PDH PNS AD

No 201.05-083201
PD.PRS-71

PEDOMAN
tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN

DARAT

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR KEP/502/VI/2020 TANGGAL 8 JUNI 2020

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kasad Nomor Kep/502/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang
Pedoman Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat 1

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum .................................................................................. 3
2. Maksud dan Tujuan............................................................... 3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut ............................................... 4
4. Dasar .................................................................................... 4
5. Pengertian.............................................................................. 5

BAB II KETENTUAN UMUM

6. Umum................................................................................... 5
7. Tujuan dan Sasaran ............................................................. 5
8. Azas...................................................................................... 5
9. Peranan................................................................................ 5
10. Organisasi ........................................................................... 6
11. Tugas dan Tanggung Jawab................................................. 7
12. Ketentuan Administrasi ....................................................... 12

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

13. Umum.................................................................................. 48
14. Pemberhentian Dengan Hormat .......................................... 49
15. Pemberhentian Sementara....................................................60

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

16. Umum ................................................................................ 63
17. Pengawasan......................................................................... 63
18. Pengendalian....................................................................... 64

BAB V PENUTUP

19. Keberhasilan ...................................................................... 64
20. Penyempurnaan .................................................................. 64

SUBLAMPIRAN A PENGERTIAN............................................................................... 65

SUBLAMPIRAN B TATARAN KEWENANGAN .......................................................... 68

SUBLAMPIRAN C DAFTAR CONTOH ...................................................................... 74

KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Nomor Kep/ 502 / VI /2020

tentang

PEDOMAN

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,
Mengingat b.
bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa pedoman
: 1. untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan
2. Angkatan Darat;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu
dikeluarkan Keputusan Kasad tentang Pedoman tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil
Angkatan Darat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2
Tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Tata Cara
Masa Persiapan Pensiun;

4. Peraturan Menhan RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1534/XII/2019
tanggal 23 Desember 2019 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Tentara
Nasional Indonesia;

6. Keputusan Kasad Nomor Kep/889-33/X/2014 tanggal 31
Oktober 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Administrasi Perubahan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS
Angkatan Darat;

7. Keputusan Kasad Nomor Kep/799/X/2017 tanggal 27
Oktober 2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat;

2

8. Keputusan Kasad Nomor Kep/792/IX/2018 tanggal 6
September 2018 tentang Petunjuk Teknis tentang
Pemisahan PNS Angkatan Darat;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/1164/IV/2020 tanggal
2. 3 April 2020 tentang Penunjukan Tim Pokja Penyusunan
Pedoman tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai
Negeri Sipil Angkatan Darat;

Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Pedoman
tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri
Sipil Angkatan Darat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pedoman tentang Pemberhentian Dengan Hormat
Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat sebagaimana
2. tercantum dalam lampiran keputusan ini, menggunakan
3. kode PD : PRS-71.
4.
Pedoman tentang Pemberhentian Dengan Hormat
Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ini berklasifikasi
Biasa.

Asisten Personalia Kasad sebagai pengarah materi
Pedoman ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 2020
pada tanggal 8 JUNI

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
ASISTEN PERSONALIA,

tertanda

Distribusi: HERI WIRANTO, M.M., M.TR.(HAN).
A dan B Angkatan Darat MAYOR JENDERAL TNI
Tembusan:
Aspers Panglima TNI Autentikasi
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD,

F.F. FRANSIS WEWENGKANG, S.E., M.M.
BRIGADIR JENDERAL TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran Keputusan Kasad
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT Nomor Kep/502/VI/2020
Tanggal 8 Juni 2020

PEDOMAN

Tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN DARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Angkatan
Darat merupakan bagian dari kegiatan pemberhentian PNS Angkatan
Darat. Pemberhentian dengan hormat terhadap PNS Angkatan Darat
selain memberikan kepastian hukum juga mengakibatkan timbulnya
hak-hak kepegawaian bagi PNS Angkatan Darat yang bersangkutan.

b. Saat ini penyelenggaraan pemberhentian dengan hormat bagi PNS
Angkatan Darat menggunakan dasar Keputusan Kasad Nomor
Kep/792/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Buku Petunjuk
Teknis Pemisahan PNS Angkatan Darat. Menteri Pertahanan RI telah
menerbitkan Permenhan RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (PNS Kemhan) yang di
dalamnya mengatur tentang Pemberhentian bagi PNS Kemhan. Oleh
karena PNS Angkatan Darat adalah PNS Kemhan yang berdinas di
lingkungan TNI AD maka perlu diadakan penyesuaian terhadap
peraturan yang telah ada dalam sebuah buku Pedoman tentang
pemberhentian dengan hormat bagi PNS Angkatan Darat.

c. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan
pemberhentian dengan hormat bagi PNS Angkatan Darat agar kegiatan
tersebut dapat terlaksana dengan tertib, lancar, tepat waktu dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Sebagai pedoman bagi pejabat personel dan pejabat yang
terkait dalam menyelenggarakan pemberhentian dengan hormat PNS
Angkatan Darat.

b. Tujuan. Agar penyelenggaraan pemberhentian dengan hormat PNS
Angkatan Darat dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar, tepat waktu dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ruang lingkup dan tata urut.

a. Ruang Lingkup. Penyusunan buku pedoman ini meliputi
penyelenggaraan pemberhentian dengan hormat PNS Angkatan Darat.

b. Tata Urut. Pedoman ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan.
2) Bab II Ketentuan Umum.
3) Bab III Pelaksanaan Kegiatan.

4

4) Bab IV Pengawasan dan Pengendalian.
5) Bab V Penutup.

4. Dasar.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang
pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015

tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

g. Peraturan Menhan RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1534/XII/2019 tanggal 23
Desember 2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai
Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia;

i. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013
tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan
Administrasi Umum Angkatan Darat;

j. Keputusan Kasad Nomor Kep/889-33/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Perubahan Batas Usia
Pensiun (BUP) PNS Angkatan Darat;

k. Keputusan Kasad Nomor Kep/680/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014
tentang Petunjuk Induk tentang Personel;

l. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016
tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas Angkatan Darat;

m. Keputusan Kasad Nomor Kep/687/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016
tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi
Personel;

n. Keputusan Kasad Nomor Kep/799/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017
tentang Petunjuk Administrasi tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
Angkatan Darat; dan

o. Keputusan Kasad Nomor Kep/792/IX/2018 tanggal 6 September

2018 tentang Petunjuk Teknis tentang Pemisahan PNS Angkatan

Darat.

5. Pengertian.(Lampiran A).





7

(4) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden
dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
dan

(5) menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

b) atas nama Kasad menerbitkan keputusan pemberhentian
dengan hormat dengan hak pensiun berdasarkan pertimbangan
teknis pensiun PNS dari Ka BKN bagi PNS Angkatan Darat
golongan I s.d. III yang diberhentikan dengan hormat karena:

(1) atas permintaan sendiri;

(2) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;

(3) tidak cakap jasmani dan atau rohani bukan akibat
menjalankan tugas;

(4) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden
dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
dan

(5) menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

c) atas nama Kasad menerbitkan keputusan pemberhentian
dengan hormat bagi PNS Angkatan Darat golongan III yang
diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun karena:

(1) atas permintaan sendiri;

(2) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;

(3) tidak cakap jasmani dan atau rohani bukan akibat
menjalankan tugas;

(4) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden
dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
dan

(5) menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

d) atas nama Kasad mengusulkan pemberhentian dengan
hormat kepada Panglima TNI u.p. Aspers bagi PNS Angkatan
Darat golongan IV yang diberhentikan dengan hormat karena:

(1) mencapai Batas Usia Pensiun;

(2) atas permintaan sendiri;

(3) meninggal dunia/tewas/gugur/hilang;

(4) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;

(5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani bukan/akibat
menjalankan tugas;

(6) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden
dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

8

(7) menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;

(8) pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak
melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah
menjalankan cuti di luar tanggungan negara,
menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah
selesai menjalankan tugas belajar;

(9) melakukan tindak pidana atau penyelewengan; dan

(10) pelanggaran disiplin.

e) atas nama Kasad mengusulkan pemberhentian dengan
hormat dengan/tanpa hak pensiun kepada Panglima TNI u.p.
Aspers bagi PNS Angkatan Darat golongan I s.d. IV yang
diberhentikan dengan hormat karena:

(1) hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali
kepada instansi induknya setelah menjalankan cuti di luar
tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak
melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar;

(2) melakukan tindak pidana atau penyelewengan;

(3) pelanggaran disiplin; dan

(4) tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara.

f) atas nama Kasad menerbitkan keputusan pemberhentian
dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan hak mendapat uang
tunggu bagi PNS Angkatan Darat golongan I s.d. III;

g) atas nama Kasad mengusulkan pemberhentian dengan
hormat dari Jabatan Negeri dengan hak mendapat uang tunggu
bagi PNS Angkatan Darat golongan IV kepada Panglima TNI;

h) atas nama Kasad mengusulkan Keputusan Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat bagi PNS Angkatan Darat kepada Panglima
TNI; dan

i) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kasad u.p. Aspers.

b. Tingkat Kotama/Balakpus.

1) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus:

a) menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan
pemberhentian dengan hormat PNS Angkatan Darat di
lingkungannya;

b) atas nama Kasad mengajukan pertimbangan teknis
pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS bagi PNS Angkatan
Darat golongan I s.d. III yang diberhentikan dengan hormat
dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun (BUP),
tidak cakap jasmani dan rohani akibat menjalankan tugas/dinas,
dan meninggal dunia/tewas/gugur/hilang kepada Ka BKN/Ka
Kanreg BKN;

c) atas nama Kasad menerbitkan keputusan pemberhentian
dengan hormat dan penetapan pensiun karena mencapai batas
usia pensiun (BUP), tidak cakap jasmani dan rohani akibat
menjalankan tugas/dinas, dan meninggal
dunia/tewas/gugur/hilang bagi PNS Angkatan Darat golongan I
s.d. III berdasarkan pertimbangan teknis pensiun dari Ka
BKN/Kakanreg BKN;

9

d) atas nama Kasad, menerbitkan Keputusan Pemberhentian
Dengan Hormat tanpa hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat
golongan I dan II karena:

(1) atas permintaan sendiri;

(2) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;

(3) tidak cakap jasmani dan atau rohani akibat
menjalankan tugas;

(4) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden
dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
dan

(5) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

e) atas nama Kasad, menerbitkan Keputusan pemberhentian
sementara bagi PNS Angkatan Darat yang ditahan karena
menjadi tersangka tindak pidana atau dikenakan pemberhentian
sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun;

f) menerbitkan surat perintah pelaksanaan tentang
pemberhentian dengan hormat;

g) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan kegiatan pemberhentian dengan hormat PNS
Angkatan Darat di lingkungannya; dan

h) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kasad u.p. Aspers.

2) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus:

a) atas nama Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus
mengusulkan pemberhentian dengan hormat dengan hak
pensiun kepada Kasad u.p. Dirajenad bagi PNS Angkatan Darat
golongan I dan II yang diberhentikan dengan hormat karena:

(1) atas permintaan sendiri;

(2) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;

(3) tidak cakap jasmani dan atau rohani bukan akibat
menjalankan tugas kewajiban jabatannya;

(4) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden
dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
dan

(5) menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;

b) atas nama Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus
mengusulkan pemberhentian dengan hormat dengan hak
pensiun/tanpa hak pensiun kepada Kasad u.p. Dirajenad bagi
PNS Angkatan Darat golongan I dan II yang diberhentikan
dengan hormat karena:

(1) pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak
melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah
menjalankan cuti di luar tanggungan negara,
menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah
selesai menjalankan tugas belajar;

10

(2) melakukan tindak pidana atau penyelewengan;

(3) pelanggaran disiplin; dan

(4) tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara.

c) atas nama Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus
mengusulkan pemberhentian dengan hormat dengan hak
pensiun/tanpa hak pensiun kepada Kasad u.p. Dirajenad bagi
PNS Angkatan Darat golongan III yang diberhentikan dengan
hormat karena:

(1) atas permintaan sendiri;

(2) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;

(3) tidak cakap jasmani dan/atau rohani bukan akibat
menjalankan tugas;

(4) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden
dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

(5) menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;

(6) tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara;

(7) pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak
melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah
menjalankan cuti di luar tanggungan negara,
menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah
selesai menjalankan tugas belajar;

(8) melakukan tindak pidana atau penyelewengan; dan

(9) pelanggaran disiplin.

d) atas nama Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus
mengusulkan pemberhentian dengan hormat dengan/tanpa hak
pensiun kepada Kasad u.p. Dirajenad bagi PNS Angkatan Darat
golongan IV;

e) mengusulkan pemberhentian dengan hormat dari Jabatan
Negeri dengan hak mendapat uang tunggu kepada Kasad u.p.
Dirajenad bagi PNS Angkatan Darat;

f) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan kegiatan pemberhentian dengan hormat PNS
Angkatan Darat di lingkungannya; dan

g) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus.

c. Tingkat Satminkal.

1) Dan/Ka Satminkal:

a) memberitahukan secara tertulis kepada PNS Angkatan
Darat di Satuannya tentang waktu dan kelengkapan
administrasi yang harus disiapkan dalam rangka pemberhentian
dengan hormat karena mencapai Batas Usia pensiun;

b) mengusulkan pemberhentian dengan hormat PNS
Angkatan Darat di Satuannya kepada Pang/Dan/Gub/ Dir/Ka
Kotama/Balakpus u.p. Kaajen Kotama/Ses/Dirum/Dirbinlem
Kotama/Balakpus; dan

11

c) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Pang/Dan/Gub/ Dir/Ka Kotama/Balakpus.

2) Pejabat Personel Satminkal:

a) menyiapkan bahan administrasi bagi PNS Angkatan Darat
di Satuannya yang akan diberhentikan dengan hormat; dan

b) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Dan/Ka Satuan.

12. Ketentuan Adminisrasi.

a. Pemberhentian Dengan Hormat. Pemberhentian Dengan Hormat
merupakan salah satu bentuk pemisahan PNS Angkatan Darat. PNS
Angkatan Darat dapat diberhentikan dengan hormat dari kedinasan apabila
telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Jenis-jenis pemberhentian dengan hormat, sebagai
berikut:

1) Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai Batas Usia
Pensiun (BUP).

a) Ketentuan:

(1) PNS Angkatan Darat yang telah mencapai batas usia
pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(2) Batas Usia Pensiun yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

(a) 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat
fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli
pratama, dan pejabat fungsional keterampilan;

(b) 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan
pejabat fungsional madya; dan

(c) 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan
fungsional ahli utama.

(3) Pemberitahuan pemberhentian dengan hormat
karena mencapai Batas Usia Pensiun.

(a) Pemberitahuan pemberhentian dengan hormat
karena mencapai Batas Usia Pensiun bertujuan
memberitahukan kepada PNS Angkatan Darat bahwa
yang bersangkutan akan segera mencapai Batas Usia
Pensiun, sehingga yang bersangkutan harus
menyiapkan administrasi yang terkait dengan
masalah rawatan purnadinas; dan

(b) Pemberitahuan pemberhentian dengan hormat
karena mencapai Batas Usia Pensiun paling lambat 1
tahun 3 bulan sebelum PNS Angkatan Darat
tersebut mencapai Batas Usia Pensiun.

(4) Berdasarkan pemberitahuan pemberhentian dengan
hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun tersebut PNS
yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti
dengan hak pensiun dengan menyertakan:

(a) daftar riwayat pekerjaan yang

disusun/disahkan oleh pejabat yang berwenang

untuk memberhentikan PNS Angkatan Darat yang

bersangkutan;

12

(c) daftar susunan keluarga yang disahkan oleh
yang berwenang yang memuat nama, tanggal
kelahiran, dan alamat isteri/suami dan anak-
anaknya; dan

(d) surat keterangan dari PNS Angkatan Darat
yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua
surat-surat yang sah dan turunan atau kutipannya,
dan barang-barang lainnya milik negara yang ada
padanya, telah diserahkan kembali kepada Negara.

b) Hak. PNS Angkatan Darat yang diberhentikan dengan
hormat karena telah mencapai batas usia pensiun, berhak atas
pensiun apabila memiliki masa kerja pensiun sekurang-
kurangnya sepuluh tahun.

c) Wewenang.

(1) Wewenang penandatanganan keputusan

pemberhentian dengan hormat karena telah mencapai

Batas Usia Pensiun adalah:

(a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus

atas nama Kasad, untuk golongan I s.d. III;

(b) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

(c) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

(2) Wewenang penandatanganan pemberitahuan
pemberhentian dengan hormat karena telah mencapai
Batas Usia Pensiun adalah Dan/Ka Saminkal.

d) Persyaratan Administrasi:

(1) surat usul dari Komandan Satuan;

(2) surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan;

(3) data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);

(4) salinan susunan keluarga dari Lurah/Camat (KU-1);

(5) fotokopi Akte Kelahiran Anak;

(6) fotokopi Surat Nikah;

(7) fotokopi KTP;

(8) fotokopi Kartu Keluarga;

(9) fotokopi Karis/Karsu;

(10) surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-
4);

(11) daftar riwayat pekerjaan beserta lampiran-
lampirannya:

(a) Kep Pengalaman Kerja di luar Kemhan (jika
ada);

(b) Kep Pengangkatan sebagai Tenaga Honor (jika
ada);

(c) Kep Pengangkatan sebagai CPNS;

(d) Kep Pengangkatan sebagai PNS; dan

13

(e) Kep Kenaikan Pangkat terakhir/Kenaikan Gaji
Berkala (KGB) terakhir.

(12) surat keterangan domisili dari Lurah setempat;

(13) pasfoto berwarna terbaru PNS yang bersangkutan
memakai pakaian seragam PNS ukuran 3 x 4 cm sebanyak
sepuluh lembar (latar belakang berwarna biru) tanpa
kacamata dan tutup kepala;

(14) pasfoto berwarna terbaru suami/istri PNS yang
bersangkutan memakai pakaian bebas rapi ukuran 3 x 4
cm sebanyak lima lembar (latar belakang berwarna biru)
tanpa kacamata dan tutup kepala;

(15) bahan administrasi pasal 1) sampai dengan 12)
dibuat rangkap dua dan dilegalisir oleh Pejabat Personel
Satuan;

(16) penilaian prestasi kerja;

(17) surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin sedang/berat dari Komandan Satuan; dan

(18) surat pernyataan tidak sedang menjalani proses
pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2) Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri.

a) Ketentuan. PNS Angkatan Darat yang meminta berhenti
akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
dengan ketentuan, sebagai berikut:

(1) Permohonan berhenti sebagai PNS Angkatan Darat
diajukan secara tertulis kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/ Balakpus melalui Komandan Satuan secara
hirarki.

(2) Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri
dapat disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah
mendapat rekomendasi dari Komandan/Kepala Satuan.

(3) Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau
ditolak, Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus
menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara
tertulis kepada Komandan Satuan yang bersangkutan.

(4) Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau
ditolak, Komandan Satuan menyampaikan alasan
penundaan atau penolakan secara tertulis kepada yang
bersangkutan.

(5) Permohonan pemberhentian dapat ditunda untuk
paling lama satu tahun, apabila ada kepentingan dinas
yang mendesak.

(6) Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau
penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan
sendiri ditetapkan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima.

(7) Permohonan pemberhentian dapat ditolak apabila
PNS Angkatan Darat tersebut:

14

(a) terikat pada ikatan dinas;

(b) sedang dalam proses peradilan karena diduga
melakukan tindak pidana kejahatan;

(c) dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang
memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran
disiplin PNS;

(d) sedang mengajukan upaya banding
administratif karena dijatuhi hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS;

(e) sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau

(f) alasan lain menurut pertimbangan Pang/Dan/
Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus atau Kasad.

(8) sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS
Angkatan Darat yang bersangkutan wajib melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya.

b) Hak:

(1) dengan hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja paling
singkat 20 tahun; dan

(2) tanpa hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia kurang dari 50 tahun dan/atau masa kerja kurang
dari 20 tahun.

c) Wewenang. Wewenang penandatanganan Keputusan
pemberhentian dengan hormat karena atas permintaan sendiri.

(1) Berhak atas Pensiun:

(a) Dirajenad atas nama Kasad untuk golongan I
s.d. III;

(b) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

(c) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

(2) Tanpa hak Pensiun:

(a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus

atas nama Kasad, untuk golongan I dan II;

(b) Dirajenad atas nama Kasad, untuk golongan
III;

(c) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

(d) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

d) Persyaratan Administrasi:

(1) Tanpa Hak Pensiun:

(a) surat permohonan berhenti yang

ditandatangani PNS yang bersangkutan;

(b) fotokopi Kep Pengangkatan PNS;

(c) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

15

(d) fotokopi Kep Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
dan

(e) fotokopi kartu pegawai (Karpeg).

(2) Dengan Hak Pensiun:

(a) surat permohonan dari yang bersangkutan;

(b) fotokopi Surat Nikah;

(c) KU-1 (daftar keluarga dari Lurah setempat);

(d) akte kelahiran anak;

(e) SP-4 (Surat permintaan pembayaran pensiun
pertama);

(f) surat keterangan domisili dari Lurah setempat;

(g) fotokopi Karpeg;

(h) fotokopi Kep Pengangkatan Pertama (Kep
Capeg);

(i) fotokopi Kep Pengangkatan PNS (Kep PNS);

(j) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

(k) fotokopi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir;

(l) fotokopi KTP;

(m) fotokopi Kartu Keluarga;

(n) fotokopi Karis/Karsu;

(o) pasfoto berwarna terbaru PNS yang
bersangkutan memakai pakaian seragam PNS
ukuran 3 x 4 cm sebanyak sepuluh lembar (latar
belakang berwarna biru) tanpa kacamata dan tutup
kepala;

(p) pasfoto berwarna terbaru suami/istri PNS yang
bersangkutan memakai pakaian bebas rapi ukuran 3
x 4 cm sebanyak lima lembar (latar belakang
berwarna biru) tanpa kacamata dan tutup kepala;
dan

(q) surat pernyataan tidak sedang menjalani proses
pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

3) Pemberhentian dengan hormat karena perampingan organisasi
atau kebijakan pemerintah.

a) Ketentuan:

(1) apabila terjadi kelebihan PNS Angkatan Darat yang
disebabkan adanya perampingan organisasi atau
kebijakan, maka kelebihan PNS Angkatan Darat dapat
disalurkan ke Instansi lain.

(2) apabila penyaluran tidak mungkin dilaksanakan,
maka PNS Angkatan Darat yang kelebihan itu
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Angkatan Darat
atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak
kepegawaian sebagai berikut:

16

(a) PNS Angkatan Darat yang telah berusia 50
tahun, masa kerja sepuluh tahun diberhentikan
dengan hak Pensiun;

(b) PNS Angkatan Darat yang belum berusia 50
tahun dan belum memiliki masa kerja sepuluh tahun
diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri
dengan mendapat uang tunggu; dan

(c) uang tunggu tersebut diberikan paling lama
satu tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali
untuk paling lama satu tahun, dengan ketentuan
bahwa pemberian uang tunggu itu tidak boleh lebih
dari lima tahun.

b) Hak:

(1) apabila PNS Angkatan Darat yang bersangkutan
telah mencapai usia 50 tahun dan telah memiliki masa
kerja sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebelum atau
pada saat habis masa menerima uang tunggu, maka ia
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Angkatan Darat
dengan hak pensiun;

(2) PNS Angkatan Darat yang pada saat berakhirnya
masa menerima uang tunggu belum berusia 50 tahun,
tetapi memiliki masa kerja sepuluh tahun, maka yang
bersangkutan diberhentikan dengan hak pensiun pada
saat yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun;

(3) PNS Angkatan Darat setelah selesai menerima uang
tunggu paling lama lima tahun, telah berusia 50 tahun
tetapi belum memiliki masa kerja sepuluh tahun
diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun dan
diberi uang pengabdian;

(4) sejak berakhirnya masa pemberian uang tunggu
sampai saat yang bersangkutan berhak menerima pensiun,
yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan
dari Negara; dan

(5) besar uang pengabdian adalah enam kali masa kerja
kali gaji terakhir yang diterima.

c) Wewenang. Wewenang penandatanganan Keputusan
pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan
pemerintah:

(1) Berhak atas Pensiun:

(a) Dirajenad atas nama Kasad untuk golongan I
s.d. III;

(b) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

(c) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

(2) Tanpa hak Pensiun:

(a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus

atas nama Kasad, untuk golongan I dan II;

(b) Dirajenad atas nama Kasad, untuk golongan
III;

(c) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

17

(d) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

d) Persyaratan Administrasi:

(1) Kep pengangkatan sebagai Capeg/PNS;

(2) Kep kenaikan pangkat terakhir/Kenaikan Gaji
Berkala terakhir;

(3) Kep tentang perampingan organisasi; dan

(4) Daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang
dinyatakan kelebihan.

4) Pemberhentian Dengan Hormat karena tidak cakap jasmani atau
rohani.

a) Ketentuan. PNS Angkatan Darat dapat diberhentikan
dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian apabila
berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan
dinyatakan:

(1) tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri
karena kesehatannya;

(2) menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya
bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; dan

(3) tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya
cuti sakit.

b) Hak:

(1) PNS Angkatan Darat yang dinyatakan tidak dapat
bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan
jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena
akibat menjalankan tugas kewajiban jabatannya, berhak
atas pensiun dengan tidak terikat masa kerja.

(2) PNS Angkatan Darat yang dinyatakan tidak dapat
bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan
jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan
karena akibat menjalankan tugas kewajiban jabatannya,
berhak atas pensiun apabila memiliki masa kerja untuk
pensiun minimal empat tahun.

c) Wewenang. Wewenang penandatanganan Keputusan
pemberhentian dengan hormat karena tidak cakap jasmani atau
rohani, adalah sebagai berikut:

(1) Tidak cakap jasmani atau rohani akibat menjalankan
tugas kewajiban jabatannya:

(a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus

atas nama Kasad, untuk golongan I s.d. III;

(b) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

(c) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

(2) Tidak cakap jasmani atau rohani bukan akibat
menjalankan tugas kewajiban jabatannya:

(a) Dirajenad atas nama Kasad, untuk PNS
golongan I s.d. III;

(b) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

(c) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

18

d) Persyaratan Administrasi:

(1) surat usul permohonan dari Satuan;

(2) fotokopi surat nikah;

(3) KU-1 (daftar keluarga dari Lurah setempat);

(4) akte kelahiran anak;

(5) surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-
4);

(6) surat keterangan domisili dari Lurah setempat;

(7) fotokopi Karpeg;

(8) fotokopi Kep pengangkatan sebagai CPNS;

(9) fotokopi Kep pengangkatan sebagai PNS;

(10) surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan;

(11) fotokopi KTP;

(12) fotokopi Kartu Keluarga;

(13) fotokopi Karis/Karsu;

(14) fotokopi Kep kenaikan pangkat/kenaikan gaji
berkala terakhir;

(15) pasfoto terbaru PNS yang bersangkutan memakai
pakaian seragam PNS ukuran 3 x 4 cm sebanyak sepuluh
lembar (latar belakang berwarna biru) tanpa kacamata dan
tutup kepala;

(16) pasfoto terbaru suami/istri yang bersangkutan
memakai pakaian bebas rapi ukuran 3 x 4 cm sebanyak
lima lembar (latar belakang berwarna biru) tanpa kacamata
dan tutup kepala;

(17) surat keterangan dari Panitia Penguji Badan Personel
Angkatan Darat (PPBPAD) mengenai kondisi PNS yang
bersangkutan; dan

(18) surat pernyataan tidak sedang menjalani proses
pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5) Pemberhentian Dengan Hormat karena meninggal dunia/tewas/
gugur/hilang.

a) Ketentuan:

(1) PNS Angkatan Darat yang meninggal dunia
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Angkatan
Darat, dengan ketentuan:

(a) meninggal tidak dalam dan karena menjalankan
tugas;

(b) meninggal sedang menjalani masa uang
tunggu; atau

(c) meninggal pada waktu menjalani cuti di luar
tanggungan negara.

(2) PNS Angkatan Darat yang tewas diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS Angkatan Darat, dengan
ketentuan:

(a) PNS Angkatan Darat dinyatakan tewas apabila:

19

i. meninggal dalam dan karena
menjalankan tugas dan kewajibannya;

ii. meninggal dalam keadaan lain yang ada
hubungannya dengan dinas;

iii. meninggal yang diakibatkan oleh luka
atau cacat rohani atau jasmani yang didapat
dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya atau keadaan lain yang ada
hubungannya dengan kedinasan; dan/atau

iv. karena perbuatan anasir yang tidak
bertanggung jawab atau sebagai akibat
tindakan anasir itu.

(b) Penetapan status tewas bagi PNS Angkatan
Darat dinyatakan dalam keputusan Menhan RI.

(c) Persyaratan administrasi penetapan status
tewas:

i. fotokopi Kep Pengangkatan sebagai
CPNS;

ii. fotokopi Kep Pengangkatan sebagai PNS;

iii. fotokopi Kep tentang penempatan,
golongan dan jabatan terakhir ;

iv. fotokopi kartu tanda peserta ASABRI;

v. fotokopi kartu tanda anggota PNS
Angkatan Darat;

vi. Fotokopi surat nikah dan kartu
penunjukan suami/istri bagi PNS Angkatan
Darat yang sudah berkeluarga;

vii. fotokopi kartu tanda penduduk;

viii. fotokopi kartu keluarga;

ix. fotokopi surat keterangan ahli waris;

x. laporan kronologis kejadian yang dibuat
dan ditandatangani oleh atasan langsung
korban/kepala Satker di lingkungan TNI AD;

xi. surat visum et repertum dari dokter yang
berwenang ; dan

xii. rekomendasi dari

Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus.

(3) PNS Angkatan Darat yang gugur diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS Angkatan Darat, dengan
ketentuan:

(a) PNS TNI Angkatan Darat dinyatakan gugur
apabila meninggal dunia dalam melaksanakan tugas
pertempuran atau tugas operasi di dalam atau di
luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan.

(b) Penetapan status gugur bagi PNS Angkatan
Darat dinyatakan dalam keputusan Menhan RI.

(c) Persyaratan administrasi penetapan status
gugur:

20

i. fotokopi Kep Pengangkatan sebagai
CPNS;

ii. fotokopi Kep Pengangkatan sebagai PNS;

iii. fotokopi Kep tentang penempatan,
golongan dan jabatan terakhir ;

iv. fotokopi kartu tanda peserta ASABRI;

v. fotokopi kartu tanda anggota PNS
Angkatan Darat;

vi. Fotokopi surat nikah dan kartu
penunjukan suami/istri bagi PNS Angkatan
Darat yang sudah berkeluarga;

vii. fotokopi kartu tanda penduduk;

viii. fotokopi kartu keluarga;

ix. fotokopi surat keterangan ahli waris;

x. laporan kronologis kejadian yang dibuat
dan ditandatangani oleh atasan langsung
korban/kepala Satker di lingkungan TNI AD;

xi. surat visum et repertum dari dokter yang
berwenang; dan

xii. rekomendasi dari

Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus.

(4) PNS Angkatan Darat dinyatakan hilang.

(a) Hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS
Angkatan Darat yang bersangkutan apabila:

i. tidak diketahui keberadaannya; dan

ii. tidak diketahui masih hidup atau telah
meninggal dunia.

(b) Pernyataan hilang ditetapkan dalam Keputusan
Kasad berdasarkan usul Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/ Balakpus yang dilengkapi dengan surat
keterangan dari pejabat pengamanan Satuan dan
surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari
pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia
selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua sejak
yang bersangkutan hilang.

(c) Sejak diterbitkannya keputusan hilang, hak-
hak kepegawaian yang bersangkutan masih berlaku.
Apabila yang bersangkutan tidak ditemukan kembali
maka pada bulan ke-12 sejak keputusan tersebut
diterbitkan yang bersangkutan dianggap meninggal
dunia dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
Angkatan Darat.

(d) PNS Angkatan Darat yang dinyatakan hilang
dan ditemukan kembali:

i. apabila PNS Angkatan Darat yang hilang
ditemukan kembali dan masih hidup, dapat
diangkat kembali sebagai PNS Angkatan Darat
sepanjang yang bersangkutan belum mencapai
Batas Usia Pensiun:

21

i) pengangkatan kembali sebagai
PNS Angkatan Darat dilakukan setelah
PNS Angkatan Darat yang bersangkutan
diperiksa oleh Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus dan pihak Kepolisian
Negara Republik Indonesia; dan

ii) apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan terbukti hilang karena

kemauan dan kemampuan yang

bersangkutan, PNS Angkatan Darat yang

bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

ii. apabila PNS Angkatan Darat yang hilang
ditemukan kembali dan telah mencapai Batas
Usia Pensiun, PNS Angkatan Darat yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat
dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) pemberhentian setelah dilakukan

pemeriksaan oleh

Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/

Balakpus dan pihak Kepolisian Negara

Republik Indonesia; dan

ii) dalam hal berdasarkan hasil
pemeriksaan terbukti hilang karena
kemauan dan kemampuan yang
bersangkutan, PNS Angkatan Darat yang
bersangkutan wajib mengembalikan hak
kepegawaian yang telah diterima oleh
janda/duda atau anaknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

iii. PNS Angkatan Darat yang telah dinyatakan
hilang yang belum melewati masa 12 bulan
kemudian diketemukan kembali, tetapi cacat
diperlakukan:

i) diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS Angkatan Darat dengan hak
pensiun apabila yang bersangkutan
memiliki masa kerja paling sedikit empat
tahun, tetapi apabila belum memiliki
masa kerja paling sedikit empat tahun,
maka diberhentikan dengan hormat
tanpa hak pensiun; dan

ii) dalam hal hilang dan cacatnya

itu disebabkan dalam dan oleh karena

yang besangkutan menjalankan

kewajiban jabatannya, maka

diberhentikan dengan hormat sebagai

PNS Angkatan Darat tanpa ketentuan

masa kerja.

22

b) Hak:

(1) PNS Angkatan Darat yang dinyatakan meninggal
dunia/tewas/gugur telah berkeluarga, kepada janda/duda
atau anaknya diberikan hak kepegawaian dan santunan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) PNS Angkatan Darat yang dinyatakan tewas/gugur
tidak berkeluarga, kepada orang tuanya diberikan hak
kepegawaian dan santunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

(3) PNS Angkatan Darat yang hilang di luar kemampuan
dan kemauan PNS Angkatan Darat yang bersangkutan
dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 sejak
dinyatakan hilang. Janda/duda atau anak PNS Angkatan
Darat yang bersangkutan diberikan hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Wewenang. Wewenang penandatanganan Keputusan
pemberhentian dengan hormat karena meninggal
dunia/tewas/gugur/ hilang, adalah sebagai berikut:

(1) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus atas
nama Kasad untuk golongan I s.d. III;

(2) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan ruang
IV/a dan IV/b; dan

(3) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

d) Persyaratan Administrasi:

(1) Pemberhentian Dengan Hormat karena meninggal
dunia:

(a) surat kematian dari Dokter/Lurah/Camat;
(b) fotokopi Karpeg;

(c) fotokopi KTP;

(d) fotokopi Kartu Keluarga;

(e) fotokopi Karis/Karsu;

(f) Kep Pengangkatan sebagai CPNS;

(g) Kep Pengangkatan sebagai PNS;

(h) Kep Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala
terakhir;

(i) surat keterangan ahli waris yang ditunjuk;
(j) fotokopi Akte Kelahiran Anak;
(k) KU-I; dan
(l) fotokopi surat nikah bagi PNS Angkatan Darat
yang sudah berkeluarga.

(2) Pemberhentian Dengan Hormat karena tewas/gugur:

(a) fotokopi Kep penetapan tewas/gugur dari
Menhan RI;

(b) surat kematian dari Dokter/Lurah/Camat;

(c) fotokopi Karpeg;

(d) fotokopi KTP;

(e) fotokopi Kartu Keluarga;

23

(f) fotokopi Karis/Karsu

(g) fotokopi Kep Pengangkatan sebagai CPNS;

(h) fotokopi Kep Pengangkatan sebagai PNS;

(i) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji
Berkala terakhir;

(j) surat keterangan ahli waris yang ditunjuk;

(k) fotokopi Akte Kelahiran Anak;

(l) KU-I; dan

(m) fotokopi surat nikah bagi PNS Angkatan Darat
yang sudah berkeluarga.

(3) Pemberhentian Dengan Hormat karena hilang:

(a) surat perintah dinas dari Komandan Satuan;

(b) absensi satu bulan terakhir;

(c) fotokopi Karpeg;

(d) fotokopi KTP;

(e) fotokopi Kartu Keluarga;

(f) fotokopi Karis/Karsu;

(g) surat keterangan kematian/hilang dari
Kepolisian;

(h) surat keterangan domisili tempat tinggal dari
Lurah setempat;

(i) fotokopi Kep Pengangkatan sebagai CPNS;

(j) fotokopi Kep Pengangkatan sebagai PNS;

(k) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji
Berkala terakhir:

(l) fotokopi surat nikah bagi PNS Angkatan Darat
yang sudah berkeluarga;

(m) fotokopi Akte Kelahiran Anak; dan

(n) KU-I.

6) Pemberhentian Dengan Hormat karena mencalonkan diri atau
dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

a) Ketentuan:

(1) PNS Angkatan Darat wajib mengundurkan diri
sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden
dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil
Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan
pemilihan umum;

(2) pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik
kembali;

(3) PNS Angkatan Darat yang mengundurkan diri
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;

24

(4) PNS Angkatan Darat yang melanggar kewajiban
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung
mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan
ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh
lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
dan

(5) pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku
terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan
ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh
lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

b) Hak:

(1) dengan hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa
kerja sekurang-kurangnya 20 tahun; dan

(2) tanpa hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia kurang dari 50 tahun dan/atau masa kerja kurang
dari 20 tahun.

c) Wewenang. Wewenang penandatanganan Keputusan
pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan
menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil
Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
Walikota:

(1) Berhak atas Pensiun:

(a) Dirajenad atas nama Kasad bagi PNS golongan
I s.d. III;

(b) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

(c) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

(2) Tanpa hak Pensiun:

(a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus

atas nama Kasad, untuk golongan I dan II;

(b) Dirajenad atas nama Kasad, untuk golongan
III;

(c) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

(d) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

d) Persyaratan Administrasi:

(1) surat permohonan dari yang bersangkutan;

(2) salinan sah Surat Nikah;

25

(3) KU-1 (daftar keluarga dari Lurah setempat);

(4) akte kelahiran anak;

(5) SP-4 (Surat permintaan pembayaran pensiun
pertama);

(6) surat keterangan domisili dari Lurah setempat;

(7) fotokopi Karpeg;

(8) fotokopi KTP;

(9) fotokopi Kartu Keluarga;

(10) fotokopi Karis/Karsu;

(11) fotokopi Kep Pengangkatan Pertama (Kep Capeg);

(12) fotokopi Kep Pengangkatan PNS (Kep PNS);

(13) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

(14) fotokopi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir;

(15) pasfoto berwarna terbaru PNS yang bersangkutan
memakai pakaian seragam PNS ukuran 3 x 4 cm sebanyak
sepuluh lembar (latar belakang berwarna biru) tanpa
kacamata dan tutup kepala;

(16) pasfoto berwarna terbaru suami/istri PNS yang
bersangkutan memakai pakaian bebas rapi ukuran 3 x 4
cm sebanyak lima lembar (latar belakang berwarna biru)
tanpa kacamata dan tutup kepala; dan

(17) surat pernyataan tidak sedang menjalani proses
pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

7) Pemberhentian Dengan Hormat karena menjadi anggota
dan/atau pengurus partai politik.

a) Ketentuan:

(1) PNS Angkatan Darat dilarang menjadi anggota
dan/atau pengurus partai politik;

(2) PNS Angkatan Darat yang menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara
tertulis;

(3) PNS Angkatan Darat yang mengundurkan diri,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai
akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan dan
pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali;

(4) PNS Angkatan Darat yang melanggar larangan
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS; dan

(5) PNS Angkatan Darat yang melanggar larangan
dengan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung
mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota
dan/atau pengurus partai politik.

b) Hak:

(1) dengan hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa
kerja sekurang-kurangnya 20 tahun; dan

26

(2) tanpa hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia kurang dari 50 tahun dan/atau masa kerja kurang
dari 20 tahun.

c) Wewenang. Wewenang penandatanganan Keputusan

Pemberhentian Dengan Hormat karena menjadi anggota

dan/atau pengurus partai politik:

(1) Berhak atas Pensiun:

(a) Dirajenad atas nama Kasad, untuk golongan I
s.d. III;

(b) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

(c) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

(2) Tanpa hak Pensiun:

(a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus

atas nama Kasad, untuk golongan I dan II;

(b) Dirajenad atas nama Kasad, untuk golongan
III;

(c) Sekjen atas nama Menhan RI untuk golongan
ruang IV/a dan IV/b; dan

(d) Menhan RI untuk golongan ruang IV/c ke atas.

d) Persyaratan Administrasi:

(1) surat permohonan dari yang bersangkutan;

(2) salinan sah Surat Nikah;

(3) KU-1 (daftar keluarga dari Lurah setempat);

(4) akte kelahiran anak;

(5) SP-4 (Surat permintaan pembayaran pensiun
pertama);

(6) surat keterangan domisili dari Lurah setempat;

(7) fotokopi Karpeg;

(8) fotokopi KTP;

(9) fotokopi Kartu Keluarga;

(10) fotokopi Karis/Karsu;

(11) fotokopi Kep Pengangkatan Pertama (Kep Capeg);

(12) fotokopi Kep Pengangkatan PNS (Kep PNS);

(13) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

(14) fotokopi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir;

(15) pasfoto berwarna terbaru PNS yang bersangkutan
memakai pakaian seragam PNS ukuran 3 x 4 cm sebanyak
sepuluh lembar (latar belakang berwarna biru) tanpa
kacamata dan tutup kepala;

(16) pasfoto berwarna terbaru suami/istri PNS yang
bersangkutan memakai pakaian bebas rapi ukuran 3 x 4
cm sebanyak lima lembar (latar belakang berwarna biru)
tanpa kacamata dan tutup kepala; dan

(17) surat pernyataan tidak sedang menjalani proses
pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

27

8) Pemberhentian Dengan Hormat karena Tidak Menjabat Lagi
Sebagai Pejabat Negara.

a) Ketentuan:

(1) PNS Angkatan Darat yang tidak lagi menjabat
sebagai ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah
Konstusi, ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan, ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial,
ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi, Menteri dan jabatan setingkat Menteri, Kepala
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS apabila dalam waktu paling lama dua tahun tidak
tersedia lowongan Jabatan;

(2) selama menunggu tersedianya lowongan Jabatan
sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi PNS
sebagaimana dimaksud ayat (1) diaktifkan kembali sebagai
PNS dan diberikan penghasilan sebesar 50 % dari
penghasilan Jabatan terakhir sebagai PNS sebelum
diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan; dan

(3) pemberhentian dengan hormat karena tidak lagi
menjabat sebagai pejabat negara terhitung mulai akhir
bulan sejak dua tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

b) Hak:

(1) dengan hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa
kerja sekurang-kurangnya 20 tahun; dan

(2) tanpa hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia kurang dari 50 tahun dan/atau masa kerja kurang
dari 20 tahun.

c) Wewenang. Wewenang penandatanganan Keputusan
pemberhentian karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat
negara berada di tangan Menhan RI bagi semua golongan PNS
Angkatan Darat.

d) Persyaratan Administrasi:

(1) surat permohonan dari yang bersangkutan;

(2) fotokopi surat nikah;

(3) KU-1 (daftar keluarga dari Lurah setempat);

(4) akte kelahiran anak;

(5) SP-4 (Surat permintaan pembayaran pensiun
pertama);

(6) surat keterangan domisili dari Lurah setempat;

(7) fotokopi Karpeg;

(8) fotokopi KTP;

(9) fotokopi Kartu Keluarga;

(10) fotokopi Karis/Karsu;

(11) fotokopi Kep pengangkatan pertama (Kep Capeg);

(12) fotokopi Kep pengangkatan PNS (Kep PNS);

28

(13) fotokopi Kep kenaikan pangkat terakhir;

(14) fotokopi kenaikan gaji berkala (KGB) terakhir;

(15) pasfoto berwarna terbaru PNS yang bersangkutan
memakai pakaian seragam PNS ukuran 4 x 6 cm sebanyak
sepuluh lembar (latar belakang berwarna biru) tanpa
kacamata dan tutup kepala;

(16) pasfoto berwarna terbaru suami/istri PNS yang
bersangkutan memakai pakaian bebas rapi ukuran 4 x 6
cm sebanyak lima lembar (latar belakang berwarna biru)
tanpa kacamata dan tutup kepala; dan

(17) surat pernyataan tidak sedang menjalani proses
pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

9) Pemberhentian Dengan Hormat Karena Sebab Lain.

a) Setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan
Negara dan tidak melapor.

(1) Ketentuan:

(a) PNS Angkatan Darat yang telah selesai
menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib
melaporkan diri secara tertulis kepada Kasad u.p.
Dirajenad paling lama satu bulan setelah selesai
menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

(b) PNS Angkatan Darat yang tidak melaporkan
diri secara tertulis setelah melaksanakan cuti di luar
tanggungan negara diberhentikan dengan hormat.

i. PNS Angkatan Darat yang melaporkan
diri setelah selesai menjalankan cuti di luar
tanggungan negara, tetapi tidak dapat
diangkat dalam jabatan pada instansi
induknya, disalurkan pada instansi lain dan
diaktifkan kembali sebagai PNS sesuai jabatan
yang tersedia;

ii. Dirajenad atas nama Kasad setelah
berkoordinasi dengan Kepala BKN; dan

iii. PNS Angkatan Darat yang tidak dapat
disalurkan dalam waktu paling lama satu
tahun diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS dan diberikan hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Hak:

(a) dengan hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat
yang berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan
memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun;
dan

(b) tanpa hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat
yang berusia kurang dari 50 tahun dan/atau masa
kerja kurang dari 20 tahun.

(3) Wewenang. Wewenang penandatanganan

Keputusan pemberhentian karena selesai menjalankan cuti

di luar tanggungan Negara dan tidak melapor kepada

29

Kasad u.p. Dirajenad oleh Menhan RI bagi semua golongan
PNS Angkatan Darat.

(4) Persyaratan Administrasi:

(a) surat permohonan yang bersangkutan;

(b) surat usul dari satuan;

(c) fotokopi Karpeg;

(d) fotokopi KTP;

(e) fotokopi Kartu Keluarga;

(f) fotokopi Karis/Karsu;

(g) fotokopi Kep Pengangkatan CPNS;

(h) fotokopi Kep Pengangkatan PNS;

(i) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

(j) surat cuti di Luar Tanggungan Negara; dan

(k) surat keterangan dari Kasad u.p. Dirajenad
bahwa yang bersangkutan belum melapor.

b) Terbukti menggunakan ijazah palsu:

(1) Ketentuan. PNS Angkatan Darat yang terbukti
menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri.

(2) Hak:

(a) dengan hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat
yang berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan
memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun;
dan

(b) tanpa hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat
yang berusia kurang dari 50 tahun dan/atau masa
kerja kurang dari 20 tahun.

(3) Wewenang. Penerbitan Keputusan pemberhentian
karena terbukti menggunakan ijazah palsu oleh Menhan RI
bagi semua golongan PNS Angkatan Darat.

(4) Persyaratan Administrasi:

(a) berita acara pendapat satuan;

(b) berita acara pemeriksaan pejabat pemeriksa
yang ditunjuk;

(c) berita acara pemeriksaan saksi;

(d) surat perintah untuk melakukan pemeriksaan;
dan

(e) laporan hasil pemeriksaan dari pejabat
pemeriksa.

c) Selesai menjalankan tugas belajar dan tidak melapor
kepada Kasad u.p. Dirajenad.

(1) Ketentuan:

(a) PNS Angkatan Darat yang telah selesai
menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada
Kasad u.p. Dirajenad paling lama 15 hari kerja sejak
berakhirnya masa tugas belajar; dan

30

(b) dalam hal PNS tidak melapor kepada Kasad
u.p. Dirajenad, PNS yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan disiplin bagi PNS Angkatan
Darat.

(2) Hak:

(a) dengan hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat
yang berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan
memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun;
dan

(b) tanpa hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat
yang berusia kurang dari 50 tahun dan/atau masa
kerja kurang dari 20 tahun.

(3) Wewenang. Penerbitan Keputusan pemberhentian
karena telah selesai menjalankan tugas belajar dan tidak
melapor kepada Kasad u.p. Dirajenad oleh Menhan RI bagi
PNS Angkatan Darat.

(4) Persyaratan Administrasi:

(a) surat usul dari satuan;

(b) fotokopi Karpeg;

(c) fotokopi KTP;

(d) fotokopi Kartu Keluarga;

(e) fotokopi Karis/Karsu;

(f) fotokopi Kep Pengangkatan CPNS;

(g) fotokopi Kep Pengangkatan PNS;

(h) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir; dan

(i) surat keterangan keterlambatan dari
Komandan Satuan yang bersangkutan.

10) Pemberhentian Dengan Hormat karena Melakukan Pelanggaran
Pidana/Penyelewengan.

a) Ketentuan:

(1) PNS Angkatan Darat dapat diberhentikan dengan
hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun
dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

(2) PNS Angkatan Darat yang dipidana dengan pidana
penjara dua tahun atau lebih berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana,
tidak diberhentikan sebagai PNS Angkatan Darat apabila:

(a) perbuatannya tidak menurunkan harkat dan
martabat dari PNS;

(b) mempunyai prestasi kerja yang baik;

(c) tidak memengaruhi lingkungan kerja setelah
diaktifkan kembali; dan

(d) tersedia lowongan jabatan.

31

(3) PNS Angkatan Darat yang dipidana dengan pidana
penjara kurang dari dua tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana,
tidak diberhentikan sebagai PNS Angkatan Darat apabila
tersedia lowongan jabatan.

(4) PNS Angkatan Darat yang tidak diberhentikan
selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka
tetap bersatus sebagai PNS Angkatan Darat dan tidak
menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali
sebagai PNS Angkatan Darat:

(a) PNS Angkatan Darat diaktifkan kembali
sebagai PNS Angkatan Darat apabila tersedia
lowongan jabatan;

(b) apabila tidak tersedia lowongan jabatan dalam
jangka waktu paling lama dua tahun, PNS Angkatan
Darat yang bersangkutan diberhentikan dengan
hormat; dan

(c) apabila sudah berusia 58 tahun, diberhentikan
dengan hormat.

(5) PNS Angkatan Darat yang dipidana dengan pidana
penjara kurang dari dua tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan berencana,
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak
putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap.

b) Hak:

(1) dengan hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa
kerja sekurang-kurangnya 20 tahun; dan

(2) tanpa hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia kurang dari 50 tahun dan/atau masa kerja kurang
dari 20 tahun.

c) Wewenang. Wewenang penandatanganan Keputusan
pemberhentian karena melakukan pelanggaran pidana/
penyelewengan berada di tangan Menhan RI bagi semua
golongan PNS Angkatan Darat.

d) Persyaratan Administrasi:

(1) fotokopi Surat Nikah;

(2) KU-1 (daftar keluarga dari Lurah setempat);

(3) akte kelahiran anak;

(4) SP-4 (Surat permintaan pembayaran pensiun
pertama);

(5) surat keterangan domisili dari Lurah setempat;

(6) fotokopi Karpeg;

(7) fotokopi KTP;

(8) fotokopi Kartu Keluarga;

(9) fotokopi Karis/Karsu;

32

(10) fotokopi Kep Pengangkatan Pertama (Kep Capeg);

(11) fotokopi Kep Pengangkatan PNS (Kep PNS);

(12) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

(13) fotokopi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir;

(14) pasfoto berwarna terbaru PNS yang bersangkutan
memakai pakaian seragam PNS ukuran 4 x 6 cm sebanyak
sepuluh lembar (latar belakang berwarna biru) tanpa
kacamata dan tutup kepala;

(15) pasfoto berwarna terbaru suami/istri PNS yang
bersangkutan memakai pakaian bebas rapi ukuran 4 x 6
cm sebanyak lima lembar (latar belakang berwarna biru)
tanpa kacamata dan tutup kepala; dan

11) Pemberhentian Dengan Hormat karena Pelanggaran Disiplin.

a) Ketentuan:

(1) PNS Angkatan Darat akan diberhentikan dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan

pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, diantaranya:

(a) PNS Angkatan Darat yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 46 hari atau lebih baik
secara terputus-putus maupun secara terus
menerus dalam jangka waktu satu tahun berjalan;

(b) PNS Angkatan Darat yang terbukti
menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan
kepegawaian; dan

(c) PNS Angkatan Darat yang dipidana dengan
pidana penjara kurang dari dua tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan berencana, diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhitung
mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas
perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap.

(2) bagi PNS Angkatan Darat yang diberhentikan dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri dengan hak pensiun,
setelah terbit Keputusan Pemberhentian dengan hormat
dari Menhan RI diajukan Keputusan pemberian Pensiun.

b) Hak:

(1) dengan hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa
kerja sekurang-kurangnya 20 tahun; dan

(2) tanpa hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat yang
berusia kurang dari 50 tahun dan/atau masa kerja kurang
dari 20 tahun.

c) Wewenang. Wewenang penandatanganan Keputusan
pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin oleh Menhan RI bagi
semua golongan PNS Angkatan Darat.

d) Persyaratan Administrasi:

(1) Persyaraan adminisrasi Pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri:

33

(a) berita acara pendapat satuan;

(b) berita acara pemeriksaan pejabat pemeriksa
yang ditunjuk;

(c) berita acara pemeriksaan saksi;

(d) surat perintah untuk melakukan pemeriksaan;

(e) laporan hasil pemeriksaan dari pejabat
pemeriksa;

(f) fotokopi Kep Pengangkatan CPNS;

(g) fotokopi Kep Pengangkatan PNS;

(h) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

(i) fotokopi Keputusan pengadilan (bila ada); dan

(j) data lain yang mendukung adanya tindak
pidana pelanggaran.

(2) Persyaratan adminisrasi pensiun PNS Angkatan
Darat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri:

(a) fotokopi Surat Nikah;

(b) KU-1 (daftar keluarga dari Lurah setempat);

(c) akte kelahiran anak;

(d) SP-4 (Surat permintaan pembayaran pensiun
pertama);

(e) surat keterangan domisili dari Lurah setempat;

(f) fotokopi Karpeg;

(g) fotokopi KTP;

(h) fotokopi Kartu Keluarga;

(i) fotokopi Karis/Karsu;

(j) fotokopi Kep Pengangkatan Pertama (Kep
Capeg);

(k) fotokopi Kep Pengangkatan PNS (Kep PNS);

(l) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

(m) fotokopi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir;

(n) pasfoto berwarna terbaru PNS yang
bersangkutan memakai pakaian seragam PNS
ukuran 3 x 4 cm sebanyak sepuluh lembar (latar
belakang berwarna biru) tanpa kacamata dan tutup
kepala;

(o) pasfoto berwarna terbaru suami/istri PNS yang
bersangkutan memakai pakaian bebas rapi ukuran 3
x 4 cm sebanyak lima lembar (latar belakang
berwarna biru) tanpa kacamata dan tutup
kepala;dan

(p) surat pernyataan tidak sedang menjalani
proses pidana atau pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

34

b. Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali

1) Pemberhentian Sementara.

a) Ketentuan.

(1) PNS Angkatan Darat akan diberhentikan sementara,
apabila:

(a) Diangkat menjadi Pejabat Negara.

i. Pemberhentian sementara sebagai PNS
Angkatan Darat berlaku sejak yang
bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat
selesainya masa tugas sebagai pejabat Negara.

ii. Pada saat selesainya masa tugas sebagai
pejabat negara yang bersangkutan harus
melapor kepada Kasad u.p. Aspers paling lama
satu bulan sejak selesainya masa tugas.

iii. Yang dimaksud dengan pejabat negara
sebagai berikut:

i) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Mahkamah Konstitusi;

ii) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Badan Pemeriksa Keuangan;

iii) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Komisi Yudisial;

iv) Ketua dan Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

v) Menteri dan jabatan setingkat
Menteri; dan

vi) Kepala Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh (kecuali Duta
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
yang berasal dari JF Diplomat).

(b) Diangkat menjadi komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural.

i. Pemberhentian sementara sebagai PNS
Angkatan Darat berlaku sejak yang
bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat
selesainya masa tugas sebagai pejabat
komisioner atau lembaga nonstruktural.

ii. Pada saat selesainya masa tugas sebagai

pejabat komisioner atau lembaga

nonstruktural yang bersangkutan harus

melapor kepada Kasad u.p. Aspers paling lama

satu bulan sejak selesainya masa tugas.

(c) Ditahan karena menjadi tersangka tindak
pidana.

i. Pemberhentian sementara PNS Angkatan
Darat yang disebabkan karena ditahan dan
menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak
dikenakan penahanan sampai dengan:

35

i) dibebaskannya tersangka dengan
surat perintah penghentian penyidikan
atau penuntutan oleh pejabat yang
berwenang; atau

ii) ditetapkannya putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

ii. Apabila sesudah pemeriksaan oleh pihak
yang berwajib ternyata PNS Angkatan Darat
yang bersangkutan tidak bersalah, maka
pegawai tersebut harus diangkat dan
dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.
Dalam hal yang demikian, maka selama masa
diberhentikan untuk sementara, maka ia
berhak mendapatkan gaji penuh serta
penghasilan lain yang berhubungan dengan
jabatannya dan melapor kepada Dan/Ka
Satminkal paling lama satu bulan sejak
putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

b) Hak:

(1) Diangkat menjadi pejabat Negara. PNS Angkatan
Darat yang diberhentikan sementara karena diangkat
menjadi pejabat Negara tidak diberikan penghasilan
sebagai PNS mulai bulan berikutnya sejak dilantik sebagai
pejabat Negara.

(2) Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural. PNS Angkatan Darat yang diberhentikan
sementara Diangkat menjadi komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural tidak diberikan penghasilan sebagai
PNS mulai bulan berikutnya sejak dilantik sebagai menjadi
komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.

(3) Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(a) PNS Angkatan Darat yang diberhentikan
sementara karena ditahan dan menjadi tersangka
tindak pidana tidak diberikan penghasilan dan
hanya diberikan uang pemberhentian sementara
sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir (50%
x (gaji pokok dan tunjangan lainnya selain tunjangan
jabatan dan tunjangan kinerja)) sebagai PNS
Angkatan Darat sebelum diberhentikan sementara
dan diberikan pada bulan berikutnya sejak
ditetapkannya pemberhentian sementara.

(b) PNS Angkatan Darat yang dikenakan
pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas
Usia Pensiun:

i. apabila belum ada putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
diberikan penghasilan sebesar 75% dari hak
pensiun;

ii. apabila berdasarkan putusan pengadilan
dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat
hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan

36

peraturan perundang-undangan dengan
memperhitungkan uang pemberhentian
sementara yang sudah diterima, terhitung
sejak akhir bulan dicapainya Batas Usia
Pensiun;

iii. apabila berdasarkan putusan pengadilan
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat dua
tahun dan tidak berencana, diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat
hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, terhitung
sejak akhir bulan yang bersangkutan
mencapai Batas Usia Pensiun dan hak atas
pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya;
dan

iv apabila berdasarkan putusan pengadilan
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat dua
tahun dan berencana, diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat
hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, terhitung
sejak akhir bulan yang bersangkutan
mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak
mengembalikan penghasilan yang telah
dibayarkan.

(4) PNS Angkatan Darat yang dikenakan pemberhentian
sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun:

(a) apabila belum ada putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan
penghasilan sebesar 75% dari hak pensiun;

(b) apabila berdasarkan putusan pengadilan
dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhitungkan
uang pemberhentian sementara yang sudah
diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya
Batas Usia Pensiun;

(c) apabila berdasarkan putusan pengadilan
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan
tidak berencana, diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, terhitung sejak akhir bulan yang
bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan hak
atas pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya;

(d) apabila berdasarkan putusan pengadilan
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan
berencana, diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

37

undangan, terhitung sejak akhir bulan yang
bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan
tidak mengembalikan penghasilan yang telah
dibayarkan; dan

(e) PNS Angkatan Darat yang dikenakan
pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas
Usia Pensiun apabila meninggal dunia sebelum ada
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewenangan.

(1) Kewenangan pemberhentian sementara karena
diangkat menjadi pejabat Negara, Komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural bagi PNS Angkatan Darat oleh
Aspers Kasad a.n. Kasad.

(2) Kewenangan pemberhentian sementara karena
ditahan sebagai tersangka tindak pidana dan dikenakan
pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas Usia
Pensiun bagi PNS Angkatan Darat oleh
Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus a.n. Kasad.

d) Persyaratan Administrasi:

(1) Diangkat menjadi pejabat negara, melampirkan:

(a) surat keputusan pengangkatan menjadi
pejabat negara;

(b) fotokopi Kep Pengangkatan PNS;

(c) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

(d) fotokopi Kep Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
dan

(e) fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg).

(2) Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural, melampirkan:

(a) surat keputusan pengangkatan menjadi
komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

(b) fotokopi Kep Pengangkatan PNS;

(c) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

(d) fotokopi Kenaikan Gaji Berkala terakhir; dan

(e) fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg).

(3) Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana,
melampirkan:

(a) surat penangkapan/penahanan sementara
dari yang berwajib;

(b) berita acara pemeriksaan dari Satuan;

(c) fotokopi Kep Pengangkatan PNS;

(d) fotokopi Kep Kenaikan Pangkat terakhir;

(e) fotokopi Kenaikan Gaji Berkala terakhir; dan

(f) fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg).

38

2) Pengaktifan Kembali.

a) Ketentuan.

(1) PNS Angkatan Darat diaktifkan kembali sebagai PNS,
apabila yang bersangkutan menjadi:

(a) tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat
penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan
tindak pidananya;

(b) tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat
penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan
dihentikan penuntutanya; atau

(c) terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat
pemeriksaan, dan menurut putusan pengadian yang
telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak
bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan.

(2) PNS Angkatan Darat dapat diaktifkan Kembali
sebagai PNS pada jabatan apabila tersedia lowongan
jabatan dan dibayarkan penghasilan sejak diangkat dalam
jabatan.

(3) PNS yang diaktifkan Kembali statusnya menjadi PNS
pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut:

(a) bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah,
kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima
selama yang bersangkutan diberhentikan sementara
dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang
pemberhentian sementara yang sudah diterima; dan

(b) bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan,
kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima
selama yang bersangkutan diberhentikan sementara
tidak dibayarkan.

b) Tata cara pengaktifan Kembali PNS Angkatan Darat:

(1) PNS yang telah selesai menjadi pejabat Negara,
komisioner, atau anggota nonstruktural, atau PNS yang
dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadian yang
telah berkekuatan hukum tetap:

(a) mengajukan pengaktifan Kembali sebagai PNS
kepada Kasad u.p. Aspers paling lama 30 hari
terhitung setelah yang bersangkutan diberhentikan
sebagai pejabat Negara, komisioner, atau anggota
nonstruktural, atau PNS yang dinyatakan tidak
bersalah oleh putusan pengadian yang telah
berkekuatan hukum tetap;

(b) Aspers atas nama Kasad menetapkan
Keputusan pengaktifan Kembali sebagai PNS dengan
mendapakan hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(c) Keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS
ditetapkan paling lama empat belas hari kerja
setelah usul pengaktifan kembali diterima.

39

(2) PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara
paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak
berencana:

(a) mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS
kepada Kasad u.p. Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/
Balakpus paling lama 30 hari terhitung sejak
selesai menjalankan pidana penjara;

(b) dalam hal PNS yang bersangkutan tidak
mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka
waktu 25 hari, Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus dapat memangil PNS yang
bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan
kembali ;

(c) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus a.n.
Kasad menetapkan Keputusan pengaktifan kembali
sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

(d) Keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS
ditetapkan paling lama empat belas hari kerja
setelah usul pengaktifan kembali diterima.

c. Uang tunggu dan Uang Pengabdian.

1) Uang tunggu.

a) Ketentuan.

(1) PNS Angkatan Darat yang berhak menerima Uang
tunggu merupakan PNS Angkatan Darat yang
diberhentikan Dengan Hormat sebagai tenaga kelebihan
karena perampingan satuan organisasi atau kebijakan
pemerintah dan tidak dapat disalurkan kepada instansi
lain serta belum memenuhi syarat pensiun;

(2) Uang tunggu diberikan paling lama satu tahun dan
dapat diperpanjang tiap kali paling lama satu tahun
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari lima tahun;

(3) Penerima Uang tunggu masih berstatus PNS, oleh
sebab itu kepada yang bersangkutan diberikan kenaikan
gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan
tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan kecuali tunjangan jabatan.

(4) Besarnya uang tunggu:

(a) 100 % (seratus persen) dari gaji untuk tahun
pertama; dan

(b) 80 % (delapan puluh persen) dari gaji untuk
tahun selanjutnya;

(5) Besarnya uang tunggu tidak boleh kurang dari gaji
terendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya
terhitung sejak tanggal PNS yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

(7) PNS Angkatan Darat yang menerima Uang tunggu:

40

(a) wajib melaporkan diri kepada pejabat yang
berwenang selambat-lambat satu bulan sebelum
berakhirnya pemberian uang tunggu;

(b) bersedia diangkat kembali pada suatu
jabatan; dan

(c) meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan
satker yang bersangkutan, apabila akan pindah
alamat di luar wilayah pembayaran.

(8) PNS Angkatan Darat yang menerima uang tunggu,
dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila ada
lowongan.

(9) PNS Angkatan Darat yang menerima uang tunggu
yang menolak diangkat kembali dalam jabatan,
diberhentikan dengan hormat tidak atas perminaan sendiri
sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan
menolak untuk diangkat kembali.

(10) PNS Angkatan Darat yang menerima uang tunggu
dan diangkat kembali dalam jabatan, dicabut pemberian
uang tunggunya terhitung sejak pengangkatannya, dan
yang bersangkutan menerima penghasilan penuh sebagai
PNS.

(11) pencabutan pemberian uang tunggu dicantukan
dalam satu Keputusan Pengangkatan Kembali dalam
jabatan.

(12) PNS Angkatan Darat yang telah selesai menjalani
masa menerima uang tunggu dan tidak diangkat kembali
dalam jabatan, dengan ketentuan:

(a) apabila dalam masa menerima uang tunggu
atau pada saat berikunya masa menerima uang
tunggu itu telah berusia paling rendah 50 tahun dan
telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya
sepuluh tahun, yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun;

(b) apabila saat berakhirnya masa menerima
uang tunggu itu PNS bersangkutan telah memiliki
masa kerja sekurang-kurangnya sepuluh tahun,
tetapi belum mencapai usia 50 tahun, yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS tetapi pensiunnya baru diberikan terhitung
mulai tanggal satu bulan berikunya saat yang
bersangkutan mencapai usia 50 tahun; dan

(c) apabila saat berakhirnya masa menerima
uang tunggu itu PNS bersangkutan belum mencapai
usia 50 tahun dan belum memiliki masa kerja
sekurang-kurangnya sepuluh tahun, yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS tanpa hak pensiun.

b) Kewenangan. pejabat yang berwenang memberikan dan
mencabut uang tunggu merupakan pejabat yang berwenang
mengangkat dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

41

2) Uang Pengabdian.

a) PNS Angkatan Darat yang tidak dapat disalurkan pada
Instansi pemerintah lain karena perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah diberikan uang tunggu, pada saat masa
berakhirnya uang tunggu belum memiliki masa kerja sepuluh
tahun diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun dan
diberi uang pengabdian; dan

b) besar uang pengabdian adalah enam kali masa kerja kali
gaji terakhir yang diterima.

d. Pensiun PNS Angkatan Darat.

1) Persyaratan. Pensiun diberikan kepada PNS Angkatan Darat

yang diberhentikan dengan hormat dan memenuhi salah satu

persyaratan dibawah ini:

a) telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan
mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun;

b) oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian
Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan
PNS Angkatan Darat, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam
jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang
disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya;

c) mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya empat tahun
dan oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian
Kesehatan berdasarkan pengujian kesehatan PNS, dinyatakan
tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena
keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan
karena menjalankan kewajiban jabatannya;

d) PNS Angkatan Darat yang diberhentikan atau dibebaskan
dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan
dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena
alasan-alasan dinas lainnya, kemudian tidak dipekerjakan
kembali dan pada saat pemberhentiannya telah berusia
sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk
pensiun sekurang-kurangnya sepuluh tahun;

e) PNS Angkatan Darat yang telah menjalankan tugas negara
tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, dan telah
mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa
kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya sepuluh tahun; dan

f) PNS Angkatan Darat yang data kelahirannya hanya
diketahui tahun kelahirannya saja, maka tanggal lahir yang
bersangkutan ditetapkan tanggal 31 Desember tahun lahir
tersebut.

2) Besarnya Pensiun. Besarnya pensiun sebulan adalah 2,5%

dari dasar pensiun untuk tiap tahun masa kerja dengan ketentuan

bahwa:

a) pensiun sebulan sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-
kurangnya 40% dari dasar pensiun; dan

b) pensiun sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok
terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan
pangkat yang berlaku pada PNS Angkatan Darat.

3) Berlakunya Pensiun. Pensiun PNS Angkatan Darat diberikan
mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS Angkatan Darat.

42

4) Penghentian/Penghapusan Pembayaran Pensiun.

a) Pembayaran pensiun PNS Angkatan Darat dihentikan
apabila pensiunan PNS Angkatan Darat diangkat kembali
menjadi Pegawai Negeri atau diangkat kembali dalam suatu
jabatan negeri;

b) Jika pensiunan PNS Angkatan Darat menurut keputusan
pejabat yang berwenang dinyatakan bersalah karena melakukan
tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan
dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang
berdasarkan Pancasila; dan

c) Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan
sebagai bahan untuk menetapkan pemberian pensiun tidak
benar dan pensiunan PNS yang bersangkutan sebenarnya tidak
berhak diberikan pensiun.

e. Pensiun Janda/Duda dan Bagian Pensiun Janda/Duda.

1) Hak atas Pensiun Janda/Duda

a) Apabila PNS Angkatan Darat atau penerima pensiun PNS
Angkatan Darat meninggal dunia, maka istri (istri-istri) nya
untuk PNS Angkatan Darat pria atau suaminya untuk PNS
Angkatan Darat wanita, berhak menerima pensiun janda atau
pensiun duda.

b) Apabila PNS Angkatan Darat atau penerima pensiun PNS
Angkatan Darat yang beristri/suami meninggal dunia sedangkan
tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak
menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang pada
butir a) di atas, pensiun janda/duda diberikan kepada
istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia.

c) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya
berkedudukan sebagai PNS Angkatan Darat dan kedua-duanya
meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun
janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan
dengan ketentuan:

(1) belum mencapai usia 25 tahun;

(2) tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan

(3) belum menikah atau belum pernah menikah.

d) Orang tua kandung dari PNS Angkatan Darat yang tewas
dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak.

2) Besarnya Pensiun Janda/Duda.

a) Besarnya pensiun janda/duda sebulan 36% dari dasar
pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari
seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka
besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri
adalah 36% dibagi rata antara istri-istri itu;

b) Jumlah 36% dari dasar pensiun tersebut di atas tidak
boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah menurut
Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Pangkat PNS Angkatan
Darat yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya;

c) Apabila PNS Angkatan Darat tewas, maka besarnya
pensiun janda/duda sebulan adalah 72% dari dasar pensiun,
dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri
yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian

43

pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 72% dibagi rata
antara istri-istri itu;

d) Jumlah 72% dari dasar pensiun tidak boleh kurang dari
gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji
dan pangkat PNS Angkatan Darat yang berlaku bagi almarhum
suami/istrinya; dan

e) Apabila PNS Angkatan Darat tewas dan tidak meningalkan
suami/istri ataupun anak, maka 20% dari pensiun janda/duda
diterimakan kepada orang tuanya. Jika kedua orang tua telah
bercerai, maka kepada masing-masing diberikan separuh dari
jumlah tersebut.

3) Berlakunya Pensiun Janda/Duda.

a) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda PNS
Angkatan Darat/Penerima pensiun PNS Angkatan Darat
diberikan mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan
meninggal dunia;

b) Kepada janda/duda Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan PNS
Angkatan Darat yang meninggal dunia diberikan tambahan
penghasilan sebesar penghasilan terakhir almarhum selama
empat bulan berturut-turut, mulai bulan kelima janda/duda
yang bersangkutan hanya menerima pensiun janda/duda; dan

c) Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari
setelah PNS Angkatan Darat/penerima pensiun PNS Angkatan
Darat meninggal dunia, pensiun janda/bagian pensiun janda
diberikan bulan berikutnya setelah tanggal kelahirannya.

4) Pembatalan Pensiun Janda/Duda.

a) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang
diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak
dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi
terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan;
dan

b) Apabila kemudian khusus dalam hal janda perkawinan
tersebut terputus, maka terhitung bulan berikutnya kepada
janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau
bagian bagian pensiun janda yang telah dibatalkan.

5) Hapusnya Pensiun Janda/Duda.

a) Jika penerima pensiun janda/duda menurut, keputusan
Pejabat yang berwenang dinyatakan salah, melakukan tindakan
atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan
kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan
Pancasila; dan

b) Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan
sebagai bahan untuk penetapan pemberian pesiun janda/duda
tidak benar dan janda/duda/anak yang bersangkutan tidak
berhak diberikan pensiun.

44

BAB III
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

13. Umum. Pemberhentian dengan hormat PNS Angkatan Darat
pelaksanaannya terkait dengan pemberian rawatan purna dinas, Pemberhentian
Sementara, Pengaktifan Kembali dan uang tunggu serta uang pengabdian.
Kegiatan tersebut terkait dengan instansi di luar TNI AD sehingga pelaksanaannya
harus sesuai ketentuan yang beraku dan mengupayakan langkah-langkah untuk
mengatasi segala sesuatu yang dapat menghambat sedini mungkin. Agar
pemberhentian dengan hormat PNS Angkatan Darat dapat berjalan dengan tertib,
lancar, tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku, maka kegiatan tersebut
diselenggarakan secara bertingkat mulai tingkat Satminkal sampai ke tingkat
pusat.

14. Pemberhentian Dengan Hormat.

a. Tingkat Pusat.

1) Perencanaan.

a) Aspers Kasad.

(1) menyusun perkiraan PNS Angkatan Darat yang
akan diberhentikan dengan hormat; dan

(2) merumuskan kebijakan penyelenggaraan

pemberhentian dengan hormat PNS Angkatan Darat.

b) Dirajenad.

(1) menghimpun dan menginventarisir data PNS
Angkatan Darat yang akan mencapai Batas Usia Pensiun
dua tahun sebelumnya dari Kotama/Balakpus; dan

(2) meneliti data administrasi PNS Angkatan Darat yang
diusulkan oleh Kotama/Balakpus untuk diberhentikan
dengan hormat.

2) Persiapan:

a) Aspers Kasad.

(1) menyusun kebijakan penyelenggaraan

pemberhentian dengan hormat PNS Angkatan Darat;

(2) menerima Keputusan Menhan RI tentang
pemberhentian dengan hormat/Pensiun bagi PNS Angkatan
Darat golongan IV; dan

(3) menerima laporan tentang pemberhentian dengan
hormat dari Dirajenad per semester.

b) Dirajenad.

(1) meneliti dan menyiapkan bahan administrasi PNS
Angkatan Darat yang akan diusulkan pemberhentian
dengan hormat ke Pangima TNI;

(2) meneliti dan menyiapkan bahan administrasi PNS
Angkatan Darat yang akan diterbitkan pemberhentian
dengan hormat; dan

(3) menerima laporan tentang pemberhentian dengan
hormat PNS Angkatan Darat dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama/Balakpus per triwulan.

45

3) Pelaksanaan.

a) Aspers Kasad.

(1) atas nama Kasad menerbitkan keputusan tentang
kebijakan penyelenggaraan pemberhentian dengan hormat
PNS Angkatan Darat;

(2) menyusun laporan pelaksanaan pemberhentian
dengan hormat PNS Angkatan Darat; dan

(3) mengirimkan Keputusan Menhan RI tentang
pemberhentian/pensiun PNS Angkatan Darat golongan IV
kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus u.p.
Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus

b) Dirajenad:

(1) Atas nama Kasad mengusulkan kepada Panglima TNI
u.p. Aspers pemberhentian dengan hormat karena:

(a) mencapai batas usia pensiun, bagi PNS
Angkatan Darat golongan IV;

(b) atas permintaan sendiri dengan/tanpa hak
pensiun, bagi PNS Angkatan Darat golongan IV;

(c) perampingan organisasi/kebijakan Pemerintah
dengan hak uang tunggu, bagi PNS Angkatan Darat
golongan IV;

(d) perampingan organisasi/kebijakan

Pemerintah, bagi PNS Angkatan Darat golongan IV;

(e) tidak cakap jasmani atau rohani, bagi PNS
Angkatan Darat golongan IV;

(f) meninggal dunia/tewas/gugur atau hilang,
bagi PNS Angkatan Darat golongan IV;

(g) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
bagi PNS Angkatan Darat golongan IV;

(h) menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik bagi PNS Angkatan Darat golongan IV;

(i) tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara bagi
PNS Angkatan Darat semua golongan;

(j) hal lain berupa tidak melaporkan diri setelah
selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara,
terbukti menggunakan ijazah palsu, dan tidak
melaporkan diri setelah selesai menjalankan tugas
belajar, bagi PNS Angkatan Darat semua golongan;

(k) melakukan tindak pidana/penyelewengan, bagi
PNS Angkatan Darat semua golongan; dan

(l) pelanggaran disiplin, bagi PNS Angkatan Darat
semua golongan.

(2) Atas nama Kasad menerbitkan dan mendistribusikan
Keputusan pemberhentian dengan hormat karena:

46

(a) atas permintaan sendiri dengan hak pensiun
bagi PNS Angkatan Darat golongan I dan II;

(b) atas permintaan sendiri dengan/tanpa hak
pensiun bagi PNS Angkatan Darat golongan III;

(c) perampingan organisasi/kebijakan pemerintah
dengan hak pensiun bagi PNS Angkatan Darat
golongan I s.d. II;

(d) perampingan organisasi/kebijakan pemerintah
dengan atau tanpa hak pensiun, bagi PNS Angkatan
Darat golongan III;

(e) tidak cakap jasmani atau rohani bukan akibat
menjalankan tugas kewajiban jabatannya, bagi PNS
Angkatan Darat golongan I s.d. III;

(f) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
dengan hak pensiun, bagi PNS Angkatan Darat
golongan I dan II;

(g) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
dengan hak/tanpa hak pensiun, bagi PNS Angkatan
Darat golongan III;

(h) menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik dengan hak pensiun, bagi PNS Angkatan
Darat golongan I dan II; dan

(i) menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik dengan/tanpa hak pensiun bagi PNS
Angkatan Darat golongan III.

4) Pengakhiran:

a) Aspers Kasad:

(1) melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberhentian
dengan hormat kepada Panglima TNI u.p. Aspers setiap
triwulan; dan

(2) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberhentian
dengan hormat guna penyempurnaan lebih lanjut.

b) Dirajenad.

(1) melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberhentian
dengan hormat kepada Kasad u.p. Aspers setiap triwulan;
dan

(2) menghimpun dan menyimpan data administrasi PNS
Angkatan Darat yang diberhentikan dengan hormat sebagai
data otentik bila sewaktu-waktu diperlukan.

47

b. Tingkat Kotama/Balakpus.

1) Perencanaan:

a) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/ Balakpus

menyusun daftar PNS Angkatan Darat yang akan diusulkan

untuk diberhentikan dengan hormat setiap triwulan; dan

b) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus

menyampaikan daftar tersebut kepada Satminkal di

lingkungannya untuk proses pengusulannya.

2) Persiapan:

a) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus meneliti
usul pemberhentian dengan hormat PNS Angkatan Darat di
lingkungannya;

b) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus

menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam

rangka pemberhentian dengan hormat PNS Angkatan Darat di

lingkungannya;

c) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus

menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam

rangka penetapan status gugur/tewas;

d) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus atas
nama Kasad mengajukan kepada Ka Kanreg BKN pertimbangan
teknis pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS karena
pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun karena
mencapai batas usia pensiun (BUP), tidak cakap jasmani dan
rohani akibat menjalankan tugas/dinas, dan meninggal
dunia/tewas/gugur untuk golongan I s.d. III di lingkungannya.

3) Pelaksanaan:

a) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus menerbitkan
persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan
pemberhentian atas permintaan sendiri dengan menyampaikan
alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada
Dan/Ka Satminkal yang bersangkutan paling lama 14 hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima;

b) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus atas nama
Kasad menerbitkan dan mendistribusikan Keputusan
pemberhentian dengan hormat karena:

(1) mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS
Angkatan Darat golongan I s.d. III di lingkungannya;

(2) atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun, bagi PNS
Angkatan Darat golongan I dan II di lingkungannya,
dengan tembusan Ka Kanreg BKN;

(3) tidak cakap jasmani atau rohani karena menjalankan
tugas/dinas bagi PNS Angkatan Darat golongan I s.d. III di
lingkungannya;

(4) meninggal dunia/hilang bagi PNS Angkatan Darat
golongan I s.d. III di lingkungannya yang belum menikah;

(5) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden
dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil
Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil

48

Walikota tanpa hak pensiun, bagi PNS Angkatan Darat
golongan I dan II di lingkungannya; dan

(6) menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
tanpa hak pensiun, bagi PNS Angkatan Darat golongan I
dan II di lingkungannya, dengan tembusan Ka Kanreg
BKN.

c) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus atas nama
Kasad menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat
dan penetapan tunjangan orang tua bagi PNS Angkatan Darat
golongan I s.d. III di lingkungannya yang tewas/gugur dan belum
menikah.

d) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus atas nama
Kasad menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat
dan penetapan pensiun janda/duda bagi PNS Angkatan Darat
golongan I s.d. III di lingkungannya yang meninggal dunia/
tewas/gugur/hilang dan telah menikah.

e) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus a.n.
Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus mengusulkan kepada
Kasad u.p. Dirajenad Keputusan pemberhentian dengan hormat
dan penetapan pensiun janda/duda bagi PNS Angkatan Darat
golongan ruang IV/a ke atas yang meninggal
dunia/tewas/gugur/hilang.

f) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus a.n.
Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus mengirimkan
keputusan pemberhentian dengan hormat karena meninggal
dunia/ tewas/gugur/hilang dan penetapan pensiun
janda/duda kepada Komandan Satuan.

g) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus a.n.
Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus menerima Keputusan
pemberhentian dengan hormat dari Menhan/ Panglima
TNI/Kasad untuk diusulkan proses pensiun ke PT. ASABRI; dan

h) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus a.n.

Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus menerima petikan

Keputusan pemberhentian dengan hormat dari

Menhan/Panglima TNI/Kasad untuk didistribusikan kepada yang

bersangkutan.

i) Kaajen/Ses/Dirum/Dirbinlem Kotama/Balakpus a.n.
Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus mengusulkan kepada
Kasad u.p. Dirajenad Keputusan pemberhentian dengan hormat
PNS Angkatan Darat karena:

(1) mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS
Angkatan Darat golongan IV di lingkungannya

(2) atas permintaan sendiri dengan hak pensiun bagi
PNS Angkatan Darat golongan I dan II di lingkungannya;

(3) atas permintaan sendiri bagi PNS Angkatan Darat
golongan III dan IV di lingkungannya;

(4) terjadi kelebihan PNS yang disebabkan adanya
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah bagi
PNS Angkatan Darat di lingkungannya yang diberhentikan
dengan hak Pensiun dan mendapat uang tunggu;