Modul Pend.Pancasila

Kata identitas memiliki arti sebagai ciri-ciri atau jati diri dari seseorang, kelompok
atau sesuatu yang dapat membuatnya berbeda dengan yang lain. Kata nasional disini lebih
tertuju pada konsep kebangsaan, dan juga merujuk pada kelompok yang terikat oleh
kesamaan ras, agama, budaya, Bahasa, dan lain-lain. Sedangkan identitas nasional sendiri
yaitu sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan juga kepribadian bangsa
sehingga mecapai kedudukan tertinggi dalam tatanan berbangsa dan bernegara dan termasuk
tatanan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Tapi, secara garis besar identitas nasional adalah sesuatu yang dibentuk dan disepakati
dengan dimusyawarahkan secara mufakat yang nantinya dapat membedakan negara satu
dengan negara lainnya. Pancasila sebagai identitas nasional, yaitu sebagai kepribadian bangsa
yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya tetapi tidak
melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani
dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada.

Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari
masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa
di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara
yang berupa Pancasila. Jadi, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan
negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia
sebagai kepribadian atau identitas bangsa.

B. PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA

Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya
masing-masing, yang dinamakan volkgeist (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai
jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak
dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia (Bakry, 1994: 157).

Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini,
karena kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila
sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber,
pandangan hidup, Ideologi Bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia dimana Pancasila ini
didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan
antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali
bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan,
serta pemikiran seluruh individu di Indonesia beradasarkan dan berpedomankan kepada
Pancasila.

a) PANCASILA SEBAGAI JIWA KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA
Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah
: Keseluruhan ciri – ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan
bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri- ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari
garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

46

b) TUJUAN PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA
Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur
yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan
Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam
lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

C. PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR

Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian
bangsa disepakati oleh para pendiri negara (political consensus) sebagai dasar negara
Indonesia (Bakry, 1994: 161). Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai
dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu
yang tepat.

Makna pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa indonesia adalah pancasila
merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan
oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia lah
yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan pancasila sebagai perjanjian luhur.

Pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara atau Proklamasi 17 Agustus 1945.
Bangsa Indonesia belum mempunyai Undang-undang Dasar Negara yang tertulis. Pada 18
Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 oleh PPKI
(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). PPKI merupakan penjelmaan atau wakil-wakil
seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur itu untuk membela Pancasila
untuk selama-lamanya. Maka, pada saat itu pulalah Pancasila disepakati sebagai perjanjian
luhur bangsa Indonesia.

Menurut buku Spiritualisme Pancasila karya Heri Herdiawanto dkk., perjanjian luhur
rakyat Indonesia ini dijunjung tinggi bukan karena ditemukan kembali setelah terpendam
berabad-abad. Namun, juga karena Pancasila telah membuktikan kebenarannya setelah diuji
oleh sejarah perjuangan bangsa.

47

KESIMPULAN

Dalam perkembangan zaman yang mengalami kemajuan dan keemasan ini terlihat
potensi masyarakat akan budaya sendiri mulai menghilang. Indonesia merupakan
laboratorium sosial yang sangat kaya karena pluralitasnya, baik dari aspek ras dan etnis,
bahasa, agama dan lainnya. Di tengah situasi bangsa Indonesia yang seperti itu, nasionalisme
sangat di butuhkan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah
mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi
kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan
lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup
bangsa, yang telah diuji kebenaran, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang
mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila
merupakan sumbar dari dari segala sumber hukum, merupakan pedoman tertinggi dan kaidah
dasar Hukum Nasional. Pancasila juga mempunyai kedudukan sebagai ideologi negara dan
falsafah bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa mana pun di dunia ini pasti
memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing.

Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati
diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan
sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia.
Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai
budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa.
Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini, karena
kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai
jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan
hidup, Ideologi Bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia dimana Pancasila ini didapat
seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri
khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila
sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara (political
consensus) sebagai dasar negara Indonesia. Makna pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa
indonesia adalah pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus
diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada
masyarakat Indonesia lah yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan pancasila
sebagai perjanjian luhur.

Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan
mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan
merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang
merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan
bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan
wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan
kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam
buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat
pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk
menegakkan dan membela Pancasila.

48

SOAL DAN JAWABAN

1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai identitas bangsa?
Jawab :

Kata identitas memiliki arti sebagai ciri-ciri atau jati diri dari seseorang, kelompok atau
sesuatu yang dapat membuatnya berbeda dengan yang lain. Kata nasional disini lebih tertuju
pada konsep kebangsaan, dan juga merujuk pada kelompok yang terikat oleh kesamaan ras,
agama, budaya, Bahasa, dan lain-lain. Sedangkan identitas nasional sendiri yaitu sebagai
ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan juga kepribadian bangsa sehingga mecapai
kedudukan tertinggi dalam tatanan berbangsa dan bernegara dan termasuk tatanan hukum
yang berlaku di negara Indonesia.

Pancasila sebagai identitas nasional, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong
bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya tetapi tidak melawan arus globalisasi,
melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi
tantangan dan juga peluang yang ada. Jadi, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat
bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki
oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa.

2. Apa yang dimaksud dengan pancasila sebagai Jiwa bangsa?
Jawab :
Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai
nyawa, sumber, pandangan hidup, Ideologi Bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia
dimana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga
mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga
dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap
aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia beradasarkan
dan berpedomankan kepada Pancasila.

3. Apa yang dimaksud dengan pancasila sebagai perjanjian luhur? Dan berikan contoh
penerapan pancasila sebagai perjanjian luhur
Jawab :

Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa
disepakati oleh para pendiri negara (political consensus) sebagai dasar negara Indonesia.
Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa karena digali dari sosio-budaya bangsa
Indonesia sendiri dan disepakati oleh seluruh rakyat sebagai milik bangsa yang harus
diamalkan dan dilestarikan. Makna pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa indonesia
adalah pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan
dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat
Indonesia lah yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan pancasila sebagai
perjanjian luhur.

49

Contoh penerapan pancasila sebagai perjanjian luhur dalam kehidupan sehari-hari adalah
sebagai berikut :
 Mengutaman musyawarah untuk mufakat
 Menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah
 Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan

4. Apa saja tujuan Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia?
Jawab :

Tujuan Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia merupakan tujuan yang akan dicapai oleh
bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan
spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa
yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang
merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran
instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai
dengan napas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya
bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan menjadi jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia.Ini
artinya sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadikan Pancasila sebagai sumber
semangat dalam kehidupan.

5. Bagaimana proses pembentukan pancasila sebagai identitas Bangsa Inconesia?
Jawab :

Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi
membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional bersifat buatan dan
sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh
suatu warga bangsa sebagai idetitasnya. Sementara bersifat sekunder karena identitas
nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah
memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Identitas nasional erat kaitannya dengan
bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional bangsa Indonesia
tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai
kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk
identitas nasional bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai identitas nasional, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong
bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya tetapi tidak melawan arus globalisasi,
melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi
tantangan dan juga peluang yang ada. Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena
bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip
yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas
filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Jadi, dapat dikatakan
Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai

50

budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa.
Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan juga pandang hidup bangsa.

Proses terbentuknya Pancasila sebagai identitas bangsa tidak jauh dari faktor-faktor yang
mempengaruhi terbentuknya identitas bangsa. Adapun faktor-faktor yang mendukung
kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi:

1. Faktor Objektif meliputi faktor geografis ekologis dan demografis. Kondisi
geografis – ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang
beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antarwilayah dunia
Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis,
sosial dan kultural bangsa Indonesia.

2. Faktor Subjektif eliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang
dimiliki bangsa Indonesia.Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan
proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa beserta identitas bangsa
Indonesia, yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia.

3. Faktor Primer mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya.
Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya
sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa
Indonesia.Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah
yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Faktor Pendorong Faktor in terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi,
lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan
Negara.Proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan
oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa
dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara
Indonesia.

5. Faktor Penarik meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dan sistem pendidikan.
Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional
dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap
menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing.

6. Faktor Reaktif meliputi dominasi, pencarian identitas dan juga penindasan.Seperti
yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh
bangsa asing.Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan
perjuangan, penderitaan dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk
memperjuangkan kemerdekaan. Mengutip dari kemdikbud.go.id, konsep identitas
Nasional tercantum dal am pasal Undang-Undang Dasar

51

Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa mana pun di dunia ini pasti memiliki identitas
yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta,
rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat
membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila
sebagai Identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan
akulturasi tersebut.
Jadi, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang
bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian
atau identitas bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan juga pandang hidup
bangsa. Dengan demikian, proses pembentukan identitas nasional yaitu >> Identitas
nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang
ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu
kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia.

52

BAB V

PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA PASCA
KEMERDEKAAN

53

PENDAHULUAN

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan
bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling
berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa
sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua
aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk
mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan
pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hukum. Hal ini menempatkan pancasila sebagai dasar Negara yang berarti melaksanakan
nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena
itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia
bersumber pada Pancasila.

Diketahui perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika
yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKIsampai
pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, masih
mengalamitantangan berupa “amnesia sejarah”

Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus
1945.Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau
badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan
dasar negara Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan, pancasila sebagai dasar negara
tidaklah selalu selalu dijalankan dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan
pengesahaan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat
berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam
kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Terdapat beberapa peristiwa sampai dengan
bentuk Pancasila saat ini. Peristiwa-peristiwa tersebut tentunya sangat bersejarah bagi
perkembangan pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

54

PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA PASCA
KEMERDEKAAN

Era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945. Secara ilmiah proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai
berikut:

1. Dari sudut ilmu hukum proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum
kolonial, dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional.

2. Secara politis ideologi proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbatas
nasib sendiri dalam suatu Negara proklamasi republik Indonesia.
Kemudian tanggal 18 Agustus pada rapat PPKI, ditetapkan UUD 1945 dan Presiden
serta Wakilnya. Sesudah itu dimulailah pergolakan politik dalam negeri seperti
berikut ini:

3. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)
Sebagai hasil dari konferensi meja bundar (KMB) maka ditanda tangani suatu
persetujuan (mantel resolusi) Oleh Ratu Belanda Yuliana dan wakil pemerintah RI di
Kota Den Hag pada tanggal 27 Desember 1949, maka berlaku pulalah secara otomatis
anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan konstitusi RIS, antara lain :

4. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalis) yaitu 16 Negara pasal (1
dan 2)

5. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal
dimana mentri-mentri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah
terhadap parlemen (pasal 118 ayat 2)

6. Mukadiamah RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi
pembukaan UUD 1945, proklamasi kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang
terinci.

7. Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan, oleh karena
itu persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan
melainkan “pemulihan kedaulatan” atau “pengakuan kedaulatan”

Perlu di ketahui bahwa sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18
Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia
dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan
badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional.
Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih
mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranatakusumah, Ki Hajar
Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, IwaKoesoema Soemantri, dan Ahmad
Subarjo.

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan
kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara,dan
perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal
berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD ‘45) yang terdiri atasPembukaan
dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakartadengan sejumlah

55

perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKIdengan sejumlah
perubahan pula.

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).

3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-
tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan
ketua Mr. Kasman Singodimejo.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan
PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal
ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatas namakan masyarakat Indonesia
Bagian Timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata dibelakang kata
“Ketuhanan”, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya”. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi
perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di
kemudian hari dan diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan
pengesahaan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat
berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam
kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari
pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda ingin menguasai kembali
Indonesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama
kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27
Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang
sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950

Berdirinya negara RIS dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu
taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung
dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat
dalam alinea IV, bahwa pemerintah negara…….” yang melindungi segenap bangsa Indoneia
dan seluruh tumpah darah negara Indonesia …..” yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan
Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk
negara kesatuan yaitu menggabungkan diri dengan Negara Proklamasi RI yang berpusat di

56

Yogyakarta, walaupun pada saat itu Negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya
berstatus sebagai negara bagian RIS saja.

Pada suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggalah 3 buah negara bagian saja yaitu :

1. Negara Bagian RI Proklamasi
2. Negara Indonesia Timur (NIT)
3. Negara Sumatera Timur (NST)

Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, maka
seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan Konstitusi Sementara yang berlaku
sejak 17 Agustus 1950.

Walaupun UUDS 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju cita-cita Proklamasi,
Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada Pemerintah yang
berasas Demokrasi Liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap
Pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem multi partai dan kabinet Parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang
rata-rata hanya berumur 6 atau 8 tahun. Hal ini berakibat tidak mempunyai
Pemerintah yang menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika
Masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan –
pertentangan, gangguan – gangguan keamanan serta penyelewengan – penyelewengan
dalam masyarakat.

2. Secara Ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950, tidak berhasil mendekati
perumusan otentik Pembukaan UUD 1945, yang dikenal sebagai Declaration of
Independence bangsa Indonesia. Demikian pula perumusan Pancasila dasar negara
juga terjadi penyimpangan. Namun bagaimanapun juga RIS yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dari negara Republik Indonesia Serikat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dilaksanakanlah Pemilu yang
pertama pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan,yaitu
Badan Konstituante (yang akan mengemban tugas membuat Konstitusi/Undang-Undang
Dasar) dan DPR (yang akan berperan sebagai parlemen). Pada 1956, BadanKonstituante
mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS
1950. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi
berlarut-larut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Sebagian anggota
menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lain tetap menghendaki
Pancasila sebagai dasar negara. Kebuntuan ini diselesaikan lewat voting, tetapi selalu gagal
mencapai putusan karena selalu tidak memenuhi syarat votingyang ditetapkan. Akibatnya,
banyak anggota Konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang. Keadaan
ini memprihatinkan Soekarno sebagai Kepala Negara. Pada akhir era ini, terjadi pergolakan
politik yang tidak berujung. Hal inilah yang mendorong Presiden Soekarno megeluarkan
Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah “darurat” dengan
mengeluarkan dekrit. Setelah Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan

57

sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena
pemberlakuan kembali UUD 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut: Pertama, penulisan
Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua,
penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakansebagaimana amanat Batang Tubuh UUD
‘45. Dan, ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada kenyataannya, setelah Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila
yang tidak seragam. Sesudah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno,
terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai
presiden seumur hidup melalui TAP No. III/MPRS/1960.

Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada
pada posisi tertinggi yang membawahi ketuaMPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada
waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya sehingga mengakibatkan
sejumlah intrik politik dan perebutanpengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik
dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antar pihak begitu keras, seperti
yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat (AD) sehingga terjadilah
penculikan dan pembunuhansejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30
September (G30S PKI). Peristiwa G30S PKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari
Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasan itu diawali dengan terbitnya Surat Perintah dari
Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan
nama SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret). Surat itu intinya berisi perintah
presiden kepada Soeharto agar “mengambil langkah-langkah pengamanan untuk
menyelamatkan keadaan”. Supersemar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput olehBasuki
Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf.

Supersemar ini pun juga menjadi kontroversial di belakang hari. Supersemar yang
diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto itu kemudian dikuatkandengan
TAP No. IX/MPRS/1966 pada 21 Juni 1966. Dengan demikian, status supersemar menjadi
berubah: Mula-mula hanya sebuah surat perintah presiden kemudianmenjadi ketetapan
MPRS. Jadi, yang memerintah Soeharto bukan lagi PresidenSoekarno, melainkan MPRS. Hal
ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihankekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bulan
berikutnya, tepatnya 5 Juli 1966, MPRSmengeluarkan TAP No. XVIII/ MPRS/1966 yang
isinya mencabut TAP No.III/MPRS/1960 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden
Seumur Hidup. Konsekuensinya,sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden
seumur hidup.

Setelah Orde Lama berakhir, pemerintahan baru terbentuk dengan nama Orde Baru.
Tekad pemerintahan yang dibawah kendali Presiden Suharto adalah melaksanakan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen (Rukiyati, dkk; 2008, 115).
Ketika membawakan sambutan selaku kepala negara pada peringatan hari lahirnya Pancasila
pada tangga 1 Juni 1967, Suharto mengatakan bahwa “Pancasila sama sekali bukan sekedar
semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan Dasar Falsafah Negara yang sekedar
dikeramatkan dalam dokumen Pembukaan UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan.
Tanpa diamalkan, apapun Dasar Falsafah Negara yang kita pakai, apa pun konsepsi yang kita
buat, tidak akan berguna dan tidak ada artinya”. Selanjutnya dikatakan bahwa “kita wajib
mempertahankan Pancasila, kita wajib melaksanakan Pancasila, kita wajib mengisi

58

kemerdekaan dengan mengamalkan Pancasila, oleh karena Pancasila adalah Dasar dan
Tujuan Kemenrdekaan ini” (Tim; 1995, 231).

Pada era Orde Baru, salah satu upaya konkrit Pemerintah dalam rangka penanaman
nilai-nilai Pancasila, adalah melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4). Tujuannya antara lain adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai
demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan
kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur
dan masif melalui jalur sekolah. Kita dapat melihat bahwa ketika anak sekolah memasuki
jenjang Sekolah Dasar (SD), kegiatan awal yang akan diikuti adalah penataran P4, demikian
halnya ketika menasuki jenjang sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas
(SMA), Perguruan Tinggi, dan bahkan masuk sampai pada wilayah kerja. Materi penataran
P4 bukan hanya Pancasila, terdapat juga materi lain seperti UUD 1945, Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN), Wawasan Nusantara, dan materi lain yang berkaitan dengan
kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Bahkan pemerintah membentuk badan khusus
yang disebut dengan BP7 (Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila) guna melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan P4.

Visi utama Orde Baru pada saat itu adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen. Oleh karena itu penanaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara
terstruktur agar rakyat Indonesia menyadari dan menghayati Pancasila sebagai dasar
negaranya. Boleh jadi, visi ini didorong oleh trauma Orde Lama, dimana konsep Nasionalis,
Agama, dan Komunis (NASAKOM) menempatkan ideologi komunis menjadi dominan,
sehingga nilai-nilai Pancasila justru menjadi kabur.

Bagi Suharto, Manusia Pancasila adalah manusia dalam keadaan apapun secara
konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Konsisten artinya setia kepada apa yang
diyakini benar dan adil. Sedangkan konsekuen adalah kemampuan menghadapi konsekuensi
atau akibat dari sikap takut dengan tabah, sabar, dan tawakal serta bertanggung jawab. Sejak
saat itu pemerintahan Orde Baru menyatakan Pancasila sebagai Asas Tunggal dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya untuk menanamkan Pancasila sebagai asas
tunggal dilakukan dengan mengadakan penataran P4 disekolah-sekolah, kantor-kantor,
organisasi politik, organisasi massa dan lain-lain.

Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres No. 12/1968 tentang
penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945 (ingatlah, dulu setelah Dekrit 5 Juli 1959 penulisan Pancasila beranekaragam). Ketika
MPR mengadakan Sidang Umum 1978 Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR
tentang Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4). Usul ini diterima dan
dijadikan TAP No. II/MPR/1978 tentang P-4 (Ekaprasetia Pancakarsa). Dalam TAP itu
diperintahkan supaya Pemerintah dan DPR menyebarluaskan P-4. Presiden Soeharto
kemudian mengeluarkan Inpres No. 10/1978 yang berisi Penataran bagi Pegawai Negeri
Republik Indonesia. Kemudian, dikeluarkan juga Keppres No.10/1979 tentang pembentukan
BP-7 dari tingkat Pusat hingga Dati II. Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas bagi
orsospol (tercantum dalamNo. 3/1985 ttg. Parpol dan Golkar) dan bagi ormas (tercantum
dalam UU No. 8/1985 ttg. Ormas). Banyak pro dan kontra saat itu. Namun, dengan
kekuasaan rezim Soeharto yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentang.

59

KESIMPULAN

Pancasila merupakan dasar Negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia
sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa
Indonesia. Sila-sila pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang
bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah
hidup bangsa. Pengertian dari kata “kesatuan bulat” dari pancasila ini ialah berarti bahwa sila
yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain.

Sila-sila pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakangerakannya
yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara.
Karena tata begara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang mennyangkut sifat,
bentuk, tugas negara,dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang
terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa bangsa dan negara, sebagai reaksi
terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Dari
kalimat diatas telah diketahui bahwa pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara.
Dengan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan
pengesahaan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat
berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam
kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari
pihak Belanda dan kemudian membentuk RIS. Pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara
kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dilaksanakanlah Pemilu yang
pertama pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan,yaitu
Badan Konstituante dan DPR. Banyak pasal-pasal yang dirumuskan dan sidang menjadi
berlarut-larut. Kebuntuan ini diselesaikan lewat voting, tetapi selalu gagal mencapai putusan
karena selalu tidak memenuhi syarat votingyang ditetapkan. Hal inilah yang mendorong
Presiden Soekarno megeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Banyak
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah diadakannya Dekrit Presiden. Sampai peristiwa
terakhir yakni dikeluarkannya SUPERSEMAR dan diberlakukannya P4 (Pedoman,
Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila).

Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan
mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan
merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang
merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan
bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan
wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan
kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam
buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat
pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk
menegakkan dan membela Pancasila.

60

SOAL DAN JAWABAN

1. Kapan terbentuknya RIS? Dan jelaskan secara singkat bagaimana terbentuknya
RIS ?

Jawab :

Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS
terbentuk dari hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal
23 Agustus - 2 November 1949. Delegasi RI di Konferensi Meja Bundar (KMB) dipimpin
oleh Drs. Mohammad Hatta berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan
kedaulatan Indonesia. Hasil KMB disahkan KNIP dan ditandatangani pada 14 Desember
1949. Parlemen RI menandatangani keputusan tersebut pada 21 Desember 1949.

Sejarah singkat terbentuknya RIS

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan
pengesahaan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat
berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam
kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari
pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda ingin menguasai kembali
Indonesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama
kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27
Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang
sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

Berdirinya negara RIS dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu
taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung
dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat
dalam alinea IV, bahwa pemerintah negara…….” yang melindungi segenap bangsa Indoneia
dan seluruh tumpah darah negara Indonesia …..” yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan
Pancasila.

2. Apa bunyi sila pertama yang di sah kan oleh PPKI dan apa penyebab adanya
pergantian?

Jawab :
Sila pertama yang di sah kan oleh PPKI berbunyi “ Ketuhanan dengan menjalankan syariat
islam bagi pemeluknya”. Adapun penyebab diganti sila tersebut yaitu, karena adanya
tuntutan dari wakil yang mengatas namakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang
menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata dibelakang kata “Ketuhanan”, yaitu
“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tuntutan ini

61

ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati,
yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti
dengan istilah “Yang Maha Esa”.

3. Bagaimana awal mula pergantian jabatan dari Soekarno ke Soeharto? Jelaskan!

Jawab :
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah “darurat” dengan

mengeluarkan dekrit. Setelah Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan
sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sesudah
dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan
terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui
TAP No. III/MPRS/1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak
piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan
ketua DPA.

Soekarno yang diangkat menjadi kabinet memiliki banyak pertentangan. Pertentangan
antar pihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan
Darat (AD) sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhansejumlah perwira AD yang
dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI).

Peristiwa G30S PKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
Peralihan kekuasan itu diawali dengan terbitnya Surat Perintah dari Presiden Soekarno
kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan nama
SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret). Surat itu intinya berisi perintah presiden
kepada Soeharto agar “mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan
keadaan”. Supersemar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput olehBasuki Rahmat, Amir
Mahmud, dan M. Yusuf.

4. Apa pelajaran yang dapat diambil dari materi ini?

Jawab :

Pada materi ini dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17
Agustus 1945 tidak membuat negara kita benar-benar merdeka dan dapat menjalankan serta
menerapkan Dasar dan Ideologi negara secara baik. Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi
sehingga Pancasila dapat terebentuk seperti saat ini. Banyaknya perdebatan mencerminkan
kurangnya penerapan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sejarah pergantian bunyi sila kita diharapkan mampu untuk tetap menjaga persatuan dan
kesatuan Indonesia seperti yang dicontohkan oleh para pejuang bangsa.

Oleh karena itu, setelah kita mempelajari materi ini kita mampu menerapkan nilai-nilai
pancasila. Yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan
Pancasila dalam segala segi kehidupan. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata,

62

tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya
akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur.

5. Pendidikan apa yang diusulkan oleh Soeharto untuk mempelajari dan mengamalkan
Pancasila pada saat itu? Mengapa diusulkan kegiatan tersebut?

Jawab :

Setelah Orde Lama berakhir, pemerintahan baru terbentuk dengan nama Orde Baru. Tekad
pemerintahan yang dibawah kendali Presiden Suharto adalah melaksanakan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ketika membawakan sambutan
selaku kepala negara pada peringatan hari lahirnya Pancasila pada tangga 1 Juni 1967,
Suharto mengatakan bahwa “Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk
dikumandangkan, Pancasila bukan Dasar Falsafah Negara yang sekedar dikeramatkan dalam
dokumen Pembukaan UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan. Tanpa diamalkan, apapun
Dasar Falsafah Negara yang kita pakai, apa pun konsepsi yang kita buat, tidak akan berguna
dan tidak ada artinya”. Selanjutnya dikatakan bahwa “kita wajib mempertahankan Pancasila,
kita wajib melaksanakan Pancasila, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan
Pancasila, oleh karena Pancasila adalah Dasar dan Tujuan Kemenrdekaan ini”.

Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres No. 12/1968 tentang penulisan dan
pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (ingatlah,
dulu setelah Dekrit 5 Juli 1959 penulisan Pancasila beranekaragam). Ketika MPR
mengadakan Sidang Umum 1978 Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang
Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4). Usul ini diterima dan dijadikan
TAP No. II/MPR/1978 tentang P-4 (Ekaprasetia Pancakarsa). Dalam TAP itu diperintahkan
supaya Pemerintah dan DPR menyebarluaskan P-4. Presiden Soeharto kemudian
mengeluarkan Inpres No. 10/1978 yang berisi Penataran bagi Pegawai Negeri Republik
Indonesia.

Pada era Orde Baru, salah satu upaya konkrit Pemerintah dalam rangka penanaman nilai-nilai
Pancasila, adalah melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Tujuannya antara lain adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi
Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan
nasional akan terbentuk dan terpelihara.

Kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur dan masif melalui jalur sekolah. Kita dapat
melihat bahwa ketika anak sekolah memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD), kegiatan awal
yang akan diikuti adalah penataran P4, demikian halnya ketika menasuki jenjang sekolah
menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), Perguruan Tinggi, dan bahkan
masuk sampai pada wilayah kerja. Materi penataran P4 bukan hanya Pancasila, terdapat juga
materi lain seperti UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Wawasan
Nusantara, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme.
Bahkan pemerintah membentuk badan khusus yang disebut dengan BP7 (Badan
Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) guna
melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan P4.

63

Visi utama Orde Baru pada saat itu adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Oleh karena itu penanaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara
terstruktur agar rakyat Indonesia menyadari dan menghayati Pancasila sebagai dasar
negaranya. Boleh jadi, visi ini didorong oleh trauma Orde Lama, dimana konsep Nasionalis,
Agama, dan Komunis (NASAKOM) menempatkan ideologi komunis menjadi dominan,
sehingga nilai-nilai Pancasila justru menjadi kabur.
Bagi Suharto, Manusia Pancasila adalah manusia dalam keadaan apapun secara konsisten dan
konsekuen mengamalkan Pancasila. Konsisten artinya setia kepada apa yang diyakini benar
dan adil. Sedangkan konsekuen adalah kemampuan menghadapi konsekuensi atau akibat dari
sikap takut dengan tabah, sabar, dan tawakal serta bertanggung jawab. Sejak saat itu
pemerintahan Orde Baru menyatakan Pancasila sebagai Asas Tunggal dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Upaya untuk menanamkan Pancasila sebagai asas tunggal
dilakukan dengan mengadakan penataran P4 disekolah-sekolah, kantor-kantor, organisasi
politik, organisasi massa dan lain-lain.

64

BAB VI

PERIODE PENGUSULAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN
PANCASILA

65

PENDAHULUAN

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan
pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI.
Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak
menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan
membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944.

Secara garis besar, tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan menyusun rencana
mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Maklumat yang sama memaparkan tugas
BPUPKI: mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan,
kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam
usaha pembentukan negara Indonesia (Asia Raya, 29 April 1945).

Pancasila sebagai dasar negara republik indonesia sebelum di sahkan pada tanggal 18
Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa indonesia sejak zaman dahulu
kala sebelum bangsa indonesia mendirikan negara,yang berupa nilai-nilai adat istiadat,
kebudayaan serta nilai-nilai religius.

Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-
hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilaii-nilai tersebut
tidak lain adalah dari bangsa indonesia sendiri, sehingga bangsa indonesia sebagai kausa
materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskansecara
formaloleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara indonesia.

Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam
sidangsidang BPUPKI pertama, sidang panitia “9”, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya
disyahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara republik indonesia. Pancasila bukan
sekedar ideologi negara, melainkan juga merupakan filsafat hidup bangsa yang digali dari
nilai-nilai luhur dan budaya nenek moyang yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sebelum
negara Indonesia terbentuk. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan
berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan Pancasila, bangsa ini memiliki harga diri dan martabat sebagai bangsa karena
kelima sila yang terdapat di dalamnya berlaku universal, untuk kehidupan spritual ataupun
kehidupan materiil. Lima sandi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha
Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Kelima sila ini tercantum pada paragraf ke – 4 Preambule (Pembukaan) Undang -
Undang Dasar 1945. Untuk memahami pancasila secara lengkap dan utuh terutama kaitannya
dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa
Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi
kesejahteraan hidup bersama yaitu negara yang berdasarkan pancasila. Selain itu, secara

66

epistimologi sekaligus sebagai pertanggungjawaban ilmiah, bahwa pancasila selain sebagai
dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa
serta sebagai perjanjian seluruh bangsa Indonedia pada waktu mandirikan negara.

A. PERIODE PENGUSULAN PANCASILA

Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa
itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang
kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah, Sartono Kartodirdjo, sebagaimana yang dikutip
oleh Mochtar Pabottinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal
Rasionalitas Politik,menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam
gerakan Perhimpoenan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa.
Perhimpoenan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi
penjajahan dan keterjajahan. Kemudian,disusul lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928
merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia.

Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh
pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda,
tidak sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI
ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas
dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing.

Oleh karena itu, Pabottinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Cass R.
Sunstein tentang keniscayaan mengumpulkan the best mindsatau the best character yang
dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-
masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti
dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan
prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. (Pabottinggi, 2006: 158-159).

Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamuknya perang dunia kedua pada
medio 40an. Saat itu, Belanda yang sudah sekian tahun bercokol di Indonesia dipaksa angkat
kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara
Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia.

Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu
tujuannya adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih
lagi mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat yang artinya mereka sedang
berhadapan dengan lawan tangguh. Karenanya, Jepang membutuhkan berbagai cara dan
upaya.

Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah
situasi yang semakin tidak menentu itulah Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada
Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah Dokuritsu Junbi Cosakai
atau juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Badan inilah salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah singkat hari
lahir Pancasila.

67

Rapat BPUPKI

BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan
kemerdekaan Indonesia sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan juga. Dalam
menjalankan perannya, BPUPKI menggelar rapat atau sidang sebanyak beberapa kali (2 kali
sidang besar tepatnya).

Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan
semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga
sampaikepada masa sekarang ini. Perlu diketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada
awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai
dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April
1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh dr. Rajiman Wedyodiningrat
yang didampingi oleh dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua), yaitu Raden Panji Suroso dan
Ichibangase (orang Jepang). BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima
tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945.

Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi
pokok pembicaraan calon dasar negara. Pada sidang pertamanya yang berlangsung dari
tangga 29 sampai 1 Juni 1945, salah satu agenda yang dibahas adalah perihal dasar negara
Indonesia. Dalam persidangan itulah, Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh Ir.
Soekarno dirumuskan oleh para bapak bangsa. Tentunya usulan Soekarno tidaklah serta
merta begitu saja diterima oleh para peserta sidang. Terdapat perbedaan pandangan antara
beberapa pihak. Perbedaan pendapat tidak hanya dalam hal dasar negara melainkan juga
dalam hal bentuk negara dan hal-hal krusial lainnya.

Dalam sidang BPUPKI menampilkan beberapa toko pembicara yaitu Mr. Muh
Yamin, Ir.Soekarno, Bagus Hadikusumo Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut
menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing.
Meskipun demikian perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat
persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang
berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan
kepada generasi berikut, termasuk kita.

Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno
yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan lima butir
gagasan tentang dasar negara sebagai berikut:

k. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia

l. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan

m. Mufakat atau Demokrasi

n. Kesejahteraan Sosial

o. Ketuhanan yang berkebudayaan

68

Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama
Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak
menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas:
Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas Gotong-
Royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari
diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang
berjudul Lahirnya Pancasila (1947). Perlu Anda ketahui bahwa dari judul buku tersebut
menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih
berkuasa, terjadi semacam pengultusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan
sebagai hari lahirnyaPancasila.

Di lain pihak, ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya “de-
Soekarnoisasi” oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak
besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila.Setelah pidato Soekarno, sidang
menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara (Philosofische grondslag) yang
diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang (Ki Bagus Hadi
Kusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muh. Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata,
dan Moh. Hatta) yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian,
sidang pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945) ini berhenti untuk sementara.

69

B. PERIODE PERUMUSAN PANCASILA

Sesudah sidang pertama BPUPKI, berlangsung pertemuan di luar sidang. Pertemuan
itu dilakukan oleh para anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan
Islam. Dalam pertemuan itu, diupayakan kompromi antara kedua belah pihak mengenai
rumusan dasar negara bagi negara Indonesia. Pada kesempatan itu sebuah panitia, yang
kemudian dikenal dengan Panitia Sembilan, dibentuk untuk merumuskan kesepakatan antara
kedua belah pihak.

Hal terpenting yang mengemukan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli
1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang
kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu
merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea ke-
empat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut.
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini di
kemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan
di sana-sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan
menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu
penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap Sekutu.
Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945.
Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jakarta
mengeluarkan maklumat yang berisi:

 Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
bagi Indonesia (PPKI),

 Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai
bersidang 19 Agustus 1945,

 Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan.

Esok paginya, 8 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal
Terauchi (Penguasa Militer Jepang di Kawasan Asia Tenggara) yang berkedudukan di
Saigon, Vietnam (sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh). Ketiga tokoh tersebut diberi
kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan
bagi Indonesia sesuai dengan maklumat Pemerintah Jepang 7 Agustus 1945.

70

Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21
orang, yaitu: Soekarno, Moh. Hatta, Radjiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata,
Purboyo, Suryohamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Kadir, Yap Cwan Bing, Muh. Amir,
Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latuharhary, I Gde Puja, Hamidan, Panji Suroso,
Wahid Hasyim, T. Moh. Hasan (Sartono Kartodirdjo, dkk., 1975: 16--17).

Jatuhnya Bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk, Amerika dan
sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang
meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah.
Kekuatan yang semakin melemah, memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada
sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu,
menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu,
termasuk Indonesia.

Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala
tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekadar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan
kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang
karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu
itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa
melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana
kemerdekaan bangsa Indonesia.

71

C. PERIODE PENGESAHAN PANCASILA

Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta,
dan Rajiman Wedyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke
Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah
dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada
Sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke
Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar
kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap
perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang
menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah
pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan
kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga
terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan M. Hatta ke Rengas Dengklok
(dalam istilah pemuda pada waktu itu “mengamankan”), tindakan pemuda itu berdasarkan
keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini
no. 71 Jakarta.

Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Moh. Hatta dan ditulis oleh
Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi Kemerdekaan
Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika
mereka dinamakan Dwitunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik.
Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama
Piagam Jakarta, akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang
berubah.

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan
kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara, dan
perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal
berikut:

1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD ‘45) yang terdiri atas Pembukaan
dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah
perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah
perubahan pula.

2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).

3) Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-
tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan
ketua Mr. Kasman Singodimejo.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.

72

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan
pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI.
Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari
sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilaii-nilai tersebut tidak
lain adalah dari bangsa indonesia sendiri, sehingga bangsa indonesia sebagai kausa materialis
Pancasila.

Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa
itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang
kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang
BPUPKI adalah Ir. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno
menyampaikan lima butir gagasan.

Sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal
“Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam
Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea ke-
empat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Naskah awal “Pembukaan Hukum
Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini dikemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD
1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini.

Namun, di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada
Sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke
Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar
kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap
perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan
oleh Moh. Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari.

Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
pada 17 Agustus 1945. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan
kelengkapan kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin
negara, dan perangkat pendukung lainnya.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

73

SOAL DAN PEMBAHASAN

1. Apa keputusan sidang yang dihasilkan dalam sidang pertama Pada 18-19 Agustus
1945 PPKI?

Jawab :
 Menetapkan dan megesahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945.
 Membentuk 12 kementrian, 4 Mentri Negara, dan pemerintahan daerah yang terdiri dari

8 provinsi
 Memilih Presiden dan Wakil PresIden
 Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu Presiden
 Membentuk Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal,TNI

2. Sebutkan isi rumusan pancasila pada alenia keempat piagam Jakarta!

Jawab :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Sebutkan peristiwa besar yang menyebabkan Indonesia mempercepat
kemerdekaannya!

Jawab :

Jatuhnya bom di Hirosima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang
meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah.
Kekuatan yang semakin melemah, memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada
sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu,
menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu,
termasuk Indonesia.

Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara
Jepang masih ditugasi sebagai sekadar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan
kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang
karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu

74

itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa
melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana
kemerdekaan bangsa Indonesia.

4. Apa penyebab adanya Piagam Jakarta? Dan apa itu Piagam Jakarta?

Jawab :

Sesudah sidang pertama BPUPKI, berlangsung pertemuan di luar sidang. Pertemuan itu
dilakukan oleh para anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan
Islam. Dalam pertemuan itu, diupayakan kompromi antara kedua belah pihak mengenai
rumusan dasar negara bagi negara Indonesia. Pada kesempatan itu sebuah panitia, yang
kemudian dikenal dengan Panitia Sembilan, dibentuk untuk merumuskan kesepakatan antara
kedua belah pihak.

Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia Sembilan Badan
Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)[a] di Jakarta pada tanggal 22
Juni 1945.

5. Tuliskan sejarah awal diusulkannya pancasila!

Jawab :

Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamuknya perang dunia kedua pada
medio 40an. Saat itu, Belanda yang sudah sekian tahun bercokol di Indonesia dipaksa angkat
kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara
Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia.

Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu
tujuannya adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih
lagi mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat yang artinya mereka sedang
berhadapan dengan lawan tangguh. Karenanya, Jepang membutuhkan berbagai cara dan
upaya.

Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah
situasi yang semakin tidak menentu itulah Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada
Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah Dokuritsu Junbi Cosakai
atau juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Badan inilah salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah singkat hari
lahir Pancasila.

BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan
kemerdekaan Indonesia sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan juga. Dalam
menjalankan perannya, BPUPKI menggelar rapat atau sidang sebanyak beberapa kali (2 kali
sidang besar tepatnya).

75

Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama
yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh
Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Sehari
setelah dilantik, 29 Mei 1945,dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok
pembicaraan calon dasar negara.

Dalam sidang BPUPKI menampilkan beberapa toko pembicara yaitu Mr. Muh
Yamin, Ir.Soekarno, Bagus Hadikusumo Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut
menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Salah
seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno.

Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara
sebagai berikut:
p. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
q. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
r. Mufakat atau Demokrasi
s. Kesejahteraan Sosial
t. Ketuhanan yang berkebudayaan

Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama
Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak
menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas:
Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas Gotong-
Royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari
diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang
berjudul Lahirnya Pancasila (1947). Perlu Anda ketahui bahwa dari judul buku tersebut
menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih
berkuasa, terjadi semacam pengultusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan
sebagai hari lahirnyaPancasila.

76

BAB VII
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

77

PENDAHULUAN

Kata Pancasila yang berasal dari bahasa Sansekerta yaitu kata panca memiliki arti
yaitu lima dan kata sila yang memiliki arti dasar. Jika digabungkan, Pancasila memiliki
pengertian yaitu lima dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia
sebagaimana diatur dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila memiliki fungsi dan peran
sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara merupakan
konsepsi yang telah disusun sedemikian rupa. Pancasila merupakan representasi warga
negara dan tujuan dalam bernegara. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah
Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan
penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai
dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan.

KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara
Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2)
Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan sebuah dasar negara dari Republik Indonesia. Di dalamnya
terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila-sila yang
ada di Pancasila memiliki maknanya masing-masing yang harus diterapkan ke dalam
kehidupan setiap masyarakat Indonesia sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara artinya
adalah sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Menurut buku
Pancasila sebagai ideologi dan Dasar Negara, sebagai pedoman bangsa Indonesia sendiri,
Pancasila memiliki sembilan fungsi yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan dan
fungsi pancasila ini bersifat hakiki sehingga berbagai kedudukan dan fungsi pancasila yang
lain, seperti jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian luhur,tujuan bansa,
kepribadian masyarakat Indonesia, dapat dikembalikan pada sifat hakiki. Pancasila
menjunjung tinggi kemanusian, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan dan
keseimbangan. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara itu harus jelas dan bersih dari
campuran ideologi-ideologi yang menyimpang dan asing baginya. Pengertian yang tepat
tentang Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus dicari dalam dokumen kenegaraan,
misalnya dalam pembukaan UUD 1945.

Dikutip dari buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara karya Ronto,
Pancasila sebagai dasar negara turut ditegaskan melalui Ketetapan MPR No.
XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai
Dasar Negara. Karena kedudukannya adalah sebagai dasar negara, maka Pancasila adalah
kaidah negara yang sifatnya fundamental sehingga bersifat kuat, tidak dapat diubah siapa
pun, tak terkecuali MPR/DPR hasil pemilihan umum.

78

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Dasar Negara menjadi suatu hal yang penting pada masing-masing negara. Biasanya,
dasar negara dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia
sendiri, Pancasila disebut sebagai dasar negara. Sebuah negara yang merdeka dan berdaulat
harus ditopang oleh dasar negara dan konstitusi yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Mengutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun oleh Retno Listyarti
dan Setiadi, dasar negara merupakan filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber dari
segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum dalam negara. Sedangkan filsafat
negara disebut sebagai political philosophy, artinya filsafat sebagai pandangan hidup dari
suatu bangsa dan negara. Di Indonesia sendiri, filsafat negara adalah Pancasila.

A. KONSEP NEGARA

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah terdiri dari lima sila yang
memiliki makna dengan pokok pikiran yang berbeda-beda. Lambang Pancasila adalah
Burung Garuda lengkap dengan simbol-simbolnya. Pancasila adalah tidak hanya dasar
negara, tetapi sekaligus ideologi negara dan sumber hukum negara Indonesia. Konsep dasar
negara Indonesia adalah Pancasila, itu artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dari
penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia. Termasuk mengatur
nilai kehidupan dan jalannya pemerintahan.

Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi
,asas, ata peraturan tingkah laku yang penting dan baik . Dengan demikian pancasila
merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting
dan baik.Pancasila dapat kita artikan sebagai lma dasar yang dijadikan dasar negara serta
pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tampa dasar
negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan
dicapai tampa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan
terombang ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar.

Konsep negara menurut Pancasila artinya negara tersebut (Indonesia) harus
mencerminkan nilai-nilai dalam sila-sila yang termuat dalam Pancasila. Artinya, negara
Indonesia harus:

1. Berdasarkan ketuhanan, mencerminkan moralitas kehidupan yang baik berdasarkan nilai-
nilai agama,

2. Menjunjung tinggi kemanusiaan yang diimplementasikan dalam penghormatan terhadap
HAM dan tidak eksploitatif terhadap rakyat,

3. Mengutamakan persatuan bangsa, memiliki solidaritas yang tinggi antar warga negara,

4. Menjunjung tinggi demokrasi, pemerintahan dari rakyat dengan sistem keterwakilan,
menghargai kebebasan untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul,

79

5. Memiliki keadilan sosial yang tinggi terhadap rakyatnya, tidak bersifat bias dalam
kebijakan ekonomi demi terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera.

Konsep Religius

Menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan konsep universal tentang adanya kekuatan
gaib yang menjadikan alam semesta beserta segala isinya, temasuk manusia. Bangsa
Indonesianmenyebutjya sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesua dengan nilai yang
terkandung dalam sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nilai religius adalah segala sesuatu yang memang penting bagi kebutuhan rohani manusia.
Selain itu, nilai religius juga tidak bisa diukur ke dalam material, sehingga nilai religius juga
bisa disebut dengan spiritual yang memiliki nilai integratif dalam jiwa manusia. Dimana nilai
spiritual ini juga terdiri dari berbagai macam nilai altruistik, humanistik, personal, ketahanan
dan afektif yang mengarah terhadap perkembangan spiritual individu.

Kehidupan manusia yang beradab juga dapat ditentukan oleh keberadaan nilai religius serta
penerapan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh nilai religius yang ada
di dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut ini.

1. Menjalankan ibadah sholat, dimana kegiatan ini sudah menjadi suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh umat islam. Sebab, sholat juga memiliki peranan yang begitu penting
dalam kehidupan umat Islam.

2. Mengaji, kegiatan ini juga menjadi salah satu kewajiban bagi umat islam agar bisa lebih
memahami apa saja isi yang ada di dalam Al-Quran serta dapat mengamalkan dalam
kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan menjadikan umat Islam menjadi lebih baik lagi.

3. Berdzikir juga menjadi salah satu contoh dari nilai kerohanian.

4. Berikutnya, menunaikan ibadah puasa dan ibadah haji. Sebagai umat Islam, maka kita
wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Lalu, jika kita memang mampu untuk menjalankan
ibadah haji, maka jalankanlah. Selain bisa memperkuat dalam segi kerohanian, kegiatan ini
juga bisa menjadikan kita lebih dengan dengan Tuhan.

5. Pergi ke gereja, bagi umat Kristen maupun Katolik pergi ke gereja adalah suatu kegiatan
yang wajib untuk dilakukan. Gereja adalah tempat suci yang biasa digunakan untuk
keperluan berdoa bagi umat Kristen maupun Katolik.

6. Pergi ke pura, bagi umat Hindu menjalankan ibadah di pura adalah suatu kewajiban yang
perlu dilakukan agar prosesi beribadah dan berdoa bisa berjalan lebih baik.

7. Pergi ke vihara, bagi umat Budha beribadah di vihara memang sangat penting agar bisa
melakukan proses berdoa dengan cukup hikmat serta lebih baik.

8. Saling menghormati antar sesama umat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan
kepercayaannya masing-masing adalah suatu hal yang begitu penting untuk bisa dijaga agar
masing-masing pemeluk agama bisa berdoa dengan baik serta menjalankan perintah
agamanya masing-masing.

80

9. Kejujuran juga begitu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu
dilakukan agar kehidupan manusia bisa berjalan dengan lebih baik.
10. Kerja keras dilakukan agar bisa menghasilkan suatu hal yang positif bagi manusia yang
bersangkutan.
Konsep Humanitas
Menegaskan Pengakuan Bangsa Indonesia akan konseo universal bahwa sebagai sesama
makhluk ciptaan Tuhan manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama
lainnya. Bung Karno juga menggunakan istilah Internasionalisme.
Konsep Nasionalitas
Menegaskan bahwa Internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia bukan dalam arti
kosmopolitisme yang mengabaikan eksiatensi kebangsaan yang mencakup manusia dengan
tempatnya, tanah airnya
Konsep Soverenitas
Menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan konseo universal bahwa kedaulatan pada
dasarnya memang berada ditangan rakyat, akan tetapi diejawantahkan demu perwujudan cita-
cita rakyat yang leluhur. Aktulisasu kedaulatan rakyat tidak bebas nilai.
Konsep Keadilan Sosial
Menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan konsep universal bahwa keadilan bukan
dalam arti sama rata, akan tetapi menempatkan setiap orang berbeda sebanding atau setara
dengan perbedaan dan keunikan masing-masing

81

B. TUJUAN NEGARA

Tujuan pancasila sebagai dasar negara tentunya harus dipahami setiap warga negara
Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh Bung Karno saat sidang BPUPKI I. Pancasila
kemudian menjadi landasan berdirinya negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar
untuk mengatur pemerintah negara, dan juga sebagai dasar untuk mengatur seluruh
penyelenggaraan negara. Rakyat Indonesia tentunya harus bisa memahami dan
mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Tujuan pancasila sebagai dasar negara bisa kamu lihat pada Pembukaan UUD 1945
alinea ke-4 yang juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 alinea
ke-4 tersebut mengandung nilai-nilai yang juga diusung oleh Pancasila, yang mana menjadi
tujuan Pancasila itu sendiri.

Tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan NKRI ini terdapat pada UUD 1945 alinea ke-
4, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebibaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari pernyataan yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tersebut, bisa
dipahami bahwa tujuan pancasila yang juga merupakan tujuan Indonesia sendiri adalah:

 Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

 Memajukan kesejahteraan umum

 Mencerdaskan kehidupan bangsa

 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial,

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tersebut juga disebutkan bahwa dasar dari
cita-cita negara tersebut adalah Pancasila yang disebutkan setelahnya. Pancasila merupakan
pilar ideologi dan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, makna yang terkandung dari
hadirnya Pancasila dapat menjadi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil
dan makmur.

82

Pancasila sebagai Cita-Cita
Dalam mewujudkan pancasila sebagai cita-cita nasional maka terdapat berbagai upaya

yang wajib diterapkan sebagai berikut.
1. Pancasila dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga
negara tanpa diskriminatif.
2. Pancasila menyediakan wadah dan fasilitas umum memadai yang berdampak pada
kesejahteraan masyarakat.
3. Pancasila turut serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata.
4. Pancasila memberikan biaya pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan bagi semua
warga negara. Indonesia.
5. Pancasila menyediakan infrastruktur dan transportasi yang memadai dengan harapan dapat
menunjang tingkat perekonomian rakyat.
6. Pancasila bercita-cita dapat menyediakan banyak lapangan pekerjaan.
7. Pancasila mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif
untuk menjaga perdamaian dunia.
8. Pancasila dapat menjadikan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.

Pancasila sebagai Tujuan Bangsa Indonesia
Demi mewujudkan Pancasila sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia, maka ada beberapa
makna poin yang harus diresapi sebagai berikut.
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.
Dengan begitu, makna Pancasila sebagai cita cita dan tujuan bangsa diharapkan dapat selalu
menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam sehari-hari sebagai pribadi, maupun
kehidupan bersosial.

83

C. DASAR NEGARA

Pancasila adalah dasar negara Indonesia sebagaimana diatur dalam pembukaan UUD
1945. Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Dengan
ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara,
maka seluruh bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-
hari.

Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

Berdasarkan sumber sebelumnya serta dari buku Pendidikan Kewarganegaraan
terbitan Interplus, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah:

1. Sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat

2. Sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta
berwibawa, sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD
1945 alinea 4.

3. Sebagai dasar, arah, juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

4. Sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

Kedudukan Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang bunyinya,
"...maka disusun lah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang
Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Kalimat ini secara hukum mendefinisikan Pancasila
sebagai dasar negara.

Fungsi dan Peran Pancasila sebagai Dasar Negara

Mengutip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila alias BPIP, dasar negara menjadi
pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara diatur dalam Pasal 2 UU No.12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan
sumber segala sumber hukum negara. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara
dijelaskan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bangsa

84

Sebagai sebuah negara dalam menjalankan perannya, bangsa Indonesia harus
memegang teguh nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam menjalin hubungan diplomatik. Maka,
apapun bentuk kerja sama harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

2. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa
Institusi sosial yang ada di Indonesia dari yang paling besar hingga yang paling kecil

senantiasa menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi bagi ideologinya. Institusi yang
paling besar dalam hal ini adalah negara, sedangkan institusi atau organisasi yang kecil
seperti organisasi masyarakat.
3. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila merupakan identitas dari bangsa Indonesia.
Keluhuran makna serta nilai-nilai yang menyertainya dijadikan sebagai bentuk kepribadian
bangsa dalam menyikapi setiap persoalan.
4. Pancasila sebagai Sumber Hukum

Sebagai sumber hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada
atau dengan kata lain filosofi hukum itu sendiri. Apa yang ada dalam hukum yang diterbitkan
oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang
ada dalam Pancasila.
5. Pancasila sebagai Cita-cita Bangsa

Cita-cita mengandung makna harapan atau tujuan. Dalam konteks Pancasila sebagai
cita-cita bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai orientasi arah bangsa
karena merupakan konsep ideal untuk cita-cita masyarakat Indonesia.

85

KESIMPULAN

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah tidak hanya dasar negara,
tetapi sekaligus ideologi negara dan sumber hukum negara Indonesia. Konsep dasar negara
Indonesia adalah Pancasila, itu artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dari
penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia. Termasuk mengatur
nilai kehidupan dan jalannya pemerintahan.

Konsep negara menurut Pancasila artinya negara tersebut (Indonesia) harus
mencerminkan nilai-nilai dalam sila-sila yang termuat dalam Pancasila. Artinya, negara
Indonesia harus:

1. Berdasarkan ketuhanan, mencerminkan moralitas kehidupan yang baik berdasarkan nilai-
nilai agama.

2. Menjunjung tinggi kemanusiaan yang diimplementasikan dalam penghormatan terhadap
HAM dan tidak eksploitatif terhadap rakyat.

3. Mengutamakan persatuan bangsa, memiliki solidaritas yang tinggi antar warga negara.

4. Menjunjung tinggi demokrasi, pemerintahan dari rakyat dengan sistem keterwakilan,
menghargai kebebasan untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul.

5. Memiliki keadilan sosial yang tinggi terhadap rakyatnya, tidak bersifat bias dalam
kebijakan ekonomi demi terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera.

Pada konsep Pancasila sebagai Dasar Negara memiliki beberapa konsep yang sesuai
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pnacassila. Adapun beberapa konsep tesebut yaitu :

Konsep Religius, Konsep Humanitas, Konsep Nasionalitas, Konsep Soverenitas, Konsep
Keadilan Sosial.

Selain itu, Pancasila juga sebagas Tujuan Bangsa Indonesia. Tujuan pancasila sebagai
dasar negara tentunya harus dipahami setiap warga negara Indonesia. Tujuan pancasila
sebagai dasar negara bisa kamu lihat pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang juga
merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tersebut
mengandung nilai-nilai yang juga diusung oleh Pancasila, yang mana menjadi tujuan
Pancasila itu sendiri.

Pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tersebut, bisa dipahami bahwa tujuan
pancasila yang juga merupakan tujuan Indonesia sendiri adalah:
 Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
 Memajukan kesejahteraan umum,

 Mencerdaskan kehidupan bangsa,

86

 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
Pancasila adalah dasar negara Indonesia sebagaimana diatur dalam pembukaan UUD

1945. Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Dengan
ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara,
maka seluruh bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-
hari.

Kedudukan Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang bunyinya,
"...maka disusun lah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang
Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Kalimat ini secara hukum mendefinisikan Pancasila
sebagai dasar negara.

Mengutip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila alias BPIP, dasar negara menjadi
pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara diatur dalam Pasal 2 UU No.12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan
sumber segala sumber hukum negara. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara yakni
Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bangsa, Jiwa Bangsa, Kepribadian Bangsa, Sumber
Hukum dan Kepribadian Bangsa.

87

SOAL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja fungsi pancasila sebagai Dasar Negara? Jelaskan
Jawab :
 Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bangsa

Sebagai sebuah negara dalam menjalankan perannya, bangsa Indonesia harus memegang
teguh nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam menjalin hubungan diplomatik. Maka, apapun
bentuk kerja sama harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.
 Pancasila sebagai Jiwa Bangsa

Institusi sosial yang ada di Indonesia dari yang paling besar hingga yang paling kecil
senantiasa menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi bagi ideologinya. Institusi yang
paling besar dalam hal ini adalah negara, sedangkan institusi atau organisasi yang kecil
seperti organisasi masyarakat.
 Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Keluhuran
makna serta nilai-nilai yang menyertainya dijadikan sebagai bentuk kepribadian bangsa
dalam menyikapi setiap persoalan.
 Pancasila sebagai Sumber Hukum

Sebagai sumber hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada atau
dengan kata lain filosofi hukum itu sendiri. Apa yang ada dalam hukum yang diterbitkan oleh
pemerintah dalam berbagai tingkatan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada
dalam Pancasila.
 Pancasila sebagai Cita-cita Bangsa

Cita-cita mengandung makna harapan atau tujuan. Dalam konteks Pancasila sebagai cita-cita
bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai orientasi arah bangsa karena
merupakan konsep ideal untuk cita-cita masyarakat Indonesia.

2. Apa yang dimaksud dengan konsep religius berdasarkan pancasila?

Jawab :

Konsep religius yaitu konsep yang menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan adanya
konsep universal tentang kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta beserta segala isinya,
temasuk manusia. Bangsa Indonesianmenyebutjya sebagai Tuhan Yang Maha Esa.

88

Nilai religius adalah segala sesuatu yang memang penting bagi kebutuhan rohani manusia.
Selain itu, nilai religius juga tidak bisa diukur ke dalam material, sehingga nilai religius juga
bisa disebut dengan spiritual yang memiliki nilai integratif dalam jiwa manusia. Dimana nilai
spiritual ini juga terdiri dari berbagai macam nilai altruistik, humanistik, personal, ketahanan
dan afektif yang mengarah terhadap perkembangan spiritual individu.

Kehidupan manusia yang beradab juga dapat ditentukan oleh keberadaan nilai religius serta
penerapan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh nilai religius yang ada
di dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut ini.

11. Menjalankan ibadah sholat, dimana kegiatan ini sudah menjadi suatu kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh umat islam. Sebab, sholat juga memiliki peranan yang begitu penting
dalam kehidupan umat Islam.

12. Mengaji, kegiatan ini juga menjadi salah satu kewajiban bagi umat islam agar bisa lebih
memahami apa saja isi yang ada di dalam Al-Quran serta dapat mengamalkan dalam
kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan menjadikan umat Islam menjadi lebih baik lagi.

13. Berdzikir juga menjadi salah satu contoh dari nilai kerohanian.

14. Berikutnya, menunaikan ibadah puasa dan ibadah haji. Sebagai umat Islam, maka kita
wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Lalu, jika kita memang mampu untuk menjalankan
ibadah haji, maka jalankanlah. Selain bisa memperkuat dalam segi kerohanian, kegiatan ini
juga bisa menjadikan kita lebih dengan dengan Tuhan.

15. Pergi ke gereja, bagi umat Kristen maupun Katolik pergi ke gereja adalah suatu kegiatan
yang wajib untuk dilakukan. Gereja adalah tempat suci yang biasa digunakan untuk
keperluan berdoa bagi umat Kristen maupun Katolik.

16. Pergi ke pura, bagi umat Hindu menjalankan ibadah di pura adalah suatu kewajiban yang
perlu dilakukan agar prosesi beribadah dan berdoa bisa berjalan lebih baik.

17. Pergi ke vihara, bagi umat Budha beribadah di vihara memang sangat penting agar bisa
melakukan proses berdoa dengan cukup hikmat serta lebih baik.

18. Saling menghormati antar sesama umat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan
kepercayaannya masing-masing adalah suatu hal yang begitu penting untuk bisa dijaga agar
masing-masing pemeluk agama bisa berdoa dengan baik serta menjalankan perintah
agamanya masing-masing.

19. Kejujuran juga begitu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini
perlu dilakukan agar kehidupan manusia bisa berjalan dengan lebih baik.

20. Kerja keras dilakukan agar bisa menghasilkan suatu hal yang positif bagi manusia yang
bersangkutan.

Adapun pembahsan diatas sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana pada sila pertama mengandung nilai-nilai yang
bersifat religius. Bahkan sila pertama jugadapat dijadikan pedoman dalam kehidupan beraga
agar tidak adanya perpecahan.

89

3. Sebutkan isi dan tujuan pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
Alenia ke-empat!

Jawab :

Tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan NKRI ini terdapat pada UUD 1945 alinea ke-
4, yang berbunyi:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebibaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari pernyataan yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tersebut, bisa
dipahami bahwa tujuan pancasila yang juga merupakan tujuan Indonesia sendiri adalah:
 Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 Memajukan kesejahteraan umum
 Mencerdaskan kehidupan bangsa
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial,

4. Apa yang dimaksud dengan konsep negara menurut Pancasila?

Jawab :
 Konsep negara menurut Pancasila artinya negara Indonesia harus mencerminkan nilai-

nilai dalam sila-sila yang termuat dalam Pancasila. Artinya, negara Indonesia harus:
 Berdasarkan ketuhanan, mencerminkan moralitas kehidupan yang baik berdasarkan nilai-

nilai agama,
 Menjunjung tinggi kemanusiaan yang diimplementasikan dalam penghormatan terhadap

HAM dan tidak eksploitatif terhadap rakyat,
 Mengutamakan persatuan bangsa, memiliki solidaritas yang tinggi antar warga negara,
 Menjunjung tinggi demokrasi, pemerintahan dari rakyat dengan sistem keterwakilan,

menghargai kebebasan untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul,

90

 Memiliki keadilan sosial yang tinggi terhadap rakyatnya, tidak bersifat bias dalam
kebijakan ekonomi demi terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera.

5. Sebutkan makna Pancasila sebagai Dasar Negara!
Jawab :
1. Sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat
2. Sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta

berwibawa, sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan
UUD 1945 alinea 4.
3. Sebagai dasar, arah, juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-
hari.
4. Sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia.

91

92

DAFTAR PUSTAKA

https://osf.io/rpvam/download
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8-PendidikanPancasila.pdf
https://leman2311.wordpress.com/2018/04/08/menggali-sumber-historis-
sosiologis-politis-tentang-pancasila-sebagai-ideologi-pancasila/
https://malvaspalette.wordpress.com/2017/11/05/menggali-sumber-historis-
sosiologis-politik-pendidikanpancasila/
https://osf.io/ptm58/download/?format=pdf
https://www.scribd.com/document/540712798/Peristiwa-Dan-Fenomena-Sosial-
Yang-Aktual-Dan-Berkaitan-Dengan-Pancasila
https://brainly.co.id/tugas/34056331
https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/03/201200565/10-kasus-korupsi-
dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia
https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/19/160000879/konsep-dan-
urgensi-pancasila-dalam-arus-sejarah-bangsa
https://osf.io/7fu9t/download/?format=pdf
https://elearning.ikipjember.ac.id/claroline/work/user_work.php?cmd=exDownl
oad&authId=3384&assigId=2&workId=115&cidReset=true&cidReq=007002C
_003
https://sipejar.um.ac.id/mod/resource/view.php?id=670476
https://dosenppkn.com/fungsi-pancasila/
https://www.kompasiana.com/kimaerynanarghiyayuan/5e651d96d541df6bff321
1e2/pancasila-sebagai-salah-satu-identitas-nasional-bangsa-indonesia
https://osf.io/k9smd/download
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6069093/fungsi-dan-peran-pancasila-
sebagai-moral-pembangunan-jiwa-bangsa-dan-lainnya/2
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5679332/pengertian-dan-alasan-
pancasila-disebut-sebagai-perjanjian-luhur-bangsa/amp
https://blog.ub.ac.id/gumilangrama95/2015/09/13/pancasila-dalam-kajian-
sejarah-bangsa-indonesia/

iv

https://123dok.com/document/y4ekpk0q-bagaimana-pancasila-dalam-arus-
sejarah-b.html
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5722188/sejarah-terbentuknya-
republik-indonesia-serikat
https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-
content/uploads/sites/6/2018/09/SEJARAH-PANCASILA.pptx
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34134/18078
file:///C:/Users/sayyi/Downloads/UAS%20Pendidikan%20Pancasila%20(Ali%2
0Normansyah_20220038_Manajemen2).pdf
https://osf.io/7fu9t/download/?format=pdf
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5734304/sejarah-perumusan-pancasila-
sebagai-dasar-negara-hingga-penetapannya
https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/kelas-7/penetapan-pancasila-
sebagai-dasar-negara-14863/
https://www.celebrities.id/read/pancasila-sebagai-cita-cita-dan-tujuan-bangsa-
indonesia-wd76m8
https://katadata.co.id/agung/berita/630c283d28575/fungsi-dan-peran-pancasila-
sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6188845/makna-pancasila-sebagai-
dasar-negara-pengertian-kedudukan-dan-fungsinya
https://m.liputan6.com/hot/read/4887130/konsep-dasar-negara-indonesia-
adalah-pancasila-sekaligus-ideologi-bangsa-dan-sumber-hukum
https://osf.io/t3ykg/download/?format=pdf

v