TENTARA NASIONAL INDONESIA No. 201.05-083601
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT PD : PRS-70083202
PT : PRS - 05
PEDOMAN
tentang
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN DARAT
DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR KEP/246/III/2020 TANGGAL 31 MARET 2020
DAFTAR ISI
Halaman
Keputusan Kasad Nomor Kep/ / /2020 tanggal ....................... 2020 tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat …………………. 1
LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1. Umum .......................................................................................... 3
2. Maksud dan Tujuan ..................................................................... 3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut ..................................................... 4
4. Dasar ........................................................................................... 4
5. Pengertian ................................................................................... 5
BAB II KETENTUAN UMUM
6. Umum .......................................................................................... 5
7. Tujuan ………………..................................................................... 5
8. Prinsip-prinsip................................................................................ 5
9. Kewajiban dan Laranngan............................................................. 5
10. Tingkat dann Jenis Hukuman Disiplin........................................... 8
11. Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan.......................... 9
12. Tindakan Administrasi dan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang
menggunakan Ijazah Palsu…………………………………………………. 13
13. Pelanggaran Terhadap Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan
Rujuk…………………………………………………………………………… 15
14. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/
Penyelewengan………………………………………………………………. 16
15. Pemberhentian Sementara Karena Menjadi Tersangka Tindak 17
Pidana………………………………………………………………………….. 19
16. Pejabat yang Berwenang Menghukum……………………………... 20
17. Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Hukuman Disiplin…
18. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Sesuai Tingkat 22
Kewenangan…………………………………………………………………… 24
19. Persyaratan Adminnistrasi……………………………………………. 26
20. Upaya Administratif……………………………………………………. 26
21. Prosedur Uoaya Administratif………………………………………… 28
22. Pemberlakuan Hukuman Disiplin……………………………………. 29
23. Hapusnya Kewajiban Mennjalani Hukuman Disiplin………………. 29
24. Hak-Hak Kepegawaian dalam Upaya Administratif……………….. 30
25. Ketentuan-ketentuan Lainnya………………………………………..
BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
26. Umum............................................................................................ 31
27. Tingkat Pusat…………………….................................................... 31
28. Tingkat Kotama/Balakpus……...................................................... 34
29. Tingkat Satminkal ……………………….…………………………… 36
i
BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
30. Umum .......................................................................................... 38
31. Pengawasan ................................................................................ 38
32. Pengendalian ............................................................................... 39
BAB V PENUTUP
33. Keberhasilan ............................................................................... 40
34. Penyempurnaan .......................................................................... 41
SUBLAMPIRAN A PENGERTIAN ...................................................................................... 41
SUBLAMPIRAN B PROSEDUR PENYELESAIAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PNS AD WEWENANG MENHAN………………………………………… 43
SUBLAMPIRAN C PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS AD 45
PERSETUJUAN MENHAN……………………………………………….. 47
SUBLAMPIRAN D PROSEDUR UPAYA ADMINISTRATIF………………………………….
SUBLAMPIRAN E DAFTAR CONTOH............................................................................... 51
ii
TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/246/III/2020
tentang
PEDOMAN
TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN DARAT
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,
Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa pedoman untuk
Mengingat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan
Angkatan Darat; dan
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan
Keputusan Kasad tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomoor 10 Tahun 1983
tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan;
7. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan
Kementerian Pertahanan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun
2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap
Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu;
2
10. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/161/XII/2011 tanggal 16
Desember 2011 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel PNS
TNI;
11. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22/V/2011 tanggal 5 Mei 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
Angkatan Darat; dan
12. Keputusan Kasad Nomor Kep/799/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017
tentang Petunjuk Administrasi tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
Angkatan Darat.
Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/720/II/2020 tanggal 25 Februari
2020 tentang Penunjukan Tim Pokja Penyusunan Pedoman Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat; dan
2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Pedoman tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : 1. Pedoman tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Angkatan Darat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini, menggunakan kode PD : PRS-70
2. Pedoman tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Angkatan Darat ini berklasifikasi Biasa.
3. Asisten Personel Kasad sebagai pengarah Pedoman ini.
4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi Pedoman ini
dinyatakan tidak berlaku.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Distribusi : Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020
A dan B Angkatan Darat a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Tembusan: Asisten Personel,
tertanda
1. Kasad
2. Wakasad Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han).
3. Aspers panglima TNI Mayor Jenderal TNI
Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat,
F.F. Fransis Wewengkang, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran Keputusan Kasad
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT Nomor Kep/ 246 / III /2020
Tanggal 31 Maret 2020
PEDOMAN
Tentang
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN DARAT
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
a. Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat (PNS AD) yang
handal, profesional, dan bermoral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prajurit
(komplemen) dalam organisasi TNI Angkatan Darat, maka PNS Angkatan Darat dituntut
untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah, serta bersikap
disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
b. Peraturan disiplin PNS dijadikan sebagai pedoman dalam penjatuhan hukuman
disiplin bagi PNS AD yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang
diberikan dimaksudkan untuk membina personel PNS AD yang telah melakukan
pelanggaran agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan
memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
c. Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS AD dilaksanakan secara obyektif dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku tanpa mengabaikan hak-hak PNS yang
bersangkutan, sehingga dapat menjamin terpeliharanya disiplin dan tata tertib serta
dapat mendorong PNS AD untuk lebih produktif dalam pelaksanaan tugas.
d. Untuk kelancaran dan tertib administrasi penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS
AD perlu disusun pedoman penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
Angkatan Darat.
2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud. Untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang tata cara
pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS AD.
b. Tujuan. Agar dapat dijadikan pedoman dalam pembinaan disiplin personel PNS
AD sehingga diperoleh keseragaman dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin
bagi PNS AD.
4
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
a. Bab I Pendahuluan.
b. Bab II Ketentuan Umum.
c. Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
d. Bab IV Pengawasan dan Pengendalian.
e. Bab V Penutup.
4. Dasar.
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
f. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan;
g. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan,
Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
h. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
i. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
Menggunakan Ijazah Palsu;
j. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/161/XII/2011 tanggal 16 Desember
2011 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel PNS TNI;
k. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Angkatan Darat; dan
l. Keputusan Kasad Nomor Kep/799/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang
Petunjuk Administrasi tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.
5
5. Pengertian. (Sublampiran A)
BAB II
KETENTUAN UMUM
6. Umum. Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS AD dimaksudkan agar setiap personel
PNS AD mematuhi kewajiban dan larangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan
umum pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS AD dijabarkan tentang tujuan,prinsip-
prinsip, kewajiban dan larangan serta ketentuan administrasi sebagai dasar dalam
pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS AD sehingga dapat berjalan dengan tertib
dan lancar.
7. Tujuan.
a. menegakkan disiplin sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong PNS AD untuk lebih produktif;
b. memperbaiki dan mendidik PNS AD yang melakukan pelanggaran disiplin agar
yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri
pada masa yang akan datang;
c. memelihara dan meningkatkan disiplin PNS AD agar tidak melakukan
pelanggaran disiplin dan memiliki kinerja yang tinggi serta selalu siap melaksanakan
tugas; dan
d. meningkatkan kualitas pengabdian PNS AD dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari.
8. Prinsip-prinsip.
a. Tertib. Hukuman disiplin dijatuhkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan
yang berlaku bagi PNS AD yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan yang telah ditentukan.
b. Pembinaan. Penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan untuk memberikan
dampak positif terhadap personel yang bersangkutan maupun PNS AD yang lainnya.
c. Tercatat. Penjatuhan hukuman disiplin PNS AD dilaksanakan secara tercatat
dalam kartu hukuman disiplin sehingga setiap saat dapat digunakan dalam rangka
pembinaan personel.
9. Kewajiban dan Larangan.
a. Kewajiban.
1) mengucapkan sumpah/janji PNS;
2) mengucapkan sumpah/janji jabatan;
6
3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan pemerintah;
4) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS;
7) mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan;
8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah
harus dirahasiakan;
9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan
negara;
10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada
hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah,
terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;
14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15) membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
kariernya; dan
17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
b. Larangan.
1) menyalahgunakan wewenang;
2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3) tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
7
4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga
swadaya masyarakat (LSM) asing;
5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah;
6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara;
7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;
8) menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaanya;
9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
11) menghalangi berjalann ya tugas kedinasan;
12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara:
a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai
atau atribut PNS;
c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan
d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan
cara:
a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
8
14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat
dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:
a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegia-
tan kampanye;
c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
10. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin.
a. Tingkat Hukuman Disiplin.
1) hukuman disiplin ringan;
2) hukuman disiplin sedang; dan
3) hukuman disiplin berat.
b. Jenis Hukuman Disiplin.
1) Hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
a) teguran lisan;
b) teguran tertulis; dan
c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
2) Hukuman disiplin sedang, terdiri dari:
a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
9
3) Hukuman disiplin berat, terdiri dari:
a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah;
c) pembebasan dari jabatan;
d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS; dan
e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
11. Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan serta Tingkat Hukuman Disiplin
yang Diberikan.
a. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang berdampak negatif pada
unit kerja, instansi, pemerintan dan/atau negara.
1) Kewajiban.
a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan pemerintah;
b) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
d) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat
PNS;
e) mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
seseorang, dan/atau golongan;
f) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan;
g) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara;
h) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara
atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
i) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang; dan
j) menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan
sebaik-baiknya.
10
2) Larangan.
a) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
b) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya
dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan satuan kerja; dan
c) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada satuan kerja.
3) Pelanggaran yang dilakukan terhadap kewajiban dan larangan di atas:
a) apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, maka
dikenakan hukuman disiplin ringan;
b) apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan, maka dikenakan hukuman disiplin sedang;
c) apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah
dan/atau negara, maka dikenakan hukuman disiplin berat;
b. Pelanggaran kewajiban dan larangan terhadap bawahan.
1) Kewajiban.
a) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
b) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier.
2) Larangan. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
3) Pelanggaran yang dilakukan terhadap kewajiban dan larangan di atas:
a) apabila dilakukan dengan tidak sengaja, maka dikenakan
hukuman disiplin ringan; dan
b) apabila dilakukan dengan sengaja, maka dikenakan hukuman
disiplin sedang.
c. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tentang pelayanan publik.
1) Kewajiban. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat.
2) Larangan. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
11
3) Jenis hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan di
atas mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang pelayanan
publik.
d. Pelanggaran terhadap kewajiban mengucapkan sumpah/janji PNS dan/atau
jabatan, apabila dilakukan tanpa alasan yang sah, maka dikenakan hukuman disiplin
sedang.
e. Pelanggaran terhadap larangan yang berkaitan dengan kewenangan dan
jabatan.
1) Larangan.
a) menyalahgunakan wewenang;
b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c) tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara
lain dan/atau Lembaga atau organisasi internasional;
d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) asing;
e) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih
apapun untuk diangkat dalam jabatan; dan
f) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
2) Pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan di atas dikenakan
hukuman disiplin berat.
f. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
1) Dikenakan hukuman disiplin ringan berupa:
a) teguran lisan bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 5 (lima) hari kerja;
b) teguran tertulis bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
c) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima
belas) hari kerja.
12
2) Dikenakan hukuman disiplin sedang berupa:
a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas)
sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu)
sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua
puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
3) Dikenakan hukuman disiplin berat berupa:
a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga
puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga
puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
c) pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan
struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh
lima) hari kerja; dan
d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja
atau lebih.
4) Ketentuan jam kerja PNS adalah 7,5 jam per hari. Keterlambatan masuk
kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 jam
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Penghitungan jumlah tidak masuk
kerja ini dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
g. Pelanggaran terhadap kewajiban pencapaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
yang ditetapkan.
1) apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua
puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka dikenakan
hukuman disiplin sedang; dan
2) apabila pencapaian SKP pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh
lima persen), maka dikenakan hukuman disiplin berat.
13
h. Pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah:
1) Dikenakan hukuman disiplin sedang apabila dilakukan dengan cara:
a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta
kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai
peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, atau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja, keluarga,
dan masyarakat; dan
c) memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP.
2) Dikenakan hukuman disiplin berat apabila dilakukan dengan cara:
a) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas
negara;
b) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
c) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye.
12. Tindakan Administrasi dan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang Menggunakan
Ijazah Palsu.
a. Kriteria ijazah palsu dan penentuan keaslian ijazah.
1) Kriteria ijazah palsu.
a) Ijazah palsu merupakan ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak
sah.
b) Kriteria ijazah palsu antara lain sebagai berikut.
(1) blangko ijazahnya palsu;
(2) blangko ijazahnya sah, dikeluarkan Lembaga yang
berwenang, tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang untuk menandatangani ijazah;
(3) blangko ijazahnya sah, dikeluarkan Lembaga yang
berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk
menandatangani ijazah, tetapi sebagian maupun seluruh isinya
tidak benar; dan/atau
14
(4) ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pendidikan.
2) Penentuan keaslian ijazah. Pejabat yang berwenang menentukan
keaslian ijazah, diatur sebagai berikut:
a) Di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi, yaitu:
(1) Pimpinan perguruan Tinggi Negeri, bagi ijazah yang
dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri; dan
(2) Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis),
bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Swasta.
b) Di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota, bagi ijazah yang dikeluarkan Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, atau yang
sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta.
c) Di lingkungan Kementerian Agama, yaitu:
(1) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, bagi ijazah yang
dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan
Kementerian Agama;
(2) Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
(Kopertis), bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi
Agama Islam Swasta; dan
(3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, bagi ijazah
yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah atau sederajat, baik madrasah
negeri maupun swasta.
d) Di lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu Kepala Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, bagi ijazah yang
dikeluarkan oleh sekolah-sekolah kesehatan atau yang sejenis, baik
negeri maupun swasta.
e) Di lingkungan instansi pemerintah lainya, yaitu Menteri/Pejabat
lain yang ditunjuk, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah/Lembaga
Pendidikan instansi yang bersangkutan.
b. Bentuk tindakan administrasi dan hukuman disiplin.
1) Penggunaan ijazah palsu untuk melamar menjadi PNS AD.
a) setiap Warga Negara Indonesia yang melamar menjadi PNS AD
harus menggunakan ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
15
b) PNS AD yang diketahui menggunakan ijazah palsu pada saat
melamar menjadi PNS, dikenakan tindakan administratif berupa
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS AD.
2) Penggunaan ijazah palsu untuk kenaikan pangkat.
a) setiap PNS AD yang mengusulkan kenaikan pangkat, harus
menggunakan ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b) PNS AD yang diketahui menggunakan ijazah palsu untuk proses
kenaikan pangkat, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS AD.
3) Penggunaan ijazah palsu untuk kepentingan karier dan jabatan.
a) setiap PNS AD harus menggunakan ijazah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam pembinaan karier dan
jabatannya; dan
b) PNS AD yang diketahui menggunakan ijazah palsu dalam proses
pengangkatan dalam jabatan, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS AD.
4) Penggunaan ijazah palsu bukan untuk kepentingan karier dan jabatan.
a) PNS AD yang menggunakan ijazah palsu bukan untuk
kepentingan karier dan jabatannya, dijatuhi hukuman disiplin sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud berupa hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat.
13. Pelanggaran terhadap Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk.
a. Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi PNS AD.
1) dilarang hidup bersama dengan wanita/pria lain tanpa ada ikatan
Perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) pada asasnya hanya diizinkan mempunyai 1 (satu) orang istri dan PNS
AD wanita hanya diizinkan mempunyai 1 (satu) orang suami;
3) PNS AD yang melaksanakan Perkawinan harus mendapat izin
Perkawinan dari Pejabat yang berwenang;
4) PNS AD yang melaksanakan Perceraian harus mendapat izin Perceraian
dari Pejabat yang berwenang;
16
5) PNS AD pria yang telah menjatuhkan Talak Rodj’i di depan sidang
pengadilan terhadap istrinya, dan hendak Rujuk kembali kepada mantan istrinya,
yang bersangkutan harus membuat surat pemberitahuan Rujuk kepada Pejabat
yang Berwenang; dan
6) PNS AD Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga atau
seterusnya.
b. Hukuman Disiplin atas pelanggaran terhadap ketentuan Perkawinan,
Perceraian, dan Rujuk.
1) PNS AD yang hidup bersama dengan wanita/pria lain tanpa ada ikatan
Perkawinan yang sah dikenai sanksi administratif berupa penjatuhan salah 1
(satu) hukuman disiplin berat;
2) PNS AD yang melaksanakan Perkawinan tidak mendapat surat izin
Perkawinan dari Pejabat yang berwenang atau melaksanakan Perceraian tidak
mendapat surat izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dikenai sanksi
administratif berupa penjatuhan salah 1 (satu) hukuman disiplin berat;
3) PNS AD yang melaksanakan Rujuk tidak membuat surat pemberitahuan
Rujuk kepada Pejabat yang berwenang dikenai sanksi administratif berupa
penjatuhan salah 1 (satu) hukuman disiplin berat; dan
4) PNS AD Wanita yang melanggar larangan menjadi istri kedua, ketiga atau
seterusnya dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS.
14. Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan.
a. dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS AD apabila:
1) perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS AD;
2) mempunyai prestasi kerja yang baik;
3) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
4) tersedia lowongan Jabatan.
c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS AD apabila tersedia
lowongan Jabatan.
17
d. tidak diberhentikan selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka
tetap berstatus sebagai PNS AD dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai
diaktifkan kembali sebagai PNS AD.
e. diaktifkan kembali sebagai PNS AD apabila tersedia lowongan Jabatan.
f. dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun, PNS AD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
g. diberhentikan dengan hormat bagi yang menjalani pidana penjara dan sudah
berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
h. diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
4) dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan
dengan berencana.
i. PNS AD yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS AD.
j. pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan
atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
15. Pemberhentian Sementara karena menjadi Tersangka Tindak Pidana.
a. diberhentikan sementara sebagai PNS AD apabila ditahan menjadi tersangka
tindak pidana;
b. keputusan pemberhentian sementara ditetapkan paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;
c. pemberhentian sementara berlaku akhir bulan sejak ditahan;
d. PNS AD yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. PNS AD yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan;
18
f. PNS AD yang diberhentikan sementara diberikan uang pemberhentian
sementara;
g. uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS AD sebelum diberhentikan sementara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. uang pemberhentian sementara diberikan pada bulan berikutnya sejak
ditetapkannya pemberhentian sementara;
i. pemberhentian sementara berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
1) dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan
atau penuntunan oleh pejabat yang berwenang; atau
2) ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
j. pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun:
1) apabila belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
hak pensiun;
2) apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS AD dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima,
terhitung sejak akhir bulan dicapainya BUP;
3) apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak
berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS AD dengan mendapat
hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai BUP dan hak atas
pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya; dan
4) apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
berencana, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat
hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai BUP dan tidak
mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.
k. apabila meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS AD
dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
l. Ketentuan pengaktifan kembali PNS AD yang telah diberhentikan sementara:
19
1) diaktifkan kembali sebagai PNS AD dalam hal yang bersangkutan
menjadi:
a) tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan
menurut pejabat yang berwenang dihentikan dugaan tindak pidananya;
b) tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan
menurut pejabat yang berwenang dihentikan penuntutannya;
c) terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan
menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan.
2) diaktifkan kembali sebagai PNS AD pada jabatan apabila tersedia
lowongan jabatan;
3) diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam jabatan;
4) pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut:
a) apabila dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian
penghasilan yang tidak diterima, dibayarkan kembali; dan
b) apabila dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian
penghasilan yang tidak diterima, tidak dibayarkan.
16. Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
a. Menhan. Menhan selaku pejabat pembina kepegawaian pusat menjatuhkan
hukuman disiplin bagi PNS AD, untuk jenis hukuman disiplin yang terdiri atas:
1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
4) pembebasan dari jabatan;
5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS AD; dan
6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS AD.
b. Kasad. Kasad menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS AD yang didelegasikan
kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus di kesatuannya masing-masing,
setelah mendapat persetujuan dari Menhan selaku pejabat pembina kepegawaian
pusat, untuk jenis hukuman disiplin yang terdiri atas:
1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
20
c. Dan/Ka Satminkal. Dan/Ka Satminkal selaku pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS AD di satuannya, untuk jenis
hukuman disiplin ringan, yang terdiri atas :
1) teguran lisan;
2) teguran tertulis; dan
3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
17. Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
a. Pemanggilan.
1) PNS AD yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara
tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung;
2) pemanggilan secara tertulis bagi PNS AD yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
pemeriksaan;
3) apabila PNS AD yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada
tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka
dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
4) dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan
pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan
untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan; dan
5) apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat
pemanggilan kedua PNS AD yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat
yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa
dilakukan pemeriksaan.
b. Pemeriksaan.
1) sebelum PNS AD dijatuhi hukuman disiplin, atasan langsung atau
pemeriksa yang ditunjuk wajib memeriksa terlebih dahulu PNS AD yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin;
2) pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dan hasilnya dituangkan dalam
bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
3) tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS AD yang
bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk
mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan yang
bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin;
4) pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat
yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya
tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
21
5) pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS AD yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dan pemeriksa;
6) khusus untuk pelanggaran disiplin yang diancam hukuman disiplin sedang
atau berat, dapat dibentuk tim pemeriksa, yang terdiri dari atasan langsung,
unsur pengawasan dan unsur personel atau pejabat lain yang ditunjuk;
7) PNS AD yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan, dan
apabila yang bersangkutan tidak bersedia menjawab pertanyaan, maka yang
bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan
kepadanya;
8) apabila diperlukan, atasan langsung, pemeriksa atau pejabat yang
berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;
9) dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS AD yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat,
dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Dan/Ka Satminkal sejak
yang bersangkutan diperiksa;
10) Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang
memeriksa dan PNS AD yang diperiksa;
11) apabila PNS AD yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita
Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut dijadikan dasar
untuk menjatuhkan hukuman disiplin; dan
12) PNS AD yang diperiksa berhak mendapat fotokopi Berita Acara
Pemeriksaan.
c. Penjatuhan Hukuman Disiplin.
1) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, pejabat yang berwenang
menghukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menjatuhkan
hukuman disiplin;
2) dalam menentukan jenis hukuman disiplin harus dipertimbangkan dengan
seksama agar hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukan;
3) dalam keputusan hukuman disiplin tersebut harus dicantumkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS AD yang bersangkutan;
4) PNS AD yang berdasarkan pemeriksaan ternyata melakukan beberapa
pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang
terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;
5) PNS AD tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk
satu pelanggaran disiplin;
6) dalam hal PNS AD yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi
kewenangannya, maka Dan/Ka Satminkal mengusulkan penjatuhan hukuman
22
disiplin secara berjenjang kepada pejabat pembina kepegawaian instansi
induknya disertai Berita Acara Pemeriksaan;
7) setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat
yang berwenang menjatuhkan hukuman;
8) keputusan hukuman disiplin tersebut di atas, disampaikan secara tertutup
oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk
kepada PNS AD yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada
pejabat terkait;
9) penyampaian surat keputusan hukuman disiplin secara tertutup hanya
diketahui PNS AD yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan
keputusan serta pejabat lain yang terkait;
10) penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan; dan
11) apabila PNS AD yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat
penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka keputusan hukuman disiplin
dikirim kepada yang bersangkutan.
18. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Sesuai Tingkat Kewenangan. Prosedur
penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai kewenangan sebagai berikut:
a. Wewenang Menhan. Prosedur penjatuhan hukuman disiplin berat dan hukuman
disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun yang
merupakan wewenang Menhan sebagai berikut:
1) Dan/Ka Satminkal melakukan pemanggilan secara tertulis untuk diperiksa
oleh atasan langsung atau pemeriksa sesuai dengan ketentuan pemanggilan
PNS AD yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
2) untuk melakukan pemeriksaan, Dan/Ka Satminkal dapat membentuk tim
pemeriksa, yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur
personel atau pejabat lain yang ditunjuk;
3) pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS AD
yang diduga melakukan pelanggaran dan pemeriksa, serta hasilnya
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
4) Dan/Ka Satminkal mengajukan surat usul penjatuhan hukuman disiplin
kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus masing-masing secara
berjenjang dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara
Pendapat Dan/Ka Satminkal serta persyaratan administrasi yang ditentukan;
5) Kotama/Balakpus meneliti kelengkapan administrasi penjatuhan
hukuman disiplin untuk selanjutnya Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus
membuat surat usul penjatuhan hukuman disiplin kepada Kasad u.p. Dirajenad
tembusan Aspers Kasad dengan melampirkan persyaratan administrasi yang
ditentukan;
23
6) Ditajenad meneliti kelengkapan administrasi penjatuhan hukuman disiplin
untuk selanjutnya Dirajenad atas nama Kasad membuat Berita Acara Pendapat
sebagai kelengkapan administrasi usul penjatuhan hukuman disiplin;
7) Dirajenad atas nama Kasad membuat surat usul penjatuhan hukuman
disiplin kepada Aspers Panglima TNI tembusan Aspers Kasad dengan
melampirkan persyaratan administrasi yang ditentukan;
8) Spers TNI menindaklanjuti usul penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS
AD kepada Menhan melalui Sekjen Kemhan dengan melampirkan persyaratan
administrasi yang ditentukan; dan
9) Menhan menerbitkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin
bagi PNS AD.
b. Wewenang Kasad. Prosedur penjatuhan hukuman disiplin penundaan kenaikan
gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun merupakan wewenang Kasad yang didelegasikan kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus setelah memperoleh persetujuan Menhan sebagai berikut:
1) Dan/Ka Satminkal melakukan pemanggilan secara tertulis untuk diperiksa
oleh atasan langsung atau pemeriksa sesuai dengan ketentuan pemanggilan
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
2) untuk melakukan pemeriksaan, Dan/Ka Satminkal dapat membentuk tim
pemeriksa, yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur
personel atau pejabat lain yang ditunjuk;
3) pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS AD
yang diduga melakukan pelanggaran dan pemeriksa, serta hasilnya dituangkan
dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
4) Dan/Ka Satminkal mengajukan surat usul penjatuhan hukuman disiplin
kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus masing-masing secara
berjenjang dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara
Pendapat Dan/Ka Satminkal serta persyaratan administrasi yang ditentukan;
5) Kotama/Balakpus meneliti kelengkapan administrasi penjatuhan
hukuman disiplin untuk selanjutnya Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus
membuat surat usul persetujuan penjatuhan hukuman disiplin kepada Kasad
u.p. Dirajenad tembusan Aspers Kasad dengan melampirkan persyaratan
administrasi yang ditentukan;
6) Ditajenad meneliti kelengkapan administrasi persetujuan penjatuhan
hukuman disiplin untuk selanjutnya Dirajenad atas nama Kasad membuat Berita
Acara Pendapat sebagai kelengkapan administrasi usul persetujuan penjatuhan
hukuman disiplin;
7) Dirajenad atas nama Kasad membuat surat usul persetujuan untuk
penjatuhan hukuman disiplin kepada Aspers Panglima TNI tembusan Aspers
Kasad dengan melampirkan persyaratan administrasi yang ditentukan;
24
8) Spers TNI menindaklanjuti usul persetujuan penjatuhan hukuman disiplin
bagi PNS AD kepada Menhan melalui Sekjen Kemhan dengan melampirkan
persyaratan administrasi yang ditentukan;
9) Menhan menerbitkan surat persetujuan penjatuhan hukuman disiplin bagi
PNS AD;
10) Spers TNI menindaklanjuti surat persetujuan Menhan tentang penjatuhan
hukuman disiplin bagi PNS AD kepada Aspers Kasad;
11) Aspers atas nama Kasad menindaklanjuti persetujuan Menhan tentang
penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS AD kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus dengan tembusan Dirajenad; dan
12) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus atas nama Kasad atas dasar
persetujuan Menhan menerbitkan keputusan tentang penjatuhan hukuman
disiplin bagi PNS AD di kesatuannya masing-masing.
c. Wewenang Dan/Ka Satminkal. Prosedur penjatuhan hukuman disiplin ringan
yang merupakan wewenang Dan/Ka Satminkal sebagai berikut:
1) Dan/Ka Satminkal melakukan pemanggilan secara tertulis untuk diperiksa
oleh atasan langsung atau pemeriksa sesuai dengan ketentuan pemanggilan
PNS AD yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
2) pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS AD
yang diduga melakukan pelanggaran dan pemeriksa, serta hasilnya dituangkan
dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
3) Dan/Ka Satminkal mempelajari hasil pemeriksaan dan memperhatikan
faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran disiplin untuk selanjutnya
menentukan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan bagi PNS AD yang
melakukan pelanggaran disiplin; dan
4) Dan/Ka Satminkal selaku pejabat yang berwenang menghukum
menerbitkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS AD di
satuannya masing-masing.
19. Persyaratan Administrasi. Persyaratan administrasi dalam penjatuhan hukuman
disiplin sesuai tingkatannya sebagai berikut :
a. Hukuman Disiplin Berat.
1) Surat Perintah melakukan pemeriksaan;
2) Berita Acara Pemeriksaan;
3) Laporan hasil pemeriksaan dari pejabat pemeriksa;
4) Berita Acara Pendapat Dan/Ka Satminkal;
5) Berita Acara Pendapat Kasad dan Panglima TNI;
25
6) Data pendukung lain adanya pelanggaran disiplin;
7) Surat usul penjatuhan hukuman disiplin dari Dan/Ka Satminkal, Kasad,
dan Panglima TNI;
8) Fotokopi Karpeg, keputusan pengangkatan CPNS/PNS dan NIP baru,
keputusan pangkat dan jabatan terakhir; dan
9) Fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman
pidana penjara.
b. Hukuman Disiplin Sedang.
1) Surat Perintah melakukan pemeriksaan;
2) Berita Acara Pemeriksaan;
3) Laporan hasil pemeriksaan dari pejabat pemeriksa;
4) Berita Acara Pendapat Dan/Ka Satminkal;
5) Berita Acara Pendapat Kasad dan Panglima TNI;
6) Data pendukung lain adanya pelanggaran disiplin;
7) Surat usul penjatuhan atau persetujuan penjatuhan hukuman disiplin dari
Dan/Ka Satminkal, Kasad, dan Panglima TNI;
8) Fotokopi Karpeg, keputusan pengangkatan CPNS/PNS dan NIP baru,
keputusan pangkat dan jabatan terakhir; dan
9) Fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, bagi PNS AD yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman
pidana penjara.
c. Hukuman Disiplin Ringan.
1) Surat Perintah melakukan pemeriksaan;
2) Berita Acara Pemeriksaan;
3) Laporan hasil pemeriksaan dari pejabat pemeriksa;
4) Data pendukung lain adanya pelanggaran disiplin; dan
5) Fotokopi Karpeg, keputusan pengangkatan CPNS/PNS dan NIP baru,
keputusan pangkat dan jabatan terakhir.
26
20. Upaya Administratif. Upaya Administratif adalah kegiatan yang dapat dilakukan PNS
AD yang telah dijatuhi hukuman disiplin untuk mengajukan keberatan atau banding
administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak Dapat Diajukan Upaya Administratif.
1) Hukuman disiplin ringan yang terdiri atas:
a) teguran lisan;
b) teguran tertulis; dan
c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
2) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
4) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
5) Pembebasan dari jabatan.
b. Dapat Diajukan Upaya Administratif.
1) Keberatan. Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah
hukuman yang dijatuhkan oleh Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus atas
nama Kasad berdasarkan persetujuan Menhan, yang terdiri atas:
a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
2) Banding Administratif. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding
administratif adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menhan, yang terdiri
atas:
a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS AD; dan
b) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS AD.
21. Prosedur Upaya Administratif.
a. Keberatan. Prosedur dalam mengajukan keberatan terhadap hukuman disiplin
yang dijatuhkan sebagai berikut:
1) PNS AD yang bersangkutan mengajukan secara tertulis surat keberatan
kepada Kasad u.p. Aspers dengan memuat alasan keberatan dengan tembusan
Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus dan Dan/Ka Satminkal yang
bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal
yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin;
27
2) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus harus memberikan tanggapan
tertulis kepada Kasad u.p. Aspers atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin
tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal diterimanya
tembusan surat keberatan;
3) Aspers atas nama Kasad mengambil keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua
puluh satu hari kerja) terhitung mulai tanggal menerima surat keberatan dari PNS
AD yang bersangkutan;
4) Atas dasar keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Aspers atas
nama Kasad dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau
membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus atas nama Kasad;
5) Keputusan Kasad tentang keputusan atas keberatan hukuman disiplin
PNS AD tersebut bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diajukan keberatan
dan wajib dilaksanakan; dan
6) Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja tidak ada
keputusan atas keberatan hukuman disiplin yang diajukan, maka keputusan
Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus atas nama Kasad tentang hukuman
disiplin tersebut batal demi hukum.
b. Banding Administratif. Prosedur dalam mengajukan banding administratif
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan sebagai berikut:
1) PNS AD yang bersangkutan mengajukan secara tertulis banding
administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan
tembusan Menhan, Panglima TNI, Kasad, Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus dan Dan/Ka Satminkal dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman
disiplin;
2) PNS AD yang dijatuhi hukuman disiplin dan mengajukan banding
administratif kepada Bapek, gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang
bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
3) Penentuan dapat atau tidaknya PNS AD yang mengajukan banding
administratif tetap melaksanakan tugas, merupakan kewenangan Kemhan yang
didelegasikan kepada Karopeg Setjen Kemhan berdasarkan permohonan yang
bersangkutan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja
sesuai saran Dan/Ka Satminkal secara berjenjang melalui Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus dan Kasad;
4) Bila PNS AD yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan banding
administratif maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan
berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima oleh
yang bersangkutan;
28
5) PNS AD yang mengajukan banding administratif kepada Bapek tidak
diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah satuan sampai
dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
6) Apabila hukuman disiplin yang dijatuhkan dibatalkan oleh Bapek, maka
PNS AD yang bersangkutan dapat kembali bekerja dan memperoleh hak-hak
kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar keputusan
dan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
22. Pemberlakuan Hukuman Disiplin.
a. Jenis hukuman disiplin yang diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya
keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagai berikut:
1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis;
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis;
4) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
5) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
6) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
7) Pembebasan dari jabatan.
b. Jenis hukuman disiplin berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, mulai berlaku pada:
1) Hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima dan
tidak diajukan keberatan; dan
2) Tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan oleh Kasad apabila
diajukan keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan.
c. Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS AD, mulai
berlaku pada:
1) Hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima dan
tidak diajukan banding administratif;
2) Hari ke 15 (lima belas) apabila PNS AD yang dijatuhkan hukuman disiplin
tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin; dan
3) Tanggal ditetapkannya keputusan atas banding administratif oleh Bapek
apabila diajukan banding administratif atas hukuman disiplin yang dijatuhkan.
29
23. Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin.
a. PNS AD yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia saat menjalani
hukuman disiplin untuk selanjutnya dianggap telah selesai dan diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS AD, yaitu untuk hukuman disiplin berupa:
1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
4) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
b. PNS AD yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS AD.
c. PNS AD yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas
keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS AD.
d. PNS AD yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai
batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS AD. Apabila yang bersangkutan sebelumnya dijatuhi
hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat, maka keputusan
pemberhentiannya ditinjau kembali oleh Menhan menjadi pemberhentian dengan
hormat sebagai PNS AD.
24. Hak-Hak Kepegawaian dalam Upaya Administratif. Hak-hak kepegawaian PNS AD
yang mengajukan upaya administratif atas hukuman disiplin yang dijatuhkan sebagai berikut:
a. PNS AD yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas keberatan maupun
banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), maka yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS AD dan diberikan hak-hak
kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. PNS AD yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas
keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS AD dan diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. PNS AD yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai
batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS AD dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. PNS AD yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas
banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya
keputusan atas banding administratif.
30
25. Ketentuan-ketentuan Lainnya.
a. Keputusan hukuman disiplin PNS AD dicatat dalam kartu hukuman disiplin dan
senantiasa mengikuti yang bersangkutan bila pindah satuan, serta menjadi salah satu
bahan penilaian dalam pembinaan bagi PNS AD yang bersangkutan.
b. PNS AD yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan
pelanggaran disiplin tidak dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dan tidak disetujui
untuk pindah satuan.
c. PNS AD yang sedang mengajukan upaya administratif, tidak diberikan kenaikan
pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
d. PNS AD yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran
disiplin lagi, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. PNS AD yang sedang menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat
selama 3 (tiga) tahun maka yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama
3 (tiga) tahun.
f. CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS AD dan diberhentikan dengan hormat
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS.
1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, apabila:
a) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
b) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah
mengajukan suratpermohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian.
2) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:
a) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan
b) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa
mengajukan surat permohonanberhenti secara tertulis kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian.
g. Apabila PNS AD masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban
masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja, melakukan pelanggaran tidak
masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat
dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman
disiplin yang baru ditetapkan.
h. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan, yaitu mulai Januari
sampai dengan Desember dalam tahun berjalan.
i. Dalam hal PNS AD tidak masuk kerja secara terus-menerus meskipun telah
dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak hadir, PNS AD tersebut dijatuhi hukuman
31
disiplin tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah hari
ketidakhadiran secara kumulatif.
j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih didasarkan atas
pertimbangan yang obyektif dari pejabat pembina kepegawaian.
BAB III
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
26. Umum. Agar pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD dapat berjalan
dengan tertib, lancar dan sesuai ketentuan, maka perlu dijabarkan secara rinci prosedur
kegiatan yang harus dilaksanakan di masing-masing tingkatan mulai dari tingkat pusat, tingkat
Kotama/Balakpus sampai dengan tingkat Satminkal.
27. Tingkat Pusat.
a. Tahap perencanaan.
1) Aspers Kasad.
a) menetapkan kebijakan umum terkait penjatuhan hukuman disiplin
PNS AD; dan
b) menyusun program dan anggaran kegiatan penjatuhan hukuman
disiplin PNS AD.
2) Dirajenad.
a) menjabarkan aturan tentang penjatuhan hukuman disiplin PNS AD
secara teknis sesuai dengan ketentuan administrasi; dan
b) menyusun program dan anggaran kegiatan penjatuhan hukuman
disiplin PNS AD.
b. Tahap persiapan.
1) Aspers Kasad.
a) menyusun kebijakan umum terkait penjatuhan hukuman disiplin
PNS AD;
b) menghimpun tembusan usul penjatuhan hukuman disiplin PNS AD
dari Kotama/Balakpus;
c) menerima laporan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin PNS
AD dari dari Ditajenad;
d) menerima Keputusan Menhan tentang Penjatuhan hukuman
disiplin PNS AD;
32
e) menerima surat dari PNS AD tentang pengajuan upaya
administratif berupa keberatan terhadap hukuman disiplin yang
dijatuhkan kepadanya; dan
f) menerima tembusan surat dari PNS AD kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) tentang pengajuan upaya
administratif berupa banding administratif terhadap hukuman disiplin yang
dijatuhkan kepadanya.
2) Dirajenad.
a) menerima usul penjatuhan hukuman disiplin PNS AD dari
Kotama/Balakpus;
b) meneliti data personel melalui pengecekan data otentik personel di
Ditajenad;
c) menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam
rangka penjatuhan hukuman disiplin PNS AD sesuai jenis dan tingkatan
hukuman;
d) menerima surat Panglima TNI tentang persetujuan penjatuhan
hukuman disiplin PNS AD wewenang Kasad; dan
e) menerima surat Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus tentang
laporan kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD.
c. Tahap pelaksanaan.
1) Aspers Kasad.
a) melaksanakan kegiatan preventif.
(1) atas nama Kasad menerbitkan peraturan tentang
penjatuhan hukuman disiplin PNS AD; dan
(2) menyelenggarakan sosialisasi tentang peraturan
penjatuhan hukuman disiplin PNS AD.
b) melaksanakan kegiatan represif.
(1) atas nama Kasad menerbitkan Surat Perintah penjatuhan
hukuman disiplin berat dan hukuman disiplin penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS Angkatan
Darat berdasarkan Keputusan Menhan tentang penjatuhan
hukuman disiplin PNS AD;
(2) atas nama kasad menerbitkan keputusan tentang
penurunan pangkat bagi PNS AD gol III/d dan IV/a berdasarkan
Keputusan Menhan tentang penjatuhan hukuman disiplin PNS AD;
33
(3) atas nama Kasad menerbitkan keputusan penjatuhan
hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan bagi PNS AD
golongan jabatan V dan VI berdasarkan Keputusan Menhan RI
tentang penjatuhan hukuman disiplin PNS AD;
(4) atas nama Kasad menerbitkan Keputusan atas keberatan
penjatuhan hukuman disiplin PNS AD; dan
(5) atas nama Kasad menerbitkan Surat Perintah pembatalan
hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Menhan RI tentang
pembatalan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS AD.
2) Dirajenad.
a) atas nama Kasad membuat Berita Acara Pendapat sebagai
kelengkapan administrasi usul penjatuhan hukuman disiplin berat dan
hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun;
b) atas nama Kasad mengajukan permohonan penjatuhan hukuman
disiplin berat/hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun kepada Panglima TNI u.p. Aspers tembusan Aspers
Kasad dengan melampirkan persyaratan administrasi yang ditentukan;
c) atas nama Kasad membuat Berita Acara Pendapat sebagai
kelengkapan administrasi usul persetujuan penjatuhan hukuman disiplin
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun/penundaan
kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
d) atas nama Kasad mengajukan permohonan persetujuan
penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala
selama 1 (satu) tahun/penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
kepada Panglima TNI u.p. Aspers tembusan Aspers Kasad dengan
melampirkan persyaratan administrasi yang ditentukan;
e) atas nama kasad menerbitkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat bagi PNS AD gol II/d s.d.
III/c berdasarkan Surat Perintah Kasad tentang penjatuhan hukuman
disiplin;
f) atas nama Kasad menerbitkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan bagi PNS AD golongan
jabatan VII, VIII dan IX berdasarkan Surat Perintah Kasad tentang
penjatuhan hukuman disiplin; dan
g) memerintahkan Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus untuk
menerbitkan Keputusan Hukuman Disiplin atas nama Kasad berupa
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun/penundaan
kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS AD di lingkungan
masing-masing berdasarkan persetujuan Menhan RI.
34
d. Tahap pengakhiran.
1) Aspers Kasad:
a) menyusun laporan penyelenggaraan penjatuhan hukuman disiplin
PNS AD kepada Panglima TNI u.p. Aspers setiap semester; dan
b) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penjatuhan hukuman
disiplin PNS AD sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.
2) Dirajenad.
a) melaporkan penyelenggaraan penjatuhan hukuman disiplin PNS
AD kepada Kasad u.p. Aspers setiap semester; dan
b) menghimpun dan menyimpan data administrasi penjatuhan
hukuman disiplin PNS AD sebagai data otentik bila sewaktu-waktu
diperlukan.
28. Tingkat Kotama/Balakpus.
a. Tahap perencanaan.
1) Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus. Merumuskan kebijakan tentang
penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di lingkungannya.
2) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus. Menyusun program
kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di lingkungannya.
b. Tahap persiapan.
1) Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus. Menyusun kebijakan tentang
penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di lingkungannya.
2) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus.
a) meneliti data administrasi PNS AD di lingkungannya yang
diusulkan penjatuhan hukuman disiplin berat atau hukuman disiplin
sedang;
b) mempersiapkan kelengkapan administrasi usul penjatuhan
hukuman disiplin sesuai jenis dan tingkatan hukuman;
c) menerima tembusan surat dari PNS AD di lingkungannya tentang
upaya administratif berupa keberatan terhadap penjatuhan hukuman
disiplin;
d) menerima tembusan surat dari PNS AD di lingkungannya tentang
upaya administratif berupa banding administratif terhadap penjatuhan
hukuman disiplin;
35
e) menerima Surat Perintah dari Komando Atas tentang pelaksanaan
penjatuhan hukuman disiplin berat/sedang PNS AD di lingkungannya; dan
f) menerima Surat Perintah dari Komando Atas tentang pembatalan
penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di lingkungannya.
c. Tahap pelaksanaan.
1) Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus. Berdasarkan Surat Perintah
Kasad tentang penjatuhan hukuman disiplin Pang/Gub/Dir/Dan/Ka
Kotama/Balakpus:
a) atas nama Kasad menerbitkan Keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat bagi PNS AD golongan I s.d.
II/c berdasarkan Surat Perintah Kasad tentang penjatuhan hukuman
disiplin;
b) atas nama Kasad menerbitkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan bagi non golongan
jabatan berdasarkan Surat Perintah Kasad tentang penjatuhan hukuman
disiplin.
c) atas nama Kasad menerbitkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun bagi PNS AD di lingkungannnya; dan
d) atas nama Kasad menerbitkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi
PNS AD di lingkungannya; dan
2) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus.
a) atas nama Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus mengajukan
permohonan penjatuhan hukuman disiplin berat atau hukuman disiplin
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada
Kasad u.p. Dirajenad tembusan Aspers Kasad dengan melampirkan
persyaratan administrasi yang ditentukan;
b) atas nama Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus mengajukan
permohonan persetujuan penjatuhan hukuman disiplin berupa penjatuhan
hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun/penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun kepada Kasad
u.p. Dirajenad tembusan Aspers Kasad dengan melampirkan persyaratan
administrasi yang ditentukan;
c) atas nama Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus membuat
tanggapan tertulis kepada Kasad u.p. Aspers Kasad atas keberatan
penjatuhan hukuman disiplin dalam jangka waktu 6 (enam) hari terhitung
mulai tanggal diterimanya tembusan surat keberatan dari PNS AD di
lingkungannya; dan
36
d) membuat saran tertulis kepada Kasad u.p. Aspers atas banding
administratif penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di lingkungannya
berdasarkan saran Dan/Ka Satminkal.
d. Tahap pengakhiran.
1) Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus.
a) menyusun laporan penyelenggaraan penjatuhan hukuman disiplin
PNS AD di lingkungannya kepada Kasad u.p. Dirajenad dengan tembusan
Aspers Kasad setiap triwulan; dan
b) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penjatuhan hukuman
disiplin PNS AD di lingkungannya sebagai masukan guna
penyempurnaan lebih lanjut.
2) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus.
a) membuat laporan pelaksanaan kegiatan penjatuhan hukuman
disiplin PNS AD di lingkungannya kepada Pang/Gub/Dan/Dir/Ka
Kotama/Balakpus; dan
b) menghimpun dan menyimpan data administrasi penjatuhan
hukuman disiplin PNS AD sebagai data otentik bila sewaktu-waktu
diperlukan.
29. Tingkat Satminkal.
a. Tahap perencanaan.
1) Dan/Ka Satminkal. Menyusun rencana kegiatan penjatuhan hukuman
disiplin PNS AD di satuannnya.
2) Pejabat personel satminkal. Membuat rencana kegiatan penjatuhan
hukuman disiplin PNS AD di satuannya yang melakukan pelanggaran.
b. Tahap persiapan.
1) Dan/Ka Satminkal.
a) menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam
rangka penjatuhan hukuman disiplin PNS AD sesuai jenis dan tingkatan
hukuman;
b) meneliti persyaratan administrasi usul penjatuhan hukuman disiplin
PNS AD sesuai jenis dan tingkatan hukuman;
c) menerima Surat Perintah dari Komando Atas tentang pelaksanaan
penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di satuannya;
37
d) menerima tembusan surat dari PNS AD di satuannya tentang
upaya administratif berupa keberatan terhadap penjatuhan hukuman
disiplin;
e) menerima tembusan surat dari PNS AD di satuannya tentang
upaya administratif berupa banding administratif terhadap penjatuhan
hukuman disiplin; dan
f) menerima Surat Perintah dari komando atas tentang pembatalan
penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di satuannya.
2) Pejabat personel satminkal.
a) menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam
rangka penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di satuannya sesuai jenis
dan tingkatan hukuman; dan
b) meneliti persyaratan administrasi usul penjatuhan hukuman disiplin
PNS AD di satuannya sesuai jenis dan tingkatan hukuman.
c. Tahap pelaksanaan.
1) Dan/Ka Satminkal.
a) Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat/hukuman disiplin sedang:
menerbitkan surat tentang pemanggilan untuk diperiksa
oleh atasan langsung kepada PNS AD di satuannya yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin dengan hukuman berupa
penjatuhan hukuman disiplin berat/hukuman disiplin sedang;
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PNS AD di
satuanya menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara
Pendapat Dan/Ka Satminkal;
(3) mengajukan permohonan penjatuhan hukuman disiplin
berat/hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun bagi PNS AD di satuannya kepada
Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus dengan melampirkan
Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat Dan/Ka
Satminkal serta persyaratan administrasi yang ditentukan;
(4) mengajukan permohonan persetujuan penjatuhan hukuman
disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun/hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun bagi PNS AD di satuannya kepada
Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus dengan melampirkan
Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat Dan/Ka
Satminkal serta persyaratan administrasi yang ditentukan;
(5) menyampaikan Surat Perintah Kasad tentang Penjatuhan
hukuman disiplin berat/sedang kepada PNS yang bersangkutan;
38
(6) mengajukan saran tertulis kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/ Balakpus terhadap upaya administratif berupa banding
administratif yang diajukan oleh PNS AD di satuannya; dan
(7) menyampaikan Surat Perintah Kasad tentang Pembatalan
Penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan;
b) Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan:
(1) menerbitkan surat tentang pemanggilan untuk diperiksa
oleh atasan langsung atau pemeriksa bagi PNS AD di satuannya
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan;
(2) berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PNS AD di
satuannya menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan; dan
(3) menerbitkan keputusan tentang penjatuhan hukuman
disiplin ringan bagi PNS AD di satuannya masing-masing.
2) Pejabat personel satminkal. Mempersiapkan persyaratan administrasi
yang digunakan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai jenis dan
tingkat hukuman.
d. Tahap pengakhiran.
1) Dan/Ka Satminkal. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penjatuhan
hukuman disiplin PNS AD di satuannya kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus.
2) Pejabat personel satminkal.
a) menghimpun dan menyimpan data administrasi berkaitan dengan
penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di satuannya sebagai data otentik
bila sewaktu-waktu diperlukan; dan
b) melakukan pencatatan penjatuhan hukuman disiplin pada buku
catatan pelanggaran personel yang ada di satuannya.
BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
30. Umum. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan penjatuhan
hukuman disiplin PNS AD dilakukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terus-menerus sehingga tidak terjadi
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
31. Pengawasan. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan
dalam pelaksanaan kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD.
39
a. Tingkat Pusat.
1) Kasad. Menetapkan dan menentukan kebijakan terhadap pengawasan
kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD.
2) Aspers Kasad. Menyelenggarakan dan melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di tingkat pusat dan
di tingkat daerah.
b. Tingkat Kotama/Balakpus.
1) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus. Menetapkan dan menentukan
kebijakan terhadap pengawasan kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD
di lingkungannya.
2) Pejabat Personel Kotama/Balakpus. Menyelenggarakan dan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS
AD di lingkungannya.
c. Tingkat Satminkal.
1) Dan/Ka Satminkal. Menyelenggarakan dan melakukan pengawasan
kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di satuannya.
2) Pejabat Personel Satminkal. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di satuannya.
32. Pengendalian. Pengendalian terhadap kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD
di tingkat pusat dan di tingkat daerah dilakukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai
dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan.
a. Tingkat Pusat.
1) Kasad. Menetapkan dan menentukan kebijakan terhadap pengendalian
kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD.
2) Aspers Kasad. Menyelenggarakan dan melakukan pengendalian
terhadap pelaksanaan kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di tingkat
pusat dan di tingkat daerah.
b. Tingkat Kotama/Balakpus.
1) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus. Menetapkan dan menentukan
kebijakan terhadap pengendalian kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD
di lingkungannya.
2) Pejabat Personel Kotama/Balakpus. Menyelenggarakan dan melakukan
pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS
AD di lingkungannya.
40
c. Tingkat Satminkal.
1) Dan/Ka Satminkal. Menyelenggarakan dan melakukan pengendalian
kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di satuannya.
2) Pejabat Personel Satminkal. Melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan penjatuhan hukuman disiplin PNS AD di satuannya.
BAB V
PENUTUP
33. Keberhasilan. Disiplin untuk menaati ketentuan yang terdapat dalam Pedoman
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat oleh para pembina
dan pengguna sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI
Angkatan Darat.
34. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu berkaitan dengan adanya
perkembangan tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan pedoman ini agar disarankan
kepada Kasad melalui Aspers Kasad sesuai dengan mekanisme umpan balik.
Autentikasi a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat, Asisten Personel,
F.F. Fransis Wewengkang, S.E., M.M. tertanda
Brigadir Jenderal TNI
Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han)
Mayor Jenderal TNI
41
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran A Keputusan Kasad
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT Nomor Kep/246/III/2020
Tanggal 31 Maret 2020
PENGERTIAN
1. Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum. Atasan pejabat yang berwenang
menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
2. Banding Administratif. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS AD yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).
3. Badan Pertimbangan Kepegawaian. Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat
pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Disiplin. Disiplin adalah suatu sikap patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku,
baik lahir maupun batin.
5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan
PNS AD untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
6. Hukuman Disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS
AD karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Keberatan. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS
AD yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diikuti dan dilaksanakan
oleh setiap PNS AD.
9. Larangan. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang
untuk diperbuat, dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap PNS AD.
10. Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat atau
PNS AD adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya di
lingkungan Angkatan Darat yang ditetapkan dan digaji menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
11. Pejabat Yang Berwenang Menghukum. Pejabat yang berwenang menghukum
adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS AD.
42
12. Pelanggaran Disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau
perbuatan PNS AD yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Perintah Kedinasan. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh
atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
14. Terhukum. Terhukum adalah seorang PNS AD yang dijatuhi hukuman disiplin.
15. Tersangka. Tersangka adalah seorang PNS AD yang disangka melakukan
pelanggaran disiplin.
16. Upaya Administratif. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh
PNS AD yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa
keberatan atau banding administratif.
Autentikasi a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat, Asisten Personel,
F.F. Fransis Wewengkang, S.E., M.M. tertanda
Brigadir Jenderal TNI
Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han)
Mayor Jenderal TNI
43
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran B Keputusan Kasad
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT Nomor Kep/246/III/2020
Tanggal 31 Maret 2020
PROSEDUR PENYELESAIAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS AD WEWENANG MENHAN
MENHAN RI Kep
Kumplin
45
PANGLIMA TNI
ASPERS
PANGLIMA TNI
3 KASAD
DIRAJENAD
A.N. KASAD PANG/DAN/IR/GUB/DIR/KA
KOTAMA/BALAKPUS
2
1
Keterangan:
Usul Kumplin Usul
Tembusan Kumplin
DAN/KA
SATMINKAL
44
PROSEDUR PENYELESAIAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS AD WEWENANG MENHAN
1. Dan/Ka Satminkal mengajukan surat usul kepada Pang/Dan/Ir/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus tentang penjatuhan hukuman disiplin;
2. Pang/Dan/Ir/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus membuat surat usul penjatuhan
hukuman disiplin kepada Kasad u.p. Dirajenad berdasarkan surat usul Dan/Ka Satminkal;
3. Dirajenad atas nama Kasad membuat surat usul penjatuhan hukuman disiplin
kepada Aspers Panglima TNI tembusan Kasad berdasarkan surat Pang/Dan/Ir/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus;
4. Aspers Panglima TNI membuat surat usul penjatuhan hukuman disiplin kepada
Menhan RI berdasarkan surat Dirajenad; dan
5. Menhan RI menerbitkan Keputusan hasil sidang penjatuhan hukuman disiplin dan
dikirimkan kepada Aspers Panglima TNI tembusan Aspers Kasad.
Autentikasi a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat, Asisten Personel,
F.F. Fransis Wewengkang, S.E., M.M. tertanda
Brigadir Jenderal TNI
Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han)
Mayor Jenderal TNI
45
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran C Keputusan Kasad
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT Nomor Kep/246/III/2020
Tanggal 31 Maret 2020
PROSEDUR PENYELESAIAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS AD PERSETUJUAN MENHAN
4 MENHAN RI Surat
5
ASPERS Persetujuan
PANGLIMA TNI PANGLIMA TNI Menhan
3 6
KASAD
DIRAJENAD 7 Kep
A.N. KASAD Kumplin
PANG/DAN/IR/GUB/DIR/KA
2 KOTAMA/ BALAKPUS
1
Usul
Persetujuan
Keterangan: DAN/KA
Usul Persetujuan SATMINKAL
Surat Persetujuan
Tembusan
46
PROSEDUR PENYELESAIAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS AD PERSETUJUAN MENHAN
1. Dan/Ka Satminkal membuat serta mengajukan surat permohonan usul persetujuan
penjatuhan hukuman disiplin berupa hukuman ringan, sedang, berat sampai dengan
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/
Balakpus;
2. Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus menanggapi surat usulan dari Dan/Ka
Satminkal dan dengan dasar surat Dan/Ka Satminkal membuat surat usul penjatuhan
hukuman disiplin kepada Kasad u.p. Dirajenad;
3. Dirajenad menanggapi surat usulan dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus
dan dengan dasar surat Dan/Ka Satminkal, Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus,
selanjutnya Dirajenad atas nama Kasad membuat surat usul penjatuhan hukuman disiplin
kepada Aspers Panglima TNI;
4. Aspers Panglima TNI menanggapi surat usulan dari Dirajenad dan dengan dasar
surat Dan/Ka Satminkal, Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus dan Dirajenad,
membuat surat usul penjatuhan hukuman disiplin kepada Menhan RI;
5. Menhan RI menanggapi surat usul dari Aspers Panglima TNI dan melakukan
sidang dengan para pejabat dari lingkungan TNI, hasil keputusan dari sidang tersebut
dikirimkan kepada Aspers Panglima TNI dalam bentuk Surat Persetujuan Menhan tentang
penjatuhan hukuman disiplin;
6. Aspers Panglima TNI mengirimkan Surat Persetujuan Menhan RI tentang
penjatuhan hukuman disiplin kepada Kasad; dan
7. Berdasarkan Surat Persetujuan Menhan RI, Kasad mendelegasikan penerbitan
Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS AD kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus.
Autentikasi a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat, Asisten Personel,
F.F. Fransis Wewengkang, S.E., M.M. tertanda
Brigadir Jenderal TNI
Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han)
Mayor Jenderal TNI
47
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran D Keputusan Kasad
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT Nomor Kep/246/III/2020
Tanggal 31 Maret 2020
PROSEDUR UPAYA ADMINISTRATIF
1. BANDING ADMINISTRATIF
BAPEK Kep Banding
MENHAN RI
Hasil Banding
PANGLIMATNI
KASAD
PANG/DAN/IR/GUB/DIR/KA
KOTAMA/BALAKPUS
usul Terima DAN/KA
Banding Kep SATMINKAL
(14 hari) Kumplin PNS AD
TERHUKUM
Usul Banding
Tembusan
Keterangan:
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku ini tentang Petunjuk tentang tata cara penetapan hukuman disiplin bagi PNS AD
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search