E-Book Kewarganegaraan

KEWARGANEGARAAN

DOSEN : NOPIANA MOZINN, SH, MH

DISUSUN OLEH :
Kelas (B) - MANAJEMEN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI
MANAJEMEN
2020/2021

RESUME MATERI “IDENTITAS NASIONAL”

A. Pengertian Identitas Nasional
Nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan

ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu
sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan
“nasional”. Identitas bersal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri
yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang
lain. Sedangkan nasional berasal dari ka nation yang artinya bangsa.

Pengertian bangsa menurut sosiologis antropologis yaitu persekutuan hidup yang berdiri
sendiri dan merasa kesatuan agama, bahasa, ras dan adat istiadat.sedangkan bangsa dalam
pengertian politik ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah dan tunduk terhadap
kedaulatan negaranya. Dengan demikian nasional merujuk pada sifat khas kelompok yang
memiliki ciri-ciri kesamaan, fisik, citacita dan tujuan.Maka dapat disimpulkan bahwa,
identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan
tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional.Berdasarkan pengertian tersebut setiap
bangsa di dunia pasti memiliki identitas tersendiri yang sesuai dengan karakter, ciri khas dari
bangsa tersebut.

B. Karakteristik Identitas Nasional
Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya, secara alami akan berakulturasi

dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Dalam antropologi identitas merupakan
suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas
dan negara sendiri. Identitas meliputi nilai, norma dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial
untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang
menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang dan mendatang.

Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa, maka identitas nasional
Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa
Indonesia, budaya nasional, wilayah nusantara dan ideologi pancasila. Jati diri bangsa
merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga
dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Mengukuhkan jati diri bangsa

merupakan usaha yang sangat dibutuhkan karena sebagai akar dalam keutuhan hidup
berbangsa dan bernegara.

C. Faktor Pembentuk Identitas Nasional

Lahirnya suatu identitas nasional bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan
tersendiri yang yang sangat didukung oleh faktor-faktor pembetuk identitas nasional. Faktor-
faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi: Primordial, sakral,
tokoh, bhineka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan.

1. Primordial
Faktor-faktor primordial ini meliputi: ikatan kekerabatan (darah) dan keluarga,

kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat.
2. Sakral

Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau
ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. Tokoh

Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat
dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara.Pemimpin dibeberapa negara
dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat dan simbol persatuan bangsa
yang bersangkutan.
4. Bhineka Tunggal Ika

Prinsip Bhineka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk
bersatu dalam perbedaan.Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga
bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa
menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras dan agamanya.
5. Sejarah

Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat
menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu,
seperti samasama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi
juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu.
6. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan
dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat.
7. Kelembagaan

Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga
pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadulan dan partai
politik.
D. Bentuk Identitas Nasional Indonesia

Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk identitas nasional Indonesia yang meliputi,
bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia.
1. Bendera Negara, yaitu Sang Merah Putih

Warna merah berarti berani, warna putih berarti suci, merah berarti berani yang
melambangkan tubuh manusia, putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia,
keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia.Lambang merah putih
sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia. Bendera sang Merah Putih dikibarkan
ketika Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan
Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Bendera Merah Putih dijahit oleh ibu Fatmawati
yang merupakan istri presiden Soekarnp.Berikut adalah gambar bendera Indonesia.

2. Bahasa Negara Indonesia
Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang bersal dari rumpun Melayu yang

tumbuh dan berkembang, sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa
perhubungan.Bahasa tersebut telah dipergunakan hampir di seluruh Asia
Tenggara.Perkembangan bahasa Melayu mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan
persaudaraan bangsa Indonesia.Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada
masa itu menggunakan bahasaMelayu.Sehingga secara sadar para pemuda yang

bergabung dakam perkumpulan itu mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa
persatuan Indonesia.Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda
II tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa
Indonesia merupakan bahasa persatuan. Ketentuan bahasa Indonesia telah diatur dalam
UU No.24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45 Berikut adalah sumpah
pemuda.

3. Lambang Negara Garuda Pancasila dan Simbol-Simbol Pancasila
a. Lambang Negara Garuda Pancasila

Pada tanggal 13 juli 1945, dalam rapat Panitia Perancangan Undang-Undang
Dasar 1945.Salah seorang anggota Panitiabernama Prada Harahap mengusulkan tentang
lambang negara.Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia
Raya.Panitia ini bertugas untuk menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban
bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang
lambang negara.Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan
sekretaris umum Muhammad Yamin.

Berikut adalah ciri-ciri dari lambang negara Garuda Pancasila:

a) Warna dan jumlah helai bulu
a) Warna:
- Seluruh burung Garuda,
Bintang, Kapas, Padi dan
Rantai
- Kuning Emas
- Ruangan Perisai di tengahtengah
(kiri atas dan kanan bawah)
(kanan atas dan kiri bawah)
- Merah Putih
- Merah
- Putih
- Dasar Bintang yang
berbentuk Perisai
- Hitam
- Kepala Banteng - Hitam
- Pohon Beringin
- Pita
- Huruf
- Hijau
- Putih
- Hitam

b) Jumlah Helai Bulu:
- Pada tiap sayap - 17 helai

- Padaa ekor
- Kecil di bawah perisai
- Kecil di leher
- 8 helai
- 10 helai
- 45 helai
b) Arti dan Makna Lambang Negara
a) Menurut Kansil dan Chistine dalam Maulana Arafat Lubis, menyatakan bahwa

arti dan makna simbolik dari lambang negara ialah Garuda yang merupakan
burung yang dinamakan juga “Sang Raja Wali”, seperti yang disebutkan dalam
cerita Ramayana dan Bharatayuda. Burung tersebut merupakan lambang
kekuasaan dan kekuatan.
b) Sayap yang masing-masing terdiri dari 17 helai, berarti tanggal 17. Ekor burung
yang terdiri dari 8 helai, berarti bulan ke-8 atau bulan Agustus.
c) Jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu kecil di
bawah leher sebanyak 45 helai, berarti tahun1945.

Semua jumlah bulu yang ada di setiap bagiannya melambangkan tanggal
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu pada tanggal 17
Agustus 1945.

Perisai berbentuk jantung yang digantungkan pada leher garuda merupakan
lambang perlindungan, sedangkan garis melintang di tengah-tengah perisai
melukiskan khatulistiwa (equator).
c) Bhineka tunggal Ika

Pita yang dicengkeram oleh kedua kaki burung Garuda terdapat semobayan
dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi “BHINEKA TUNGGAL IKA”, yang berarti
“Berbeda-beda tetapi tetap satu juga”.

d) Simbol-simbol Pancasila
Dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah

diamandemenkan empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002,
dicantumkan kalimat, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan
semboyan Bhineka Tunggal Ika”.
Berikut adalalah sila-sila pancasila dan simbol-simbolnya:
a) Ketuhanan Yang Maha Esa

b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

c) Persatuan Indonesia

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijkasaan dalam
permusyawaratan perwakilan

e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

4. Lagu Kebangsaan, yaitu Indonesia Raya
Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wage Rudolf

Supratman .Pada tanggal 28 Oktober 1928 lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk
pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara.Lagu Indonesia Raya yang memiliki
ejaan lama sebagai berikut.

Indonesia Tanah Airkoe Tanah Toempah Darahkoe
Di sanalah Akoe Berdiri Djadi Pandoe Iboekoe

Indonesia Kebangsaankoe Bangsa Dan Tanah Airkoe
Marilah Kita Berseroe Indonesia Bersatoe

Hidoeplah Tanahkoe Hidoeplah Negrikoe
Bangsakoe Ra'jatkoe Sem'wanja

Bangoenlah Djiwanja Bangoenlah Badannja
Oentoek Indonesia Raja

(Reff Diulang 2 kali, red)
Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe

Jang Koetjinta
Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia

Raja
5. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disyahkan oleh PPKI padang
tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara RI dan identitas nasional.

6. Kebudayaan Daerah
Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1340 suku bangsa,

jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 724 bahasa, jumlah budaya yang ada
di Indonesia berjumlah 7241 karya budaya dan jumlah ras di Indonesia ada 4 yaitu
Papua Melanozoid, Negroid, weddoid, dan Melayu Mongoloid. Masyarakat Indonesia
mendiami pulau-pulau serta berbicara dalam ragam bahasa, mempunyai budaya
daerah. Kemudian budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas
nasional
7. Hakikat Negara
 Arti Negara

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, negara Indonesia memiliki dua
pengertian sebagai berikut:

a. Negara adalah organisasi disuatu wilayah yang mempunayi kekuasaan
tertinggi yang syah dan ditaati rakyatnya.

b. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah
tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang
efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak
menentukan tujuan nasionalnya.

 Unsur-unsur Negara
Dalam sebuah negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
a. Rakyat, Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal diwilayah itu, tunduk
pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan
b. Wilayah, Yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi
tempat tinggal bagi rakyat Negara Pemerintah yang berdaulat, Yaitu adanya
penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan
pemerintahan dinegara tersebut

 Teori terjadinya Negara
Proses terjadinya Negara secara teoritis, Yang dimaksud secara teoritis adalah

teoritis tentang terjadinya sebuah negara. Beberapa teori terjadinya sebuah negara
adalah sebagai berikut :

1) Teori hukum Alam, Menurut teori ini terjadinya sebuah negara adalah
sesuatu yang alamiah. Bahwa segala sesuatu itu berjalan menurut hukum
alam yaitu mulai dari lahir, berkembang, mencapai puncaknya, layu dan
akhirnya mati. Negara terjadi secara alamiah , bersumber dari manusia
sebagai mahluk sosial yang cenderung berkumpul dan saling berhubungan
untuk memenuhi kebutuhannya.

2) Teori Ketuhanan, Menurut teori ini terjadinya sebuah negara adalah karena
kehendak tuhan didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari
tuhan dan terjadinya atas kehendak tuhan.

3) Teori Perjanjian, Menurut teori ini terjadinya sebuah negara adalah sebagai
hasil perjanjian antar manusia atau individu. Manusia berada dalam dua
keadaan, yaitu keadaan sebelum bernegara dan keadaan setelah bernegara
Proses terjadinya Negara di jaman modern Menurut pandangan ini dalam
kenyataannya, terjadinya 10 negara bukan disebabkan teori-teori diatas.
Negara terbentuk melalui berbagai proses yaitu :
1. Penaklukan atau occupatie
2. Peleburan atau fusi
3. Pemecahan
4. Pemisahan diri
5. Perjuangan atau Revolusi
6. Penyerahan/pemberian
7. Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya

 Fungsi dan tujuan Negara Menurut Mirriam Budiardjo, fungsi pokok negara
adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, dapat dikatakan negara sebagai
stabilisator.
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
c. Pertahanan yang diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar
d. Menegakkan keadilan yang dialksanakan melalui badan-badan keadilan.

8. Bangsa dan Negara Indonesia
Hakikat Negara Indonesia, Negara kita adalah negara Republik Indonesia Proklamasi 17

Agustus 1945, disingkat negara RI Proklamasi.Maksud dari pernyataan tersebut
adalah bahwa negara Indonesia yang didirikan tidak bisa lepas dari peristiwa
proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. dengan momen proklamasi 17
Agustus 1945 itulah, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus
enyatakan kepada dunia luar mengenai adanya negara baru, yaitu Indonesia.Adapun
faktor-faktor penting terbentuknya Negara Indonesia adalah :

o Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama dibawah penjajahan
bangsa asing lebih kurang 350 tahun.

o Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu
penjajahan.

o Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang
dari sabang hingga merauke.

o Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai
siatu bangsa

 Proses terjadinya Negara Indonesia,secara teories perkembangan Negara
Indonesia terjadi seperti berikut :
 Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya
pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya.
 Adanya perjuangan bangsa indonesia melawan penjajah
 Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa
Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama.
 Negara indonesia perlu menyusun kelengkapan negara yang meliputi tujuan
negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara, dan dasar
negara

 Cita-cita dan tujuan Negara Indonesia
Cita-cita Negara Indonesia adalah mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat,

adil dan makmur. Sedangkan tujuan Negara Indonesia sebagai berikut :
 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

 Memajukan kesejahteraan umum
 Mencerdaskan kehidupan bangsa
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian

abadi,dan keadilan sosial
 Sifat dan Hakikat Negara

Sifat Negara merupakan suatu keadaan dimana hal tersebut dimiliki agar dapat
menjadikannya suatu Negara yang bertujuan. Sifat-sifat tersebut umumnya mengikat
bagi setiap warga negaranya dan menjadi suatu identitas bagi Negara tersebut.Sifat
suatu Negara terkadang tidaklah sama dengan Negara lainnya, ini tergantung pada
landasan ideologi Negara masing-masing. Namun ada juga beberapa sifat Negara
yang bersifat umum dan dimiliki oleh semua Negara, yaitu :
a) Sifat memaksa,Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan

terhadap warga negaranya, hal ini bersifat mutlak dan memaksa.
b) Sifat monopoli, Negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini menjadi sesuatu yang
menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung
di dalam wilayah Negara tersebut.
c) Sifat mencakup semua, Kekuasaan Negara merupakan kekuasaan yang mengikat
bagi seluruh warga negaranya. Tidak ada satu orang pun yang menjadi
pengecualian di hadapan suatu Negara. Tidak hanya mengikat suatu golongan
atau suatu adat budaya saja, tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang
termasuk kedalam warga negaranya.
d) Sifat menentukan, Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap
untuk menjaga stabilitas Negara itu. Sifat menentukan juga membuat Negara
dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang
yang ada di dalam wilayah suatu Negara (kecuali orang asing) menjadi anggota
politik Negara.

Ada pula sifat-sifat yang hanya dimiliki suatu Negara berdasarkan pada
landasan ideologi Negara tersebut, misalnya Negara Indonesia memiliki sifat-sifat
yang sesuai dengan Pancasila, yakni :

1) Ketuhanan, ialah sifat-sifat keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat
Tuhan (yaitu kesesuaian dalam arti sebab dan akibat) merupakan suatu nilai-
nilai agama.

2) Kemanusiaan adalah sifat-sifat keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat
manusia.

3) Persatuan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat
satu, yang berarti membuat menjadi satu rakyat, daerah dan keadaan negara
Indonesia sehingga terwujud satu kesatuan.

4) Kerakyatan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat
rakyat.

5) Keadilan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat
adil

DAFTAR PUSTAKA
Lubis, Maulana Arafa. 2018. Identitas Nasional
www.kewarganegaraan.ac.id/articel(Diakses 20 oktober 2020)

RESUME MATERI “HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA”

Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok status negara. Status
kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga dan negaranya. Setiap
warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya , negara
mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

A. Warga Negara Indonesia
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang

bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu
pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok manusia. Pada
umumnya dapatlah dikatakan bahwa suatu negara harus memenuhi syarat- syarat
antara lain harus ada wilayah ( darat ,laut , udara), harus ada rakyatnya ( warga negara
dan orang asing) ,harus ada pemerintahan negara yang berkuasa terhadap seluruh
wilayah dan rakyatnya , dan harus ada tujuannya ( masyarakat adil makmur
berdasarkan Pancasila). Sehingga warga negara merupakan unsur yang penting dalam
negara.

Pengertian warga negara secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2000) adalah ‘ penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat
kelahiran dan sebagainya , yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang
warga negara dan negara itu. Bagi warga negara Indonesia pengertian warga negara
Indonesia diatur oleh UUD 1945 pasal 26 ayat (1) warga negara ialah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-
Undang.

Dengan demikian Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai
kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban
yang bersifat timbal balik terhadap negaranya ( Tim ICCE UIN Jakarta,2003:73).
Warga negara diartikan juga sebagai orang-orang sebagian bagian dari suatu penduduk
yang menjadi unsur negara, yang dahulu disebut hamba atau kawula negara. Tetapi
sekarang ini lazim disebut warga negara ( Ubaidillah ,2000:58). Serta Menurut
Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 warga negara adalah warga suatu negara
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jadi secara umum warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Asas Kewarganegaraan
a. Asas Kewarganegaraan Umum
Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia memperhatikan
asas- asas kewarganegaraan umum atau universal , yaitu asas ius sanguinis,ius
soli dan campuran. Secara lengkap , asas –asas yang dianut oleh undang –
undang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah:
1. Asas ius sanguinis ( law of the blood ) yaitu asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan , bukan berdasarkan
negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli ( law of the soil) yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran , yang diberlakukan
terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang- undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak -anak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang –undang.

b. Asas Kewarganegaraan Khusus
Terdapat beberapa asas kewarganegaraan khusus yaitu :

 Asas kepentingan nasional yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan
kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia untuk
mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-
cita dan tujuan sendiri.

 Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa
pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga

negara Indonesia dalam keadaan apa pun baik di dalam maupun di luar
negeri.
 Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan , adalah asas yang
menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan
perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
 Asas kebenaran substansi adalah prosedur pewarganegaraan seseorang
tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansi dan syarat –syarat
permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 Asas non diskriminatif yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan
dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas
dasar suku, ras , agama ,golongan, jenis kelamin dan gender.
 Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah
asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara
harus menjamin ,melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada
umumnya.
 Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal
ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara
terbuka.
 Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang
memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat
mengetahuinya.

C. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan
1. Pewarganegaraan
Kewarganegaraan RI dapat diperoleh melalui pewarganegaraan.
Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.Persyaratan
untuk memenuhi kewarganegaraan RI yaitu:
 Telah usia18 tahun atau sudah menikah

 Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah
negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10
tahun tidak berturut-turut.

 Sehat jasmani dan rohani
 Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan

Konstitusi UUD 1945
 Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
 Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI , tidak menjadi

kewarganegaraan ganda.
 Memiliki pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap
 Membayar uang pewarganegaraan
2. Perkawinan Secara Sah dengan Warga Negara Indonesia
 Warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara

Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan
Pejabat ( Pasal 19 ayat (1))
 Pernyataan untuk menjadi warga negara dilakukan apabila yang
bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia paling singkat 5 tahun berturut turut atau paling singkat 10
tahun tidak berturut – turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan
tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
 Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda ,
yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
 Ketentuan lebih lanjut tata cara menyampaikan pernyataan untuk
menjadi warga negara Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri yaitu
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor
M.02-HL.05.06 2006. Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan
untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

3. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Kehilangan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia lebih

disebabkan perbuatan tingkah laku warga negara itu sendiri. Pasal 23 UU
Nomor 12 tahun 2006, juga menyebutkan bahwa warga negara Indonesia
kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan antara lain :
 Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
 Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan

orang yang bersangkutan mendapat kesempatan itu
 Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan

sendiri , yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah
bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang
Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa
kewarganegaraan.
 Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari
presiden
 Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam
dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
 Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada
negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
 Tidak diwajibkan tetapi turut seta dalam pemilihan sesuatu yang
bersifat ketatanegaraan untuk negara asing
 Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing
atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang
masih berlaku dari negara lain atas namanya.
 Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun terus
menerus bukan dalam rangka dinas negara , tanpa alasan yang sah dan
dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi
warga negara Indonesia.

D. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
Pengertian hak secara umum ialah sesuatu yang sepatutnya diterima

seseorang setelah ia menunaikan kewajiban , sedangkan kewajiban adalah
sesuatu yang seharusnya dan wajib dilakukan seseorang dengan legitimasi yang
berlaku dalam masyarakat ataupun dalam hukum. Hak dan kewajiban negara
Indonesia terhadap negara diatur oleh UUD 1945 dan aturan hukum lainnya
yang merupakan turunan dari hak – hak umum yang digariskan oleh UUD 1945.
Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari
negaranya , seperti hak untuk hidup layak dan aman , pelayanan dan hak lain
yang diatur dalam undang- undang. Adapun kewajiban warganegara terhadap
negara adalah kewajiban untuk membela negara dan menaati undang- undang.
Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah
terlibatnya warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga
negara sadar dan memperlakukan hak dan kewajiban sebagai bagian dari
kehidupannya.

Hak dan kewajiban warga negara menurut Sumantri (2001:1) merupakan
syarat obyektif dalam semua organisasi negara demokratis karena itu rakyat
bangsa yang menempati sebuah negara telah mencantumkannya dalam
konstitusi negara. Biasanya antara ketentuan pasal –pasal hak dan kewajiban
warga negara dalam konstitusi dengan kenyataannya sedikit atau banyak
berbeda. Hal ini terjadi karena tergantung pada kebijakan pemerintah , tingkat
kemakmuran, tingkat pelayanan publik , sistem politik ,ekonomi ,hukum dan
tingkat pendidikan ,disiplin budaya bangsa serta konstelasi dan banyaknya
masalah bangsa itu.

Secara garis besar hak warga negara sepanjang yang diatur dalam UUD
1945 adalah:

 Sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan . Hal ini sesuai
dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

 Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian
sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 9 (2) ; Tiap –tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

 Ikut serta dalam upaya pembelaan negara ,sesuai dengan UUD 1945 pasal
27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.

 Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan, sesuai dengan UUD 1945 pasal 28: Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

 Hak untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut
setiap warga agamanya dan kepercayaannya. Hal ini sesuai dengan UUD
1945 Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut
agamanya dan kepercayaannya itu

 Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Hal ini sesuai
dengan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1): Tiap- tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

 Hak untuk mendapatkan pendidikan , sesuai dengan UUD 1945 pasal 31
ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

 Memelihara dan mengembangkan nilai –nilai budayanya , sesuai dengan
UUD 1945 Pasal 32 ayat (1): Negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai
budayanya.

 Hak khusus fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara
sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) : Fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara.

 Hak fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat (3): Negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak.

Di samping warga negara memiliki hak , mereka juga memiliki
kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban warga negara Indonesia secara
garis besar diatur dalam UUD 1945 adalah :

a) Taat kepada hukum dan pemerintahan ,sebagaimana disebutkan pada UUD
1945 Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b) Ikut serta dalam upaya pembelaan negara ,sesuai dengan UUD 1945 pasal
27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.

c) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara , sesuai dengan
UUD 1945 Pasal 30 ayat (1): Tiap- tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

d) Mengikuti pendidikan dasar , sebagaimana di sebutkan dalam UUD 1945
Pasal 31 ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintahan wajib membiayainya.
Menurut Supranoto (2008) Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana
dinyatakan dalam UUD 1945 merupakan ketentuan dasar bagi warga
negara untuk dijadikan sumber hukum dan pedoman bagi warga negara.
Dengan berpedoman kepada UUD 1945, hak warga negara Indonesia
antara lain :
1) Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
2) Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
3) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
4) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat , berkumpul dan
mengeluarkan pendapat
5) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan
6) Dll.

Kewajiban warga negara menurut UUD 1945 meliputi :
 Wajib membayar pajak
 Wajib membela pertahanan dan keamanan negara
 Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
 Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
 Wajib menghormati hak asasi orang lain
 Dll.
Hak negara atau pemerintah menurut UUD 1945 meliputi :
 Menciptakan peraturan dan undang –undang yang dapat mewujudkan

ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat
 Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat

hidup orang banyak
 Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku
Kewajiban negara atau pemerintah menurut UUD 1945 meliputi :
1. Memajukan kesejahteraan umum
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia
4. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
5. Dll

DAFTAR PUSTAKA

https:/blackliztnotes.wordpress.com/2013/03/25/resume-pendidikan-kewarganegaraan-
hak-dan-kewajiban-warga-negara-nur-eki-asmiwati/

RESUME MATERI “DEMOKRASI”

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara
dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan
warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan,
pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan
budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik
dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat
manusia.

Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang
terbentuk dari δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada
abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini
merupakan antonim dari ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua
definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik
Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas
dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik.

Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan
demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara
demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan
20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa
Prancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno
yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke IV SM sampai dengan abad ke VI SM.
Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (direct democracy),
artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh
seluruh rakyat atau warga negara.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya
dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu,
perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena

beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan
monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan
kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan
para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara
seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi
langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan
keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih
merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak
langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan
muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era
Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Prancis.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Sunting

Bagian ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan.
Bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Materi yang tidak
memiliki sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu oleh Pengurus.

Demokrasi menurut para ahli
Tag ini diberikan tanggal Oktober 2013

 Abraham Lincoln
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.

 Charles Costello
Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-
kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak
perorangan warga negara.

 John L. Esposito

Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya,
semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah
terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
 Hans Kelsen
Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan
kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin,
bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan
kekuasaan Negara.
 Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang
penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
 C.F. Strong
Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari
masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin
pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas
tersebut.
 Hannry B. Mayo
Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi
secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.
 Merriem
Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh
mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan
oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang
biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara
periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya
distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.
 Samuel Huntington

Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah
sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam
sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh
penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Sejarah

Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di
negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum
dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut
sebagai "bapak demokrasi Athena."

Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama:
pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan,
dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang
memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum
di negara-kota tersebut. Akan tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak,
orang asing (μέτοικοι metoikoi), non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun.[butuh
rujukan]

Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000 di
antaranya merupakan warga negara.[butuh rujukan] Pengecualian sebagian besar penduduk
dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan pada
masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan
kewajiban ikut serta dalam perang.[butuh rujukan]

Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh
majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat, melalui majelis, boule, dan
pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus
terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena
dalam arti modern (bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut "hak"), penduduk
Athena menikmati kebebasan tidak dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di

sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada
perintah orang lain.

Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada 700 SM. Apella merupakan
majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella, penduduk Sparta memilih pemimpin
dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap
warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta. Aristoteles menyebut hal ini "kekanak-
kanakan", berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Tetapi Sparta
memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pembelian suara,
atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan demokratis pertama

Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya
sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Suara
kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem gerrymandering, sehingga kebanyakan
pejabat tinggi, termasuk anggota Senat, berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat.
Namun banyak pengecualian yang terjadi.[butuh rujukan] Republik Romawi juga merupakan
pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara-bangsanya berbentuk Republik, meski
demokrasinya tidak menonjol. Bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya
dari zaman Yunani kuno terus dilindungi. Selain itu, model pemerintahan Romawi
menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya, dan negara-negara demokrasi
perwakilan modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani, karena Romawi adalah
negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih
atau mencalonkan seorang pemimpin. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang
rakyatnya memilih perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif
kebijakan, berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap
inisiatif kebijakan secara langsung.

Abad Pertengahan Sunting

Selama Abad Pertengahan, muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau
pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistem-sistem tersebut meliputi:

pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, Anak Benua India,
Persemakmuran Polandia-Lituania (10% dari populasi total),
Althing di Islandia,
Løgting di Kepulauan Faeroe,
beberapa negara-kota Italia abad pertengahan seperti Venesia,
sistem tuatha di Irlandia abad pertengahan awal, Veche di Republik Novgorod dan Pskov di
Rusia abad pertengahan,
Things di Skandinavia,
The States di Tirol dan Swiss,
kota pedagang otonomi Sakai di Jepang abad ke-16, dan
masyarakat Igbo di Volta-Nigeria.
Banyak wilayah di Eropa abad pertengahan dipimpin oleh pendeta atau tuan tanah.

Parlemen Inggris sudah membatasi kekuasaan raja melalui Magna Carta, yang secara
rinci melindungi hak-hak khusus subjek-subjek Raja, baik yang sudah bebas atau masih
terkekang, dan mendukung apa yang kelak menjadi habeas corpus Inggris, yaitu perlindungan
kebebasan individu dari penahanan tak berdasar dengan hak membela diri. Parlemen pertama
yang dipilih rakyat adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada tahun 1265.Sayangnya, hanya
sekelompok kecil rakyat yang memiliki hak suara; Parlemen dipilih oleh sekian persen penduduk
Inggris (kurang dari 3% pada tahun 1780[23]) dan kekuasaan menyusun parlemen berada di
tangan monarki (biasanya saat ia membutuhkan dana)

Kekuasaan Parlemen bertambah secara bertahap pada abad-abad berikutnya. Setelah
Revolusi Agung 1688, Undang-Undang Hak Asasi Inggris tahun 1689 yang mengatur hak-hak
tertentu dan menambah pengaruh Parlemen diberlakukan.[23] Penyebarannya perlahan
ditingkatkan dan kekuasaan parlemen terus bertambah sampai monark hanya bersifat
pelengkap.[24] Seiring meningkatnya penyebaran pengaruh, sistem pemerintahan di seluruh
Inggris diseragamkan dengan penghapusan borough usang (borough yang jumlah pemilihnya
sangat sedikit) melalui Undang-Undang Reformasi 1832.

Di Amerika Utara, pemerintahan perwakilan terbentuk di Jamestown, Virginia, dengan
dipilihnya Majelis Burgesses (pendahulu Majelis Umum Virginia) pada tahun 1619. Kaum

Puritan Inggris yang bermigrasi sejak 1620 mendirikan koloni-koloni di New England yang
pemerintahan daerahnya bersifat demokratis dan mendorong perkembangan demokrasi di
Amerika Serikat.[25] Walaupun majelis-majelis daerah memiliki sedikit kekuasaan turunan,
otoritas mutlaknya dipegang oleh Raja dan Parlemen Inggris.

Era modern Sunting
Abad ke-18 dan 19 Sunting

Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah
Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip
Pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara
demokrasi lain pada abad ke-20. Pada tahun 1789, Prancis pasca-Revolusi mengadopsi
Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua
warga negara pria pada tahun 1792.

Hak suara pria universal ditetapkan di Prancis pada bulan Maret 1848 setelah Revolusi
Prancis 1848. Tahun 1848, serangkaian revolusi pecah di Eropa setelah para pemimpin negara
dihadapkan dengan tuntutan konstitusi liberal dan pemerintahan yang lebih demokratis dari
rakyatnya.

Walaupun tidak disebut demokrasi oleh para bapak pendiri Amerika Serikat, mereka
memiliki keinginan yang sama untuk menguji prinsip kebebasan dan kesetaraan alami di
negara ini.Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi tahun 1788 menetapkan pemerintahan
terpilih dan menjamin hak-hak dan kebebasan sipil.

Pada zaman kolonial sebelum 1776, dan beberapa saat setelahnya, hanya pemilik properti
pria dewasa berkulit putih yang boleh memberi suara, budak Afrika,

Abad ke-20 dan 21 Sunting

Jumlah negara pada 1800–2003 yang memiliki skor 8 atau lebih pada skala Polity IV,
cara yang sering dipakai untuk mengukur demokrasi.

Transisi abad ke-20 ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian "gelombang
demokrasi" yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi, religious and economic
circumstances. Perang Dunia I dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-
Hongaria berakhir dengan terbentuknya beberapa negara-bangsa baru di Eropa, kebanyakan di
antaranya tidak terlalu demokratis.

Menurut Freedom House, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral (naik
dari 40 pada tahun 1972). Menurut World Forum on Democracy, jumlah negara demokrasi
elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2 penduduk dunia. Pada
saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal (yang dianggap Freedom House sebagai
negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM) berjumlah 85 dan mencakup 38
persen penduduk dunia. Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15
September sebagai Hari Demokrasi Internasional.

Sejarah dan Perkembangan

Sejak 4000 tahun sebelum masehi, kota Mesopotamia telah menerapkan bentuk
sederhana dari demokrasi sendiri meskipun pada masa itu demokrasi masih belum
dikenal.Pada kala itu, bangsa Sumeria terdiri dari dari berbagai kota yang independen. Di
antara kota satu dengan yang lainnya, rakyatnya seringkali berkumpul untuk berdiskusi
mengenai permasalahan dan lalu mengambil keputusan berdasarkan hasil mufakat.

Dan pada 508 SM, para penduduk Athena di Yunani mulai membentuk sistem yang
merupakan dasar dari demokrasi modern. Setiap kota di Yunani yang terdiri dari 1500 kota
kecil memliki sistem pemerintahan yang bermacam-macam, ada yang oligarki, demokrasi,
monarki dan tirani. Salah satu kota yang terkenal atau Athena mencoba sebuah model
pemerintahan yang baru yaitu demokrasi langsung.

Lalu pada akhirnya sistem demokrasi ini dicontoh oleh bangsa Romawi kuno pada tahun
510 SM sampai dengan 27 SM. Bangsa Romawi menggunakan sistem demokrasi perwakilan
yang mana setiap bangsawan memiliki perwakilan di Senat dan untuk rakyat biasa memiliki
perwakilan di Majelis.

Contoh Negara Demokrasi
Selain Indonesia, masih banyak negara-negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan
ini. Di antaranya yaitu :

 Amerika Serikat
 India
 Brazil
 Nigeria
 Pakistan
Dan masih banyak lagi negara yang menerapkan sistem demokrasi. Semua negara ini
melibatkan rakyatnya secara langsung ataupun tidak dalam pengambilan keputusan terkait
kepentingan warga negara.

Ciri Ciri Demokrasi

1. Semua Keputusan Pemerintah Didasarkan Aspirasi Warga Negara
Dalam bentuk pemerintahan demokrasi, seluruh keputusan yang telah ditetapkan pemerintah
haruslah berlandaskan aspirasi serta kepentingan warga negara, bukan atas dasar kepentingan
kelompok maupun pribadi. Hal ini akan dapat mencegah praktek korupsi.

2. Menerapkan Ciri Konstitusional
Hal ini masih berkaitan dengan kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat, di mana
tercantum dalam Undang-undang. Hukum harus tercipta secara seadil-adilnya.

3. Memiliki Perwakilan Rakyat
Urusan negara, kedaulatan serta kekuasaan rakyat akan diwakilkan kepada para anggota
dewan yang terpilih melalui Pemilihan Umum.

4. Menyelenggarakan Pemilu
Pesta rakyat ini akan digelar secara berkala agar dapat terpilih pemimpin atau perwakilan
dalam menjalankan roda pemerintahan.

5. Terdapat Sistem Kepartaian
Partai ialah media atau sarana dalam melaksanakan sistem demokrasi agar rakyat dapat dipilih
menjadi wakil rakyat guna meneruskan aspirasi.

Macam Macam Demokrasi

Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat adalah sebagai berikut:
1. Demokrasi Langsung (Direct Democracy)

Sistem pemerintahan ini akan turut melibatkan rakyat secara langsung, terutama dalam proses
pengambilan keputusan seperti pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
2. Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy)
Pada sistem pemerintahan ini, warga negara tidak akan terlibat secara langsung dalam tiap
proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh ialah keputusan yang dirumuskan serta
ditetapkan wakil rakyat mulai dari DPRD, DPD hingga DPR.

Demokrasi Pancasila sebagai pilihan

Di Indonesia sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak era Orde Baru (1966) karena
di masa pemerintahan Soeharto masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam
menentukan pemimpin negara melalui Pemilihan Umum yang bersifat Luber (langsung,
umum, bebas, dan rahasia).Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR baik di
pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya juga mulai menjalankan fungsinya untuk
menampung suara rakyat.

Meskipun demikian, praktik demokrasi juga tidak bisa dikatakan maksimal di era ini
karena sistem pemerintahan Soeharto yang opresif dan militeristik, khususnya terhadap
kelompok minoritas dan kelompok agama.Namun, sejauh ini prinsip atau sistem demokrasi
merupakan pilihan tepat untuk negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
mengingat masyarakatnya yang sangat pluralis.

Oleh karena itu, sejauh ini Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin
diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep Demokrasi Liberal, Demokrasi
Kapitalis, dan Demokrasi Terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah
gagal diterapkan di Indonesia.

Demokrasi Pancasila merupakan representasi dari realitas masyarakat Indonesia yang
memiliki ciri beragam atau multikultural, namun tetap menempatkan budaya gotong royong
dan persatuan di atas segala perbedaan. Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu

mufakat yang selama ini kita kenal di masyarakat juga merupakan bukti bahwa Demokrasi
Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan
bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Tantangan demokrasi di Indonesia\
Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini

terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam
mengkritik pemerintah. Dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden RI ke-4
Abdurrahman Wahid menandakan bahwa prinsip Demokrasi Pancasila masih diminati oleh
bangsa ini. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah
satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap
identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan
tersendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat Demokrasi
Pancasila.

Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya
terjadi di masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta
bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Di level pemerintahan dan politik,
kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup
mengkhawatirkan. Salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM,
minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap Rancangan berbagai Undang-Undang seperti Revisi
UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbitan
Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif dan masih banyak lagi.

Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat
adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri.

Selain itu, jika kita melihat situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang
memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan
legitimasi dari masyarakat.Oleh karena itu, beberapa contoh di atas berpotensi mencederai
Demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita seakan lupa
bahwa negeri ini menjadi kuat karena dibangun dari perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

https://www.google.co.id/url?q=https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/12/102904765/tanta
ngan-demokrasi-di-indonesia%3Fpage%3Dall&sa=U&ved=2ahUKEwj-m-
X7wrvsAhVV7XMBHWaMAN4QFjASegQICBAB&usg=AOvVaw0bgoz1YkUztZmm-
4YFc1yw

https://www.google.co.id/url?q=https://cerdika.com/demokrasi/&sa=U&ved=2ahUKEwiKiu-
Ix7vsAhUW7HMBHRlTD2IQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1tm4rael4zkVPOdJK3PVHP

RESUME MATERI “NEGARA DAN KONSTITUSI”
NEGARA
A. Pengertian Negara

Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi
masyarakat ada saat itu.Pada zaman Yunani Kuno para ahli filsafat negara merumuskan
pengertian secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 S.M., merumuskan
negara dalam bukunya Politica , yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu
masih dipahami negara masih dalam satu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu negara
disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut
dalam permusyawaratan (ecclesia). Oleh karena itu menurut Aristoteles keadilan merupakan
syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudya cita-cita seluruh
warganya.

Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan
masyarakat.Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan
harus tunduk pada kekuasaan negara.Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang
ada didalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya
ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan
masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada system aturan tersebut menggambarkan
suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatnya sampai pada aturan
yang paling rendah.

B. Unsur-Unsur Negara
Semua negara memiliki unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur negara adalah

meliputi: wilayah atau daerah teritorial yang sah, rakyat yaitu suatu bangsa sebagai pokok
negara dan tidak terbatashanya pada salah satu etnis saja, serta pemerintahan yang sah diakui
dan berdaulat. Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara, hampir
semua negara memiliki kesamaan, namun ditinjau dari segi tumbuh dan terbentuknya negara
serta susunan negara, setiap negara di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-
masing.

Menurut Oppenheim-Lauterpacht, unsur-unsur negara adalah:

1. Unsur pembentuk negara (konstitutif): wilayah/daerah, rakyat, pemerintah yangberdaulat
2. Unsur deklaratif: pengakuan oleh negara lain

 Wilayah/Daerah
1. Daratan
Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam
tanah di bawah permukaan bumi.Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di
dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah.
Batas-batas wilayah daratan suatu negara dapat berupa:
 Batas alam, misalnya: sungai, danau, pegunungan, lembah
 Batas buatan, misalnya: pagar tembok, pagar kawat berduri, parit
 Batas menurut ilmu alam: berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi
2. Lautan
Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu,
sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka (laut bebas, mare liberum).Ada dua
konsepsi pokok tentang laut, yaitu:
a. Res Nullius, yang menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya, sehingga dapat
diambil/dimiliki oleh setiap negara;
b. Res Communis, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama
masyarakatdunia dan karenanya tidak dapat diambil/dimiliki oleh setiap negara.
Tidak ada ketentuan dalam hukum internasional yang menyeragamkan lebar
lautteritorial setiap negara.Kebanyakan negara secara sepihak menentukan
sendiriwilayah lautnya. Pada umumnya dianut tiga (3) mil laut (± 5,5 km) seperti
Kanadadan Australia. Tetapi ada pula yang menentukan batas 12 mil laut (Chili
danIndonesia), bahkan 200 mil laut (El Salvador).Batas laut Indonesia sejauh 12 mil
laut diumumkan kepada masyarakat internasional melalui Deklarasi Juanda pada
tanggal 13 Desember 1957.
Pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Jamaica), ditandatanganitraktat
multilateral yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan lautan, misalnya:
permukaan dan dasar laut, aspek ekonomi, perdagangan, hukum, militerdan

lingkungan hidup. Traktat tersebut ditandatangani 119 delegasi peserta yangterdiri dari
117 negara dan dua organisasi kebangsaan.

Tentang batas lautan ditetapkan sebagai berikut:
1. Batas laut teritorial, setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang jaraknya

sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.
2. Batas zona bersebelahan, di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil

dari pantai. Didalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan
menghukumpihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal,
imigrasi, danketertiban negara.
3. Batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), ZEE adalah wilayah laut suatu negara pantai
yang batasnya 200 mil lautdiukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai
yang bersangkutanberhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing
yang kedapatanmenangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi
lainnya.Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu serta bebas
pulamemasang kabel dan pipa di bawah laut.
4. Batas landas benua, landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang
batasnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh melakukan
eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan
masyarakatinternasional.
3. Udara
Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara
itu.Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam
PerjanjianParis pada tahun 1919 (dimuat dalam Lembaran Negara HindiaBelanda
No.536/1928 dan No.339/1933).Perjanjian Havana pada tahun 1928 yangdihadiri 27
negara menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara diwilayahnya.
Hanya seizin dan atau menurut perjanjian tertentu, pesawat terbangsuatu negara boleh
melakukan penerbangan di atas negara lain. Demikian pulaPersetujuan Chicago 1944
menentukan bahwa penerbangan internasional melintasinegara tanpa mendarat atau
mendarat untuk tujuan transit dapat dilakukan hanyaseizin negara yang
bersangkutan.Sedangkan Persetujuan Internasional 1967mengatur tentang angkasa

yang tidak bisa dimiliki oleh negara di bawahnya denganalasan segi kemanfaatan
untuk semua negara dan tujuan perdamaian.
4. Wilayah Ekstrateritorial

Suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional, maka
dianggapsebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu Negara.Hal – hal yang
termasukdalam ketetapan hukum internasional tersebut yakni, kapal – kapal yang
berlayar dilaut terbuka di bawah bendera Negara tertentu dan tempat atau daerah kerja
perwakilan diplomatik.

 Rakyat
Rakyat (Inggris: people; Belanda: volk) adalah kumpulan manusia yang hidupbersama

dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara, meskipun mereka inimungkin berasal
dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Selainrakyat, penghuni negara
juga disebut bangsa.Para ahli menggunakan istilah rakyatdalam pengertian sosiologis dan
bangsa dalam pengertian politis. Rakyat adalahsekelompok manusia yang memiliki suatu
kebudayaan yang sama, misalnya memilikikesamaan bahasa dan adat istiadat.

Sedangkan bangsa – menurut Ernest Renan – adalah sekelompok manusia
yangdipersatukan oleh kesamaan sejarah dan cita-cita.Hasrat bersatu yang didorong
olehkesamaan sejarah dan cita-cita meningkatkan rakyat menjadi bangsa.
Denganperkataan lain, bangsa adalah rakyat yang berkesadaran membentuk negara.
Suatubangsa tidak selalu terbentuk dari rakyat seketurunan, sebahasa, seagama atau
adatistiadat tertentu kendati kesamaan itu besar pengaruhnya dalam proses
pembentukanbangsa. Sekadar contoh, bangsa Amerika Serikat sangat heterogen, banyak
ras, Bahasa dan agama; bangsa Swiss menggunakan tiga bahasa yang sama kuatnya;
bangsaIndonesia memiliki ratusan suku, agama, bahasa dan adat istiadat yang berbeda.

Beberapa istilah yang erat pengertiannya dengan rakyat:
 Rumpun (ras), diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatukesatuan

karena berciri jasmaniah yang sama, misalnya: warna kulit, warna rambut,bentuk
badan, wajah, etc.

 Bangsa (volks), diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan
suatukesatuan karena kesamaan kebudayaan, misalnya: bahasa, adat/ kebiasaan,
agamadan sebagainya.

 Nation (natie), diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan
suatukesatuan karena memiliki kesatuan politik yang sama.

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara karena manusialah
yangberkepentingan agar organisasi negara dapat berjalan dengan baik. Rakyat suatu
negara dibedakan antara: a) penduduk dan bukan penduduk; b) warga negara dan bukan
warga negara.

Penduduk ialah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili tetap di dalam
wilayah negara.Sedangkan bukan penduduk ialah mereka yang ada di dalam wilayah
negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di negara itu.Warga negara ialah mereka
yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara.Sedangkan bukan warga
negara disebut orang asing atau warga negara asing (WNA).

George Jellinek mengemukakan empat status bangsa, yaitu:
1. Status positif, yaitu status yang memberikan hak kepada warga negara untuk
menuntut tindakan positif negara mengenai perlindungan atas jiwa raga, hak
milik,kemerdekaan, dan sebagainya;
2. Status negatif, yaitu status yang menjamin warga negara bahwa negara tidak
ikutcampur terhadap hak-hak azasi (hak-hak privat) warga negaranya.
3. Status aktif, yaitu status yang memberikan hak kepada setiap warga negara
untukikut serta dalam pemerintahan, misalnya melalui hak pilih (aktif: memilih,
pasif:dipilih).
4. Status pasif, yaitu status yang memberikan kewajiban kepada setiap warganegara
untuk taat dan tunduk kepada negara.

Pemerintah Yang Berdaulat
Istilah Pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing Government

(Inggris),Gouvernement(Prancis) yang berasal dari kata Yunani κουβερμαν yang berarti
mengemudikan kapal (nahkoda). Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari
semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah di

wilayah suatu negara.Dalam arti sempit, Pemerintahmencakup lembaga eksekutif
saja.Menurut Utrecht, istilah Pemerintah meliputi pengertian yang tidak sama
sebagaiberikut:

1. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan atau seluruh
alatperlengkapan negara adalam arti luas yang meliputi badan legislatif, eksekutif
danyudikatif.

2. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah
suatu negara (dhi. Kepala Negara).

3. Pemerintah sebagai badan eksekutif (Presiden bersama menteri-menteri kabinet).
Istilah kedaulatan merupakan terjemahandari sovereignty (Inggris), souveranete

(Prancis),sovranus(Italia) yang semuanyaditurunkan dari kata supremus (Latin) yang
berarti tertinggi. Kedaulatan berartikekuasan yang tertinggi, tidak di bawah kekuasaan
lain.Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang memegang kekuasaan
tertinggidi dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara
lain.Maka, dikatakan bahwa pemerintah yang berdaulat itu berkuasa ke dalam dan ke
luar:

 Kekuasaan ke dalam, berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati danditaati
oleh seluruh rakyat dalam negara itu

 Kekuasaan ke luar, berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan diakui
oleh negara-negara lain.

Jean Bodin (1530-1596), seorang ahli ilmu negara asal Prancis, berpendapat
bahwanegara tanpa kekuasaan bukanlah negara. Dialah yang pertama kali menggunakan
katakedaulatan dalam kaitannya dengan negara (aspek internal: kedaulatan ke dalam).

Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk
mengaturfungsinya.Kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur
pemerintahan serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa (yang
selayaknya dihormati oleh bangsa dan negara lain pula), hak atau wewenang mengatur
diri sendiri tanpa pengaruh dan campur tangan asing.

Grotius (Hugo de Groot) yang dianggap sebagai bapak hukum internasional
memandang kedaulatan dari aspek eksternalnya, kedaulatan ke luar, yaitu kekuasaan
mempertahankan kemerdekaan negara terhadap serangan dari negara lain.

Sifat-sifat kedaulatan menurut Jean Bodin:
 Permanen/ abadi, yang berarti kedaulatan tetap ada selama negara masihberdiri.
 Asli, yang berarti bahwa kedaulatan itu tidak berasal adari kekuasaan lain yanglebih

tinggi.
 Tidak terbagi, yang berarti bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya

yangtertinggi di dalam negara.
 Tidak terbatas, yang berarti bahwa kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa

pun,karena pembatasan berarti menghilangkan ciri kedaulatan sebagai kekuasaan
yangtertinggi.

Pengakuan oleh negara lain
Pengakuan oleh negara lain didasarkan pada hukum internasional. Pengakuan
itubersifat deklaratif/evidenter, bukan konstitutif.Proklamasi kemerdekaan
AmerikaSerikat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1776, namun Inggris (yang pernah
berkuasadi wilayah AS) baru mengakui kemerdekaan negara itu pada tahun 1783.Adanya
pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yangtelah memenuhi
persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulanantarnegara.
Dipandang dari sudut hukum internasional, faktor pengakuan sangatpenting, yaitu untuk:
 Tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan-hubunganinternasional
 Menjamin kelanjutan hubungan-hubungan intenasional dengan jalan

mencegahkekosongan hukum yang merugikan, baik bagi kepentingan-kepentingan
individumaupun hubungan antarnegara.

C. Teori Terjadinya Negara
a) Teori Teokrasi
Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan.Paha ini muncul bahwa
keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah maha pencipta dilangit dan bumi, pemegang
kekuasaan tertinggi, tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk
negara.Penganut teori ini Thomas Aquinas, Agustinus, FJ.Sthal, maupun Hegel.
b) Teori Organik

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh manusia yang tinggal dinegara geografis
saja, tapi negara ini harus ada ikatan yang muncul yaitu keadilan.Negara muncul karena
ada kebutuhanyang sangat banyak dan beragam.
c) Teori Perjanjian

Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu Negara karena adanya
perjanjian masyarakat,
d) Teori Kekuasaan

Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau
berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang pucuk pemerintahan.
e) Teori Kedaulatan

Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan Negara karena adnya kekuasaan
tertinggi yag mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat.

D. Bentuk Negara
1. Negara Kesatuan (Unitaris)
Adalah Negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu Negara saja,
tidak terdapat negara dalam suatu negara.Dalam pelaksanaan pemerintah daerah DI Negara
kesatuan dapat di laksanakan dengan 2 alternativ system, yaitu system desentralisasi dan
sentralisasi.Desentralisasi yaitu dimana daerah-daerah diberikan keluasaan dan kekuasan
untuk mengurus rumah tangganya sendri (otonomi), sedangkat sentralisasi yaitu dimana
segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan di urus oleh pemerintah
pusat, termasuk hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan didaerah.
2. Negara Serikat (Federasi)
Adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-
negara bagian dari pada suatu negara serikat.

E. Tujuan dan Fungsi Negara
Fungsi Negara
Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuandibentuknya
negara tersebut.Fungsi negara dapat diartikan sebagai kegiatan negarauntuk mencapai

cita-cita dan harapan sesuai tujuan negara agar menjadi kenyataan.Fungsi negara pada
umumnya mencakup 4 hal, yaitu :
1. Fungsi keamanan dan ketertiban

Stabilitas negara yang kondusif menjamin terlaksananya program-
programpembangunan dengan lancer.Oleh karena itu, negara harus menjaga
keamanan danketertiban di negaranya.Selain itu, keamanan dan ketertiban dapan
mencegahbentrokan-bentrokan dan pertikaian yang terjadi antar manusia di dalam
kehidupanmasyarakat sehari-hari.Negara merupakan stabilisator bagi
masyarakat.Negaraharus menciptakan hukum untuk mewujudkan keamanan dan
ketertiban.Namundemikian, penertiban yang dilakukan oleh negara tetap harus
berdasarkan peraturanperundang-undangan.
2. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran

Suatu negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan
dankemakmuran rakyat.Oleh karena itu, negara berfungsi untuk berusaha
sebaikbaiknyamenciptakankesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Usaha tersebut,
antaralain dengan pembangunan disegala bidang dan menciptakan system ekonomi
demitercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, bukan berarti
pembangunanmenjadi tanggung jawabnegara sepenuhnya, tetapi juga diperlukan
dukunganrakyat.
3. Fungsi pertahanan

Fungsi pertahanan negara sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa
dannegara. Pertahanan negara akan menentukan bertahan atau tidaknya sebuah
bangsadan negara. Fungsi ketahanan negara berkaitan dengan pertahanan dari
serangannegara lain. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan alat pertahanan negara
sertapersonil keamanan yang terlatih dan tangguh.
4. Fungsi keadilan

Fungsi negara yang terakhir adalah keadilan.Keadilan bagi setiap warga
negaraharus ditegakkan tanpa menbeda-bedakan.Oleh karena itu, dibentuklah
badanbadanperadilan negara yang harus menjamin keadilan setiap warga negara.
Usahayang dapat dilakukan, antara lain memberikan keputusan yang adil dalam
hokum.Jika keadilan tidak ditegakkan akan muncul gejolak dalam masyarakat yang

justruakan mengganggu keamanan negara. Sebaiknya, jika keadilan ditegakkan
akanmuncul kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis.
Tujuan Negara
Adapun tujuan negara bermacam-macam antara lain:
1. Untuk memperluas kekuasaan

Ajaran negara kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan berarti kebenaran,
dandengan bertambahnya kemajuan dilapangan lain. Negara kekuasaan
menghendakiagar negaranya menjadi besar dan jaya.Untuk mencapai tujuan maka
rakyatdijadikan alat perluasan, kepentingan orang perseorangan ada di bawah
kepentinganbangsa dan negara.
2. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum

Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum segala kekuasaan dari
alatalatpemerintahan berdasarkan atas hukum, semua orang harus tunduk
kepadahukum, sebab hukumlah yang berkuasa dalam negara tersebut.
3. Untuk mencapai kesejahteraan umum

Negara bertujuan ungin mewujudkan kesejahteraan umum. Negara
dipandangsebagai alat yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni
suatutatanan masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan
keadilansosial bagi seluruh rakyat negara itu.
F. Negara Indonesia
Berdasarkan berbagai teori terjadinya negara, kedaulatan negara, serta bentuk dan tujuan
negara, Maka Negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, dapat
dijelaskan secara teoristis sebagai berikut.
1. Lahirnya Negara Indonesia
Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI bukanlah
merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat untuk
melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita, membentuk masyarakat adil,
makmur, aman sentosa berlandaskan Pancasila.
Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara, hamper semua
negara memiliki kesamaan, namun ditinjau dari segi tumbuh dan terbentuknya negara serta

susunan negara, setiap negara didunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-
masing.Demikian pula negara-negara lain di dunia tumbuh dan berkembang dengan ciri
khas dan sejarahnya masing-masing.

Demikian pula bangsa dan Negara Indonesia tumbuh dan berkembnag dengan dilatar
belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajah Belanda serta
Jepang.Oleh karena itu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh
adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan dibawah penjajahan bangsa
asing serta berjuang merebut kemerdekaan.Selain itu yang sangat khas bagi bangsa
Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam,
baik latar belakang budaya seperti bahasa, adaykebiasaan serta nilai-nilai yang dimilikinya.
Oleh karena itu terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang
cukup panjang. Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah Indonesia, serta masa kejayaan
kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya.Kemudian datanglah
bangsa asing ke Indonesia maka bangsa Indonesia saat itu bertekad untuk membentuk
suatu persekutuan hiduo yang disebut bangsa, sebagai unsur pokok negara melalui Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928. Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-
unsur negara yaitu satu nusa (wilayah) negara, satu bangsa (rakyat), dan satu
bahasa, sebagai bahasa pengikat dan komunkasi antar warga negara, dan dengan sendirinya
setelah kemerdekaan kemudian terbentuklah suatu pemerintahan negara.

Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam
Pembukaan UUD 1945 Alinea I, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara
dan bangsa Indonesia, yatu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangda di dunia,
dan penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan oleh karena itu
harus di ha-puskan. Alinea ke II, menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa
Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, alinea III menjelaskan tentang kedudukan
kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius yang kemudian pernyataan
kemerdekaan.Adapun Alinea IV menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara
Indonesia yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar negara, Wilayah negara serta
dasar filosofis negara ya-itu Pancasila (Notogoro, 1975).

KONSTITUSI

A. Pengertian Konstitusi
Konstitusi atau undang-undang dasar (bahasa latin : constitutio) dalam negara adalah

sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya
dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci,
melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menajdi dasar bagi peraturan-peraturan
lainnya.Dalam kasus bentukan negara, kontitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas
politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional
sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk
struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada
umumnya.Konstitusi merujuk umumnya merujuk pada pinjaman hak kepada warga
masyarakatnya.Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang
mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

B. Sifat Konstitusi
Suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel tergantung pada apakah

proseduruntuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-
undang dinegara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian, sifat dari konstitusi
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. Konstitusi yang bersifat kaku (rigid), hanya dapat diubah melalui prosedur yang

berbedadengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan;
b. Konstitusi yang bersifat supel (flexible), sifat supel disini diartikan bahwa

konstitusidapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat
undang-undangpada negara yang bersangkutan.

C. Macam-Macam Konstitusi
Konstitusi dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu :
1. Konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan (menjelaskan) kerangkadan
tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerjadari
badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengansebutan
undang-undang dasar.

2. Konstitusi tidak tertulis, merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada
dandipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi
tidaktertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi.

D. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia
Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18Agustus 1945.Dalam
tatasusunan peraturan perundang-undangan Negara, UUD1945 menempati tempatan
tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945adalah kelompok aturan dasar / pokok
Negara yang berada dibawah Pancasilasebagai Norma Dasar.

1. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang

diIndonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat priode,yaitu
sebagai berikut:
a. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD1945 terdiri

dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4pasal aturan paralihan, 2
ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan.
b. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 berlakunya UUD RIS.UUD RIS terdiri
atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
c. Periode 17 Agustus 1959-5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 terdiri atas 6bab, 146
pasal, dan beberapa bagian.
d. Periode 5 Juni 1959- sekarang kembali berlaku UUD 1945.Khusus untuk periode
keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagianberikut:
1. UUD 1945 yang belum diamandemenkan;
2. UUD 1945 yang sudah diamandemenkan (tahun 1999, tahun 2000,tahun 2001,

dan tahun 2002)
Amandemen tersebut adalah:
 Amandemen ke-1 pada sidang umum MPR, disahkan 19 Oktober1999;
 Amandemen ke-2 pada sidang tahunan MPR, disahkan 18 Agustus2000;
 Amandemen ke-3 pada siding tahuna MPR, disahkan 10 November2001;
 Amandemen ke-4 pada tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002