88 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si an, jawaban yang muncul bagi kebanyakan orang Amerika adalah “Ya”. Buruknya pelayanan publik ini dibuktikan dengan menurunnya kualitas pendidikan, sekolah-sekolah di Negara AS adalah yang terburuk di antara negara-negara maju. Sistem pemeliharaan kesehatan tidak terkendali. Pengadilan dan rumah tahanan begitu sesak, sehingga banyak narapidana menjadi bebas. Banyak kota dan negara bagian yang dibanggakan pailit dengan defisit multi-milyaran dolar sehingga ribuan pekerja diberhentikan dari kerja. Gagasan-gagasan Osborne dan Gaebler tentang Reinventing Government mencakup 10 prinsip untuk mewirausahakan birokrasi. Adapun 10 prinsip tersebut adalah pertama, pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh. Artinya, jika pemerintahan diibaratkan sebagai perahu, maka peran pemerintah seharusnya sebagai pengemudi yang mengarahkan jalannya perahu, bukannya sebagai pendayung yang mengayuh untuk membuat perahu bergerak. Pemerintah entrepreneurial seharusnya lebih berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan-kebijakan strategis (mengarahkan) daripada disibukkan oleh hal-hal yang bersifat teknis pelayanan (mengayuh). Cara ini membiarkan pemerintah beroperasi sebagai seorang pembeli yang terampil, mendongkrak berbagai produsen dengan cara yang dapat mencapai sasaran kebijakannya. Wakil-wakil pemerintah tetap sebagai produsen jasa dalam banyak hal, meskipun mereka sering harus bersaing dengan produsen swasta untuk memperoleh hak istimewa. Tetapi para produsen jasa publik ini terpisah dari organisasi
89 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian manajemen yang menentukan kebijakan. Upaya mengarahkan membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Upaya mengayuh membutuhkan orang yang secara sungguh-sungguh memfokuskan pada satu misi dan melakukannya dengan baik. Kedua, pemerintahan milik rakyat: memberi wewenang ketimbang melayani. Artinya, birokrasi pemerintahan yang berkonsentrasi pada pelayanan menghasilkan ketergantungan dari rakyat. Hal ini bertentangan dengan kemerdekaan sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus diganti dengan menumbuhkan inisiatif dari mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok persaudaraan, organisasi sosial, untuk menjadi sumber dari penyelesaian masalah mereka sendiri. Pemberdayaan semacam ini nantinya akan menciptakan iklim partisipasi aktif rakyat untuk mengontrol pemerintah dan menumbuhkan kesadaran bahwa pemerintah sebenarnya adalah milik rakyat. Ketika pemerintah mendorong kepemilikan dan kontrol ke dalam masyarakat, tanggung jawabnya belum berakhir. Pemerintah mungkin tidak lagi memproduksi jasa, tetapi masih bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan telah terpenuhi. Ketiga, pemerintahan yang kompetitif mengedepankan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Artinya, berusaha memberikan seluruh pelayanan tidak hanya menyebabkan risorsis pemerintah menjadi habis terkuras, tetapi juga menyebabkan pelayanan yang harus disediakan semakin berkembang melebihi kemampuan pemerintah (organisasi publik), hal ini tentunya mengakibatkan buruknya kualitas dan efektifitas
90 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si pelayanan publik yang dilakukan mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan kompetisi (persaingan) di antara masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah yang lain dalam pelayanan publik. Hasilnya diharapkan efisiensi yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar dan terbentuknya lingkungan yang lebih inovatif. Di antara keuntungan paling nyata dari kompetisi adalah efisiensi yang lebih besar sehingga mendatangkan lebih banyak uang, kompetisi memaksa monopoli pemerintah (atau swasta) untuk merespon segala kebutuhan pelanggannya, kompetisi menghargai inovasi, dan kompetisi membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negeri. Keempat, pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Artinya, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan akan tidak efektif dan kurang efisien, karena bekerjanya lamban dan bertele-tele. Oleh karena itu, pemerintahan harus digerakkan oleh misi sebagai tujuan dasarnya sehingga akan berjalan lebih efektif dan efisien. Karena dengan mendudukkan misi organisasi sebagai tujuan, birokrat pemerintahan dapat mengembangkan sistem anggaran dan peraturan sendiri yang memberi keleluasaan kepada karyawannya untuk mencapai misi organisasi tersebut. Di antara keunggulan pemerintah yang digerakkan oleh misi adalah lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, lebih fleksibel, dan lebih mempuyai semangat yang tinggi ketimbang pemerintahan yang digerakkan oleh aturan. Kelima, pemerintahan yang berorientasi hasil. Membiayai hasil, bukan masukan. Artinya, bila lembaga-lembaga pemerintah dibiayai berdasarkan masukan (income), maka sedikit
91 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian sekali alasan mereka untuk berusaha keras mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tetapi jika mereka dibiayai berdasarkan hasil (outcome), mereka menjadi obsesif pada prestasi. Sistem penggajian dan penghargaan, misalnya, seharusnya didasarkan atas kualitas hasil kerja bukan pada masa kerja, besar anggaran dan tingkat otoritas. Karena tidak mengukur hasil, pemerintahan-pemerintahan yang birokratis jarang sekali mencapai keberhasilan. Mereka lebih banyak mengeluarkan untuk pendidikan negeri, namun nilai tes dan angka putus sekolah nyaris tidak berubah. Mereka mengeluarkan lebih banyak untuk polisi dan penjara, namun angka kejahatan terus meningkat. Keenam, pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Artinya, pemerintah harus belajar dari sektor bisnis di mana jika tidak fokus dan perhatian pada pelanggan (customer), maka warga negara tidak akan puas dengan pelayanan yang ada atau tidak bahagia. Oleh karena itu, pemerintah harus menempatkan rakyat sebagai pelanggan yang harus diperhatikan kebutuhannya. Pemerintah harus mulai mendengarkan secara cermat para pelanggannya, melaui survei pelanggan, kelompok fokus dan berbagai metode yang lain.Tradisi pejabat birokrasi selama ini seringkali berlaku kasar dan angkuh ketika melayani warga masyarakat yang datang keistansinya. Tradisi ini harus diubah dengan menghargai mereka sebagai warga negara yang berdaulat dan harus diperlakukan dengan baik dan wajar. Diantara keunggulan sistem berorientasi pada pelanggan adalah memaksa pemberi jasa untuk bertanggung jawab kepada pelanggannya, mendepolitisasi keputusan terhadap pilihan pemberi jasa, merangsang lebih banyak inovasi, memberi
92 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si kesempatan kepada warga untuk memilih di antara berbagai macam pelayanan, tidak boros karena pasokan disesuaikan dengan permintaan, mendorong untuk menjadi pelanggan yang berkomitmen, dan menciptakan peluang lebih besar bagi keadilan. Ketujuh, pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan. Artinya, sebenarnya pemerintah mengalami masalah yang sama dengan sektor bisnis, yaitu keterbatasan akan keuangan, tetapi mereka berbeda dalam respon yang diberikan. Daripada menaikkan pajak atau memotong program publik, pemerintah wirausaha harus berinovasi bagaimana menjalankan program publik dengan dengan sumber daya keuangan yang sedikit tersebut. Dengan melembagakan konsep profit motif dalam dunia publik, sebagai contoh menetapkan biaya untuk public service dan dana yang terkumpul digunakan untuk investasi membiayai inoasiinovasi di bidang pelayanan publik yang lain. Dengan cara ini, pemerintah mampu menciptakan nilai tambah dan menjamin hasil, meski dalam situasi keuangan yang sulit. Kedelapan, pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati. Artinya, pemerintahan tradisional yang birokratis memusatkan pada penyediaan jasa untuk memerangi masalah. Misalnya, untuk menghadapi sakit, mereka mendanai perawatan kesehatan. Untuk menghadapi kejahatan, mereka mendanai lebih banyak polisi. Untuk memerangi kebakaran, mereka membeli lebih banyak truk pemadam kebakaran. Pola pemerintahan semacam ini harus diubah dengan lebih memusatkan atau berkonsentrasi pada pencegahan. Misalnya, membangun sistem air dan pembuangan air kotor, untuk mencegah
93 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian penyakit; dan membuat peraturan bangunan, untuk mencegah kebakaran. Pola pencegahan (preventif) harus dikedepankan dari pada pengobatan mengingat persoalan-persoalan publik saat ini semakin kompleks, jika tidak diubah (masih berorientasi pada pengobatan) maka pemerintah akan kehilangan kapasitasnya untuk memberikan respon atas masalah-masalah publik yang muncul. Kesembilan, pemerintahan desentralisasi: dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Artinya, pada saat teknologi masih primitif, komunikasi antar berbagai lokasi masih lamban, dan pekerja publik relatif belum terdidik, maka sistem sentralisasi sangat diperlukan. Akan tetapi, sekarang abad informasi dan teknologi sudah mengalami perkembangan pesat, komunikasi antar daerah yang terpencil bisa mengalir seketika, banyak pegawai negeri yang terdidik dan kondisi berubah dengan kecepatan yang luar biasa, maka pemerintahan desentralisasilah yang paling diperlukan. Tak ada waktu lagi untuk menunggu informasi naik ke rantai komando dan keputusan untuk turun. Beban keputusan harus dibagi kepada lebih banyak orang, yang memungkinkan keputusan dibuat “ke bawah” atau pada “pinggiran” ketimbang menngonsentrasikannya pada pusat atau level atas. Kerjasama antara sektor pemerintah, sektor bisnis dan sektor civil socity perlu digalakkan untuk membentuk tim kerja dalam pelayanan publik. Dan prinsip yang kesepuluh adalah pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar. Artinya, daripada beroperasi sebagai pemasok masal barang atau jasa tertentu, pemerintahan atau organisasi publik lebih baik berfungsi sebagai fasilitator dan pialang dan menyemai
94 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si pemodal pada pasar yang telah ada atau yang baru tumbuh. Pemerintahan entrepreneur merespon perubahan lingkungan bukan dengan pendekatan tradisional lagi, seperti berusaha mengontrol lingkungan, tetapi lebih kepada strategi yang inovatif untuk membentuk lingkungan yang memungkinkan kekuatan pasar berlaku. Pasar di luar kontrol dari hanya institusi politik, sehingga strategi yang digunakan adalah membentuk lingkungan sehingga pasar dapat beroperasi dengan efisien dan menjamin kualitas hidup dan kesempatan ekonomi yang sama. Dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik, 10 prinsip diatas seharusnya dijalankan oleh pemerintah sekaligus, dikumpulkan semua menjadi satu dalam sistem pemerintahan, sehingga pelayanan publik yang dilakukan bisa berjalan lebih optimal dan maksimal. sepuluh prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang smaller (kecil, efisien), faster (kinerjanya cepat, efektif), cheaper (operasionalnya murah) dan kompetitif. Dengan demikian, pelayanan publik oleh birokrasi kita bisa menjadi lebih optimal dan akuntabel. KESIMPULAN Patologi birokrasi, seperti pungli, korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi pelayanan, proseduralisme dan berbagai macam kegiatan yang tidak efektif dan efisien, telah mengakibatkan terpuruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan kita. Buruknya pelayanan publik tidak hanya pada masa orde baru yang sentralistik, tapi juga masih menggurita pada masa sekarang sebagaimana hasil penelitian dan penilaian Bank
95 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian Dunia yang dilaporkan dalam World Development Report 2004 dan Governance and Desentralization Survey (GDS) 2002 di atas. Reinventing Government yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler menemukan titik relevansinya dalam konteks optimalisasi pelayanan publik. Sepuluh prinsip yang terkandung di dalamnya, yakni pemerintah seharusnya lebih berfungsi mengarahkan ketimbang mengayuh, memberi wewenang ketimbang melayani, persaingan (kompetisi) dalam pemberian pelayanan, digerakkan oleh misi bukan peraturan, berorientasi pada hasil (outcome) bukan masukan (income), berorientasi pada pelanggan bukan pada birokrasi, menghasilkan ketimbang membelanjakan, mencegah ketimbang mengobati, desentralisasi, dan pemerintah berorientasi pasar, seharusnya diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelaksanaan10 prinsip Reinventing Government, tentu harus disesuaikan dengan sosio-kultur kita, bisa menjadi solusi alternatif yang efektif untuk menghilangkan patologi-patologi birokrasi peradilan kita selama ini.
96 Catatan:
97 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NILAI-NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PRILAKU PNS DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU BAGIAN KETUJUH
98 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si PENDAHULUAN A. Latar Belakang ASN secara normatif baru dikenal dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan, perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN diharapkan dapat memainkan perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar ASN dapat memaksimalkan fungsi dan perannya tersebut, maka diperlukan pengembangan komptensi. Pengembangan kompetensi merupakan metode untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pengembangan kompetensi merupakan metode untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi. Employer Branding ASN adalah Bangga Melayani Bangsa. Melewati usia kemerdekaan yang ke-76, Bangsa Indonesia menapak ke RPJMN ke IV pada arah pembangunan ASN masa 2020 s.d 2024 yang merupakan bagian dari rangkaian panjang
99 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-citanya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam wujud nyata birokrasi berkelas dunia. Beberapa pokok pemikiran, menggambarkan kaidah-kaidah yang dianut dalam membangun bangsa. Kaidahkaidah tersebut merupakan dasar-dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan jiwa dan jatidiri bangsa Indonesia. Arah pembangunan, diawali dengan berbagai paradigma pembangunan secara umum, dilanjutkan dengan tinjauan mengenai perkembangan paradigma dan kinerja pembangunan nasional. Uraian tersebut ditutup dengan mengetengahkan kemajuan, kemandirian, dan keadilan sebagai paradigma pembangunan. Dalam proses pembangunan menuju bangsa yang maju dan mandiri, masyarakat Indonesia akan mengalami suatu transformasi. Proses transformasi tersebut merupakan proses pembangunan dalam jangka panjang. Proses pembangunan dalam jangka yang lebih pendek, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang utamanya adalah dalam bidang ekonomi, yang menyiratkan ke mana arah pembangunan menuju. Dalam mewujudkan keinginan tersebut sebaiknya adanya spesialisasi dalam organisasi sehingga efisiensi dan produktifitas kinerja optimal. Diharapkan organisasi publik (pemerintah) lebih berupaya mewujudkan tujuan organisasi dalam pengelolaan keuanggan secara efisien dan efektif sehingga pertumbuhan pembangunan dari tahun ketahun meningkat dan terjadinya pemerataan pembangunan. Mengutip survei kepada masyarakat yang ditaja Kementerian Menpan RB kepada 15.000 responden. Mengapa pekerjaan ASN sangat diminati oleh masyarakat? Hasil survei
100 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si menyebutkan: terdapat sebesar 84 %, menjadi ASN ingin berkonstribusi kepada negara dengan itikat memberikan pelayanan yang terbaik, dan 1 % dari hasil survei tersebut pekerjaan ASN dianggap sebagai suatu pekerjaan yang aman dan dibiayai oleh negara, ingin bekerja sampai dengan pensiun dan ingin mengabdi sebagai ASN selamanya. Artinya menjadi seorang ASN masih berfikir pada zona aman, mendapatkan hak pensiun dan jaminan lainnya. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Hal ini tertuang dalam UU Aparatur Sipil Negara pasal 70 ayat (2), pengembangan kompetensi antara lain dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kehadiran Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 merupakan salah satu lembaga di Kementerian Agama yang khusus menangani dan mengelola kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan kegamaan. Kehadiran Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru diharapkan dapat mempermudah pengembangan kompetensi SDM yang didukung oleh jarak dan peluang kuota untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru diharapkan mampu menunjukkan profesionalisme dalam penyelenggaraan diklat sehingga mampu menghasilkan output dan outcome yang benar-benar memiliki manfaat baik peningkatan kinerja,
101 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian perbaikan sistem organisasi dan manajemen, maupun memiliki kemampuan dalam menentukan strategi kegiatan yang mampu membawa perubahan positif pada masyarakat dan negara pada umumnya. Bersama ini disajikan data kekuatan ASN dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, tahun 2021, sebagai berikut: Tabel 1.1 Keadaan ASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Satuan Kerja PNS Non PNS Jumlah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 3.953 21.692 25.654 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau 1.054 3.657 4.711 UIN Suska Riau 780 1.060 1.840 STAIN Bengkalis 50 190 240 STAIN Abdurrahman Kepri 60 124 184 Total 5.897 26.723 32.620 Sumber: Simpeg Maret 2021 Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat saat ini, maka perlu paradigma baru dalam kediklatan yang mencakup sistem dan strategi yang mampu menjawab berbagai perubahan situasi dan kondisi, terutama beriringan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persaingan global yang semakin ketat. Untuk itu, paling tidak ada beberapa isu strategis yang bisa dimanfaatkan oleh Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru meliputi:
102 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si 1. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan menjadi suatu keniscayaan/keharusan bagi lembaga diklat agama, baik Pusdiklat maupun Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan. 2. Program pendidikan dan pelatihan tersebut adalah dalam rangka peningkatan mutu kerja SDM Kementerian Agama dan ketersediaan tenaga yang handal dan memadai, baik pegawai, karyawan, pejabat, dan lain sebagainya karena hal itu sangat menentukan kemajuan dan kinerja Kementerian Agama. 3. Program pendidikan dan pelatihan hendaknya selalu berkembang sesuai kebutuhan organisasi kerja dan masyarakat yang selalu berubah. 4. Program pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap mental dan kepribadian pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Beberapa hal yang menjadi dasar permasalah dalam tulisan ini, menjadikan ASN luar biasa khususnya dalam konteks menciptakan aparatur dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada wilayah kerja LDK Pekanbaru yang meliputi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Bersama ini disajikan data penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, tahun 2021, sebagai berikut:
103 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian Tabel 1.2 Jumlah CPNS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Formasi Tahun 2021 Satuan Kerja Jumlah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 18 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau 3 UIN Suska Riau 1 STAIN Bengkalis 1 STAIN Abdurrahman Kepri 3 Total 2 Hal ini disebabkan oleh banyaknya ASN yang akan memasuki pelatihan dasar dalam hal Diklat, di mana pada saat ini pegawai Kementerian Agama di wilayah kerja Provinsi Riau dan Provinsi Riau berjumlah 32.620 dengan rincian sebagaimana terdapat dalam tabel di atas. Agar Tulisan ini menjurus dan lebih terfokus, maka dalam tulisan ini penulis akan mencoba menitik beratkan kajian pada pembahasan ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan penerapan konsep pegawai menjiwai karakteristik core values ASN BerAKLHAK di Lingkungan Kerjanya. B. Permasalahan Konsep perwujudan dari ulasan latar belakang di atas dimaknai ASN profesional itu berorientasi pelayanan dan bangga dengan pekerjaannya, memiliki komitmen yang kuat, bertanggung jawab, kreatif, dan penuh inisiatif atau inovatif, serta berusaha mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.
104 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si ASN Kementerian Agama dapat memberikan pelayanan melalui tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana menciptakan ASN yang luar biasa, sesuai dengan karakteristik core values ASN BerAKLHAK. C. Tujuan dan Manfaat Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan dan implementasi dari karakteristik core values ASN BerAKLHAK bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. Sedangkan manfaat dari tulisan ini adalah untuk mengetahui konsep ASN yang luar biasa, sesuai dengan karakteristik core values ASN BerAKLHAK. D. Ruang Lingkup Tulisan menjadi ASN luar biasa, dimaksudkan untuk menyampaikan kesiapan ASN baik Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dalam menerapkan core values ASN BerAKLHAK. Tetapi mengingat luasnya cakupan makna dari pokok pemikiran di atas, tulisan ini hanya memfokuskan pada karakteristik dan penguatan Informasi sebagai bahan kajian dalam Kesiapan ASN menghadapi tantangan kedepan sesuai tuntutan regulasi yang tertata dan dinamis.
105 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian PEMBAHASAN Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang karier ASN. Pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pelatihan (training) adalah proses sistematik pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasi atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan (Simamora, 1997:342). Pelatihan penting tidak saja bagi pegawai yang kurang berkinerja tetapi juga bagi pegawai yang berkinerja. Pegawai yang kurang kinerjanya akan dipacu pengetahuannya agar keterbatasannya dapat diatasi, sebaliknya bagi pegawai yang berkinerja baik, pelatihan dapat meningkatkan motivasinya dengan rehat sejenak dari pekerjaan rutin dan melakukan kegiatan di luar aktivitas rutinnya. Tujuan penyegaran semangat kerja yang merupakan motivasi tidak boleh disepelekan dalam pembinaan pegawai. Pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan ASN yang berkualitas memang sangat urgen agar senantiasa dapat memberikan kontribusi maksimal bagi organisasinya. Tetapi melakukan perekrutan pegawai berdasarkan kompetensinya
106 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si juga tak kalah pentingnya agar ASN yang diangkat telah memiliki potensi dan kompetensi yang dapat dikembangkan. Dalam upaya memperoleh SDM Aparatur yang berkualitas pada Kementerian Agama, maka Pengadaan CPNS Tahun 2021 telah dilakukan melalui beberapa tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan beberapa tahapan dalam proses pengadaan ASN kementerian Agama. Pengadaan CPNS Kementerian Agama juga dilaksanakan sesuai prinsip pengadaan ASN sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 70 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2021, meliputi: a) Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade); b) Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih; c) Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya; d) Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka; e) Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam arti seluruh proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan Nepotisme; dan
107 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Bagi CPNS yang telah dinyatakan lulus, maka harus mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebagai syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Membangun integritas moral ASN sangat erat hubungannya dengan akhlak dan moral pegawai. Pembangunan integritas pegawai ASN adalah upaya untuk mewujudkan, memperkuat, dan mempertahankan nilai dasar, daya nalar dan keberanian moral ASN. Integritas merupakan konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. ASN yang memiliki integritas moral harus bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dan
108 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kejujuran adalah fondasi nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN. ASN harus berani jujur, baik dalam sikap, perkataan, maupun perbuatan. Berani jujur itu hebat. ASN yang mengedepankan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya secara otomatis akan menjadikannya pegawai yang bekerja penuh tanggung jawab, professional dan sepenuh hati. ASN juga harus memiliki semangat yang tinggi. Semangat merupakan perasaan yang sangat kuat yang dialami oleh setiap orang, menjadi bagian fundamental dari suatu kegiatan sehingga yang berpengaruh pada pengarahan potensi yang menghidupkan dan menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi. Semangat yang tinggi adalah modal bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Motivasi nasionalisme dan kebangsaan sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Lebih penting lagi adalah kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dangan mental blocknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara. Karakter kepribadian yang unggul menjadi modal bagi ASN dalam membangun komunikasi dan kerjasama. Menurut Robbins (2008), kepribadian sering didefinisikan sebagai gabungan dari semua cara dimana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Selain mampu berinteraksi
109 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian dan berkomunikasi dengan baik, ASN juga harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab terutama dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, memperkuat profesionalisme PNS perlu dilakukan agar terpenuhinya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas merupakan yang merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Keahlian dan kemampuan ASN merefleksikan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah organisasi. Sebab, suatu organisasi dalam mencapai tujuannya memerlukan sebuah keahlian dan kemampuan pegawainya dalam merefleksikan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ASN juga dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang diharapkan (Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2014). Kompetensi ASN ini berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai pegawainya. Paling tidak terdapat tiga kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
110 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Sementara terintegrasi berarti penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal; dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang. Mengutip pesan yang sampaikan Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini, pada kegiatan Apel Pagi senin, 21 Maret 2021 di Kementerian PANRB, “Jadilah ASN yang luar biasa yaitu ASN yang profesional yang menjunjung tinggi prestasi dalam bekerja. Kementerian PANRB menjadi lokomotif jalannya pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga ASN di Kementerian PANRB harus menjadi panutan bagi aparatur dan instansi lainnya. Untuk itu, ASN dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan tantangan dan tanggung jawab yang diberikan. Oleh karena itu, ASN harus menjiwai karakteristik core values ASN BerAKLHAK. Seorang profesional itu berorientasi pelayanan dan bangga dengan pekerjaannya, memiliki komitmen yang kuat, bertanggung jawab, kreatif, dan penuh inisiatif atau inovatif, serta berusaha mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Paling tidak, ada lima tuntutan bagi ASN agar menjadi ASN yang luar biasa. Pertama, tuntutan profesionalisme, tuntutan kinerja yang berkualitas, dengan output kerja yang
111 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian memuaskan bagi masyarakat. Kedua, tuntutan akan solusi terbaik yang strategis dan aktual sebagai respon atas kebijakan dan permasalahan yang juga muncul di benak masyarakat. Ketiga, tuntutan untuk memperkokoh kerja yang solid dan sinergis di berbagai lapisan penugasan. Tuntutan keempat adalah tuntutan untuk lebih inovatif, kreatif dan responsif terhadap berbagai keadaan. Serta kelima, tuntutan kondisi prima para aparatur sipil negara (ASN) untuk mengabdi sesuai dengan kompetensinya. Pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini ASN harus tetap berkinerja dengan baik dengan sistem kerja yang baru. Pandemi tidak boleh menyurutkan semangat ASN untuk tetap berpikir positif, bekerja dengan maksimal, serta tetap menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Lalu pertayaannya, mampukah kita menjadi ASN luar biasa itu? Tentu saja sebagai ASN kita harus optimis dan selalu berupaya meningkatkan komptensi agar mampu menjadi ASN luar biasa untuk kemajuan bangsa. Selagi kita memiliki semangat yang tinggi, tentu tidak ada yang mustahil. PENUTUP Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaransasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan
112 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si konsep pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Arah pembangunan, diawali dengan berbagai paradigma pembangunan secara umum, dilanjutkan dengan tinjauan mengenai perkembangan paradigma dan kinerja pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang ASN menjadi landasan kuat apabila spesialisasi di dalam organisasi dapat terwujud maka secara penuh spesialisasi berpengaruh pada pencapaian tingkat efisiensi dari organisasi. Diferensiasi melalui spesialisasi menciptakan efisiensi dan meningkatkan produktifitas (karena tingkat kecakapan dari para spesialis-spesialis) akan mempersingkat waktu pencapaian tujuan organisasi.
113 Agus Dwiyanto dan Bevaola Kusumasari. “Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang Harus Dilakukan?” dalam Policy Brief, No. II/PB/2003. Agus Dwiyanto, dkk., Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogayakarta: PSKK-UGM, 2003.Kompas, 23 September 2003. _________, “Pemerintahan yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?” dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP), Yogyakarta: MAP UGM, Vol. I, No.2, Juli 1997. Amiruddin Ardani, A Dissertation; Analysis of Regional Growth and Disparity: The Impact Analysis of the Inpres Project on Indonesiaan Development, University of Pensylvania, USA, 1992. Aske Theo Komaliq, Pengangguran di Indonesia Suatu Analisis Data Sensus 1971 dan 1980, Penerbit Pusat Penelitian Kependudukan, UGM, Yogjakarta, 1988. Balitbang Propinsi Riau, Data dan Informasi Kemiskinan Propinsi Riau 2005, Penerbit Pemerintah Propinsi Riau, Pekanbaru, 2006. DAFTAR BACAAN
114 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si Bappeda Propinsi Riau, Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Riau Tahun 2004-2008, Pemerintah Propinsi Riau, Pekanbaru, 2004. Bappeda Propinsi Riau, Riau dalam Otonomi Daerah, Pemerintah Propinsi Riau, Pekanbaru, 2006. Bintoro Tjokroamidjojo. Pemngantar Administrasi Pembangunan. PT Pustaka PL3ES Indonesia, Jakarta 1995. Dawam Rahardjo, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, Penerbit Erlangga, Surabaya, 1987. David Osborne dan Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi, terj. Abdul Rasyid, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996. _________, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, terj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM, 2000. Dayan, Anto, Pengantar Metode Statistik Jilid II, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1984. Djoko Santoso. Materi Perkuliahan Administrasi Pembangunan. 2002. Herdi Salioso, Dumai Mutiara Pantai Timur Sumatera, Penerbit UNRI Press, 2002. _________, Comparative Advantage Kementerian Agama, Penerbit UNRI Press, 2003. _________, Dari Pemikiran Raffless sampai FTZ Dumai, Penerbit Yayasan AKRAB Pekanbaru, 2007. _________, Dari FTZ Dumai sampai Visi Riau 2020, Penerbit Yayasan AKRAB Pekanbaru, 2007. _________, Kelompok Etnik, Penerbit UNRI Press, Pekanbaru, 2007. _________, Upaya Meningkatkan Kinerja Masyarakat Melayu Kementerian Agama, Penerbit Yayasan AKRAB, Pekanbaru, 2008.
115 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian Inu Kencana Syafi’ i, dkk., Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka cipta, 1999. Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, The New Public Service: Serving, not Steering, New York: ANSI, 2002. Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde, Classics of Public Administration, USA: Harcourt Brace & company, 1978. Jhingan, ML, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2008. John Stuart Mill, Utilitarianism, On Liberty, Consideration on Representative Government, Vermont: Everyman, 1993. Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Press, cet. keVIII, 2003. Nicholas Henry. Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan. CV Rajawali Perss. 1988. Said Hussein Alatas, Mitos Pribumi Malas, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1988. Sedarmayanti. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Bandung: Mandar Maju. 2000. Siagian, Sondang P, Administrasi Pembangunan, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1985. Sondang P Siagian. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya. PT Bumi Aksara. Jakarta 1999. Tarigan, Robinson, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2006. Widodo, Joko. Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Surabaya: Insan Cendekia. 2001. Winardi, Kamus Ekonomi, Penerbit Alumni, Bandung, 1984. Peraturan-peraturan: 1. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.
116 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama; 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 9. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.2 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020. 10. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: 20 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama. 11. Surat Edaran Kemenpan dan RB Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan lnstansi Pemerintah.
117 A. DATA UMUM. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nama Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat/tgl Lahir Agama NIP. Nomor KTP Nomor Karpeg NPWP No. Akte Kenal Lahir Nama Isteri Nama Anak-anak Nama Orang Tua Nama Mertua Alamat : : : : : : : : : : : : : : : ANDRIANDI DAULAY H. ANDRIANDI DAULAY, SE., M. Si Laki-laki Pekanbaru, 24-10-1980. Islam 198010242005011003 1471032410800021 M 046913 07.347.494.2-212.000 CSL.1001172 Hj. Havizah Zuriati, SE., Ak 1. Anshari Ridhwan Daulay (13 tahun) 2. Haura Aprilia Daulay (12 tahun) 3. Hanif Avicena Daulay (5 tahun) H. Mursal Daulay dan Hj. Sabariah (Alm) H. Falismam Busatamam dan Hj. Husna Saleh Jalan Rupat No 22 PU 131 Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota–Pekanbaru B. Riwayat Pendidikan • SD Swasta Bhayangkari (1993) • SMPN 1 Pekanbaru (1996) • SMUN 5 Pekanbaru (1999) CURICULUM VITAE PENULIS
118 H. Andriandi Daulay, SE., M.Si • S.1 STIE Widya Wiwaha Yogyakarta (2004) • S.2 Ilmu Administrasi UIR (2012) C. Riwayat Pekerjaan 1 Pegawai Pada Kantor Dep. Agama Kab. Rokan Hulu Prov. Riau 01/01/2005 2 Pegawai Pada Seksi Urusan Agama Islam & Penyelenggaraan Haji Kantor Dep. Agama Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau 01/03/2005 3 Pegawai Pada Subbag Tata Usaha Kantor Dep. Agama Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau 01/01/2008 4 Pegawai Sub Bagian Tata Usaha 01/07/2010 5 Pegawai Pegawai Seksi Mapenda 01/01/2012 6 Pegawai Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau 01/12/2012 7 Pegawai KUA Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau 01/07/2014 8 Penyusun Bahan Pembinaan KUA Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau 01/07/2014 9 Pengolah Data KUA Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau 01/01/2015 10 Pengelola Barang Persediaan Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 01/01/2017 11 Pengelola Bahan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 01/01/2018 12 Penyusun Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 01/01/2018
119 Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian 13 Penyusun Bahan Kebijakan pada Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 01/06/2019 14 Penyusun Bahan Kebijakan pada Subbagian Kepegawaian dan Hukum Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau (PMA 19 Tahun 2019) 01/02/2020 15 Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Subbagian Kepegawaian dan Hukum Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau (PMA 19 Tahun 2019) 16/02/2021 16 Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Subbagian Kepegawaian dan Hukum Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 01/04/2022 D. Pelatihan yang pernah diikuti 1 Prajabatan 2005 2 Diklat Pengadaan barang dan Jasa 2007 3 Diklat IKN 2008 4 Perkoperasian 2012 5 Pelatihan Fungsionalis Kepegawaian Keahlian Angkatan II 2018 6 Sekolah Anti Korupsi ASN 2018 7 Diklat Bela Negara 2021 E. Buku yang pernah ditulis 1 Transformasi Birokrasi Wujud Penataan Pegawai ISBN: 978- 623-96775-5-8 2021
120 MOTTO KERJA Bersama, Kita Pasti Bisa.
121