38 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si oleh negara, ingin bekerja sampai dengan pensiun dan ingin mengabdi sebagai ASN selamanya. Artinya menjadi seorang ASN masih berfikir pada zona aman, mendapatkan hak pensiun dan jaminan lainnya. Padahal menjadi ASN sesungguhnya adalah menjadi abdi negara yang cinta tanah air dengan berkontribusi dan memberikan pelayanan terbaik. Konsepsi cinta tanah air merupakan bagian dari nilai-nilai dasar bela negara. Selain cinta tanah air, nilai-nilai bela negara antara lain setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemampuan awal bela negara, sadar berbangsa dan bernegara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, pengertian bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dalam hati sanubari seseorang WNI, untuk mengabdi, memelihara, menjaga dan melindungi tanah airnya dari berbagai macam ancaman. Cinta tanah air memiliki indikator sebagai berikut: 1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah NKRI. 2. Bangga sebagai Bangsa Indonesia. 3. Mencintai produk dalam negeri, budaya dan kesenian Indonesia.
39 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian 4. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. 5. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Rasa cinta tanah air adalah rela berkorban membela tanah air dari segala macam ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Cinta tanah air yaitu mengenal dan mencintai tanah air wilayah nasionalnya sehingga selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia, terhadap segala bentuk ancaman tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dari manapun. Definisi lain mengatakan bahwa rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan. Dalam perspektif ASN, cinta tanah air merupakan bagian dari nilai-nilai dasar ASN. Dalam reformasi birokrasi yang sedang berlaku saat ini di Indonesia, yang diubah tidak hanya struktur dan fungsinya tetapi juga perilaku aparaturnya. Untuk itu, perlu ditanamkan nilai-nilai dasar untuk menjalankan tugas jabatan profesi PNS secara profesional sebagai pelayan
40 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si masyarakat yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). Cinta tanah air berada pada pembahasan nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Seorang PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa; menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan
41 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa. Penerapan cinta tanah air membutuhkan kedisiplinan agar aktualisasi dan implementasi nilai cinta tanah air diharapkan mampu mewujudkan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain disiplin adalah sikap menaati peraturaan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Di samping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni. Disiplin membutuhkan komitmen tinggi, kompetensi yang berkualitas sekaligus memiliki karakter yang unggul agar dapat menanamkan rasa cinta tanah air. Konsepsi disiplin tertuang dalam nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu etika publik. Dimana dalam nilai-nilai dasar profesi ASN disebutkan bahwa etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara
42 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nilai-nilai disiplin pegawai tertuang pada pasal 5 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu: melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Pada pasal 86 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Penegasan bahwa PNS wajib mematuhi disiplin PNS ditujukan bukan sekedar untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas semata melainkan juga dalam rangka mengimplementasikan semangat cinta tanah air. Karena rasa cinta tanah air dapat muncul dengan adanya kedisiplinan dan kedisiplinan mampu mewujudkan rasa cinta tanah air. Sinergi antara dua variabel ini kemudian memberikan akselerasi pada bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Beberapa pokok pemikiran, menggambarkan kaidah-kaidah yang dianut dalam membangun bangsa. Kaidah-kaidah tersebut merupakan dasar-dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan jiwa dan jatidiri bangsa Indonesia. Arah pembangunan, diawali dengan
43 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian berbagai paradigma pembangunan secara umum, dilanjutkan dengan tinjauan mengenai perkembangan paradigma dan kinerja pembangunan nasional. Uraian tersebut ditutup dengan mengetengahkan kemajuan, kemandirian, dan keadilan sebagai paradigma pembangunan. Dalam proses pembangunan menuju bangsa yang maju dan mandiri, masyarakat Indonesia akan mengalami suatu transformasi. Proses transformasi tersebut merupakan proses pembangunan dalam jangka panjang. Dalam jangka yang lebih pendek, Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang utamanya adalah dalam bidang ekonomi. Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Suatu pembangunan dapat berkesinambungan apabila ekonomi rakyat berkembang. Membahas salah satu unsur utama dalam mengembangkan ekonomi rakyat yaitu pengembangan sumber daya manusianya. Upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menjadi semakin penting dalam era industrialisasi yang diwarnai dengan perubahan-perubahan yang cepat, yang terutama ditunjang oleh perubahan teknologi yang pesat. Upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tersebut perlu disertai dengan strategi ketenaga kerjaan yang tepat. Dengan demikian, kemampuan sumber daya manusia yang sudah berhasil ditingkatkan tadi dapat dimanfaatkan dalam pasar tenaga kerja secara produktif. Perlu dicatat bahwa
44 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si pemanfaatan sumber daya manusia sebagai faktor produksi adalah merupakan satu sisi dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tinjauan pendekatan, peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat akan meningkatkan apresiasi rakyat terhadap kehidupan yang dijalani, yang juga merupakan suatu bagian dari peningkatan kesejahteraan rakyat. Konsepsi cinta tanah air dalam perspektif kepegawaian dalam wujud penerapan Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mengembalikan kembali kedudukan dan peran ASN selaku pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kembalinya kedudukan dan peran ASN tersebut dapat dicapai melalui penerapan nilai moderasi beragama dalam konteks cinta tanah air. Pegawai ASN yang memiliki pemahaman ideal mengenai cinta tanah air diharapkan mampu memadukan pertumbuhan dan pemerataan secara berkesinambungan. Uraian mengenai kedua hal tersebut merupakan sumbangan pemikiran melengkapi berbagai pemikiran yang sudah banyak dikemukakan oleh berbagai kalangan dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang karier ASN. Pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan
45 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pelatihan (training) adalah proses sistematik pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasi atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan (Simamora, 1997:342). Pelatihan penting tidak saja bagi pegawai yang kurang berkinerja tetapi juga bagi pegawai yang berkinerja. Pegawai yang kurang kinerjanya akan dipacu pengetahuannya agar keterbatasannya dapat diatasi, sebaliknya bagi pegawai yang berkinerja baik, pelatihan dapat meningkatkan motivasinya dengan rehat sejenak dari pekerjaan rutin dan melakukan kegiatan di luar aktivitas rutinnya. Tujuan penyegaran semangat kerja yang merupakan motivasi tidak boleh disepelekan dalam pembinaan pegawai. B. Penerapan Hukuman Disiplin PNS Penerapan cinta tanah air membutuhkan kedisiplinan agar aktualisasi dan implementasi nilai cinta tanah air diharapkan mampu mewujudkan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain disiplin adalah sikap menaati peraturaan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Di samping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan serta
46 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni. Disiplin membutuhkan komitmen tinggi, kompetensi yang berkualitas sekaligus memiliki karakter yang unggul agar dapat menanamkan rasa cinta tanah air. Konsepsi disiplin tertuang dalam nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu etika publik. Di mana dalam nilai-nilai dasar profesi ASN disebutkan bahwa etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuanketentuan tertulis. Nilai-nilai disiplin pegawai tertuang pada pasal 5 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu: melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Pada pasal 86 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk menjamin terpeliharanya
47 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Penegasan bahwa PNS wajib mematuhi disiplin PNS ditujukan bukan sekedar untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas semata melainkan juga dalam rangka mengimplementasikan semangat cinta tanah air. Karena rasa cinta tanah air dapat muncul dengan adanya kedisiplinan dan kedisiplinan mampu mewujudkan rasa cinta tanah air. Sinergi antara dua variabel ini kemudian memberikan akselerasi pada bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Penerapan cinta tanah air pada perspektif kepegawaian merupakan langkah baru yang diambil oleh pemerintah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang merupakan perubahan dari PP No. 53 Tahun 2010. Perubahan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), ini menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Sebelum PP 94/2021 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU ASN diterbitkan, ketentuan disiplin PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan terbitnya PP 94/2021 maka ada sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS yang sebelumnya diatur dalam PP 53/2010. Sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS dari PP 53/2010 menjadi PP 94/2021 di antaranya:
48 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si 1. Adanya pengertian mengenai masuk kerja, yakni keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. 2. Penambahan ketentuan larangan PNS berupa melakukan pungutan di luar ketentuan. Lebih lanjut “pungutan di luar ketentuan” adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. 3. Tidak lagi mengatur ketentuan pidana sehingga bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka ditangani sesuai ketentuan perundangundangan pidana terhadap PNS yang bersangkutan. 4. Adanya perubahan jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman disiplin berat. a. Jenis hukuman disiplin sedang: 1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 (enam) bulan; 2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 (sembilan) bulan; atau 3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 (dua belas) bulan. b. Jenis hukuman disiplin berat: 1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; 2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
49 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian 5. Penyederhanaan pembagian kewenangan pejabat yang berwenang menghukum. Artinya disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. 6. Pembentukan Tim Pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang dan bersifat wajib untuk dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat. 7. Sebelumnya dalam PP 53/2010 ditentukan bahwa untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang atau berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa (bersifat pilihan). 8. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. 9. Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Sebelumnya dalam PP 53/2010 hanya dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 10. PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan dalam PP 94/2021.
50 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja akan diatur dalam Peraturan Menteri PANRB. 12. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. 13. Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Beberapa pokok pemikiran, menggambarkan kaidah-kaidah yang dianut dalam membangun bangsa. Kaidah-kaidah tersebut merupakan dasar-dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan jiwa dan jati diri bangsa Indonesia. Arah pembangunan, diawali dengan berbagai paradigma pembangunan secara umum, dilanjutkan dengan tinjauan mengenai perkembangan paradigma dan kinerja pembangunan nasional. Uraian tersebut ditutup dengan mengetengahkan kemajuan, kemandirian, dan keadilan sebagai paradigma pembangunan. Dalam proses pembangunan menuju bangsa yang maju dan mandiri, masyarakat Indonesia akan mengalami suatu transformasi. Proses transformasi tersebut merupakan proses pembangunan dalam jangka panjang. Dalam jangka yang lebih pendek, Indonesia menghadapi ber-
51 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian bagai tantangan pembangunan yang utamanya adalah dalam bidang ekonomi. Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Suatu pembangunan dapat berkesinambungan apabila ekonomi rakyat berkembang. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu unsur utama dalam mengembangkan ekonomi rakyat. Upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menjadi semakin penting dalam era industrialisasi yang diwarnai dengan perubahan-perubahan yang cepat, yang terutama ditunjang oleh perubahan teknologi yang pesat. Upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tersebut perlu disertai dengan strategi ketenaga kerjaan yang tepat. Dengan demikian, kemampuan sumber daya manusia yang sudah berhasil ditingkatkan tadi dapat dimanfaatkan dalam pasar tenaga kerja secara produktif. Perlu dicatat bahwa pemanfaatan sumber daya manusia sebagai faktor produksi adalah merupakan satu sisi dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tinjauan pendekatan, peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat akan meningkatkan apresiasi rakyat terhadap kehidupan yang dijalani, yang juga merupakan suatu bagian dari peningkatan kesejahteraan rakyat.
52 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si PENUTUP Rasa cinta tanah air merupakan bagian dari nilai-nilai dasar ASN. Dalam reformasi birokrasi yang sedang berlaku saat ini di Indonesia, yang diubah tidak hanya struktur dan fungsinya tetapi juga perilaku aparaturnya. Untuk itu, perlu ditanamkan nilai-nilai dasar untuk menjalankan tugas jabatan profesi PNS secara professional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Penerapan nilai moderasi beragama bagi ASN dalam konteks cinta tanah air terutama di Kementerian Agama diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan mempercepat tercapainya sasaran-sasaran pembangunan nasional.
53 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian BERGESERNYA NILAI-NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU PNS BAGIAN KEEMPAT
54 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam menjalankan tugas, terdapat kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang harus dipedomani. Kode etik dan kode perilaku itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor 12 tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama nomor 621/SK/2021 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2021 dengan tujuan agar PNS dapat menjalankan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Dalam konteks kepemimpinan, integritas menimbulkan kepercayaan dan keselarasan dalam bekerja. Namun, dalam konteks pengikut (yang dipimpin) integritas mampu merekatkan koordinasi dan menjunjung erat dedikasi kerja. Konsep nilai integritas sangat penting diterapkan dalam organisasi agar memunculkan saling percaya antar subjek di dalam organisasi. Di samping itu, integritas membantu mencapai tujuan organisasi dengan cepat. Manakala nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama sebagai team work akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang komprehensif di antara mereka. ASN yang berintegritas memiliki ciri sebagai pelayan masyarakat yang profesional, di mana ASN wajib memiliki tujuh ciri-ciri public life principles, yaitu tidak berpikir untuk sendiri (selflessness), integritas (integrity), obyektif (objectivity), akuntabel (accountability), terbuka (openness), kejujuran
55 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian (honesty), dan kepemimpinan (leadership). Integritas memiliki arti penting bagi ASN karena integritas merupakan salah satu atribut terpenting/kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuranukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Sebelum berlakunya UU ASN, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, tidak mengenal dan menjelaskan istilah ASN. Istilah dan pengertian mengenai ASN secara normatif baru dikenal dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ASN, yang menyatakan sebagai berikut: “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap pegawai ASN harus mampu melaksanakan fungsi, tugas, dan peran demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini menuntut setiap ASN untuk dapat memusatkan segala perhatian dan fikiran serta menyerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta berdaya dan berhasil guna. Dengan kata lain bahwa pegawai ASN diserahi
56 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Pada era industri 4.0 dituntut pelayanan berbasis digital yang memerlukan regulasi yang tepat dalam melayani masyarakat dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menargetkan separuh dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah generasi milenial pada 2024 yang diharapkan mempunyai kompetensi memadai. Upaya untuk mewujudkannya adalah dengan diberlakukan beberapa sistem untuk meningkatkan minat generasi milenial menjadi pelaksana dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan fokus pada tujuan organisasi (visi dan misi). Penegakkan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari tahun 2019 s.d 2020, meningkat secara drastis. Pada tahun 2019 terdapat 5 pelanggaran disiplin ringan dari 3.947 PNS, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 37 pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat. Artinya terjadi peningkatan sebesar 135% dari jumlah pegawai 3.911 orang, sedangkan memasuki Tahun Anggaran
57 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian 2021, sudah terdapat 45 Kasus hukum yang terselesaikan yang tersebar di 13 satuan kerja sebagai berikut: 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 2. Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 3. Kantor Kementerian Agama Kementerian Agama 4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir 5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu 6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Sengingi 7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan 8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis 9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti 10. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir 11. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu 12. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, dan 13. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Konsep pembinaan merujuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 6 Tahun 2021 Tentang Penegakkan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus. 2. Penerapan sistem kerja baru memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sesuai perubahan tatanan normal baru tetapi tetap produktif dan aman. 3. Menegaskan kewajiban atasan langsung dalam hal pemantauan dan pengawasan serta pembinaan kepada bawahan. 4. Pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran bagi atasan langsung yang melakukan pembiaran pelanggaran disiplin.
58 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si 5. Penegakkan disiplin dalam pelaksanaan tugas pegawai agar tidak terjadi pembiaran berlarut-larut terhadap pelanggaran yang terjadi Sebagai wujud implementasi Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, Kementerian Agama mengacu kepada hasil dan outcome dalam meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum serta meningkatnya pengelolaan kerjasama luar negeri maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan“Pembinaan Bidang Hukum” dengan sasaran seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Beberapa hal-hal penting yang melatarbelakangi diselenggarakannya Pembinaan Bidang Hukum Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut: 1. Pendampingan audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI tentang hukuman disiplin PNS, 2. Laporan LSM/Ormas dalam bentuk pengaduan dan tindaklanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, 3. Adanya pengaduan dan laporan dari Pengadilan Kelas II dan Pengadailan Tata Usaha (PTUN) dalam pelaksanaan kode etik dan nilai dasar PNS, dan 4. Adanya peraturan terbaru terkait pelaksanaan kinerja dan disiplin PNS dalam mencapai output kinerja maksimal. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan disiplin PNS dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan yang diampu.
59 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian 2. Memberikan sosialisasi tentang peraturan-peraturan baru tentang pelaksanaan disiplin PNS dan kode etik serta nilainilai dasar PNS. 3. Memberikan jawaban atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. 4. Melaksanakan peraturan dan menuntut kewajiban PNS, serta menghindari larangan PNS dalam pelaksanaan penerapan PP 53 Tahun 20210 tentang Disiplin PNS. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ASN yang melanggar peraturan terkait hukuman disiplin dan pelanggaran kode etik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama di wilayah kerja Provinsi Riau. Agar tulisan ini menjurus dan lebih terfokus, maka penulis akan mencoba menitik beratkan kajian pada pembahasan nilai nilai dasar, kode etik dan kode prilaku PNS di lingkungan kerjanya. B. Permasalahan Konsep perwujudan dari ulasan latar belakang di atas menggambarkan terjadinya pergeseran nilai nilai dasar, kode etik dan kode prilaku PNS. ASN Kementerian Agama dituntut sebagai pelayanan melalui tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana menerapkan nilai nilai dasar, kode etik dan kode prilaku PNS di lingkungan kerja terutama bagi ASN di Kementerian Agama.
60 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si C. Tujuan dan Manfaat Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan nilai nilai dasar, kode etik dan kode prilaku PNS bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. Sedangkan manfaat dari tulisan dengan judul bergesernya Nilai Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Prilaku PNS, dapat diuraikan sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menerapkan nilai nilai dasar, kode etik dan kode prilaku PNS di lingkungan kerja terutama bagi ASN di Kementerian Agama. D. Ruang Lingkup Tulisan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan bagi ASN baik Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dalam menerapkan nilai nilai dasar, kode etik dan kode prilaku PNS dalam konteks cinta tanah air di lingkungan kerja terutama bagi ASN di Kementerian Agama. PEMBAHASAN A. Menumbuhkembangkan Rasa Cinta Tanah Air 1. Cinta Tanah Air Cinta tanah air adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Karena cinta terhadap tanah air maka dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Pada hakikatnya cinta tanah air adalah kebanggaan menjadi bagian dari tanah air dan bangsa yang pada ujungnya ingin berbuat sesuatu untuk
61 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Wujud nyata rasa cinta tanah air dapat ditunjukkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pantang menyerah, peduli dan saling membantu antara umat. Itu merupakan cerminan cinta tanah air. Negara dan bangsa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, yang akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Negara dan bangsa tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Cinta tanah air dapat pula diartikan sebagai rasa kebanggan, rasa memiliki, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki setiap individu pada negara di mana dia tinggal. Kesemuanya itu tercermin pada perilaku membela, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat dan budaya yang ada di negaranya serta melestarikan alam dan lingkungannya. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat-istiadat, budaya, sejarah dan berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah sekelompok manusia tersebut memiliki landasan etika, bermoral dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan serta keselamtan sekelompok atau beberapa
62 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si kelompok manusia tersebut. Sedangkan bernegara adalah sikap dari kelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah atau satu negara. Kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas/rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang pada umunya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang seorang individu terikat dan atau menjadi satu bagian dari suatu bangsa (nation) dan negara (state). Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/ kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide (sciences of ideas) atau pengertian-pengertian dasar. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dan berorientasi pada tingkah laku dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya kehidupan politik, hukum,
63 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian pertahanan keamanan, ekonomi, sosial-budaya serta bidang keagamaan/kepercayaan. Pancasila sebagai ideologi negara, adalah ideologi yang bersumber dari seluruh nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai Pancasila merupakan suatu dasar nilai untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pancasila sebagai konsep, gagasan atau himpunan dan ide-ide sesungguhnya telah teruji, baik dalam kajian ilmiah apalagi dalam menghadapi ujian dan ancaman yang secara fisik ingin merubah Pancasila sebagai ideologi negara. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai salah satu nilai dari kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada setiap warga negara. Pemahamaman Pancasila sebagai ideologi negara serta bukti nyata akan kesaktian Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa harus tertanam dalam sanubari setiap warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara Pengorbanan ini dapat berupa harta benda atau jiwa raga. Patriotisme pada dasarnya berkaitan erat dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah paham atau ajaran
64 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sejarah perjuangan Indonesia telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah banyak berkorban untuk mencapai kemerdekaan. Kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara merupakan dorongan utama para pejuang saat itu. Perjuangan serta pengorbanan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dilandasi kecintaan mereka terhadap tanah air, bangsa dan negara. Saat ini perjuangan dan pengorbanan secara fisik melawan penjajah sudah tidak ada lagi, tetapi patriotisme jiwa kepahlawanan dengan berjuang serta berkorban demi bangsa dan negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 perlu ditingkatkan lagi. Secara konstitusional perjuangan dan pengorbanan ini telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya bela negara” . Pengorbanan ini demi tetap tegaknya NKRI, kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan seluruh rakyat dari segala bentuk ancaman baik ancaman fisik maupun non fisik. Rela berkorban demi bangsa dan negara yaitu dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta-benda untuk kepentingan umum. Atau dengan pengertian lain adalah pengabdian tanpa pamrih yang diberikan oleh warga negara terhadap tanah tumpah darah dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemahaman kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang merupakan salah satu nilai-nilai
65 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian bela negara harus ditanamkan dan disadarkan kepada segenap warga negara melalui pendidikan formal dan non formal serta keteladanan dari berbagai pihak termasuk para pemimpin bangsa. 5. Kemampuan awal bela negara. Nilai bela negara terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik. Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual dan intelegensia, senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Tidak kalah pentingnya secara psikis adalah mentaati semua peraturan perundangan. Sedangkan secara fisik yaitu memiliki kondisi kesehatan yang prima, ketrampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bela negara secara psikis dengan gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Potensi atau kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik dapat, dikembangkan dan ditingkatkan. Kemampuan awal bela negara secara fisik dapat dikembangkan dengan menjaga kesehatan agar tetap prima dengan jalan menjaga asupan makanan yang bergizi (empat sehat lima sempurna), dan mempertahankan jasmani dengan olahraga. B. Nilai-nilai Dasar, Kode Etik dan Prilaku ASN Pada setiap fungsi lembaga atau badan atau organisasi pemerintahan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berlandaskan pada kebijakan dasar dan strategis pada dasarnya mempunyai asas, prinsip dan nilai dasar agar tujuan-
66 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si nya melakukan pengabdian kepada kepentingan negara, pemerintah serta mengutamakan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan asas: 1. Asas Kepastian Hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. 2. Asas Profesionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Asas Proforsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara. 4. Asas Keterpaduan adalah pengelolaan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada satu system pengelolaan yang terpadu secara nasional. 5. Asas Delegasi adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat didelegasikan pelaksanaannya kementeriaan, lembaga pemerintah non kementeriaan dan pemerintah darrah. 6. Asas Netralitas adalah setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 7. Asas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
67 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian 8. Asas Efetivitas dan Efisiensi adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. 9. Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara bersifat terbuka untuk publik. 10. Asas Non Diskriminatif adalah bahwa dalam penyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara tidak membedakan perlakukan berdasarkan gender, suku, agama, ras dan golongan. 11. Asas Persatuan dan Kesatuan adalah bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Asas Keadilan dan Kesetaraan adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN. 13. Asas kesejahteraan adalah adalah bahwa penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip sebagai berikut: 1. Nilai dasar; 2. Kode etik dan kode prilaku;
68 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si 3. Komintemen, integritas moral dan tanggungjawab pelayanan publik; 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 5. Kualifikasi akademik; 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan 7. Profesionlitas jabatan. Nilai dasar sebagai landasan bagi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan profesinya berpedoman terhadap: 1. Memepegang teguh idiologi Pancasila; 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; 3. Mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia; 4. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berfihak; 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang nondisriminatif; 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
69 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tetap, akurat, berdayaguna, berhasil guna dan santun; 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama; 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan 13. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. Selain nilai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Aparatur Sipil Negara memegang teguh kode etik dan kode perilaku yang berkaitan dengan profesi, kompetensi, dedikasi dan kinerjanya yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara yang berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan; 4. Melaksnakan tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwewenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etik pemerintahan;
70 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 10. Tidak menyalahgunakan infomrasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 11. Memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara, dan 12. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara. PENUTUP Dari apa yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan, yaitu: 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara diwajibkan menjalankan nilai nilai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), memegang teguh kode etik dan kode perilaku yang berkaitan dengan profesi, kompetensi, dedikasi dan kinerjanya yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara
71 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian yang berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara. 2. Perubahan sosial budaya, tidak saja terjadi pada masyarakat bisnis, juga pada masyarakat publik (birokrasi). Di samping itu gaya penampilan (performance) dari aparatur birokrasi modern telah sampai pada tuntutan sebagai aparatur modern yang siap mendukung semakin kompleksnya masyarakat ‘yang diperintah’. Visi baru itu menyangkut tiga hal utama, meliputi cara kerja aparat; kapasitas yang menyangkut skil and attitude; dan wawasan pemerintahan yang luas yang menyangkut pendekatan (approahes) dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik ke dalam sistem manajemennya sesuai dengan aturanaturan kelembagaan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya mencari input-input yang sah dalam rangka memperkuat organisasi.
72 Catatan:
73 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian PENERAPAN PEMBINAAN, PENCEGAHAN, DAN PENINDAKAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU BAGIAN KELIMA
74 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si PENDAHULUAN Berdasarkan data penegakan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari tahun 2019 s.d 2020, meningkat secara drastis. Pada tahun 2019 terdapat 5 pelanggaran disiplin ringan dari 3.900 PNS, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 37 pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang, dan Berat. Artinya terjadi peningkatan sebesar 135% jumlah pegawai 3.911 orang (sumber simpeg, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, pada Satuan Kerja Kantor Wilyah Kementerian Agama Provinsi Riau terdapat pegawai yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II tentang Kewajiban dan Larangan, pada Pasal 3 setiap PNS wajib menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Ajukan Persetujuan WFH, disetujui baru bisa dilaksanakan). Pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru terdapat pegawai yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 23, 24 dan 25 dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 202/B.II/2/PDH/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat. Pada Pasal 3 angka 11 terkait pelanggaran tidak menaati kentuan jam kerja. Pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 6 Tahun 2021 Tentang Penegakkan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama melakukan langkah langkah pencegahan dan pembinaan disiplin
75 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian ASN melalui pembekalan secara rutin dan bertahap tentang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta kewajiban dan larangan ASN. Kewajiban setiap PNS mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap PNS dilarang, menyalahgunakan wewenang, menjadikan perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Konsep pembinaan memberikan kepastian dalam bentuk standar pelayanan dan standar kode etik pegawai dalam mewujudkan profesional pegawai dan menjaga jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dengan demikian hakikat dari pembinaan pegawai khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau untuk peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan melalui tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan terkait penerapan pembinaan, pencegahan dan penindakan hukuman disiplin di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
76 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si PEMBAHASAN 1. Pembinaan Pengawai Pelaksanaan pembinaan yang ditaja oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau telah dilaksanakan secara efektif, ini terbukti memasuki bulan ke-3 pada tahun 2021 sudah terdapat 2 kegiatan pembinaan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, pertama dilaksanakan pada bulan Februari dan kedua dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Konsep Pembinaan pegawai menurut undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah “Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Ini berarti pelaksanaan pembinaan pegawai negeri sipil perlu dilakukan secara terus menerus, dan melakukan evaluasi terhadap hasil pembinaan supaya terciptanya sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi pegawai negeri sipil yang berprestasi tinggi untuk memingkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta menumpuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas
77 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetensi pegawai negeri sipil. Pembinaan ini dilakukan secara sistematis untuk kebaikan pegawai negeri sipil itu sendiri. Pelaksanaan dari Penerapan sistem kerja baru memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sesuai perubahan tatanan normal baru tetapi tetap produktif dan aman di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Riau, sebagai berikut: 1. Pengaturan kehadiran di kantor: a. Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Madrasah Negeri, Kepala TU Madrasah, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa; b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota mengatur pelaksanaan kehadiran baik secara keseluruhan maupun secara bergantian, bagi pejabat fungsional, pengawas, dan pelaksana pada unit satuan kerjanya, dengan mempertimbangkan peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat/Daerah; 2. Pengaturan bekerja dari rumah/tempat tinggal: a. Pegawai yang dapat bekerja dari rumah adalah: lbu hamil, lbu menyusui, sakit (suhu tubuh >38° C, flu dan batuk), berusia di atas 55 (lima puluh lima) tahun. b. Pegawai yang mendapat penugasan bekerja dari rumah/tempat tinggal, melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku pada Kementerian Agama berdasarkan surat tugas yang ditetapkan
78 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Riau/Kakankemenag Kabupaten/Kota sebagaimana format terlampir dan melaporkan ke Kakanwil setiap hari Senin. c. Pegawai yang bekerja dari rumah masing-masing harus standby di rumah, tidak keluar kota, tidak menghadiri kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, dan selalu dapat dihubungi oleh pimpinan untuk urusan kedinasan pada jam kerja. 3. Penyelenggaran kegiatan dan perjalanan dinas: a. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilaksanakan sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan memperhatikan jarak aman antar peserta rapat. b. Perjalanan dinas luar negeri agar ditunda pelaksanaanya dan perjalanan dinas dalam negeri (luar kota dan dalam kota) agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan. Konsep pembinaan merujuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 6 Tahun 2021 Tentang Penegakkan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus. 2. Penerapan sistem kerja baru memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sesuai perubahan tatanan normal baru tetapi tetap produktif dan aman.
79 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian 3. Menegaskan kewajiban atasan langsung dalam hal pemantauan dan pengawasan serta pembinaan kepada bawahan. 4. Pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran bagi atasan langsung yang melakukan pembiaran pelanggaran disiplin. 5. Penegakkan disiplin dalam pelaksanaan tugas pegawai agar tidak terjadi pembiaran berlarut-larut terhadap pelanggaran yang terjadi. 2. Pencegahan Hukuman Disiplin Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 6 Tahun 2021 Tentang Penegakkan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan nomor 621/SK/2021, tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, pada tanggal 23 Februari 2021. Wujud pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku dan Implementasi Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau memandang bahwa penegakan kode etik pegawai merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya, terutama dalam upaya mewujudkan sinergisitas penegakkan disiplin pagawai. Dalam konteks penegakan kode etik pegawai, paling sedikit terdapat empat hal mendasar yang merupakan etika pegawai yang berkaitan langsung dengan sikap dan perilakunya, kapan dan di mana pun seseorang pegawai dalam melaksanakan profesinya untuk wujud kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab,
80 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si dan saling menghargai antar sesama rekan kerja, bawahan dan kepada pimpinan. Naskah Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ini merupakan tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Riau. Kode etik tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan terhadap substansi serta tuntutan atau penyesuaian atas perubahan kebijakan, antara lain dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau selalu melakukan monitoring dan koordinasi terkait pelaksanaan pemberian Hukuman terhadap atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah dalam penerapan pelanggaran disiplin pada setiap satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di Provinsi Riau. 3. Penindakan Hukuman Disiplin Berdasarkan analisis Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 6 Tahun 2021 Tentang Penegakkan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Surat Edaran tersebut disosialisasikan pada setiap satuan kerja di Provinsi Riau terkait pencegahan dan pembinaan tentang nilai dasar, kode etik dan kode prilaku, serta kewajiban dan larangan ASN selama penerapan sistem
81 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian kerja baru yang memperioritaskan kesehatan dan keselamatan pada tatanan normal baru tetapi tetap produktif. 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian hukuman disiplin dan melaporkan ke Biro Kepegawaian selaku satuan kerja pembina kepegawaian pada Kementerian Agama. PENUTUP Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan saran tentang penerapan pembinaan, pencegahan dan penindakan hukuman disiplin di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yaitu: 1. Kesimpulan Penerapan pembinaan, pencegahan dan penindakan hukuman disiplin di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap ASN yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di wilayah satuan kerja di Provinsi Riau. Konsep pembinaan pegawai meliputi sosialisasi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama nomor 621/SK/2021, tentang Kode Etik Pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, pada tanggal 23 Februari 2021. 2. Saran Berdasarkan literasi di atas, maka agar proses penerapan pembinaan, pencegahan, dan penindakan hukuman disiplin pegawai dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
82 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di wilayah satuan kerja di Provinsi Riau. Sedangkan Konsep pembinaan pegawai meliputi sosialisasi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama nomor 621/ SK/2021, tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, pada tanggal 23 Februari 2021.
83 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF KEPEGAWAIAN BAGIAN KEENAM
84 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si PENDAHULUAN Pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Demikian salah satu kesimpulan Bank Dunia yang dilaporkan dalam World Development Report 2004 dan hasil penelitian Governance and Desentralization Survey (GDS) 2002. Buruknya pelayanan publik memang bukan hal baru, fakta di lapangan masih banyak menunjukkan hal ini. GDS 2002 menemukan tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pertama, besarnya diskriminasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan masih dipengaruhi oleh hubungan perkoncoan dan pertalian darah, kesamaan afiliasi politik, etnis, dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya diskriminasi. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, sebab para pengguna jasa cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan. Dan ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya diskriminasi pelayanan dan ketidak pastian tadi. Memang melakukan optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan mengingat pembaharuan tersebut menyangkut berbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan kita. Di
85 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian antara beberapa aspek tersebut adalah kultur birokrasi yang tidak kondusif yang telah lama mewarnai pola pikir birokrat sejak era kolonial dahulu. Prosedur dan etika pelayanan yang berkembang dalam birokrasi kita sangat jauh dari nilai-nilai dan praktik yang menghargai warga bangsa sebagai warga negara yang berdaulat. Prosedur pelayanan, misalnya, tidak dibuat untuk mempermudah pelayanan, tetapi lebih untuk melakukan kontrol terhadap perilaku warga sehingga prosedurnya berbelit-belit dan rumit. Tidak hanya itu, mulai masa orde baru hingga kini, eksistensi PNS merupakan jabatan terhormat yang begitu dihargai tinggi dan diidolakan publik, sehingga filosofi PNS sebagai pelayan publik (public servant) dalam arti riil menghadapi kendala untuk direalisasikan. Hal ini terbukti dengan sebutan pangreh raja (pemerintah negara) dan pamong praja (pemelihara pemerintahan) untuk pemerintahan yang ada pada masa tersebut yang menunjukkan bahwa mereka siap dilayani bukan siap untuk melayani. Disamping itu, kendala infrastruktur organisasi yang belum mendukung pola pelayanan prima yang diidolakan. Hal ini terbukti dengan belum terbangunnya kaidahkaidah atau prosedur-prosedur baku pelayanan yang memihak publik serta standar kualitas minimal yang semestinya diketahui publik selaku konsumennya di samping rincian tugas-tugas organisasi pelayanan publik secara komplit. Standard Operating Procedure (SOP) pada masing-masing service provider belum diidentifikasi dan disusun sehingga tujuan pelayanan masih menjadi pertanyaan besar. Akibatnya, pada satu pihak penyedia pelayanan dapat bertindak semaunya tanpa merasa bersalah (guilty feeling) kepada masyarakat.
86 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si Oleh karena itulah, dalam tulisan ini penulis ingin mengulas tentang teori yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya Reinventing Government untuk dijadikan sebagai solusi alternatif dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik birokrasi dunia peradilan. Teori ini sudah terbukti mampu menjadi solusi atas buruknya pelayanan publik yang terjadi di pemerintahan Amerika sehingga timbul krisis kepercayaan terhadap pemerintah di penghujung tahun 1980-an. Reinventing Government dan Optimalisasi Pelayanan Sebenarnya perdebatan mengenai optimalisasi pelayanan publik oleh pemerintah telah lama berkembang dalam studi administrasi publik. Sejak beberapa dekade lalu, polemik sudah terjadi di kalangan para pakar mengenai cara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien, tanggap, dan akuntabel. Masing-masing pakar memaparkan teori dan atau membantah dan memperbaiki teori yang ada sebelumnya. Teori yang mapan menjadi paradigma dan di”mitos”kan, kemudian muncul teori baru untuk mendemistifikasi teori yang mapan tersebut. Teori Reinventing Government yang tergolong pada The New Public Management merupakan demistifikasi atas The Old Public Management. Dan sebenarnya sekarang telah muncul demistifikasi atas The New public Management dengan munculnya konsep The New Public service. Para ilmuwan politik, misalnya, telah memperdebatkan kemungkinan mengembangkan good government dan representative government, sejak awal abad 20an.
87 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian Bahkan tidak hanya itu, Woodrow Wilson pada tahun 1887 dalam The Study of Administration telah mengemukakan konsep dikotomi politik dan administrasi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien. Selain Wilson, ada Max weber (1922) dengan teori The Ideal Type of Bureucracy, Luther gullick (1937) dengan konsep Posdcorb, Frank J. Goodnow (1900) dengan konsepnya yang tertuang dalam tulisannya Politics and Administration, Frederick W. Taylor (1912) dengan konsepnya Scientific Management, Herbert A. Simon (1946) dengan konsepnya The Proverbs of Administration dan masih banyak lagi yang ikut memberikan kontribusi konsep dan teori dalam optimalisasi pelayanan publik. Sedangkan gagasan Reinventing Government yang dicetuskan oleh David osborne dan Ted Gaebler (1992) adalah gagasan mutakhir yang mengkritisi dan memperbaiki konsepkonsep dan teori-teori klasik tersebut untuk optimalisasi pelayanan publik. Gagasan David Osborne dan Ted Gaebler tentang Reinventing Government tertuang dalam karyanya yang berjudul Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector yang dipublikasikan pada tahun 1992 dan Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government, buku terakhir ini ditulis oleh David Osborne dan Peter Plastik yang dipublikasikan pada tahun 1997. Gagasan ini muncul sebagai respon atas buruknya pelayanan publik yang terjadi di pemerintahan Amerika sehingga timbul krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Bahkan di penghujung tahun 1980-an, majalah Time pada sampul mukanya menanyakan: “Sudah Matikah Pemerintahan?”. Di awal tahun 1990-