PERAN REDAKSI BERITAJAKARTA.ID SEBAGAI HUMAS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MELAKUKAN COUNTER ISSUE TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Komunikasi Bidang Studi Public Relations Disusun oleh: Felecia Widiyarti Pasaribu 44220120051 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2022
2 DAFTAR ISI BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ........................................................................1 1.2 Fokus Penelitian ......................................................................7 1.3 Tujuan Penelitian.....................................................................8 1.4 Manfaat Penelitian...................................................................8 BABII TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu................................................................9 2.2 Kajian Teoritis.........................................................................14 2.2.1 Public Relations...............................................................14 2.2.2 Tujuan Public Relations...................................................15 2.2.3 Fungsi Public Relations...................................................18 2.2.4 Manfaat MenggunakanPublic Relations… .....................20 2.2.5 Public Relations Pemerintah…........................................21 2.2.6 Couter Issue.....................................................................23 2.2.7 Opini Publik… ................................................................27 2.2.8 Konsep Pemberitaan pada Media Online… .....................31 BABIII METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Paradigma Penelitian...............................................................35 3.2 Metode Penelitian....................................................................35 3.3 Subyek Penelitian ....................................................................37 3.4 Teknik Pengumpulan Data ......................................................37 3.4.1 Primer…..........................................................................38 3.4.2 Sekunder..........................................................................39 3.5 Teknik Analisis Data ...............................................................40 3.6 Teknik Keabsahan Data...........................................................40 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Government Public Realtions atau humas pemerintah berperan untuk memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah. Tugas lain yang tidak kalah pentingnya untuk mengomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra positif pemerintah di mata masyarakatnya. Peran praktik humas dibagi menjadi dua yaitu peranan teknis (communication technician role) dan peranan manajerial (communication manager role). Peranan teknis mewakili seni dari humas seperti menulis, mengedit, mengambil foto, menangani produksi komunikasi, membuat event spesial, dan melakukan kontak telepon dengan media. Sedangkan peranan manajerial berfokus pada kegiatan yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait humas. Peranan manajerial humas melaksanakan empat kategori, pertama sebagai penasehat ahli (Expert Presciber Communication), yaitu orang yang bekerja sebagai konsultan untuk mendefinisikan masalah, menyarankan pilihan, dan memantau implementasi kebijakan. Kedua sebagai fasilitator komunikasi (Communication Fasilitator), yaitu orang yang berada pada batas antara organisasi dengan lingkungannya yang menjaga agar komunikasi dua arah tetap berlangsung. Ketiga sebagai fasilitator pemecahan masalah (Problem Solving Process Facilitator), yaitu orang yang bermitra dengan manajer senior untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Keempat sebagai teknisi komunikasi (Communication Technisian), yaitu sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan method of communication in organization. Dozier dan Broom, dalam Rosady Ruslan (2006:20)
3 Berdasarkan hal tersebut penulis memahami bahwa fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan untuk membantu menjelaskan dan mencapai tujuan program pemerintah, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri. Humas pemerintahan memiliki tugas utama menjalankan kegiatan, kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang mudah untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik. Menurut (Lattimore, 2010) terdapat empat model humas yang selalu diterapkan. Pertama, model press agentry (agen pemberitaan); yaitu menggambarkan bagaimana informasi bergerak satu arah dari organisasi menuju publik. Kedua, model informasi publik; yaitu model yang menggambarkan bagaimana humas bertugas memberitahu publik. Model ini selalu dipraktikkan oleh humas pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba. Ketiga, model asimetris dua arah; yaitu memandang humas sebagai kerja persuasi ilmiah yang menggunakan hasil riset untuk mengukur dan menilai publik. Keempat, model simetris dua arah; yaitu sebuah model yang menggambarkan sebuah orientasi humas di mana organisasi dan publik saling menyesuaikan diri. Model ini berfokus pada penggunaan metode riset ilmu sosial untuk memperoleh rasa saling pengertian serta komunikasi dua arah antara publik dan organisasi. Dari keempat model tersebut, tiga model pertama merefleksikan sebuah praktik humas yang berusaha mencapai tujuan organisasi melalui persuasi. Model keempat berfokus pada usaha menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik atau kelompok lainnya. Dalam sebuah organisasi, khususnya di lingkup pemerintahan, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka ‘winwin solutions’, antar berbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun citra dari institusi pemerintah itu sendiri. Lattimore, (2010).
4 Oleh karena itu praktik humas yang paling ideal di dunia pemerintahan adalah berdasarkan model simetris dua arah. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra positif pemerintah daerah tersebut di mata publiknya. Pentingnya peran Humas instansi dan lembaga pemerintah dalam masyarakat modern yaitu dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan operasinya di berbagai tempat dan berbagai bidang. Teknik yang digunakan dalam humas di pemerintah tidak ada bedanya dengan teknik yang digunakan humas di bidang lain yaitu penyampaian informasi dan komunikasi yang valid dan aktual dan tidak melahirkan persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat. Dalam kegiatan Public Relations, komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam penyampaian pesan (message) demi tercapainya tujuan dan pengertian bersama dengan publik, khalayak sasarannya. Public Relations merupakan pendekatan yang sangat strategis dengan menggunakan konsep-konsep komunikasi. Apabila komunikator kurang mahir dalam menyampaikan pesan, maka komunikan akan gagal menangkap pesan yang disampaikan dan dampaknya dapat terjadi miss communication. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali pada suatu organisasi. Kegagalan organisasi dalam menyampaikan pesan terutama kepada pihak eksternal organisasi akan memberi stigma negatif tentang organisasi tersebut. Kesalahan dalam berkomunikasi yang terjadi pada suatu organisasi dapat menjadi ‘stempel’ buruk yang terpatri pada masyarakat walaupun organisasisudah meluruskan informasi yang berkembang. Dampaknya adalah timbulnya citra negatif dari organisasi tersebut. Publik akan membentuk opini yang kurang menguntungkan apabila organisasi kurang mampu berkomunikasi dengan publiknya. Hal ini dapat menjadi sebuah isu dalam organisasi. Isu merupakan informasi yang berpeluang menimbulkan dampak bagi suatu organisasi karena dapat mempengaruhi persepsi publik. Isu harus dapat terselesaikan dengan pengambilan keputusan yang tepat agar tidak berkelanjutan hingga sampai pada krisis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Public Relations berperan untuk mengatasi timbulnya citra negatif dari opini publik yang berkembang dengan
5 memberikan layanan informasi yang tepat kepada publik. Public Relations merupakan keseluruhan bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke luar maupun ke dalam, yakni antara suatu organisasi dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik atas dasar adanya saling pengertian sehingga dapat disimpulkan bahwa Public Relations berperan dalam isu suatu perusahaan. Kegiatan Public Relations ini tidak hanya dilakukan perusahaan yang berorientasi bisnis, namun juga pada lingkungan pemerintahan. Pemerintah perlu menjalankan fungsi Public Relations untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi kepada publik sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Hal ini sering dikenal dengan istilah Government Public Relations atau Humas Pemerintah. Pemerintah menjalankan fungsi Public Relations sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam hal penyediaan informasi publik. Terlebih sejak munculnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu peran Government Public Relations yaitu sebagai jembatan komunikasi program kerja pemerintah kepada masyarakat dan sebagai faktor kunci dalam pembentukan image pemerintah. Guna melakukan pelayanan informasi, sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melakukan pembenahan dan pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mengharuskan pemerintah terus beradaptasi mengikuti pesatnya perkembangan teknologi dengan melakukan transformasi digital untuk mengubah operasi dalam pelayanan informasi dan komunikasi. Melalui transformasi digital tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi sehingga tidak adanya batasan ruang dan waktu bagi penggunanya untuk menggunakannya di mana pun dan kapan pun. Hal ini dapat dikenal dengan istilah e-Government. Dalam hal ini, pemerintah turut berperan aktif melakukan pelayanan publik melalui e-Government. Salah satu kegiatan Humas Pemerintah yaitu membangun opini publik yang positif dalam implementasi program, kebijakan dan kegiatan guna memperluas pemahaman dan dukungan publik. Dengan demikian, fungsi Humas Pemerintah menjadi unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif untuk melaksanakan pelayanan informasi kepada publik. Selain itu, Humas
6 Pemerintah memiliki peran asistensi terhadap menajemen pemerintahan dengan menyediakan alternatif penyelesaian permasalahan. Serta menjadi fasilitator dengan masyarakat penerima layanan dan berkewajiban menyediakan informasi dan memberikan penerangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi publik. Mengacu pada peran Humas Pemerintah dan peraturan tersebut, dalam rangka penataan, pengembangan, dan pengelolaan pada sektor teknologi informasi dan komunikasi, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan informasi dan implementasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada aparatur, mitra kerja dan warga Jakarta secara optimal. Tidak dapat dipungkiri, dalam implementasinya tidak jarang Pemerintah Provinsi DKIJakarta diterpa oleh isu yang timbul dari berbagai opini publik. Dalam mengatasinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan counter issue dengan menyediakan layanan informasi dalam bentuk berita melalui website beritajakarta.id, yakni website berita resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menginformasikan program, kebijakan, kegiatan pemerintah dan berbagai peristiwa di Jakarta. Fungsi dari website beritajakarta.id sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan data tentang berbagai program kerja serta kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat tinggi. Sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan website beritajakarta.id sebagai salah satu media dalam counter issue. Dalam pengolahannya, counter issue yang terdapat dalam website beritajakarta.id dilakukan oleh redaksi. Hal ini dapat dilihat dari hasil Rekapitulasi Counter Issue Tahun 2021 yang telah dipublikasikan melalui website beritajakarta.id pada tabel di bawah ini.
7 Grafik 1.1 Rekapitulasi Counter Issue Tahun 2021 Data diperoleh peneliti, 2022 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa beritajakarta.id selama tahun 2021 telah melakukan dua puluh satu kali counter issue mengingat banyaknya berita yang tidak sesuai bahkan mengarah pada pemberitaan bohong (hoax) yang beredar di beberapa media sosial. Beberapa isu yang diluruskan antara lain pada bulan Februari tekait isu lockdown dan normalisasi sungai untuk pengendalian banjir. Pada bulan Maret berita tentang dinonaktifkannya Kepala BPBJ karena tindakan asusila. Pada bulan April terkait penjelasan Pemprov DKI tentang oknum mafia karantina Bandara Soekarno Hatta yang bukan ASN atau PJLP. Counter issue yang paling banyak dilakukan oleh beritajakarta.id terjadi pada bulan September dan Oktober. Pada bulan September melakukan counter issue terkait antisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemadatan tanah makam di Rorotan, pemberhentian PTM untuk sekolah yang melanggar aturan, terjadinya pungli di Samsat yang tidak terbukti, hingga penutupan Resto Holywings Kemang selama masa PPKM. Sementara pada bulan Oktober counter issue dilakukan terkait langkah strategis Pemprov DKI dJakarta alam pengendalian banjir, penyediaan hunian layak untuk warga DKI, dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan Transjakarta. Counter Issue 6 6 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2022 feb maret April mei juni Juli agustus sept okt nov des
8 Sementara counter issue pada November 2021 adalah menganai anggaran Commitment Fee Formula E yang tetap sesuai prosedur dan regulasi. Pada bulan November yang bertepatan dengan musim hujan beritajakarta.id melakukan counter issue mengenai penanganan genangan dan banjir pada titik mampang dan Cipinang dan Melayu. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, dalam melakukan counter issue beritajakarta.id masih mengalami berbagai kendala. Untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala tersebut dibutuhkan peran redaksi website beritajakarta.id sebagai media counter issue di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untukmelakukan berbagai upaya dan strategi terutama dalam proses mendapatkan berita dan informasi yang valid dan aktual dari narasumber untuk kemudian melakukan analisis mendalam sehingga pemberitaan yang disampaikan factual, cepat, dan dapat mematahkan isu-isu tidak benar yang beredar di masyarakat. Untuk itu perlu diteliti bagaimana peran redaksi beritajakarta.id dalam melakukan counter issue di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan begitu, berharap melalui website beritajakarta.id dapat menjadi referensi dan sentra bagi lembaga, instansi dan stakeholder lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta, media massa, serta dengan masyarakat umum untuk mengetahui informasi terkait Kota Jakarta. 1.2 Fokus Penelitian Mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, mewajibkan pemerintah agar mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Selain itu, masyarakat pun menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi yang diperlukan. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Website beritajakarta.id hadir sebagai situs resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyampaikan informasi serta berbagai program kerja serta kebijakan yang ada di Kota Jakarta untuk membangun citra dan mengantisipasi adanya isu dari berbagai opini publik melalui counter issue.
9 Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan pertimbangan di atas, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Peran Redaksi beritajakarta.id Sebagai Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan counter issue?” 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran redaksi beritajakarta.id dalam melakukan counter issue di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 1.4 Manfaat Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat antara lain: a. Manfaat akademis Melalui hasil penelitian, penulis diharapkan dapat memberikan referensi bidang kajian Ilmu Komunikasi Public Relations khususnya berkaitan dengan counter issue melaui e-Government. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan menjadi perbandingan dalam counter issue pada Public Relations. b. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan peran redaksi website beritajakarta.id. c. Manfaat sosial. Dengan adanya kajian mengenai peran wesbite beritajakarta.id dalam melakukan counter issue di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam melakukan counter issue serta bagi Public Relations Officer. Hal lain juga akan menumbuhkan hubungan baik antar stakeholder.
10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA Kajian mengenai Humas Pemerintah dalam melakukan counter issue cukup banyak dilakukan. Bahkan untuk website beritajakarta.id, ada beberapa referensi yang bisa ditemukan. Peneliti akan memaparkan hasil penelusuran atas penelitian terdahulu. 2.1 Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai counter issue pada pemerintahan melalui website banyak dilakukan, namun spesifik mengenai beritajakarta.id relatif jarang ditemukan pada referensi. Berikut matriks daftar penelitian terdahulu yang ditemukan dan cenderung hampir sama dengan bidang atau masalah yang akan dikaji peneliti. Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu No Nama, Tahun, Judul. Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan Penelitian Ini 1 Raides Aryanto (2013) Strategi Pengelolaan Isu Berita Melalui Media E-Government (Studi Kasus: Pada Website Resmi Pemerintah Provinsi DKI Mengetahui strategi pengelolaan isu berita melalui media egovernment beritajakarta.id Kualitatif Menunjukkan strategi pengelolaan isu berita yang perlu dioptimalkan oleh website beritajakarta.id Tujuan penelitian fokus pada stategi pengelola an berita.
11 Jakarta www.beritajak arta.id). S2, Thesis, Universitas Mercu Buana. 2 Yumba Aisyah dan Rani Mengetahui pemanfaatan Deskriptif Kualitatif Beritajakarta.id sebagai kanal Tujuan penelitian Chandra beritajakarta.id publikasi yang Oktaviani serta kekurangan informasi dan berfokus (2018) dan kelebihan media pada Pemanfaatan Pemprov DKI klarifikasi di pemanfaat Media Online dalam Pemerintah an bertita beritajakarta.id memanfaatkannya Provinsi DKI dalam Jakarta Publikasi Program Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3 Nella Megia (2008) Pemanfaatan Mengetahui manfaat situs yang digunakan Deskriptif, survey dan kuantitatif Pemanfaatan situs sebagai media Metode dan tujuan penelitian Situs oleh humas komunikasi yang beritajakarta.id sebagai media pegawai cukup fokus Sebagai Media komunikasi membantu pada Komunikasi pegawai dalam manfaat Pegawai mendapatkan situs Pemerintah informasi. sebagai DKI Jakarta. Layanan media
12 S1 Thesis, Universitas Mercu Buana. Skripsi mengenai internet lebih cepat dibandingkan yang lain, karena dengan situs bisa mudah menggunakann ya tidak perlu menunggu lama untuk merndapatkan berita dan bisa kapan saja dan dimana saja dalam memperoleh informasi.mesk ipun tidak semua pegawai memanfaatkan situs dengan baik karena keterbatasan ruang dan tidak dilengkapi komputer di meja kerja. komunika si internal
13 4 Camelia Tantri W. (2019) Pemanfaatan Media Online Dalam Membangun Opini Pada PT. Vale Indonesia Tbk. DI Jakarta. S1 Thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta. Mengetahui bagaimana media online dimanfaatkan oleh PT Vale Indonesia Tbk. (“PTVI”) Deskriptif kualitatif PTVI telah memanfaatkan media online untuk berbagai hal seperti konsep pemanfaatan media online yang disampaikan oleh Grunig. Pemanfaatan media online di PTVI dominan pada pemanfaatan untuk komunikasi program perusahaan dan environmental scanning. Sedangkan yang dapat lebih dimanfaatkan adalah pemanfaatan untuk segmentasi Objek penelitian dan studi kasus
14 stakeholder dan mengukur hubungan dan reputasi. 5 Indiwan Seto Pengaruh sosial Kualitatif Para pemimpin Fenomena Wahyu media terhadap politik, para penelitian, Wibowo kepemimnan komunikator dan (2014) politik di metode Pemimpin, Indonesia yang Komunikasi harus dilakukan Politik dan memperhitung Pengaruh kan peranan Sosial Media media sosial yang ada, bahkan harus bisa mengendalikan informasi yang disampaikan lewat cara-cara yang non formal dan dekat dengan user lainnya 6 Syifa Menggambarkan Kualitatif Pemanfaatan Objek Maulidina dan menjelaskan media sosial penelitian (2016) Strategi pemanfaatan ternyata telah Counter Issue media sosial memberikan Airin Rachmi terkait isu-isu peluang baru Diany- yang berkembang sekaligus
15 Benyamin Davine dalam Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan 2015 di Media Sosial. serta strategi counter issue yang dilakukan. tantangan baru komunikasi politik. 7 Nova Yohana Mengkaji Kualitatif kemudahan Objek dan dan Tantri dinamika yang masyarakat Fokus Puspita Yazid terjadi dalam dalam penelitian (2014) pengelolaan mengkases Pemanfaatan website terkait informasi. Website manfaat, efisiensi, -Efisiensi: Pemerintah partisipasi, -Partisipasi Kota transparansi, dan -Transparan si: Pekanbaru manajemen dimana dakam perubahan pengelolaan Mewujudkan pemanfaatan konten tetap Good website dibawah Governance. Pemerintah Kota wewenang Pekanbaru dalam pemerintah. mewujudkan good governance. 8 Tri Adianto Mengetahui Kualitatif Tata Kelola Objek dan (2020) radikalisme di serta sinergi Komunika Optimization Indonesia, konsep antara si of serta peran pemerintah, penelitian Government: pemerintah dalam TNI dan TNI and melakukan POLRI perlu
16 POLRI Roles Through Good Governance Concept in Countering Radicalism Issues in Indonesia. counter issue terkait radikalisme. dioptimalkan dalam melawan isu radikalisme 9 Subhajit Basu (2011) Egovernment and Developing Countries: An Overview Mengetahui isuisu hukum dan infrastrutur yang terkait dengan egovernment dari perspektif negara berkembang Kualitatif Negara-negara berkembang telah berhasil menyediakan kerangka hukum Objek dan komunika si penelitian 10 Rikki John Mengetahui Kualitatif Partisipasi Objek dan Dean (2018) counter- warga penting Komunika Counter- governments dalam si Governance: untuk melakukan penelitian Citizen mempertimbangk counter di Participation an pilihan dan pemerintahan Beyond melembangakan Collaboration. praktik pratisipatif agonis dalam tata Kelola perkotaan.
17 2.2 Kajian Teoritis 2.2.1 Public Relations Peran humas dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Dalam riset tentang kegiatan humas (Public Relations), ada dua peran Public Relations, yakni sebagai Technique of Communication dan State of Being. Public Relations sebagai Technique of Communication mengandung arti bahwa kegiatan Public Relations dilakukan sendiri oleh seorang pemimpin. Sedangkan Public Relations sebagai State of Being adalah keadaan wujud yang merupakan wahana kegiatan hubungan dengan masyarakat dalam bentuk biro, bagian, seksi urusan, dan lain-lain. Dalam pemerintahan, fungsi paling dasar humas adalahmembantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore, 2010). Berarti humas pemerintah bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik. Pada dasarnya pimpinan suatu organisasi pemerintahan mempunyai peran yang penting dalam pembentukan citra positif suatu negara ataupun daerah. Dalam melaksanakan perannya, menurut (Lattimore, 2010) ada empat model humas yang selalu diterapkan sebagai berikut: 1. Model press agentry (agen pemberitaan); yaitu menggambarkan bagaimana informasi bergerak satu arah dari organisasi menuju publik.
17 2. Model informasi publik; yaitu model yang menggambarkan bagaimana humas bertugas memberitahu publik. Model ini selalu dipraktikkan oleh humas pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba. 3. Model asimetris dua arah; yaitu memandang humas sebagai kerja persuasi ilmiah yang menggunakan hasil riset untuk mengukur dan menilai publik. 4. Model simetris dua arah; yaitu sebuah model yang menggambarkan sebuah orientasi humas di mana organisasi dan publik saling menyesuaikan diri. Model ini berfokus pada penggunaan metode riset ilmu sosial untuk memperoleh rasa saling pengertian serta komunikasi dua arah antara publik dan organisasi. Dari keempat model tersebut, tiga model pertama merefleksikan sebuah praktik humas yang berusaha mencapai tujuan organisasi melalui persuasi. Model keempat berfokus pada usaha menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik atau kelompok lainnya. Lattimore, (2010) Berdasarkan hal di atas, dalam menjalankan peran PublicRelations, beritajakarta.id menjalankan perannya sebagai State of Being. Redaksi beritajakarta.id berada di bawah naungan organisasi pemerintahan yang mengkomunikasikan terkait program, kebijakan, serta kegiatan yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada publiknya yakni para stakeholders dan masyarakat dengan model press agentry. 2.2.2 Tujuan Public Relations Pada tujuan Public Relations terdapat beberapa pendapat ahli, Public Relations adalah untuk meningkatkan favorable image atau citra yang baik dan mengurangi atau mengikis habis sama sekali unfavorable image atau citra yang buruk terhadap organisasi tersebut (Jefkins, 2011:23). Sedangkan menurut (Marshal, 1992:21), tujuan Public Relations terbagi menjadi dua yaitu secara positif dan secara defensif.
18 a. Secara Positif Berusaha untuk mendapatkan dan menambah penilaian dan goodwill suatu organisasi atau badan. b. Secara Defensif Berusaha untuk membela diri terhadap pandangan masyarakat yang bernada negatif, bilamana diserang, dan serangan itu kurang wajar, padahal organisasi atau badan kita tidak salah. (hal ini terjadi akibat kesalahpahaman). Dengan demikian tindakan ini adalah salah satu aspek penjagaan atau pertahanan. Dari berbagai paparan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan Public Relations secara umum adalah menciptakan citra yang baik, memelihara citra yang baik, meningkatkan citra yang baik, dan memperbaiki citra jika citra organisasi kita menurun atau rusak. Tujuan Public Relations menurut Kriyantono (2008: 6) adalah (goals) yang merupakan suatu yang ingin dicapai, dituju dan diraih. Seorang praktisi Public Relations harus merumuskan tujuan secara jelas, spesifik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis tentang apa saja yang mesti di capai devisi Public Relations. Karena Public Relations berfungsi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi, maka pada dasarnya tujuan Public Relations adalah tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan tersebut diimplementasikan ke dalam program-program Public Relations. Menurut Kriyantono (2008:7) Tujuan kegiatan Public Relations pertama kali adalah berupaya menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi hubungan yang baik antara perusahaan dan publiknya. Perusahaan harus mampu memahami kondisi nyata publiknya. Publik relations harus memulai aktivitasnya dengan bertanya misalnya, “Apa yang sedang dilakukan perusahaan untuk publiknya?”. Demikian sebaliknya publik harus mempunyai informasi yang cukup tentang perusahaan misalnya “Apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan?”
19 Menurut Edward L.Bernay dalam Ruslan (2007: 18) terdapat 3 fungsi utama Humas yaitu: 1. Memberikan penerangan kepada masyarakat. 2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. 3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Fungsi dan tujuan ruang pekerjaan Public Relations menurut Kriyantono (2008:23), yakni secara sederhana pekerjaan yang biasa dilakukan Public Relations dapat disingkat menjadi PENCILS, yaitu: a. Publication & Publicity, yaitu menegenalkan perusahaan kepada publik. b. Events, mengorganisasi event atau kegiatan sebagai upaya membentuk citra. c. News, seorang Public Relations adalah menghasilkan informasi kepada publik. d. Community Involvement, Public Relations mesti membuat programprogram yang ditunjukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitarnya. e. Indentity media, merupakan pekerjaan Public Relations dalam membina hubungan dengan media (pers). Media butuh Public Relations sebagai sumberberita sebagai sarana penyebar informasi serta petunjuk opini publik. f. Lobbying, Public Relations sering melakukan persuasi dan negoisasi dengan berbagai pihak. g. Social Investement, pekerjaan Public Relations membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. Menurut Hairunnisa (2015:28) Public Relations adalah sebuah kegiatan yang sangat identik dengan kegiatan berkomunikasi yang baik.
20 Tujuan seorang Public Relations pada dasarnya untuk membentuk dan menjaga hubungan baik serta harmonis di mata publiknya. Menurut Dimock Marshall dalam Hairunnisa (2015:28), “tujuan Public Relations dibagi menjadi dua, yaitu secara positif dan defensif. Secara positif yaituberusaha menambah penilaian dan goodwill suatu organisasi. Sedangkan secara defensif berusaha untuk membela diri terhadap masyarakat yang bernada negatif”. Hairunnisa (2015: 28) menyebutkan bahwa secara universal tujuan Public Relations adalah sebagai berikut: a. Menciptakan citra yang baik b. Memelihara citra yang baik c. Meningkatkan citra yang baik d. Memperbaiki citra jika citra organisasi kita menurun atau rusak. Dengan melihat beberapa definisi di atas, Public Relations memiliki tujuan (goals) yang ingin dicapai guna menguntungkan perusahaan. Dengan menciptakan citra yang postif di masyarakat melalui program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. Karena dengan citra perusahaan yang baik, sebuah perusahaan akan mudah melalukan beroperasinya pabrik. Kemudian kesuksesan perusahaan dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat juga. Berkaitan dengan teori di atas, tujuan dari beritajakarta.id untuk memberikan respon dari isu yang tidak benar yang beredar di masyarakat dengan sehingga dapat terbentuk citra yang baik melalui pemberitaan pada website beritajakarta.id. 2.2.3 Fungsi Public Relations Berkaitan dengan fungsi Public Relations dalam manajemen, menurut Grinswold dalam Kasali (Kasali, 2007), Public Relations adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur seseorang/sebuah perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana serta menjalankan program-
21 program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan ublik. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Public Relations memiliki fungi untuk membangun sebuah trust (kepercayaan) dengan perannya di dalam fungsi manajemen melalui komunikasi sebagai alat utama dan juga peran dalam mengatur strategi perencanaan komunikasi maupun pemecahan masalah dalam perusahaan dalam membangun tingkat kepercayaan dan hubungan kepada publik. Peran Public Relations juga tak lepas menjadikan dirinya sebagai personal relations karena kemampuan dalam relationship (hubungan) secara pribadi seperti halnya yang dilakukan oleh para praktisi Public Relations yang memiliki kemampuan dalam membina hubungan secara kontinu. Menurut (Grunig, 1998), dirinya menspesifikasikan Public Relations ke dalam dua prinsip yang relevan seperti pada organisasi yang seharusnya: a. Mengintegrasikan fungsi komunikasi b. Public Relations harus menjadi fungi manajemen yang terpisah dari fungi manajemen lainnya, Prinsip-prinsip ini dapat diuraikan oleh prinsip-prinsip yang lebih spesifik berikut tentang hubungan humas untuk manajemen strategis dan fungi manajemen lainnya seperti pemasaran: 1. Fungi Public Relations harus berada dalam struktur organisasi sehingga memiliki akses yang siap untuk para pengambilan keputusan dari koalisi dominan dan organisasi sehingga dapat berkontribusi pada proses manajemen strategis organisasi 2. Semua program komunikasi harus diintegrasikan ke dalam atau dikoordinasikan oleh departemen humas atau seorang eksekutif senior dengan judul hubungan masyarakat, seperti wakil presiden senior dari komunikasi korporat. 3. Public Relations tidak boleh subordinasi departemen lain seperti pemasaran, sumber daya manusia atau keuangan.
22 4. Departemen humas harus terstruktur horizontal untuk mencerminkan publik strategis dan sehingga memungkinkan untuk menetapkan orangorang dan sumber daya untuk program-program baru yang publik strategis baru muncul dan publik lainnya berhenti menjadi strategis. Berdasarkan beberapa teori di atas dan berdasarkan pokok penelitian maka dapat disimpulkan bahwa humas pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini berfungsi dalam mengambil keputusan dan mengkoordinir program komunikasi yang akan disampaikan kepada publik dengan pemberitaan yang mampu memberikan informasi aktual sekaligus melakukan counter issue pada pemberitaan yang tidak benar. 2.2.4 Manfaat menggunakan Public Relations Manfaat yang terpenting dari Public Relations adalah terciptanya saling pengertian sebagai objektif utama.Citra yang baik dan opini yang mendukung dapat diperoleh secara objektif dari feedback yang kita harapkan. Tujuan utama menciptakan pengertian adalah mengubah hal negatif yang diproyeksikan masyarakat menjadi hal yang positif. Biasanya dari hal-hal yang negatif terpencar: hostility, prejudice, apathy, ignorance. Sedangkan melalui pengertian kita berusaha merubahnya menjadi: sympathy, acceptance, interest dan knowledge. Fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh humas dalam organisasi meliputi berbagai bidang dan segi, di bawah ini terdapat beberapa fungsi humas yang paling utama, yaitu (Rondonuwo, 2018) : a. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik: antara lembaga organisasi degan publiknya, baik public intern maupun extern dalam rangka menanamkan pengertian, b. Menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya, c. Memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya.
23 d. Menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi/lembaga, dan e. Menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Berdasarkan hal di atas, peran redaksi Berita Jakarta dapat memanfaatkan penggunaan Public Relations terkait menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya serta menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. 2.2.5 Public Relations Pemerintah Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan yaitu membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore, 2010). Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik. Peranan Humas pemerintah untuk memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Pentingnya peran Humas instansi dan lembaga perintah dalam masyarakat modern yaitu dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan operasinya di berbagai tempat berbagai bidang. Teknik yang digunakan dalam humas di perintah tidak ada bedanya dengan teknik yang digunakan humas di bidang lain yaitu penyampaian informasi dan komunikasi (Moore F. , 2004).
24 Dalam melaksanakan perannya Humas pemerintah sebenarnya melakukan komunikasi yang berlangsung dua arah. Humas menyampaikan kebijakan dan program Pemerintah menggunakan saluran komunikasi berupa media massa, baik media luar ruang berupa baliho dan poster, pidato dan presentasi pimpinan, website, publikasi khusus maupun dengan hubungan dengan media massa lainnya. Humas juga melakukan upaya komunikasi untuk mendapatkan respon dari masyarakat terhadap Pemerintah. Humas pemerintah kadangkala melaksanakan evaluasi kerja berdasarkan berita-berita dan umpan balik yang terdapat pada media massa, kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada pimpinan yang menjadi umpan balik terhadap kebijakan dan program yang telah dikeluarkan Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya informasi yang menjadi masukan bagi pemipnan pemerintahan yang dalam hal ini gubernur tidaklah direspon secara maksimal. (Lubis, 2018). Berdasarkan beberapa teori di atas maka dalam pelaksanaan tugasnya selaku “corong” pemerintah, bagian humas hendaknya tidak hanya bertugas mengkliping berita atau mengkoordinasi para jurnalis untuk ikut kunjungan rombongan kepala daerah ke lapangan. Tapi, bagaimana mereka juga bisa mengarahkan sekaligus menyiapkan materi berita yang layak untuk konsumsi publik, kalau program atau kegiatan pemerintahan itu dianggap memiliki momen dan nilai penting menurut kacamata pemerintah, tentu bisa dilakukan dengan cara memasang advertorial (iklan berita) di media. Hal ini tentu saja dengan satu tujuannya, agar masyarakat tahu apa saja program yang telah direalisasikan oleh pemerintah untuk rakyat.
25 2.2.6 Counter Issue Harrison (2008, h.550), mendefinisikan isu sebagai berikut: “Any developmrnt, usually in the public arena, which, if it continue, could significantly affect the operations or failure interests of the organization.” (Setiap perkembangan, biasanya di arena publik, yang jika terus berlanjut, dapat secara signifikan mempengaruhi kepentingan operasi atau kegagalan organisasi). Berdasarkan definisi di atas, peniliti memahami bahwa apabila isu tidak ditindaklanjuti, maka secara signifikan dapat memberikan dampak buruk bagi organisasi. Isu pada prinsipnya timbul karena adanya ketidaksesuaian kepentingan antara perusahaan dengan publiknya. Lingkungan yang dinamis, publik yang kritis, dan globalisasi yang mengarah pada pasar bebas membuat perusahaan harus peka jika ingin tetap bertahan hidup. Jika hal ini tidak diperhatikan akan muncul isu-isu yang bisa membawa konsekuensi bagi perusahaan. Hubungan antara isu, krisis dan reputasi sangat erat. Isu yang diabaikan bisa berkembang menjadi krisis dan membawa konsekuensi bagi reputasi perusahaan. Pihak manajemen harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan apa yang tertuang dalam misi dan visi dan memperhatikan isu-isu krusial yang berhubungan dengan rutinitas perusahaan. Jika hal ini dilakukan, kontinuitas perusahaan akan terjaga dan aktivitas perusahaan dapat diterima dengan baik oleh publik. Isu timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara aktivitas perusahaan dengan pengharapan publik. Oleh karena itu, diperlukan fungsi manajemen dalam mengelola hubungan antara perusahaan dengan publik. Public Relations membantu pihak manajemen melakukan adaptasi terhadap isu yang muncul dengan cara memonitor isu yang berkembang,
26 mengumpulkan data, memberi masukan atau pandangan pada pihak manajemen tentang langkah terbaik dalam mengatasi isu. Manajemen isu merupakan area di mana Public Relations memberikan kontribusi krusial dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kajian terhadap manajemen isu muncul pada pertengahan tahun 1970-an dan dipopulerkan oleh W. Howard Chase. Bersama Bary Jones, Chase mengembangkan istilah manajemen isu dan mendefinisikannya sebagai alat yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola dan merespon isu. Pengetahuan manajemen isu membawa praktisi Public Relations menjadi bagian dari koalisi dominan perusahaan. Ketika manajemen isu dikembangkan sebagai pendamping perencanaan stratejik, praktisi Public Relations berkembang lebih jauh ke dalam inti perusahaan. Oleh karena itu menjadi penting bagi praktisi Public Relations memiliki pengetahuan tentang manajemen isu sebagai langkah proaktif antisipasi isu potensial yang bisa membawa konsekuensi baik positif maupun negatif bagi perusahaan. Isu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktik perusahaan yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi perusahaan. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan atau nilai. Isu berkembang ketika ada perubahan, disharmoni antara lingkungan atau pengharapan pubik dengan perusahaan yang menjadi momen bagi pihak manajemen perusahaan untuk secara produktif mengidentifikasi dan merespon isu serta menjadikannya keuntungan atau manfaat bagi perusahaan. Isu bisa berupa fakta, definisi atau kategori, nilai dan kebijakan. Manajemen isu merupakan proses proaktif dalam mengelola isu, tren atau peristiwa potensial, eksternal dan internal, yang memiliki dampak baik negatif maupun positif terhadap
27 perusahaan dan menjadikannya bagian program manajemen menyeluruh perusahaan dalam meraih objektif perusahaan. Sebuah isu yang timbul ke permukaan adalah suatu kondisi atau peristiwa, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang jika dibiarkan akan menjadi efek yang signifikan pada fungsi atau kinerja organisasi tersebut atau pada target-target organisasi tersebut di masa mendatang. Dalam tulisan Harrison (2008), dapat dideskripsikan dua aspek jenis isu, yaitu: a. Defensive issues adalah isu-isu yang membuat cenderung memunculkan ancaman terhadap organisasi, karenanya organisasi harus mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi. b. Offensive issues adalah isu-isu yang dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Penetapan strategi merupakan langkah yang memerlukan penanganan secara hati-hati, sebab jika penetapan strategi salah maka hasil yang diperoleh bisa fatal. Strategi berarti bagaimana perencanaan dan pengelolaan kegiatan untuk memperoleh hasil yang maksimal, dalam birokrasi lebih kepada mendapat kepercayaan dari masyarakat (venus, 2009). Jika dikaitkan dengan penangkalan isu, berarti strategi penangkalan isu merujuk pada usaha persuasif dengan tujuan mengontrol opini, baik untuk membentuk dan membina opini publik dalam mencapai tujuan strategis atau taktis dengan pesan-pesan khas yang disampaikan tanpa merasa dipaksa atau terpaksa. Dari penyusunan pesan-pesan dan penyebarluasan kepada masyarakat sasaran untuk mengubah sikap pikiran perasaan dan tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh komunikator bila diperhatikan merupakan proses sosialisasi sehingga sampai kepada partisipasi masyarakat di mana keseluruhan proses tersebut bagian dari propaganda. (Heriyanto, 2013).
28 Desas-desus atau isu adalah suatu proposisi terhadap kepercayaan mengenai rujukan yang bersifat pembicaraan ramai yang tersiar tanpa pembuktian resmi. (Cangara, 2014). Desasdesus memiliki tiga sifat dasar, yakni (1) mempunyai pola penyebaran yang jelas, yakni dari mulut ke mulut sehingga mudah mengalami distorsi yang berubah-ubah; (2) informasi yang disebarluaskan mengenai orang tertentu, kejadian tertentu dalam kondisi tertentu; (3) memenuhi kebutuhan informasi yang bisa menimbulkan kecemasan jika desas-desus bersifat ketakutan, tetapi menjadi humor jika orang atau sasaran desas-desus jadi bulanbulanan. (Cangara, 2014). Sebuah isu bisa berhasil jika pesan yang disebarkan singkat, sederhana dan menonjol, sebaliknya suatu isu sangat mudah bergeser jika makin jauh dari fakta yang diketahui, dan mengalami pemutarbalikan dari keadaan yang sebenarnya. Sifat informasi nonformal seperti ini akan ‘memakan korban’ yang lebih banyak jika tidak cepat diluruskan. Untuk itu, jalan yang dapat ditempuh adalah ‘keterbukaan informasi’ dengan menggunakan media massa seperti surat kabar dan media elektronik. Tetapi jika hal ini tidak bisa dilakukan maka dapat ditempuh dengan cara rapat pertemuan (meeting) untuk mengklarifikasi isu atau desas-desus yang beredar tersebut. Terkini klarifikasi isu bisa melalui media baru, salah satunya adalah melalui media sosial. Berdasarkan penjelasan teori di atas, aspek isu yang sering dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah defensive issue sehingga redaksi beritajakarta.id melakukan proyeksi pemberitaan untuk menangkal isu negatif yang beredar agar tidak menimbulkan kerugian.
29 2.2.7 Opini Publik Berdasarkan Etimologi (Etymology: ilmu tentang asal kata) Opini publik adalah terjemahan dari kosa kata bahasa Ingris yakni public opinion. Ditinjau dari sudut asal katanya (Etymology)Public Opinion berasal dari bahasa latin yakni opinari dan publicus. Adapun Opinary berarti berfikir atau menduga. Dalam bahasa Inggris juga mengandung arti option and hope yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu optio. sedangkan publicus mempunyai arti milik masyarakat luas. Menurut para ahli adalah sebagai berikut: 1. Opini menurut Webster’s New Collegiate Dictionary (1989) adalah suatu pandangan, keputusan atau taksiran yang terbentuk di dalam pikiran mengenai suatu persoalan tertentu. 2. Menurut Frazier Moore (2004), Opini lebih kuat daripada sebuah kesan tetapi lebih lemah daripada pengetahuan yang positif. Opini merupakan suatu kesimpulan yang ada dalam pikiran dan belum dikeluarkan untuk diperdebatkan. 3. William Albig (1939:4) menjelaskan sebagai berikut mengenai opini: Opinion is any expression on a controversial topic. Abelson dalam (Soemirat, 2008) menyebutkan Opini mempunyai unsur pembentuk, yaitu Belief, Attitude, dan Perception. Akar dari opini adalah persepsi yang ditentukan oleh faktor berikut ini: 1. Latar belakang budaya. 2. Pengalaman masa lalu. 3. Nilai yang dianut. 4. Berita yang berkembang. Menurut Effendy, ada beberapa jenis opini yang berkaitan dengan opini, yakni:
30 1. Opini individu, yaitu pendapat seseorang secara perorangan mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat. Opini publik merupakan perpaduan dari opini-opini individu. 2. Opini pribadi yaitu Pendapat asli seseorang mengenai sesuatu persoalan. Opini seseorang belum tentu opini pribadinya, mungkin merupakan opini orang lain yang dianggapnya lebih mendekati kebenaran yang subjektif. 3. Opini kelompok yaitu pendapat kelompok mengenai masalah sosial. William Albig, 1939:3 mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “To results from the interaction of persons upon one another in any type of groups" (Opini publik adalah hasil dari pada interaksi antara individu-individu dalam kelompok apa saja). Ini berarti bahwa opini publik itu timbul karena adanya interaksi antara individu-individu yang menyatakan pendapatnya. Selanjutnya Albig mengemukakan bahwa opini publik itu baru menjadi opini bila hal itu telah dinyatakan. (Moore, 2004) menjelaskan Opini publik adalah ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama di antara para anggota sebuah kelompok atau publik, mengenai suatu masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum. Emory Bogardus(1882) di dalam buku The Making of Public Opinion: "Opini publik adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat demokratis. Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan." Dengan demikian berarti opini publik itu bukan merupakan kata sepakat (senstemmig, unanimous) tidak merupakan jumlah pendapat yang dihitung secara "numerical" (numerik: menurut jumlah) berapa jumlah. George L. Bird dan, Frederick E. Merwin mengemukakan dalam bukunya The Press and Society, pendapat Clyde L. King
31 dalam tulisannya Public Opinion a Manifestation of the Social Mind, bahwa opini publik itu adalah penilaian sosial (social judgment) mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu-individu dengan sadar dan rasionil Menurut Leonardo W. Dood dalam Soemirat (2004), Opini publik adalah sikap orang-orang mengenai sesuatu persoalan, di mana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Dalam How Public Opinion is Formed, Edward M. (1977) mejelaskan bahwa: Opini publik tidak selalu logis, opini publik tidak berbentuk, ambivalen, kontradiktif, mudah berubah. Konsekuensinya mereka yang mempengaruhi opini publik hanya dapat berharap bahwa usaha mereka dari waktu ke waktu menimbulkan konsensus terhadap persepsi yang masuk akal terhadap isu yang berkembang. Menurut Emory Bogardus (1951), opini publik adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat domokratis. Opini publik bukan merupakan sejumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan. Maka menurutnya opini publik dapat berarti tiga hal, yakni: 1. Opini publik bukan merupakan kata sepakat. 2. Tidak merupakan sejumlah pendapat yang dihitung secara numerical. 3. Opini publik hanya dapat berkembang di Negara-negara demokratis, yang mengakui Freedom of the press. Cutlit & Center (1958) menyebutkan: “The term public opinion is a slippery one. Our ability to measure it is greater than our ability to define or manipulate it. Although the concept originated in the …. century, it still has not been defined satisfactorily. Public opinion is difficult to describe, elusive to define, hard to measure, impossible to see.”
32 Kruger Reckless (2012:24) di dalam bukunya Social Psychology mengemukakan, bahwa opini publik adalah suatu pendapat basil pertimbangan seseorang tentang sesuatu hal yang telah diterima sebagai pikiran publik. Banyak definisi yang telah dikemukakan, tapi sampai sekarang belum terdapat pengertian yang exact tentang opini publik itu. James Bryce (2009:4) di dalam bukunya, Modern Democracies, menyatakan, bahwa kekuatan opini publik tidak dapat disangkal lagi, tapi sampai saat ini belum ada definisi atau tau teori mengenai opini publik yang dapat diterima. Pengertian ' mengenai istilah yang pertama (publik) sedikit banyak sudah dibahas. Mengenai pengertian tentang opini dikemukakan sebagai berikut: "Opinion is any expression on a controversial topic". Opini, merupakan "Expressed statement" bukan hanya kata-kata namun juga dalam proses dan isyarat. Grunig dalam Cutlip (2007:243) menemukan empat tipe publik dalam membahas public opinion yaitu: 1. All-issue publics 2. Apathic publics 3. Single-issue publics (kelompok lingkungan, kelompok hak hewan dll) 4. Hot-Issue Publics. Berdasarkan hal tersebut, maka manajamen opini publik perlu dilakukan oleh redaksi beritajakarta.id sebagai bentuk dari tugasnya dalam menjalankan peran humas pemerintah. 2.2.8 Konsep Pemberitaan pada Media Online Menurut (JaniYosef, 2021) mendefinisikan berita sebagai laporan terkini tentang fakta penting atau menarik bagi khalayak, yang disebarluaskan lewat media massa. Sementara (Wollert, 2021).
33 mendefinisikan berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Fungsi berita adalah memberikan informasi kepada khalayak luas. Kriteria umum berita menurut Brian S.Brooks, George Kennedy, darky N. Moeb dan Don Ranty dalam “New Reporting and Editting” (1980:6-17) menunjukan sebelas kriterika umum nilai berita yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para reporter dan editor media massa, yaitu Keluarbiasaan (unsualness), Kebaharuaan (newsness), Akibat (Impact), Aktual (timeliness), Kedekatan (proximity), Informasi (information), Konflik (conflict), Orang penting (prominence), Ketertarikan manusiawi (human interenst), Kejutan (suprising), Seks (sex). Menurut Morissan (2008:4), jenis berita secara umum dibagi menjadi emapat yaitu: 1. Straight News atau Berita Langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas serta berisi informasi tentang peristiwa terkini/terbaru (aktual), terhangat, dan juga menarik. Jenis berita inilah yang biasanya kita temui pada halaman depan dari koran atapun surat kabar yang ada di sekeliling kita. Berita Straight News terbagi menjadi dua macam, di antaranya: a. Berita keras (hard news). Berita keras atau hard news jua sering diartikan sebgai berita hanga yang mempunyai arti penting bagi banyak pembaca, pendengar, dan pemirsa karena biasanya kejadiannya berisi kejadian yang “terkini‟ yang baru saja terjadi atau akan terjadi. Contoh yang termasuk kedalam hard news adalah berita perang, politik, kriminalitas dan ekonomi negara. b. Berita lunak (soft news). Berita lunak (soft news) biasanya kurang penting karena mneghibur, walu kadang juga memuat informasi penting. Di dalamnya memuat berita interest atau jenis rubrik feature. Berita jenis ini lebih menarik bagi emosi ketimbangan akal pikiran. Contohnya, seni, hiburan, dan gaya hidup.
34 2. Opinion News merupakan berita pendapat atau opini yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini ini biasanya berasal atau bersumber dari para ahli, cendikiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. 22 Contoh dari opinion news misalnya adalah pendapat dari pengamat ekonomi mengenai turunnya harga rupiah di dunia. 3. Berita Interpretasi merupakan jenis berita yang merupakan perkembangan dari Straight News. Perkembangan disini maksudnya adalah dengan adanya penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber dan pengamat, serta menambah data-data terkait sehingga dapat menghasilkan berita baru yang lebih detail, dan lebih lengkap. Berita Interpretative ini sangat membutuhkan wawasan yang luas dan juga ketajaman analisi dari sang wartawan. 4. Depth News yaitu Berita Mendalam, maksudnya adalah berita yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Unsur berita yang ditekankan adalah "Mengapa" atau "Why" (mengapa suatu peristiwa bisa terjadi) dan "Bagaimana" atau "How" (bagaimana peristiwa itu terjadi, detail peristiwa), serta So what (lalu bagaimana dampaknya atau bagaimana selanjutnya?). Tujuan Depth News adalah untuk lebih mengangkat sebuah masalah secara mendalam. Contoh: Ibu Kota Jakarta selalu dilanda banjir setiap kali musim penghujan datang. 5. Berita Investigasi (Investigation News) adalah liputan penyelidikan, maksudnya adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Berita Investigasi adalah berita hasil laporan investigasi sendiri, dihasilkan dengan metode-metode investigasi antara lain dengan kekayaan sumber berita, observasi, wawancara yang luas, dan riset yang mendalam. Berdasarkan jenis-jenis berita di atas, kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa berita yang dipublikasikan melalui website beritajakarta.id
35 merupakan hard news, soft news/feature, dan opinion news. Namun, berita yang paling banyak ditemukan adalah berita hard news. Berita harus disertai dengan kelengkapan fakta yang memennuhi unsur-unsur 5W+1H (What, When, Where, Who, Why, How). (Dean, 2017:46), dalam bukunya yang berjudul News Writing yang kemudian dikutip oleh George Fox Mott (New Survey Journalism) menyatakan bahwa berita dapat difenisikan sebagai setiap fakta yang akurat atau suatu ide yang dapat menarik perhatian bagi sejumlah besar pembaca. Sedangkan (Charnley, 1995:44) dalam bukunya Reporting edisi III menyebutkan bahwa berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya Tarik atau hal penting atau kedua-diuanya bagi masyarakat luas. Mike Ward dalam Asep M. Romli. (2012,15) menyebutkan beberapa karakteristik jurnalisme online sekaligus yang membedakannya dengan media konvensional, yaitu: 1. Immediacy (kesegaran atau kecepatan penyampaian informasi), 2. Multiple pagination (ratusan halaman terkait satu sama lain dan juga bisa dibuka tersendiri), 3. Multimedia (menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video dan grafis sekaligus), 4. Archieving (terarsipkan, dapat dikelompokkan berdasarkan kategori/rubrik atau kata kunci serta dapat tersimpan dan diakses kapan saja), 5. Relationship with reader (kontak atau interaksi dengan pembaca dapat langsung saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lain). Karakteristik tersebut menjadikan peneliti menilai bahwa jurnalisme online merupakan salah satu aspek baru dalam bidang jurnalistik yang dapat mendukung kehidupan manusia di era bergulirnya revolusi industri 4.0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berita adalah salah satuproduk jurnalistik yang mudah ditemui di berbagai media, baik online, cetak, maupun televisi. Berita berisikan laporan atas kejadian atau peristiwa yang
36 sedang dan telah terjadi. Mike Ward dalam Asep M. Romli. (2012,15). Dikutip dari laman Rumah Belajar Kemdikbud, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media. Dalam teks berita, infromasi yang disampakan merupakan peristiwa aktual, penting, dan menarik untuk diketahui publik. Maka dari itu, berita harus dimulai dengan fakta. Berdasarkan penjelasan teori di atas, dalam melakukan counter issue, redaksi beritajakarta.id perlu memahami terkait konsep pemberitaan pada media online.
37 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Paradigma Penelitian Istilah paradigma sering dipertukarkan dengan perspektif. Menurut Anderson dalam (Mulyana, 2001) paradigma adalah ideologi dan praktik suatu komunitas ilmuwan yang menganut suatu pandangan yang sama atas realitas, memiliki seperangkat kriteria yang sama untuk menilai aktivitas penelitian, dan menggunakan metode serupa. Paradigma membawa konsekuensi pada hal-hal antara lain: penciptaan subjek matter (obyek), perumusan pertanyaan-pertanyaan, pilihan metode analisis atau interpretasi, cakupan wilayah relevansi, dan pembentukan komunitas ilmuwan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstrukstivis adalah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. (Kriyantono, 2014). Gagasan paradigma ini melihat pengetahuan bukanlah sekadar gambaran dunia kenyataan, tetapi merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subyek. Dalam arti, subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep dan struktur. Pada gilirannya struktur konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang. (miller, 2002). 3.2 Metode Penelitian Penelitian ilmiah ini menggunakan metode studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Briggs (2006) memaparkan penelitian kualitatif sebagai sebuah penelitian yang salah satu pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam untuk mengetahui fenomena yang menjadi pertanyaan penelitian. Dalam studi ini, pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas objek penelitian yang penulis teliti. Penelitian kualitatif dengan
38 cara wawancara mendalam efektif dalam memperoleh informasi budaya secara spesifik tentang nilai-nilai, opini, perilaku, dan konteks sosial dari populasi tertentu. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif akan menjelaskan analisis mengenai fenomena yang terjadi secara spesifik, yang nantinya dari penjelasan tersebut akan terlihat pola yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Tipe penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi serta dilakukan dalam latar belakang (setting) dan alamiah. (Mulyadi, Basuki, & Prabowo, 2019:48). Metode penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus juga dapat diartikan sebagai metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, suatu organisasi atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono, 2014). Studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. (Sujarweni, 2014). Sifat dari penelitian ini adalah naturalistik di mana Peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus untuk menggambarkan mengenai peran beritajakarta.id dalam melakukan counter issue. Dengan melakukan pendekatan studi kasus ini peneliti berharap dapat menemukan temuan-temuan baru secara mendalam dan memberikan gambaran lengkap pada peran beritajakarta.id dalam melakukan counter issue.
39 3.3 Subyek Penelitian Subyek peneltian adalah sumber informasi yang digunakan dalam fokus penelitian. Secara khusus, penelitian ini akan mengambil narasi dan informasi dari orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup pada bidang pemasaran dan mengetahui peran beritajakarta.id dalam melakukan counter issue. Subyek peneliti yang dipilih dalam penelitian ini merupakan subyek yang dianggap sudah tepat karena informan yang dipilih merupakan sumber informasi dan pengetahuan bagi peneliti, baik sumber informasi tentang dirinya, tentang orang lain atau kejadian-kejadian. Peneliti memilih informan tersebut karena subyek peneliti ini telah memenuhi kriteria untuk diwawancarai. Subyek penelitian yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam proses counter issue. Sehingga subyek penelitian yang dipilih oleh peneliti sudah relevan dengan penelitian. Berdasarkan penelusuran data awal, informan yang dipilih sebagai dalam penelitian ini yaitu Subkoordinator Pengelolaan Informasi Publik sekaligus sebagai Pimpinan Redaksi, Bima Agung. Peneliti memilih subyek penelitian ini karena Pimpinan Redaksi berperan dalam melakukan pengambilan kebijakan, pengambil arah publikasi berita, serta bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan website beritajakarta.id. 3.4 Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti mengumpulkan (Sudaryono, 2017).
40 3.4.1 Primer Data primer adalah data yang dieproleh secara langsung dari obyek penelitian, beberapa teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan: 1. Observasi adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku suatu atau sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari, dan memerhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. (Mulyadi, Basuki, &Prabowo, 2019:220). Menurut (Sudaryono, 2017), observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kepada subyek yang melakukan peliputan dan analisis berita. 2. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewer) tentang masalah yang diteliti, di mana pewawancara bermaksud memeroleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara, maka hasilnya pun dipengaruhi olehkarakteristik pribadi pewawancara (Mulyadi, Basuki, & Prabowo,2019:234). Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Sudaryono, 2017). Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam yang dilakukan oleh penelit pada penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada
41 penelitian ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan secara berulang kali untuk mendalami informasi dari seorang informan tanpa pilihan jawaban. Wawancara yang dilakukan oleh peneltian ini tidak lain untuk melakukan counter issue. 3.4.2 Sekunder Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang ada maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data yaitu dengan berupa studi kepustakaan, dokumentasi, serta arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, untuk memperoleh dan menunjang data sekunder peneliti melakukan pengumpulan data yaitu peneliti melakukan kunjungan ke perpustakaan, mencari data arsip dari narasumber, mencari sumber data buku yang berhubungan langsung dengan riset penelitian, dan mencari sejumlah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian ini dalam rangka memperoleh data menyangkut permasalahan penelitian. 3.5 Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep (miller, 2002) dalam yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu: Penggunaan dengan teknik analisis data kualitatif dengan urutan: 1. Reduksi Reduksi data merupakan identifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian (J.Moleong, 2017).
42 Dalam melakukan reduksi data, peneliti dalam penelitian ini akan melakukan pengelompokan dan Batasan yang akan diteliti. Mereduksi data ini diharapkan oleh peneliti akan menghasilkan temuan-temuan yang relevan terhadap penelitian. Serta proses apa saja yang terkait mengenai peran redaksi beritajakarta.id dalam melakukan counterissue pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Penyajian Data Penyajian data ini dilakukan oleh peneliti setelah proses pengumpulan data yang didapat oleh tahap reduksi data. Penyajian data ini dapat disajikan oleh peneliti dengan jelas berupa gambar, grafik. Sehingga penyajian data ini disajikan dengan menggunakan data yang benarbenar yang dilibatkan dalam satu kesatuan yang utuh. 3. Penarikan kesimpulan Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari teuan data. Penarikan seimpulan yang dimaksud pada penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan data-data yang telah diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Dari sajian tersebut, penelit dalam penelitian ini mengusahakan penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab fokus penelitian, peneliti ini juga menjelaskan dan terfokus pada studi kasus dalam penelitian. Penarikan simpulan masih berupa penarikan sementara karena proses pengumpulan data masih tetap terus berlangsung. 3.6 Teknik Keabsahan Data Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan pengujian triangulasi data. Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat memanfaatkan dan membandingkan di luardata yang diperoleh dari sumber lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah dimiliki. Secara sederhana, triangulasi data dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data
43 penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian (Ibrahim, 2015:122). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan mencari informasi atau data dari masing-masing informan yang berbeda atau adanya sumber informasi yang berbeda mengenai sesuatu. Hal ini dilakukan demi adanya penyaringan informasi yang lebih akurat dan memastikan informasi yang benar dapat dipercaya setelah melakukan perbandingan. Triangulasi juga dilakukan untuk memperkuat data, agar peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data untuk penelitian ini. 3.7 Periode Riset Rentan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini akan dilakukan di Berita Jakarta yang berlokasi di Blok F Lantai 2, Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, RW.2/RT.11, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.
44 BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Profil Objek Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan mempunyai tugas di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 4.1.2 Visi dan Misi a. Visi Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. b. Misi ➢ Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, metitokratis dan berintegritas ➢ Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. ➢ Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi ➢ Optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi, optimalisasi layanan environment social dan dukungan TIK, optimalisasi penyediaan analisis bigdata untuk sektor prioritas. ➢ Digitalisasi sistem tindaklanjut SKPD/UKPD atas aspirasi warga Jakarta pada media massa
45 ➢ Peningkatan kualitas pelayanan, aparatur, database kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan ➢ Menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral, melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik, membangunan dan mengintegrasikan Sistem lnformasi Statistik Peningkatan data sektoral SKPD/ wilayah yang terintegrasi melalui Sistem lnformasi Statistik ➢ Optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa ➢ (a) ldentifikasi kebutuhan penyelenggaraan persandian; (b) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan persandian; (c) Sosialisasi Security Awareness; (d) Pelatihan di bidang persandian; (e) Pengelolaan sumberdaya persandian; (f) Operasional pengamanan persandian ➢ ldentifikasi kebutuhan, menentukan skala prioritas, pengalokasian anggaran, registrasi perangkat komputer yang digunakan untuk operasional tata kelola pemerinntahan berbasis elektronik secara bertahap, redundant perangkat jaringan, redundant bandwidth jaringan ➢ ldentifikasi kebutuhan, menentukan skala prioritas, investasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pengalokasian anggaran, peningkatan coverage, pemeliharaan berkala ➢ Membuat kajian dan regulasi, identifikasi kebutuhan kapasitas data centre dari seluruh SKPD/UKPD, menghitung daya tampung eksisting dan daya tampung yang dibutuhkan, membuat desain ruang data center serta DED (Detil Engginering Design), pembangunan perluasan data centre, relokasi perangkat data dari SKPD/UKPD, penyediaaan perangkat ➢ Membuat surat edaran, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring pembuatan subdomain diseluruh SKPD,
46 mengkoordinasikan dengan BKD untuk menjadikan bagian dari KPl, assesment TIK pada SKPD ➢ Assesment TIK pada SKPD, penguatan fungsi Dinas KOMUNIKASI, INFORMATIKATIKA dan Statistik khususnya rekomendasi dan controlling, komitmen dari pimpinan, Penguatan SDM (jumlah dan kualitas), Pembentukan IT, lmplementasi Project Tim, lmplementasi RITIK ➢ Pemenuhan standarisasi LKPP, Standarisasi ISO 27001, terpenuhinya Standard Sistem Manajemen Keamanan lnformasi Standardisasi LPSE dan SNl/lSO 27001 4.1.3 Tugas dan Fungsi a. Tugas Tugas dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, yaitu Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo dan Statistik menyelenggarakan fungsi: ➢ penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas ➢ pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas ➢ perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas ➢ pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas ➢ pengelolaan opmi dan aspirasi public ➢ pengelolaan dan pelayanan informasi public ➢ penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public ➢ pengelolaan komunikasi public ➢ penyelenggaraan manajemen komunikasi krisis
47 ➢ penyelenggaraan pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ➢ pelaksanaan layanan hubungan media; ➢ penyelenggaraan pusat data daerah; ➢ penyelenggaraan layanan keamanan informasi; ➢ penyelenggaraan layanan Siber dan Sandi; ➢ penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; ➢ penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: ➢ penyelenggaraan layanan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; ➢ penyelenggaraan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; ➢ pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat ➢ penyelenggaraan ekosistem Provinsi cerdas dan kota cerdas: ➢ Domain dan sub domain bagi PD/lembaga Non PD; ➢ pelaksanaan Govemment Chief Information Officer (OCIO) ➢ penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintal ➢ penyelenggaraan layanan data dan informasi elektronik: ➢ Sstandarisasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; ➢ pengoordinasian pelaksanaan statistik sektoral; ➢ penyelenggaraan statistik Pemerintan Provinsi DKI Jakarta: ➢ penyelenggaraan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di Provinsi DKI Jakarta; ➢ pelaksanaan kesekretariatan Dinas: ➢ pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; dan ➢ Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur
48 4.1.4 Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: a) Kepala Dinas; b) Sekretariat, terdiri dari: (1) Subbagian Umum; (2) Subbagian Kepegawaian; (3) Subbagian Program dan Pelaporan; (4) Subbagian Keuangan. c) Bidang Informasi Publik, terdiri dari: (1) Urusan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, (2) Urusan Pengelolaan Informasi Publik, (3) Urusan Pelayanan Informasi Publik. d) Bidang Komunikasi Publik, terdiri dari: (1) Urusan Layanan Hubungan Media (2) Urusan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; (3) Urusan Sumber Daya Komunikasi Publik. e) Bidang Pusat Data, terdiri dari: (1) Urusan Fasilitasi Pusat Data; (2) Urusan Operasi Pusat Data; (3) Urusan Pengeoloaan Perangkat Pusat Data. f) Bidang Sistem Informasi Manajemen, terdiri dari: (1) Urusan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; (2) Urusan Sistem Informasi Manajemen Perekonomuan dan Pembangunan (3) Urusan Integrasi dan Basis Data. g) Bidang Jaringan Komunikasi Data, terdiri dari: (1) Urusan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data;