[MODUL PANCASILA]
[SAYYIDAH NAFISA RAHMAN
2234021011]
TUGAS PENDIDIKAN PANCASILA
DOSEN PEMBIMBING :
ARIEF SAFRIANTO
DISUSUN OLEH :
SAYYIDAH NAFISA RAHMAN
( 2234021011 )
MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah swt yang
senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga
penyusun dapat menyelesaikan modul ini.
Modul ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila.
Sesuai dengan ketentuan yang diberikan serta pokok-pokok materi yang di
jelaskan, maka modul ini disusun dengan sangat hati- hati dan bersungguh-
sungguh.
Teknik penyajian yang diangkat dari beberapa sumber yang terpercaya,
diharapkan bisa meminimalisir salahnya materi. Setiap Bab materi yang
dipaparkan tidak lepas dari soal dan pembahasan untuk mengukur pemahaman
disetiap materi.
Penyusun menyadari bahwa di dalam pembuatan modul masih banyak
kekurangan, untuk itu penyusun sangat membuka saran dan kritik yang sifatnya
membangun. Mudah-mudahan modul ini memberikan manfaat
Jakarta, 3 November 2022
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………. ii
BAB I. URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN
TINGGI …………………………………………………………………. 1
PENDAHULUAN ……………………………………………………….. 2
A. URGENSI HISTORI ………………………………………………….. 3
B. URGENSI SOSIOLOGIS …………………………………………….. 4
C. URGENSI YURIDIS ……………………………...……………..…… 6
D. URGENSI POLITIK ………………………………….………………. 8
KESIMPULAN ……………………………...…………………………… 9
SOAL DAN PEBAHASAN …………………………………………..… 10
BAB II. PERISTIWA DAN FENOMENA SOSIAL YANG AKTUAL
YANG BERKAITAN DENGAN PANCASILA ……………………… 13
PENDAHULUAN ………………..……………………………………… 14
CONTOH PERISTIWA DAN FENOMENA SOSIAL YANG BERKAITAN
DENGAN PANCASILA …………………………………………………. 15
KESIMPULAN ………………………………………………………….. 18
SOAL DAN PEMBAHASAN …………………………………………… 19
BAB III. PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA DALAM
PRA KEMERDEKAAN ………………………………………………… 21
PENDAHULUAN ………………………………………………………… 22
PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA PRA
KEMERDEKAAN…………………………………………………………. 23
KESIMPULAN …………………………………………………………… 27
SOAL DAN PEMBAHASAN …………………………………………….. 28
BAB IV. PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA, JIWA BANGSA
DAN PERJANJIAN LUHUR ………………………………………….. .. 31
PENDAHULUAN …………………………………………………………. 32
ii
A. PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA ………………………. 33
B. PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA ……………………………… 34
C. PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR ……………………… 35
KESIMPULAN ……………………………………………………………... 36
SOAL DAN PEMBAHASAN ………………………………………………. 37
BAB V. PANCASILA DALAM ARUS BANGSA PASCA
KEMERDEKAAN ….……………………………………………………… 39
PENDAHULUAN …………………………………………………………... 40
PANCASILA DALAM ARUS BANGSA PACSA KEMERDEKAAN……. 41
KESIMPULAN ……………………………………………..………………. 45
SOAL DAN PEMBAHASAN ………………………………………………. 46
BAB VI. PERIODE PENGUSULAN ,PERUMUSAN DAN PENETAPAN
PANCASILA ………………………………………………………………. 49
PENDAHULUAN ………………………………………………………….. 50
A. PERIODE PENGUSULAN PANCASILA ……………………………… 51
B. PERIODE PERUMUSAN PANCASILA …………..…………………… 53
C. PERIODE PENETAPAN PANCASILA …………..……………………. 55
KESIMPULAN ………………………………………………………………56
SOAL DAN PEMBAHASAN ……………………………………………… 57
BAB VII. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ………………… 59
PENDAHULUAN …………………………………..……………………… 60
A. KONSEP NEGARA …………………..………………………………… 61
B. TUJUAN NEGARA ………………..…………………………………… 63
C. DASAR NEGARA ……………..……………………………………….. 65
KESIMPULAN ………………..…………………………………………… 67
SOAL DAN PENBAHASAN ..……………………………………………. 69
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………. iv
iii
BAB I
URGENSI PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI
1
PENDAHULUAN
Pancasila yang berarti lima dasar atau lima asas, adalah nama dasar negara kita,
negara republik indonesia. Nama pancasila itu sendiri sebenarnya tidaklah terdapat baik di
dalam pembukaan UUD 1945. Namun telah cukup jelas bahwa pancasila yang dimaksud
adalah lima dasar negara indonesia, sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan UUD
1945 alenia keempat yang berbunyi.
1. Ketuhan yang Maha Esa
2. Kemanusian yang Adil dan Beradap
3. Persatuan indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pendidikan pancasila termasuk mata kuliah yang banyak terkena imbas proses
reformasi. Bukan hanya materinya yang banyak berubah. Proses pendidikan juga seharusnya
mengalami perubahan mendasar. Perubahan materi pendidikan pancasila menyangkut
amandemen terhadap UUD 1945 tentang ketatanegaraan dan hak asasi manusia. Perubahan
proses perkulihan berkaitan dengan kebebasan yang lebih besar kepada mahasiswa untuk
memrefleksikan dan bersikap kritis terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Apabila
pembatasan ruang gerak pendidikan pancasila terebut dilakukan maka pendidikan pancasila
perguruan tinggi tidak akan disukai oleh mahasisiwa. Bagaimana pun juga, mahasiswa dapat
menerima informasi dan mendiskusikan informasi tersebut melalui media pendidikan yang
beragam diluar perkuliahan. Jika perkulihan pendidikan pancasila dilakukan terbatas, maka ia
akan berhadapan dengan situasi luar bergerak secara dinamis.
Mata kuliah Pendidikan Pancasila diberikan karena adanya kesadaran akan perlunya
pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
Diharapkan, dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi
muda dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila
juga diberikan karena fakta kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari, baik individual maupun kolektif sebagai bangsa. Dengan kata lain, mata kuliah
ini dihidupkan karena adanya kesenjangan antara kata/pengetahuan dan perbuatan/tingkah
laku. Kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dapat disaksikan di semua bidang
kehidupan, dari semua kelas sosial, dan di hampir semua profesi. Fakta paling jelas adalah
korupsi yang dilakukan di semua lini, mulai dari pejabat pemerintah maupun institusi
pemerintah dan swasta. Catatan Kementerian Dalam Negeri RI menyebutkan bahwa dalam
kurun waktu tahun 2005-2013 ada 277 gubernur, walikota, dan bupati yang terlibat korupsi,
dan 3.000 anggota DPRD terjerat hukum. Dalam kurun waktu yang sama terdapat 137
anggota DPRD provinsi dan 1.050 anggota DPRD kabupaten/kota terlibat korupsi (Suara
Pembaruan, 9 Desember 2013).
2
A. Urgensi Histori
Landasan pendidikan Pancasila yang pertama yaitu landasan historis. Pancasila
merupakan warisan para pendiri bangsa. Pancasila ialah fakta sejarah, tentu dari proses
berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan hasil sejarah yang sangat berharga sehingga
kita harus bersepakat untuk mempertimbangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sampai dengan sekarang ini. Perumusan Pancasila ini mengambil dari
nilai-nilai pandangan hidup seluruh masyarakat. Setiap negara mempunyai ideologi dan
pandangan hidup masing-masing. Sehingga terdapat adanya perbedaan yang kita ambil dari
nilai-nilai hidup dan perkembangan pada suatu bangsa. Pancasila sendiri mempunyai nama
yang telah Presiden Ir. Soekarno beri dan menjadi penggagasnya. Nama Pancasila ini ada
pada pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam persidangan Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadi saran serta petunjuk.
Presiden Soekarno pernah mengatakan, ”Jangan sekali-kali meninggalkan Sejarah.”
Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai Fungsi penting dalam
membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan
dengan ungkapan seorang filsuf Yunani Yang bernama Cicero (106-43SM) yang
mengungkapkan, “Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, “Sejarah memberikan kearifan”.
Pengertian lain Dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum (common-sense)
Adalah “Sejarah merupakan guru kehidupan”. Implikasinya, pengayaan materi Perkuliahan
Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan Tidak boleh dianggap remeh
guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian Hari.
Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil Pelajaran atau
hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional Maupun sejarah bangsa-bangsa
lain. Dengan pendekatan historis, diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi
dalam Pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain Itu, Anda
juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai Kehidupan berbangsa dan
bernegara, serta dapat berusaha menghindari Perilaku yang bernuansa mengulangi kembali
kesalahan sejarah. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik,
misalnya Mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu Mengalami
kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena Perjuangan pada masa itu masih
bersifat kedaerahan, kurang adanya Persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam
penguasaan IPTEKS Termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila
integrasi bangsa lemah dan penguasaan IPTEKS lemah, maka bangsa Indonesia dapat
Kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari
pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan
motivasi belajar Anda dalam menguasai IPTEKS sesuai dengan prodi masing-masing.
Inti dari Urgensi histori
Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa. Pancasila ialah fakta sejarah, tentu dari
proses berbangsa dan bernegara. Landasan historis menggunakan fakta sejarah yang
dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan pacasila, baik menyangkut formulasi tujuan,
pengembangan materinya, rancangan modal pembelajarannya dan evaluasinya. Pada
dasarnya, tujuan pendidikan pancasila memformulasikan apa yang penting dimasa lampau,
masalah yang dihadapi sekarang dan cita-cita tentang kehidupan ideal dimasa lampau.
3
B. Urgensi Sosiologis
Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia. Didalamnya
mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai
golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial,
perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat.
Soekanto (1982:19) menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat
pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan
sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk
perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif
dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.
Bangsa Indonesia penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang
tersebar luas di lebih dari 17.000 pulau. Kebhinekaan masyarkat Indonesia yang tinggi,
dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi
pacasila bisa di terima sebagai ideologi pemersatu. Begitu kuat kedudukan pancasila sebagai
kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir (G30S/PKI) pada 1
Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai hari kesaktian pancasila.
Bangsa Indonesia yang beragam scara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu
Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila perlu di lestarikan dari generasi ke generasi
untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa.
Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan
hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang
dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan
yang terkandung dalam sila-sila pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja,
melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai
kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para
pendiri negara (Kaelan, 2000: 13).
Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi
Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis
masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung
Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila
disebut sebagai pencipta Pancasila
Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai
dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila
dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab
lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan
Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945.
Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan
Bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri
nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap
pembaharuan dalam masyarakat.
4
Bentuk lain mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret
bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak, karena dengan dana pajak
itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal.
Sejalan dengan hal itu, Anda juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam
meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial (agent of social Control) yang
mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.
Sumber sosiologis pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan
masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut:
Pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat
indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda.
Kedua, Nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan
menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
Ketiga, Nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan
kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Hal ini
dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang
berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
Keempat, Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu
dalam aktualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan.
Kelima, Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi.
Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana
dan tidak menyolok atau berlebihan.
Inti dari Urgensi Sosiologis
Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia. Didalamnya mengkaji,
antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan
kelompok masyarakat, disamping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan
pembaharuan dalam masyarakat.
Nilai-nilai pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu
hingga sekarang. Melalui pendekatan sosiologi, diharapkan dapat mengkaji struktur sosial,
proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut
disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai
Pancasila.
5
C. Urgensi Yuridis
Landasan Pancasila yang ketiga yaitu sebagai landasan yuridis. Definisi landasan
yuridis adalah landasan berdasarkan aturan yang memulai perdagangan dan
permusyawarahan. Dalam alinea atau paragraf keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai
landasan yuridis konstitusional yang di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila
Pancasila sebagai dasar negara yang benar dan sah.
Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa
Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kemudian, Persatuan Indonesia
Selanjutnya, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan Perwakilan
Terakhirnya, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan salah satu cirinya
atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law).
Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan
menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum)
merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata
kuliah pendidikan Pancasila.
Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-Undang
(law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan
hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara
terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan
yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal
dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial (social
order) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan
rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi
juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh
kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya.
Selama ini sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan
kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang
harmonis sebagai bentuk tujuan negera mencapai masyarakat adil dan makmur.
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan
dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau
materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.
Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang
tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang
sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau
peraturannya memang sama sekali belum ada.
6
Landasan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang,
Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Unsur yuridis
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau
mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan
diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat.
Inti dari Urgensi Yuridis
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan salah satu cirinya atau
istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law).
Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan
menyelenggarakan negara hukum tersebut. Kesadaran hukum membutuhkan sosialisasi yang
seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan
kewajibannya.
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan
dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis
dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi,
atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
7
D. Urgensi Politik
Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari
Fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa
dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan
politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran
tertentu merupakan ideologi Politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah
penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan
pendapat Budiardjo (1998:32) sebagai berikut:
“Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, idée, norma-norma, kepercayaan dan
keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok
orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema
politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.”
Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena
politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, Anda akan
mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil
dan dinamis.
Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan
nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep
pokok dalam politik yang meliputi negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan
(decision making), kebijakan (policy), dan pembagian (distribution) sumber daya negara,
baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi
berpartisipasi memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun
suprastruktur politik.
Pancasila disini berarti bersama-sama kita mewujudkan Pancasila sebagai landasan
dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangang) baru maupun dengan
penggantian hukum lama (politik hukum) agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai
keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai
Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki nilai-
nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan
piramidal, mengandung kualiltas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang
akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam konteks politik hukum Pancasila dapat terlihat pada urgensi sebagai dasar
hukum dan sumber hukum nasional terlihat dalam berbagai hasil seminar dan konvensi
nasional, antara lain (Barda Nawawi Arief, Makalah Seminar Nasional FH Trunojono,
Bangkalan, 2009) ;
Seminar Hukum Nasional ke-II menyatakan bahwa pelaksanaan UUD 1945 yang
berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan
penghianatan terhadap Pancasila
Seminar Hukum Nasional ke-IV menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai
kejiwaan bangsa; dasar tertib hukum Indonesia; pedoman dan penunjuk arah; dan batu
ujian mengenai kepatutan dan perundang-undangan. Dinyatakan pula, perncerminan
8
nilai-nilai Pancasila didalam
perundang-undangan merupakan hakekat pembentukan sistem hukum nasional
Seminar Hukum Nasional ke-V tahun 1990 menyatakan bahwa pada akhir Repelita VI
sudah harus tersusun pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945
Seminar Hukum Nasional ke-VI tahun 1994 menyatakan bahwa sistem hukum nasional
yang juga merupakan sistem hukum Pancasila, harus merupakan penjabaran dari seluruh
sila-sila Pancasila secara keseluruhan.
Rekomendasi Konvensi Hukum Nasional tahun 2008 dinyatakan bahwa perlu disusun
Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD NRI 1945
sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya.
Disamping hasil seminar dan konvensi tersebut, kedudukan penting Pancasila dalam
sistem hukum nasional juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
seperti dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hukum negara. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Penempatan Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar
dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Jadi jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi
setiap politik hukum bangsa Indonesia.
Selain itu agar dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum Nasional,
maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada
hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Adapun nilai- nilai yang terkandung dalam
setiap sila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2010:79-84) :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara
negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan
negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang
Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai
makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri,
sesama dan lingkungannya.
3. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan
persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai
nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk
rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut
aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
9
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan
tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan
bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.
Barda Nawawi menyatakan bahwa sistem hukum nasional (SHN) pada hakikatnya
adalah Sistem Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, sistem hukum Pancasila
adalah SHN yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila,
yaitu :
1. berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
2. berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan
3. berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan
sosial).
Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam negara hukum (Rule of law) untuk
Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945, yakni (Mochtar Kusumaatmadja, 1972: 11):
1. Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti
agama).
2. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi
hak asasi manusia).
3. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan
hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu
bangsa).
4. Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil
demokratis).
5. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang
sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pancasila menjadi landasan atas politik
hukum Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh dirubah
sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya Pancasila harus
menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai
bidang, yaitu (Moh.Mahfud MD, 2006: 17-18)
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral
agama
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Esa menjadi landasan politik hukum yang
menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif
3. Sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum yang mempersatukan seluruh
unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing
10
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di
bawah kekuasaan rakyat (demokratis)
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum
dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehinga mereka yang lemah secara sosial
dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang
Menurut Mahfud MD, ada dua alasan pokok yang menyebabkan Pancasila tidak dapat
diganggu gugat, yaitu yang pertama, Pancasila sangat cocok dijadikan platform kehidupan
bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa
yang bersatu, dan yang kedua, Pancasila termuat dalam pembukaan UUDNRI 1945 yang di
dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika pancasila diubah
maka berarti Pembukaan UUDNRI pun diubah. Pancasila telah mampu memposisikan
dirinya sebagai tempat untuk kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan.
Pancasila menjadi pedoman dalam aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-
nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam setiap bidang kehidupan karena bersifat universal
dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila yakni
tampak di bidang politik dan hukum, yaitu dalam pengembangan lembaga negara,
perlindungan hak asasi manusia, hingga berjalannya demokrasi dan sistem hukum di
Indonesia.
Berikut perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang politik dan hukum selengkapnya.
1. Pengembangan Lembaga-Lembaga Negara
Perwujudan nilai Pancasila dalam pengembangan lembaga-lembaga negara disesuaikan
dengan zaman, dikutip dari Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh
Sri Nurhayati, S.Pd., M.Pd. dan Iwan Muharji, S.Pd., M.Pd.
Contoh, sebelum era reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang membawahi
lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, MK, BPK, dan DPA.
Setelah reformasi, tidak lagi ada lembaga tertinggi negara dan MPR menjadi setara dengan
lembaga tinggi negara lainnya. Dengan persamaan kedudukan ini, semua lembaga tinggi
negara diharapkan dapat saling mengawasi dan mengoreksi.
Contoh lainnya yakni pembentukan lembaga negara baru dan penghapusan lembaga tinggi
negara. DPD untuk badan legislatif, KY untuk memilih hakim dalam badan yudikatif, dan
MK sebagai badan kehakiman dibentuk, sementara DPA dihapus sebagai lembaga tinggi
negara.
2. Pengembangan Hak Asasi Manusia sesuai Nilai-Nilai Pancasila
Saat UUD 1945 diamandemen, pasal-pasal tentang HAM dimasukkan ke dalam dasar negara
tersebut pada pasal 28A-28J sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di kehidupan politik
Indonesia. Sebab, sistem politik Indonesia pada dasarnya menjunjung tinggi HAM.
11
Seiring peristiwa HAM di Indonesia dan perkembangan zaman, dilahirkan undang-undang
baru tentang HAM pada UU No. 39 Tahun 1999 yang disahkan Presiden B.J. Habibie.
Undang-undang 11 bab dengan 106 pasal ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum
tentang semua masalah HAM yang mungkin terjadi di kemudian hari.
3. Pengembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia
Pengembangan demokrasi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang
politik dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk. Salah satunya yakni menjunjung pendapat
rakyat dalam keputusan politik Indonesia.
Contohnya yakni berubahnya sistem pemilihan umum di Indonesia yang sejak 1999
memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung di pemilu, tidak lagi dipilih MPR.
Sementara itu pada 2004, rakyat juga dapat memilih langsung kepala daerah.
Pemilihan langsung ini menandakan bahwa Indonesia menjunjung nilai musyawarah dan
mufakat sebagaimana menjadi nilai Pancasila. Pemilu juga menjadi tanda bahwa bangsa
Indonesia tidak lagi bergantung pada dominasi mayoritas partai atau kelompok tertentu.
4. Pengembangan Hukum Berdasarkan Pancasila
Penciptaan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila menjadi salah satu perwujudan
nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Hukum Indonesia bersumber pada nilai-
nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.
Inti dari Urgensi Politik
Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari Fenomena
kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mampu mendiagnosa dan mampu
memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang
ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan
mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat
moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang
sehat.
12
KESIMPULAN
Pendidikan pancasila khususnya di perguruan tinggi hukumnya sangatlah penting.
Bukan hanya sekedar sebuah landasan, pancasila merupakan pedoman kehidupan yang dapat
kita temukan manfaatnya di berbagai aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa, pancasila ialah fakta sejarah. Perumusan
pancasila diambil dari nilai-nilai pandangan hidup seluruh masyarakat. Presiden soekarno
pernah mengatakan "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Pernyataan tersebut dapat
dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa
yang lebih bijaksana di masa depan. Dengan mengingat sejarah yang ada, diharapkan
nantinya dapat mengambil pelajaran atau hikmah untuk kehidupan yang akan datang.
Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dapat kita jadikan acuan dalam
berhubungan antar manusia. Hal ini mencermirkan bahwa nilai-nilai pancasila berasal dari
kehidupan sosiologis kehidupan masyarakat Indonesia. Kehidupan bermasyarakat yang
tercermin saat ini tidak lain dan tidak bukan merupakan isi atau tujuan dari pentingnya
pendidikan pancasila
Negara Indonesia adalah negara hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan
landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut.
Fungsi pancasila yang berkaitan dengan hukum yakni pancasila sebagai penegak Undang-
Undang yang nantinya melahirkan kehidupan harmonis sebagai bentuk tujuan negera
mencapai masyarakat adil dan makmur.
Pancasila yang berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia mampu
mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha
mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan
dari pendekatan politik yakni menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun
atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara
(state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy),
dan pembagian (distribution) sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah.
Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-
Undangang) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-
nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan
sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum
yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum,
tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari
nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum
pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan
budaya hukum Pancasila
13
SOAL DAN JAWABAN
1. Mengapa pendidikan pancasila sila sangat penting khusunya di perguruan tinggi?
Jawab :
Pendidika pancasila di perguruan tinggi sangatlah penting, karena Pancasila merupakan
pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
menyangkut dalam semua aspek kehidupan. Pancasila menggunakan fakta sejarah, dimana
kejadian masa lampau bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan dimasa yang akan datang.
Hubungan antar manusia juga sudah diatur dan terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila.
Pancasila didalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan
sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping itu juga mengkaji
masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Hukum yang
dijalankan sesuai dengan Pancasila dan tujuannya untuk menegakkan Pancasila.
Adapun tujuan dari pendidikan pancasila diperguruan tinggi yaitu diharapkan mampu
menjalankan kehidupan atau pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Sebutkan mengenai penerapan pancasila menurut urgensi sosiologis!
Jawab :
Sumber sosiologis pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat
meliputi hal-hal sebagai berikut:
Pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat
indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda.
Kedua, Nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan
menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
Ketiga, Nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan
kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Hal ini
dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang
berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
Keempat, Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu
dalam aktualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan.
Kelima, Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi.
Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana
dan tidak menyolok atau berlebihan.
14
3. Apa hubungannya antara sejarah dengan pancasila?
Jawab :
Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa. Pancasila ialah fakta sejarah, tentu dari
proses berbangsa dan bernegara. Landasan historis menggunakan fakta sejarah yang
dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan pacasila, baik menyangkut formulasi tujuan,
pengembangan materinya, rancangan modal pembelajarannya dan evaluasinya. Pada
dasarnya, tujuan pendidikan pancasila memformulasikan apa yang penting dimasa lampau,
masalah yang dihadapi sekarang dan cita-cita tentang kehidupan ideal dimasa lampau.
Presiden Soekarno pernah mengatakan, ”Jangan sekali-kali meninggalkan Sejarah.”
Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai Fungsi penting dalam
membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan
dengan ungkapan seorang filsuf Yunani Yang bernama Cicero (106-43SM) yang
mengungkapkan, “Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, “Sejarah memberikan kearifan”.
Pengertian lain Dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum (common-sense)
Adalah “Sejarah merupakan guru kehidupan”. Implikasinya, pengayaan materi Perkuliahan
Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan Tidak boleh dianggap remeh
guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian Hari.
4. Jelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat kita peroleh dari materi Urgensi
Pendidikan Pansila Di Perguruan Tinggi!
Jawab :
Bukan hanya sekedar sebuah landasan, pancasila merupakan pedoman kehidupan yang dapat
kita temukan manfaatnya di berbagai aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Hal tersebut menjadikan pendidikan pancasila di perguruan tinggi sangatlah penting.
Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa, pancasila ialah fakta sejarah. Perumusan
pancasila diambil dari nilai-nilai pandangan hidup seluruh masyarakat. Pancasila sebagai
dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan
negara hukum tersebut. Pancasila yang berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa
Indonesia mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya
atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Untuk itu, kita diharapkan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam
menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
15
5. Bagaimana pendapatmu hubungan antara kehidupan politik di Indonesia dengan
pancasila saat ini
Jawab :
Pancasila sebagai landasan dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangang) baru
maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum) agar dalam pelaksanaannya dapat
mencapai keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut. Bagi bangsa Indonesia, nilai-
nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki
nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan
piramidal, mengandung kualiltas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang
akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat.
Pancasila digunakan untuk mendiagnosis dan memformulasikan saran-saran tentang upaya
atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila merupakan ideologi Politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah
penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan
pendapat Budiardjo (1998:32) sebagai berikut:
“Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, idée, norma-norma, kepercayaan dan
keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok
orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema
politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.”
Dalam konteks politik hukum Pancasila dapat terlihat pada urgensi sebagai dasar hukum dan
sumber hukum nasional terlihat dalam berbagai hasil seminar dan konvensi nasional.
kedudukan penting Pancasila dalam sistem hukum nasional juga telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila
merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan
bahwa Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai
dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis
bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jelaslah bahwa nilai-
nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap politik hukum bangsa Indonesia.
Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh dirubah sesuai dengan
perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya Pancasila harus menjadi kerangka
berfikir. Pancasila dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang, yaitu :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral
agama
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Esa menjadi landasan politik hukum yang
menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif
3. Sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum yang mempersatukan seluruh
unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing
16
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di
bawah kekuasaan rakyat (demokratis)
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum
dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehinga mereka yang lemah secara sosial
dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang
Pancasila menjadi pedoman dalam aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-
nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam setiap bidang kehidupan karena bersifat universal
dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila yakni
tampak di bidang politik dan hukum, yaitu dalam pengembangan lembaga negara,
perlindungan hak asasi manusia, hingga berjalannya demokrasi dan sistem hukum di
Indonesia.
Berikut perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang politik dan hukum selengkapnya.
1. Pengembangan Lembaga-Lembaga Negara
Perwujudan nilai Pancasila dalam pengembangan lembaga-lembaga negara disesuaikan
dengan zaman. Contoh, sebelum era reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang
membawahi lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, MK, BPK, dan DPA. Setelah
reformasi, tidak lagi ada lembaga tertinggi negara dan MPR menjadi setara dengan lembaga
tinggi negara lainnya. Dengan persamaan kedudukan ini, semua lembaga tinggi negara
diharapkan dapat saling mengawasi dan mengoreksi. Contoh lainnya yakni pembentukan
lembaga negara baru dan penghapusan lembaga tinggi negara. DPD untuk badan legislatif,
KY untuk memilih hakim dalam badan yudikatif, dan MK sebagai badan kehakiman
dibentuk, sementara DPA dihapus sebagai lembaga tinggi negara.
2. Pengembangan Hak Asasi Manusia sesuai Nilai-Nilai Pancasila
Saat UUD 1945 diamandemen, pasal-pasal tentang HAM dimasukkan ke dalam dasar negara
tersebut pada pasal 28A-28J sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di kehidupan politik
Indonesia. Sebab, sistem politik Indonesia pada dasarnya menjunjung tinggi HAM. Seiring
peristiwa HAM di Indonesia dan perkembangan zaman, dilahirkan undang-undang baru
tentang HAM pada UU No. 39 Tahun 1999 yang disahkan Presiden B.J. Habibie. Undang-
undang 11 bab dengan 106 pasal ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum tentang semua
masalah HAM yang mungkin terjadi di kemudian hari.
3. Pengembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia
Pengembangan demokrasi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang
politik dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk. Salah satunya yakni menjunjung pendapat
rakyat dalam keputusan politik Indonesia.
Contohnya yakni berubahnya sistem pemilihan umum di Indonesia yang sejak 1999
memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung di pemilu, tidak lagi dipilih MPR.
Sementara itu pada 2004, rakyat juga dapat memilih langsung kepala daerah. Pemilihan
langsung ini menandakan bahwa Indonesia menjunjung nilai musyawarah dan mufakat
17
sebagaimana menjadi nilai Pancasila. Pemilu juga menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia
tidak lagi bergantung pada dominasi mayoritas partai atau kelompok tertentu.
4. Pengembangan Hukum Berdasarkan Pancasila
Penciptaan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila menjadi salah satu perwujudan
nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Hukum Indonesia bersumber pada nilai-
nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.
Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-
Undangang) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-
nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan
sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum
yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum,
tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari
nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum
pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan
budaya hukum Pancasila.
Dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan polititik, kita diharapkan lebih
termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik
maupun suprastruktur politik.
18
BAB II
PERISTIWA DAN FENOMENA SOSIAL YANG AKTUAL YANG
BERKAITAN DENGAN PANCASILA
19
PENDAHULUAN
Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila tetap mempersatukan bangsa dan tidak
tergantikan. Pancasila sungguh-sungguh mampu menjadi ideologi negara dan sumber seluruh
tata tertib hukum administrasi, dan kebudayaan. Nilai-nilai yang tercantum di dalam
Pancasila adalah nilai-nilai fundamental kehidupan sosial dan politik yang sehat, misalnya
hormat terhadap keyakinan sesama manusia, rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap
Ketuhanan yang Maha Esa sebagai prinsip dan penjamin nilai-nilai trasenden, kemanusiaan
yang ciri khasnya adalah keadilan dan keadaban, persatuan dalam kebhinekaan, kerakyatan
yang melalu musyawarah mencapai mufakat antara semua pihak, dan keadilan yang
mengembangkan kesempatan merata untuk ikut serta bagi semua golongan masyarakat.
Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan dan
fungsi pancasila ini bersifat hakiki sehingga berbagai kedudukan dan fungsi pancasila yang
lain, seperti jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian luhur,tujuan bansa,
kepribadian masyarakat Indonesia, dapat dikembalikan pada sifat hakiki. Pancasila
menjunjung tinggi kemanusian, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan dan
keseimbangan. Pancasila diamalkan melalui pembangunan nasional dalam empat bidang
politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mendalami nilai-nilai
luhur Pancasila tentu kita sadar dan yakin akan keunggulan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara itu harus jelas dan bersih dari campuran
ideologi-ideologi yang menyimpang dan asing baginya. Pengertian yang tepat tentang
Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus dicari dalam dokumen kenegaraan,
misalnya dalam pembukaan UUD 1945. Karena Pembukaan UUD 1945 menduduki tempat
tertinggi sebagai sumber wewenang dalam hidup kenegaraan, Pancasila sejati sedapat
mungkin digali dari dalam naskah serta konteks Pembukaan itu sendiri, dari dalam sejarah
terjadinya, dan kemudian dari dalam ketentuan UUD 1945 dan penjelasannya. Hanya dengan
demikian dapat dihindari bahwa terlalu banyak unsur subyektif, kepentingan golongan,
ambisi pribadi, dan gagasan yang kurang bersangkut-paut dengannya ikut mewarnai
pengertian Pancasila.
Kedudukan formal pancasila yang sangat kuat sering tampak tidak sejajar dengan
pengamalan pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pancasila belum menjadi etos
bangsa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lebih dari 50% produk Undang-Undang yang
dikeluarkan pasca reformasi tidak merujuk pada niali-nilai pancasila.
20
PERISTIWA DAN FENOMENA SOSIAL YANG AKTUAL YANG
BERKAITAN DENGAN PANCASILA
Ada banyak permasalah yang didahapi tanah air kita. Masalah yang sering didengar
meliputi masalah kemiskinan. Radikalisme, perbedaan agama dan masih banyak lagi, bangsa
Indoneisa memang tidak bisa menyelesaikan masalah tetapi ada solusi untuk mencegah
permasalah terjadi. Bagaimana caranya mencegah permasalahan bangsa? Caranya dengan
menanamkan pancasila pada setiap individu. Pancasila merupakan dasar bangsa Indonesia,
buat apa pancasila ada jika masyarakatnya sendiri tidak memakai itu sebagai pedoman pada
setiap individu. Pancasila sebaiknya tidak diucapkan saat melakukan upacara saja namun
perlu dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sudahkan kita sebagai warga Indonesia
melakukan itu?
Masalah sosial dalam perselisihan dalam masyarakat yang terdorong akibat interaksi
sosial antar individu, interaksi sosial dan kelompok, atau antara suaut kelompok dan
kelompok lainnya. Dalam keadaan normal masyarakat akan terintegrasi (bersatu) di dalam
kehidupan yang sesuai pada unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, akan tetapi apabila
unsur yang telah menjadi kaidah sosial ini bentrok, maka dapat dipastikan bahwa
hubunganhubungan sosial akan terganggu sehingga memungkinkan terjadi kegoyahan dalam
kehidupan kelompok.
Fenomena lain juga menunjukan bahwa cara pandang pada sebagian masyarakat yang
berwawasan nusantara dan menjujnjung tinggi kebhinekaan mulai luntur dan hampir berada
pada titik rendah. Kita bisa dengan mudah menyaksikan berbagai komponen bangsa terlibat
dalam konflik dan terpecah-belah. Melemahnya kekuatan pancasila sebagai ideologi dan
pandangan hidup bangsa juga terjadi kepada sekelompok masyarakat atau gnerasi muda.
Meskipun tidak seluruhnya benar, sebagian besar menunjukan bahwa banak generasi muda
yang melupakan isi harfiah pancasila, apalagi mengerti pancasila secara maknawi.
Sebagai warga negara Indonesia yang baik seharusnya kita menghormati pancasila
sebagai landasan hukum. Beberapa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai pancasila
tetapi ada juga beberapa masyarakat yang justru melakukan penyimpangan pada lima sila
yang tercantun dalam pancasila tersebut dan tidak menghargai nilai-nilai pancasila. Dari
sekian banyak penyimpangan nilai sila yang dilakukan menandakan bahwa tidak relevannya
bangsa Indonesia dengan nilai pancasila. Oleh sebab itu maka seharusnya masyarakat di
Indonesia terutama Pemerintah harus berusaha untuk memahami nilai-nilai pancasila dan
menerapkannya kedalam tindakan dan perbuatannya.. Bung Karno bahkan pernah berkata
jika kita melupakan nilai-nilai pancasila maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping.
“Apabila bangsa Indonesia ini melupakan pancasila, tidak melangsungkan dan bahkan
mengamalkan maka bangsa ini akuan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu manusia
Indonesia harus mengimplementasikan seluruh nilai-nilai pancasila tersebut dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara” (Bung Karno)
Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi negara Indonesia, tetapi pada
kenyataannya pancasila hanya mengendap sebagai simbol dan belum mampu dimaknai
hingga memberikan kesatuan dan persatuan bagi bangsa. Pemaknaan pancasila selama
berpuluh-uluh tahun ini cenderung bersifat top-down dari negera ke rakyat dan makna
pancasila sendiri tereduksi sedeikian rupa karena pancasila kerap dijadikan alat stabilisasi dan
21
pelanggaran kekuasaan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Alhasil Pancasila tidak pernah
benar-benar menjadi falsafah negara sehingga terjadilah ideologi yang bertentangan dengan
nilai-nilai pancasila muncul secara nyata.
Masalah sosial dalam perselisihan dalam masyarakat yang terdorong akibat interaksi
sosial antar individu, interaksi sosial dan kelompok, atau antara suaut kelompok dan
kelompok lainnya. Dalam keadaan normal masyarakat akan terintegrasi (bersatu) di dalam
kehidupan yang sesuai pada unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, akan tetapi apabila
unsur yang telah menjadi kaidah sosial ini bentrok, maka dapat dipastikan bahwa hubungan-
hubungan sosial akan terganggu sehingga memungkinkan terjadi kegoyahan dalam
kehidupan kelompok.
Berikut ini faktor objektif penyebab penyimpangan nilai Pancasila:
1. Ketidaksanggupan mencerna norma-norma dan kebudayaan yang ada di sekitarnya
2. Salah dalam proses belajar, misalnya sering membaca buku yang berlawanan dengan
Pancasila
3. Bingung memutuskan antara mengikuti budaya dan struktur sosial atau mengikuti
perkembangan zaman
4. Masuk dalam pergaulan yang salah
5. Sering melihat berita yang tidak sesuai Pancasila.
Konflik Ras
Konflik Ras ini merupakan salah satu dari permasalah sosial lainnya yang seringkali terjadi
antara masyarakat Indonesia adalah konflik antar ras, karena tidak bisa menerima perbedaan
yang ada dalam kehidupan masyarakat multikultural. Pengertian masyarakat itu sendiri yaitu
kumpulan dua atau lebih orang untuk bersatu dalam kurun waktu tertentu. Negara Indonesia
ini bisa terbentuk karena ada kumpulan orang-orang yang seharusnya bersatu untuk mencapai
tujuan bersama bukan pada tujuan pribadi.
Terorisme
Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunaka untuk penggunaan kekerasan
terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil
dari pada perang. Penyebab terorisme terjadi karena persepsi tentang kekurangan juga
ketidaksetaraan, terutama di antara kelompok-kelompok yang didefinisikan secara budaya.
Hal seperti ini menyebabkan kekerasan sipil, di mana terorisme mungkin menjadi bagiannya.
Terorisme juga bisa mewakili kontrol sosial dari bawah, karena serangan yang dilakukan,
diarahkan pada target yang melambangkan pemerintah pusat atau komunitas superior
Kehadiran terorisme seakan mengegerus ideologi pancasila yang selama ini dijadikan
landasan hidup masyarakat indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
Korupsi
Korupsi ini merupakan masalah sosial yang seringkali menjadi masalah yang menahun, dari
tahun ke tahun adalah korupsi yang menggunakan jabatan dengan memperkaya diri sendiri.
Masalah ini begitu pelik di alami Indonesia, bahkan pada saat ini masyarkat Indoensia
22
seringkali dihadapkan dengan para pejabat yang menggunakan kekayaan negara untuk
keperluan pribadi. Baru-baru ini pada tahun 2018 misalnya, kasus korupsi di Indonesia
merajalela pada E-KTP yang memberikan efek kejerahan atas kepercayaan masyarakat
dengan ketua DPR (Setya Novanto). Oleh karenanya cara atau solusi dalam mengatasi
korupsi ini bisa dilakukan dengan memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan
dengan hukuman yangs aat ini diterapkan.
Globalisasi
Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah di dominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran
liberalis secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi pancasila yang
memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menimbulkan banyak perubahan
pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab kepada nilai pemikiran liberalis dan menimbulkan
dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradab yaitu dengan maraknya pornografi dan
pernoaksi yang mengatasnamakan seni dan menjungkir balikan nilai-nilai budaya bangsa
indonesia dengan adat ketimurannya yang dahulu selalu menjaga nilai kemanusiaan yang
beradab, namun kini pengaruh kapitalis.
Disintegrasi Bangsa
Disintegrasi bangsa menjadi permasalahan yang cukup serius bagi bangsa dan negara.
Disintegrasi dapat memicu berbagai konflik yang lebih besar bahkan tidak menutup
kemungkinan melahirkan bangsa baru. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya
kesatupaduan antargolongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan.
Sektor ekonomi dan politik lebih berpotensi besar menjadi pemicu berlangsungnya konflik
dalam masyarakat majemuk, baik antaragama, suku bangsa, daerah maupun antara golongan
minoritas dan golongan mayoritas.
Pengangguran
Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan.
Pengangguran adalah seorang yang tergabung dalam angkatan kerja, dan ingin mendapatkan
pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Faktor penyebab pengangguran ini adalah
kekalahan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia untuk berkompetensi dengan tenaga kerja
dari negara lain. Keadaan ini memicu negara dalam jumlah penduduk yang tidak produktif.
Salah satu cara mengatasi pengangguran dan sosial di Indonesia ialah dengan memberikan
pelatihan tenaga kerja, memberikan pelatihan bahasa, serta pelatihan keterampilan yang
membuat laku bekerja di sektor unggulan Indonesia.
Dari permasalah sosial diatas perlu disadari bahwa negara indonesia masih jauh
tetinggal dengan negara maju lainnya maka perlulah masyrakat mempelajari lebih dalam
mengenai pancasila supaya warga negara Indonesia bersatu dalam mencegah masalah.
Seharusnya Warga negara Indonesia khususnya pemerintah dan orang-orang yang
mempunyai kekuasaa sadar dan lebih bisa berdialog dalam hidup bersama melalui nila-nilai
pancasila, selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak berbuat perbuatan tercela
seperti menghina dan sebagainya, harkat dan martabat manusia juga harus dijunjung dengan
cara yang adil dan beradab, saling mencintai sesama manusia, mengedepankan rasa
kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan antara warga negara Indonesia yang
akhirnya akan membawa kedamaian dan ketentraman antar sesama warga negara Indonesia.
23
Jika bangsa Indonesia mampu memahami secara komprehensif nilai-nilai Pancasila
kemungkinan besar tidak akan terjadi bahkan tidak mungkin ada kasus-kasus yang
menyimpang nilai-nilai Pancasila seperti yang saya sebutkan tadi karena Pancasila sendiri
adalah pemersatu bagsa Indonesia.
Pengenalan akan pancasila dimulai dari keluarga. Keluarga dihimbau untuk
mengajarkan anak mereka mengenai pancaisla dan mengajak mereka untuk
mempraktikkannya. Selain keluarga cara mengenalkan pancasila dengan melakukan seminar,
lewat pendidikan, dan adapun upaya pemerintah yaitu dengan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila yang biasa kita kenal dengan P4 untuk menanamkan nilai-nilai luhur
yang terkandung dalam Pancasila tapi pada masa reformasi nilai-nilai tersebut pudar dan
hilang dalam pandangan masyarakat Indonesia. Penanaman pancasila pada setiap individu
harus dimulai sejak dini supaya mereka sadar akan tanggungjawab mereka sebagai warga
negara.
Dengan adanya pancasila yang menjadi sumber hukum, sudah seharusnya pemerintah
mempersiapkan segala bentuk rencana kebijakan yang bernafaskan kebijakan asas
kekeluargaan dan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada rakyat tanpa padang bulu. Seluruh
masyarkat Indonesia sudah sejak lama mendambakan wakil-wakilnya yang peduli pada
rakyat yang mengangkat mereka menjadi penguasa di bumi Indonesia ini. Kembalikan citra
Indonesia sebagai Negara hukum yang bersih dan menjadikan Pancasila sebagai etika politik
bangsa yang murni dan jujur, dalam hal pemenuhan tuntutan kewajiban pembagunan yang
merata.
24
KESIMPULAN
Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila tetap mempersatukan bangsa dan tidak
tergantikan. Pancasila sungguh-sungguh mampu menjadi ideologi negara dan sumber seluruh
tata tertib hukum administrasi, dan kebudayaan. Kedudukan dan fungsi pancasila ini bersifat
hakiki sehingga berbagai kedudukan dan fungsi pancasila yang lain, seperti jiwa dan
kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian luhur,tujuan bansa, kepribadian masyarakat
Indonesia, dapat dikembalikan pada sifat hakiki. Pancasila menjunjung tinggi kemanusian,
keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.
Kedudukan dan fungsi pancasila ini bersifat hakiki sehingga berbagai kedudukan dan
fungsi pancasila yang lain, seperti jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian
luhur,tujuan bansa, kepribadian masyarakat Indonesia, dapat dikembalikan pada sifat hakiki.
Ada banyak permasalah yang didahapi tanah air kita. Masalah yang sering didengar meliputi
masalah kemiskinan. Radikalisme, perbedaan agama dan masih banyak lagi, bangsa
Indonesia memang tidak bisa menyelesaikan masalah tetapi ada solusi untuk mencegah
permasalah terjadi.
Melemahnya kekuatan pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa juga
terjadi kepada sekelompok masyarakat atau gnerasi muda. Meskipun tidak seluruhnya benar,
sebagian besar menunjukan bahwa banak generasi muda yang melupakan isi harfiah
pancasila, apalagi mengerti pancasila secara maknawi. Seperti :
1. Konflik Ras
2. Terorisne
3. Korupsi
4. Globalisasi
5. Disintegrasi Bangaa
6. Pengangguan.
Dari permasalah sosial diatas perlu disadari bahwa negara indonesia masih jauh
tetinggal dengan negara maju lainnya maka perlulah masyrakat mempelajari lebih dalam
mengenai pancasila supaya warga negara Indonesia bersatu dalam mencegah masalah.
Pengenalan akan pancasila dimulai dari keluarga. Selain itu juga bisa dilakukan dengan
seminar maupun lewat pendidikan. Penanaman pancasila pada setiap individu harus dimulai
sejak dini supaya mereka sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara
25
SOAL DAN PEMBAHASAN
1. Mengapa konflik antar ras termasuk peristiwa atau fenomena sosial yang berkaitan
dengan pancasila?
Jawab :
Konflik Ras ini merupakan permasalahan sosial yang sering terjadi karena tidak bisa
menerima perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia ini
terbentuk karena adanya kumpulan orang-orang yang seharusnya bersatu untuk mencapai
tujuan bersama bukan pada tujuan pribadi. Adanya konflik antar ras menunjukan bahwa
bangsa Indonesia tidak memiliki rasa persatuan dan rasa cinta terhadap bangsa.
Hal ini menunjukan bahwa konflik antar ras bertentangan dengan sila yang ketiga dalam
pancasila yakni, Persatuan Indonesia. Dimana seharusnya, dengan menerapkan nilai-nilai
yang terkandung dalam pancasila hal ini diharapkan tidak akan terjadi.
2. Apa yang dimaksud korupsi? Berikan contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia.
Jawab :
Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan
perekonomian negara. Korupsi juga bisa diartikan sebagaipenyelewengan atau
penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk
keuntungan pribadi atau orang lain.
Contoh kasus korupsi di Indonesia
Kasus korupsi e-KTP
Kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya
yang fantastis dan penuh dengan drama. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami
kerugian sebesar Rp 2,3 triliun. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah
mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irman Gusman, dan Andi Narogong.
3. Apa yang harus dilakukan agar masalah-masalah diatas tidak terjadi atau terulang
di negara kita tercinta?
Jawab :
Dari permasalahan yang terjadi di Indonesia maka perlulah masyarakat mempelajari lebih
dalam mengenai pancasila supaya warga negara lebih cinta terhadap bangsa dan bersatu
dalam mencegah masalah. Pengenalan pancasila bisa dimulai dari keluarga. Keluarga
dihimbau untuk mengajarkan anak mereka untuk mengenal pancasila dan mempraktekannya.
Selain itu pengenalam pancasila juga bisa dilakukan melalui seminar ataupun lewat
pendidikan. Upaya pemerintah dalam pendidikan yaitu dengan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila yang biasa kita kenal dengan P4 untuk menanamkan nilai-nilai luhur
yang terkandung dalam Pancasila. Saat ini pengenalan pansila dalam hal pendidikan dapat
kita peroleh dalam pelajaran pendidikan pancasila.
26
4. Mengapa di Indonesia banyak masalah atau fenomena sosial yang bertentangan
dengan pancasila?
Jawab :
Fenomena menunjukan bahwa cara pandang pada sebagian masyarakat yang berwawasan
nusantara dan menjunjung tinggi kebhinekaan mulai luntur dan hampir berada pada titik
rendah. Kita bisa dengan mudah menyaksikan berbagai komponen bangsa terlibat dalam
konflik dan terpecah-belah. Melemahnya kekuatan pancasila sebagai ideologi dan pandangan
hidup bangsa juga terjadi kepada sekelompok masyarakat atau gnerasi muda. Meskipun tidak
seluruhnya benar, sebagian besar menunjukan bahwa banak generasi muda yang melupakan
isi harfiah pancasila, apalagi mengerti pancasila secara maknawi.
Sebagai warga negara Indonesia yang baik seharusnya kita menghormati pancasila sebagai
landasan hukum. Beberapa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai pancasila tetapi ada
juga beberapa masyarakat yang justru melakukan penyimpangan pada lima sila yang
tercantun dalam pancasila tersebut dan tidak menghargai nilai-nilai pancasila. Pancasila yang
seharusnya menjadi ideologi negara Indonesia, tetapi pada kenyataannya pancasila hanya
mengendap sebagai simbol dan belum mampu dimaknai hingga memberikan kesatuan dan
persatuan bagi bangsa.
Masalah sosial dalam perselisihan dalam masyarakat yang terdorong akibat interaksi
sosial antar individu, interaksi sosial dan kelompok, atau antara suaut kelompok dan
kelompok lainnya. Dalam keadaan normal masyarakat akan terintegrasi (bersatu) di dalam
kehidupan yang sesuai pada unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, akan tetapi apabila
unsur yang telah menjadi kaidah sosial ini bentrok, maka dapat dipastikan bahwa hubungan-
hubungan sosial akan terganggu sehingga memungkinkan terjadi kegoyahan dalam
kehidupan kelompok.
Berikut ini faktor objektif penyebab penyimpangan nilai Pancasila:
1. Ketidaksanggupan mencerna norma-norma dan kebudayaan yang ada di sekitarnya
2. Salah dalam proses belajar, misalnya sering membaca buku yang berlawanan dengan
Pancasila
3. Bingung memutuskan antara mengikuti budaya dan struktur sosial atau mengikuti
perkembangan zaman
4. Masuk dalam pergaulan yang salah
5. Sering melihat berita yang tidak sesuai Pancasila.
Jika bangsa Indonesia mampu memahami secara komprehensif nilai-nilai Pancasila
kemungkinan besar tidak akan terjadi bahkan tidak mungkin ada kasus-kasus yang
menyimpang nilai-nilai Pancasila seperti yang saya sebutkan tadi karena Pancasila sendiri
adalah pemersatu bagsa Indonesia.
Permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia perlu disadari bahwa negara Indonesia masih
jauh tertinggal dengan negara maju. Adanya permasalahan di Indonesia tidak lain karena
pudar dan hilangnya pandangan masyarakat Indonesia terhadap penanaman nilai-nilai yang
terkandung dalam pancasila. Tidak hanya itu kurangnya kesadaran dan tanggung jawab
27
terhadap negara juga menyebabkan masalah-masalah tersebut muncul dan bertentangan
dengan pancasila. Oleh karena ity, perkulah masyarakat mempelajari lebih dalam mengenai
pancasila supaya warga negara Indonesia bersatu dalam mencegah masalah.
Dengan a yang bernafaskan kebijakan asas kekeluargaan dan rasa keadilan yang seadil-
adilnya kepada rakyat tanpa padandanya pancasila yang menjadi sumber hukum, sudah
seharusnya pemerintah mempersiapkan segala bentuk rencana kebijakang bulu. Seluruh
masyarkat Indonesia sudah sejak lama mendambakan wakil-wakilnya yang peduli pada
rakyat yang mengangkat mereka menjadi penguasa di bumi Indonesia ini. Kembalikan citra
Indonesia sebagai Negara hukum yang bersih dan menjadikan Pancasila sebagai etika politik
bangsa yang murni dan jujur, dalam hal pemenuhan tuntutan kewajiban pembagunan yang
merata.
5. Tuliskan secara singkat kesimpulan dari materi diatas!
Jawab :
Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila tetap mempersatukan bangsa dan tidak
tergantikan. Pancasila sungguh-sungguh mampu menjadi ideologi negara dan sumber seluruh
tata tertib hukum administrasi, dan kebudayaan. Kedudukan formal pancasila yang sangat
kuat sering tampak tidak sejajar dengan pengamalan pancasila dalam kehidupan sosial sehari-
hari. Pancasila belum menjadi etos bangsa.
Melemahnya kekuatan pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa juga terjadi
kepada sekelompok masyarakat atau gnerasi muda. Meskipun tidak seluruhnya benar,
sebagian besar menunjukan bahwa banak generasi muda yang melupakan isi harfiah
pancasila, apalagi mengerti pancasila secara maknawi. Seperti, Konflik Ras, Terorisme,
Korupsi, Globalisasi, Disintegrasi Bangsa, Korupsi.
Dari permasalah sosial diatas perlu disadari bahwa negara indonesia masih jauh tetinggal
dengan negara maju lainnya maka perlulah masyrakat mempelajari lebih dalam mengenai
pancasila supaya warga negara Indonesia bersatu dalam mencegah masalah. Pengenalan akan
pancasila dimulai dari keluarga. Selain itu juga bisa dilakukan dengan seminar maupun lewat
pendidikan. Penanaman pancasila pada setiap individu harus dimulai sejak dini supaya
mereka sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara
28
BAB III
PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA DALAM PRA
KEMERDEKAAN
29
PENDAHULUAN
Pancasila merupakan dasar negara indonesia, Pancasila dalam sejarah perjalanan
bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru,melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian
dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tersebut
dirumuskan sebagai dasar Negara Indonesia. Artinya, Pancasila digali dan berasal dari nilai-
nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia.
Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai
yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas
yang diperkenalkan Notonagoro (kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa
finalis), merupakan penyebab lahirnya negara. Munculnya permasalahan yang mendera
Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya
dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan
Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, masih mengalami tantangan berupa
“amnesia sejarah” (istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni
2011).
Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus
1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau
badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar
negara Indonesia merdeka.
Tahukah Anda, bahwa pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa
Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru.
Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui
penataran P-4 yang sarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa
pada waktu itu. Bagaimana cara menghindari kesalahpahaman atau sesat pikir yang
menghinggapi sebagian generasi muda dewasa ini? Untuk itu, Anda sebagai mahasiswa perlu
mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa
kemerdekaan.
30
PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA DALAM PRA
KEMERDEKAAN
Pancasila merupakan ide dasar untuk menata dan membangun kehidupan bangsa
Indonesia. Rumusan Pancasila kali pertama disampaikan oleh Soekarno dalam Sidang
Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni
1945. Setelah itu, Pancasila baru diresmikan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada
18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Dalam sidang BPUPKI menampilkan beberapa toko pembicara yaitu Mr. Muh
Yamin, Ir.Soekarno, Bagus Hadikusumo Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut
menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing.
Meskipun demikian perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat
persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang
berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan
kepada generasi berikut, termasuk kita.
Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno
yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan lima butir
gagasan tentang dasar negara sebagai berikut:
a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
c. Mufakat atau Demokrasi
d. Kesejahteraan Sosial
e. Ketuhanan yang berkebudayaan
Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama
Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak
menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas:
Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk “Lahirnya
Pancasila” berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang
menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya
disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan
"Lahirnya Pancasila" oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata
pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI.
Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni karena pada 1 Juni 1945,
Soekarno pertama kalinya menyebut istilah Pancasila dalam pidatonya di Sidang BPUPKI
Pertama. Lahirnya Pancasila memang tidak lepas dari sidang yang dilakukan Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI pertama
kali dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945, yang bertujuan untuk menarik simpati
masyarakat Indonesia.
31
Lewat BPUPKI, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
Setelah dibentuk, BPUPKI melaksanakan sidang pertama yang berlangsung sejak tanggal 29
Mei-1 Juni 1945. Sidang Pertama BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
Dalam sidang ini, para anggota membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia.
Terdapat tiga tokoh yang memaparkan rumusan dasar negara, yaitu Mohammad Yamin,
Soepomo, dan Soekarno.
Pada 1 Juni 1945, ketika hari terakhir Sidang BPUPKI Pertama, Soekarno
menyampaikan pidato, yang kemudian menandai lahirnya dasar negara NKRI, yaitu
Pancasila. Itulah mengapa, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila,
karena lima pilar yang menjadi dasar berdirinya Indonesia pertama kali dikemukakan oleh
Soekarno pada 1 Juni 1945.
Dari rumusan dasar negara yang dipaparkan tiga tokoh, milik Soekarno yang paling
diterima oleh seluruh anggota sidang. Hasil Sidang Pertama BPUPKI adalah lahirnya
rumusan dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila, terdiri atas lima sila, sebagai berikut:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Setelah itu, rumusan dasar negara Indonesia disempurnakan kembali. Dalam sidang
PPKI tanggal 18 Agustus 1945, isi Pancasila yang telah mendapat perubahan menjadi sebagai
berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni pertama kali diusulkan oleh Megawati
Soekarno Putri kepada Presiden Keenam RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dulunya,
1 Juni belum diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, tetapi hanya peringatan pidato Bung
Karno 1 Juni 1945 dan bukan sebagai hari nasional. Penetapan 1 Juni sebagai hari nasional
lahirnya Pancasila baru terwujud di era Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomor 24
Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.
Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan
rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum kabinet
BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk Panitia Kecil beranggotakan 8 orang di
bawah petunjuk Soekarno. Tugas Panitia Kecil adalah mengerahkan usul dan pandangan
32
BPUPKI yang akan dimasukkan dalam jadwal sidang ke dua, tanggal 10 – 17 Juli 1945. Atas
prakarsa Soekarno sebagai pengarah Panitia Kecil, Soekarno membentuk Panitia 9 yang
beranggotakan:
1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
8. Haji Agus Salim (anggota)
9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Selain mempelajari masalah dasar negara, Panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun
tulisan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal terpenting yang mengemukan dalam sidang
BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum
Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan
naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea ke-empat Piagam Jakarta itulah
terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut.
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini di
kemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan
di sana-sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan
menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik
dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah
takluknya Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya
bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa
itu, 7 Agustus 1945, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan
maklumat yang berisi:
Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
bagi Indonesia (PPKI),
33
Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai
bersidang 19 Agustus 1945,
Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan.
Pada kongres tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 menyepakati isi rancangan naskah
proklamasi seperti berikut :
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri
kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan
negara Republik Indonesia, yang berkedaulalan rakyat, dengan berdasarkan kepada:
Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk pemeluknya,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dari alinea ke dua rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama
Piagam Jakarta itu, dapat dilihat bahwa dasar negara Pancasila dirumuskan sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk melanjutkan sidang BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan keanggotaan sejumlah 27 orang. Peranan
PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan
34
yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan
melegitimasi berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia
Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghapusan kata “dengan
kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh utama pada
penghilangan 7 kata dan menggantinya dengan “Yang Maha Esa” adalah Muhammad Hatta
yang masa itu berperan sebagai pimpinan PPKI bersama Soekarno dan Radjiman
Wedyodiningrat. Pagi-pagi tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta
melakukan pertemuan dengan penggerak-penggerak Islam agar bersedia menerima usulannya
demi mengempu persatuan bangsa. Teuku Mohammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki
Bagus Hadikusumo akhirnya mau menerima usulan Hatta untuk mengganti kata “Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun penggerak Islam lainnya, yaitu Wachid Hasjim tidak
hadir saat memenuhi usul Hatta. Penerimaan penggerak Islam itu mengambil rumusan
Pancasila mencapai bentuk yang sempurna dan disahkan pada sidang PPKI (Purwanta 2018).
Konsep Pancasila
Konsep Pancasila Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa adalah
membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa, dan negara,
untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, jauh sebelum rumusan Pancasila
disampaikan, cikal bakal munculnya lima dasar negara Indonesia adalah lahirnya rasa
nasionalisme pada setiap diri masyarakat Indonesia. Benih nasionalisme sebenarnya sudah
tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia mengimbau
agar suku bangsa berjuang keras melawanan penjajahan. Setelah itu, pergerakan nasional
diusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Titik awal kelahiran
Pancasila adalah pada 7 September 1944, ketika Jepang memberi janji kemerdekaan jika
Indonesia membantu mereka memenangi Perang Pasifik.
Kemudian, pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk sebuah
badan sebagai tindak lanjut dari janji Jepang kepada Indonesia. Pada 29 April 1945, Jepang
kemudian membentuk BPUPKI yang diketuai Ir. KRT Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI
menggelar sidang pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945, yang membahas mengenai rumusan
dasar negara. Pengusul dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI yang digelar pada 1 Juni
1945 adalah Soekarno.
Ada lima butir proposal tentang dasar negara yang disampaikan Soekarno, sebagai berikut:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Barang Internasional
3. Mufakat
4. Kesejahteraan Sosial
35
5. Ketuhanan yang Maha Esa
Usulan ini diterima dengan baik oleh para peserta sidang BPUPKI. Sebelum sidang
berakhir, dibentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila, yang disebut sebagai
Panitia Sembilan. Panitia Sembilan kemudian menjadikan rumusan dasar negara sebagai
pendahuluan atau pembukaan UUD 1945, yang dinamai Piagam Jakarta. Rumusan Piagam
Jakarta disetujui tanggal 22 Juni 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945,
kemudian dibentuklah PPKI. PPKI menggelar sidang pertama pada 18 Agustus 1945.
Hasilnya, PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dengan bunyi berikut
ini: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
36
KESIMPULAN
Pancasila merupakan ide dasar untuk menata dan membangun kehidupan bangsa
Indonesia. Rumusan Pancasila kali pertama disampaikan oleh Soekarno dalam Sidang
Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni
1945. Setelah itu, Pancasila baru diresmikan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada
18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Dalam sidang BPUPKI menampilkan beberapa toko pembicara yaitu Mr. Muh
Yamin, Ir.Soekarno, Bagus Hadikusumo Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut
menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing.
Meskipun demikian perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat
persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang
berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan
kepada generasi berikut, termasuk kita.
Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk sebuah badan sebagai
tindak lanjut dari janji Jepang kepada Indonesia. Pada 29 April 1945, Jepang kemudian
membentuk BPUPKI yang diketuai Ir. KRT Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI menggelar
sidang pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945, yang membahas mengenai rumusan dasar negara.
Pengusul dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI yang digelar pada 1 Juni 1945 adalah
Soekarno.
Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno
yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan lima butir
gagasan tentang dasar negara sebagai berikut:
f. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
g. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
h. Mufakat atau Demokrasi
i. Kesejahteraan Sosial
j. Ketuhanan yang berkebudayaan
Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan
rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum kabinet
BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk Panitia Kecil beranggotakan 8 orang di
bawah petunjuk Soekarno. Tugas Panitia Kecil adalah mengerahkan usul dan pandangan
BPUPKI yang akan dimasukkan dalam jadwal sidang ke dua, tanggal 10 – 17 Juli 1945. Atas
prakarsa Soekarno sebagai pengarah Panitia Kecil, Soekarno membentuk Panitia 9. Selain
mempelajari masalah dasar negara, Panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun tulisan
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal terpenting yang mengemukan dalam sidang BPUPKI
kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar”
yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah
awal pernyataan kemerdekaan Indonesia.
37
SOAL DAN PEMBAHASAN
1. Sebutkan lima butir gagasan tentang dasar negara yang diusulkan oleh Ir.Soekarno
pada sidang BPUPKI pertama! Jelaskan secara singkat
Jawab :
Sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei 1945 membahas tentang dasar
negara. Ir. Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut
:
a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,
c. Mufakat atau Demokrasi,
d. Kesejahteraan Sosial,
e. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila.
Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai
angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas:
Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan Yang Maha Esa.
Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas Gotong-Royong.
Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh
Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya
Pancasila (1947).
2. Pancasila saat ini merupakan rumusan dasar negara yang mirip dengan isi Piagam
Jakarta alenia ke-empat. Tetapi memiliki beberapa perbedaan pada silanya. Sebutkan
isi dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta!
Jawab :
Hal terpenting yang mengemukan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli
1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang
kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu
merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia.
Pada alinea ke-empat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut.
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
38
Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini di
kemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan
di sana-sini.
3. Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya pancasila?
Jawab :
Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen sidang
Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPKI) dalam
upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang
pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas
mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka.
Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk “Lahirnya
Pancasila” berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang
menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya
disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan
"Lahirnya Pancasila" oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata
pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI.
Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni karena pada 1 Juni 1945, Soekarno
pertama kalinya menyebut istilah Pancasila dalam pidatonya di Sidang BPUPKI Pertama.
Lahirnya Pancasila memang tidak lepas dari sidang yang dilakukan Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI pertama kali dibentuk oleh
Jepang pada 29 April 1945, yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia.
Lewat BPUPKI, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah
dibentuk, BPUPKI melaksanakan sidang pertama yang berlangsung sejak tanggal 29 Mei-1
Juni 1945. Sidang Pertama BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Dalam
sidang ini, para anggota membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Terdapat tiga
tokoh yang memaparkan rumusan dasar negara, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan
Soekarno.
Pada 1 Juni 1945, ketika hari terakhir Sidang BPUPKI Pertama, Soekarno menyampaikan
pidato, yang kemudian menandai lahirnya dasar negara NKRI, yaitu Pancasila. Itulah
mengapa, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, karena lima pilar
yang menjadi dasar berdirinya Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada 1
Juni 1945.
Dari rumusan dasar negara yang dipaparkan tiga tokoh, milik Soekarno yang paling diterima
oleh seluruh anggota sidang. Hasil Sidang Pertama BPUPKI adalah lahirnya rumusan dasar
negara Indonesia yang disebut Pancasila, terdiri atas lima sila, sebagai berikut:
6. Kebangsaan Indonesia
7. Internasionalisme dan peri kemanusiaan
8. Mufakat atau demokrasi
39
9. Kesejahteraan sosial
10. Ketuhanan Yang Maha Esa
Setelah itu, rumusan dasar negara Indonesia disempurnakan kembali. Dalam sidang PPKI
tanggal 18 Agustus 1945, isi Pancasila yang telah mendapat perubahan menjadi sebagai
berikut:
6. Ketuhanan Yang Maha Esa
7. Kemanusiaan yang adil dan beradab
8. Persatuan Indonesia
9. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
10. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni pertama kali diusulkan oleh Megawati Soekarno
Putri kepada Presiden Keenam RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dulunya, 1 Juni
belum diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, tetapi hanya peringatan pidato Bung Karno 1
Juni 1945 dan bukan sebagai hari nasional. Penetapan 1 Juni sebagai hari nasional lahirnya
Pancasila baru terwujud di era Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomor 24 Tahun
2016 tentang Hari Lahir Pancasila.
4. Jelaskan secara singkat kesimpulan pada materi periode pengusulan pancasila!
Jawab :
Perhimpoenan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi
penjajahan dan keterjajahan. Kemudian,disusul lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928
merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia.
Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan
sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak
sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Perumusan Pancasila itu pada awalnya
dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1
Juni 1945.
Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno yang
berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan lima butir gagasan
tentang dasar negara. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno
diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta
sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3.
Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh
Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya
Pancasila (1947).
40
5. Menurut Anda apa yang bisa dijadikan pelajaran dalam materi bab ini?
Jawab :
Setelah kita mengetahui sejarah dalam perumusan pancasila, dimana melewati banyak
peristiwa dan rintangan. Dalam hal ini dapat kita jadikan pelajaran bahwa pentingnya
menerapkan kehidupan berdasarkan nilai-nilai pancasila. Karena seperti yang kita ketahui,
pancasila melalui beberapa perubahan dalam butir-butir silanya untuk menyesuaikan hal-hal
yang kedepannya dianggap akan terjadi kesinggungan di beberapa kelompok.
Pancasila dibuat untuk menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Untuk itu kita sebagai penerus bangsa harus bijak dalam mengambil keputusan
untuk kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai dalam pancasila.
Tidak hanya itu, kita diharapkan juga selalu mengingat akan pentingnya jasa para pahlawan
terdahulu yang berjuang dalam mendirikan serta merumuskan dasar-dasar negara. Kita juga
diharapkan agar selalu menjaga keutuhan dan kemurniaan nilai-nilai pancasila.
Dengan menjalankan kehidupan yang baik dan benar sesuai dengan dasar negara akan
menjadikan Negara kita tercinta selalu terpelihara persatuan dan kesatuannya, dimana ini
akan menjadikan Negara Indonesia menjadi negara yang aman, nyaman dan maju seperti
yang kita harapkan.
41
BAB IV
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA, JIWA BANGSA DAN
PERJANJIAN LUHUR
42
PENDAHULUAN
Dalam perkembangan zaman yang mengalami kemajuan dan keemasan ini terlihat
potensi masyarakat akan budaya sendiri mulai menghilang. Tergesernya oleh budaya asing
yang tak terbendung dalam menangganinya. Bahkan masyarakat kini cenderung mengikuti
budaya barat yang ngetrend. Indonesia merupakan laboratorium sosial yang sangat kaya
karena pluralitasnya, baik dari aspek ras dan etnis, bahasa, agama dan lainnya. Itu pun
ditambah status geografis sebagai negara maritim yang terdiri dari setidaknya 13.000 pulau.
Bahwa pluralitas di satu pihak adalah aset bangsa jika dikelola secara tepat, di pihak lain
pluralitas juga membawa bibit ancaman disintegrasi. Karakter pluralistik itu hanya suatu
pressing faktor dalam realitas ikatan negara. Di tengah situasi bangsa Indonesia yang seperti
itu, nasionalisme sangat di butuhkan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia,
yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam
mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil
dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara
seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan
pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, sehingga tak ada satu kekuatan
manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai dasar bagi negara indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Dengan
ditempatkannya Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 maka Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental
bagi negara Indonesia.
Disamping faktor utama Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat
faktor Undang-Undang 1945. Faktor Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan satu
sama lain baik dalam teori maupun praktek ketatanegaraan. Di satu pihak Pancasila sebagai
sistem dasar dan merupakan landasan ideal maka di pihak lain UUD 1945 adalah sub sistem
dari Pancasila yang merupakan landasan struktural dalam kehidupan ketatanegaraan
Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan sumbar dari dari segala sumber hukum, merupakan
pedoman tertinggi dan kaidah dasar Hukum Nasional. Pancasila juga mempunyai kedudukan
sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa.
43
A. PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA
Pancasila sebagai identitas nasional, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat
mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya tetapi tidak melawan arus
globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan
menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada.
Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari
masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa
di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara
yang berupa Pancasila.
Jadi, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia
yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai
kepribadian atau identitas bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan juga
pandang hidup bangsa.
kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang
membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Kelahiran identitas nasional suatu
bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh
faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut.
Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia
meliputi:
1. Faktor Objektif
Meliputi faktor geografis ekologis dan demografis. Kondisi geografis – ekologis yang
membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di
persimpangan jalan komunikasi antarwilayah dunia Asia Tenggara, ikut mempengaruhi
perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.
2. Faktor Subjektif
Meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.Hasil
dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat,
bangsa dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia, yang muncul tatkala
nasionalisme berkembang di Indonesia.
3. Faktor Primer
Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Unsur-unsur
yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan
diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia.Kesatuan tersebut tidak
menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal
Ika.
4. Faktor Pendorong
Faktor in terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata
modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara.Proses pembentukan identitas
nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa
44
Indonesia dalam membangun bangsa dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam
memajukan bangsa dan Negara Indonesia.
5. Faktor Penarik
Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa
Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan
nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari
daerahnya masing-masing.
6. Faktor Reaktif
Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas dan juga penindasan.Seperti yang
sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa
asing.Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan,
penderitaan dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan
kemerdekaan. Mengutip dari kemdikbud.go.id, konsep identitas Nasional tercantum dal am
pasal Undang-Undang Dasar
Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa mana pun di dunia ini pasti memiliki
identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan
proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus.
Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi.
Pancasila sebagai Identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi
dan akulturasi tersebut.
Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu
defisini kebudayaan adalah sebagai berikut: ”suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu
perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada
lingkungan fisik, sosial, dan gagasan” (Sastrapratedja, 1991: 144). Apabila definisi
kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia
memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan
diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi
kepentingan individu atau kelompok.
Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan
berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat
berkembang secara dinamis. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi
sebagaimana yang ditengarai Eka Dharmaputera dalam bukunya Pancasila: Identitas dan
Modernitas.
Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati
diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan
sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia.
As’ad Ali dalam buku Negara Pancasila; Jalan Kemashlahatan Berbangsa mengatakan bahwa
Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku
dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat diitelusuri
melalui peran agama-agama besar, seperti: peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen.
45
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Modul Pend.Pancasila
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search