94 No Standar Minimum Indikator Kunci Kegiatan Keterangan Struktur fisik untuk tempat pembelajaran tepat untuk situasi, termasuk ruang yang cukup untuk fasilitas kelas, administrasi, rekreasi, dan sanitasi Ruang kelas dan pengaturan tempat duduk memenuhi kesepakatan rasio antara luas ruang dengan jumlah pelajar dan guru sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum Pendidikan) Pasokan air bersih yang cukup dan fasilitas sanitasi yang layak tersedia untuk kebersihan pribadi dan perlindungan, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, dan orang berkebutuhan khusus sesuai dengan SPM Pendidikan Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Penyediaan seragam dan peralatan tulis satuan pendidikan. 5 Partisipasi - Anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif, Transparan dan tanpa diskriminasi dalam analisis, perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan • Berbagai anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam memprioritaskan dan merencanakan kegiatan pendidikan untuk menjamin pendidikan yang aman, efektif dan adil. o Masarakat beserta perangkat desa membuat perencanaan pelaksanaan pendidikan • Komite pendidikan masyarakat mencakup perwakilan dari semua kelompok yang rentan o Dibentuk komite pendidikan yang terdiri dari perangkat desa, tenaga kependidikan, dan tokoh masyarakat. No Standar Minimum Indikator Kunci Kegiatan Keterangan dan evaluasi respon pendidikan. • Pemuda berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan o Dibentuk kelompok pemuda untuk melakukan monitoring keberjalanan program pendidikan. • Berbagai anggota masyarakat berpartisipasi dalam pengkajian, analisis konteks, audit sosial dari kegiatan pendidikan, review anggaran bersama, serta kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik o Dilaksanakan program mitigasi bencana seperti reboisasi, penyuluhan tanggap darurat dan sebagainya. o Anggota masyarakat diberi kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas o Dilaksanakan pelatihan kepada masyarakat dalam hal tanggap bencana. Sumber Daya - Sumber daya komunitas diidentifikasi, dimobilisasi dan digunakan untuk menerapkan kesempatan belajar yang sesuai usia. o Masyarakat, tenaga pendidikan dan pelajar mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya lokal untuk memperkuat akses terhadap pendidikan berkualitas o Melakukan pendataan relawan lokal untuk diberdayakan sebagai tenaga kependidikan o Otoritas pendidikan, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan mengenali keterampilan yang ada dan pengetahuan dan disain program-program o Menginventarisir kapasitas/skill relawan lokal
95 No Standar Minimum Indikator Kunci Kegiatan Keterangan Struktur fisik untuk tempat pembelajaran tepat untuk situasi, termasuk ruang yang cukup untuk fasilitas kelas, administrasi, rekreasi, dan sanitasi Ruang kelas dan pengaturan tempat duduk memenuhi kesepakatan rasio antara luas ruang dengan jumlah pelajar dan guru sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum Pendidikan) Pasokan air bersih yang cukup dan fasilitas sanitasi yang layak tersedia untuk kebersihan pribadi dan perlindungan, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, dan orang berkebutuhan khusus sesuai dengan SPM Pendidikan Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Penyediaan seragam dan peralatan tulis satuan pendidikan. 5 Partisipasi - Anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif, Transparan dan tanpa diskriminasi dalam analisis, perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan • Berbagai anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam memprioritaskan dan merencanakan kegiatan pendidikan untuk menjamin pendidikan yang aman, efektif dan adil. o Masarakat beserta perangkat desa membuat perencanaan pelaksanaan pendidikan • Komite pendidikan masyarakat mencakup perwakilan dari semua kelompok yang rentan o Dibentuk komite pendidikan yang terdiri dari perangkat desa, tenaga kependidikan, dan tokoh masyarakat. No Standar Minimum Indikator Kunci Kegiatan Keterangan dan evaluasi respon pendidikan. • Pemuda berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan o Dibentuk kelompok pemuda untuk melakukan monitoring keberjalanan program pendidikan. • Berbagai anggota masyarakat berpartisipasi dalam pengkajian, analisis konteks, audit sosial dari kegiatan pendidikan, review anggaran bersama, serta kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik o Dilaksanakan program mitigasi bencana seperti reboisasi, penyuluhan tanggap darurat dan sebagainya. o Anggota masyarakat diberi kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas o Dilaksanakan pelatihan kepada masyarakat dalam hal tanggap bencana. Sumber Daya - Sumber daya komunitas diidentifikasi, dimobilisasi dan digunakan untuk menerapkan kesempatan belajar yang sesuai usia. o Masyarakat, tenaga pendidikan dan pelajar mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya lokal untuk memperkuat akses terhadap pendidikan berkualitas o Melakukan pendataan relawan lokal untuk diberdayakan sebagai tenaga kependidikan o Otoritas pendidikan, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan mengenali keterampilan yang ada dan pengetahuan dan disain program-program o Menginventarisir kapasitas/skill relawan lokal
96 No Standar Minimum Indikator Kunci Kegiatan Keterangan pendidikan untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas tersebut o Otoritas nasional, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan menggunakan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan, mengadopsi dan memberikan pendidikan yang menggabungkan pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik o Dilakukan pendidikan kebencanaan bagi masyarakat Lampiran 2 Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Darurat TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi 1) Menghimpun tim satgas penanggulangan bencana yang telah dibentuk Dapatkan data kejadian bencana dan peta lokasi Hubungi kontak daerah Buat jadwal rapat Buat daftar tupoksi berbagai pihak Peta Kirimkan informasi kepada pihak-pihak yang relevan untuk koordinasi Menetapkan Pos Pendidikan di tingkat pusat dan daerah Menghubungi dan mengumpulkan anggota tim satgas pusat dan daerah sesuai kewenangannya Membuka hotline service dan pusat data penanggulangan bencana. Ketua Pelaksana Satgas Pusat Koordinator Bidang Informasi dan timnya Secepatnya begitu informasi awal tentang bencana diterima. BNPB dan K/L terkait melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Tim SIGAP, BPBD, Dinas pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
97 No Standar Minimum Indikator Kunci Kegiatan Keterangan pendidikan untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas tersebut o Otoritas nasional, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan menggunakan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan, mengadopsi dan memberikan pendidikan yang menggabungkan pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik o Dilakukan pendidikan kebencanaan bagi masyarakat Lampiran 2 Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Darurat TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi 1) Menghimpun tim satgas penanggulangan bencana yang telah dibentuk Dapatkan data kejadian bencana dan peta lokasi Hubungi kontak daerah Buat jadwal rapat Buat daftar tupoksi berbagai pihak Peta Kirimkan informasi kepada pihak-pihak yang relevan untuk koordinasi Menetapkan Pos Pendidikan di tingkat pusat dan daerah Menghubungi dan mengumpulkan anggota tim satgas pusat dan daerah sesuai kewenangannya Membuka hotline service dan pusat data penanggulangan bencana. Ketua Pelaksana Satgas Pusat Koordinator Bidang Informasi dan timnya Secepatnya begitu informasi awal tentang bencana diterima. BNPB dan K/L terkait melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Tim SIGAP, BPBD, Dinas pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
98 TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi Rapat persiapan/koordinasi Pembagian tugas kelompok kerja sesuai rasio luas wilayah bencana satgas ke lapangan. Pengecekan kesiapan perlengkapan keamanan anggota tim sesuai kebutuhan standar yang telah ditetapkan. Penugasan tim Penilaian Cepat Menghadiri rapat koordinasi rutin dengan BPBD Ketua Satgas dan Koordinator Bidang-Bidang Secepatnya begitu informasi awal tentang bencana diterima. Tim Satgas dari direktorat jenderal lain di Kemendikbud Pusat serta Tim Satgas PB Daerah 2) Mendirikan dan menjalankan POS Pendidikan di tingkat pusat dan daerah Disain POS Pendidikan untuk memudahkan diseminasi informasi dan koordinasi Koordinator Bidang Operasional dan timnya Selama masa tanggap darurat Dinas Pendidikan-BPBD-Tim SIGAP 3) Melaksanakan Penilaian (Assessment) a) Kaji Cepat (Formulir Terlampir – Lampiran 3.2.) Begitu tiba di lokasi: Koordinasi dengan POSKO UTAMA; mengkaji mekanisme koordinasi yang ada; Menyampaikan hasil pendataan kepada Ketua Tim Satgas, serta pihak-pihak yang relevan (BNPB, Dinas Pendidikan setempat) melalui forum koordinasi yang sudah dibentuk (POS Pendidikan). Ketua Satgas Koordinator Bidang Informasi dan timnya 24/48 jam setelah kejadian bencana Pemerintah setempat, LSM nasional/internasional, badan PBB TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota Mendata satuan pendidikan sesuai klasifikasi tingkat kerusakan; Mendata kebutuhan sarana prasarana darurat untuk kelangsungan kegiatan pembelajaran; Melakukan pendataan kebutuhan tenaga pendamping kepada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang membutuhkan. b) Penilaian Pasca Bencana/Post Disaster Assessment (Lampiran 5.2.) Sesudah menyelesaikan Penilaian Cepat, satgas melakukan Penilaian Pasca Bencana (formulir terlampir) untuk memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan (lihat bagian Analisa) Kompilasi dan pengolahan data pada sistem informasi data bencana satuan pendidikan. 72 jam setelah kejadian bencana
99 TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi Rapat persiapan/koordinasi Pembagian tugas kelompok kerja sesuai rasio luas wilayah bencana satgas ke lapangan. Pengecekan kesiapan perlengkapan keamanan anggota tim sesuai kebutuhan standar yang telah ditetapkan. Penugasan tim Penilaian Cepat Menghadiri rapat koordinasi rutin dengan BPBD Ketua Satgas dan Koordinator Bidang-Bidang Secepatnya begitu informasi awal tentang bencana diterima. Tim Satgas dari direktorat jenderal lain di Kemendikbud Pusat serta Tim Satgas PB Daerah 2) Mendirikan dan menjalankan POS Pendidikan di tingkat pusat dan daerah Disain POS Pendidikan untuk memudahkan diseminasi informasi dan koordinasi Koordinator Bidang Operasional dan timnya Selama masa tanggap darurat Dinas Pendidikan-BPBD-Tim SIGAP 3) Melaksanakan Penilaian (Assessment) a) Kaji Cepat (Formulir Terlampir – Lampiran 3.2.) Begitu tiba di lokasi: Koordinasi dengan POSKO UTAMA; mengkaji mekanisme koordinasi yang ada; Menyampaikan hasil pendataan kepada Ketua Tim Satgas, serta pihak-pihak yang relevan (BNPB, Dinas Pendidikan setempat) melalui forum koordinasi yang sudah dibentuk (POS Pendidikan). Ketua Satgas Koordinator Bidang Informasi dan timnya 24/48 jam setelah kejadian bencana Pemerintah setempat, LSM nasional/internasional, badan PBB TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota Mendata satuan pendidikan sesuai klasifikasi tingkat kerusakan; Mendata kebutuhan sarana prasarana darurat untuk kelangsungan kegiatan pembelajaran; Melakukan pendataan kebutuhan tenaga pendamping kepada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang membutuhkan. b) Penilaian Pasca Bencana/Post Disaster Assessment (Lampiran 5.2.) Sesudah menyelesaikan Penilaian Cepat, satgas melakukan Penilaian Pasca Bencana (formulir terlampir) untuk memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan (lihat bagian Analisa) Kompilasi dan pengolahan data pada sistem informasi data bencana satuan pendidikan. 72 jam setelah kejadian bencana
100 TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi 4) Analisa hasil Kaji Cepat Menginventarisasi data sarana prasarana yang dibutuhkan. Penetapan satuan pendidikan penerima bantuan dan berbagai sumber dana (Pemerintah dan Nonpemerintah) harus dikoordinasikan secara nasional, Merencanakan distribusi dan penyiapan bantuan prasarana/sarana darurat serta menentukan tempat penyelenggaraan KBM. Menetapkan lama penyelenggaraan Satuan pendidikan Darurat. Menyepakati dengan pihak penyelenggara satuan pendidikan darurat Dalam hal dibutuhkan bantuan sarana dan prasarana di luar masa kedaruratan, memberikan rekomendasi penanganan Kepala Pelaksana Satgas Pusat dan Daerah Selama masa tanggap darurat Segala sesuatunya dikordinasikan dengan dinas pendidikan provinsi Tim Satgas di daerah sudah dibentuk Skala bencana lokal/nasional tidak membatasi peran Ditjen mengacu pada kebutuhan bantuan meskipun skalanya lokal Ditjen Dikdasmen TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi selanjutnya kepada Ditjen Dikdasmen 5) Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan dan/atau pendanaan kepada Ditjen Dikdasmen Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Satgas Setelah didapatkan analisa dampak dan kebutuhan di lapangan Satuan pendidikan, Ditjen Dikdasmen 6) Bantuan sarana dan prasarana darurat satuan pendidikan Penyiapan sarana dan prasarana darurat dari gudang inventaris di posko satgas bencana. Mengisi formulir permintaan barang; Verifikasi data permintaan dengan inventarisasi data lapangan. Persetujuan permintaan barang oleh pejabat yang berwenang. Menyerahkan surat permintaan yang telah disetujui ke Koordinator Bidang Operasional dan timnya 78 jam setelah kejadian bencana Satuan pendidikan yang terkena dampak bencana, Dinas Pendidikan, BPBD
101 TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi 4) Analisa hasil Kaji Cepat Menginventarisasi data sarana prasarana yang dibutuhkan. Penetapan satuan pendidikan penerima bantuan dan berbagai sumber dana (Pemerintah dan Nonpemerintah) harus dikoordinasikan secara nasional, Merencanakan distribusi dan penyiapan bantuan prasarana/sarana darurat serta menentukan tempat penyelenggaraan KBM. Menetapkan lama penyelenggaraan Satuan pendidikan Darurat. Menyepakati dengan pihak penyelenggara satuan pendidikan darurat Dalam hal dibutuhkan bantuan sarana dan prasarana di luar masa kedaruratan, memberikan rekomendasi penanganan Kepala Pelaksana Satgas Pusat dan Daerah Selama masa tanggap darurat Segala sesuatunya dikordinasikan dengan dinas pendidikan provinsi Tim Satgas di daerah sudah dibentuk Skala bencana lokal/nasional tidak membatasi peran Ditjen mengacu pada kebutuhan bantuan meskipun skalanya lokal Ditjen Dikdasmen TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi selanjutnya kepada Ditjen Dikdasmen 5) Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan dan/atau pendanaan kepada Ditjen Dikdasmen Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Satgas Setelah didapatkan analisa dampak dan kebutuhan di lapangan Satuan pendidikan, Ditjen Dikdasmen 6) Bantuan sarana dan prasarana darurat satuan pendidikan Penyiapan sarana dan prasarana darurat dari gudang inventaris di posko satgas bencana. Mengisi formulir permintaan barang; Verifikasi data permintaan dengan inventarisasi data lapangan. Persetujuan permintaan barang oleh pejabat yang berwenang. Menyerahkan surat permintaan yang telah disetujui ke Koordinator Bidang Operasional dan timnya 78 jam setelah kejadian bencana Satuan pendidikan yang terkena dampak bencana, Dinas Pendidikan, BPBD
102 TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi pengelola gudang perlengkapan. Pengambilan dan pengecekan perlengkapan sesuai permintaan. Membuat tanda terima pengambilan perlengkapan; Membawa kelengkapan satuan pendidikan darurat ke tempat yang sudah ditentukan. Menjaga kelengkapan satuan pendidikan darurat dalam keadaan baik sampai tujuan. Meletakkan kelengkapan satuan pendidikan darurat pada tempat yang aman.; Mendirikan tenda satuan pendidikan darurat di tempat yang disepakati Menyiapkan peralatan pembelajaran; TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi Menyiapkan fasilitas air dan sanitasi Menyiapkan fasilitas penerangan (listrik/genset) Menyiapkan pelaporan 7) Evaluasi dan Monitoring Melaksanakan monitoring pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan darurat. Mengevaluasi hasil kegiatan darurat satuan pendidikan. Koordinator Bidang Pengawasan dan Penilaian dan timnya. Rutin selama penyelenggaraan pendidikan darurat Ditjen Dikdasmen, Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, Seknas Satuan pendidikan Aman dan Penanggulangan Bencana di Pendidikan, BNPB 8) Pelaporan Satgas memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugasnya di masa darurat Ketua Satgas dan Koordinator Bidang-Bidang Akhir masa tugas Satgas Satuan pendidikan, Dinas Pendidikan, Ditjen Dikdasmen, BPBD, BNPB, Pemkab/kota, Seknas Satuan pendidikan Aman dan Penanggulangan Bencana di Pendidikan.
103 TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi pengelola gudang perlengkapan. Pengambilan dan pengecekan perlengkapan sesuai permintaan. Membuat tanda terima pengambilan perlengkapan; Membawa kelengkapan satuan pendidikan darurat ke tempat yang sudah ditentukan. Menjaga kelengkapan satuan pendidikan darurat dalam keadaan baik sampai tujuan. Meletakkan kelengkapan satuan pendidikan darurat pada tempat yang aman.; Mendirikan tenda satuan pendidikan darurat di tempat yang disepakati Menyiapkan peralatan pembelajaran; TAHAPAN Kegiatan Oleh Siapa? Kapan? Siapa yang perlu dihubungi Menyiapkan fasilitas air dan sanitasi Menyiapkan fasilitas penerangan (listrik/genset) Menyiapkan pelaporan 7) Evaluasi dan Monitoring Melaksanakan monitoring pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan darurat. Mengevaluasi hasil kegiatan darurat satuan pendidikan. Koordinator Bidang Pengawasan dan Penilaian dan timnya. Rutin selama penyelenggaraan pendidikan darurat Ditjen Dikdasmen, Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, Seknas Satuan pendidikan Aman dan Penanggulangan Bencana di Pendidikan, BNPB 8) Pelaporan Satgas memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugasnya di masa darurat Ketua Satgas dan Koordinator Bidang-Bidang Akhir masa tugas Satgas Satuan pendidikan, Dinas Pendidikan, Ditjen Dikdasmen, BPBD, BNPB, Pemkab/kota, Seknas Satuan pendidikan Aman dan Penanggulangan Bencana di Pendidikan.
104