge
menjadikan Pemeriksaan, Penilaian, dan sehingga tidak ada masalah yang terlalu
Penagihan bernaung dalam satu seksi. sulit untuk dihadapi. Apalagi pada masa
Seksi kami memiliki tiga fungsi utama yang pandemi ini, komunikasi melalui media
tergabung dalam satu seksi yakni fungsi daring sangatlah penting. Komunikasi
pemeriksaan, penilaian, dan pengihan, sesuai ini dipermudah dengan perkembangan
dengan nama seksi kami. Walaupun ini teknologi di Direktorat Jenderal Pajak,
merupakan hal baru, kami beradaptasi dan semua naskah dinas didisposisi melalui
menyesuaikan dengan Standard Operation Nadine sehingga menjadi lebih tertata dan
Prosedure (SOP) dan tugas serta fungsi terdokumentasi. Dengan komunikasi yang
baru yang kini berlaku. Bisa karena terbiasa, baik pula monitoring ketercapaian Indeks
disini profesionalisme kami diukur dengan Kinerja Utama (IKU) menjadi lebih efektif.
mempelajari SOP baru dan menjalankan Untuk memenuhi IKU, kami melakukan
tugas dan fungsi baru. monitoring setiap bulan, IKU mana yang
kurang akan segera dieksekusi, segera kami
penuhi sesuai target.

83 Profil KPP Pratama Pamekasan

84

SEKSI PENGAWASAN I

85 Profil KPP Pratama Pamekasan

Kami beranggotakan empat orang account kunci keberhasilan sehingga Wajib Pajak
representative. Dipimpin oleh Oviar Candra lebih merasa diselamatkan, disadarkan,
Bumi sebagai kepala seksi. Kami berfokus dibanding merasa dihukum. “Kami meyakini
pada penerimaan Wajib Pajak Strategis bahwa perbincangan di menit-menit awal
yang mayoritas adalah pengusaha rokok pembahasan menjadi sesuatu yang paling
di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten menentukan”, ujar Oviar.
Sumenep. Kami mendapat amanah untuk
mengamankan target penerimaan yang Kami juga berupaya meningkatkan
tidak sedikit. Kami dituntut lebih aktif dalam standar pencairan potensi pajak. Dari yang
menerbitkan SP2DK, LHP2DK, Himbauan sebelumnya mungkin hanya sebatas puluhan
(korespondensi), dan lain-lain. juta sampai ratusan juta per-SP2DK, saat ini
kami berupaya memperoleh realisasi pada
Mengingat target penerimaan dan pe- kisaran ratusan juta sampai dengan milyaran
nerbitan instrumen penggalian potensi bisa rupiah per SP2DK. Bahkan belakangan ini
dibilang meningkat dua kali lipat,tantangan pencairan tidak hanya menyentuh angka
tersebut tentunya dihadapi dengan psikologis satu milyar rupiah, namun di
menyiapkan strategi tertentu. Salah satu beberapa case kami memperoleh jauh lebih
startegi yang kami lakukan adalah melalui besar dari itu.
Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
dengan mempertimbangkan aspek Ability Tidak dipungkiri, dalam penyelesaian ada
To Pay atau kemampuan membayar dari juga Wajib Pajak yang menganggap remeh
Wajib Pajak. Kami juga melakukan kegiatan kami dengan mencoba untuk memberikan
pengawasan berdasarkan skala prioritas gratifikasi. Alhamdulillah, sejauh ini hal
dengan parameter-parameter tertentu. tersebut tidak menggoyahkan integritas
Secara keseluruhan konsep kami adalah kami dalam menjalankan tugas sebagai
mini atau light audit, dengan harapan punggawa keuangan negara.
bahwa pengawasan akan lebih berkualitas.
“Semoga selalu bisa BERTAJI..Bekerja Tajam
Selain itu, kami juga berupaya melakukan dan Tahan Uji”, harapan Oviar ke depannya.
beberapa perbaikan dalam berkomunikasi Artinya kami akan senantiasa meningkatkan
dan melakukan persuasi kepada Wajib kualitas diri, dengan memperbaiki segala
Pajak. Dengan melakukan komunikasi aspek, baik kemampuan analisa laporan
persuasif yang tepat, kami percaya Wajib keuangan, maupun pemahaman motif-
Pajak akan lebih mudah untuk menyadari motif dan logika-logika ekonomi.
kewajibannya. Dalam proses pertemuan “Bagi saya pribadi dimanapun tanah dipijak,
dan diskusi dengan Wajib Pajak, kami juga disitu langit dijunjung. Artinya kita harus
berusaha menghadirkan kenyamanan mempunyai loyalitas dan memberikan nilai
psikologis Wajib Pajak. Gabungan antara first tambah di tempat dimana kita ditugaskan.”
impression yang baik, data akurat, analisa
yang kuat, dan komunikasi yang tepat adalah

86

SEKSI PENGAWASAN II

Seksi Pengawasan II beranggotakan Sinergi antar Kepala Seksi Pengawasan II,
empat orang account representative dan
satu orang pelaksana. Seksi ini dipimpin oleh anggota Seksi Pengawasan II, serta Kepala
Sri Hidayati yang sebelumnya merupakan
Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pamekasan merupakan
sebelum adanya reorganisasi struktur
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. kunci dalam menjalankan tugas. Adanya
Menurut penuturan beliau, pada Seksi
Ekstensifikasi dan Penyuluhan, tugas miskomunikasi merupakan hal biasa,
yang diemban beliau sangatlah bervariasi.
Mulai dari penggalian potensi, persiapan namun selalu dapat diselesaikan dengan
penyuluhan yang terdiri dari kelas pajak dan
lainnya, hubungan dengan instansi di luar penyelesaian secara kekeluargaan.
DJP, persiapan pembuatan iklan mengenai
perpajakan, serta agenda tahunan berupa Ikatan kekeluargaan dalam KPP Pratama
Business Development Service (BDS)
merupakan tugas yang terbilang tidak Pamekasan juga masih sangat terasa karena
mudah.
banyaknya pendatang, sehingga merasa
Sedangkan pada Seksi Pengawasan II saat
ini, tugas pokok dan fungsi (Tusi) dari Seksi anggota kantor merupakan keluarganya.
Pengawasan II lebih terfokus pada kegiatan
penggalian potensi dan penguasaan Wajib Pajak KPP Pratama Pamekasan
kewilayahan. Tusi yang lebih fokus ini,
tidak lantas menjadikan pekerjaan Seksi responnya selalu baik dan memiliki potensi
Pengawasan II menjadi membosankan,
dibalik kegiatan peggalian potensi dan yang besar, sehingga kesan yang selama ini
penguasaan wilayah ini, tentu ada saja cerita
dibalik kegiatan tersebut sehingga pekerjaan dipikirkan oleh orang lain tidaklah benar.
menjadi tidak monoton. Semangat dari
Kepala KPP Pratama Pamekasan menjadi Covid-19 tidak menghalangi semangat Seksi
salah satu motivasi bagi Kepala Seksi Pengawasan II dalam melakukan kegiatan
Pengawasan II dalam menjalankan tugasnya. penggaalian potensi dan kewilayahan.
Kegiatan harus tetap dilakukan yang tentu
dengan pelaksanaan protokol kesehatan
yang ketat. Indeks Kinerja Utama (IKU)
seksi diusahakan dikejar sejak awal tahun
sehingga mengurangi beban kerja di akhir
tahun, monitoring terhadap IKU terus
dilaksanakan dengan saling mengingatkan
satu sama lain, penjagaan, dan semangat
bersama harus tetap dibangun.

87 Profil KPP Pratama Pamekasan

88

SEKSI PENGAWASAN III

89 Profil KPP Pratama Pamekasan

Memiliki lima account representative dan Sesuai dengan intruksi Kantor Pusat
dipimpin oleh Tjandra Prihandono, Seksi Direktorat Jenderal Pajak, adanya pandemi
Pengawasan III KPP Pratama Pamekasan ini tidak menutup atau membatasi kami
turut memiliki kontribusi yang nyata dalam dalam bekerja. Untuk menunjang kinerja,
tercapainya target penerimaan kantor. Tugas kami harus menguasai Ilmu Teknologi (IT) dan
dan fungsi Seksi Pengawasan III setelah berpikir kreatif. Kami memang mengurangi
adanya reorganisasi struktur instansi vertikal kontak fisik dengan Wajib Pajak dan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi lebih tentunya menghindari kerumunan, namun
luas lagi, selain mengawasi dan menggali intuisi kami sebagai Tax-man harus tetap
potensi wajib pajak, seksi pengawasan juga berjalan. Informasi tidak harus secara fisik,
difokuskan untuk mengawasi wilayah atau banyak juga sumber data elektronik yang
teritorial. bisa kami manfaatkan. Kami masih perlu
belajar lebih banyak lagi, perbedaan struktur
Seksi kami harus tahu dan menguasai dan perkembangan sistem berbasis IT yang
wilayah kami dengan baik, ada apa di sana, pesat di DJP membuat kami harus selalu
ada permohonan apa di sana, ada pekerjaan melakukan improvement dalam bekerja.
apa disana. Dengan menguasai wilayah, Dan sebagai bagian dari KPP Pratama
akan lebih mudah dalam menggali potensi Pamekasan, solidaritas serta koordinasi
sekaligus mengawasi Wajib Pajak di wilayah yang baik dengan seksi lain akan terus kami
tersebut. Kami harus mempertajam intuisi upayakan agar bersama-sama mencapai
sebagai seorang Tax-man untuk kinerja target kantor yang telah diamanahkan.
yang maksimal.

90

SEKSI PENGAWASAN IV

Kami beranggotakan empat orang Kami selalu mengutamakan komunikasi
account representative. Dipimpin oleh yang baik dengan wajib pajak. Apabila
Pramita Dwirina Putri sebagai kepala terdapat kekurangan atau kelalaian,
seksi. Seperti seksi pengawasan lainnya, kami dapat langsung mengimbau wajib
kami berkecimpung langsung dengan pajak. Komunikasi tersebut kami lakukan
penerimaan. Kami sering meneliti data se-persuasif mungkin demi menjaga
penyetoran dan pelaporan wajib pajak. kenyamanan wajib pajak. Dengan cara
“Intinya kita kulik-kuliklah itu data wajib tersebut, kami harap tidak ada jarak antara
pajak, apakah ada yang kurang atau ada wajib pajak dengan petugas pajak.
yang bolong, pokoknya kita pelototinlah”,
ujar Pramita. Tidak hanya berkutat pada Dari sisi internal, kami juga sering berbagi
regulasi, kami juga menggunakan seni ilmu, sharing satu sama lain terkait berbagai
dalam berkomunikasi dengan wajib pajak. kesulitan yang kami hadapai. “Pokoknya
yang penting itu kita saling perhatikan aja,
Tentunya kami menemukan berbagai jadi kita bisa tahu si A kelebihannya di sini
macam tantangan dalam menunaikan si B kekurangannya di sini, sehingga kita
tugas. Tantangan tersebut antara lain wajib dapat saling tolong satu sama lain”, tambah
pajak yang belum mengetahui sepenuhnya Pramita.
cara untuk melakukan berbagai kewajiban
perpajakan seperti pembuatan kode Kami optimis dapat menjalankan tugas
billing, pembayaran pajak, dan pelaporan kami sebagai salah satu seksi penghimpun
pajak. Kami tidak henti-hentinya mengajak penerimaan di KPP Pratama Pamekasan.
wajib pajak untuk memanfaatkan layanan “Biasanya kalau misal saya kumpul dengan
perpajakan yang telah kami sediakan teman-teman AR, saya selalu menekankan
secara daring (online). Kemudahan dalam bahwa kita majunya sama, suksesnya juga
mengakses layanan tersebut pasti akan sama-sama”, pungkas Pramita.
berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang
merupakan tujuan utama kami. Jika wajib
pajak merasa gampang untuk menjalankan
kewajiban perpajakannya, kami rasa wajib
pajak juga tidak akan merasa keberatan jika
harus diminta untuk membayar pajak.

91 Profil KPP Pratama Pamekasan

92

SEKSI PENGAWASAN V

93 Profil KPP Pratama Pamekasan

Kami beranggotakan empat orang Menindakanjuti data transaksi tersebut,
account representative. Dipimpin oleh kami biasanya menerbitkan SP2DK atau
Sucipto sebagai Kepala Seksi Pengawasan Surat Himbauan kepada wajib pajak. Dalam
V. Tugas kami seperti seksi pengawasan surat tersebut kami mengimbau wajib
yang lain tentunya pada penerimaan. pajak untuk segera melakukan pembayaran
Tapi tidak hanya pada penerimaan, kami dan pelaporan pajak, baik itu PPh dan
juga mempunyai tugas untuk memantau PPN. Sucipto menambahkan “Kalau misal
kewajiban wajib pajak. “Kami di sini dalam waktu 14 hari jika wajib pajak tidak
berkutat pada pengamanan penerimaan menanggapi surat tersebut, biasanya kita
ya, terus mengawasi wajib pajak dalam visit ya, kita lihat itu keadaan wajib pajak
melakukan pembayaran, nah kalau misal sebenarnya. Lalu kita imbau wajib pajak agar
ada kekurangan ya kami menerbitkan melakukan pembayaran dan pelaporan ya”.
tagihannya”, ujar Sucipto. Menjadi seksi Pelaporan pajak oleh wajib pajak Instansi
yang salah satu fokusnya adalah bagaimana Pemerintah maupun Instansi Desa juga
cara mencapai target penerimaan, kami merupakan fokus kami. Karena dari data
mempunyai berbagai inisiatif agar target pelaporan Instansi tersebut kami juga
tersebut terpenuhi. dapat menggali lebih lanjut potensi pajak
yang dimiliki oleh lawan transaksi Instansi
Dalam melakukan pengawasan kepada wajib Pemerintah dan Instansi Desa.
pajak, kami memantau transaksi apa saja
yang dilakukan oleh wajib pajak. Dari data Kami berharap untuk tahun ini, kami bisa
transaksi tersebut, kami bisa mengetahui menjalankan tugas yang telah diamanatkan
apa dan dimana potensi pajak yang bisa kita kepada kami. Tugas tersebut merupakan
gali. “Jadi kalau misal nih ada data wajib pajak tantangan juga bagi kami agar terus
omzetnya besar, terus transaksinya banyak, melakukan inovasi-inovasi untuk membantu
tapi kok tidak ada pembayaran? Nah di situ mengumpulkan pundi-pundi penerimaan
nanti kita berpikir gimana caranya agar data negara.
tersebut cair”, tutur Sucipto.

94

KANTOR PELAYANAN,
PENYULUHAN, & KONSULTASI
PERPAJAKAN

KP2KP Sumenep bertempat di Jl dan menyusun strategi untuk meningkatkan
Trunojoyo No 135, Kabupaten Sumenep. kepatuhan wajib pajak melalui edukasi
KP2KP memiliki tugas melakukan perpajakan. Tantangan kami hadapi adalah
pengumpulan, pencarian dan pengolahan menjangkau wajib pajak di seluruh daerah
data, pengamatan potensi pajak, dan Kabupaten Sumenep. Mengingat wilayah
penyajian informasi perpajakan, melakukan Kabupaten Sumenep yang sebagian besar
edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, merupakan kepulauan, edukasi tidak hanya
pengawasan dan ekstensifikasi pajak, dilakukan dengan tatap muka tetapi juga
pengadministrasian dokumen dan berkas melalui media sosial. Untuk memberikan
perpajakan, penerimaan dan pengolahan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak
Surat Pemberitahuan, serta penerimaan kami membuka layanan konsultasi secara
surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan langsung di kantor, melalui telepon, chat
tugas dan fungsi KPP Pratama. whatsapp, dan email. Dengan demikian
KP2KP Sumenep terdiri dari lima orang kami berharap wajib pajak lebih mudah
pegawai. Kami selalu berusaha bersinergi dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

95 Profil KPP Pratama Pamekasan

96

FUNGSIONAL
PEMERIKSA PAJAK

97 Profil KPP Pratama Pamekasan

“Sesuatu yang baru, belum pernah saya perpajakan. Di lapangan kami terkadang
bayangkan sebelumnya”, begitulah menemui wajib pajak yang berbelit, maka
kesan Bapak Edi saat menerima SK dari itu komunikasi yang baik dengan
Mutasi sebagai Supervisor Fungsional wajib pajak sangat penting dalam kegiatan
Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pamekasan. pemeriksaan. Dalam berkomunikasi dengan
Bertanggung jawab langsung kepada wajib pajak, kami tidak berhenti pada level
kepala kantor, kami terdiri dari tujuh orang good service namun kami mengupayakan
Fungsional Pemeriksa Pajak termasuk di excellent service sehingga terjalin hubungan
dalamnya satu Supervisor. Kami bertugas yang baik dengan wajib pajak.
melaksanakan pemeriksaan pajak. Dalam pemenuhan target extra effort pada
Pemeriksaan pajak yang kami lakukan tahun 2020 lalu, kami berhasil mencapai
adalah serangkaian kegiatan menghimpun hingga 160% dari target yang diberikan.
dan mengolah data, keterangan, dan/atau Untuk tahun ini, kami terus berupaya dengan
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan maksimal walaupun sempat terkendala
profesionalberdasarkanstandarpemeriksaan dalam hal pemeriksaan di lapangan akibat
untuk menguji kepatuhan kewajiban pandemi Covid-19.

98

FUNGSIONAL
PENYULUH PAJAK

Setelah reorganisasi pada tanggal 24 Tantangan yang ditemui oleh Fungsional
Mei 2021, Direktorat Jenderal Pajak Penyuluh Pajak pada saat melaksanakan
membentuk jabatan baru yaitu Fungsional tugas tentunya tidak sedikit. Antara lain dari
Penyuluh Pajak. Jabatan ini secara umum sisi internal yaitu tugas dan fungsi Fungsional
akan bertugas untuk melakukan penyuluhan, Penyuluh Pajak yang belum pasti karena
penyelesaian Permohonan Administrasi peraturan yang terus berubah. Jatuh tempo
Perpajakan (PAP), dan helpdesk. Beberapa penyelesaian permohonan administrasi
tugas tersebut merupakan gabungan tugas perpajakan dalam waktu singkat. Selain
yang dulu diemban oleh Seksi Ekstensifikasi itu, pandemi yang tak kunjung usai juga
dan Penyuluhan serta Seksi Pengawasan membuat beberapa kegiatan penyuluhan
dan Konsultasi I. seperti Business Development Service (BDS)
tertunda. Dari sisi eksternal, Fungsional
Di KPP Pratama Pamekasan telah diangkat Penyuluh Pajak dituntut untuk menyadarkan
lima orang Fungsional Penyuluh Pajak untuk ke wajib pajak terkait kewajiban dan hak
mengemban tugas yang sudah diberikan. perpajakannya.
Tugas tersebut tentunya dilakukan dengan
profesional. Kegiatan penyuluhan yang telah “Kami berharap dengan adanya penyuluhan
dilakukan antara lain Pajak Bertutur, Tax ini kami bisa membina wajib pajak dari
Goes To Campus, Kelas Pajak, dan masih mereka yang tidak mengerti jadi paham
banyak kegiatan lainnya. pajak”, ucap salah satu Fungsional Penyuluh
Della Puspa Anggraini. Kegiatan penyuluhan
Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan ini tentunya tidak hanya menyasar wajib
penyuluhan adalah memberikan kesadaran pajak saja, namun juga masyarakat luas.
perpajakan kepada calon wajib pajak. “Bukan
hanya ke wajib pajak, namun kita juga harus
mensosialisasikan ini ke calon wajib pajak
agar mereka mempunyai kesadaran pajak
sejak dini”, ujar Kepala Seksi Pelayanan
Hery Watono. Kesadaran masyarakat terkait
pentingnya pajak bagi ekonomi negara
menjadi goal yang ingin dicapai oleh
Fungsional Penyuluh Pajak.

99 Profil KPP Pratama Pamekasan