E-Book Kewarganegaraan

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI
pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya
merupakan hasil karya BPUPK melalui siding-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1
Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa rancangan
pembukaaan hukum dasar dari BPUPKI itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi UUD
Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI.

Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yangmenghasilkan 3
keputusan penting, yaitu sebagai berikut.
1) Mengesahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara dan HukumDasar Sebagai

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Memilih Ir. Seokarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden danwakil presiden.
3) Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membentuk

presiden.
Sidang PPKI mengenai pengesahan undang-undang dasar inin belangsungsangat singgat
yaitu kurang lebih dua jam. Namun dengan semangat persatuan dankeinginan untuk segera
membentuk konstitusi Negara maka penetepan UUD 1945berjalan dengan lancar.
Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil saja, bukan masalah yang
mendasar.Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hokum dasar yang
dihasilkan oleh BPUPKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain:
1. Istilah”hokum dasar” diganti menjadi” undang-undang dasar”,
2. Kata”mukadimah” diganti menjadi”pembukaan”
3. “Dalam suatu hukum dasar”diubah menjadi”dalam suatu undang-undang dasar”
4. Diadakannya ketentuan tentang perubahan UUD yang sebelumnya tidakada;
5. Rumusan”Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat IslamBagi Pemeluk-
Pemluknya” diganti menjadi Ketuhanan Yang MahaEsa”.
Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia oleh PPKIdilakukan
dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut.
Pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia :
1. Pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Yang TerdiriDari 4 Alinea.

2. Pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia terdiri atas
16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dandua ayat aturan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/2f0542d649a363d3f04d06edb24599a0.
pdf
https://osf.io/dxh6b/download/?format=pdf

RESUME MATERI “PANCASILA DALAM KONTEKS (HAM)”

A. PENGERTIAN HAM
Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah
Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights,
United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak
yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai
manusia.
John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang
Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.(Mansyur Effendi, 1994).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang,
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

HAM memiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut :
 Hakiki (ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan).
 Universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang.
 Permanen dan tidak dapat dicabut.
 Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak.

Perkembangan tuntutan HAM berdasar tingkat kemajuan peradaban budaya dapat dibagi
secara garis besar meliputi bidang sebagai berikut :

 Hak asasi pribadi (personal rights).
 Hak asasi di bidang politik (politic rights).
 Hak asasi di bidang ekonomi (economic and property rights).
 Hak asasi di bidang sosial budaya (social and cultural rights).
 Hak untuk memajukan ilmu dan teknologi
 Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural

rights).
 Hak asasi di bidang HANKAM (defense and security rights).

B. CIRI POKOK HAKIKAT HAM
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri
pokok hakikat HAM yaitu :
 HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia

secara otomatis.
 HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,

pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
 HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau

melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).

C. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAM
Sejarah dan perkembangan mengenai HAM sudah ada dari dahulu, dimulai dari pemikiran –
pemikiran tentang HAM pasca Perang Dunia II yang dibagi ke dalam empat generasi, yaitu :
Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum
dan politik.Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan
oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang
baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak
sosial, ekonomi, politik dan budaya.Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan
pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia.Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang
mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak
ekonomi dan hak politik.

Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua.Generasi ketiga menjanjikan
adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang
yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan.Dalam pelaksanaannya hasil
pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan
terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak
lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya
yang dilanggar.

Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses
pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative
seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang
dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi
kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di
kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut
Declaration of the basic Duties of Asia People and Government

Dari pemikiran – pemikiran tersebut, nantinya akan menghasilkan hal – hal penting
mengenai perkembangan HAM di dunia. Hal – hal tersebut yaitu :
Magna Charta (1215)

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa
dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang
tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak
terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta
pertanggung jawabannya dimuka hukum ( Mansyur Effendi, 1994 ).

Declaration of Independence of The United States (1776)
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration

of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa

manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir
ia harus dibelenggu.

Declaration des Droits de Il ‘Homme et du Ctoyen (1789)
Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis),

dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law
yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu
berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan
dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

Atlantic Charter (1941)
Atlantik Charter muncul setelah perang dunia ke II oleh F.D. Roosevelt. Pada Atlantic

Charter terdapat empat hak kebebasan utama yang harus dimiliki oleh setiap orang tanpa
terkecuali, yang disebut The Four Freedom, yaitu :

 Hak untuk memiliki kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat,
 Hak untuk memiliki kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran

agama yang diperlukannya,
 Hak untuk memiliki kebebasan dari kemiskinan, yang dapat diartikan bahwa setiap

bangsa berhak untuk berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi
penduduknya,
 Hak untuk memiliki kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan
persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk
melakukan serangan terhadap negara lain ( Mansyur Effendi,1994).
Universal Declaration of Human Rights (1948)
Merupakan deklarasi yang diumumkan oleh PBB, mengenai hak – hak dasar yang
dimiliki oleh setiap manusia.Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengatur mengenai hak –
hak tersebut.
Sementara itu, untuk perkembangan HAM di Indonesia dapat digolongkan menjadi :

1. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische
Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang
sama hak kemerdekaan.

2. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam
4 periode, yaitu :
a. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
b. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik
Indonesia Serikat
c. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
d. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945.

D. IMPLEMENTASI HAM DALAM PANCASILA
HAM merupakan salah satu contoh dari penerapan pancasila sila kedua.Maksudnya disini
adalah bagaimana HAM benar-benar dilaksanakan dan dijunjung tinggi dengan tetap berpegang
pada pernyataan pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.Di dalam
kehidupan bangsa, manusia mempunyai kedudukan sebagai warga masyarakat dan warga negara.
Oleh karena itu, mereka berhak untuk memiliki suatu kedudukan (harkat, martabat, dan drajat)
yang sama. Sila kedua pancasila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang mengakui adanya
harkat dan martabat manusia, mengakui bahwa semua manusia adalah bersaudara, mengakui
bahwa setiap manusia berhak diperlakukan secara adil, dan pengakuan bahwa setiap manusia
wajib mengembangkan kehidupan bersama yang semakin berbudaya (beradab).
Atas dasar tersebut, sila kemanusiaan tidak akan membedakan manusia dalam
memperlakukan dan mengakui harkat dan martabatnya baik karena perbedaan kulit, suku, jenis
kelamin, agama, dan lain-lain. Setiap warga negara diberi kebebasan yang sama, tidak ada
perbedaan apapun misalnya kebebasan memeluk agama. Dalam melaksanakan perintah agama,
diwajibkan saling menghormati. Kita tidak boleh melecehkan agama dan keyakinan orang lain.
Peraturan pelaksanaan hak asasi manusia berbentuk peraturan perundang-undangan yang
bersumber pada pancasila.Dalam pelaksanaannya, hak asasi perlu dilindungi dengan pelaksanaan
kewajibannya.Setiap orang mempunyai hak asasi. Sesuai dengan ajaran hak asasi dalam berbagai
peraturan yang berlaku, hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sebab kalau

dilaksanakan secara mutlak maka akan melanggar hak asasi orang lain. Jadi batas pelaksanaan
hak asasi adalah hak milik orang lain.

Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa diantara Hak-hak Asasi Manusia
perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa
memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan
dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pemajuan dan perlindungan Hak-hak Asasi
Manusia. Di dalam era globalisasai sekarang ini, tidak ada negara yang bisa menutup dirinya dari
masyarakat internasional, mengucilkan diri dari komunitas internasional, dan sebaliknya kalau
ingin menjalin hubungan dengan banyak negara, pemerintah yang berkuasa tidak bisa berbuat
sewenang-wenang, sehingga kehilangan kelayakan sebagai suatu pemerintah. Undang-undang ini
merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi
Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab
bangsa Indonesia sebagai anggota PBB dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia. Ternyata penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari harapan
masyarakat. Banyak hambatan dan tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan,
penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah
tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta kelurganya dan sebagainya.

Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat publik dan aparat
negara.Mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung
rakyat, kadang kala justru mengintimidasi, menganiaya atau bahkan menghilangkan nyawa
rakyat. Adapun hak –hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi: (1) hak-hak asasi pribadi
meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak, dan sebagainya; (2) hak-
hak asasi ekonomi yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta
memanfaatkannya; (3) hak-hak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak
pilih, hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya; dan (4) hak-hak asasi untuk
mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Implementasi HAM dapat dipahami secara benar maka perlu dilakukan upaya untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM dalam kehidupan sosial maupun kehidupan
individu yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, upaya tersebut harus diupayakan
secara terus menerus ke setiap orang sedini mungkin melalui pendidikan HAM baik pendidikan

formal maupun non formal. Implementasi HAM tidak hanya disadari dengan pikiran tetapi harus
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar tercipta keseimbangan hidup di dalam masyarakat.

E. PRINSIP HAM DALAM SILA-SILA PANCASILA
The founding fathers setelah melakukan perenungan yang dalam dan panjang akhirnya
menyepakati, menetapkan serta mengesahkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar
dan ideologi Negara pada 18 Agustus 1945.sumber bahan dan nilai Pancasila digali dari diri
bangsa Indonesia sendiri.
Nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila, menurut Hamid Attamimi (BP-7 Pusat,
1993:69) memiliki fungsi konstruktif dan regulatif. Fungsi konstruktif mengandung arti bahwa
Pancasilalah yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupahan tata hukum yang
benar.Pancasila di sini merupakan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum
kehilangan arti dan makna sebagai hukum.Pancasila juga memiliki fungsi regulatif yang
menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau
tidak.
Bila mengacu kepada fungsi konstruktif dan regulatif dari Pancasila, maka menjadi catatan
kita bersama bahwa setiap proses perumusan perundang-undangan (termasuk di dalamnya UU
tentang HAM), para perumus harus selalu menjadikan nilai-nilai universal dan bahkan nilai lokal
yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuannya.
Sistem nilai universal dari Pancasila yang melandasi HAM adalah (a) nilai religius atau
ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan.
Nilai religius (ketuhanan) yang diamanatkan dalam sila pertama, dapat dikatakan merupakan
suatu keunikan dalam penyelenggaraan Negara RI dibandingkan dengan Negara-negara Barat
misalnya, yang tentunya berangkat dari kondisi masyarakat Indonesia sendiri.Ide tentang HAM
bagi bangsa Indonesia adalah HAM yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.Karena
HAM bersumber dari nilai-nilai ketuhanan sehingga HAM yang dikembangkan tidak menyalahi
aturan yang ditetapkan Tuhan.
Manusia dengan menempatkan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa,
maka pada dasarnya manusia itu, termasuk manusia yang menyelenggarakan kekuasaan tidak
akan berarti apapun dalam kehidupannya tanpa kekuasaanNya, sebab di depan Tuhan semua
manusia sama.

Harkristuti Harkrisnowo (2002: 5), merinci kerangka pikiran utama yang dapat ditarik dari
sila pertama Pancasila dalam kaitannya dengan HAM (termasuk kaitannya dengan hukum)
adalah :

1. Negara berkewajiban untuk menjamin hak dan kebebasan dasar pada setiap individu
untuk beragama secara bebas.

2. Ketentuan perundang-undangan harus selalu mengacu pada nilai-nilai ke-Tuhan-an yang
universal

3. Semua individu dalam Negara memiliki hak yang asasi untuk memilih dan menjalankan
ibadahnya sesuai dengan apa yang ia percaya, dan tiada apapun yang dapat memaksanya
untuk memilih dan menjalankan ibadahnya tersebut.

Derivasi dari asas di atas telah secara tegas dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui
dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati
melekat pada dan tak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan
demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta
keadilan” (Sinar Grafika, 1999; 4). Pemahaman nilai ini di tingkat praksis juga Nampak belum
bulat.Hal ini dapat dilihat dari berbagai tingkat dan bentuk konflik yang terjadi di beberapa
daerah yang masih dilandasi oleh hal-hal yang primordial.

Kemanusaiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila mengandung nilai
kemanusiaan, yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hal asasinya
yang harus dihormati oleh siapapun, dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
Pengertian manusia beradab adalah manusia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan iman,
sehingga nyatalah bedanya dengan makhluk lain (Suhadi, 2003: 42). Nilai-nilai kemanusiaan ini
merupakan sumber nilai bagi HAM. Tanpa nilai kemanusiaan, HAM akan mengakibatkan
manusia ke luar dari jatidirinya sebagai manusia. Untuk itu, kemanusiaan yang menjadi ciri khas
bangsa Indonesia adalah berkeadilan dan berkeadaban.Karena itu perwujudan HAM harus
meningkatkan keadilan dan peradaban manusia.Sila kedua Pancasila inilah yang melandasi
sejumlah hak dan kebebasan mendasar bagi seluruh individu yang berada dalam wilayah
Indonesia.

Prinsip yang terkandung dalam sila kedua Pancasila menjadi landasan untuk berperilaku
terhadap sesama (Harkristuti Harkrisnowo, 2002:8), yang pada dasarnya antara lain adalah :

1) Setiap individu memiliki kebebasan mendasar yang dijamin Negara dan hanya dibatasi
oleh kebebasan orang lain.

2) Setiap individu harus diberlakukan sama oleh Negara tanpa melihat asal-usul biologis
maupun sosialnya.

3) Hak atas hidup yang berkualitas, hak atas rasa aman dari ancaman, serangan atau derita
apapun dimiliki oleh setiap individu.

4) Setiap individu harus dilindungi dan berhak untuk tidak disiksa secara psikis maupun
psikologis dan pejabat publik.

Sila ketiga pancasila yakni persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai persatuan bangsa.
Nilai persatuan yang ada disesuaikan dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Nilai persatuan yang
dimaksud adalah kondisi dinamis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan secara terus
menerus dari bangsa Indonesia yang sangat heterogen, baik dari segi ras, suku, agama, tingkat
ekonomi maupun keyakinan politik. Sila ketiga Pancasila inilah yang membuahkan kerangka
pikir, misalnya penghormatan kepada setiap perbedaan yang ada, penghormatan pada hukum dan
masyarakat adat, harmoni dan keseimbangan.

Kerakyatan yang dipimpin olah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan,
sebagai sila keempat pancasila, merupakan asas yang menghasilkan seperangkat nilai yang
menjadi landasan kehidupan sebagai warga Negara dalam pemerintahan, yang dirumuskan dalam
hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga
masyarakat mempuyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Di dalam menyelesaikan
masalah bersama diutamakan musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen ikut
berpartisipasi dalam masalah tersebut.

Pada dasarnya asas yang dianut dalam sila keempat Pancasila adalah mengutamakan
partisipasi publik yang merupakan salah satu unsur dalam kerangka Good Governance.
Implikasinya adalah bahwa dalam proses pengambilan keputusan, publik harus dilibatkan untuk
menyuarakan aspirasi mereka.

Sila kelima pancasila di dalamnya terkandung nilai – nilai keadilan sosial, antara lain berupa
(a) perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat meliputi seluruh rakyat Indonesia,
(b) keadilan dalam kehidupan social terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial,
kebudayaan, serta pertahanan keamanan, dan (c) cita-cita masyarakat adil makmur material dan
spiritual secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, (d) adanya keseimbangan antara hak dan

kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain, dan (e) cinta akan kemajuan dan
pembangunan.

Nilai keadilan harus menjadi dasar dalam pembangunan HAM karena tanpa keadilan HAM
akan menjadi manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Menjadilah ia bertindak
sewenang-wenang dan melanggar HAM manusia lainnya.
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung elemen keadilan yang sebenarnya
lebih dari sekedar keadilan menurut hukum (legal justice). Sila kelima Pancasila ini menurut
Harkristuti Harkrisnowo (2002:10), membawa ke depan sejumlah landasan pikir bagi semua
komponen yang menyangkut antara lain :

a) Hak atas pendidikan, pekerjaan, perumahan yang layak bagi setiap insan.
b) Hak atas keadilan hukum yang didasarkan pada asas persamaan di muka hukum.
c) Adannya mekanisme hukum yang memastikan bahwa keadilan diberikan pada setiap

insan.

F. UPAYA PENEGAKKAN HAM
Untuk menjaga penegakkan HAM, maka dibutuhkan suatu lembaga yang memantau proses
penegakkan HAM. Di dalam PBB sendiri terdapat beberapa badan yang mengatur tentang
penegakkan HAM secara internasional. Hal ini membuat Indonesia membangun suatu
mekanisme penegakkan HAM untuk mengawasi proses penegakkan HAM di Indonesia. Berikut
ini adalah lembaga – lembaga ( internasional dan nasional ) yang mengawasi proses penegakkan
HAM di dunia internasional :
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Agen PBB yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia yang
dijamin di bawah hukum internasional dan ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia 1948.
United Nations Security Council

Salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas memelihara
perdamaian dan keamanan internasional. Kekuasaannya, yang diatur dalam Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, termasuk pembentukan operasi penjaga perdamaian , pembentukan sanksi

internasional, dan memiliki otorisasi tindakan militer. Kekuasaan tersebut telah ditinjau melalui
Resolusi Dewan Keamanan PBB Resolusi.

United Nations Human Rights Council
Badan antar-pemerintah dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.Bertindak sebagai

penghubung ke Komisi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan sebagai bagian dari Majelis Umum
PBB. Dalam menjalankan pekerjaannya badan ini bekerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi
Hak Asasi Manusia dan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
International Criminal Court

Pengadilan yang berfungsi untuk menuntut individu-individu yang melakukan tindakan
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.

OSCE Representative on Freedom of the Media
Pengawas dalam bidang perkembangan media di 56 negara anggota yang berpartisipasi di

OSCE ( Organization for Security and Cooperation in Europe ). Perwakilan akan memberikan
peringatan dini apabila terjadi pelanggaran kebebasan berekspresi dan akan melanjutkan ke
perwakilan OSCE sesuai dengan prinsip-prinsip dan komitmen tentang kebebasan berekspresi
dan kebebasan pers.

UNESCO
Sebuah badan khusus PBB yang didirikan pada tanggal 16 November 1945.Bada ini

memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional
dengan mempromosikan melalui kolaborasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam
rangka mensosialisasikan hormat kepada keadilan, aturan hukum, dan hak asasi manusia dan
kebebasan mendasar seperti yang dinyatakan dalam Piagam PBB.Badan ini merupakan
perwujudan dari Liga Bangsa-Bangsa pada bagian Komisi Kerjasama dalam bidang Intelektual.

Dalam lingkup nasional juga terdapat beberapa lembaga yang mengawasi proses
penegakkan HAM, diantaranya :
Mahkamah Konstitusi

Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disusul dengan penerbitan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi
manusia dicantumkan pula dalam Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945 , meskipun
terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen konstitusi dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 dan Ketetapan No. Menurut Pasal 28I ayat Undang-Undang Dasar 1945, negara
berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia .

Dalam kaitan ini penting pula untuk memeriksa mekanisme penyampaian keluhan publik
, peradilan administrasi/tata-usaha negara, peradilan di bawah Mahkamah Agung , peradilan hak
asasi manusia, komisi kebenaran dan rekonsiliasi , maupun pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi . Pada dasarnya, secara strict wewenang
Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi merupakan uji
konstitusionalitas sehingga dikenal sebagai constitutional review. Dalam pelaksanaannya di
Indonesia, dan berbagai negara, uji konstitusionalitas itu disandarkan kepada suatu alas hak
bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan/atau wewenang konstitusional
pemohon constitutional review. Wewenang konstitusional lebih terkait dengan kewenangan
lembaga negara yang berhak pula untuk memohon constitutional review terhadap undang-
undang dalam hal suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi .

Secara kategoris, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945
mencakup hak-hak sosial-politik, hak-hak kultural dan ekonomi, hak-hak kolektif, hak atas
pembangunan dan lain-lain. Di sini perlu diberikan catatan tentang perumusan hak asasi manusia
dalam Undang-Undang Dasar 1945.Dalam konteks pemahaman di atas, beberapa hak telah
secara meyakinkan «ditegakkan» melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian
undang-undang.Kedua, hak sipil berupa larangan penerapan Undang-Undang Anti Terorisme
2001 secara retroaktif dalam Putusan No.

Legal efficacy putusan sering ditentukan dalam putusan yang bersangkutan, misalnya hak
eks-PKI dan tapol tidak berlaku meskipun putusan dijatuhkan sebelum Pemilu 2004, dan
terutama karena terdapat ketentuan bahwa undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum

dibatalkan dan dipandang sebagai prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat
retroaktif. Selain itu, pengujian undang-undang pun belum merupakan tradisi yang mapan dan
kehidupan konstitusional yang baru, pascaamandemen konstitusi, masih dalam tahap
pembentukan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas HAM dibentuk melalui Keppres No. 5 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993.

Enam tahun kemudian, atau dua tahun setelah pemerintahan Soeharto jatuh, dasar hukum
dirubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat, yaitu Undang – Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini juga memberi wewenang yang
lebih kuat pada lembaga tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 Undang – Undang
Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki mandat untuk :

 Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, baik yang
ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
dan Piagam PBB,

 Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai
bidang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan empat (4) fungsi pokok, yaitu :
Pemantauan,
Penelitian/pengkajian,
Mediasi,
Pendidikan

Sejak itu pelaksanaan empat fungsi tersebut dibagi dalam 4 sub komisi yaitu :
o Sub Komisi Pemantauan,
o Sub Komisi Penyuluhan,
o Sub Komisi Pengkajian/Penelitian, dan
o Sub Komisi Mediasi
Dalam hubungan keluar Komnas HAM bertindak sebagai satu kesatuan dan anggota sub
komisi dapat bertugas di sub komisi yang lain.

Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pengadian Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia,Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan
pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan umum dan berkedudukan di daerah
Kabupaten atau Kota.

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia
yang berat.Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah
Negara Republik Indonesia oleh warga Negara Indonesia.

Pengadilan HAM Ad Hoc
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk atas usul dari DPR berdasarkan

peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan alternative bahwa penyelesaian

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat dilakukan di luar Pengadilan Hak Asasi
Manusia, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-
undang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan
perlindungan anak. Keputusan politik untuk membentuk KPAI juga tidak dapat dilepaskan dari
dorongan dunia internasional. Banyaknya kasus pekerja anak, anak dalam area konflik, pelibatan
anak dalam konflik senjata seperti yang terjadi di Aceh, tingginya angka putus sekolah, busung
lapar, perkawinan di bawah umur, trafficking, dan lain sebagainya telah memantik perhatian

komunitas internasional untuk menekan pemerintah Indonesia agar membuat lembaga khusus
yang bertugas memantau kondisi perlindungan anak di Indonesia.

Komisi Nasional Perempuan

Institusi hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak

perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Komnas
Perempuan didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. Oleh karena

itu, negara, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Presiden RI, Habibie, menganggap

bahwa negara harus bertanggung jawab kepada korban dan kemudian melakukan upaya yang

sistematis untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Mengembangkan kondisi yang
kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak

asasi perempuan di Indonesia, Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala

bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.Dalam mencapai tujuan tersebut, Perpres

No.65 tahun 2005.

Komisi Ombudsman Nasional
Terbentuknya Komisi Ombudsman Nasional tidak didasari secara khusus oleh semangat

untuk melindungi, menegakkan dan memenuhi hak-hak asasi warga negara
Indonesia.Kemunculan Komisi Ombudsman Nasional lebih didasari oleh semangat reformasi
yang bertujuan menata kembali perikehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam rangka
melakukan reformasi birokrasi yang telah mandeg selama puluhan tahun.

Semangat untuk melakukan reformasi birokrasi inilah yang sangat terasa dan pada saat
dimunculkannya Komisi Ombudsman Nasional sedang menjadi pembicaraan meluas di kalangan
masyrakat.Walaupun tidak serta merta tujuan perlindungan hak asasi manusia tidak ada, namun
secara formal dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional lebih dikarenakan tuntutan reformasi
birokrasi. Dilihat dari mekanisme pertanggung jawabannya, ombudsman dapat dibedakan
menjadi :

a) Ombudsman Parlementer, yaitu Ombudsman yang dipilih pleh parlemen dan
bertanggungjawab (laporan) kepada Parlemen.

b) Ombudsman Eksekutif, yaitu Ombudsman yang dipilih oleh Presiden, Perdana Menteri
atau Kepala Daerah, dan bertanggungjawab (laporan) kepada Presiden, Perdana Manteri
atau Kepala Daerah.

G. PRAKTIK PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
Pendekatan pembangunan yang mengutamakan «Security Approach» selama lebih kurang 32
tahun orde baru berkuasa «Security Approach» sebagai kunci menjaga stabilitas dalam rangka
menjaga kelangsungan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi nasional. Pola pendekatan
semacam ini, sangat berpeluang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia oleh
pemerintah, karena stabilitas ditegakan dengan cara-cara represif oleh pemegang kekuasaan.
Pembalikan teori kedaulatan rakyat ini mengakibatkan timbulnya peluang pelanggaran hak asasi
manusia oleh negara dan pemimpin negara dalam bentuk pengekangan yang berakibat
mematikan kreativitas warga dan pengekangan hak politik warga selaku pemilik kedaulatan, hal
ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam rangka melestarikan kekuasaannya.
Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang
melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh
aparat.

H. MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PENEGAKKAN HAM
Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks, setidak-tidaknya ada tiga masalah utama
yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM, antara lain: Pertama, HAM merupakan
masalah yang sedang hangat dibicarakan, karena (1) topik HAM merupakan salah satu di antara
tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga topik yang memprihatinkan itu
antara lain: HAM, demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup. (2) Isu HAM selalu diangkat
oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi
Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. (3) Masalah HAM secara khusus
kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan.Isu
HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis.
Kedua, HAM sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan
partikularisme.Paham universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal
diterapkan di semua penjuru dunia.Sementara paham partikularisme memandang bahwa setiap

bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan latar belakang historis
kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria tersendiri.

Ketiga, Ada tiga tataran diskusi tentang HAM, yaitu (1) tataran filosofis, yang melihat HAM
sebagai prinsip moral umum dan berlaku universal karena menyangkut ciri kemanusiaan yang
paling asasi. (2) tataran ideologis, yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak-hak
kewarganegaraan, sifatnya partikular, karena terkait dengan bangsa atau negara tertentu. (3)
tataran kebijakan praktis sifatnya sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi
yang sifatnya insidental.

Pandangan bangsa Indonesia tentang Hak asasi manusia dapat ditinjau dapat dilacak dalam
Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR dan Undang-undang. Hak
asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 masih bersifat sangat umum, uraian lebih rinci
dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain: Hak atas kewarganegaraan (pasal 26
ayat 1, 2); Hak kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2); Hak atas kedudukan yang sama di dalam
hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1); Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat (Pasal 28); Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1, 2); Hak atas
kesejahteraan sosial (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 ayat 3, Pasal 34). Catatan penting berkaitan
dengan masalah HAM dalam UUD 1945, antara lain: pertama, UUD 1945 dibuat sebelum
dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun
1948, sehingga tidak secara eksplisit menyebut Hak asasi manusia, namun yang disebut-sebut
adalah hak-hak warga negara. Kedua, Mengingat UUD 1945 tidak mengatur ketentuan HAM
sebanyak pengaturan konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun mendelegasikan pengaturannya
dalam bentuk Undang-undang yang diserahkan kepada DPR dan Presiden.

Masalah HAM juga diatur dalam Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia.Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, terdiri
dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan dan substansi, serta pemahaman hak asasi
manusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia terdiri dari pembukaan
dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab 44 pasal. Pada pasal-pasal Piagam HAM ini diatur
secara eksplisit antara lain:

 Hak untuk hidup
 Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 Hak mengembangkan diri

 Hak keadilan
 Hak kemerdekaan
 Hak atas kebebasan informasi
 Hak keamanan
 Hak kesejahteraan
 Kewajiban menghormati hak orang lain dan kewajiban membela negara
 Hak perlindungan dan pemajuan.

I. UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Pendekatan Security yang terjadi di era orde baru dengan mengedepankan upaya represif
menghasilkan stabilitas keamanan semu dan berpeluang besar menimbulkan terjadinya

pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh terulang kembali, untuk itu supremasi hukum dan

demokrasi harus ditegakkan, pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka

melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perlu penyelesaian terhadap berbagai Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal di tanah air yang

telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh

sesama kelompok masyarakat dengan acara menyelesaikan akar permasalahan secara

terencana, adil, dan menyeluruh.

Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama bagi

semua hak asasi manusia di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang

lainnya, termasuk hak untuk hidup, persamaan, kebebasan dan keamanan pribadi, perlindungan

yang sama menurut hukum, bebas dari diskriminasi, kondisi kerja yang adil. Anak sebagai

generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan hak asasi

manusia yang tersedia bagi orang dewasa. Anak harus diperlakukan dengan cara yang

memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berintraksi di dalam

masyarakat, anak tidak boleh dikenai siksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam dan tidak

manusiawi, pemenjaraan atau penahanan terhadap anak merupakan tindakan ekstrim

terakhir, perlakuan hukum terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa, anak harus

mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis

yang memungkinkan anak berkembang secara normal dan baik, untuk itu perlu dibuat aturan

hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak, setiap pelanggaran terhadap aturan harus
ditegakan secara professional tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA
Anonymous. 2002. Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Diambil dari
:http://royalcloud.blogspot.co.id/2012/04/makalah-pancasila-dan-hak-asasi-manusia.html.
Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional
dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Effendi, Mansyur.1994. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta :
Ghalia Indonesia.
Fakih, Mansyur. 2003.Menegakkan Keadilandan Kemanusiaan: Pegangan Untuk
Membangun Gerakan HAM. Yogyakarta: Insist Press.
Hidayat, Komaruddin. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta :
Kencana Perdana Media Group
Widjaja, 2000. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.Jakarta:
Rineka Cipta
Lucky, Wanza. 2011. Ham dan Humaniter. Diambil dari
:http://unjalu.blogspot.com/2011/03/ham-dan-humaniter.html.

RESUME MATERI “GEOPOLITIK INDONESIA”

A. Pengertian Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata geo dan politik.Geo berarti bumi dan politik berasal dari
bahasa Yunani politeia.Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya
urusan.Geopolitik merupakan Ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan
dengan masalah –masalah geografi wilayah atau tempattinggal suatu bangsa.Geopolitik biasa
juga di sebut dengan wawasan nusantara. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau
peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh
aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi,
wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil
akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu
secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu
pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan
segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.Maka
kebijakan penyelenggaraan bernegara didasarkan atas keadaanatau tempat tinggal negara
itu.Geopolitik juga bisa disebut wawasan nusantara.

Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat
masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks territorial
dimana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah,
dan hirarki actor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal

Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang
memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan
hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan.

Pengertian Geopolitik menurut Kjellen adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang
negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang titik.Sudut
pandang ini mempelajari pengaruh faktor-faktor georafis terhadap negara dan kekuatannya dan
berdasarkan analisis tersebut dianjurkan tentang kebijakan yang paling ekeftif untuk menjalin
keamanan arah perkembangan negara.

Secara khusus, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negri yang berusaha
untuk memahami, memprediksi dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel
geografis. Variabel geografis umumnya mengarah ke: negara atau lokasi geografis negara yang
bersangkutan, ukuran negara yang terlibat, iklim di daerah dimana negara ini, sumber daya alam,
perkembangan teknologi, topografi dan demografi.

Dari beberapa pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih di sederhanakan
lagi.Geopolitik merupakan suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan
ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional.Geopolitik mengkaji makna
strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam
wilayah tersebut.Geopolitik mempunya 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan
strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal.
Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka
tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan
yang berada disekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di
sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua golongan negara, yaitu
golongan negara “determinis” dan golongan negara “posibilitis”.Determinis berarti semua hal
yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan bumi/posisi geografisnya.Negara
determinis adalah negara yang berada di antara dua negara raksasa/adikuasa, sehingga, secara
langsung mampu tidak langsung, terpengaruh oleh kebijakan politik luar negri dua negara
raksasa itu.

Sebenarnya, faktor keberadaan dua negara raksasa, bukanlah satu-satunya faktor yang
mempengaruhi keadaan suatu negara yang berada di antaranya. Faktor lain seperti faktor

ideology, politik, sosial, budaya dan militer, juga merupakan faktor yang mempengaruhi. Hanya
saja, karena besarnya kekuasaan dua negara tersebut, maka keberadaannya menjadi faktor yang
begitu dominan dalam mempengaruhi keadaan negara yang bersangkutan.

Golongan negara yang kedua adalah golongan negara posibilitis.Golongan ini merupakan
kebalikan dari golongan determinis.Negara ini tidak mendapatkan dampak yang terlalu besar dari
keberadaan negara raksasa, karena letak geografisnya tidaklah berdekatan dengan negara
raksasa.Sehingga, faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi keadaan negara ini adalah
faktor-faktor seperti ideology, politik, sosial, budaya dan militer, seperti yang disebutkan
sebelumnya.Tentunya, keberadaan negara-negara lain disekitar kawasan tersebut juga turut
menjadi faktor yang berpengaruh, hanya saja tidak terlalu dominan.

Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara didunia, untuk memperkuat posisinya terhadap
negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting diantara masyarakat bangsa-bangsa atau
secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar diantara negara-negara
raksasa.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat
mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti
pengembalian keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan dll.Maka dari itu,
munculkah organisasi-organisasi internasional yang berdasarkan pada keberadaannya dalam
suatu kawasan, seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa dll. Komunitas internasional ini
berperan dalam hal kerja sama kawasan, penyelesaian masalah bersama, usaha penciptaan
masalah bersama, usaha penciptaan perdamaian dunia dll.

Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan
tersebut adalah:

1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia
2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam
3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri
4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan;
5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori

negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya.

6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara

B. Pengertian Geopolitik Menurut Para Ahli

1. Frederick Ratzel (1897)

Frederick Ratzel marupakan tokoh yang terkenal mempunyai Teori Geopolitik.Pendapat
dari Frederick Ratzel ini juga disebut dengan Teori Ruang.Ratzel menyatakan bahwa “Negara
dalam hal- hal tertentu dapat disamakan dengan organism, yaitu mengalami fase kehidupan
dalam kombinasi dua tau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut,
kemudian mati”.Inti ajaran Ratzel ini adalah ruang yang ditempati oleh kelompok- kelompok
politik (negara- negara) yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan,
perutusan, maupun bidang produk.

2. Karl Houshoffer (1896 – 1946)

Pendapat dari Karl Houshiffer mengenai geopolitik ini juga disebut atau dikenal dengan
Teori Ekspansionisme. Karl Houshoffer dalam teori ekspansionismenya mengajarkan paham
geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai
titik berat pada persoalan- persoalan strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa dan juga
tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan
di dunia.

Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler,
juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat
militerisme dan juga fasisme.Pokok- pokok dari teori Haushofer ini pada dasarnya menganut
teori Kjellen yang sudah dibahas sebelumnya.

Pokok pikiran ajarannya :

a.) Suatu bangsa dalam mempertahankan hidupnya mengikuti hukum alam, artinya yang
kuat atau unggul akan tetap bertahan hidup.

b.) Geopolitik sebagai doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi
perbatasan.

c.) Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial
mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.

d.) Geopolitik sebagai landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam mempertahankan
kelangsungan hidup untuk mendapat ruang hidup.

e.) Teori ekspansionisme, dan wilayah dunia dibagi-bagi menjadi region-region yang
akan dikuasai oleh bangsa unggul seperti AS, Inggeris, Jerman, Rusia, dan Jepang di Asia

f.) beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan
Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya

3. Sir Harold Mackinder

Mackinder ini merupakan penganut teori kekuatan, yang mencetuskan wawasan benua
sebagai konsep pengembangan kekuatan darat.Teorinya menyetakan bahwa “barang siapa
menguasai daerah jantung (haertland) yaitu benua di dunia seperti Eropa- Asia akan dapat
menguasai pulau- pulau dunia dan akhirnya akan menjadi pengusas dunia.

Teori ahli Geopolitik yang satu ini menganut “konsep kekuatan”.Ia mencetuskan
wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ajaran ilmuwan ini menyatakan bahwa barang
siapa dapat menguasai “daerah jantung”, yakni Eropa dan Asia akan dapat menguasai “pulau
dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat menguasai dunia.

4. Sir Walter Raleigh dan Alfred Mahan

Pendapat dari kedua ahli tersebut sering dikenal sebagai wawasan bahari.Teori Raleigh
dan Mahan ini pada dasarnya merupakan teori kekuatan lautan atau kekuatan bahari. Mereka
mengatakan bahwa siapa saja yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan
dunia,yang berarti menguasai kekuatan kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat mengusai
dunia. Barang siapa menguasai lautan akan dapat menguasai perdagangan. Dan menguasai
perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, dan pada akhirnya kan menguasai dunia.

5. Hagget

Geopolitik atau Geografi politik menurut Hagget merupakan suatu cabang cabang ilmu
geografimanusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan
yang meliputi hubungan regional, hubungan internasional, dan juga pemerintahan atau
kenegaraan dipermukaan bumi.

Menurut Hagget ini, dalam geografi politik lingkungan geografi dijadikan suatu dasar
perkembangan dan juga hubungan kenegaraan.Hagget juga menyatakan bahwa bidang kajian
geografi politik ini relatif luas, seperti aspek keruangan, aspek politik, aspek hubungan regional
hingga internasional.

6. Preston E. James

Menurut Preston E. James, geografi dalam geopolitik ini mempersoalkan tata ruang
publik untuk kehidupan, yakni sistem dalam hal menempati suatu ruang yang ada di permukaan
bumi. Dengan demikian, geografi mempunyai sangkut paut dengan interrelasi antara manusia
dengan lingkungan tempat hidupnya.Sedangkan politik merupakan suatu hal yang selalu
berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan sautu kajian yang
memperlihatkan masalah atau hubungan internasional dari sudut pandang ruang ataupun
geosentrik tertentu.Makna dari Geopolitik ini sebenarnya dapat diringkas dan disederhanakan
lagi.

Yakni, geopolitik merupakan suatu studi yang mengkaji masalah- masalah geografi,
sejarah, dan juga ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik ini adalah
suatu bidang yang mengkaji makna strategis dan juga makna politis suatu wilayah geografi, yang
meliputi lokasi, luas serta jenis jenis sumber daya alam yag berada di wilayah tersebut.

Geopolitik ini mempunyai 4 unsur yang pembangun yang meliputi keadaan geografis,
politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan juga politik, serta unsur
kebijaksanaa

7. Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellen adalah seorang ilmuwan politik yag berasal dari Swedia pada masa awal
abad ke-20. Menurut Rudolf Kjellen, geopolitik adalah suatu seni dan juga praktek penggunaan
kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu.

menurut cara pandang tradisional, istilah ini hanya diterapkan terutama terhadap dampak
geografi pada politik, namun perlahan- lahan penggunaannya telah berkembang selama abad ke
abad, yakni mencakup konotasi yang lebih luas. Bagi kalangan akademisi, studi tentang
geopolitik akan melibatkan analisis geografi, sejarah dan juga ilmu sosial dengan mengacu pada
tata ruang politik dan pola pada berbagai skala, mulai dari tingkat negara sampai dengan tingkat
internasional.

8. Hafeznia, MR (2006)

Hafezni berbicara geopolitik ini sebagai cabang dari geografi politik. Geopolitik
menurutnya adalah suatu cabang studi mengenai hubungan timbal balik antara geografi, politik,
kekuasaan dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain.
Menurut definisi ini, geopolitik merupakan suatu disiplin ilmu dan memiliki ilmu dasar alam.

9. W. Michel dan John Frederick Charles Fulles

Pendapat dari kedua ahli tersebut disebut dengan wawasan nusantara.Mitchel dan Fuller
mempunyai pendapat bahwa kekuatan udara merupakan kekuatan yang paling menentukan
penguasaan dunia.

Keunggulan yang dimiliki wawasan dirgantara ini adalah pengembangan kekuatan yang
ada di udara, yang memiliki daya tangkis yang andal dari berbagai ancaman lawan dalam tempo
yang cepat, yang dasyat dan juga dampaknya sangat mengerikan lawan sehingga tidak ada
kesempatan bagi lawan untuk bergerak. Kekuatan udara mempunyai daya tangkis terhadap
ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan cara penghancuran di kandang lawan
itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.

10. Nocholas J. Spykman

Teori dari Spykman juga disebut dengan Wawasan Kombinasi.Yakni teori yang
emnghubungkan kekuatan darat, lautm dan juga udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kondisi dan juga kebutuhan.

11. Sunarso (2006)

Secara etimologis, Geopolitik berasal dari bahasa Yunani dan berasal dari Geo dan juga
Politik.“Geo” memiliki arti sebagai bumi yang merupakan wilayah hidup.Sementara politik ini
berasal dari kata “polis” yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara,
dan “teia” yang mempunyai arti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara
suatu bangsa.

Menurut Sunarso yang merupakan tokoh Indonesia, geopolitik mempunyai makna
sebagai ilmu penyelenggaraan negara dimana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-
masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Itulah beberapa pengertian geopolitik menurut para ahli yang ada di dunia ini. Dari
berbagai pendapat ahli, bila dikaitkan dengan konteks negara Indonesia atau dikaitkan dengan
bahasa Indonesia maka geopolitik ini mempunyai arti tertentu. Arti dari geopolitik sendiri secara
umum adalah cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia untuk mengenal dirinya, mengenal
lingkungannya, yakni yang berwujud Negara kepulauan yang berasaskan Pancasila dan juga
UUD 1945.

C. Geopolitik Indonesia

“Geopolitik” kata ini berasal politik geo.Politik dan Geo berarti bumi.Politik berarti
kesatuan masyarakat.Geopolitik bisa juga disebut dengan wawasan nusantara.

Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang
geografis. Konkretnya, geopolitik sering dilihat sebagai prasyarat untuk belajar pemikiran
strategis berdasarkan kepentingan relatif dari darat dan laut kekuatan dalam sejarah
dunia. Tradisi geopolitik konsisten meneliti korelasi kekuatan geopolitik dalam politik dunia,
identifikasi wilayah inti internasional dan hubungan antara darat dan laut kemampuan

D. Sejarah Lahirnya Konsep Geopolitik di Dunia Secara historis

Sebelum abad XIX, pandangan geopolitik terhadap dunia hanya berkisar pada lingkungan
negara dan negara tetangga di sekitarnya.Para ahli belum memahami geografi bumi secara
menyeluruh.Hal ini terjadi karena pengetahuan manusia tentang bumi belum lengkap, alat
transportasi dan komunikasi yang sangat minim terutama kemampuan jelajahnya.

Guru Besar Geografi di Universitas London, memberikan pandangan dalam teori
geopolitiknya yaitu bahwa benteng yang paling kuat di dunia terletak di wilayah
Asia.Perkembangan sejarah dunia pada dasarnya diwarnai oleh konflik antara kekuatan darat dan
kekuatan lautan.

Berikut ini adalah sebuah peran dalam geopolitik dengan cara umum untuk suatu negara,
ialah:

 Untuk meningkatkan sebuah posisi suatu negara dimata internasional
 Berusaha dalam menggabungkan sebuah kekuatan negara terhadap potensi

sumber daya alam yang telah tersedia
 Dapat menentukan sebuah arah utama yang bertujuan untuk negara, contohnya

fokus dalam sebuah pembangunan
 Menghubungkan semua tindakan pemerintah dengan situasi dan kondisi alami
 Dapat penyelesaian dan penghindaraan dalam sengketa dengan wilayah terhadap

negara-negara tetangga
 Menentukan dalam sebuah bentuk dan pola politik secara internasional dan

domestik

E. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

Istilah wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan, atau
penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yang berarti memandang, meninjau,
atau melihat, atau cara melihat. Kata wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan atau
tanggap inderawi, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan
wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau indonesia yang terletak di antara samudera pasifik dan
samudera Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia.

Konsep Dasar Wawasan Nusantara Pemerintah dan rakyat memerlukan konsepsi berupa
wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya.Wawasan ini dimaksudkan untuk
menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri Kehidupan suatu bangsa dan
negara senantias dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan
membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi,
sosbud maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah. Untuk itu pembinaan dan penyelenggaraan tata ke¬hidupan bangsa dan negara
Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional,
serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang
kemajemukan dan kebhinekaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.

Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhi¬nekaan tersebut
merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang dikenal dengan
istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia dan diberi nama Wawasan
Nusantara, disingkat “Wasantara.” Dari pengertian-pengertian seperti di atas, pengertian yang
digu¬nakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara ialah Wa¬wasan Nusantara
sebagai geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba¬beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan
ke¬satuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek
kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam
menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam
mengejar kejayaannya.Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh
adanya konsep geopolitik.

 Konsep Geopolitik
 Konsep persatuan dan kesatuan, mengandung makna segenap komponen bangsa
untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta
hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI.

 Konsep Bhineka Tunggal Ika, mengajak segenap komponen bangsa bahwa
keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus
di dayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara.

 Konsep kebangsaan, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki
persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia lahir
karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-
kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu, memiliki latar
belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama
dan hidup dalam wilayah yang sama sebagai satu kesatuan ruang hidup yaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Konsep Negara Kebangsaan, menggugah kesadaran segenap komponen bangsa
untuk memiliki persepsi yang sama tentang konsep negara kebangsaan
mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah.

 Konsep Negara Kepulauan, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki
persepsi yang sama tentang negara kepulauan, yaitu sebagai kawasan laut yang
ditaburi pulau-pulau. Untuk itu wilayah laut harus di pandang sebagai media
pemersatu bangsa.

 Konsep Geopolitik, mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi
yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia, yang posisi strategis Indoneisa
antara dua kawasan besar dunia (Samudra Hindia dan Pasifik) dengan sumber
kekayaan alamnya merupakn suatu potensi bila bangsa dan masyrakat Indonesia
bisa memanfaatkan dan menjadi kerawanan jika bangsa dan masyarakat Indoensia
tidak mampu memanfaatkan

F. Latar Belakang Wawasan Nusantara

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kai¬dah-kaidah dasar
yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan di¬ciptakan demi tetap taat dan setianya komponen
pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama. Harus
disadari bahwa jika asas wawasan nusantara diabaikan, kom-ponen pembentuk kesepakatan
bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai berainya
bangsa dan ne¬gara Indonesia. Asas Wawasan Nusantara terdiri dari: kepentingan yang sama,

tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau
kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Berikut adalah Latar Belakang Wawasan Nusantara.

 Falsafah Pancasila

Nilai-nilai pada pancasila memiliki dasar pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai itu
yakni: Penerapan Hak.

 Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan untuk berlatih sesuai
dengan agama mereka.

 Sebagai kepentingan umum daripada kelompok dan individu.
 Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan konsultasi.
 Aspek Kewilayahan Nusantara

Pengaruh geografi adalah fenomena yang dapat diperhitungkan, sebab Indonesia memiliki
kekayaan suku bangsa dan Sumber Daya Alam (SDA).

 Aspek Sosial Budaya

Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang memiliki adat istiadat, bangsa, kepercayaan
dan agama yang berbeda-beda, sehingga kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi
antargolongan mengandung potensi konflik

 Aspek Kesejarahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan persepsi Nasional Indonesia diwarnai
oleh pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan di dalam Negara
Indonesia. Hal ini karena kemerdekaan yang telah dicapai oleh rakyat Indonesia adalah hasil
dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri sangat tinggi. Jadi, semangat
ini harus dipertahankan untuk persatuan nasional dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia.

G. Kedudukan Wawasan Nusantara

 Wawasan nusantara yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan
dan mencapai suatu tujuan nasional.

 Wawasan nusantara dalam paradigma nasional memliki spesifikasi sebagai berikut:
 Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai
landasan idiil.
 Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan
sebagai landasan konstitusional.
 Wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan
konsepsional.
 Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan
konsepsional.
 GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan
operasional.

H. Fungsi Wawasan Nusantara

Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang
mengutamakan kepentingan nasional.Nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional
merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham dan semangat kebangsaan dalam
jiwa kita sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara.

Wawasan nusantara memiliki berfungsi sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu serta
motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan dan tindakan bagi
penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

I. Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu :

• Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan
kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan
keadilan sosial”.

• Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun
sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi

kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina
kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

J. Bentuk Wawasan Nusantara

Gambaran dari isi Deklarasi Djuanda
• Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional.
• Mempunyai arti bahwa wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional,
pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
• Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan

Berarti bahwa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya
selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara mencakup:

1. Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik.

2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.

3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi.

4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik.

5. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
• Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara berarti pandangan
geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi
seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
• Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wilayah nasional perlu ditentukan
batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-geopolitik/
https://materikuliahdinna.wordpress.com
https://rinastkip.wordpress.com
https://guruakuntansi.co.id
https://core.ac.uk

RESUME MATERI “GEO STRATEGI INDONESIA”

A. Pengertian Geostrategi Indonesia

Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan
tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat
strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa
depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat.

Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha
dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu geostrategi Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam
memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan,
arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas
kemanusiaan dan keadilan sosial.

B. konsepsi Geostrategi Indonesia

Konsep geostrategi Indonesia pada hakekatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk
penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi
konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode, atau cara untuk mengembangkan potensi

kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan Negara
Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam
maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis Indonesia akhirnya dirumuskan
Bangsa Indonesia dengan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

C. Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia

Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10
Juni 1948 di Kotaraja.Namun sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat
bawahan, karena seperti yang kita ketahui wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir
Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh. Dan akhirnya, setelah pengakuan kemerdekaan
1950 garis pembangunan politik berupa “ Nation and character and building “ yang merupakan
wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa.

D. Tujuan Geostrategi Indonesia

Berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategi Indonesia pada dasarnya bertujuan
untuk:

1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek
ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan
eksistansi hidup Negara dan Bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan
nasional. [1]

2. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam :

a. Menegakkan hukum dan ketertiban (law and order)

b. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity)

c. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (defense and prosperity)

d. Terwujudnya keadilan hukum & keadilan sosial ( yuridical justice & social justice)

e. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (freedom of the people)

Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian
banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik
persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era kepemimpinan Habibie dapat disaksikan dengan jelas
bagaimana hal itu terjadi beserta akibatnya. Tidak hanya itu saja, tatkala bangsa kita lemah
karena sedang berada dalam suasana tercabik-cabik maka serentak pulalah harga diri dan
kehormatan dengan mudah menjadi bahan tertawaan di forum internasional. Disitulah
ketidakberdayaan kita menjadi tontonan masyarakat internasional, yang sekaligus, apabila kita
sekalian sadar, seharusnya menjadi pelajaran berharga.

E. Ketahanan Nasional

Negara Indonesia sebagai suatu negara memiliki letak geografis yang sangat strategis di
Asia Tenggara.Oleh karena itu di kawasan Asia Tenggara Indonesia memiliki posisi yang sangat
penting, sehingga tidak menutup kemungkinan di era global dewasa ini menjadi perhatian
banyak negara di dunia.

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dari
ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan rasional dalam
menghadapi dan mengatsi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang
dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan
integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar
tujuan Nasional Indonesia.

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-
cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasioanal. Dalam hubungan ini cara
mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nsional, setiap bangsa berbeda-beda, sesuai dengan
falsafah, budaya dan pengalaman sejarah masing-masing.

Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia Ketahanan Nasional di atas dasar falsafah bangsa
dan negara Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, pancasila tidak
hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja, melainkan nilai-nilai Pancasila telah hidup
dan berkembang dalam kehidupan objektif bangsa Indonesia sebelum membentuk suatu
persekutuan hidup yang disebut negara hal inilah yang menurut Notonagaro disebut sebagai
kuasa materialis Pancasila.

Kemudian dalam proses pembentukan negara, nilai-nilai Pancasila dirumuskan oleh para
pendiri negara Indonesia ( founding fathers ), dan secara formal yudiris Pancasila ditetapkan
sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia, dan tercantum dalam pembukaan UUD
1945. Oleh karena itu dalam pengertian ini pancasila sebagai suatu dasar filsafat dan sekaligus
sebagai landasan ideologis ketahanan nasional Indonesia.

F. Konsepsi Ketahanan Nasional

Secara konseptual, ketahanan Nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh:

a) Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu
mempertahankan kelangsungan hidupnya.

b) Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu
mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai
gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

c) Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna
keteraturan ( regular ) dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk
terjadinya perubahan ( the stability idea of changes) ( Usman, 2003:5: ).

Berdasarkan konsep pengertiannya maka yang dimaksud dengan Ketahanan adalah suatu
kekuatan yang membuat suatu bangsa dan negara dapat bertahan, kuat menghadapi ancaman,
gangguan, hambatan dan tantangan.

Konsekuensinya suatu ketahanan harus disertai dengan keuletan, yaitu suatu usaha secara
terus-menerus secara giat dan kemauan keras menggunakan segala kemampuan dan kecakapan
untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional.Identitas merupakan ciri khas suatu negara dilihat
sebagai suatu totalitas, yaitu suatu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah,
pemerintahan dan tujuan nasionalnya, serta peranan yang dimainkan di dunia internasional.

Adapun pengertian lain yang berkaitan dengan integritas adalah kesatuan yang menyeluruh
dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah, potensial ataupun tidak
potensial. Tantangan adalah merupakan suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan,
adapun ancaman adalah suatu usaha untuk mengubah dan merombak kebijaksanaan atau keadaan
secara konsepsional dari sudut kriminal maupun politis.Adapun hambatan adalah suatu kendala

yang bersifat atau bertujuan melemahkan yang bersifat konseptual yang berasal dari dalam
sendiri.Apabila hal tersebut berasal dari luar maka dapat disebut sebagai kategori gangguan.

Berdasarkan pengertian sifat-sifat dasarnya maka ketahanan nasional adalah:

a. Integratif

Hal itu mengandung pengertian segenap aspek kehidupan kebangsaan dalam hubungannya
dengan lingkungan sosialnya, lingkungan alam dan suasana ke dalam saling mengadakan
penyesuaian yang selaras dan serasi.

b. Mawas ke dalam

Ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, untuk
mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Pengaruh luarnya adalah hasil yang wajar dari
hubungan internasional dengn bangsa lain.

c. Menciptakan kewibawaan

Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat integratif mewujudkan suatu
kewibawaan nasional serta memiliki deterrent effect , yang harus diperhitungkan pihak lain.

d. Berubah menurut waktu

Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat
dinamis.Ketahanan nasional dapat meningkat atau bahkan dapat menurun, dan hal itu sangat
tergantung kepada situasi dan kondisi.

G. Ketahanan Nasional di Indonesia

Letak kepulauan Indonesia yang strategis sejak dulu kala, memberikan kemudahan sarana
untuk berperan dalam percaturan hubungan antar bangsa di sekitar Indonesia. Kedatangan
Bangsa Eropa yang saling berebut pengaruh mulai bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris,
sampai bangsa Asia seperti Jepang menunjukkan bahwa wilayah Nusantara banyak memberikan
aspirasi kepada berbagai bangsa di dunia untuk memperebutkan dan menguasainya.

Disamping keinginan bangsa lain untuk menguasai Indonesia, bukan sesuatu yang
mudah untuk meyakinkan bangsa Indonesia secara menyeluruh, bahwa negara yang di-
Proklamasikan mampu mengantar cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini
terbukti adanya pemberontakan PKI madiun 1948, serta pergolakan lain untuk memisahkan diri
dari NKRI, seperti adanya gerakan Aceh Merdeka, atau keinginanan mendirikan Papua Merdeka
menunjukkan bahwa ancaman dari dalam terhadap keutuhan NKRI ternyata masih terjadi
fluktuasi, yang sampai saat ini masih terjadi.

Kenyataan geografis yang strategis serta pengalaman sejarah mulai sebelum dan sesudah
proklamasi 1945, memberikan aspirasi kepada Bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan
nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Ketangguhan dan keuletan dari SDM bangsa
Indonesia, SDA yang ada, serta kondisi alamiah membentuk ketahanan nasional.Ditempat
awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang.

Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita
proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan
nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama
Ketahanan Nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana
membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan
sebagainya, maka ia menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagaskan oleh Haushofer,
Ratzel, Kjellen dan sebagainya.

Oleh karena itu berkaitan dengan kondisi ketahanan nasional Indonesia, adalah kondisi
dinamis bangsa dan negara Indonesia.Sesuai dengan konsepsi ketahanan nasional, maka kondisi
tersebut mengandung suatu kemampuan untuk menyusun kekuatan yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia.Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi dan mengulangi berbagai bentuk ancaman
yang ditujukan terhedapat berbangsa dan negara Indonesia.

H. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara

1. Pengaruh Aspek Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata ‘ Idea ‘ yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan
‘ logos ’ yang berarti Ilmu. Kata ‘ idea ‘ berasal dari bahasa Yunani ‘ eidos ‘ yang
berarti Bentuk. Maka secara harfiah , ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar.
Dalam pengertian sehari-hari, kata ‘ idea ‘ disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang
dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan suatu dasar, pandangan
atau faham.Memang pada hakikatnya, antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan
satu kesatuan.Dasar ditetapkan karena atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan
pula.Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar,
gagasan dan cita-cita.

Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan,
ide-ide, keyakinan-keyakinan,kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang
menyangkut :

a. Bidang politik

b. Bidang sosial

c. Bidang kebudayaan

d. Bidang keagamaan

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi
sautu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada
hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut :

a. Mempunyai derajad yang tertingi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.

b. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup,
pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan kepada
generasi berikutnya.

Dalam panggung politik dunia terdapat berbagai macam ideologi namun yang sangat besar
peranannya dewasa ini adalah ideologi Liberalisme, Komunisme serta ideologi Keagamaan.
Dalam masalah inilah bangsa Indonesia menghadapi berbagai benturan kepentingan ideologis
yang saling tarik menarik sehingga agar bangsa Indonesia memiliki visi yang jelas bagi masa

depan bangsa maka harus membangun ketahanan ideologi yang berbasis pada falsafah bangsa
sendiri yaitu ideologi Pancasila yang bersifat demokratis, nasionalistis, religiusitas, humanistis
dan berkeadilan sosial.

Pada era reformasi ini yang sekaligus era global tarik-menarik kepentingan ideologi akan
sangat mempengaruhi postur ketahanan nasionaldalam bidang bangsa Indonesia, terutama
banyak kalangan aktivis politik yang justru menjadi budak ideologi asing, sehingga berbagai
aktivitasnya akan berpengaruh bahkan sering melakukan tekanan terhadap ketahanan ideologi
bangsa Indonesia.

2. Pengaruh Aspek Politik

Dalam kehidupan bernegara, istilah politik memiliki makna bermacam-macam, dan kesemuanya
itu dapatdikelompokan menjadi dua macam yaitu :

Pertama : politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan dari
masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama. Dengan demikian politik dapat dikatakan
menyangkut kekuatan hubungan (power relationship). Dengan kata lain, polotik mengandung
makna usaha dalam memperoleh, memperbesar, memperluas serta mempertahankan kekuasaan
yang dalam bahasa inggris dikenal dengan isltilah politics.

Kedua : politik dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-cara
yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang dianggap baik. Secara singkat politik dapat
diartikan sebagai suatu kebijakan yang dalam bahasa inggrisnya dengan istilah policy.

Dalam proses reformasi mekanisme lima tahuna yang tertuang dalam proses politik
selama masa Orde baru kurang memberikan ruang kepada terwujudnya proses demokrasi. Hal ini
dilakukan oleh kalangan eksekutif maupun legislatif dengan melakukan reformasi pada bidang
politik, dan yang paling esensial adalah melakukan reformasi terhadap Undang-Undang politik
tahun 1985, dan diganti dengan Undang-Undang Politik no. 4 tahun 1999. Sesuai dengan
sistematisasi aspek kehidupan politik tersebut satu dengan lainnya saling mempengaruhi secara
menyeluruh. Oleh karena itu adanya konotasi negatif terhadap pengertian politik,perlu
diluruskan.

Berikut beberapa hal-hal yang menyangkut ketahanan nasional dibidang politik, antara
lain :

1. Menempatkan secara proporsional kedaulatan rakyat didalam kehidupan negara, dalam arti
kesempatan, kebebasan yang menempatkan hak dan kewajiban, partisipasi rakyat yang
menentukan kebijaksanaan nasional.

2. Memfungsikan lembaga-lembaga negara, sesuai dengan ketentuan konstitusi yaitu
kedudukan, peran, hubungan kerja, kewenangan dan produktivitas.

3. Menegakkan keadilan sosial dan keadilan hukum.

4. Menciptakan situasi yang kondusif, dalam arti memelihara dan mengembangkan budaya
politik.

5. Meningkatkan budaya politik dalam arti luas, sehingga kekuatan sosial politik sebagai pilar
demokrasi dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan semestinya.

6. Memberikan kesempatan yang optimal kepada saluran-saluran politik untuk
memperjuangkan aspirasinya secara proporsional. Saluran-saluran politik itu antara lain : partai
politik, media massa, kelompok moral, kelompok kepentingan agar tumbuh rasa memiliki,
partisipasi dari seluruh rakyat.

7. Melaksanakan pemilihan umum, secara demokratis secara langsung, bebas, rahasia, jujur
dan adil.

8. Melaksanakan sosial control yang bertanggung jawab kepada jalannya pemerintahan
negara, walaupun tidak harus menjadi partai oposisi.

9. Menegakkan hukum dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

10. Mengupayakan pertahanan dan keamanan nasional.

11. Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Unsur-unsur tersebut sangat penting direalisasikan demi terwujudnya ketahanan nasional
dalam bidang politik. Namun dalam era reformasi dewasa ini terdapat berbagai macam
perbenturan kepentingan politik dengan alas an kebebasan, demokrasi, HAM serta
pemberantasan KKN, sehingga tidak menumbuhkan kesadaran bernegara yang positif.
Akibatnya kepentingan nasional sebagai kepentingan rakyat bersama terabaikan, dan
sebagaimana kita lihat sendiri yang menjadi korban adalah rakyat.Kebijaksanaan negara tidak
diarahkan kepada perbaikan kondisi dan nasib rakyat melainkan sentiment dan persaingan politik
yang tidak sehat. Oleh karena itu untuk terwujudnnya ketahanan politik dalam era reformasi
dewasa ini seluruh lapisan kekuatan sosial politik harus memiliki kesadaran akan pentingnya
bernegara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

3. Ketahanan pada Aspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi adalah merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa
yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi
segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar
negara Indonesia, dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan
peningkatan perekonomian bangsa dan negara republic Indonesia yang telah diatur berdasarkan
UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa
yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, mencipatakan kemandirian
ekonomi nasional yang berdaya saaing tinggi, dan mewujuidkan kemakmuran rakyat yang secara
adil dan merata.Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahklan kepada menetapnya
ketahanan ekonomi melalui suatu iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta
meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai
hal, yaitu antara lain:

1) Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah negara Indonesia, melaalui ekonomi

kerakyatan serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup
bangsa dan negara yang berdasarkan UUD 1945.

2) Ekonomi kerakyatan harus menghinddarkan diri dari :

a) sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi yang
bermodal tinggi dan tidak memungkinkan berkembangnya ekonomi kerakyatan.

b) sistem etatisme, dalam arti negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan
serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit eekonomi di luar sektor
negara.

c) pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang
merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

3) Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam
keselarasan dan keterpaduan antara sector pertanian perindustrian serta jasa.

4) Pembangunan ekonomi, yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan
dibawah penngawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran seerta masyarakat
secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antar para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi, yaitu
pemerintah, badan uasaha milik negara, koperasi badan usaha swasta, dan sector informal harus
di usahakan demi mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.

5) Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan
memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sector.

6) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan
serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan
dengan memanfaatkan sumber daya nasional secra optimal serta sarana iptek yang tepat guna
dalam menghadapi setiap permasalahan, dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja
(Lemhanas, 2000).

Demikianlah ketahan ekonomi yang hakikatnya merupakan suatu kondisi kehidupan
perekonomian bangsa berlandaskan UUD 1945 dan dasar filosofi pancasila, yang menekankan
kesejahteran bersama, dan mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta
menciptakan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi.

4. Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya

Wujud ketahanan bidang sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa
yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan
masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun,
bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras,
serasi dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai denngan
kebudayaan nasional.

Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia
dengan demikian adalah pengembangan kondis sosial budaya dimana setiap warga masyarakat
dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya berdasarkan pandangan hidup,
filsafat hidup dan dasar nilai yang telah ada dan dimilikinya sejak zaman dahulu kala, yang
tertuang dalam filsafat negara pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan
suatu asas kerohanian yang merupakan pedoman sikap bagi setian tingkah laku setiap bangsa dan
kehidupan kenegaraan Indonesia dan sekaligus akan merupakan sumber semangat, motivasi serta
jiwa bagi akselerasi dalam setiap praktik kenegaraan, kemasyarakatan dan kebangsaan.

Jikalau kita tinjau kondisi bangsa indoneia pada era reformasi dewasa ini kondisi
ketahanan sosial budaya kita sangat memprihatinkan.Hal ini dapat kita lihat pada berbagai
macam peristiwa yang terjadi di seluruh wilayah tanah air tercinta ini selama reformasi.Kita
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa bangsa Indonesia dapat mengenyam kebebasan
melalui reformasi.Namun dalam kenyataannya euphoria kebebasan itu justru berkembang kearah
perpecahan bangsa, berbagai tragedi penderutaan menimpa bangsa, komplek horizontal, serta
penderitaan anak-anak bangsa semakin bertambah.

Misalnya akibat kebebasan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa itu
berbagai peristiwa seperti tragedy komplek di Ambon, Poso, Sampit, Kalimantan Barat dan lain
sebagainya mengakibatkan penderitaan rakyat. Sampai saat ini beberapa rakyat kita hidup di
kampong pengungsian, segala harapan musnah, masa depannya tidak jelas, pekerjaan- pekerjaan
dan harta bendanya hilang dirampas oleh kelompok bangsa kita sendiri, dikejar- kejar dan
dibantai, namun pemerintah negara hanya asyik berebut kekuasaan dan mengembangkan
sentimen polotik dengan alasan pemberantasan KKN.

Komnas HAM maupun kalangan LSM sering bertindak tidak adil yaitu tidak pernah
menindak pelanggaran HAM berat yang di lakukan oleh kelompok masyarakat.Mereka hanya
curiga terhadap aparat dan penguasa negara, hukum tidak diterapkan dengan tegas, kalangan elit
politik hanya berdiskusi penting atau tidak penerapan hukum darurat namun setiap menit, setiap
jam banyak nyawa dibantai dengan tidak berperikemanusiaan.

Hal itu sebagai bukti pada era reformasi saat ini kita tidak memperhatikan ketahanan
bidang sosial budaya, sehingga penafsiran yang keliru akan kebebasan mengakibatkan konflik
dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang ingin menindas kelompok lainnya, bahkan
pada reformasi dewasa ini telah meledak kasus SARA, yang tatkala zaman Orde Baru dahulu
sering dikritik oleh kalangan elit politik serta LSM, namun dalam kenyataannya pada saat
reformasi dewasa ini benar-benar meledak dan terjadi. Anehnya sampai saat ini sulit
mengatasinya, dan korban terus berjatuhan.

Dalam hubungan ketahanan bidang sosial budaya harus diingat bahwa demokrasi harus
menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya politik saja melainkan juga
dengan sosial, budaya, ekonomi bahkan umat beragama. Oleh karena itu, sudah saaatnya
kalangan intelektual kampus mengembangkan ketahanan nasional bukannya untuk kekuasaan,
ideology atau sekelompok penguasa atau bahkan bukan untuk reformasi melainkan untuk
kesejahteraan dan kebersamaan seluruh elemen bangsa untuk hidup aman, tenteram, damai yang
Berketuhanan Yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab.

5. Ketahanan pada Aspek Pertahanan dan Keamanan

a) Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiap siagaan serta upaya bela
negara, yang berii ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui penyelenggaraan
Siskamnas (Sishamkamrata) untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional
dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan filsafat
Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.

b) Bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan.
c) Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk

menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan demi kesinambungan pembangunan
nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

d) Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari
segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
kesejahteraan lahir dan batin segenap lapisan masyarakat Indonesia.

e) Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan
pertahanan dan keamanan sedapat mungkin dihasilkan oleh industry dalam negri.

f) Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan
harus di selenggarakam oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif, bijaksana,
menghormati HAM, dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan
damai.kelangsungan hidup dan perkembangan hidup bangsa memerlukan dukungan
manusia-manusia yang bermutu tinggi, tanggap, tangguh, bertanggung jawab, rela
berjuang, dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas golongan dan
pribadi.

g) Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI berpedoman pada sapta
marga yang merupakan penjabaran dari asas kerohanian negara pancasila. Dalam
keadaan damai TNI dikembangkan dengan kekuatan kecil, profesional, efektif, efisien,
dan modern bersama segenap kekuatan perlawanan bersenjata dalam wadah Siskamnas (
Sishankamrata) yang strateginya adalah penangkalan. Sebagai kekuatan inti Kamtibnas,
Polri bepedoaman kepada Tri Brata dan Catur Prasetiya dan dikembangkan sebagai
kekuatan yang mampu melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan
penciptaan ketertiban masyarakat.

h) Kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum perlu terus menerus ditingkatkan.

6. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia

Kondisi kehidupan nasional merupakan suatu pencerminan ketahanan nasional yang
mencakup aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamaanan.Kondisi
ini harus ada dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam
wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan ideal pancasila dan konstitusional
UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara. Untuk mewujudkan keberhasilan
ketahanan nasional setiap warga negara Indonesia perlu :

1) Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai
keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional