MAX untuk INTAN JAYA menuju Go Internasional IUNMTnAtuNAk XJAYA
MENUJU GO INTERNASIONAL
IUNMTnAtuANk XJAYA
MENUJU GO INTERNASIONAL
PKenatgaantar
4
Saya pertama kali mengenalnya sekitar tahun 2003, saat bus rombongan pemerintah
daerah Paniai dibawah pimpinan Bupati Jan L. Dou, SH bersama dengan tim Depdagri
dari Dirjen PUM, dicegat oleh beberapa orang muda asal Moni di Tembagapura, ketika
hendak menuju ke pabrik pengolahan tambang PT Freeport Indonesia di Grasberg. Rombongan
pemerintah daerah Paniai ketika itu sedang memperjuangkan lokasi tambang Grasberg untuk
masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Paniai. Kedatangan rombongan ini untuk
melakukan uji petik di lapangan.
Salah satu anggota kelompok yang mencegat bus rombongan tersebut adalah seorang anak
muda dengan semangat berapi-api berusaha menjelaskan bahwa lokasi tambang yang dimaksud
milik hak ulayat masyarakat adat Moni dari desa Ugimba. Pemuda itu kemudiaan dikenal dengan
“Maximus Tipagau” salah satu karyawan PT Freeport Indonesia yang bekerja di tambang terbuka
Grasberg, mengemudikan dump truk raksasa kapasitas ratusan ton.
Ketika mengetahui bahwa kelompok orang Moni ini sedang memperjuangkan hak ulayat mereka
tempat beroperasinya tambang PT Freeport Indonesia di Grasberg yang terlanjur diklaim
pemerintah Mimika berada di wilayahnya, saya langsung menaruh simpatik terhadap perjuangan
ini. Di dalam bus yang dicegat, sambil melakukan negosiasi, kata “orang Moni” ini tiba-tiba
mengusik pikiranku ke beberapa tahun silam ketika masih kecil di sebuah kampung, Gakokebo,
di tepi danau Tigi Kabupaten Deyai (dulu Paniai). Ketika itu ayahku ditugaskan bekerja sebagai
perintis Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) sekaligus sebagai guru sekolah dasar dan sekolah
persediaan bagi penginjil anak daerah.
Ketika itu, karena daerah Moni belum dijangkau, maka beberapa anak dikirim ke tempat ini
Gakokebo untuk bersekolah, belajar membaca dan menulis, juga berhitung. Belajar bagaimana
menggunakan sabun dan handuk yang masih asing bagi mereka, dan juga belajar bahasa
Indonesia, belajar budaya baru. Mereka diajar oleh ayah saya. Mereka yang masih terbayang
dalam ingatan seperti Bernadus Miagoni, Simson Holombau, Yakob Bagau, semuanya telah
menjadi hamba Tuhan, yang lainnya saya sudah lupa. Mereka ini adalah teman
mainku sejak kecil, bermain bola dan kelereng. Yang saya peroleh dari
karakter anak-anak Moni adalah mereka setia dalam pergaulan, pekerja
ulet, dan teguh dalam pendirian, jujur dalam berbicara.
Tahun 2005 ketika seleksi penerimaan CPNS khususnya di Kabupaten
Paniai, saya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten. Karena
kedekatan emosi dengan orang Moni dipicu kisah
masa kecilku, atas ijin Bupati menerima lebih banyak
CPNS orang Moni, dengan jumlah fantastis 45 orang.
Memang ada sedikit protes dari orang Mee, dan
juga beberapa pejabat terhadap jumlah ini.
Tapi alasan saya kebijakan ini demi keadilan.
Penerimaan CPNS orang Moni dalam
jumlah yang banyak sebenarnya dengan
pertimbangan untuk mempersiapkan SDM
bagi Kabupaten Intan Jaya sebagai Kabupaten
Otonomi Baru. Salah satu CPNS orang Moni yang diterima
adalah Bernard Kobogau, lulusan S-1 dengan kualitas yang patut
dibanggakan, punya nalar yang bagus, menguasai komputer
dengan lancar dan biasa diikutkan dalam berbagai diskusi ilmiah
tentang pembangunan di Paniai. Untuk kualitas SDM-nya yang
bisa diandalkan, dia telah dilibatkan penuh, ikut sebagai anggota
tim dalam memperjuangkan Intan Jaya menjadi Kabupaten
Otonomi Baru, pisah dari Kabupaten Paniai sebagai Kabupaten
Induk.
5
Singkat kata, pertemuan ini diikuti oleh pertemuan berikut dan akhirnya hubungan kami menjadi akrab.
Ketika saya transit di Timika dari dan ke Enarotali tempat tugas saya, atau Maximus berkunjung ke
Paniai, selalu kami sempatkan waktu untuk bertemu.
Bagi saya Maximus seorang yang sangat terbuka, penuh antusias, bahkan tidak ada rahasia
kehidupannya yang tidak saya ketahui. Dalam setiap pertemuan selalu saja terjadi diskusi, sering
disertai perdebatan, karena menurut saya ada hal yang diputuskannya kurang mempertimbangkannya
dari berbagai sudut pandang.
Ketika suatu saat dia mengatakan bahwa dia mau berhenti sebagai karyawan PT Freeport, saya orang
pertama yang mencegahnya, dengan alasan supaya SDM orang Moni bisa tersebar ke mana-mana. Tapi
kemauan Maximus sangat keras, dan akhirnya dia harus berhenti sebagai karyawan PT Freeport atas
kemauannya sendiri. Kami tidak dapat mencegahnya.
Dia kemudian membentuk Yayasan Somatua dan juga Agen Perjalanan PT. Adventure Carstensz, untuk
wisata gunung salju. Dalam mengelola organisasi inipun kami sempat berdiskusi dan berdebat. Malah
saya pernah katakan kepadanya : “Maximus, prinsip hidup dan kemauan kamu sangat keras dan susah
dibendung. Saya hanya mau mengingatkan dalam mengelola organisasi ini, ‘Jangan bekerja sendirian
dengan manajemen tukang bakso’. Mulai perencanaan sampai pengelolaan ditangani sendiri. Terapkan
kepemimpinan kolaborasi dan terdistribusi –ini ilmu baru- seperti yang sedang diterapkan negara maju”.
Ketika Maximus berhasil megikuti beberapa event promosi pariwisata Indonesia di luar negeri, dan juga
setelah mendatangkan dokter terbang ke Intan Jaya, tiba-tiba dia membuat suatu pernyataan : “Saya
mau ikut dalam bursa pemilihan Bupati di Intan Jaya, dengan misi supaya bisa memajukan saudara-
saudaraku orang Moni”. Saya mendukungnya dan katakan akan ikut berkontribusi dalam menyusun
visi pembangunan bagi Intan Jaya. Terus terang, konsep pembangunan melalui pikirannya yang brilyan
untuk memajukan daerahnya tidak pernah saya lihat ada pada orang Papua lainnya, terutama asal
pegunungan. Maximus seorang yang punya kualitas.
Buku ditangan pembaca sekalian merupakan wujud nyata visi Maximus dalam membangun
Kabupaten Intan Jaya, jika berhasil dan dipercaya menjadi pemimpin. Visi spektakuler, “Intan Jaya Go
Internasional”. Salut kepada Maximus, saudaraku.
Ungkapan khas Papua: “Kitorang Juga Bisa; Barang apa Jadi!”
Alex Rumaseb
6
7
DaftarISI
8
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
BAGIAN SATU: KEADAAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA 1
1. Pendahuluan 2
2. Kondisi Geografis 4
3. Demografis 5
4. Strategi Pendekatan Pembangunan 6
5. Percepatan Pembangunan 7
BAGIAN DUA: KE-KHUSUS-AN KABUPATEN INTAN JAYA 14
6. Pemberdayaan Masyarakat Kampung 15
7. Rencana Strategis Pembangunan Infrastruktur Mikro 16
8. Orang Papua/Moni Asli Berada di Kampung 18
BAGIAN TIGA : PROGRAM PEMBANGUNAN INTAN JAYA
MENUJU GO INTERNASIONAL 22
9. Pembangunan Bidang Ekonomi 23
10. Pembangunan Bidang Pendidikan 30
11. Pembangunan Bidang Kesehatan 40
12. Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar 45
13. Affirmative Policy bagi Putera Asli Papua-orang Moni 55
14. Peningkatan Kinerja Pemerintahan 60
BAGIAN KEEMPAT : PENUTUP 64
15. Taruhan Politik 65
16. Bagaimana Kedepan? 66
TENTANG “MAXIMUS TIPAGAU” 68
9
Pendahuluan
10
Tahun 2001, ketika menginjakkan kaki di puncak gunung bersalju Carstensz Papua, salah
satu keajaiban dunia ciptaan Tuhan, “Maximus Tipagau” putera asli Papua asal Moni,
dengan hati yang penuh gejolak, berderai air mata di pipi ketika dalam mata rohaninya
melihat penderitaan saudara-saudaranya orang Papua khususnya dari suku Moni di atas
kekayaan dan keindahan alam yang menakjubkan, memanjatkan sebuah doa lebih sebagai
suatu nazar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Doa Maximus :
“ Ya Tuhan, dalam kaharuan hatiku, saya datang menyapa-Mu. Di atas tanah yang indah dan ajaib
penuh misteri, di atas tanah orang Moni, saya sebagai salah satu anak adat, dalam iman, sedang
berdiri di hadapan hadirat-Mu.
Tuhanku, saya mengaku dengan jujur akan keterbatasan saya yang tidak bisa menjadi seperti seorang
pendeta atau gembala sidang yang memimpin umat.
Tetapi Tuhan, saya juga harus mengakui, bahwa saya sangat mengasihani saudara-saudaraku orang
Moni. Saya tidak rela Tuhan, melihat ketidak berdayaan mereka diatas kekayaan dan keindahan alam
yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Saya tidak sudi Tuhan, kalau mereka terus menderita
seperti ini.
Tuhan, saya bertekad dan berjanji mau menolong mereka terlepas dari keterbelakangan dan
keterkungkungan. Ya Tuhan, hamba bermohon, berikanlah kesempatan itu walaupun hanya sekali
saja dalam hidup yang sementara ini. Mampukan hamba dapat mengantarkan saudara-saudaraku
masyarakat Moni sampai ke depan pintu gerbang surga, yang selalu terbuka menunggu kehadiran
mereka, siapapun dan apapun keadaan mereka.
.... supaya ketika mereka sampai ke gerbang surga tempat tinggal-Mu, mereka dapat bertemu
dengan-Mu ya Tuhan.
.... supaya mereka yakin bahwa mereka tidak sendirian, bahwa penderitaan yang sedang mereka
alami, Engkau turut merasakannya. Engkau maha peduli, dan siap mendengarkan jeritan hati mereka;
.... supaya mereka bisa merasa tenang sekalipun dalam keadaan mereka seperti itu, karena mereka
yakin Engkau sedang mendekap mereka dalam kehangatan pelukan-Mu dan sedang berjalan
bersama mereka mengarungi kehidupan yang serba tidak menentu ini.
.... supaya mereka punya kesempatan bisa merasakan dan mengakui betapa indah hidup bersama-
Mu Tuhan. Dengan menatap wajah-Mu, meyakini bahwa Engkau Tuhan selalu bersama-sama
dengan mereka;
Untuk itu, ya Tuhan, secara khusus hamba-Mu memohonkan hikmat dan hati yang bijaksana
dari-Mu dicurahkan kepada hamba-Mu ini, supaya bisa memperjuangkan hak-hak orang Papua,
khususnya saudara-saudaraku masyarakat suku Moni yang selama ini merindukan kesempatan
untuk menggapai hidup yang layak agar bisa menikmatinya. Kesempatan untuk bisa hidup sama
seperti saudara-saudaranya yang berada di bagian lain Republik ini. Biarlah pintu kesempatan itu
Tuhan buka bagi saya untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi bangsa Indonesia, bagi Papua, lebih
khusus bagi saudara-saudaraku masyarakat suku Moni. Agar hidup ini bagi mereka tidak sia-sia, tapi
penuh makna.
Dalam nama Yesus, Haleluyah, Puji Tuhan, Amin.
Sejak saat itu Maximus bertekad menyisingkan lengan bajunya, berjuang dengan kemampuan
yang dimiliki menarik perhatian dan minat banyak orang di dalam maupun di luar negeri untuk
mengunjungi Kabupaten Intan Jaya. Salah satu daya tarik Intan Jaya adalah puncak gunung Carstensz
yang bersalju, ajaib karena gunung es itu berada di jalur Katulistiwa. Merupakan salah satu keajaiban
dunia yang patut diperhitungkan ke depan. Mengikuti pameran budaya yang setiap tahun dilakukan
di luar negeri, maka promosi pariwisata gletser gunung Carstensz-Papua ini merupakan salah satu
tujuan wisata yang ditawarkan bagi turis mancanegara.
11
Doa ini merupakan suatu komitmen keberpihakan kepada masyarakat Papua dari suku Moni
dengan kerinduan untuk memberdayakan mereka supaya masyarakat Moni dapat hidup mandiri di
atas kekayaan dan kekuatan yang mereka miliki.
Kata Maximus, saya tidak punya uang, tidak punya harta dan juga tidak memiliki pendidikan yang
tinggi, tapi yang saya miliki adalah hikmat yang Tuhan berikan. Dan dengan hikmat itu saya mau
menolong dan melayani masyarakat saya. Bermohon kepada Tuhan sekaligus minta kesediaan
masyarakat Moni di Intan Jaya, mendukung saya untuk mau membangun Kabupaten Intan Jaya
cukup dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Untuk mewujudkan impian itu, satu-satunya peluang adalah menjadi Bupati di Intan Jaya. Saya
mau buktikan bahwa dalam kurun waktu lima tahun, saya mau menjadikan Kabupaten Intan Jaya
go Internasional, melalui potensi dan peluang yang dimiliki Kabupaten Intan Jaya, katanya dengan
serius.
Sebagian dari impiannya tanpa merasa lelah sudah diwujudkan, antara lain seperti :
Beberapa kali mendatangkan dokter terbang ke Intan Jaya dengan biaya sendiri untuk menolong
masyarakat suku Moni yang menderita;
Sejak tahun 2004 sampai sekarang telah berhasil memperjuangkan daya tarik dan keajaiban
dunia gunung salju (gletser) Carstensz-Papua sebagai tujuan wisata internasional pada promosi
pariwisata di luar negeri, seperti Jerman dan Inggris. Kegiatan promosi ini telah memberikankan
kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, juga daerah;
Saat ini dipercayakan sebagai tim staf ahli presiden RI (periode kepemimpinan Jokowi-JK 2014-
2019) duduk pada desk Papua bidang ekonomi di ibu kota negara, Jakarta.
Dan masih ada upaya lain yang terus dilakukan dalam rangka keberpihakannya kepada
masyarakatnya. Semua yang dicapainya diyakini bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah mendengar
dan menjawab doanya.
Berjanji bahwa kalau dia memperoleh kesempatan menjadi pemimpin di Kabupaten Intan Jaya,
dipercayakan oleh seluruh masyarakat dan atas ijin Tuhan, Maximus akan bekerja dengan
kontribusi full, bila perlu di atas 100 persen, katanya. Semoga !!
Starbuck Coffe Shop,
Menteng Central –Jakarta,
Sore, 04 Februari 2016.
12
13
KBeadaagainaUnmSumatu
KaBUPATEN INTAN JAYA
14
Pendahuluan
Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu dari 28 Kabupaten dan satu Kotamadya di Provinsi Papua,
Indonesia. Kabupaten Intan Jaya merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran dari
Kabupaten Paniai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2008, diresmikan
oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Mardiyanto, tanggal 29 Oktober 2008.
Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan
(service delivery) Pemerintah Daerah kepada masyarakat agar lebih efisien dan responsif terhadap
potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing¬masing daerah.
Pemekaran wilayah ini secara normatif diarahkan dan ditujukan sama dengan diterapkannya otonomi
daerah. Cara yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
untuk mengelola rumah tangganya sendiri, dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wilayah yang sangat terisolasi, dengan pemukiman penduduk yang berpencar dan terpencil, serta adat
istiadat yang sangat khas, tentu saja memerlukan suatu pendekatan khusus. Kondisi ini berdampak pada
pembangunan sarana dan prasarana pembangunan yang memang harus dibangun dalam skala besar
karena faktor-faktor budaya dan kewilayahan.
Percepatan pembangunan Kabupaten Intan Jaya merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat asli suku Moni dalam waktu yang relatif singkat. Sebab itu berbagai persoalan yang
dihadapi saat ini perlu dikaji secara realistis berdasarkan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki,
daya serap dan waktu yang dijadwalkan (lima tahun) untuk program percepatan ini.
Pembangunan Kabupaten Intan Jaya secara umum ditujukan untuk memberikan arahan yang jelas
tentang pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan menuju Kabupaten “Go
Internasional” sebagai suatu kebijakan baru pembangunan di Intan Jaya pada beberapa sektor
pembangunan yakni di bidang Ekonomi Rakyat khususnya Ketahanan Pangan yakni Pengentasan
Kemiskinan dan Perbaikan Gizi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar, Pembangunan Pariwisata,
Investasi skala luas dan Afirmatif Action (Pemberlakuan khusus) bagi orang asli suku Moni, serta
peningkatan Kinerja Pemerintahan.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan visi Pembangunan Kabupaten Intan Jaya Go
Internasional adalah :
1. Menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan sasaran yang akan dicapai dalam rangka
percepatan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya;
2. Mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sektor-sektor pembangunan baik di
tingkat distrik maupun kampung untuk mencapai sasaran percepatan pembangunan;
3. Membuka akses pelayanan kepada masyarakat di kampung terpencil, pedalaman dalam rangka
meningkatkan kesejahteraannya;
4. Menjamin kecukupan pangan dan gizi kepada masyarakat terpencil, pedalaman terutama kepada
ibu hamil, bayi, anak balita dan murid sekolah dasar dalam rangka menciptakan generasi putra-putri
asli Moni berkualitas ke depan.
15
16
Kondisi Geografi
Kabupaten Intan Jaya terdiri dari 6 Distrik, yaitu Distrik Sugapa, Distrik Homeyo, Distrik Wandai, Distrik
Biandoga, Distrik Agisiga dan Distrik Hitadipa.
Sejumlah kampung tersebar pada 6 distrik yang ada.
a. Distrik Agisiga membawahi kampung-kampung: Agisiga, Balaimai, Mbamogo, Pugusiga, Tousiga,
Unabundaga;
b. Distrik Biandoga membawahi kampung-kampung: Biandoga, Bugalaga, Danggatadi, Kalawa,
Yagaito, Yanei;
c. Distrik Hitadipa membawahi kampung-kampung: Wabui, Zanaba, Kulapa, Pugisiga, Balamai;
d. Distrik Homeyo membawahi kampung-kampung: Bilai I, Bilai II, Degesiga, Kendetapa, Kobae, Mapa,
Maya, Pogapa, Selemama, Zomban Doga;
e. Distrik Sugapa membawahi kampung-kampung: Bilogai, Emondi, Jalai, Mamba, Mindau, Puyagiya,
Ugimba, Yokatapa, Yoparu;
f. Distrik Wandai membawahi kampung: Wandai dan Sabisa.
Batas-batas wilayah
Intan Jaya di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Waropen dan Nabire, sedangkan di bagian
selatan berbatasan dengan Kabupaten Paniai. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Paniai dan
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Puncak.
Luas Wilayah
Kabupaten Intan Jaya merupakan kabupaten yang terletak di tengah pegunungan Jayawijaya bagian
barat, yang memiliki luas wilayah 3.922,02 Km2. Daratan didominasi oleh pegunungan, ada yang
ditutupi salju dan juga perbukitan.
Distrik yang mempunyai wilayah yang paling luas adalah Distrik Homeyo dengan Luas wilayah 2.172,19
Km2 atau mencapai 27% dari luas total Kabupaten Intan Jaya.
Sedangkan Distrik yang mempunyai luas wilayah paling kecil yaitu distrik Wandai dengan luas wilayah
305,92 km2 atau 3,79% dari luas total Kabupaten Intan Jaya.
Wilayah Intan Jaya terletak pada ketinggian antara 3.000-4.800 meter di atas permukaan laut (mdpl).
17
Demografi
a. Penduduk Intan jaya menurut Sensus
Penduduk tahun 2010 adalah 56.964
jiwa.
b. Kepadatan penduduk di Moni
sebanyak 6,8 jiwa per Km².
c. Laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Intan Jaya per tahun
selama sepuluh tahun (antar Sensus
Penduduk) yakni tahun 2000-2010
diperkirakan 1,5 persen (Nasional
1,4 %).
18
Strategi Pendekatan Pembangunan
Reformasi Pemerintahan merupakan strategi pendekatan untuk Menata Kembali Pemerintah Daerah.
RESPEK (Rencana Strategi Pembangunan Kampung) merupakan strategi pendekatan untuk
melaksanakan pembangunan Kampung dalam rangka implementasi menata pemerintahan di Kampung
dan Distrik, meningkatkan kesejahteraan, keamanan dan kedamaian masyarakat di Kampung dan
Distrik. Sejak terpilihnya Gubernur Papua periode 2013-2018, nama RESPEK telah diubah dengan nama
PROSPEK.
RESPIM (Rencana Strategi Pembangunan Infrastruktur Mikro) merupakan strategi pendekatan untuk
melaksanakan Agenda Utama Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan prasarana dasar
(infrastruktur) di seluruh Kabupaten Intan Jaya (tanah Moni).
Strategi Implementasi
a. Jaringan Jalan Lintas Wilayah (Lintas Kabupaten yang bersifat strategis); Timika-Sugapa dan Nabire-
Sugapa.
b. Jaringan Jalan membuka isolasi daerah antar kampung;
c. Peningkatan Bandar Udara Sugapa
d. Pembangkit Listrik dengan Energi terbarukan (ramah lingkungan)
e. Jaringan Telekomunikasi ke seluruh Distrik
f. Rumah Sakit Rujukan di Sugapa, sebagai ibu kota Kabupaten
g. Pusat Pendidikan berpola asrama
h. Pasar Tradisional
i. Peningkatan kapasitas aparat perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengendalian
19
Percepatan Pembangunan
Amanat dan sekaligus tujuan pemberlakuan Otonomi Khusus di Kabupaten Intan Jaya secara umum
menjadi target kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang selama ini diupayakan untuk
dicapai.
Dalam rangka itu maka akan ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya yakni
“Pembangunan Intan Jaya menuju go Internasional”, yang diupayakan untuk dicapai melalui Misi,
yaitu : meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan orang asli dan masyarakat Moni pada umumnya,
meningkatkan pelayanan oleh pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada tingkat kampung,
mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing investasi yang kompetitif, dan
penguatan masyarakat yang adil dan demokratis.
Untuk dapat melaksanakan Misi tersebut maka akan ditetapkan Tiga Strategi Pembangunan Kabupaten
Intan Jaya yang tertunya akan dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) Kabupaten Intan Jaya lima tahun ke depan, yaitu : Pembangunan yang bertumpu pada
pertumbuhan (Growth Centered Development), Pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat
(People Centered Development, dan Pembangunan yang berkelanjutan (sustaniable development).
Lebih lanjut, untuk pengimplementasian misi dan strategi pembangunan tersebut ditetapkan Empat
Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, yaitu :
1. Menata Kembali Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance, dengan enam (6)
sasaran pokok antara lain : (1) Terimplementasinya UU 21/2001 secara menyeluruh, konsisten
dan konsekuen, (2) Terciptanya sistem pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel (3)
Meningkatnya Kemampuan aparatur pemerintah daerah (4) Pemberantasan KKN yang tercermin
dari menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dan berfungsinya lembaga pengawasan
dan penegakan hukum, (5) Terwujudnya demokratisasi dan budaya politik yg sehat, dewasa
dan bermutu, (6) Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga adat dan agama dalam proses
suatu pembangunan.
2. Membangun Tanah Moni yang Damai dan Sejahtera, dengan tujuh (7) sasaran pokok :
(1) Berkurangnya angka penduduk miskin, (2) Meningkatnya pendapatan masyarakat di kampung,
(3) Meningkatnya kemampuan pengusaha kecil dan menengah untuk menjadi pengusaha mandiri
terutama Pengusaha orang asli Moni, (4) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yg terampil,
bermutu dan tepat guna, (5) Peningkatan mutu pendidikan, (6) Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan yang menjangkau dan melayani masyarakat, (7) Terpeliharanya Kualitas lingkungan yang
mampu mendukung proses-proses kehidupan baik masa sekarang maupun yang akan datang.
3. Membangun Tanah Moni yang Aman dan Damai, dengan empat (4) sasaran pokok : (1)
Meningkatnya Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan sehingga tercipta keamanan
dan ketertiban (2) Meningkatnya Penegakan dan kesadaran hukum masyarakat, (3) Terwujudnya
20
masyarakat rukun dan damai
penuh persaudaraan diantara
sesama anak bangsa, yang
menghargai HAM, terutama
hak-hak khusus penduduk asli
Moni tanpa diskriminasi, dan (4)
Terbangunnya kebersamaan,
menghargai perbedaan dan
kemajemukan sebagai kekayaan
dan keindahan bersama yang
mempersatukan bangsa.
4. Meningkatkan dan
mempercepat pembangunan
prasarana dasar (infrastruktur),
dengan empat (4) sasaran
pokok : (1) Tersedianya
prasarana dasar yang meliputi
jaringan transportasi, listrik,
dan telekomunikasi yang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat,
(2) Tersedianya energi yang murah
bagi seluruh masyarakat, (3)
Tersedianya sarana dan prasarana
air bersih/air minum dalam jumlah
dan mutu yang dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat, dan (4)
Mendorong Lembaga Swadaya
Msyarakat (LSM) yang mampu
mengelola infrastruktur dasar
sehingga memberikan manfaat
ganda kepada pemerihtah
dan masyarakat.
Dari keempat agenda pembangunan
tersebut diatas beserta kebijakan,
program dan kegiatan dalam lingkup
agenda tersebut yang pro poor
(berpihak pada kemiskinan) adalah :
a. Agenda II, yaitu Membangun
Tanah Moni yang Damai dan
Sejahtera, dengan kebijakan
pokok, yakni:
1. Penyediaan Makanan dan Gizi,
dilatarbelakangi oleh adanya
kondisi masih tingginya resiko
mal-nutrisi karena intake
makanan yang sejenis dengan
kualitas gizi yang sangat
rendah. Kebijakan ini bertujuan
untuk memenuhi ketersediaan
makanan dengan kualitas gizi
yang baik bagi masyarakat
Moni, khususnya yang berada di
kampung-kampung.
2. Pelayanan Kesehatan,
dilatarbelakangi oleh adanya
kondisi masih rendahnya umur
harapan hidup penduduk Moni,
tingginya risiko HIV/AIDS.
21
Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan
bagi penduduk di kampung dan daerah terpencil dengan sistem
rujukan yang baik.
3. Pelayanan pendidikan, dilatarbelakangi juga oleh adanya kondisi masih
rendahnya mutu dan layanan pendidikan pada semua jenjang dan
tingkatan pendidikan (mulai PAUD sampai SLTA), terutama di tingkat
kampung. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan
layanan pendidikan pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan.
4. Pembangunan Ekonomi Lokal, ditarbelakangi oleh adanya kondisi
bahwa sebagian besar masyarakat Moni hidup dengan ekonomi
subsisten, memiliki keterbatasan untuk pemasaran maupun terbatasnya
keterlibatan dalam pengelolaan SDA secara komersial, pendapatan
relatif rendah dan masih banyak yang tergolong miskin. Kebijakan ini
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di kampung-
kampung melalui partisipasi dalam ekonomi pasar.
5. Pembangunan Gender, dilatarbelakangi oleh adanya kondisi bahwa
sebagian besar perempuan Moni termarginalkan, akibatnya sebagian
besar tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan
ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada
perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dalam ranah keluarga
maupun publik.
6. Pembangunan infrastruktur dasar kampung (transportasi, air
bersih, energi dan telekomunikasi, maupun rumah percontohan),
yang dilatarbelakngi oleh adanya kondisi sangat terbatasnya akses
masyarakat kampung terhadap transportasi, jalan, listrik, air bersih
dan fasilitas komunikasi. Tujuannya untuk menyediakan akses yang
lebih baik bagi masyarakat kampung berupa infrastruktur dasar untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat kampung/desa.
7. Penguatan dan pemberdayaan distrik dan kampung yang
dilatarbelakangi oleh adanya kondisi bahwa sebagian besar penduduk
tersebar di seluruh kampung yang notabene berada di bawah garis
kemiskinan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi
kehidupan masyarakat asli Moni dengan strategi yang paling tepat,
yakni penyediaan dana stimulan Rp.100 Juta per kampung yang
bersumber dari dana OTSUS bagi Kabupaten Intan Jaya setiap
tahun, yang disertai dengan pendampingan, serta dilandasi prinsip
”Pembangunan” dari, oleh dan untuk rakyat” (partisipatisipasi penuh
oleh masyarakat kampung/desa pada setiap tahapan pembangunan
kampung/desa). Sejak tahun 2015, telah ada kebijakan pemerintah
untuk memberikan dana dari sumber APBN sebesar satu milyar rupiah
per kampung per tahun dalam rangka pemberdayaan kampung.
Selain itu, dari keempat agenda pembangunan tersebut diatas beserta
kebijakan, program dan kegiatan didalam lingkup agenda tersebut yang
berorientasi pada Justice For All (Keadilan bagi semua) dan Perlindungan
Sosial adalah :
b. Agenda III, yaitu Membangun Tanah Moni yang Aman dan Damai,
dengan kebijakan pokok, yakni :
a. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan
secara swadaya, dilatarbelakangi oleh adanya kondisi belum optimalnya
penegakan supremasi hukum dan HAM serta Ketentraman dan
Ketertiban. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan keterlibatan
masyarakat dalam menjaga keamanan secara swadaya dan swakarsa
serta untuk menciptakan sistem keamanan dan ketertiban yang
memadai dalam menanggulangi ancaman, tantangan, hambatan, dan
gangguan kejahatan terhadap eksistensi keamanan daerah.
b. Meningkatnya Penegakan dan kesadaran hukum masyarakat, yang
22
dilatar belakangi oleh kondisi masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap
sistem hukum nasional dan hukum adat serta masih rendahnya disiplin masyarakat dalam hal
ketaatan pada hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatksn pemahaman, kesadaran
dan ketaatan masyarakat terhadap sistem hukum nasional, serta meningkatkan pemahaman,
kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum adat.
c. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai penuh persaudaraan diantara
sesama anak bangsa, yang menghargai HAM, terutama Hak-Hak Khusus penduduk asli
Moni tanpa diskriminasi. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi : (a) Belum tuntasnya
penyelesaian kasus Pelanggaran HAM di Kabupaten Intan Jaya, akibat dari perang suku dsb,
(b) Dampak dari penyelesaian masalah yang bersifat refresif dan bukan dengan pendekatan
persuasif yang manusiawi yang terjadi di masa lalu, telah menggiring kepada munculnya
banyak kasus pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum tertangani dengan baik. Masih
rendahnya penghargaan terhadap Hak-Hak Khusus Penduduk Asli, namun sebaliknya isi UU
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Kabupaten Intan Jaya telah memposisikan
kembali hak-hak khusus penduduk asli Papua/Moni sebagaimana mestinya. Akan tetapi, fakta
menunjukkan bahwa masih banyak kebijakan pembangunan yang belum berpihak kepada hak-
hak khusus tersebut, bahkan seolah-olah hendak melanjutkan berbagai kesalahan pendekatan
pembangunan yang diterapkan semasa orde baru, atau kepemimpinan sebelumnya di Kabupaten
Intan Jaya.
d. Dalam rangka menyelesaikan kondisi yang bermasalah tersebut maka kebijakan tersebut
bertujuan untuk : (a) Mewujudkan penghargaan yang tinggi terhadap Hak-hak Khusus Penduduk
Asli, (c) Mewujudkan tata kehidupan hubungan antar masyarakat tanpa diskriminasi, (d)
Membangun kebersamaan, menghargai perbedaan dan kemajemukan sebagai kekayaan dan
keindahan bersama yang menghiasi kehidupan bangsa serta (e) Mewujudkan kapasitas aparat
penegak hukum yang profesional, jujur, dan berwibawa.
23
KBe-kahugsiauns-aDn ua
KaBUPATEN INTAN JAYA
24
Pemberdayaan Masyarakat Kampung
RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi
Papua sejak tahun 2007 era kepemimpinan Gubernur Barnabas Suebu, SH adalah salah satu bentuk
dari pendekatan pembangunan manusia yang berbasis pada satuan pemukiman terkecil di wilayah
Kabupaten Intan Jaya yaitu kampung. Pendekatan ini diharapkan menjadi jawaban untuk mengatasi
ketimpangan pembangunan masyarakat terutama yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar orang
asli Papua dalam hal ini orang Moni yang hidup dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya.
Program ini adalah program pembangunan yang berlokasi di dan berorientasi pada kampung dengan
mengandung unsur-unsur yang merupakan komponen strategis dalam pendekatan pembangunan
yang berwawasan kemandirian. Hal ini diwujudkan dalam 1) desentralisasi pengelolaan anggaran
pembangunan sampai ke tingkat kampung, 2) desentralisasi kewenangan penyusunan perencanaan
program yang dalam pelaksanaannya bersifat partisipatif, dan 3) pelibatan masyarakat dalam
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara langsung.
Mulai tahun 2015 melalui kebijakan pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan keuangan
kepada desa/kampung dalam rangka pemberdayaan, dengan angka fantastis, satu milyar rupiah untuk
setiap kampung dalam satu tahun.
Hasil pengamatan, menunjukkan adanya beberapa hal, terutama dalam konteks perencanaan dan
implementasi, yang perlu ditingkatkan yaitu belum adanya sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kampung yang bersumber dari berbagai sektor
dan/atau sumber dana. Kondisi tersebut diakibatkan setidaknya oleh:
1. Pemahaman atas kebijakan yang berbeda-beda diantara berbagai institusi pemerintahan.
2. Rapat koordinasi Program yang melibatkan stakeholder dikalangan Pemerintah masih belum
optimal dan efektif sebagai forum untuk sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi pemrograman
dan penganggaran.
3. Belum adanya peraturan khusus yang terkait perencanaan, pemrograman dan penganggaran secara
terpadu antara stakeholder pemerintah untuk menghasilkan pelaksanaan pembangunan masyarakat
dan wilayah kampung yang terpadu.
4. Belum adanya sistem monitoring-evaluasi yang cukup mapan dilingkungan Pemerintah Daerah,
menyebabkan belum adanya mekanisme feedback dalam siklus Program pemberdayaan masyarakat
untuk meningkatkan kualitas program pada periode-periode berikutnya.
5. Terakhir dengan terjadinya peralihan pimpinan Daerah, maka program RESPEK yang sudah
dicanangkan tidak diteruskan, malah menggantikannya dengan nomenklatur baru “PROSPEK” yang
belum jelas implementasinya.
Rencana Strategis Pembangunan Infrastruktur Mikro
(RESPIM)
Sejak tahun anggaran 2007 ditandai dengan tersedianya dana pembangunan infrastruktur mikro
yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman di banyak negara/daerah
menunjukkan bahwa kecuali fasilitas infrastruktur tersedia di seluruh wilayah, maka semua bidang
pembangunan tidak dapat dilakukan secara efisien, efektif dan bermutu.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Intan Jaya ke depan, dilakukan dengan
berpedoman prinsip-prinsip sebagai berikut:
zz Membangun fasilitas transportasi terintegrasi (darat, air dan udara) melalui dua pendekatan:
community based dan commodity based;
zz Membangun dan memperluas akses transportasi ke kampung-kampung untuk meningkatkan
pembangunan sosial dan ekonomi rakyat di tingkat paling bawah;
zz Mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan membangun pusat-pusat produksi bahan-
bakar bio dan energi alternatif: termasuk di dalamnya mengintensifkan kegiatan-kegiatan penelitian
dan pengembangan energi terbaharui;
zz Membangun fasilitas air bersih bagi seluruh rakyat – terutama yang bermukim di kampung;
zz Membangun rumah layak huni bagi seluruh rakyat, terutama yang bermukim di kampung;
zz Membangun fasilitas telekomunikasi untuk seluruh rakyat.
25
Karena infrastruktur mikro merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan ekonomi
(investasi, perdagangan dan pariwisata) maupun rencana pembangunan sosial (pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan), maka perencanaannya pun memerlukan kerjasama lintas sektor dengan melibatkan
semua instansi terkait. Hanya dengan pendekatan seperti ini maka kegunaan dari fasilitas infrastruktur
dapat dioptimalkan dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat banyak. Penyerapan dananya pun dapat
dilakukan secara baik dan bertanggung jawab.
Orang Papua Asli /Moni Berada di Kampung
Undang Undang Otonomi Khusus (UU OTSUS) yaitu Undang Undang 21 tahun 2001 berbicara tentang
pemihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, khusunya orang Moni di Kabupaten
Intan Jaya. Ketika berbicara tentang dimana orang asli Moni itu berada? Jelas, jawabannnya adalah di
kampung-kampung, sehingga ketika ber-bicara tentang OTSUS secara benar dan konsekuen maka mau
tidak mau semua pembangunan harus dimulai dari kampung.
Kalau pemerintah bersama stakeholder berkonsentrasi di kampung maka yang memperoleh manfaat
pertama adalah orang asli Papua/Moni. Artinya ketika kampung-kampung tidak disiapkan dan investasi
masuk, bisa dibayangkan siapa yang kalah walaupun sudah dikatakan bahwa tanah harus disewa,
kayu-kayu bukan milik perusahaan tapi tetap kalau masyarakat tidak disiapkan maka mereka pasti akan
menjadi korban.
”Sebab itu perencanaan pembangunan bagi pemberdayaan masyarakat mesti masuk lebih duluan.
Di dalamnya ada kegiatan berupa perbaikan nutrisi dan makanan, perbaikan kesehatan, pendidikan,
perumahan, ekonomi rakyat, perbaikan infrastruktur kampung termasuk di dalamnya air bersih, energi
dan telekomunikasi. Kalau masyarakat kampung disiapkan secara baik maka ketika investasi masuk,
mereka akan menjadi bagian dari investasi tersebut. Mereka bukan orang yang terpinggirkan.”
Pemberian Rp 100 juta rupiah (atau lebih) dari Pemerintah kepada masing-masing kampung, belum
lagi tambahan dari Pemerintah Pusat (sekitar satu milyar rupiah per tahun) menunjukkan bahwa sudah
saatnya orang kampung mengelola sendiri dananya. ”Memang ada pihak lain yang skeptis dengan
mengatakan jangan memberikan uang tersebut kepada masyarakat karena bisa disalahgunakan tapi
ada juga pendapat yang mengiyakan bahwa dana tersebut diberikan saja. Masih lebih baik korupsi di
kampung dari pada di kota, kalau korupsi di kampung uangnya berputar di kampung saja. Sebaliknya
kalau korupsi di kota, uangnya lari ke tempat lain.”
Untuk mencegah terjadinya korupsi itu, ada beberapa prinsip yang ditetapkan. Pertama, dari manapun
uang itu, harus masuk ke satu rekening yaitu rekening kampung yang dibuka di Bank Papua. Untuk
menggunakan dana tersebut, harus dilakukan musyawarah seluruh anggota masyarakat kampung,
bukan musyawarah badan musyawarah. Masyarakat kampung duduk bersama dengan fasilitator yang
disiapkan pemerintah yang menjelaskan kepada masyarakat, bukan memaksa kehendak.
”Sebagai contoh, melalui dana tersebut masyarakat bisa membangun rumah guru. Atas dasar itu,
masyarakat bisa bertanya kepada pemerintah mengapa tidak ada guru yang bertugas di kampung
26
padahal masyarakat sudah menyiapkan rumah guru. Melalui dana tersebut, bisa juga disepakati untuk
membiayai anak-anak mereka yang belajar atau kuliah di luar kabupaten atau kampung,”
Pertanyaannya apakah telah menghitung tentang kemungkinan gagal? Filosofi yang digunakan untuk
menjawab hal tersebut yaitu dengan menggunakan ilmu sepeda. Artinya, jarang sekali orang yang
belajar naik sepeda langsung bisa jalan. Tapi tidak ada orang yang dilatih terus menerus tetap tidak bisa
naik sepeda, suatu waktu dia bisa naik sepeda.
”Kita harus menggunakan filosofi yang sama ketika bekerja dengan rakyat kita. Rakyat kita juga punya
harga diri, ingin maju dan tidak mau tinggal begitu saja, yang paling penting adalah percaya mereka
dan siapkan fasilitasi berupa rambu-rambu yang tegas bagi mereka.”
Dengan menerapkan transparansi yaitu seluruh orang di kampung tahu jumlah uang dan hendak digunakan
untuk apa maka peluang in-efisiensi dalam bentuk korupsi itu rendah. Tapi in-efiensi dalam bentuk
perencanaan yang belum bagus dalam bentuk perhitungan pada tahap awal tentu wajar-wajar saja.
Gerakan pembangunan kampung memang tidak secara radikal terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat
(Moni) di kampung-kampung. Tetapi ada dampak yang dirasakan masyarakat di kampung-kampung.
Pertama, jumlah uang yang masuk ke kampung terus meningkat. Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi
dalam sejarah kehidupan masyarakat di kampung-kampung.”
Kedua, masyarakat kampung bisa memegang uang dalam jumlah yang banyak guna mengelola
berbagai program sesuai kebutuhan mereka.
Ketiga, masyarakat di kampung mulai sadar akan potensi mereka, dan mengadakan rapat secara rutin
membicarakan berbagai kebutuhan untuk membangun kampung.
Keempat, sebagian kampung menggunakan dana ini untuk membangun jalan padat karya antar
kampung dan distrik secara gotong-royong. Atau juga dapat membangun fasilitas lain kebutuhan
masyarakat atas kesepakatan bersama. “Karena itu, membangun jalan antar kampung sangat penting.
Sampai kapan pun, pemerintah tidak mungkin bangun jalan antar kampung.
Kelima, struktur pemerintahan di kampung mulai mengenal manajemen pengelolaan keuangan
modern yang disesuaikan dengan program pembangunan prioritas di kampung.
Keenam, masyarakat kampung mulai diperkenalkan dengan bank. Kalau kampung-kampung di
sekitar kota, sudah mengenal bank sejak lama, mereka dapat menyimpan uang di bank. Sementara,
masyarakat yang hidup di kampung-kampung yang sangat terpencil, menyimpan uang di bank
merupakan sesuatu hal yang sangat baru bagi mereka.
Ketujuh, melalui program seperti ini, masyarakat di kampung-kampung dapat melihat dan berdialog
langsung bersama para pejabat pemerintah. Sedangkan, perubahan tingkah laku masyarakat kampung
secara total agar mereka bisa hidup sama seperti masyarakat di kota, masih membutuhkan waktu lama.
27
Bagian Tiga
IPGNrOoTgrAIaNmNTPJEEARMYNABAAMNTENGIUOUJUNNAANL
28
Pembangunan Bidang Ekonomi
Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Gizi
Latar belakang
Kabupaten Intan Jaya sangat kaya akan keragaman sumberdaya hayati dan plasma nutfah. Kekayaan
ini perlu dioptimalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat asli
Moni. Seharusnya tidak ada alasan masyarakat asli Moni hidup dalam kemiskinan bila sumberdaya alam
yang dimiliki di kelola dengan baik, karena sumberdaya yang dimiliki tidak saja memiliki nilai ekonomi
yang tinggi tetapi juga sangat alami.
Sumberdaya alam hayati sebagai sumberdaya pangan, cukup tersedia dan telah dikenal oleh masyarakat
sejak lama. Begitu juga dengan masyarakat di kawasan pegunungan tengah Papua, telah mengenal
dan menanam ubi petatas dan jenis ubi lainnya dengan cita rasa yang enak. Selain bahan makanan
pokok masyarakat di Kabupaten Intan Jaya juga memiliki sumber protein nabati dan hewati yang cukup
melimpah. Hewan buruan, ikan dan biota air tawar lainnya merupakan sumber protein cukup tersedia.
Kondisi seperti diuraikan diatas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya ketahanan pangan di
Kabupaten Intan Jaya atau Tanah Moni pada umumnya cukup kuat. Tetapi pertumbuhan/pertambahan
penduduk dan dinamika sosial telah menyebabkan perubahan pada pola makan masyarakat asli Moni.
Bahan makanan pokok ubi telah bergeser ke beras, dimana di beberapa daerah di kawasan pegunungan
tengah tidak dapat diproduksi secara lokal, sedang transportasi sangat sulit/terbatas dan mahal.
Pengembangan sumberdaya makanan pokok lokal dan cara pengaturan menu makanan serta teknologi
pengelolaan sumberdaya pangan lokal perlu dikembangkan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat
meningkatkan ketahanan pangan dan juga menciptakan keamanan pangan bagi masyarakat asli Moni.
Kondisi Daerah
Potensi lahan pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, lahan pengembangaan ternak dan
kawasan hutan dengan berbagai potensinya sangat besar.
Data statistik menunjukkan bahwa total luas potensi lahan pertanian tanaman pangan adalah :
a. Kehutanan: hutan produksi memiliki kayu komersial, seperti kayu merbau, gaharu dan jenis
komersial lainnya, dengan nilai yang sangat tinggi.
b. Perkebunan, Pertanian dan Peternakan: Potensi yang ada selain untuk pertanian tanaman
pangan juga sangat cocok untuk tanaman perkebunan seperti kopi.
Pemantapan Ketahanan Pangan
Menganjurkan masyarakat menanam ubi pada lahan yang tidak diolah di luar dari kebutuhan konsumsi
keluarga. Hasil ubi itu dibeli oleh pemerintah. Kepada kelompok masyarakat diberikan mesin pengolah
tepung sebagai industri rumah tangga. Tepung ubi tersebut diasupi dengan gizi untuk pembentukan cel
otak dan cel tubuh dalam rangka membentuk manusia Moni baru. Tepung hasil olahan dibuat menjadi
mie dan biskuit kering yang kamudian akan disuplai ke sekolah berpola asrama dan ke Puskesmas Plus
(rawat inap dan posyandu)
Sasaran pemantapan ketahanan pangan adalah termanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam yang
dimiliki untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu maka sasaran
pembangunan ketahanan pangan adalah :
a. Terbangunnya sentra-sentra produksi tanaman pangan seperti kopi yang sesuai dengan
potensi wilayah;
b. Terbangunnya sentra produksi ubi-ubian dan pengembangan demplot usaha tani ubi-ubian di
hamparan lahan usaha tani masyarakat;
c. Terbangunnya sarana pengolahan ubi-ubian dalam bentuk industri kecil;
d. Tersedianya modal usaha bagi petani;
e. Terbangunnya lembaga-lembaga pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan;
f. Terbangunnya sarana prasarana pengembangan pertanian, termasuk balai benih, balai penyuluhan
dan lain-lain.
29
Pengurangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Intan Jaya sebagian besar berada di kampung-kampung, yang
terpencil dan terisolir. Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya,
maka sararan pengurangan kemiskinan dalam lima tahun kr drpan, akan mencapai 60-90% dari jumlah
rumah tangga miskin yang ada sekarang ini.
Secara rinci sasaran pengurangan kemiskinan yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya pendapatan masyarakat di kampung-kampung melalui usaha ekonomis produktif
sektor primer (pertanian, peternakan, pertambangan dan kehutanan)
b. Meningkatnya nilai tambah komoditas yang diusahakan melalui pengolahan pasca panen
c. Tersedianya sumber-sumber pendanaan untuk modal berusaha dan pembelian produk masyarakat
d. Tersedianya lembaga penjamin usaha
e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan distrik dan kampung.
f. Meningkatnya kemandirian masyarakat kampung dalam pembangunan.
Arah Kebijakan
Dalam rangka memepercepat terwujudnya ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan
sebagaimana akan dicapai dalam sasaran pembangunan diatas maka akan ditempuh kebijakan sebagai
berikut :
1. Membangun kawasan sentra produksi terutama kopi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan
kawasan andalan;
2. Membangun infrastruktur pertanian;
3. Mengembangkan diversifikasi pangan local;
4. Mengembangkan hasil pertanian sebagai sumber bio-energi yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya pertanian;
6. Meningkatkan investasi swasta, agro industri pemasaran hasil pertanian
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan secara lestari;
8. Meningkatkan dan mengembangkan usaha perekonomian masyarakat lokal dibidang
pertambangan, perkebunan, pariwisata dan kehutanan;
9. Mengembagkan pola kerjasama investasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
10. Mendukung penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan dengan sektor lain;
11. Mengupayakan peningkatan nilai tambah hasil perikanan dengan membangun sarana dan
prasarana pendukung serta industri perikanan budidaya;
12. Meningkatkan kapasitas aparat distrik dan kampung serta kelembagaan masyarakat;
13. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
Pengembangan tanaman ubi jalar ratusan ha di Kabupaten Intan Jaya. Harus ada mata rantai yang
terkait satu dengan lainnya dengan urutan : Penyediaan tanah sebagai lokasi penanaman – tersedianya
bibit – kegiatan penanaman – pemeliharaan – petik/panen – pengolahan – hasilnya dimakan atau dijual.
Instansi terkait supaya mengikuti mata rantai ini. Untuk program ketahanan pangan dan perbaikan gizi
dihitung biaya yang dapat menjangkau puskesmas dan sekolah dasar berasrama.
Hasilnya untuk sementara sampai dengan makan. Lebihnya baru dijual. Masyarakat juga dibina agar
kelebihan produksi selain untuk makan dijual kepada pemerintah (koperasi) yang akan mengolah
hasilnya untuk pembuatan mie dan tepung juga asupan gizi bagi biskuit dan mie kering yang kemudian
dapat diberikan kepada ibu hamil dan anak balita untuk tambahan gizi.
Dari hasil kebun menjadi biskuit dan mie kering. Supaya jelas waktunya kapan pabriknya selesai, dan
kapan sudah bisa berproduksi. Pembangunan di Kabupaten Intan Jaya harus berfokus pada manusia,
jadi pembangunan manusia Moni harus dimulai dari ibu hamil, anak dalam kandungan, anak balita dan
anak yang masuk sekolah.
Sejarah bangsa di dunia telah membuktikan bahwa hanya bangsa yang sungguh-sungguh
memperhatikan gizi bayi maka bangsa itu akan maju dan berkembang menjadi besar. Mutu awal SDM
suatu bangsa bukan pendidikan. Ini merupakan titik strategis mutu SDM suatu bangsa. Kalau bias maka
sasaran ini tidak akan dicapai.
Nutrisi misalnya omega 3 (dari ikan) atau omega 6 yang diberikan kepada ibu hamil dalam rangka
30
pembentukan sel-sel otak bayi. Menyiapkan ahli gizi untuk menghitung nutrisi yang kurang pada
petatas agar dapat ditambah dari lainnya.
Sisa petatas (kulit dan daun) sebagai limbah dibuatkan fermentasi untuk makanan ayam untuk
produksi telur.
Karena mata pencaharian dan makanan pokok penduduk Moni pada umbi-umbian, maka menganjurkan
masyarakat menanam ubi pada lahan di luar lahan yang ditanam masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi rumah tangga mereka. Hasil ubi tersebut dibeli oleh pemerintah. Dan kepada
kelompok masyarat diberikan mesin pengolah ubi menjadi tepung sebagai industri rumah tangga.
a. Kopi tanaman rakyat sebagai produk unggulan dengan kualitas terbaik, menuju pasar internasional
(Starbuck Coffee)
b. Pada beberapa sumber air yang mengandung garam, diproses menjadi garam yang dapat
dikonsumsi oleh setiap rumah tangga untuk mengurangi penyakit kekurangan zat yodium.
c. Sayur Mayur hasil olehan masyarakat dikoordinir pemerintah untuk selanjutnya disuplay ke
perusahaan PT Freeport Indonesia.
d. Buah Merah merupakan tanaman unggulan, yang dapat diproses bagi pengobatan berbagai jenis
penyakit baru.
Pembangunan Bidang Pendidikan
Latar Belakang
Kekurangan guru di daerah terpencil, sarana prasarana pendidikan kurang memadai, insentif guru yang
tidak jelas dan masih banyak lagi permasalahan pendidikan di Kabupaten Intan Jaya merupakan masalah
klasik yang hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik. Pendidikan dalam Undang-Undang Dasar
secara substantif bukan saja menjadi prioritas, tetapi lebih dari itu secara tegas ditetapkan proporsi
anggarannya. Suatu bukti bahwa pendidikan adalah masalah penting. Berbagai program bantuan
langsung dalam pelaksanaan pendidikan telah dilakukan tetapi dari waktu ke waktu permasalahan
pendidikan belum dapat diatasi secara tuntas.
Keterisolasian akibat kondisi geografis, terbatasnya sarana prasarana transportasi dan rendahnya
insentif merupakan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten
Intan Jaya. Walaupun hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena para misionaris dan beberapa
yayasan keagamaan telah bekerja sejak lama di daerah pedalaman dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat termasuk pelayanan pendidikan. Suatu pendekatan yang lebih tepat mungkin perlu
dipikirkan dan dirancang guna pemecahan permasalahan pendidikan di daerah ini, karena pendidikan
merupakan faktor penting untuk memajukan kehidupan umat manusia.
Kondisi Daerah
Tingkat pendidikan menunjukkan peningkatan
yang cukup berarti.
Adanya perbaikan dibidang pendidikan merupakan
kontribusi positif dari pemerintah daerah yang
memberikan perhatian yang cukup besar pada
31
sektor ini. Terutama peningkatan alokasi pembiayaan sejak diberlakukannya otonomi khusus bagi
Kabupaten Intan Jaya. Meskipun demikian masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan terutama
adanya kesenjangan yang cukup besar antar wilayah akibat geografi dan isolasi daerah. Masyarakat
di wilayah pedesaan dan pedalaman/terpencil belum mendapatkan perhatian akibat minimnya tenaga
guru, sarana dan prasarana pendidikan.
Melalui upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan diharapkan ada upaya nyata terhadap
penyelesaian ketimpangan dan kesenjangan pelayanan pendidikan dan juga kualitas pendidikan di
pedalaman dan daerah terpencil.
Sasaran
Sasaran yang akan dicapai dalam rencana aksi peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten
Intan Jaya adalah tersedianya perumahan guru yang layak serta fasilitas pendukung lainnya sehingga
mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan dengan baik.
Sasaran lainnya yang akan dicapai adalah :
1. Terbangunnya sekolah dasar kecil.
2. Terbangunnya sekolah dengan pola asrama di ibu kota Kabupaten sebagai penampung hasil seleksi
siswa berkualitas dari tingkat distrik.
3. Tersedianya tenaga pendidikan yang berkualitas dan berdedikasi.
4. Bekerjasama dengan Yayasan Sosial (LSM) di bidang pendidikan yang berperan ganda dalam
pemberdayaan masyarakat.
Arah Kebijakan
Untuk mewujudkan sasaran percepatan pembangunan penyelenggaraan pendidikan maka kebijakan
yang akan ditempuh adalah :
1. Meningkatnya akses pendidikan, mutu dan daya saing lulusan melalui penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan, termasuk perumahan bagi tenaga pendidik yang layak;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik pada
semua jenjang mulai dari pendidikan dasar;
4. Meningkatkan pendidikan kejuruan, keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan
pekermbangan ilmu, teknologi, kondisi wilayah dan sosial budaya dan tantangan pembangunan
ke depan;
5. Melakukan perintisan sekolah berkeunggulan local;
6. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri asli Moni untuk menempuh pendidikan
di perguruan terbaik di luar Kabupaten Intan Jaya sampai ke luar negeri melalui pemberian
dukungan beasiswa melalui APBD.
32
Pembangunan Sektor Pendidikan
Bagi Kabupaten Intan Jaya dengan kondisi geografis yang sangat sulit, pemukiman yang tersebar dalam
jumlah yang sedikit berada terpencil dan terpencar. Sistem pendidikan yang cocok adalah dengan
pola kelas kecil kelas 1 s/d 3 cukup diajar oleh satu orang guru. Output yang diharapkan dari kelas
kecil hanya tiga adalah murud bisa baca, tulis dan menghitung. Kemudian murid tamatan kelas tiga ini
diseleksi dan dimasukkan pada sekolah lanjutan berpola asrama (kelas 4-9) yang dibangun pada pusat-
pusat pertumbuhan (ibu kota Kabupaten Intan Jaya). Pada sekolah yang berpola asrama ini biskuit dan
mie kering hasil produksi dari ubi masyarakat setempat disuplai menjadi makanan utama dalam rangka
pembentukan sel-sel baru jaringan otak dan tubuh manusia Moni baru.
Hal-hal di bidang Pendidikan yang dianggap paling strategis untuk dipacu percepatannya.
Kebutuhan besar yang perlu digarap :
1. Pendidikan Dasar di Kampung kelas satu sampai tiga sekaligus dengan pendidikan anak usia dini.
Dibangun di kampung-kampung terpencil.
2. Kelas empat sampai sembilan dibangun di ibu kota Kabupaten, juga melengkapinya dengan asrama.
Secara bertahap akan dibangun di beberapa kecamatan/distrik.
Dalam arti luas yang termasuk pendidikan, adalah tenaga kerja, pekerja sosial yang mengurus manusia.
Keadaan pendidikan dasar di Kabupaten Intan Jaya terutama di daerah terpencil sangat kurang mutunya.
Guru :
Kendala lain adalah guru. Karena kebutuhan akan guru sangat penting maka, langkah yang harus
diambil adalah :
1. Menyusun data lengkap mengenai guru. Data yang ada sekarang sangat kurang tentang guru. Guru
bekerja setengah-setengah bahkan tidak sama sekali tapi tiap bulan menerima gaji. Banyak Guru yang
mangkir. Harus ditertibkan. Mengatur kembali para guru yang ada. Ada guru yang kerja betul, ada
setengah yang kerja tidak betul dan ada yang tidak kerja betul. Melakukan kerjasama dengan LSM.
2. Distribusi yang kacau, banyak guru numpuk di kota sedang kurang yang bertugas di daerah
terpencil. Mutu pendidikan dasar kita menjadi turun, sangat prihatin. Kelemahan ada di sini, dan ini
SDM orang Moni.
Oleh karena itu harus ada konsep yang menyeluruh tentang guru yang bisa bekerja dengan baik di
daerah terpencil. Mulai dari pendidikan guru. Harus ada data tentang biaya yang dikeluarkan bagi guru
yang siap mengajar di pedalaman.
Kalau tidak ada yang mau ke pedalaman, berarti ini menjadi masalah. Mungkin pendidikannya yang
salah. Konsep pendidikan guru tidak hanya masalah, tapi mentransfer knowledge (pengetahuan) diatas
segala-segalanya adalah hati, moral budi pekerti. Guru harus memunyai hati. Pengaturan guru ditangani
dengan baik dan komprehensif.
Kondisi sekarang yang maju jumlah murid dan bangunan fisik, yang mundur adalah mutu pendidikan.
Asrama :
Mutu pendidikan akan lebih baik melalui asrama (boarding school) Mulai kelas empat sampai sembilan
dengan daya tampung sekitar 300 murid. Dimana asrama itu dibangun tergantung kepada jumlah
murid dan persebaran kampung dan murid di lokasi itu. Ketika guru diperbaiki secara komprehensif
dan asrama dibangun mulai dari kampung, maka pendidikan akan lebih baik. Tahap awal dimulai di ibu
kota Kabupaten.
Memperbaiki mutu pendidikan dasar di Moni melalui 1). penanganan guru secara komprensif dan
menyeluruh dan 2) asrama. Mutlak yang di asrama harus dilengkapi dengan fasilitas lapangan Olah Raga.
Kelas satu sampai tiga dikaitkan dengan gizi, bekerja sama dengan Posyandu (program anak usia dini).
Guru yang siap mengabdi di pedalaman perlu dipikirkan insentif bagi mereka. Anak-anak dari mereka
yang mengabdi juga perlu diperhatikan.
Insentif itu penting menyangkut insentif fiscal dan non fiskal bagi anak-anak dari guru yang sudah
mengabdi lama sebagai penghargaan. Tunjangan Daerah terpencil, kenaikan gaji yang dipercepat. Pada
periode tertentu, tenaga guru ini perlu dipikirkan untuk dirolling. Sistem seperti ini akan merangsang
untuk mereka bekerja di pedalaman.
33
Yang menjadi perhatian adalah :
1. Pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Sosial (seperti PESAT/Pembangunan Desa Terpadu) perlu
dikoordinir dengan baik, agar bisa komprehensif;
2. Menyangkut kurikulum Mulok (muatan lokal);
3. Asrama yang baik, juga pembinaan mental dan moral murid harus sangat tinggi (budi pekerti);
4. Peningkatan mutu bagi yang bertugas di pedalaman.
Pemerintah perlu bekerjasama dan membantu mereka. Ada yayasan yang jaman Belanda bagus tapi
sekarang hancur-hancuran. Perlu ada pertemuan dengan mereka. Seperti PESAT di Nabire sangat besar
pengaruhnya.
Sekolah :
Sekolah kejuruan terkait dengan ketenagakerjaan (BLK) yang ditangani Dinas Tenaga Kerja. Bukan
mencetak orang pandai atau setengah pandai banyak-banyak tetapi kemudian jadi penganggur. Oleh
karena itu dibutuhkan sekolah kejuruan atau ketrampilan.
Human development planning. Pendidikan hubungannya dengan kebutuhan dunia kerja di Kabupaten
Intan Jaya.
Masalah pendidikan kita adalah masa transisi, masa konsep lama kepada yang baru. Titik terlemah
pendidikan kita adalah pendidikan dasar di
kampung rapuh karena faktor guru. Yang kita
harus tahu adalah guru kurang di kampung
mana? Guru didatangkan dari mana? Apa
mereka dapat bertahan di daerah terpencil?
Insentif berapa yang disiapkan. Apa mereka
memunyai hati untuk bekerja? Sangat penting
dan mendesak adalah mutlak guru untuk
kampung-kampung harus diisi dengan cara
apapun juga (cerdas).
Mereka ini 100% anak-anak Moni asli hari
ini tidak mendapat kesempatan baik untuk
sekolah, yang gurunya hanya satu orang,
bahkan ada yang tidak ada sama sekali.. Ini
harus diselesaikan sungguh-sungguh. Presentasi
berapa kebutuhan guru yang sesungguhnya.
Anak putus sekolah di Kampung banyak
perlu dididik.
Ini konsep mengembangkan mutu Pendidikan
bagi masyarakat Moni selama lima tahun ke
depan dan seterusnya.
Bagi Kabupaten Intan Jaya dengan kondisi geografis yang sangat sulit, pemukiman yang tersebar dalam
jumlah yang sedikit berada terpencil dan terpencar. Sistem pendidikan yang cocok adalah dengan pola
kelas kecil kelas 1 s/d 3 cukup diajar oleh satu orang guru. Output yang diharapkan dari kelas kecil
adalah murid bisa baca, tulis dan menghitung. Kemudian murid tamatan kelas tiga ini diseleksi dan
dimasukkan pada sekolah lanjutan berpola asrama (kelas 4-9) yang dibangun tahap pertama di ibu
kota Kabupaten. Kemudian dikembangkan pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada sekolah yang berpola
asrama ini biskuit dan mie kering hasil produksi dari ubi masyarakat setempat disuplay menjadi makanan
utama dalam rangka pembentukan sel-sel baru jaringan tubuh manusia Moni Baru.
Kegiatan di bidang pendidikaan dipercayakan kepada Yayasan (NGO) untuk membantu pendidikan, juga
untuk memajukan ekonomi desa, dengan ketentuan :
zz Jam 07.00 - 12.00 mengajar di dalam kelas;
zz Jam 13.00 – 15.00 di lapangan membantu masyarakat di bidang pertanian, peternakan dan
ketrampilan khusus. (NGO developed local education) seperti pendidikan formal, juga agama.
Sekolah Negeri harus punya standard Nasional. (harus bisa). Untuk mendapatkan guru yang
berkualitas, tahap pertama harus di-training sekitar enam bulan di luar daerah. Kekurangan
guru dengan mendatangkan guru kontrak, dengan gaji 10-20 juta per bulan. Kurikulum sekolah
34
mengatur juga muatan lokal dengan kualitas internasional. Siang bekerja di sekolah sesuai Tugas
Pokok dan Fungsi (Tupoksi), setelah itu membantu masyarakat di bidang pendidikan non formal,
kesehatan, pariwisata dan pengembangan ekonomi rakyat, juga pertambangan rakyat;
zz Menyiapkan tenaga guru sampai dengan 500 orang dalam lima tahun. Dorong orang Moni untuk
sekolah ke jenjang pendidikan S-1 sampai S-2;
zz Menyekolahkan 300 anak Moni ke Jerman, Inggris dan Australia (dalam 5 tahun);
zz Menyiapkan pilot anak daerah Moni sebanyak 20 orang selama lima tahun. Kerjasama dengan
lembaga Sekolah Pilot juga beberapa perusahaan penerbangan;
zz Menyiapkan 5-10 orang insinyur;
zz Menyiapkan 5-10 orang arsitek di berbagai bidang ilmu.
zz Pemilihan negara Jerman dan Inggris sebagai target pengiriman siswa asal Intan Jaya dengan alasan
karena negara-negara tersebut secara teknologi dan informasi, juga politik sudah maju dan dapat
dijadikan sebagai acuan pendidikan dalam membangun SDM masyarakat Moni ke depan. Hasil
pembelajaran ke negara-negara tersebut diharapkan ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan
di Kabupaten Intan Jaya secara khusus sehingga masyarakat bisa diajak keluar dari berpikir sempit
ingin memisahkan diri dari NKRI. Selain itu semua siswa yang dikirim ke negara tersebut punya
kewajiban melakukan promosi pariwisata Intan Jaya, sesuai target pariwisata dalam negeri melalui
Kementerian Pariwisata.
zz Pemilihan belajar ke AS karena pertimbangan hubungan kemitraan Indonesia dengan negara Adi
Daya (Super Power), juga Amerika yang punya tambang Freeport di Papua (Indonesia) sehingga ada
kemudahan bagi pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk bekerjasama di bidang pendidikan.
zz Pemilihan belajar ke negara Australia karena dekat dengan Papua, PNG dan Viji, sehingga dapat
melakukan penghematan biaya dan dapat dikirim siswa anak daerah Moni dalam jumlah yang
lebih besar, dan dapat menimba ilmu dalam jurusan khusus seperti penerbangan, Hubungan
Internasional, arsitek, pariwisata, juga adminstrasi pemerintahan, sehingga sekembalinya dari
menuntut ilmu mereka dapat berbakti bagi daerah, negara dan bangsa Indonesia.
zz Semua anak Moni yang dikirim sebelumnya harus membuat pernyataan tertulis sebagai kontrak
sosial bahwa semua ilmu yang diperoleh akan disumbangkan kepada bangsa dan negara Indonesia.
Sebab itu mereka harus kembali selesai pendidikan. Selain itu dalam setiap kesempatan harus
melakukan promasi pariwisata Intan Jaya.
zz Membuka Sekolah jurusan kerjasama dengan LSM di bidang : Kelistrikan, Air bersih, Meubelair,
Otomotif, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Leadership, akuntansi Keuangan, pertanian dan
ekonomi kerakyatan, insinyur bangunan, jalan dan jembatan, dan menjadi pengusaha di bidang
Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
zz Membangun Sekolah berbasis Kompetensi, sehingga uang APBD tetap berputar di Kabupaten Intan
Jaya (cash flow). Tidak keluar ke daerah lain atau kota-kota besar.
zz Membangun Sekolah Persamaan SLTP, SLTA di Intan Jaya atas biaya APBD Pemerintah Daerah,
punya konsultan pendidikan, disamping penyiapan guru yang siap bekerja di pedalaman.
35
11. Pembangunan Bidang Kesehatan
Latar Belakang
Seperti halnya pembangunan pendidikan, maka pembangunan kesehatan juga menjadi prioritas.
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas yang lebih memadai serta
sarana pendukung seperti perumahan tenaga medis di daerah-daerah terpencil akan sangat mendukung
pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi perumahan
pada kampung-kampung sangat terbatas, oleh karena itu penyediaan perumahan bagi tenaga medis
sangat mendesak.
Pelayanan kesehatan dengan cara membangun sarana prasarana kesehatan dan fasilitas pendukungnya
di distrik dan kampung-kampung juga dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Kondisi geografi yang sangat sulit, sarana prasarana transportasi yang terbatas
mengharuskan pelayanan kesehatan didekatkan kepada masyarakat. Secara sistematik juga akan
dibangun fasilitas kesehatan di beberapa distrik seperti puskesmas rawat inap. Sedang untuk pelayanan
kesehatan di daerah terpencil pelayanan kesehatan akan dilakukan dengan mendatangkan dokter
terbang, dan hal ini sudah dibuat beberapa kali, dan akan terus dilakukan. Dengan demikian pelayanan
dokter terbang dapat menjangkau masyarakat secara luas.
Kondisi Daerah
Tingkat kesehatan masyarakat dapat diketahui melalui peningkatan umur harapan hidup. Umur harapan
hidup di Moni sekitar diatas 60 tahun. Meskipun demikian indikator status kesehatan lainnya seperti
angka kematian bayi, balita dan ibu masih memprihatinkan. Kondisi kesehatan masyarakat diperburuk
lagi dengan adanya disparitas yang masih cukup lebar antar wilayah, tingkat sosial, ekonomi, budaya
dan gender. Selain itu, masalah kesehatan masyarakat berkaitan dengan berbagai penyakit infeksi
akibat lingkungan fisik dan perilaku sehat. Kondisi ini tercermin dengan tingginya penyakit malaria, Ispa
dan Diare. Disamping itu penyakit menular lainnya yang terus meningkat dari waktu ke waktu yaitu
kasus HIV/AIDS.
Sasaran
Sasaran peningkatan pelayanan kesehatan dalam rencana aksi adalah tersedianya sarana prasarana
pelayanan kesehatan dan fasilitas pendukung dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat terutama di distrik dan kampung. Secara rinci sasaran yang akan dicapai dalam
rangka percepatan ini adalah :
1. Terbangunya sarana prasana seperti polindes/pustu di setiap kampung dan puskesmas di
setiap distrik;
2. Terbangunnya perumahan tenaga medis di setiap distirk dan kampung terutama di daerah-
daerah terpencil;
3. Terbangunnya sarana prasarana rumah sakit tipe D di ibu kota Kabupaten Intan Jaya sebagai rumah
sakit rujukan;
36
4. Tersedianya sarana prasarana kesehatan untuk pelayanan masyarakat di daerah terpencil seperti di
Tomosiga, Ugimba, Agisiga dan Zombandoga.
Arah Kebijakan
Sehubungan dengan sasaran yang akan dicapai maka arah kebijakan pembangunan kesehatan
diarahkan untuk :
1. Meningkatnya akses, mutu dan sumberdaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah
terpencil, pedalaman melalui peningkatan pelayanan Pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya.
2. Membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan pustu dan puskesmas plus.
3. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS,
tuberkolosis, malaria, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), serta penyakit tidak menular lainnya.
4. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan reproduksi.
5. Meningkatkan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama di wilayah pedalaman dan
terpencil.
Pembangunan Sektor Kesehatan
Merubah paradigma yang selama ini cenderung membangun RS mewah di ibu kota Kabupaten. Akibat
membangun RS mewah banyak pasien rujukan meninggal di tengah jalan karena jarak tempuh ke RS
tersebut cukup jauh. Selain alasan jarak, persoalan lain adalah biaya transport yang dirasa cukup mahal,
juga pasien akan mengeluarkan biaya tambahan untuk baju baru, sendal baru dll sebagai pelengkap
masuk ke rumah sakit mewah. Program Pemerintah Kabupaten Intan Jaya adalah mendekatkan tangan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas yang sudah ada dikembangkan menjadi Puskesmas
plus, yakni dikembangkan menjadi Puskesmas rawat inap dilengkapi dengan beberapa dokter ahli,
seperti dokter kandungan, dokter spesialis anak, dokter bedah, dokter penyakit dalam dan beberapa
dokter umum. Pada Pukesmas rawat inap ini pasien akan diberikan suplay makan antara lain biskuit dan
mie kering sarat gizi.
Ketika uang habis untuk bangun Rumah Sakit mewah dan kita lupa pelayanan di Kampung berarti
kita mengharapkan orang sakit terus dan RS penuh dengan orang sakit. Oleh karena itu kita ubah
paradigma dengan konsep tangan pelayanan kesehatan tiba di kampung. Bukan rakyat yang mencari,
tetapi pemerintah mendekatkan tangan itu ke rakyat. Artinya, Posyandu, pos-pos pelayanan Kampung
perlu dipercepat. Pembangunan RS tetap saja jalan, tetapi yang dipercepat adalah pelayanan kesehatan
di Kampung. Posyandu dititik beratkan pada ibu dan anak. Seperti poliklinik kecil di kampung. Dibangun
di kampung yang jaraknya jauh dari puskesmas. Jangkauan pelayanan kesehatan sampai kepada rakyat
terkecil. Termasuk rumahnya, tenaga yang ddidik, honornya, juga lokasi di daerah-daerah terpencil.
Tingkat yang lebih naik lagi, dibeberapa distrik ada Puskesmas Rawat Nginap. Penyakit masyarakat kita
sudah kita tahu seperti Malaria, TBC, Ispa, dan HIV/AIDS. Peralatannya harus dilengkapi. Yang perlu
dipercepat pembangunannya adalah rural hospital (Puskesmas Rawat nginap).
Untuk gizi balita (anak yang 16 minggu pertama dalam kandungan adalah otak). Sesudah lahir sampai
dengan tiga tahun pembentukan sel-sel otak masih bertumbuh. Konsentrasi penuh pada beberapa
37
kampung untuk melihat hasilnya. Mulai anak dalam kandungan sampai anak usia masuk sekolah,
diukur tingkat kecerdasan dan daya tahan tubuh harus dicatat. Ini melalui nutrisi. Peningkatan gizi
dibina di tingkat Puskesmas dengan menyiapkan makanan tambahan.
Pertama memperbanyak pos kesehatan kampung (polindes). Kemudian melengkapi kebutuhan
Puskesmas, juga puskesmas plus (rawat nginap).
Yang agak krusial adalah penyiapan tenaga kesehatan. Untuk satu dua tahun akan didatangkan
dari luar. Krusial kedua kebutuhan perumahan di tempat tugasnya. Juga masalah tempat tinggal
perlu disiapkan.
Perbandingan Jaringan pelayanan kesehatan ke kampung antara Jawa dan Moni seperti langit dan bumi.
Disini hidup terpencil dan terpencar, akses untuk mencapai pusat kesehatan sangat sulit. Pelayanan
kesehatan di kampung harus dilengkapi dengan rumah, tenaga dan peralatannya (standar minimum
yang lengkap)
Pelayanan Kesehatan :
1. Pelayanan kesehatan dasar
2. Rujukan.
Data menunjukkan 80% rakyat sehat yang ditangani oleh pelayanan dasar. 20% merupakan kegiatan
rujukan. Kedepan meningkatkan manajemen RS.
Kegiatan di bidang kesehatan adalah mendekatkan tangan pelayanan kesehatan ke kampung-kampung,
dengan mendatangkan dokter terbang. Pasien tidak dirujuk ke luar daerah, dokter ahli harus terus ada
di tempat dengan biaya pemerintah. Kerja sama juga dengan bantuan luar negeri (go internasional).
Pembiayaan dari APBD Kabupaten Intan Jaya bagi ibu-ibu hamil, dan pelatihan bagaimana merawat
anak, pemberian susu dan gizi yang baik sampai dengan bayi berumur satu tahun.
Alasan yang membuat kebijakan ini adalah karena selama ini pasien yang dirujuk ke luar daerah
membutuhkan biaya yang besar. Di Timika maupun Nabire, mereka malah menderita sakit malaria, biaya
hidup di kota sangat besar, dan pasien tidak memperoleh kesembuhan, akhirnya meninggal.
Siapkan 200-300 orang Moni mengikuti pendidikan khusus di bidang kesehatan. Disekolahkan khusus
ke luar daerah untuk menjadi suster, bidan sampai dengan dokter.
38
12. Pembangunan Infrastruktur Dasar
Latar Belakang
Dengan luas wilayah yang demikian besar dan kondisi
geografis yang bervariasi dan pemukiman penduduk
yang demikian berpencar maka pembangunan
infrastruktur dasar merupakan salah satu faktor penting
dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Intan
Jaya. Hingga saat ini angkutan udara merupakan moda
angkutan yang paling praktis digunakan karena dapat
menjangkau daerah-daerah yang sangat terpencil.
Tetapi seperti diketahui bahwa akibat pengunaan
angkutan udara, barang kebutuhan di Kabupaten
Intan Jaya menjadi sangat mahal. Kondisi berdampak
pada daya beli masyarakat, percepatan pembangunan
dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Satu-
satunya landasan terbang ada di ibu kota Kabupaten-
Sugapa sebagai satu-satunya akses masuk dan keluar
Kabupaten, sehingga perlu dilakukan perluasan agar
dapat didarati oleh pesawat jenis yang lebih besar seperti ATR.
Pembangunan ruas-ruas jalan strategi untuk membuka isolasi wilayah merupakan cara yang harus
dilakukan untuk menekan tingkat kemahalan atau untuk menurunkan harga barang di daerah terpencil
yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus dilakukan terutama
untuk menembus daerah-daerah yang padat penduduk dan merupakan konsentrasi penduduk asli Moni.
Dalam mengatasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Intan Jaya maka pendekatan kawasan baik
yang bersifat kewilayahan maupun yang bersifat regional akan ditempuh. Hal ini dilakukan karena
dengan wilayah yang demikian luas tidak mungkin pembangunan jalan dilakukan untuk menembus
seluruh wilayah di Kabupaten Intan Jaya. Pembangunan infrastruktur kawasan diharapkan mampu
membuka outlet bagi produk yang dihasilkan masyarakat dan sebaliknya juga dapat merupakan jalur
untuk memasok kebutuhan pokok yang akan disebarkan ke daerah-daerah pada tingkat Distrik,
juga kampung.
Kondisi Daerah
Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur masih sangat terbatas.
Kondisi ini diakibatkan
1. luasnya jangkauan pelayanan dengan penyebaran masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil;
2. kondisi topografi dan morfologi wilayah yang sangat beragam.
Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan udara dapat digambarkan seperti: dilaksanakannya
penerbangan perintis dan berkembangnya penerbangan swasta yang melayani daerah
pedalaman/terpencil, sehingga akses antar wilayah semakin meningkat, namun karena kondisi
cuaca berubah-ubah dan topografi yang berat maka rawan akan terjadinya kecelakaan penerbangan
39
sehingga sulit untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Di samping itu masih terdapatnya beberapa
permasalahan dalam pengembangan perhubungan udara yaitu: 1) hubungan transportasi udara pada
kabupaten baru dan pusat-pusat permukiman masyarakat lokal belum berkembang akibat terbatasnya
prasarana dan sarana transportasi seperti bandara dan sarana pendukung lainnya; 2) masih terbatasnya
kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan manajemen transportasi; 3) transportasi udara
membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
Sasaran
Sasaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Intan Jaya adalah terbangunnya ruas-ruas jalan
strategis di tingkat kawasan dan regional sehingga mampu menembus daerah-daerah pedalaman guna
memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci beberapa sasaran pembangunan yang akan
dicapai adalah :
1. Terbangunnya ruang-ruang jalan strategis dari dan ke Timika, juga dari dan ke Nabire melalui
Kabupaten Paniai dan Dogiyai;
2. Terbangunnya peningkatan dan perluasan bandara udara Sugapa, dan beberapa lapangan terbang
perintis yang strategis dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat; perumahan sehat bagi masyarakat;
3. Tersedianya sarana prasarana perekonomian 7. Terbangunnya jaringan Telekomunikasi ke
yang dapat menciptakan nilai tambah seluruh wilayah.
terhadap komoditas yang diproduksi
oleh masyarakat; Arah Kebijakan
4. Terbangunnya sumber pembangkit energi 1. Menyusun rencana umum, rencana detail
alternatif yang murah sehingga dapat
terjangkau oleh masyarakat; dan rencana teknis tata ruang Kabupaten
5. Tersedianya kebutuhan air bersih; Intan Jaya;
6. Tertatanya lingkungan permukiman dan 2. Membangun infrastruktur dasar wilayah,
yang meliputi prasarana bandara, jalan dan
jembatan untuk mengembangkan sentra
industri dan produksi pangan, pusat-pusat
pemukiman penduduk, membuka isolasi
wilayah;
3. Menyediakan prasarana air minum, sanitasi,
drainase dan air limbah;
4. Membangun sistem jaringan dan pelayanan
transportasi secara terpadu (darat dan udara)
dengan mengoptimalkan potensi peran serta
masyarakat dan swasta guna membuka isolasi
wilayah, mengembangkan sentra-sentra
40
industri dan produksi pangan
dan pusat-pusat pemukiman
penduduk, memperlancar
distribusi barang dan mobilitas
orang serta mendukung
ketahanan pangan;
5. Tersedianya pelayanan dan
subsidi angkutan perintis untuk
membuka isolasi dan dukungan
percepatan pengembangan
di wilayah terpencil, dan
pedalaman.
Fokus pembangunan di
Kabupaten Intan Jaya adalah
kepada manusia Moni sehingga
dimanapun orang Moni hidup
dan tinggal baik di daerah terpencil dan terpencar, tetap pembangunan harus di arahkan kepada
mereka. Titik akhir dari sasaran pembangunan adalah manusia orang Moni, karena orang Moni
punya hak yang sama untuk menikmati sentuhan pembangunan.
a. Transportasi.
zzdarat (jalan dan jembatan)
zzMobil/bus : Timika – Intan Jaya
Nabire – Intan Jaya
zzUdara (pesawat, landasan terbang). Melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan
swasta dengan memberikan subsidi angkutan sampai dengan 30 % dari APBD.
Lapangan terbang Sugapa diperpanjang sehingga dapat didarati oleh pesawat jenis ATR,
kapasitas 70 penumpang.
zzSubsidi kepada perusahaan angkutan helicopter dengan pelayanan bagi Pemerintah Daerah
sebesar 50%, bagi pendidikan dan kesehatan 20% dan bagi pariwisata 30%.
zzDalam rangka pembangunan Kabupaten Intan Jaya menuju Go Internasional, maka kepada
wisatawan (mancanegara) juga diberikan subsidi khusus dari APBD, dalam rangka menarik
jumlah wisatawan yang lebih banyak.
Intan Jaya sangat bagus untuk turisme (tujuan wisata). Dalam 5 tahun orang bisa naik mobil
dari Nabire dan Timika ke Sugapa (Intan Jaya).
41
b. Air bersih.
Kedua yang masuk infrastruktur adalah menyangkut air bersih. Untuk
itu perlu program menyeluruh. Kalau kita punya Rencana Induk yang
baik, maka semua orang di kampung dapat minum air bersih. Air
bersih bagi semua kampung yang sangat mendesak, daripada rakyat
minum air dari sungai yang kabur atau berharap air hujan. Kesehatan
ditentukan oleh apa yang dimakan, diminum dan dihirup.
c. Energi ramah Lingkungan
Energi mendukung pembangunan. Di Kabupaten Intan jaya banyak
sungai yang bisa dikembangkan untuk tenaga listrik PLTA. Untuk
kebutuhan energi ramah lingkungan perlu mengadakan MOU dengan
beberapa negara yang punya perhatian membangun Kabupaten Intan
Jaya seperti :
zztenaga Air/Sungai (Wabu dan Kemabu);
zzEnergi Matahari, dan
zzEnergi Angin.
d. Telekomunikasi
Telekomunikasi untuk memperpendek jarak dan membuka isolasi daerah, seperti internet, web
site Intan Jaya, profil daerah dsb.
e. Kalau boleh semua Distrik dapat tersambung dengan telepon. Agar komunikasi dapat terakses
42
ke dan dari Distrik. Telekomunikasi level Distrik. Menerobos isolasi informasi bisa dilakukan
melalui infrastruktur komunikasi tanpa lebih dulu membangun jalan. Membuka isolasi lewat
telekomunikasi seperti yang pernah dibuat oleh para missionary di Papua yakni menempatkan
pesawat SSB di setiap distrik (kampung), dan pada jam-jam tertentu melakukan komunikasi.
Disamping menerobos isolasi melalui jalan/transportasi. Dimana koran tidak sampai maka TV
harus ada. Dimana TV tidak sampai maka radio harus ada. Semua distrik kalau bisa telepon
bisa masuk. Ada telepon yang bisa melalui gelombang radio, ada juga yang bisa melalui satelit.
Minimal dengan cara ini TV sudah ada di semua distrik. Baik radio maupun TV publik harus
dibantu. Karena akan digunakan sebagi media untuk menjelaskan tentang gizi, rumah sehat,
kesehatan pendidikan. “Distance learning” (pendidikan jarak jauh) untuk masyarakat, distance
medical services (pelayanan kesehatan jarak jauh). Ini semua dimaksudkan untuk menerobos
isolasi. Diprogramkan semua kampung mendapat satu, bekerja sama dengan RRI dan TV lokal
Papua harus membuat penyuluhan terus menerus kepada masyarakat.
f. Perumahan rakyat.
Membangun rumah rakyat secara swadaya
akan dibangun oleh mereka sendiri.
Bantuan pemerintah seperti paku dan senk,
sisanya oleh masyarakat. Setiap satu Dsitrik
ada satu kampung yang sudah ditata yang
lengkap. Dikembangkan satu distrik satu
kampung yang rakyatnya dibangun rumah
yang lengkap. Dan ini bukan proyek yang
dibangun oleh pemborong.
Pemerintah membangun gedung serba
guna untuk kegiatan atraksi budaya, juga
tempat pelatihan dan kegiatan sosial
lainnya. Dilengkapi dengan berbagai
gambar dan data, juga petunjuk wisatawan
ke tujuan wisata khususnya tour Carstensz.
Menyiapkan PERDA yang tidak
bertentangan dengan aturan yang berlaku,
menyangkut pelestarian lingkungan
(bio-diversity/ keanekaragaman hayati)
termasuk flora dan fauna, keamanan
wisatawan, pajak/retribusi daerah di
bidang pariwisata, juga ikut menjaga dan
mengembangkan nilai-nilai budaya yang
bisa diangkat ke level internasional. Semua
benda budaya milik masyarakat dan tidak
diperjual belikan. Wisatawan datang hanya
untuk menikmati.
43
Pembangunan Bidang Pariwisata
Latar Belakang
Kabupaten Intan Jaya memiliki beberapa potensi daerah yang tidak ada di daerah lain. Seperti adanya
puncak gunung bersalju Carstensz yang sampai saat ini sudah menarik minat wisatawan mancanegara
untuk berkunjung dalam kegiatan pendakian dan bermain ski meluncur di atas es. Carstensz merupakan
salah satu dari seven summits yang ada di dunia, seperti Nepal, Kilimanjaro, New Zealand, dan negara
lain. Disamping itu Kabupaten Intan Jaya letaknya di dalam kawasan Taman Lorentz salah satu situs
warisan dunia yang memiliki keaneka ragaman hayati (bio diversity terbesar dan terlengkap) yang kaya
dari sisi jumlah maupun keunikan. Selain itu budaya masyarakat yang sangat unik dan menarik.
Kondisi Daerah
Kondisi geografi yang sangat sulit, sarana prasarana transportasi yang terbatas mengharuskan
penanganan objek wisata dengan kualitas internasional ini perlu dipersiapkan dengan baik, terutama
dalam rangka pembangunan Kabupaten Intan Jaya menuju go Internasional. Secara sistematik akan
dibangun fasilitas penunjang pariwisata Carstensz seperti jalur transportasi udara dan darat, home stay,
panduan wisata, atraksi masyarakat sekaligus souvenir dan juga promosi pariwisata.
Sasaran
Sasaran pembangunan bidang pariwisata adalah tersedianya sarana prasarana pelayanan pariwisata dan
fasilitas pendukung dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan.
Secara rinci sasaran yang akan dicapai adalah :
1. Terbangunnya sarana prasana seperti home stay dan atraksi serta souvenir di setiap kampung dan
setiap distrik tujuan wisata.
2. Tersedianya sarana P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) sebagai bantuan darurat bagi para
turis yang mengalami cedera akibat medan yang berat, juga perubahan cuaca.
Arah Kebijakan
Sehubungan dengan sasaran yang akan dicapai maka arah kebijakan pembangunan pariwisata
diarahkan untuk :
1. Meningkatnya akses, mutu dan sumberdaya pelayanan bagi wisatawan yang datang berkunjung,
selain wisata alam, juga wisata budaya.
2. Membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata.
3. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam menyambut Intan Jaya go Internasional, terutama
kualitas berkomunikasi dan juga tersedianya makanan lokal dan souvenir menunjang kebutuhan
para turis dsb.
Pembangunan Sektor Pariwisata
1. Sebagai modal usaha awal bagi masyarakat maka akan dibangun home stay di Migani-i dan
Silabaga-i;
2. Kampung Ugimba ditetapkan sebagai kampung wisata, merupakan kampung terakhir menuju
puncak Carstensz (gunung Mbaigela);
3. Akan dibangun train gantung kerjasama dengan perusahaan Jepang dan Swiss dengan tujuan untuk
44
melindungi lingkungan agar tidak rusak. Sebagian kecil turis yang diperbolehkan melintasi jalan
darat, selebihnya menggunakan train;
4. Beberapa desa unik lainnya dipersiapkan seperti Ugimba, untuk membangun pariwisata berbasis
nilai adat dan budaya. Target wisata seperti infrastruktur jalan dan jembatan, makanan lokal, home
stay, atraksi budaya dan souvenir;
5. Memberikan modal usaha bagi masyarakat untuk menunjang para wisatawan dengan menyediakan
makanan lokal, juga souvenir (anak panah, koteka, noken, kalung dll);
6. Membentuk kelompok budaya masyarakat untuk event vestifal Carstensz setiap tahun, promosi
pariwisata di Jerman, Inggris, USA, Jepang, China, Afrika dan Australia atas biaya negara.
7. Jalur pariwisata khususnya ke gunung es, disiapkan melalaui APBD untuk kebutuhan akomodasi
(home stay) dan sarana transportasi.
8. Dalam rangka meningkatkan industri pariwisata Intan Jaya, maka akan dibuka agen-agen
pariwisata di berbagai negara, seperti Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Hongkong, China, Jepang
Korea, Australia, Rusia, Austria dan juga di Jakarta. Juga di semua gunung seven summit seperti
Nepal, Kilimanjaro, Afrika, Amerika Latin dan New Zealand. Tujuannya mendatangkan turis
sebanyak 500 orang per tahun ke Carstensz dan Intan Jaya untuk menikmati wisata alam dan
biodiversity Papua di kawasan Taman Lorentz, sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat
dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
9. Untuk menopang investasi dalam rangka industri rakyat (kopi, garam dan tambang) akan dilengkapi
secara menyeluruh dibangun industri rakyat.
45
Afirmative Policy (Pemberlakuan Khusus Kepada
SDM Putera Asli Papua-Orang Moni)
Latar Belakang
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menegaskan
bahwa perlu adanya perlakukan khusus dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) terutama
yang berkaitan dengan ketenaga-kerjaan. Amanat ini merupakan upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia, terutama bagi penduduk asli masyarakat Moni.
Hal ini menjadi sangat penting karena peningkatan sumberdaya manusia terutama dalam rangka
peningkatan kemampuan dan keterampilan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan
dan martabat serta memperkokoh jati dirinya. Upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan,
pendidikan dan juga perekonomian rakyat perlu diikuti dengan perlakukan khusus pada bidang tertentu
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam sekitarnya dan juga pada sektor-sektor
strategis yang bersifat politis.
Dalam kaitan ini maka pegembangan SDM putra-putri asli Moni menjadi penting dan tidak terbatas
pada pengembangan kemampuan dan keterampilan tetapi juga pada promosi dalam pengembangan
karir di tingkat nasional maupun internasional, sebagai putra-putri terbaik Indonesia. Potensi yang
dimiliki oleh putra-putri asli Moni juga cukup terbuka dengan berbagai prestasi internasional. Hal ini
merupakan referensi yang perlu terus dikembangkan dalam berbagai bidang di masa datang karena
potensi SDM cukup tersedia.
Sasaran
Sasaran yang akan dicapai dalam perlakuan khusus untuk percepatan pembangunan sumberdaya
manusia putra-putri asli suku Moni adalah :
1. Tersedianya kesempatan bagi putra-putri asli suku Moni untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi
di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan di luar negeri.
2. Terbukanya kesempatan putra-putri asli suku Moni yang berprestasi untuk berkarir dan dipromosi
ke jenjang yang lebih tinggi di TNI, POLRI dan PNS, juga di bidang lain.
Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pola pendidikan berbasis asrama yang sesuai dengan kondisi zona ekologi wilayah,
topografis dan potensi sumberdaya alam;
2. Meningkatkan akses masyarakat miskin ke air minum yang bersih, aman serta sanitasi;
3. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu melalui pelatihan, kursus dan pendidikan
khusus kepada masyarakat miskin yang tidak sekolah, putus sekolah dan masyarakat yang ingin
memperoleh keterampilan teknis;
4. Mengupayakan pola khusus bagi rekrutment putra-putri asli Moni yang berprestasi dalam
menempuh pendidikan tinggi di bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan, baik di tingkat internasional, nasional dan regional.
5. Mengupayakan pola khusus bagi pengembangan karir putra-putri Moni untuk berkarya di TNI,
POLRI dan Kementrian/Lembaga.
Program dan Kegiatan
1. Pengembangan Pendidikan Tinggi, kegiatan pokoknya adalah :
zzKerjasama dengan perguruan Tinggi dalam negeri untuk mengembangkan SDM yang bermutu;
zzKursus bahasa asing bagi calon mahasiswa ke luar luar negeri;
zzPemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi;
zzKerjasama dengan lembaga-lembaga pedidikan;
zzKerjasama dengan departemen/lembaga pendidikan keahlian khusus (penerbangan, pelayaran,
pertambangan dan energi, telekomunikasi dan pendidikan keahlian khusus lainnya);
zzKerjasama dengan departemen/lembaga TNI dan POLRI dalam pendidikan bintara dan perwira.
2. Pengembangan SDM Aparatur
zzDiklat teknis fungsional dalam dan luar negeri;
zzTugas belajar dalam dan luar negeri bagi aparat pemerintah daerah.
3. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan pokok: Pendidikan keterampilan
pencari kerja
46
47
4. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, kegiatan pokoknya adalah
zzPendampingan kelompok usaha produktif masyarakat.
zzMagang.
zzPenetapan Regulasi sumber-sumber pendapatan orang asli Moni.
5. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah kegiatan pokoknya adalah :
zzPembentukan lembaga penjamin bagi pembinaan pengusaha kecil dan menengah asli Moni.
zzPembinaan pengusaha kecil dan menengah asli Moni di bidang pertambangan, ekonomi,
dan pengusaha.
6. Program Kerjasama antara Pemerintah Daerah, kegiatan pokoknya adalah :
zzKerjasama untuk promosi putra-putri Moni berprestasi dengan institusi TNI, POLRI dan
Kementrian/Lembaga.
7. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal, kegiatan
pokoknya adalah:
zzPelatihan Tenaga LINMAS Tingkat Kampung.
zzPenyediaan Sarana/Fasilitas LINMAS Tingkat Kampung.
Selain itu, program Affirmatif Action (Perlakuan khusus) bagi Orang Moni difokuskan pada :
zz Program 500 Phd untuk jangka waktu 5 tahun ke depan untuk menyiapkan SDM orang Moni yang
setelah selesai akan kembali untuk membangun Moni sesuai dengan keahliannya.
zz Menyekolahkan dan membiayai anak-anak Moni ke luar negeri dengan pengetahuan khusus seperti
energi terbarukan, ilmu exact dimana anak Moni generasi lanjut akan menyiapkan temuan-temuan
baru obat mujarab sebagai paduan antara ilmu yang mereka peroleh di luar daerah atau LN,
dipadukan dengan keanekaragaman hayati, juga kearifan lokal yang sudah tumbuh lama di dalam
suku dan budaya orang Moni.
zz Untuk membangun Kabupaten Intan Jaya ke depan, maka akan menggunakan bahan baku lokal
dengan produk masyarakat setempat. Tidak akan mendatangkan meubelair dari luar daerah bagi
kepentingan pemerintahan, bahan bangunan seperti tripleks dan semen. Semua menggunakan
produk local, dengan dikerjakan oleh masyarakat melalui usaha kecil dan menengah (UKM).
Sebelumnya akan mendatangkan instruktur dan pelatih dari luar selama dua sampai tiga tahun
untuk membantu masyarakat supaya terampil. Semua kebutuhan peralatan perkantoran pemerintah
adalah buatan lokal, dengan motto “Mencintai produk Lokal” dengan tetap menjaga lingkungan.
Semua yang dihasilkan masyarakat harus digunakan oleh masyarakat sendiri dan pemerintah.
Dengan demikian ke depan tidak ada antrean masyarakat di kantor pemerintah meminta bantuan.
“No Proposal”.
Pada titik ini Intan Jaya akan go Internasional, merubah arah pembangunan dari halaman belakang
menjadi halaman depan, juga menjadi rujukan pembangunan berkelanjutan bukan saja datang dari
daerah lain di Indonesia, tetapi juga dari seluruh penjuru dunia. Orang Moni akan menunjukkan jati
dirinya sebagai bangsa bukan peniru tapi justru sebagai bangsa penemu.
48
Pada titik ini orang Moni akan melakukan suatu loncatan pembangunan (quantum leap) menuju
pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau yang sedang digandrungi semua Negara maju setelah
kehilangan sumber daya alam dari Negara jajahan. Pada posisi inilah yang sesungguhnya cita-cita
merdeka yang diimpikan oleh orang Moni selama ini akan terjadi bukan dari perjuangan politik. Cita-
cita inilah yang akan memberikan suatu kebanggaan sesungguhnya sebagai orang Moni. Memulai
dari apa yang ada pada orang Moni itu sendiri secara perlahan tapi pasti untuk meniti masa depannya
dengan suatu rencana pembangunan jangka panjang yang sistimatis.
49
Peningkatan Kinerja Pemerintahan
Dalam lima tahun ke depan, kinerja pemerintahan akan nampak dalam kegiatan seperti :
zz Bekerja menerima tamu dan pelayanan masyarakat di kantor selama empat jam setiap hari,
sampai dengan jam 12.00. Setelah itu baru mengerjakan pekerjaan kantor sesuai Tupoksi
sampai sore hari, dan harus bebas dari tamu.
zz Perwakilan pemerintahan Intan Jaya tidak boleh ada lagi di Timika, Nabire atau Jayapura. Semua
kegiatan pemerintahan di Intan Jaya. Semua urusan ke luar daerah harus ada ijin tertulis dari
pimpinan daerah. Bagi PNS yang melanggar akan diberikan sanksi teguran pertama dan kedua.
Pada peringatan ketiga PNS yang bersangkutan harus meletakan jabatannya dan diistirahatkan.
zz Setiap kunjungan ke distrik dan kampung-kampung akan ditindak lanjuti dengan pertemuan
membahas hasil kunjungan untuk mencari solusi bagi hambatan pembangunan yang dihadapi.
zz Melakukan kerjasama dan membuat MOU dengan beberapa pihak yang berkompoten, seperti
TNI-POLRI, Kejaksaan, BPK, media massa cetak maupun elektronik dan Kementerian terkait di
pusat. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam
masyarakat, penegakan hukum, pencegahan korupsi, dan peningkatan kinerja pemerintahan
Kabupaten Intan Jaya, termasuk penertiban absensi terhadap PNS supay tetap berada di
tempat tugas.
zz Produk daerah yang perlu disiapkan seperti : pencetakan DVD-VCD tentang Profil Kabupaten
Intan Jaya, TV umum bagi masyarakat, Majalah, Buletin, buku-buku bacaan, bangun opini
publik di media massa.
zz Mengharapkan kerjasama dengan pihak terkait, agar Bupati Intan Jaya bisa mendapatkan
pendampingan dari pengacara, juga perlindungan hukum dari TNI-POLRI.
zz Membuat batas wilayah pemerintahan Kabupaten Intan Jaya yang jelas dengan Kabupaten
tetangga seperti Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kabupaten Waropen.
zz Membuat pemetaan hak ulayat masyarakat adat dan pemetaan potensi Sumber Daya Alam
Kabupaten Intan Jaya.
zz Minta persetujuan dan dukungan Presiden RI (pemerintah pusat) agar Pemerintah Intan Jaya
dijadikan sebagai Kabupaten Penghasil Tambang sesuai Ketentuan Perundangan yang berlaku,
dalam rangka peningkatan Penerimaan Keuangan daerah. Karena de jure maupun de facto,
lokasi tambang Freeport berada dalam batas wilayah pemerintahan Kabupaten Intan Jaya.
zz Minta persetujuan dan dukungan Presiden RI (pemerintah pusat) agar Kabupaten Intan Jaya
dan masyarakat Moni diikut sertakan dalam tim perpanjangan Ijin KK PT Freeport Indonesia
tahun 2019.
zz Selain itu Kabupaten Intan Jaya juga siap mendatangkan investasi dalam skala menengah,
kegiatan yang bergerak tanpa merusak lingkungan.
”Kitorang Juga Bisa, Barang Apa Jadi!”
Senang atau tidak, setuju atau tidak, fakta menunjukkan bahwa ada semacam apatisme yang
berkembang dengan lumayan cepat di kalangan orang-orang asli Moni, khususnya generasi
mudanya. Seolah-olah ada profesi tertentu yang tidak mungkin atau setidak-tidaknya sulit sekali
dimasuki oleh orang-orang Moni. Kalau pun belum dapat dikatakan apatisme, setidak-tidaknya
yang terjadi sekarang ini adalah kurangnya semangat juang di kalangan generasi muda Moni untuk
meraih yang terbaik. Keadaan seperti ini tentu tidak kondusif bagi kemajuan generasi Moni di masa
datang. Moni Baru yang dicita-citakan adalah Moni yang anak-anak negerinya mampu mengisi
sebanyak-banyaknya kesempatan dan posisi di seluruh jenjang yang tersedia.
Pemecahan masalah apatisme atau daya juang yang lemah di kalangan generasi muda Moni
membutuhkan pendekatan yang komprehensif – mulai dari penerapan kebijakan afirmatif
(sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 21/2001 tentang OTSUS Papua) sampai menciptakan
situasi yang kondusif bagi terciptanya dan berkembangnya kader-kader pembangunan bahkan
para pemimpin Moni di masa datang. Di antara faktor-faktor penentu itu, salah satu yang paling
signifikan adalah menciptakan dan mengembangkan rasa percaya diri (self-esteem) yang kukuh,
yang mutlak tersebar secara meluas di semua orang asli Moni tanpa mempedulikan laki-laki atau
perempuan. Ungkapan khas Papua: “Kitorang Juga Bisa; Barang apa Jadi!”
Bagaimana rasa percaya diri yang kukuh dan tangguh ini bisa tercipta? Salah satunya adalah
dengan memperkenalkan dan menyebarluaskan prestasi orang-orang asli Moni yang berhasil
50