PENGAWASAN DAN EVALUASI

PENGAWASAN EVALUASI 2023 SMP NEGERI 1 DLANGGU &

LAPORAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 diungkapkan bahwa pengawas sekolah merupakan pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah sekolah yang ditetapkan. Bidang pengawasan akademik pada dasarnya menitik beratkan pada kegiatan membina, menilai, dan membimbing guru untuk mengembangkan kemampuan profesional dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan tindak lanjutnya. Sementara bidang pengawasan manajerial menitik beratkan pada pemantauan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, pembinaan, penilaian, dan pembimbingan kepala sekolah dalam mengembangkan kemampuan profesional terutama dalam hal pengelolaan sekolah. Sebagai aktualisasi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan tentu diperlukan keterampilan yang cukup kompleks. Keterampilan yang cukup kompleks dapat dimaknai bahwa pengawas sekolah dalam melaksanakan bidang tugasnya perlu mengembangkan keterampilan bukan hanya dalam hal penyusunan program pengawasan dan melaksanakan program pengawasan tetapi diperlukan pula kemampuan mengembangkan keterampilan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program pengawasan yang berfungsi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program pengawasan dapat dicapai, dan seperti apa kualitas dan prestasi kerja pengawas dapat diwujudkan Untuk memahami konsep evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang program dan pengawasan. Istilah program secara spesifik sering diartikan sebagai sebuah rencana atau rancangan kegiatan. Namun secara umum program dapat diartikan sebagai kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi. Adapun pengawasan merupakan kegiatan pengawas satuan pendidikan dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan pembinaan akademik dan administrasi, memantau pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, menilai kinerja guru dan kepala sekolah, membimbing guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan kemempuan profesional . serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemajuan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pengawasan tergantung pada pengukuran hasil aktivitas pengawasan dan evaluasi terhadap pengukuran itu berdasar atas kreteria atau standar tertentu. Pengukuran berusaha menetapkan jumlah hasil pelaksanaan program pengawasan secara kuantitatif sedangkan penilaian berusaha menetapkan harganya secara kualitatif. Dengan demikian dalam pelaksanaan program pengawasan, pengukuran dan penilaian digunakan untuk menentukan keberhasilan aktivitas pengawasan yang berfungsi untuk program perbaikan dan tindak lanjut. Pengukuran menyangkut penentuan jumlah perubahan yang diharapkan dalam proses pengawasan sedangkan penilaian berkenaan dengan penentuan harga terhadap perubahan perubahan atau hasil-hasil yang dicapai dari proses pengawasan. Dengan kerangka berfikir diatas, Weiss Carrol memberi batasan tentang evaluasi sebagai ….“.. the systematic assessment of the operation and/or outcomes of a program or policy, compared to a set of explicit or implicit standards as a means of contributing to the improvement of the program

or policy…” Ilmuwan lainnya memberikan batasan tentang evaluasi sebagai berikut : 1) systematic way to determine the “value” of a program, program components, or activity.”; 2)systematic process of determining the worth of a program; 3) A systematic effort to describe the status of a program; 4) The ongoing systematic collection of information on the purpose, process and outcomes of a program. Dalam setiap program terdapat sejumlah komponen tertentu yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui keterlaksanaan program. Komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan dengan salah satu model yang disebut CIPP. Model CIPP ini dapat diskripsikan sebagai berikut: (a) Contex, yaitu hal-hal yang terkait dengan proses baik langsung maupun tidak langsung seperti faktor lingkungan; (b) Input, yaitu sesuatu yang menjadi objek untuk dikembangkan oleh program atau sesuatu yang diproses didalam program dapat pula dipersepsi sebagai bahan mentah yang dimasukan dalam sesuatu untuk diproses, seperti guru dan kepala sekolah; (c) Process, yaitu kegiatan yang menunjukan upaya mengubah in put dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program, seperti pengembangan kemampuan profesional guru dan kepala sekolah, dan; (d) Product, yaitu hasil akhir yang merupakan dampak dari bahan mentah yang telah diproses oleh program, seperti kualitas proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan dapat pula berupa prestasi kerja yang dicapai. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian evaluasi dan komponen-komponen tertentu yang dapat dijadikan kreteria dalam menentukan keberhasilan suatu program, maka evaluasi pelaksanaan program pengawasan dapat dimaknai sebagai proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program dengan membandingkan antara konteks, input, proses dan produk untuk memberikan umpan balik peningkatan kualitas kinerja program atau pengambilan keputusan sebagai acuan dalam mengembangkan program selanjutnya. 2. Sasaran Penilaian Mengacu pada buku kerja pengawas sekolah aspek yang evaluasi dalam pelaksanaan program pengawasan didasarkan pada rincian kegiatan pengawas terkait dengan efektivitas tingkat pencapaian dan keberhasilan serta kualitas keberhasilan prestasi kerja pengawas sekolah dalam melaksanakan : 1) Program Pembinaan Guru 2) Program Pembinaan Kepala Sekolah 3) Program Pemantauan delapan Standar Nasional Pendidikan

4) Program Penilaian Kinerja Guru 5) Program Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 6) Program Pembimbingan dan pelatihan Guru 7) Program Pembimbingan dan Pelatihan Kepala Sekolah 3. Tujuan dan Manfaat a. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Secara umum tujuan evaluasi pelaksanaan program pengawasan pada hakekatnya untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program, keluaran, manfaat, dan dampak dari program pengawasan yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya. Secara khusus tujuan evaluasi pelaksanaan program pengawasan, adalah untuk : (1) memperoleh informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program pengawasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kemampuan profesional pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan (2) mendiskripsikan prestasi kerja pengawas secara pribadi maupun kolektif dalam siklus semesteran dan tahunan sehingga dapat diperoleh gambaran umum prestasi kerja pengawas pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota/provinsi sebagai dasar untuk menentukan kualitas program pengawasan (3) menghimpun data prestasi kerja sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan pengembangan karir pengawas sebagai perwujudan pengawas professional dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional b. Manfaat Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian program pengawasan, Informasi yang diperoleh dari evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan sebagai bahan rekomendasi dan penyempurnaan program pengawasan. Dengan demikian, evaluasi program bersifat decision oriented,(berorientasi pada pengambilan keputusan) atau dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan. Terdapat berbagai macam kemungkinan hasil pengambilan keputusan evaluator terhadap hasil pelaksanaan program pengawasan yang dievaluasi; (a) menghentikan program (dengan alasan tepat); (b) merevisi atau memperbaiki program (disebutkan bagian mana yang harus direvisi, apa alasan dan bagaimana saran perbaikan); (c) melanjutkan program (dengan alasan jelas), dan; (d) menyebarluaskan program (seluruh atau sebagian program, apa alasannya, ke mana disebarluaskan,dan bagaimana cara menyebarkan).

Dengan demikian, manfaat dari evaluasi pelaksanaan program pengawasan pada hakekatnya dapat digunakan untuk : 1. Mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan program 2. Menunjukan kekuatan atau potensi yag dapat ditingkatkan. 3. Membantu melihat konteks dan implikasi program yang lebih luas. 4. Memberikan informasi dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. 5. Pengetahuan dan pengembangan program 4. Prinsip Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pengawasan terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman, prinsip-prinsip tersebut, yaitu : a. Komprehensif. Bahwa evaluasi program pelaksanaan pengawasan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi Jangan hanya ditujukan pada salah satu aspek saja. Misalnya aspek personalnya, jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga murid, karyawan dan kepala sekolahnya. Begitu pula untuk aspek material dan operasionalnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. b. Komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi pelaksanaan program pengawasan harus dilaksanakan secara bekerjasama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas program pengawasan. Sebagai contoh dalam mengevaluasi kemampuan guru dalam mengajar atau kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah, harus bekerjasama antara pengawas, kepala sekolah, guru itu sendiri, dan bahkan, dengan pihak peserta didik. Dengan melibatkan semua pihak dalam evaluasi program pengawasan ini diharapkan dapat mencapai keobyektifan dalam mengevaluasi. c. Kontinyu. Evaluasi pelaksanaan program pengawasan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program yaitu dengan menggunakan siklus semesteran dan tahunan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana kegiatan sampai dengan tahap laporan. Hal ini penting dimaksudkan untuk selalu dapat memonitor setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam

periode waktu tertentu. Aktivitas yang berhasil diusahakan untuk ditingkatkan, sedangkan aktivitas yang gagal dicari jalan lain untuk mencapai keberhasilan. d. Obyektif. Dalam mengadakan evaluasi pelaksanaan program pengawasan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebagai contoh, apabila program pembinaan guru atau kepala sekolah itu efektif dapat meningkatkan kemampuan professional guru dan kepala sekolah secara signifikan, maka katakan bahwa program pengawasan ini efektif, dan sebaliknya apabila jika program pengawasan ini kurang berhasil dalam meningkatkan kemampuan professional guru atau kepala sekolah, maka katakanlah bahwa program itu kurang berhasil. Untuk mencapai keobyektifan dalam evaluasi perlu adanya data dan atau fakta. Dari data dan fakta inilah dapat diolah dan dianalisis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Makin lengkap data dan fakta yang dapat dikumpulkan maka makin obyektiflah evaluasi yang dilakukan. e. Valid Selain perlu adanya data dan fakta, juga perIu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas pelaksanaan program pengawasan. Konsitensi kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dibuat harus mempertimbangkan hakekat substansi program pengawasan. Kriteria dalam evaluasi program pelaksanaan program pengawasan ada dua, yaitu pertama, kriteria objective yang berkenaan dengan patokan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang dijadikan kriteria keberhasilan pelaksanaan program pengawasan. Kedua, kriteria metodis yang berkaitan dengan patokan teknik penganalisaan hasil evaluasi: misalnya dengan menggunakan prosentase, interval, kuantitatif, atau perhitungan matematis lainnya. f. Fungsional. Hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak hanya dimaksudkan untuk membuat laporan kepada atasan atau bahan refleksi pribadi atas pelaksanaan tugas pengawasan. Hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan berarti fungsional apabila dapat digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat itu atau perbaikan program pengawasan dimasa pmendatang. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan program pengawasan benar-benar memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya adalah hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi, sedangkan kegunaan tidak langsungnya adalah hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan karir atau keperluan lainnya.

g. Diagnostik. Evaluasi program pendidikan hendaknya mampu mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan apa yang dievaluasi sehingga dapat memperbaikinya. Oleh sebab itu setiap hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan harus didokumentasikan dalam bentuk laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan pola dan sistematika ilmiah. Bahan-bahan dokumentasi hasil evaluasi inilah yang dapat dijadikan dasar penemuan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang kemudian harus diusahakan jalan pemecahannya. 5. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan Setelah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, setiap pengawas sekolah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Penyusunan laporan evaluasi hasil program pengawasan tergantung pada jabatan pengawasannya. Bagi pengawas utama laporan meliputi sekolah binaan dan laporan tingkat kabupaten/kota/propinsi. Sedangkan bagi pengawas muda dan madya cukup hanya laporan sekoplah binaan saja. Secara umum sistematika laporan, ditunjukan seperti contoh berikut : (1) Identitas berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi (2) Bab I. Pendahuluan berisi (Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan dan sasaran, Ruang lingkup Pengawasan ) (3) Bab II. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah (4) Bab III. Pendekatan dan Metode (5) Bab IV. Hasil Pengawasan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, berisi: a. Hasil pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah b. Hasil pemantauan pelaksanaan SNP c. Hasil penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, d. Pembibingan profesionalisme guru dan kepala sekolah, e. Pembimbingan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah f. Pembibingan pengawas sekolah muda dan madya dalam pelaksanaan tugas pokok.

Bab V Penutup RUANG LINGKUP EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAMPENGAWASAN Salah satu aspek penilaian kinerja pengawas sekolah seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dalam melaksanakan Supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial adalah aspek evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh pengawas sekolah sesuai jenjang jabatan dengan rincian kegiatan seperti ditunjukan pada tabel berikut: Tabel 2.1. Rincian kegiatan pengawas sekolah berdasarkan jenjang jabatan Keterangan : W = Wajib TW = Tidak Wajib

1. Ruang Lingkup Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan Pelaksanaan tugas pokok pengawas dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pengawasan sesuai dengan rincian kegiatan pengawas tentunya mengacu pada pemenuhan beban kerja yang telah ditetapkan dan dihitung dalam siklus mingguan. Kegiatan pengawas sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk tatap muka baik dengan guru maupun dengan kepala sekolah dan kegiatan non tatap muka. Kegiatan non tatap muka pada dasarnya berkaitan dengan aktivitas perencanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan. Dengan demikian sesuai dengan pengaturan distribusi beban kerja pengawas sekolah maka pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan termasuk kategori kegiatan non tatap muka yang diperhitungkan beban kerjanya. Pemenuhan beban kerja melalui rincian kegiatan dinilai dalam bentuk penilaian kinerja pengawas. Kinerja pengawas sekolah pada hakekatnya merupakan prestasi kerja yang dapat dinilai dengan angka kredit. Prestasi kerja Pengawas Sekolah adalah hasil penilaian terhadap proses hasil kerja yang dicapai Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Secara umum ruang lingkup evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan terdiri atas : a) Evaluasi hasil program pengawasan pada sekolah binaan b) Evaluasi hasil program pengawsana tingkat kabupaten/kota/propinsi Berdasarkan ruang lingkup eavaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, secara diskriptif ruang lingkup prestasi kerja seorang pengawas sekolah sesuai dengan jenjang jabatannya paling tidak ditentukan oleh dua hal, yaitu: 1) memenuhi kriteria, dan; 2) ada bukti fisik. 1) Kriteria menurut Kamus Besar bahasa Indonesia merupakan ukuran yang menjadi dasar penetapan sesuatu. Dalam hal penetapan prestasi kerja pengawas sekolah dikaitkan dengan evaluasi pelaksanaan program pengawasan, kriteria selalu dikaitkan dengan aktivitas yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah. Kriteria penilaian adalah ukuran atau ketentuan yang harus digunakan bagi penilaian kegiatan atau prestasi kerja Pengawas Sekolah sebagai dasar untuk penetapan angka kredit Dengan demikian kriteria penetapan prestasi kerja pengawas sekolah dapat diartikan sebagai aktivitas pengawas sekolah yang dijadikan rujukan untuk menetapkan prestasi kerja dan angka kredit. 2) Sedangkan bukti fisik adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan program pengawasan berupa dokumen-dokumen disusun secara sistematis, logis, akuntabel, dan fungsional. Sistematis artinya dokumen diurutkan sesuai kriteria tahapan kerja. Logis dapat dipahami secara konteks keilmuan, akuntabel dapat dimaknai bahwa dokumen hasil kegiatan ada bukti pengesahan, dan fungsional dapat diartikan bahwa seluruh dokumen hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan program pengawasan dapat menjadi rujukan untuk penyusunan program selanjutnya. Berikut ini daftar kriteria kinerja dan bukti fisik evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan : Tabel 2.2 Ruang lingkup prestasi kerja pengawas sekolahdalam evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

2. Pemberian Angka Kredit Berdasarkan tabel diskripsi ruang lingkup prestasi kerja pengawas dalam melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan diatas, maka pemberian angka kredit terhadap prestasi

kerja pengawas diberikan apabila pemenuhan kriteria dan kelengkapan dokumen bukti fisik dapat dipenuhi setelah masa satu tahun. Penetapan angka kredit prestasi kerja pengawas sekolah berdasarkani peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program pengawasan adalah sebagai berikut: 1) Pemberian angka kredit untuk pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan yang diberikan kepada seluruh jenjang jabatan pengawas Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun: a. Pengawas sekolah muda : 3,00 b. Pengawas sekolah madya: 4,50 dan c. Pengawas sekolah utama : 6,00. 2) Pemberian Angka Kredit untuk pelaksanaan program pengawasan pada tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi diberikan khusus untuk pengawas utama Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun: Pengawas sekolah utama : 0,80. 3. Beberapa hal penting dalam pemberian angka kredit untuk Sub unsur Evaluasi hasil pelaksanaan Program Pengawasan Setiap Pengawas Sekolah harus melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan setiap tahunnya: a. Kriteria 1) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan yang terdiri dari: a) Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah (Data hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut) b) Laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan SNP. (Data hasil pemantauan delapan SNP, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut ) c) Laporan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah (Data hasil penilian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut )

b. Bukti fisik Laporan lengkap sesuai dengan kriteria yang berlaku dan diketahui Korwas. c. Pemberian angka kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun: Pengawas sekolah muda : 3,00 Pengawas sekolah madya: 4,50 dan Pengawas sekolah utama: 6,00. 2) Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Program Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi, yang terdiri dari: a. Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pengawasan di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk pengawas sekolah utama yang memenuhi sistematika yang berlaku berisi: (1) Identitas berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi (2) Bab I. Pendahuluan berisi (Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan dan sasaran, Ruang lingkup Pengawasan ) (3) Bab II. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah (4) Bab III. Pendekatan dan Metode (5) Bab IV.Hasil Pengawasan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, berisi: a. Hasil pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah b. Hasil pemantauan pelaksanaan SNP c. Hasil penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, d. Pembibingan profesionalisme guru dan kepala sekolah, e. Pembimbingan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah f. Pembibingan pengawas sekolah muda dan madya dalam pelaksanaan tugas pokok. (6) Bab V Penutup

b. Bukti fisik Laporan lengkap sesuai dengan kriteria dan diketahui Korwas. c. Pemberian Angka Kredit Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun: Pengawas sekolah utama :0,80. D. Rangkuman Evaluasi pelaksanaan program pengawasan merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program dengan membandingkan antara konteks, input, proses dan produk untuk memberikan umpan balik peningkatan kualitas kinerja program atau pengambilan keputusan sebagai acuan dalam mengembangkan program selanjutanya. Ruang Lingkup Prestasi Kerja Pengawas sekolah berkaitan dengan sejumlah produk kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk bukti fisik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan diperoleh setelah siklus kegiatan satu tahun serta dapat dinilai dengan angka kredit

DAFTAR PUSTAKA Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Monitoring Pelaksanaan SNP dan Akreditasi Nasional. Modul 02-B7. Jakarta: Depdiknas. Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah. Modul 04-A2. Jakarta: Depdiknas. Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Penilaian Kinerja Guru. Modul 04 A3. Jakarta: Depdiknas. Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Evaluasi Program Supervisi Pendidikan. Modul A3-2. Jakarta: Depdiknas. Gorton, Richard A. & Schneider, Gail T. 1991. School-Based Leadership: Callenges and Opportunities. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Publishers. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor III /PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kredit. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Kependidikan. Siagian, Sondang P. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara 45 Suharsimi Arikunto. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

1 I. Pendahuluan A. Latar Belakang Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah pada dasarnya meliputi kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut saling berkaitan dan merupakan fungsi pokok dari kegiatan manajemen pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola semua sumber daya yang ada di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan E. Mulyasa (2004: 24), bahwa kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dari pendapat tersebut, jelas bahwa yang menjadi penentu keberhasilan suatu sekolah terletak pada kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas utama kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah adalah menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif sehingga para guru dan siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik di lingkungan sekolahnya. B. Tujuan Tujuan pemantauan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Dlanggu adalah: 1. Mengumpulkan informasi yang obyektif, akurat, dan valid mengenai keterlaksanaan program, yang mencakup: a. Penyusunan program pembelajaran b. Pelaksanaan pembelajaran c. Pelaksanaan Supervisi pembelajaran dan, d. Tindak lanjut hasil pembelajaran 2. Teridentifikasinya tingkat ketercapaian program pembelajaran sesuai SNP 3. Teridentifikasinya hambatan, kelemahan dan keberhasilan keterlaksanaan program 4. Tersusunnya program tindak lanjut hasil Supervisi sekolah untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. C. Dasar Hukum 1. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Permendiknas RI Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian

2 3. Permendiknas RI Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses D. Sasaran Sasaran pemantauan di SMP Negeri 1 Dlanggu adalah perencanaan hingga evealuasi pembelajaran yang dilakukan oleh setiap pendidik di kelasnya. Supervisi akan dilakukan pada seluruh pendidik di SMP Negeri 1 Dlanggu E. Jadwal Supervisi akan dilakukan dua tahap, tahap pertama pada semester gasal di bulan Oktober sedangkan tahap kedua dilaksanakaan pada semester genap di bulan Januari. F. Hasil yang diharapkan: Hasil yang diharapkan dari program supervisi di SMP Negeri 1 Dlanggu adalah tersedianya informasi yang obyektif, akurat, dan valid mengenai keterlaksanaan program, yang mencakup: 1. Penyusunan program pembelajaran 2. Pelaksanaan pembelajaran 3. Pelaksanaan Supervisi pembelajaran dan, 4. Tindak lanjut hasil pembelajaran 5. Teridentifikasinya tingkat ketercapaian program pembelajaran 6. Teridentifikasinya hambatan, kelemahan dan keberhasilan keterlaksanaan program 7. Tersusunnya tindak lanjut hasil Supervisi sekolah. II. Program Kegiatan Pemantauan A. Pengorganisasian Kegiatan Supervisi di SMP Negeri 1 Dlanggu pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah bekerjasama dengan pengawas SMP. B. Jadwal Pelaksanaan Supervisi dilakukan sebanyak dua kali selama satu tahun sesuai dengan jadwal yang telah terlampir C. Perangkat Perangkat supervisi SMP Negeri 1 Dlanggu terdiri dari: 1. Instrumen pemantauan administrasi akademik 2. Instrumen pengawasan proses pembelajaran D. Pelaporan Laporan pelaksanaan Supervisi mengacu pada perangkat / instrumen Supervisi yang disediakan. Evaluasi hasil pengawasan proses pembelajaran akan disampaikan oleh kepala SMP kepada masing-masing guru yang kemudian

3 akan disampaikan kepada dewan guru yang dihadiri oleh komite sekolah dan pengawas sekolah. E. Program Pemantauan N o. Program Jenis Kegiatan Sasaran Waktu Pelaksanaan (Bulan) 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 1. Perencana an Penyusuna n program Program supervisi Pembuata n instrumen Instrumen supervisi 2. Pemantau an Pemantau an administra si akademik Seluruh guru Supervisi proses pembelaja ran Seluruh guru 3. Tindak lanjut Hasil pemantau an adm. akademik Data hasil pemantau an Hasil supervisi proses pembelaja ran Data hasil supervisi KBM Pelaksana an Pelaksana an pembinaa n Pelaporan Guru, dewan

4 guru, komite SMP, dan pengawas SMP. F. Jadwal Kegiatan N o. Tanggal pemanta uan dan supervisi Nama guru yang dipantau 1. 06-10-23 Cicik Indrasari, ST 2. 06-10-23 Efa Nofiyaningrum,S.Pd 3. 07-10-23 Agam Pramanta,S.Pd 4. 07 - 10 - 23 Adi Kusriono,S.Ag 5. 26-10-23 Mashudi Hidayat,S.Pd 6. 27-10-23 Tanti Kundayani, S.Pd 7. 27-10-23 Rukiatin,S.Pd 8. 28-10-23 Dasih Inrahayu,S.Pd 9. 30-10-23 Aan Eko Khusni,U,SH 10 . 31-10-23 Erdiyan Handoyo, S. Pd 11 . 01-11-23 Dra. Sri Hartini 12 . 13-11-23 Anita Al Asyik, S. Pd 13 . 14-11-23 Sudarman,S.Pd 14 . 15-11-23 Istiyaningsih, S.Pd

5 15 . 15-11-23 Eva Palupi, S. Pd. I 16 . 15-11-23 Ike Damayanti, S.Pd 17 . 17-11-23 Nurhayati,S.Pd 18 . 18-11-23 Anang Susilo, S.Pd III. Pelaksanaan Pemantauan A. Prosedur Pemantauan Akademik Berlangsung dalam tiga tahap utama: 1. Tahap Pertemuan Awal a. Guru diberi angket instrumen pemantauan akademik berisi 28 item administrasi guru. b. Mengkaji administarasi/ tugas tanggung jawab. c. Kesimpulan pengkajian dan kesepakatan tentang jadwal pemantauan. 2. Tahap pengawasan proses pembelajaran Guru yang sedang mengajar diobservasi oleh supervisor sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 3. Tahap tindak lanjut a. Memberikan penguatan pendapat/saran dan kritik b. Mengulas kembali permasalahan dalam pekerjaan c. Mengulas kembali angket yang telah diisi d. Memberikan pembinaan e. Menetapkan tindak lanjut B. Pelaksanaan Supervisi Supervisi yang dilaksanakan adalah supervisi kunjungan kelas. Kepala Sekolah sebagai supervisor mengunjungi kelas dan melakukan observasi dan wawancara serta studi dokumen. Supervisor sambil melakukan kunjungan kelas mengisi instrumen yang telah disiapkan yaitu instrumen aministrasi guru dan proses pembelajaran. Dari hasil pengisian intrumen tersebut dapat diketahui seberapa tingkat kemampuan guru dalam penyusunan administrasi pembelajaran dan proses pembelajaran. C. Analisis Hasil Supervisi dilakukan melalui kunjungan kelas untuk mengetahui keadaan kelas apakah sesuai dengan hasil pengisian instrumen. Analisis hasil pemantauan akan

6 ditindaklanjuti oleh kepala SMPN 1 Dlanggu dan dilaporkan kepada guru, dewan guru, komite dan pengawas SMP. IV. Tindak Lanjut Hasil Supervisi Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dampak nyata ini diharapkan dapat dirasakan masyarakat maupun stakeholders. Tindak lanjut tersebut berupa: penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standard dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut. Kepala SMPN 1 Dlanggu melakukan supervisi kepada seluruh guru SMP Negeri 1 Dlanggu yang berjumlah 18 guru sebanyak dua kali pada tahun pelajaran 2023/2024. Pada supervisi tahap pertama, sebanyak 63% guru mendapatkan ketercapaian C dan sisanya B. Kemudian pada supervisi tahap kedua 100% guru mendapatkan ketercapaian B. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819 Supervisi Tahap II Supervisi Tahap II V. Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan 1. Supervisi dilakukan untuk mendapatkan gambaran proses dan hasil pelaksanaan program sekolah bidang pembelajaran.

7 2. Dari hasil supervisi dapat diketahui kelemahan dari guru yang perlu ditingkatkan, sehingga di masa mendatang dapat berkembang secara maksimal. 3. Dari hasil supervisi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Dlanggu telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut: a. Sebagian besar guru telah membuat dan menyusun administrasi program pembelajaran. b. Hanya masih ada beberapa guru yang perlu dibina untuk memahami dan meningkatkan kompetensinya tentang penyusunan administrasi pembelajaran. c. Proses pembelajaran sudah menunjukkan kesesuaian dengan RPP yang telah disusun, namun perlu diarahkan pada proses pembelajaran model PAIKEM yang mengarah pada anak sebagai subjek pembelajaran. d. Dalam kegiatan supervisi perlu adanya pembinaan secara khusus tentang tehnik penilaian. Hal ini perlu diarahkan pada instrumen dan model penilaian yang variatif. B. Saran Dari hasil supervisi terhadap guru SMP Negeri 1 Dlanggu tahun pelajaran 2023/2024 diharapkan adanya kerja sama antara kepala sekolah dan guru untuk: a. Saling meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas sebagai guru. b. Supervisi jangan dianggap sebagai kegiatan untuk menilai, mencari kesalahan dan sebagainya, tetapi merupakan suatu upaya meningkatkan profesionalitas seorang guru. c. Dalam kegiatan supervisi guru dapat secara aktif meminta kepada kepala sekolah atau guru senior untuk mengamati, menilai kinerjanya agar menjadi koreksi diri. Berawal dari kekurangan tersebut guru sebaiknya meminta saran dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran atau dalam bidang administrasi. d. Pekerjaan supervisi bukan tugas kepala sekolah saja namun juga termasuk pengawas SMP, maka diharapkan pengawas SMP juga aktif dalam pelaksanaan supervisi. Jika hal ini dapat berjalan dengan baik diharapkan mutu pendidikan akan meningkat, karena segala masalah

8 yang timbul dapat diatasi bersama oleh beberapa pihak yang berkompeten. e. Pihak Dinas Pendidikan diharapkan supaya berperan aktif untuk memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan supervisi. Meliputi pembekalan secara khusus tentang tehnik dan perangkat berupa instrumen. Tidak kalah pentingnya juga pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi yang menjadikan permasalahan rendahnya mutu pendidikan perlu dikaji dan dicari solusinya.

TINDAK LANJUT ANALISIS DATA SUPERVISI AKADEMIK Menganalisis data supervisi akademik berdasarkan hasil pengamatan instrumen check list Rencana Pembelajaran dan instrumen Observasi/ Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran di kelas! No Nama Guru Fokus Masalah Kelebihan Kelemahan Alternatif pemecahan maasalah 1 Cicik Indrasari, S.T. Perangkat pembelajaran RPP yang dibuat sudah baik sesuai dengan permendik bud no. 103 Dalam memberikan motivasi perlu ditingkatkan Selalu dilakukan Pembinaan rutin Dilaksanaka n pelatihan Pelaksanaan pembelajaran Proses pembelajar an sesuai dengan sintaks pembelajar an saintifik Dalam beberapa hal menumbuh kan peran aktif peserta didik perlu ditingkatan Supervisi atau pembinaan personal secara rutin Diklat pembelajar an yang baik Penilaianpembe lajaransiswa Penilaian sesuai dengan ketentuan Analisis yang dibuat terkadang kurang ditindaklan juti Pelatihan penilaian 2 Efa Nofi, S.Pd Perangkat pembelajaran Perangkat yang dibuat sesuai dengan permendik bud no. 103 Dalam menuliskan sintaks kurang membedaka n sintaks mengamati dan motivasi Selalu dilakukan Pembinaan rutin Dilaksanaka n pelatihan Pelaksanaanpem belajaran Proses pembelajar an sudah Ada beberapa peserta Supervisi atau pembinaan

menumbuh kan peran aktif peserta didik didik yang kurang kosentrasi personal secara rutin Diklat pembelaja ran yang baik Penilaianpembela jaransiswa Penilaian hasil belajar sudah baik Penilaian kurang ditindaklan juti Pelatihan penilaian 3 Adi Kusriono,S.Ag Perangkat pembelajaran Perangkat yang dibuat sesuai dengan permendik bud no. 103 Pada beberapa penulisan IPK tidak mengguna kan kata kerja operasi onal Selalu dilakukan Pembinaan rutin Dilaksanaka n pelatihan Pelaksanaan pembelajaran Proses pembela jaran sudah baik Kegiatan menumbuh kan peran aktif peserta didik parlu ditingkatkan Supervisi atau pembinaan personal secara rutin Diklat pembelaja ran yang baik Penilaianpembe lajaransiswa Penilaian sudah baik Penilaian terkadang tidak ditindak lanjuti Pelatihan penilaian, Pemberday aan MGMPS dalam penulisan soal 1 M.Mashudi Hidayat,S.Pd. Perangkat pembelajaran RPP yang dibuat sudah baik sesuai dengan permendik bud no. 103 Dalam menyiapkan alat peraga perlu ditingkatkan Selalu dilakukan Pembinaan rutin Dilaksanaka n pelatihan Pelaksanaan pembelajaran Proses pembelajar an sesuai Dalam beberapa hal Supervisi atau pembinaan

dengan sintaks pembelajar an saintifik menumbuh kan peran aktif peserta didik perlu ditingkatan personal secara rutin Diklat pembelajar an yang baik Penilaianpembe lajaransiswa Penilaian sesuai dengan ketentuan Analisis yang dibuat terkadang kurang ditindaklan juti Pelatihan penilaian 2 Agam Pramanta, S.Pd. Perangkat pembelajaran Perangkat yang dibuat sesuai dengan permendik bud no. 103 Dalam menuliskan sintaks kurang membedaka n sintaks mengamati dan motivasi Selalu dilakukan Pembinaan rutin Dilaksanaka n pelatihan Pelaksanaanpem belajaran Proses pembelajar an sudah menumbuh kan peran aktif peserta didik Ada beberapa peserta didik yang kurang kosentrasi Supervisi atau pembinaan personal secara rutin Diklat pembelaja ran yang baik Penilaianpembela jaransiswa Penilaian hasil belajar sudah baik Penilaian kurang ditindaklan juti Pelatihan penilaian 3 Dra. Tanti K, S.Pd Perangkat pembelajaran Perangkat yang dibuat sesuai dengan permendik bud no. 103 Pada beberapa penulisan IPK tidak mengguna kan kata kerja operasi onal Selalu dilakukan Pembinaan rutin Dilaksanaka n pelatihan Pelaksanaan pembelajaran Proses pembela Kegiatan menumbuh Supervisi atau

jaran sudah baik kan peran aktif peserta didik parlu ditingkatkan pembinaan personal secara rutin Diklat pembelaja ran yang baik Penilaianpembe lajaransiswa Penilaian sudah baik Penilaian terkadang tidak ditindak lanjuti Pelatihan penilaian, Pemberday aan MGMPS dalam penulisan soal

DATA PEMANTAUAN TENAGA PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 1 DLANGGU Nama : Bulan : NO DESKRIPSI PEKERJAAN IYA TIDAK KETERANGAN 1 Membersihkan lingkungan perpustakaan 2 Menyusun Administrasi Keperpustakaan 3 Menata buku di rak 4 Menyiapkan buku pengunjung perpustakaan (umum + siswa) 5 Melakukan Peminjaman buku 6 Melakukan Pengembalian buku 7 Menginduk buku manual dan otomasi 8 Mengolah kelengkapan buku (label buku, label warna klasifikasi, kartu buku, lidah buku dan kantung buku) 9 Melaksanakan Kurikulum Wajib Baca sesuai dengan jadwal kunjungan 10 Membimbing dan menyusun artikel/cerpen siswa serta membukukannya 11 Membimbing dan memotivasi siswa mendongeng 12 Mengikuti kegiatan pengembangan perpustakaan Mojokerto, Mengetahui Kepala SMPN 1 Dlanggu Koordinator Umum Dra. Andry Isweliyah,M.Pd ………………………… NIP.19680220 199802 2 001 NIP.

DATA PEMANTAUAN SUPERVISI LABORAN IPA Nama Sekolah : ………………………………………………… Nama laboran : …………………………………………………. Hari/Tanggal : …………………………………………………. NO ASPEK YANG DINILAI SCOR PEROLEHAN KET 1 2 3 4 1 Laboran menginventaris peralatan dan bahan praktikum 2 Laboran mencatat kegiatan praktikum 3 Laboran merawat ruang laboratorium sekolah 4 Laboran mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah 5 Laboran melayan ikegiatan praktikum 6 Laboran menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah 7 Laboran melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian 8. Buku catatan kerusakan alat 9. Buku perbaikan alat 10 Buku Bon alat laboratorium 11. Jadwal penggunaan laborat JUMLAH JUMLAH SCOR NILAI Rubrik: 1. Tidak ada 2. Ada kurang lengkap 3. Ada belum lengkap 4. Lengkap NilaiAkhir=(PerolehanNilai : Skormaksimal) x 100% Ketercapaian 86% - 100% = baiksekali 70% - 85% = baik 55% - 69 % = cukup Dibawah 55% = kurang Hambatan : ………………………… Kesimpulan : ……………………….. Saran : ………………………….. Mojokerto, ……………. Kepala SMPN 1 Dlanggu Dra. Andry Isweliyah NIP.19680220 199802 2 001

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah adalah Kompetensi Supervisi Manajerial dan Akademik. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang berfungsi sebagai unsur pelaksana supervisi pendidikan yang mencakup supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik terkait dengan tugas pembinaan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Supervisi manajerial terkait dengan tugas pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam aspek pengelolaan dan administrasi sekolah. Ragam kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah meliputi: 1. Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan sekolah 2. Penyusunan program kerja pengawasan sekolah 3. Penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja tenaga kependidikan lain (TU, Laboran, dan pustakawan). 4. Pembinaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. 5. Pemantauan kegiatan sekolah serta sumber daya pendidikan yang meliputi kepemimpinan, pengembangan sarana belajar, prasarana pendidikan, biaya, dan lingkungan sekolah. 6. Pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pemantauan, dan pembinaan. 7. Evaluasi proses dan hasil pengawasan. 8. Penyusunan laporan hasil pengawasan. 9. Penyusunan rencana perbaikan mutu. 10. Tindak lanjut hasil pengawasan untuk pengawasan berikutnya. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam suatu siklus secara periodik yang merupakan rangkaian tugas kepengawasan Kegiatan pengawasan sekolah diawali dengan penyusunan program kerja yang dilandasi oleh hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Dengan berpedoman pada program

kerja yang disusun, dilaksanakan kegiatan inti pengawasan meliputi penilaian, pembinaan, dan pemantauan pada setiap komponen sistem pendidikan di sekolah binaannya. Pada tahap berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pembinaan, dan pemantauan dilanjutkan dengan evaluasi hasil pengawasan dari setiap sekolah dan dari semua sekolah binaan. Berdasarkan hasil analisis data, disusun laporan hasil pengawasan yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah binaannya. Sebagai tahap akhir dari satu siklus kegiatan pengawasan sekolah adalah menetapkan tindak lanjut untuk program pengawasan tahun berikutnya. Tindak lanjut pengawasan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode. B. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonasia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 0322/0/1986 dan Nomor 38 tahun 1986, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/M.PAN/10/2001, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana; 12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan; 13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan; 14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah; C. Visi dan Misi Pendidikan Nasional 1. Visi Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan : ”INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETETIF ”, (insan kamil / insan paripurna) 2. Misi a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas untuk tahun 2005- 2010 menetapkan Misi sebagai berikut: ”MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF”. D. Tujuan dan Sasaran Pengawasan 1. Tujuan Pengawasan a. Meningkatkan pembinaan kepada satuan pendidikan baik aspek manajerial maupun akademik b. Menetapkan acuan dalam penyusunan instrumen supervisi manajerial dan akademik untuk dipergunakan secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan baik oleh pengawas maupun kepala sekolah c. Melaksanakan supervisi dengan menggunakan instrumen yang telah dibakukan untuk semua sekolah binaan d. Membina sekolah secara periodik dan terencana untuk mencapai standar nasional pendidikan e. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk meningkatkan profesional akademiknya melalui Manajemen Berbasis Sekolah ( PAKEM ) secara terprogram f. Meningkatkan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam rangka meningkatkan standar mutu lulusan.

g. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) untuk meningkatkan kemampuan profesional melalui pelaksanaan layanan dalam kolaborasi kelompok secara terprogram. h. Meningkatkan kinerja sekolah dalam meningkatkan sistem penjaminan mutu pengelolaan dan proses. 2. Sasaran Pengawasan Sasaran pengawasan adalah satuan pendidikan sekolah menengah pertama Adapun sasaran operasional yang ada di masing-masing Gugus meliputi : a. Kepala Sekolah (manajerial dan akademik) b. Pendidik (guru kelas, guru mata pelajaran, guru muatan lokal dan pelatih pengembangan diri) dalam pengawasan akademik. c. Tenaga Kependidikan yang lain (tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tanaga kebersihan, dan tenaga keamanan) E. Ruang Lingkup Pengawasan Berangkat dari tugas pokok pengawas satuan pendidikan, maka ruang lingkup kegiatan dalam program pengawasan adalah sebagai berikut: 1. Penilaian kinerja yang akan dilakukan terhadap: a. Kepala sekolah. b. Pendidik (guru). c. Tenaga kependidikan lain (tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan). 2. Pembinaan yang akan dilakukan terhadap : a. Organisasi sekolah dalam persiapan menghadapi akreditasi sekolah b. Kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi sekolah. c. Guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran/bimbingan berdasarkan kurikulum yang berlaku d. Tenaga kependidikan lain (tenaga administrasi, tenaga perpustakaan). e. Penerapan berbagai inovasi pendidikan/pembelajaran

f. Pengawas pada jenjang di bawahnya dalam bentuk bimbingan untuk melaksanakan tugas pokok kepengawasan. 3. Pemantauan yang akan dilakukan terhadap: a. Pengelolaan dan administrasi sekolah b. Pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan c. Lingkungan sekolah d. Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional e. Pelaksanaan penerimaan siswa baru f. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler g. Sarana belajar (alat peraga, laboratorium, perpustakaan). 4. Pengembangan program dalam penerapan SNP dan sistem penjaminan mutu dalam mengembangkan perbaikan mutu berkelanjutan.

BAB II IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN A. Deskripsi Hasil Pengawasan 1. Hasil penilaian a. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah menggunakan instrumen yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (8 standar) yang mengacu dan disesuaikan dengan Instrumen Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah. Memperhatikan kinerja sekolah negeri, secara umum masih kurang ,masih banyak yang belum mencapai standar nasional. Namun demikian karena pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi program sebagai bagian dari usaha peningkatan mutu tidak pernah berakhir, maka peningkatan dalam berbagai standar pengawasan masih harus berlanjut. b. Penilaian Kinerja Pendidik Penilaian terhadap kinerja pendidik menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) yang meliputi : 1) IPKG-1 : perencanaan pembelajaran 2) IPKG-2 : pelaksanaan pembelajaran 3) IPKG-3 : penilaian proses dan hasil belajar 4) IPKG-4 : analisis hasil penilaian 5) IPKG-5 : tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan) 6) IPKG-6: Pengembangan prestasi siswa dalam tiap bidang studi. 7) IPKG-7: pelaksanaan evaluasi diri sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 8) IPKG-8:pengembangan karya ilmiah 9) IPKG-9: peningkatan kompetensi berbahasa Inggris 10) IPKG-10:peningkatan kompetensi dalam pendayagunaan TIK.

Pelaksanaan pengawasan diarahkan pula pada pengurangan kesejangan mutu sekolah negeri dan swasta terutama dalam membatasi pendidik yang mengampu mata pelajaran tidak relevan dan kualifikasi akademik sehingga berpengaruh terhadap mutu hasil belajar siswa.. c. Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan 1) Tenaga Administrasi. a) Tanaga administrasi pada sebagian besar sekolah jumlahnya belum memenuhi rasio jumlah rombongan belajar yang disyaratkan. b) Kualifikasi tenaga administrasi hanya sebagian kecil yang telah memenuhi standar sesuai bidang tugas masing-masing c) Program jangka menengah dan program tahunan belum tersusun secara sistematis dan diterapkan secara konsisten. d) Pembagian tugas tenaga administrasi pada umumnya masih merangkap, artinya seorang petugas menangani lebih dari satu bidang kegiatan yang berbeda. e) Kinerja petugas bidang kurikulum dan kesiswaan belum ada. f) Tenaga administrasi yang berstatus pegawai negeri sipil belum ada g) Belum ada penerimaan CPNS untuk tenaga administrasi. h) Belum melaksanakan kegiatan penjaminan mutu. 2) Tenaga Perpustakaan a) Belum ada tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan pustakawan b) Sebagian besar belum pernah mengikuti diklat khusus perpustakaan c) Administrasi dan manajemen belum sesuai dengan standar perpustakaan d) Masih banyak dirangkap oleh tenaga administrasi sehingga tidak malaksanakan tugas secara penuh (full time) e) Umumnya penanggung jawab sekaligus tenaga perpustakaan dirangkap oleh guru f) Belum ada penerimaan CPNS untuk tenaga administrasi.

2. Hasil pembinaan a. Pembinaan Organisasi Sekolah 1) Struktur organisasi pada setiap satuan secara keseluruhan telah mengikuti standar, terdapat perbedaan kecil pada pembagian tugas di setiap sekolah karena menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing b. Pembinaan Manajemen Sekolah 1) Pada umumnya sekolah telah mengembangkan visi-misi, namun belum seluruh sekolah mendefinisikan indikator pencapaian visi-misi dengan jelas sehingga visi belum berfungsi sebagai pemandu dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah. 2) Dalam peningkatan mutu melalui implementasi standar nasional pendidikan belum memadai masih membutuhkan pengembangan dan pembinaan. 3) Sistem pengelolaan yang merujuk pada siklus berfungsinya fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belum diterapkan secara efektif pada tiap satuan pendidikan. 4) Kelemahan utama dalam penerapan manajemen sekolah ialah lemahnya dalam sistem penjaminan mutu proses. 5) Sistem pengambilan keputusan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) masih terus dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan daya kolaborasi dalam peningkatan mutu. 6) Belum seluruh satuan pendidikan dapat memberdayakan memberdayakan sumber daya Komite Sekolah, orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam meningkatkan mutu lulusan yang lebih baik. 7) Belum berfungsinya kendali mutu melalui sistem penjaminan mutu. c. Pembinaan Proses Pembelajaran 1) Pada umumnya proses pembelajaran sudah baik namun masih pasang surut mutunya belum terkendali secara efektif. 2) Proses pembelajaran sebagai implementasi dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), masih banyak kekurangan dan kelemahan, sebab dalam

pelaksanaan KTSP memerlukan peningkatan dalam sistem perencanan, pelaksanaan, dan evaluasi. 3) Perlu lebih ditingkatkan efektivitas pembelajaran yang yang kreatif, inovatif, inisiatif, dan mandiri membutuhkan waktu, oleh sebab itu secara bertahap dan terus-menerus kita dorong melalui berbagai teknik pembinaan baik secara individual maupun kelompok melalui MGMP. 4) Sekolah belum menetapkan standar prosedur pembelajaran yang efektif dan produktif melalui penilaian produk belajar siswa. 5) Strategi pembelajaran yang guru gunakan belum variatif sehingga memerlukan sistem pembinaan lebih lanjut. 6) Sekolah belum menetapkan sistem supervisi pembelajaran sebagai strategi peningkatan dan penjaminan mutu pembelajaran. d. Pembinaan Adminintrasi Kantor dan Perpustakaan 1) Administrasi kantor a) Secara umum telah dikerjakan dan dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku namun masih kurang, masih perlu dilengkapi. b) Bidang kearsipan dokumen masih perlu terus ditingkatkan, baik pengelolaan surat-surat maupun penyimpanan dokumen c) Tenaga yang menangani kesiswaas khusunya Buku Induk Siswa harus kompeten, sebab masih banyak yang pengisiannya tidak lengkap 2) Perpustakaan a) Penyusunan sarana dan bahan pustaka sesuai ketentuan dan prasarana yang tersedia b) Pada umumnya Katalogisasi belum dilaksanakan c) Teknik pemberian label pada setiap bahan pustaka belum sesuai panduan d) Manajeman dan administrasi perpustakaan masih perlu dilengkapi e) Buku Induk dan inventarisasi bahan pustaka belum terisi dengan lengkap

3. Hasil Pemantauan a. Pemantauan Penerimaan siswa Baru (PSB) 1) Pelaksanaan PSB telah dilaksanakn sesuai ketentuan dari Kemendiknas, dan Dinas Pendidikan 2) Daya tampung dalam satu rombongan belajar belum mengacu Standar Nasional Pendidikan dengan jumlah maksimal 32 siswa/rombel. b. Pemantauan Administrasi Sekolah 1) Administrasi Kepala Sekolah sebagian besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih belum sesuai apa yang diharapkan. 2) Administrasi Kurikulum masih perlu pembinaan dan penyempurnaan (KTSP, silabus, KKM, RPP, dan instrumen pendukung), masih banyak yang belum melengkapi data perkembangan belajar siswa dari sistem pemantauan secara periodik. 3) Admistrasi Sarana dan Prasarana; perlu dirtingkatkan pengelolaan administrasi inventaris dan perawatan barang inventaris masih kurang. 4) Administrasi Kerjasama dan Hubungan dengan Masyarakat; umumnya masih lemah pada administrasi dan kearsipan dukomen seperti agenda surat masuk/keluar, notulen kegiatan, rekaman kegiatan (dokumentasi) 5) Administrasi Perkantoran; jumlah tenaga administrasi umumnya kurang dan kompetensinya tidak sesuai dengan bidang tugasnya, masih banyak tugas rangkap sehingga hasilnya tidak optimal c. Pemantauan Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan 1) Standar Isi; semua telah melaksanakan KTSP tetapi penyusunan dan pengadaan dokumen KTSP belum sesuai target waktu, substansinya perlu dikembangkan, dan legalitas/pengesahan dokumen belum mencapai 100% 2) Standar Proses; proses PAIKEM perlu terus ditingkatkan pelaksanaannya sebab ternyata masih banyak pendidikan yang terkondisi dengan pola pembelajaran lama (ceramah)

3) Standar Kompetensi Lulusan; kajian dan analisis terhadap SKL (Permendiknas RI No. 23 tahun 2006) perlu terus ditingkatkan, terbukti walau persentase lulusan sudah baik tetapi prestasi nilai hasil lulusan masih rendah. 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; sebagian besar pendidik belum memenuhi kualifikasi S1, mengajar sesuai dengan spesifikasi ijazah, tetapi dengan adanya sertifikasi pendidik banyak yang tidak memenuhi jumlah mengajar. 5) Standar Sarana dan Prasarana; secara umum belum memenuhi standar, dengan program sekolah gratis, pengembangan prasarana mengalami stagnasi, sebab sangat tergantung dari bantuan pemerintah/pemerintah daerah yang jumlahnya sangat terbatas sementara sumbangan pengembangan dari orang tua/wali siswa belum ada. 6) Standar Pengelolaan; sesuai konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah telah terjadi pengembangan yang cukup , walaupun masih perlu ada kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap konsep MPMBS. 7) Standar Pembiayaan; dengan adanya BOS sebenarnya cukup untuk membiayai kegiatan operasional, tetapi karena alokasi penggunaan dana dibatasi hanya kegiatan tertentu akibatnya kegiatan yang bersifat pengembangan oleh satuan pendidikan tidak bisa dibiayai, terpaksa banyak yang meniadakan/menghentikan kegiatan tersebut. Sementara sumbangan pengembangan untuk dari orang tua/wali siswa tdak diperbolehkan. 8) Standar Penilaian Pendidikan; sistem penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik secara teknis belum memenuhi ketentuan, secara operasional belum memenuhi pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi terutama dalam pencapai ketuntasan belajar. Nilai hasil belajar sebagai simbol penguasaan kompetensi belum valid dan akuntabel, akibatnya pada tahapan ujian nasional hasilnya belum memuaskan

d. Pemantauan Linkungan Sekolah 1) Secara umum pengelolaan lingkungan sekolah telah dilaksanakan sesuai sumber daya yang ada, namun masih ada beberapa satuan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan terutama komitmen stakeholder yang bertanggungjawab terhadap bidang tersebut 2) Masih ada satuan pendidikan yang kepemilkan lahan tidak memenuhi standar, hal ini menjadi kandala dalam pengelolaan lingkungan hidup 3) Kerjasama dengan Komite Sekolah dan masyarakat umumnya sudah cukup baik e. Pemantauan Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester (UAS)/Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 1) Ulangan tengah semester umumnya hanya dilaksanakan satu kali tiap semester 2) Pengadaan, penggandaan soal, pengawasan, dan koreksi dilakukan oleh satuan pendidikan 3) Umumnya belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan dari hasil ulangan tengah semester 4) Hasil ulangan tengah semester telah dilaporkan kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk Laporan Hasil Ulangan Tengah Semester, namun KKM yang dicantumkan masih menggunakan KKM semester, mestinya KKM tengah semester. 5) Hasil UAS dan UKK dilaksanakan dan dikelola oleh satuan pendidikan, namun umumnya belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, sehingga kalau nilai UAS/UKK tidak mencapai KKM akan berpengaruh terhadap validitas nilai akhir yang dimasukkan dalam LHB (rapor) f. Pemantauan Kegiatan Muatan Lokal 1) Semua sekolah di SMP melaksanakan muatan lokal wajib Bahasa Jawa namun banyak yang tidak memenuhi kualifikasi akademik. 2) Muatan lokal lain di SMP bervariasi sesuai kondisi sekolah dan pelaksanaanya belum epektif.

g. Pemantauan Kegiatan Pengembangan Diri (ekstrakurikuler) 1) Pengembangan diri yang dipilih oleh masig-masing satuan pendidikan bervariasi (olahraga, kesenian, keterampilan lain) 2) Persepsi pengembangan diri masih dianggap sama dengan ekstrakurikuler pada kurikulum sebelumnya (Kurikulum 1994) 3) Karena pengembangan diri termasuk komponen kurikulum maka pengelolaannya juga harus sama dengan komponen yang lain (mata pelajaran dan muatan lokal), dalam hal ini masih belum demikian h. Pemantauan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana 1) Pemberdayaan sarana dan prasarana pendukung umumnya belum cukup efektif dan efisian 2) Pemberdayaan sarana dan prasarana pembelajaran masih belum optimal, motivasi pendidik dalam pemberdayaan sarana pebelajaran perlu ditingkatkan i. Pemantauan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 1) Ujian Nasional dan Ujian Sekolah telah dilaksanakan sesuai Permendiknas RI dan Prosedur Operasi (POS) dari BSNP 2) Sebelum ujian dilaksanakan semua satuan pendidikan telah mempersiapkan kompetensi peserta ujian dengan jalan memberikan uji coba (tryout) beberapa kali sesuai kemampuan masing-masing satuan pendidikan 3) Dinas Pendidikan Kota telah memfasilitasi kegiatan tryout . B. Masalah dalam Pengawasan 1. Hasil penilaian a. Mengingat instrumen penilaian kinerja baik manajerial maupun akademik baru saja dibakukan (untuk sementara), sehingga sosialisasinya belum optimal akibatnya masih banyak sekolah yang belum melaksanakan supervisi atau penilaian dengan menggunakan instrumen tersebut b. Jumlah satuan pendidikan binaan rata-rata pengawas khususnya SD cukup banyak. c. Hasil penilaian secara umum cukup baik tetapi masih banyak yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan

2. Hasil pembinaan a. Pembinaan secara kelompok lewat MGMP sangat tergantung pada kegiatan lembaga tersebut, pengawas sifatnya ikut memanfaatkan kegiatan tersebut. b. Intensitas dan frekuensi pembinaan masih rendah akibatnya hasilnya belum optimal 3. Hasil Pemantauan a. Data/rekaman hasil pemantauan belum dapat menggambarkan/mewakili kondisi yang sebenarnya karena jumlah sampling yang terekam datanya tidak memenuhi jumlah satuan pendidikan b. Informasi yang diperoleh kurang akurat dan kurang valid, hal ini akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat C. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan 1. Mengacu pada tiga pilar kebijakan Pendidikan Nasional, yaitu : a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; b. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan. 2. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan a. Pendanaan Biaya Operasional Wajar Dikdas 9 Tahun b. Penyediaan Sarana dan Prasarna Pendidikan Wajar c. Rekruitmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Pengembangan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak Usia Wajar Dikdas di Daerah Bermasalah e. Pendidikan Kecakapan Hidup f. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perluasan Akses 3. Peningkatan mutu, relevansi, daya saing keluaran pendidikan a. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta kesejahteraannya yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas b. Melengkapi prasarana dan sarana belajar yang terbatas dan meningkatkan pendayagunaannya secara optimal

c. Mengupayakan penyediaan dana pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran sesuai kemampuan daerah d. Meningkatkan proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. 4. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitaan publik pendidikan a. Menyempurnakan sistem dan struktur organisasi sesuai konsep desentralisasi yang tercermin dalam Sruktur Organisasi dan Tata Kerja. b. Mengupayakan tersedianya sistem informasi manajemen yang sistematis dengan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mamiliki data yang akurat c. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pemerataan dan perluasan akses serta peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

BAB III DESKRIPSI PROGRAM PENGAWASAN No PROGRAM DAN RINCIAN TUGAS SASARAN / TUJUAN SUPERVISI KEGIATAN YANG DILAKUKAN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH METODE / TEKNIK SUPERVISI INDIKATOR KEBERHASI LAN JADWAL KERJA I PROGRAM PEMBINAAN A Supervisi manajerial 1. Pembinaan stadar isi : Penyusunan dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) KTSP yang telah disahkan oleh pejabat b. yang berwenang a. Sosialisasi tentang KTSP Rapat koordinasi dengan tim penyusun KTSP c. Memantau penyusunan KTSP Verifikasi draf KTSP e. Fasilitasi pengesahan KTSP Tersusunnya dokumen KTSP yang sesuai kebutuhan dan konsisi satuan pendidikan Supervisi standar isi menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada standar isi ( Instrumen Standar 1) Tersusun dokumen KTSP yang telah disahkan oleh Kepala Dinak Pendidikan Juni - Juli d.

No PROGRAM DAN RINCIAN TUGAS SASARAN / TUJUAN SUPERVISI KEGIATAN YANG DILAKUKAN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH METODE / TEKNIK SUPERVISI INDIKATOR KEBERHASI LAN JADWAL KERJA I PROGRAM PEMBINAAN 2. Pembinaan standar sarana prasarana : Penyusunan rencana induk pengembangan startegis (RIPS) dan pengadaan sarana prasarana Rencana Induk Pengembangan Strategis (RIPS) a. Koordinasi dengan pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah/ penyelenggar a lembaga pendidikan (inventarisasi kebutuhan) Penyusunan draf pengembanga n dan pengadaan sarpras Finalisasi RIPS dan pengesahan Tersusun RIPS untuk jangka menengah dan pendek sebagai bagian dari RIPS jangka panjang yang telah ada Supervisi standar sarana prasarana menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada standar sarana dan prasarana ( Instrumen Standar 5) TERSUSUN RENCANA INDUK PENGEMBAN GAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PENDEK JULI - AGUSTUS b. 3. PEMBINAAN STANDAR PENGELOLAAN : PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS) RENCANA PENGEMBANGA N SEKOLAH/ (RPS/M) ATAU PROGRAM JANGKA A. KOORDINASI DENGAN KEPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA SEKOLAH, WAKIL PENDIDIK, TERSUSUNNYA RENCANA PENGEMBANGA N SEKOLAH (PROGRAM TAHUNAN) YANG SESUAI DENGAN SUPERVISI STANDAR PENGELOLAAN MENGGUNAKA N INSTRUMEN SUPERVISI YANG MENGACU TERSUSUN RENCANA PENGEMBAN GAN SEKOLAH (PROGRAM TAHUNAN) JULI - AGUSTUS PENDEK (TAHUNAN) TENAGA KEPENDIDIKAN TERKAIT, DAN SUMBER DAYA DAN KEBUTUHAN PADA STANDAR PENGELOLAAN KOMITE TAHUN

No PROGRAM DAN RINCIAN TUGAS SASARAN / TUJUAN SUPERVISI KEGIATAN YANG DILAKUKAN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH METODE / TEKNIK SUPERVISI INDIKATOR KEBERHASI LAN JADWAL KERJA I PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH/PENY ELENGGARA PELAJARAN YANG SEDANG ( INSTRUMEN STANDAR 6) LEMBAGA BERJALAN PENDIDIKAN PENYUSUNAN DRAF RPS FINALISASI RPS DAN PENGESAHAN 4. PEMBINAAN STANDAR PEMBIAYAAN : PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) MENJADI APBS A.KOORDINASI DENGAN KAPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA SEKOLAH, BENDAHARAW AN, DAN TENAGA KEPENDIDIKA N YANG TERSUSUNNYA APBS SESUAI SKALA PRIORITAS DAN KEBUTUHAN SEKOLAH SERTA SUMBER DANA YANG TERSEDIA PADA TAHUN PELAJARAN YANG SEDANG BERJALAN SUPERVISI STANDAR PEMBIAYAAN MENGGUNAKA N INSTRUMEN SUPERVISI YANG MENGACU PADA STANDAR PEMBIAYAAN TERSUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) YANG TELAH DISAHKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGUSTUS - SEPTEMB ER TERKAIT DENGAN ( INSTRUMEN STANDAR 7) PEMBIAYAAN B. PENYUSUNA N DRAF RAPBS C. PENGESAHAN RAPBS D. REVISI RAPBS E. PLENO

No PROGRAM DAN RINCIAN TUGAS SASARAN / TUJUAN SUPERVISI KEGIATAN YANG DILAKUKAN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH METODE / TEKNIK SUPERVISI INDIKATOR KEBERHASI LAN JADWAL KERJA I PROGRAM PEMBINAAN DENGAN ORANG TUA SISWA DAN DONATUR PENDIDIKAN F. FINALISASI RAPBS MANJADI APBS B 1. SUPERVISI AKADEMIK PEMBINAAN STANDAR PROSES: PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN SILABUS, KKM, RPP, PROGRAM TAHUNAN, PROGRAM SEMESTER PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENAGA PERPUSTAKAANb. DAN TENAGA LABORATORIU M) A. SOSIALISASI, KOORDINASI, DAN PEMBINAAN Workshop dan tugas mandiri penysunan perangkat pembelajara n c. Pengesahan oleh Kepala Sekolah Tersusunnya silabus, KKM, RPP, program tahunan, dan program semester Supervisi standar proses menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada standar proses yang meliputi IPKG-1, IPKG-2, IPKG-3, IPKG-4, dan IPKG-5 ( 5 tupoksi guru) Terwujudnya kegiatan pembelajara n yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangk an Juli – Mei

No PROGRAM DAN RINCIAN TUGAS SASARAN / TUJUAN SUPERVISI KEGIATAN YANG DILAKUKAN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH METODE / TEKNIK SUPERVISI INDIKATOR KEBERHASI LAN JADWAL KERJA I PROGRAM PEMBINAAN 2. Pembinaan standar kompetensi lulusan : Penyusunan rencana strategis dalam meningkatkan pencapaian hasil ujian (kelulusan) Lulusan dengan persentase dan kualitas yang tinggi Koordinasi dan pembinaan Bedah (kajian) SKL, baik SKL UN dan US maupun SKL dalam Permendiknas RI No. 23 / 2006 Penetapan stndar/kriteria kelulusan PENGESAHAN KRITERIA KELULUSAN UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL TERSUSUNNYA HASIL TELAAH SKL DALAM BENTUK KISIKISI UN DAN US TERWUJUDNYA KRITERIA KELULUSAN UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL SUPERVISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MENGGUNAKA N INSTRUMEN SUPERVISI YANG MENGACU PADA STANDAR PROSES ( INSTRUMEN STANDAR 2) MENGHASIL KAN LULUSAN DENGAN PROSENTASE DAN NILAI RATA-RATA YANG TINGGI FEBRUARI – APRIL