RENSTRA-03 (2) (1)

Lampiran

No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian 2024

12 3 45

123. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

124. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

125. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

126. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

127. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

128. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 127

No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian 2024

12 3 45

129. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

130. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

131. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

132. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

133. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

134. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

128

Lampiran

No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian 2024

12 3 45

135. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

136. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

137. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

138. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

139. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

140. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 129

No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian 2024

12 3 45

141. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang

Pembentukan Daerah

a.n MENTERI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Dr. SAFRIZAL ZA., M.Si

130

BAB I. Pendahuluan

SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 131

Lampiran III

132

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 060-415 TAHUN 2020
Lampiran
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 133
TENTANG : RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

KOMPONEN: DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KI- TARGET ALOKASI (dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM/SASARAN NERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM / PAGU TOTAL
STRATEGIS KEMENDAGRI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASA- 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR 5 6 7

12 34 89 10 11 12 13 14

010. PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA 251.192.546 631.684.479 787.322.398 856.537.026 930.644.928 3.457.381.378
CM

01 SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS

01 Jumlah daerah dengan indeks -* -* 50 100 150
penyelenggaraan trantibumlinmas daerah daerah daerah
kategori baik

02 Indeks kepuasan masyarakat dalam -* -* Nilai 20 Nilai 40 Nilai 60
penyelenggaraan trantibumlinmas

Sasaran Program 1
Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan
Perlindungan Masyarakat dan pelayanan Damkar sesuai standar

1 Indeks penyelenggaraan trantibum- -* -* >60 >65 >70
linmas sub-urusan trantibum (IKP 1)

2 Indeks penyelenggaraan manajemen -* -* >60 >65 >70
satuan perlindungan masyarakat
(IKP 2)

134 SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KI- TARGET ALOKASI (dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM/SASARAN NERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM / PAGU TOTAL
STRATEGIS KEMENDAGRI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASA- 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR 9 10 11 12 13 14
4 5 6 7 8
12 3 -* -* >60 >65 >70

3 Indeks penyelenggaraan trantibum-
linmas sub-urusan bencana (IKP 3)

4 Indeks penyelenggaraan trantibum- -* -* >60 >65 >70
linmas sub-urusan kebakaran (IKP
4)

02 SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN

01 Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan -* -* Nilai 20 Nilai 40 Nilai 60
Kewilayahan

Sasaran Program 2
Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemer-
intah Pusat serta pengelolaan Kawasan dan perbatasan negara

1 Jumlah provinsi dengan indeks -* -* 10 Prov 20 Prov 34 Prov
kinerja gubernur sebagai wakil pe-
merintah pusat kategori baik (IKP 5)

2 Persentase daerah yang segmen - 51,95 % 58,81 % 61,48 % 66,34 %
batas dan pembakuan rupabumin-
ya terintegrasi dengan informasi
geospasial (IKP 6)

3 Jumlah daerah dengan Indeks -* -* 5 Kota 10 Kota 15 kota
penyelenggaraan pelayanan perko-
taan kategori baik (IKP 7)

4 Persentase daerah dengan pe- - 14 % 28% 43% 58%
layanan perizinan dan non perizinan
yang terintegrasi dan terpadu (IKP 8)

5 Persentase jumlah Kecamatan -* -* 10% 15% 20%
dengan indeks kinerja kategori baik
(IKP 9)

1237 PENYELENGGARAAN Meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan 128.787.494 314.349.978 438.049.978 477.759.978 522.930.978 1.881.878.404
HUBUNGAN PUSAT DAN pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu
DAERAH SERTA KERJA
SAMA DAERAH

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KI- TARGET ALOKASI (dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM/SASARAN NERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM / PAGU TOTAL
STRATEGIS KEMENDAGRI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASA- 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - 2.500.000 - - -
12 Lampiran341314
- 2.500.000
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 1351 Sekretariat bersama pembinaan1 Sek-
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah retariat
Pusat

2 Jumlah provinsi dengan laporan - 33 33 33 33 - 5.975.000 5.975.000 5.975.000 5.975.000 23.900.000

pelaksanaaan tugas laporan GWPP Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

yang sesuai di bidang pemerintahan,

hukum dan organisasi, keuangan,

perencanaan dan pengawasan

sesuai ketentuan peraturan perun-

dangan

3 Jumlah tugas dan wewenang yang 8 16 22 22 22 113.337.404 275.000.000 400.000.000 440.000.000 484.000.000 1.712.337.404

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Tugas Tugas Tugas Tugas Tugas

wakil pemerintah pusat dengan dan We- dan We- dan We- dan We- dan We-

kinerja baik wenang wenang wenang wenang wenang

4 Jumlah daerah yang melimpahkan 30 40 50 50 50 2.000.000 3.000.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 21.550.000
pelaksanaan kegiatan pembangunan Kab/ Kab/ Kab/ Kab/ Kab/
sarana dan prasarana kelurahan Kota Kota Kota Kota Kota
dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan kepada camat

5 Jumlah daerah yang menyelengga- 77776 1.000.090 1.449.978 1.449.978 1.449.978 1.449.978 6.800.000
rakan pemerintahan dan pelayanan Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
di kecamatan yang efektif

6 Jumlah daerah yang melaksanakan 5 Daerah - - - - 650.000 - - - - 650.000
kerja sama daerah dengan daerah

7 Jumlah daerah yang menginisasi 10 48 51 83 86 2.500.000 4.425.000 4.425.000 4.425.000 4.425.000 20.200.000
kesepakatan kerja sama daerah da- Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
lam rangka mendorong pertumbu-
han ekonomi sesuai potensi daerah

8 Jumlah daerah yang di monitoring - 7 Daerah 7 Daerah 7 Daerah 7 Daerah - 2.025.000 2.025.000 2.025.000 2.025.000 8.100.000
pelaksanaan kerja samanya

9 Program/kegiatan dekonsentrasi 30 DKTP - - - - 1.100.000 - - - - 1.100.000
dan tugas pembantuan yang dieval-
uasi berdasarkan ketentuan per UU

10 Jumlah K/L yang menyelenggarakan - 10 K/L 10 K/L 10 K/L 10 K/L - 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 11.000.000
dekonsentrasi dan tugas pemban-
tuan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

136 SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KI- TARGET ALOKASI (dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM/SASARAN NERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM / PAGU TOTAL
STRATEGIS KEMENDAGRI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASA- 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR 9
4 8
12 3 29604 5 6 7 45098 10 11 12 13 14
Izin Izin 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
11 Jumlah perizinan dengan kewenan- 33393 36937 40829
gan sudah didelegasikan ke PTSP Izin Izin Izin
Prima berbasis elektronik

12 Jumlah daerah yang memiliki PTSP 34 75 74 76 76 5.000.000 3.425.000 3.425.000 3.425.000 3.425.000 18.700.000
3.800.000
Prima berbasis elektronik Provinsi Daerah Daerah Daerah Daerah

13 Jumlah daerah yang mengaktifkan - 34 2 2 2 - 950.000 950.000 950.000 950.000

1 SKPD tingkat provinsi untuk Daerah Daerah Daerah Daerah

berfungsi sebagai Sekber kerjasama

antar-daerah di wilayahnya

14 Jumlah daerah yang menginte- - 18 18 18 18 - 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 35.200.000
grasikan perjanjian kerja samanya Daerah Daerah Daerah Daerah
ke dalam dokumen perencanaan
penganggaran

15 Jumlah perjanjian kerja sama yang - 3 Ker- - - - - 1.800.000 - - - 1.800.000

difasilitasi kerjasama antar daerahn- jasama

ya dalam peningkatan kepariwisata-

an terutama di lokasi DPP

16 Jumlah daerah yang meningkat daya - 41 - - - 3.500.000 1.400.000 - - 4.900.000
saingnya dalam pengembangan Daerah Daerah
ekonomi melalui kerja sama daerah

17 Persentase penyelesaian pelayanan 100 100 100 100 100 700.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 5.341.000
administrasi dan tugas teknis lainn- Persen- Persen- Persen- Persen- Persen-
ya unit eselon II
tase tase tase tase tase

1238 PEMBINAAN DAN Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan khusus, perkotaan dan batas negara, serta 9.568.558 63.925.000 70.416.667 74.715.417 79.424.854 298.050.496

PENGEMBANGAN KA- pertanahan

WASAN, PERKOTAAN DAN

BATAS NEGARA

1 Jumlah daerah yang ditingkatkan 6 Ka- 6 Ka- 6 Ka- 6 Ka- 6 Ka- 1.600.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 7.320.500 27.125.500
wasan wasan wasan wasan
kapasitasnya dalam penyelengga- wasan

raan kawasan khusus bagi kepentin-

gan strategis nasional

2 Jumlah daerah dengan indeks * * 5 Kota 10 Kota 15 Kota 1.000.000 4.000.000 4.400.000 4.840.000 5.324.000 19.564.000
penyelengggaraan pelayanan perKo-
taan kategori “Baik”

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KI- TARGET ALOKASI (dalam ribuan rupiah)
2021 2022 2023
KODE PROGRAM/SASARAN NERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM / PAGU TOTAL
STRATEGIS KEMENDAGRI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASA- 2020-2024
2020 2024 2020 2021 2022 2023 2024
RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
9
4.800.000
Lampiran123 456781011121314
5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 28.005.000
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 1373 Jumlah kesepakatan perundingan6 Kes- 5 Kes- 5 Kes- 5 Kes- 5 Kes-
batas dan kerja sama wilayah epakatan epakatan epakatan epakatan epakatan
negara

4 Jumlah kesepakatan survei batas - 3 Kes- 3 Kes- 3 Kes- 3 Kes- - 3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000 13.923.000
antar negara RI-Malaysia epakatan epakatan epakatan epakatan 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 69.615.000

5 Jumlah daerah yang menerima - 10 10 10 10 -
bantuan sarpras pemerintahan di Daerah Daerah Daerah Daerah
kawasan perbatasan negara dan
PPKT

6 Jumlah permasalahan dan konflik 15 20 20 25 25 968.558 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 10.250.558
pertanahan di daerah yang ditangani Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus - 2.566.667 2.566.667 2.566.667 7.700.000

7 Jumlah pelaksanaan perjanjian kerja - - 10 10 10 -
sama dalam penyelesaian permas- Daerah Daerah Daerah
alahan pelayanan publik

8 Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja - 16 154 186 211 - 23.425.000 23.425.000 23.425.000 23.425.000 93.700.000
Sama dalam penyelesaian permas- Daerah Daerah Daerah Daerah
alahan pelayanan publik di 10 kota
metropolitan (terutama permasala-
han transportasi, banjir, air minum,
serta sampah dan limbah)

9 Jumlah NSPK di bidang kawasan, 2 NSPK 2 NSPK 2 NSPK 2 NSPK 2 NSPK 500.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 5.141.000
perkotaan dan batas negara 3.500.000 3.675.000 3.858.750 4.051.688 15.085.438

10 Jumlah provinsi yang melaksanakan - 7 Provin- 7 Provin- 7 Provin- 7 Provin- - 500.000 600.000 700.000 800.000 2.600.000

kerja sama perbatasan antar negara si si si si

11 Jumlah daerah dengan PPKT - 10 10 11 11 -
berpenduduk yang dilakukan pem- Daerah Daerah Daerah Daerah
binaan kewilayahan (Pemerintahan
dan Sosial Ekonomi)

12 Persentase penyelesaian pelayanan 100 100 100 100 100 700.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 5.341.000
administrasi dan tugas teknis lainn- Persen- Persen- Persen- Persen- Persen-
ya unit eselon II
tase tase tase tase tase

1239 PEMBINAAN KETEN- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar 16.919.225 72.836.408 79.800.048 87.460.053 95.886.058 352.901.792
TRAMAN, KETERTIBAN
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

138 SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KI- TARGET ALOKASI (dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM/SASARAN NERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM / PAGU TOTAL
STRATEGIS KEMENDAGRI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASA- 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR 9
4 5 6 7 8
12 3 517 10% 20% 30% 40% 5.821.750 10 11 12 13 14
orang 7.000.000 7.700.000 8.470.000 9.317.000 38.308.750
1 Persentase daerah dengan manaje- -
men SDM Satpol PP dengan kategori 1.200.000
baik
543.650
2 Persentase daerah yang memenuhi - 5% 10% 15% 20% 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 9.282.000
rasio pejabat fungsional Pol PP 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 10.482.000
20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 93.363.650
3 Persentase daerah yang memenuhi 2% 4% 6% 8% 10% 1.348.000
rasio PPNS di Satpol PP
2.255.825
4 Persentase daerah yang memenuhi 2% 4% 6% 8% 10%
Standardisasi Sarana Prasarana 3.000.000
Satpol PP -

5 Persentase daerah yang Satpol 2% 4% 6% 8% 10% 1.050.000 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 10.282.000
PP -nya telah menegakkan perda
secara efektif 700.000

6 Persentase daerah yang berkinerja 2% 4% 6% 8% 10% 20.874.060 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 10.630.000

baik dalam penyelenggaraan keterti- 3.000.000

ban umum dan ketentraman

7 Persentase daerah yang telah 2% 4% 6% 8% 10% 2.481.408 2.729.548 3.002.503 3.302.753 13.772.037
menyelenggarakan perlindungan
masyarakat secara optimal

8 Jumlah Daerah yang menerapkan 102 210 318 426 542 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 15.800.000
SPM sub-bidang trantibum Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah

9 Jumlah daerah yang menerima - 30 30 30 30 30.000.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000 139.230.000
bantuan Sarpas Tibumtranmas Daerah Daerah Daerah Daerah

10 Jumlah NSPK di bidang Polisi 5 NSPK 2 NSPK 2 NSPK 2 NSPK 2 NSPK 1.155.000 1.270.500 1.397.550 1.537.305 6.410.355
Pamong Praja dan perlindungan
masyarakat

11 Persentase penyelesaian pelayanan 100 100 100 100 100 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 5.341.000
administrasi dan tugas teknis lainn- Persen- Persen- Persen- Persen- Persen-
ya unit eselon II
tase tase tase tase tase

1240 FASILITASI PENCEGAHAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana secara 82.272.093 89.183.302 95.260.633 103.470.696 391.060.784
PENANGGULANGAN BEN- terintegrasi
CANA DAN KEBAKARAN

1 Jumlah daerah yang menerapkan 188 282 375 468 542 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 15.700.000
SPM sub-urusan bencana Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KI- TARGET ALOKASI (dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM/SASARAN NERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM / PAGU TOTAL
STRATEGIS KEMENDAGRI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASA- 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR 9
Lampiran4-
12 3 - 5 6 7 8 10 11 12 13 14
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 139 1.820.000 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 9.282.000
2 Jumlah daerah yang mengem- 20 20 20 20 2.440.000
bangkan prasarana dan informasi Daerah Daerah Daerah Daerah
penanggulangan bencana sesuai 1.320.000
standar 1.080.000

3 Asistensi dan supervisi penerapan 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah - 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 9.100.000
standar pelayanan minimal bidang 2.374.630
bencana
-
4 Jumlah daerah yang mendapatkan 105 105 105 105 105 2.440.000 2.440.000 2.440.000 2.440.000 12.200.000
bimbingan teknis, dimonev, dan yang Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
melapor SPM bidang Trantibum-
linmas

5 Penerapan pengintegrasian dan 34 34 34 34 34 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 6.600.000
pengarusutamaan pengurangan Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
risiko bencana di daerah

6 Jumlah daerah yang memiliki 34 34 34 34 34 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 5.400.000
Daerah Daerah Daerah Daerah
kesiapan dalam melaksanakan Daerah

pelayanan pemerintahan pada saat

tanggap darurat dan pasca-bencana

sesuai standar

7 Jumlah daerah yang menerima ban- - 30 30 30 30 35.000.000 38.500.000 42.350.000 46.585.000 162.435.000
tuan sarpras dalam rangka mitigasi Daerah Daerah Daerah Daerah
bencana dan kebakaran

8 Jumlah daerah yang menyeleng- 15 15 15 15 15 2.612.093 2.873.302 3.160.633 3.476.696 14.497.354
garakan penanggulangan bencana Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
tepat fungsi

9 Jumlah NSPK di bidang manajemen - 2 2 2 2 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 4.641.000

penanggulangan bencana NSPK NSPK NSPK NSPK

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran sesuai standar

1 Jumlah daerah yang menerapkan 89 178 267 354 449 3.000.000 3.325.000 3.325.000 3.325.000 3.325.000 16.300.000
SPM sub-urusan kebakaran Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah

140 SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KI- TARGET ALOKASI (dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM/SASARAN NERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM / PAGU TOTAL
STRATEGIS KEMENDAGRI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASA- 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
4 5 6 7 8 9
12 3 2% 10% 20% 30% 40% 1.650.000 10 11 12 13 14
7.000.000 7.700.000 8.470.000 9.317.000 34.137.000
2 Persentase daerah yang memiliki
aparatur pemadam kebakaran dan
penyelamatan berdasarkan standar
kualifikasi dan kompetensi dengan
kategori baik

3 Persentase daerah yang memenuhi - 4% 6% 8% 10% - 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 69.615.000
standardisasi Sarpras Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan

4 Persentase daerah yang mener- - 5% 10% 15% 20% - 3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000 13.923.000
apkan layanan bidang kebakaran
dan penyelamatan (pencegahan
kebakaran, penanganan berbahaya
beracun kebakaran, inspeksi proteksi
kebakaran, investigasi kejadian
kebakaran, dan pemberdayaan
masyarakat) sesuai standar

5 Layanan damkar sesuai standar di 1 - - - - 500.000 - - - - 500.000

daerah Layanan

6 Jumlah NSPK di bidang kebakaran 11 5 5 2 2 2.989.430 2.500.000 2.750.000 1.500.000 1.650.000 11.389.430
NSPK NSPK NSPK NSPK NSPK

7 Persentase penyelesaian pelayanan 100 100 100 100 100 700.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 5.341.000

administrasi dan tugas teknis lainn- Persen- Persen- Persen- Persen- Persen-

ya unit eselon II tase tase tase tase tase

1241 PENATAAN WILAYAH AD- Peningkatan tertib wilayah administrasi pemerintahan dan pemanfaatan data kewilayahan 10.202.215 21.433.670 24.526.037 26.507.641 23.471.405 106.140.967
MINISTRASI, PENEGASAN
BATAS DAERAH, DAN
TOPONIMI

1 Jumlah daerah yang telah definitif 3 8 16 22 24 1.700.000 4.000.000 4.400.000 4.840.000 5.324.000 20.264.000
batas daerahnya Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah

2 Jumlah daerah yang membakukan 40 40 40 40 40 1.932.225 2.318.670 2.550.537 2.805.591 3.086.150 12.693.172

unsur rupabumi Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah

3 Pemutakhiran kode dan data wilayah 1 Doku- 1 Doku- 1 Doku- 1 Doku- 1 Doku- 550.000 605.000 665.500 732.050 805.255 3.357.805

administrasi kewilayahan men men men men men

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KI- TARGET ALOKASI (dalam ribuan rupiah)
2021 2022 2023
KODE PROGRAM/SASARAN NERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM / PAGU TOTAL
STRATEGIS KEMENDAGRI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASA- 2020-2024
2020 2024 2020 2021 2022 2023 2024
RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
9
5.019.990
Lampiran123 4567810 11 12 1314
10.110.000 10.500.000 10.600.000 10.700.000 46.929.990
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 1414 Jumlah segmen batas antar daerah 50 50 50 50 50
yang ditetapkan dengan Permend- Segmen Segmen Segmen Segmen Segmen
agri

5 Jumlah daerah yang diintegrasikan - 10 10 14 - - 3.000.000 3.600.000 4.500.000 - 11.100.000
300.000 1.955.000
segmen batasnya dengan informasi Provinsi Provinsi Provinsi 4.500.000
- 5.341.000
geospasial 700.000
64.840.994 427.348.935
6 Jumlah NSPK di bidang toponimi 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 400.000 410.000 420.000 425.000
dan batas daerah - 1.300.000 1.400.000 1.800.000

7 Jumlah K/L yang mengintegrasikan - - 5 K/L 10 K/L 12 K/L
data wilayah administrasi kewilaya-
han

8 Persentase penyelesaian pelayanan 100 100 100 100 100 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000

administrasi dan tugas teknis lainn- Persen- Persen- Persen- Persen- Persen-

ya unit eselon II tase tase tase tase tase

1242 DUKUNGAN MANAJEMEN Peningkatan dukungan pelayanan teknis 76.867.331 85.346.367 94.833.305 105.460.938
DAN TEKNIS LAINNYA dan administratif yang berkualitas di
DITJEN BINA ADMINIS- lingkungan Direktorat Jenderal Bina
TRASI KEWILAYAHAN Administrasi Kewilayahan

1 Persentase Penyelesaian Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
Perencanaan dan Anggaran

2 Persentase Penyelesaian Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta
Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut LHP

3 Persentase Penyelesaian Verifikasi, 100% 100% 100% 100% 100%
Perbendaharaan, Akuntansi, dan
Pelaporan Keuangan yang tepat
waktu sesuai Sistem Akuntansi
Pemerintahan (SAP)

4 Persentase Penyelesaian Rancangan 100% 100% 100% 100% 100%
Program Legislasi dan Bahan Kebija-
kan yang disusun

142 SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KI- TARGET ALOKASI (dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM/SASARAN NERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM / PAGU TOTAL
STRATEGIS KEMENDAGRI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASA- 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
RAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR 9 10 11 12 13 14
4 5 6 7 8
12 3 13 15 17 19 20

5 Hasil Penilaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Lingkup Dit-
jen Bina Administrasi Kewilayahan

6 Capaian Kinerja Pelaksanaan 3,5 3,6 3,7 3,8 3,10

Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan

7 Rating Kepuasan Masyarakat terha- Rating Rating Rating Rating Rating
dap Layanan Pengaduan pada Ditjen 3,5 3,6 3,7 3,8 3,10
Bina Administrasi Kewilayahan

8 Persentase Pengaduan Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100%
yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan

9 Persentase Penyelesaian Permohon- 100% 100% 100% 100% 100%
an Informasi Publik pada Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan

10 Jumlah Data/Informasi Ditjen Bina 12345
Administrasi Kewilayahan yang Data/ Data/ In- Data/ In- Data/ In- Data/ In-
terstruktur menuju e-Database Infor- formasi formasi formasi formasi
Kementerian Dalam Negeri masi Terstruk- Terstruk- Terstruk- Terstruk-
Terstruk- tur tur tur tur

tur

11 Persentase Pengadaan Sarana dan 100% 100% 100% 100% 100%
Prasarana sesuai kebutuhan

12 Persentase Penyelesaian Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100%
Dukungan Operasional Kerja
(Pembayaran Gaji, Operasional, dan
Pemeliharaan Perkantoran, serta
Langganan Daya dan Jasa) yang
tepat waktu

13 Persentase Pemeliharaan Sarana 100% 100% 100% 100% 100%
dan Prasarana sesuai Kebutuhan

14 Jumlah Daerah yang di fasilitasi 34 34 34 34 34
Pembinaan Teknis Pengelolaan Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Administrasi Kewilayahan

MATRIK PROGRAM, INDIKATOR KINERJA UTAMA/AKTIVITAS DAN TARGET
PENCAPAIAN OUTPUT/SASARAN STRATEGIS DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAAHN TAHUN 2020-2024

LampiranNO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAMKEBIJAKAN STRATEGIS/INDIKATOR OUTPUTNOINDIKATOR KINERJA KE-Target
STRATEGI KEGIATAN GIATAN
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 143 2020 2021 2022 2023 2024
(*ukuran keberhasilan) 8 9 10 11 12
20% 30% 40%
123 4 5 46 7 517 orang 10%

IKU 1 Jumlah daerah dengan indeks IKP 1 Indeks penyelenggaraan tran- Meningkatkan kualitas manaje- Kategorisasi pengelolaan K1 Persentase daerah dengan
penyelenggaraan trantibumlinmas manajemen SDM Satpol PP
kategori baik tibumlinmas sub-urusan trantibum men SDM Satpol PP daerah seh- manajemen sumber daya dengan kategori baik

(IKP 1) ingga memiliki pola perencanaan aparatur di Satpol PP daerah

kebutuhan/formasi, pengem- meningkat dengan ukuran:

bangan kompetensi, manajemen a. kebutuhan/formasi (struk-

karier dan mampu menerapkan tural dan fungsional)

aturan disiplin/kode etik dalam b. pengembangan kompe-

rangka meningkatkan kinerja tensi

c. manajemen karier (pola

prestasi kerja)

d. menerapkan aturan

disiplin/kode etik

e. penilaian kompetensi

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pemenuhan rasio PPNS dan Rasio pejabat fungsional di K2 Persentase daerah yang - 5% 10% 15% 20%
memenuhi rasio pejabat
pejabat fungsional Satpol PP Satpol PP terpenuhi (60% dari fungsional Pol PP

pusat dan daerah sesuai standar seluruh PNS Satpol PP yang

melalui diklat, uji kompetensi melakukan tindakan penega-

dan inpassing sehingga cakupan kan Perda dan penyeleng-

penegakan Perda/Perkada mau- garan ketertiban umum dan

pun pemeliharaan Trantibum ketenteraman berkualifikasi

lebih efektif Jafung)

-* -* 50 100 150 -* -* >60 >65 >70 Rasio minimal 5 PPNS di K3 Persentase daerah yang 2% 4% 6% 8% 10%
daer- daer- daer-
ah ah ah Satpol PP terpenuhi dengan memenuhi rasio PPNS di

ukuran keberhasilan : Satpol PP

a. pemetaan PPNS

b. pemenuhan PPNS

c. pendataan penegakan

perda/perkada

d. anev penambahan PPNS

terhadap peningkatan PAD

Meningkatkan ketersediaan Peningkatan anggaran K4 Persentase daerah yang me- 2% 4% 6% 8% 10%

sarpras Satpol PP sesuai standar sarpras daerah dengan menuhi Standardisasi Sarana

yang memperhatikan kriteria memperhatikan jenis sarpras Prasarana Satpol PP

eskalasi tibumtranmas, jumlah sesuai standar

penduduk, jumlah perda yang

ditegakkan dan luas wilayah dan Terbantunya daerah yang K5 Jumlah daerah yang menerima - 30 Daerah 30 Daerah 30 Daerah 30 Daerah

diarahkan untuk pencapaian mendapatkan bantuan Sarpas bantuan Sarpas Tibumtranmas

SPM. dalam rangka meningkatkan

kinerja Tibumtranmas

144 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN NO
2020 2021 2022 2023 2024
(*ukuran keberhasilan) GIATAN 9 10 11 12
4% 6% 8% 10%
123 4 5 46 7 8
10%
Menekan eskalasi gangguan 1. Daerah sudah membentuk K6 Persentase daerah yang Satpol 2%

pelanggaran Perda/Perkada, hak dan melaksanakan SOP/ PP -nya telah menegakkan

asasi manusia dan ketertiban Juknis penegakan Perda/ perda secara efektif

umum dan ketenteraman mas- Perkada

yarakat sehingga dapat menjaga 2. Daerah sudah memiliki

stabilitas di masyarakat peta wilayah rawan

gangguan trantibum/

pelanggaran Perda/

Perkada dengan langkah :

a. identifikasi jumlah

dan jenis Perda yang

berlaku

b. identifikasi Perda yang

memuat sanksi pidana

c. mengidentifikasi

pelanggaran Perda

yang terjadi pada

masing-masing Perda

dan masing-masing

wilayah

d. menyusun peta

pelanggaran Perda

Penyelenggaraan ketertiban K7 Persentase daerah yang berki- 2% 4% 6% 8%
umum dan ketenteraman nerja baik dalam penyeleng-
telah dilakukan sesuai garaan ketertiban umum dan
standar (SOP di Permendagri ketentraman
54 tahun 2011 dan
Permendagri 26 Tahun 2020
tentang penyelenggaraan
tibumtranmas dan
penyelenggaraan linmas)
meliputi:
1. deteksi dan cegah dini
2. pembinaan dan

penyuluhan
3. patroli
4. pengamanan
5. pengawalan
6. penertiban
7. penanganan unjuk

rasa dan kerusuhan
massa serta pemberian
penghargaan bagi kepala
daerah dan Satpol PP

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT NO INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN GIATAN 2022
2020 2021 2023 2024
(*ukuran keberhasilan)

123 4 5 46 7 8 9 10 11 12
Lampiran
Meningkatkan kapasitas Layanan SPM Trantibum K8 Jumlah Daerah yang 102 210 318 426 542
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 145 menerapkan SPM sub-bidang Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
pemerintah daerah dalam telah diberikan dengan trantibum

pemenuhan mutu layanan SPM memperhatikan pemenuhan

sub-urusan trantibum sesuai mutu melalui:

standar teknis yang diatur dalam 1. tersedianya SOP

Permendagri Nomor 121 Tahun 2. SDM aparatur Pol PP dan

2018. Linmas yang kompeten

3. sarpras dalam penyeleng-

garaan Trantibum yang

meningkat

4. tersedianya anggaran

dan standar layanan bagi

yang terkena dampak

gangguan ketenteraman

dan ketertiban umum

akibat penegakan hukum

terhadap pelanggaran

Perda dan Perkada

5. survei pelaksanaan SPM

(ekternal dan internal)

Menyusun kebijakan yang mam- NSPK tersusun dan dapat K9 Jumlah NSPK di bidang 5 NSPK 2 NSPK 2 NSPK 2 NSPK 2 NSPK
pu meningkatkan kinerja Pol PP diterapkan Polisi Pamong Praja dan
dalam penyelenggaran urusan perlindungan masyarakat
trantibumlinmas

146 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN NO
2020 2021 2022 2023 2024
(*ukuran keberhasilan) GIATAN 9 10 11 12
4% 6% 8% 10%
123 4 5 46 7 8

IKP 2 Indeks penyelenggaraan ma- Meningkatkan penyelengga- 1.Pembentukan Satgas Lin- K10 Persentase daerah yang telah 2%
najemen satuan perlindungan menyelenggarakan perlind-
masyarakat (IKP 2) raan perlindungan masyarakat mas Provinsi s.d. Kecamatan ungan masyarakat secara
optimal
melalui: pembentukan Satgas 2.Penguatan Satlinmas di

Linmas Provinsi s.d. Kecamatan, Kelurahan (sarpras dan

penguatan Satlinmas di Kelu- kuantitas) dan peningkatan

rahan (sarpras dan kuantitas), Satlinmas dalam mendukung

penguatan koordinasi Satlinmas SPM Trantibum

di desa, peningkatan Satlinmas 3.Penguatan koordinasi

dalam mendukung SPM Satlinmas di Desa

Trantibum 4.Rencana kebutuhan Sat-

linmas yang ideal, pemetaan

kompetensi Satlinmas,

rencana pelatihan

2020 2021 2022 2023 2024

-* -* >60 >65 >70

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT NO INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN GIATAN 2022
2020 2021 2023 2024
(*ukuran keberhasilan)

123 4 5 46 7 8 9 10 11 12
Lampiran
IKP 3 Indeks penyelenggaraan tran- Meningkatkan kapasitas pemer- Layanan SPM bencana telah K11 Jumlah daerah yang menerap- 188 282 375 468 542
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 147tibumlinmas sub-urusan bencanaintah daerah dalam pemenuhandiberikan dengan memper-kan SPM sub-urusan bencana DaerahDaerahDaerahDaerahDaerah
(IKP 3) mutu layanan SPM sub-urusan hatikan pemenuhan mutu
bencana sesuai standar teknis melalui:
yang diatur dalam Permendagri 1. pelayanan informasi
Nomor 101 Tahun 2018.
rawan bencana
2020 2021 2022 2023 2024 a. penyusunan kajian

risiko bencana
b. komunikasi, informasi

dan edukasi rawan
bencana
2. pelayanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terha-
dap bencana
a. penyusunan rencana
penanggulangan
bencana
b. penyediaan rencana
kongtingensi
c. gladi kesiapsiagaan
terhadap bencana
d. penyediaan sarpras
dan pusdalops
3. pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban ben-
cana serta pengalokasian
BTT
a. Respon cepat bencana
(melakukan kaji cepat
bencana dan pene-
tapan status darurat
bencana daerah oleh
kepala daerah
b. Alokasi BTT dalam
APBD

148 KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN NO
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM
5 (*ukuran keberhasilan) GIATAN
123 4 2020 2021 2022 2023 2024
4 67 8
- 9 10 11 12
1. BPBD dan perangkat K12 Jumlah daerah yang
daerah yang terkait mengembangkan prasarana 20 20 20 20
dengan penanganan dan informasi penanggulangan Daerah Daerah Daerah Daerah
bencana menganggarkan bencana sesuai standar
peningkatan/pengadaan
-* -* >60 >65 >70 sarpras minimal dalam
yang mendukung
pencapaian target kinerja

2. Pemda menyelenggaraan
informasi bencana men-
dukung pencapaian SPM

Kebijakan SPM terintegrasi ke K13 Asistensi dan supervisi 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah
dalam dokrenda penerapan standar pelayanan
minimal bidang bencana

Terlaksananya bimbingan K14 Jumlah daerah yang 105 105 105 105 105
teknis, di monev, dan yang mendapatkan bimbingan Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
melapor SPM bidang Tran- teknis, dimonev, dan yang
tibumlinmas melapor SPM bidang
Trantibumlinmas

Dokumen perencanaan daer- K15 Penerapan pengintegrasian 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah
ah telah memasukkan isu-isu dan pengarusutamaan
pengurangan risiko bencana pengurangan risiko bencana
di daerah

Memperkuat kesiapan dan peran a. Rencana kontingensi di K16 Jumlah daerah yang memiliki 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah

Pemda dalam penyelenggaraan susun dan dilatihkan kesiapan dalam melaksanakan

penanggulangan bencana b. Penyediaan SOP penanga- pelayanan pemerintahan pada

sehingga dapat melaksanakan nan tanggap darurat dan saat tanggap darurat dan pas-

kewenangan dengan tepat fungsi pasca bencana ca-bencana sesuai standar

pada tahapan pra bencana, tang- c. Pemda memiliki

gap darurat dan pasca bencana regulasi/kebijakan

penyelenggaraan

penanggulangan bencana

dan kerja sama daerah

Tersalurkannya bantuan K17 Jumlah daerah yang mener- - 30 Daerah 30 Daerah 30 Daerah 30 Daerah
sarpras dalam rangka men- ima bantuan sarpras dalam
dorong penguatan mitigasi rangka mitigasi bencana dan
bencana dan kebakaran di kebakaran
daerah

Penanggulangan bencana K18 Jumlah daerah yang menye- 15 Daerah 15 Daerah 15 Daerah 15 Daerah 15 Daerah

dengan melibatkan berbagai lenggarakan penanggulangan

pemangku kepentingan dapat bencana tepat fungsi

terlaksana secara tepat fungsi

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT NO INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN GIATAN
2020 2021 2022 2023 2024
(*ukuran keberhasilan) 8 10
- 9 2 11 12
123 4 54 67
2 NSPK 2 2
K19 Jumlah NSPK di bidang NSPK NSPK NSPK
manajemen penanggulangan
bencana
LampiranMenyusun kebijakan yang dapatNSPK tersusun dan dapat
mengoptimalkan pelayanan diterapkan
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 149pemerintahan dari aspek
manajemen penanggulangan
bencana di daerah

IKP4 Indeks penyelenggaraan Meningkatkan kapasitas Layanan SPM kebakaran K20 Jumlah daerah yang 89 178 267 354 449
trantibumlinmas sub-urusan menerapkan SPM sub-urusan Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
kebakaran (IKP 4) pemerintah daerah dalam telah diberikan dengan kebakaran

pemenuhan mutu layanan SPM memperhatikan pemenuhan

sub-bidang kebakaran sesuai mutu melalui layanan

standar teknis yang diatur dalam penyelamatan dan evakuasi

Permendagri Nomor 114 Tahun korban kebakaran yang

2018 mencakup layanan

pelaksanaan penyelamatan

dan evakuasi

2020 2021 2022 2023 2024

-* -* >60 >65 >70

Sarpras minimal dalam K21 Persentase daerah yang - 4% 6% 8% 10%
pemberian layanan damkar memenuhi standardisasi
tersedia Sarpras Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan

Peningkatan mutu SPM 1. Jumlah aparatur damkar K22 Persentase daerah yang 2% 10% 20% 30% 40%
sub-urusan kebakaran melalui di daerah yang ditingkat- memiliki aparatur pemadam
aparatur damkar sesuai jumlah kan kompetensinya kebakaran dan penyelamatan
dan kualifikasi berdasarkan standar kualifikasi
2. Terbentuknya rencana dan kompetensi dengan kat-
kebutuhan/formasi egori baik

3. Terpenuhinya kualifikasi
aparatur damkar sesuai
standar

Meningkatkan layanan bidang Daerah memiliki dan mengim- K23 Persentase daerah yang - 0000

pemadam kebakaran dan plementasikan SOP layanan menerapkan layanan bidang

penyelamatan sesuai standar bidang pemadam kebakaran kebakaran dan penyelamatan

dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, pen-

anganan berbahaya beracun

kebakaran, inspeksi proteksi

kebakaran, investigasi kejadian

kebakaran, dan pemberdayaan

masyarakat) sesuai standar

K24 Layanan damkar sesuai stan- 1 Layanan - - - -

dar di daerah

150 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN NO
2020 2021 2022 2023 2024
(*ukuran keberhasilan) GIATAN 10
8 9 5 11 12
123 4 54 67
K25 Jumlah NSPK di bidang 11 5 NSPK 2 2
Menyusun kebijakan yang NSPK tersusun dan dapat NSPK NSPK NSPK NSPK
dapat mengoptimalkan diterapkan kebakaran
manajemen pencegahan dan
penanggulangan kebakaran

IKU 2 Indeks kepuasan masyarakat
dalam penyelenggaraan tran-
tibumlinmas

2020 2021 2022 2023 2024

-* -* Nilai Nilai Nilai
20 40 60

IKU 3 Indeks Tata Kelola IKP5 Jumlah provinsi dengan indeks Meningkatkan kinerja gubernur Laporan pelaksanan tugas K26 Sekretariat bersama 1 Sek- - - - -

Penyelenggaraan Kewilayahan kinerja gubernur sebagai wakil sebagai wakil pemerintah dan wewenang GWPP pada pembinaan Gubernur sebagai retariat

pemerintah pusat kategori baik dalam melakukan korbinwas perangkat Gubernur bidang Wakil Pemerintah Pusat

(IKP 5) penyelenggaraan pemerintahan laporan pemerintahan, keuan-

daerah dengan gan, pengawasan, hukum dan

organisasi serta perencanaan

dan pengawasan

2020 2021 2022 2023 2024 Memperkuat fungsi sekber pusat Laporan evaluasi Sekber pu- K27 Jumlah provinsi dengan - 33 33 33 33
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
dan daerah serta menyusun sat hasil pelaksanaan tugas laporan pelaksanaaan tugas

dan mengawal penerapan dan wewenang GWPP di laporan GWPP yang sesuai di

instrumen pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, keuan- bidang pemerintahan, hukum
2020 2021 2022 2023 2024 gan, pengawasan, hukum dan dan organisasi, keuangan,

dan wewenang GWPP.

organisasi serta perencanaan perencanaan dan pengawasan

dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan

perundangan

-* -* Nilai Nilai Nilai Tugas dan wewenang GWPP K28 Jumlah tugas dan wewenang 8 16 22 22 22
20 40 60 dapat dilaksanakan dengan
-* -* 10 20 34 nilai kinerja dengan kategori yang dilaksanakan oleh Guber- Tugas dan Tugas dan Tugas dan Tugas dan Tugas dan
Prov Prov Prov baik
nur sebagai wakil pemerintah We- We- We- We- We-

pusat dengan kinerja baik wenang wenang wenang wenang wenang

Program/kegiatan DKTP K29 Program/kegiatan dekonsen- 30 DKTP - - - -

kementerian/lembaga diren- trasi dan tugas pembantuan

canakan dan dilimpelementa- yang dievaluasi berdasarkan

sikan sesuai per-UU ketentuan per UU

K30 Jumlah K/L yang menyeleng- - 10 K/L 10 K/L 10 K/L 10 K/L
garakan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan sesuai
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan

KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN GIATAN
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM NO
(*ukuran keberhasilan)
2020 2021 2022 2023 2024
123 4 54 67
8 9 10 11 12
K31 Jumlah daerah yang telah
definitif batas daerahnya 3 8 16 22 24
IKP6 LampiranPersentase daerah yang segmen Percepatan penyelesaian batas Jumlah daerah yang batasDaerahDaerahDaerahDaerahDaerah

SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 151batas dan pembakuan rupabumin- wilayah daerah melalui:daerahnya telah definitif

ya terintegrasi dengan informasi 1. Optimalisasi batasan waktu meningkat

geospasial (IKP 6) penyelesaian segmen batas

sesuai dengan Permendagri

2020 2021 2022 2023 2024 141/2017 tentang penegasan Segmen batas antar- K32 Jumlah segmen batas antar 50 50 50 50 50
daerah yang ditetapkan Segmen Segmen Segmen Segmen Segmen
batas daerah daerah ditetapkan dengan dengan Permendagri

2. Pelibatan pengambil Permendagri, melalui

kebijakan (menteri/eselon tahapan:

I K/L pada daerah/segmen 1. penyiapan dokumen

batas dengan kompleksitas 2. pelacakan batas

permasalahan yang tinggi. 3. pengukuran dan

3. Pelibatan K/L, Pemda penentuan posisi batas

dan masyarakat untuk 4. pembuatan peta batas

berkontribusi dalam 5. penyusunan draf

penyelesaian batas Permendagri

daerahnya 6. harmonisasi draf

Permendagri di

Kemenkumham

7. autentifikasi draf

Permendagri

- 51,95 58,81 61,48 66,34 Mempercepat pembakuan rup- Nama rupabumi yang diba- K33 Jumlah daerah yang 40 40 40 40 40
Daerah Daerah Daerah Daerah
% % % % abumi unsur buatan dan alami kukan sesuai dengan urusan membakukan unsur rupabumi Daerah

dengan mendorong pelibatan pemerintahan dengan melalui

K/L, Pemda dan masyarakat tahapan sebagai berikut :

untuk berkontribusi dalam 1. identifikasi rupabumi (ala-

pembakuan nama rupabumi di mi dan buatan dokumen

daerahnya nama rupabumi)

2. verifikasi dan pembakuan

nama rupabumi

3. penetapan rupabumi

dalam bentuk (BA,

dokumen nama rupabumi,

SK Penetapan Gubernur/

Bupati/Walikota)

Menyusun kebijakan yang NSPK bidang toponim dan K34 Jumlah NSPK di bidang 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK
mampu meningkatkan bidang batas daerah yang ditetapkan toponimi dan batas daerah
toponimi dan batas daerah dengan Permendagri

152 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN NO 2022
2020 2021 2023 2024
(*ukuran keberhasilan) GIATAN

123 4 5 46 7 8 9 10 11 12

Meningkatkan integrasi dan Data wilayah administrasi K35 Jumlah K/L yang 10 K/L 12 K/L

transparansi dalam bentuk kewilayahan yang definitif mengintegrasikan data wilayah

digitalisasi data wilayah dimanfaatkan dan menjadi administrasi kewilayahan

administrasi pemerintahan dan rujukan K/L/masyarakat/

toponim sehingga pemangku swasta dengan tahapan:

kepentingan dan masyarakat 1. membentuk sistem dan

dapat memanfaatkan data yang mekanisme pemanfaatan

update dan akurat pada aspek data

pemerintah, ekonomi, politik, dan 2. MOU pemanfaatan dan

sosbud. Selanjutnya mendorong integrasi data

peran Pemda agar senantiasa Dokumen updating data K36 Pemutakhiran kode dan 11111
melakukan pemutakhiran terhadap kode dan data data wilayah administrasi Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
data wilayah administrasi wilayah administrasi kewilayahan
pemerintahan secara berjenjang pemerintahan
berbasis elektronik, agar

menghasilkan kebijakan terukur K37 Jumlah daerah yang - 10 10 14 -
Terintegrasinya segmen diintegrasikan segmen Provinsi Provinsi Provinsi

dan tepat sasaran
batas daerah dengan infor-

masi geospasial di sekretariat batasnya dengan informasi

kebijakan satu peta geospasial

IKP7 Jumlah daerah dengan Indeks Meningkatkan implementasi Nilai indeks penyelenggaraan K38 Jumlah daerah dengan indeks * * 5 10 15

penyelenggaraan pelayanan perko- standar pelayanan perkotaan pelayanan perkotaan mening- penyelengggaraan pelayanan Kota Kota Kota

taan kategori baik (IKP 7) dengan memprioritaskan kat yang diukur dari hasil perKotaan kategori “Baik”

program kegiatan dan anggaran maturasi kota ISO (37120)

daerah yang diarahkan untuk dan SNI (37120) dengan

mencapai standar pelayanan indikator:

perkotaan 1. SPM

2. SDGIS

3. kinerja penyelenggaraan

Pemda serta pemetaan

maturasi seluruh kota

2020 2021 2022 2023 2024 Mempercepat penyelesaian Inisiasi perjanjian kerja K39 Jumlah pelaksanaan perjanjian - - 10 10 10
-* -* permasalahan perkotaan sama dalam penyelesaian kerja sama dalam penyelesa- - Daerah Daerah Daerah
5 10 (transportasi, banjir, air minum, pelayanan publik di kawasan ian permasalahan pelayanan
Kota Kota sampah dan limbah) melalui perkotaan terlaksana publik
kerja sama daerah
K40 Jumlah pelaksanaan Perjanjian 16 154 186 211
15 Kerja Sama dalam penyelesa- Daerah Daerah Daerah Daerah
kota ian permasalahan pelayanan
publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan
transportasi, banjir, air minum,
serta sampah dan limbah)

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT NO INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN GIATAN 2022
2020 2021 2023 2024
(*ukuran keberhasilan)

123 4 5 46 7 8 9 10 11 12
Lampiran
IKP8 Persentase daerah dengan Meningkatkan manajemen Daerah yang telah K41 Jumlah perizinan dengan 29604 Izin 33393 Izin 36937 Izin 40829 Izin 45098 Izin
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 153
pelayanan perizinan dan non pelayanan umum khususnya mendelegasikan kewenangan kewenangan sudah

perizinan yang terintegrasi dan PTSP melalui pelaksanaan perizinan kepada DPMPTSP didelegasikan ke PTSP Prima

terpadu (IKP 8) pelayanan sesuai standar dan berbasis elektronik

terintegrasi secara elektronik,

2020 2021 2022 2023 2024 pengelolaan pengaduan PTSP yang telah memenuhi K42 Jumlah daerah yang memiliki 34 75 Daerah 74 Daerah 76 Daerah 76 Daerah
Provinsi
masyarakat, pengawasan standar yakni memenuhi PTSP Prima berbasis

internal, penyuluhan kepada aspek dan terintegrasi dengan elektronik
- 14 % 28% 43% 58% masyarakat dan pelayanan
OSS dan e-monev PTSP

konsultasi

IKP9 Persentase jumlah Kecamatan Memperkuat peran kecamatan Pelimpahan pelaksanaan K43 Jumlah daerah yang 30 40 50 50 50
kegiatan pembangunan
dengan indeks kinerja kategori sebagai perangkat daerah sarpras kelurahan telah melimpahkan pelaksanaan Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
dilimpahkan kepada
baik (IKP 9) yang mampu mesinergiskan Camat dengan ukuran SK kegiatan pembangunan sarana
pelimpahan dari Bupati/
rencana pembangunan daerah walikota kepada Camat (1 dan prasarana kelurahan dan
kab/kota )
dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat di
Kecamatan memenuhi aspek
membina dan mengawasi dalam pemberian layanan kelurahan kepada camat
kepada masyarakat dengan
penyelenggaraan pemerintahan ukuran:
1. pelimpahan kewenangan
desa dan/atau kelurahan dan
sebagian urusan
mendukung capaian SPM di pemerintahan kepada K44 Jumlah daerah yang menye- 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 6 Provinsi
2020 2021 2022 2023 2024 wilayah kecamatan Camat lenggarakan pemerintahan
2. peran camat sebagai HUB dan pelayanan di kecamatan
antara Kab/Kota dengan yang efektif
Desa dalam penyusunan
-* -* 10% 15% 20% RKP Des (RKP Des
sinergis/sinkron dengan
RKPD)
3. koordinasi dalam rangka
mendukung capaian
SPM Kab/Kota di wilayah
kecamatan
4. camat sebagai bimwas
pemerintahan desa

154 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN NO 2022
2020 2021 2023 2024
(*ukuran keberhasilan) GIATAN

123 4 5 46 7 8 9 10 11 12

PRIORITAS STRATEGIS LAINNYA Mengembangkan kerjasama Inisiasi penyusunan kese- K45 Jumlah daerah yang 5 Daerah - - - -
daerah sebagai instrumen pakatan kerjasama tercapai
peningkatan ekonomi dan dengan ukuran: melaksanakan kerja sama
daya saing daerah dengan 1.kesepakatan bersama
memperkuat peran TKKSD dokumen PKS daerah dengan daerah
dan sekretariat kerja sama dan 2.pelaporan dari daerah
pengintegrasian kerja sama ke tentang kesepakatan dan K46 Jumlah daerah yang mengini- 10 Daerah 48 Daerah 51 Daerah 83 Daerah 86 Daerah
dalam dokumen perencanaan perjanjian sasi kesepakatan kerja sama
daerah daerah dalam rangka men-
dorong pertumbuhan ekonomi
sesuai potensi daerah

Rekomendasi hasil monitor- K47 Jumlah daerah yang di - 7 Daerah 7 Daerah 7 Daerah 7 Daerah

ing pelaksanaan kerja sama monitoring pelaksanaan kerja

tersusun dengan ukuran samanya

adanya:

1.kesepakatan bersama

2.dokumen perjanjian kerja

sama

3.kendala yang dihadapi

dalam melaksanakan kerja

sama

4.pelaporan pelaksanaan PKS

TKKSD dan atau sekretariat K48 Jumlah daerah yang - 34 Daerah 2 Daerah 2 Daerah 2 Daerah
kerjasama antar-daerah mengaktifkan 1 SKPD tingkat
terbentuk dengan ukuran: provinsi untuk berfungsi
1.SK TKKSD sebagai Sekber kerjasama
2.adanya Sekretariat TKKSD antar-daerah di wilayahnya
di Provinsi

Perjanjian kerjasama masuk K49 Jumlah daerah yang - 18 Daerah 18 Daerah 18 Daerah 18 Daerah
ke dalam dokumen perenca- mengintegrasikan perjanjian
naan daerah (RKPD/Renja kerja samanya ke dalam
PD/APBD) dengan ukuran: dokumen perencanaan
1.pemetaan urusan penganggaran
pemerintahan yang akan
dikerjasamakan
2.surat keputusan KDH
terkait pemetaan urusan
pemerintahan yang akan
dikerjasamakan
3.terintegrasinya daftar Ren-
cana Program KSD kedalam
Dokumen Perencanaan
Daerah

KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN GIATAN
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM NO
5 (*ukuran keberhasilan)
2020 2021 2022 2023 2024
123 4 46 7 8 10 11 12
- 9 - - -

3 Kerjasa-
ma
LampiranInisiasi perencanaan/pelaksa- K50 Jumlah perjanjian kerja sama

SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 155naan kerja sama antar-daerah yang difasilitasi kerjasama

tercapai dengan ukuran: antar daerahnya dalam

1.kesepakatan kerja sama peningkatan kepariwisataan

antar-daerah terutama di lokasi DPP

2.perjanjian PKS

Pengembangan ekonomi K51 Jumlah daerah yang - 4 Daerah 1 Daerah - -

yang dilakukan melalui kerja meningkat daya saingnya

sama daerah tercapai dengan dalam pengembangan

ukuran: ekonomi melalui kerja sama

1.adanya Pemetaan dan daerah

Identifikasi Urusan

2.kesepakatan Bersama

antar-daerah

3.adanya Perjanjian Kerja

sama

4.adanya Monev Kerja Sama

1. Meningkatkan kapasitas Jumlah daerah yang diting- K52 Jumlah daerah yang diting- 66666
Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
pemda dalam pengembangan katkan kapasitasnya dalam katkan kapasitasnya dalam

kawasan pusat pertumbuhan pengembangan kawasan penyelenggaraan kawasan

dalam rangka pengembangan khusus dengan ukuran: khusus bagi kepentingan

kawasan ekonomi khusus, per- 1.rekomendasi strategis nasional

dagangan bebas dan pelabuhan

bebas.

Indeks Keberhasilan Kinerja

2. Mengembangkan wilayah Pemerintah Daerah dalam

dalam meningkatkan daya saing mendukung penyelenggaraan

dan pertumbuhan ekonomi kawasan khusus, dengan

daerah yang selaras dan terpadu ukuran:

melalui penyelenggaraan dan 1.keberhasilan Pelaksa-

pengelolaan kawasan khusus naan Rekomendasi secara

dengan menguatkan kapasitas keseluruhan

Pemda dari aspek kebijakan 2.keberhasilan Pelaksa-

(regulasi), kelembagaan dan naan Rekomendasi secara

keuangan. aparatur SDM. sebagian

3.keberhasilan Pelaksa-

naan Rekomendasi secara

bertahap

156 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGIS/ INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR KINERJA KE- Target
STRATEGI KEGIATAN NO 2022
2020 2021 2023 2024
(*ukuran keberhasilan) GIATAN

123 4 5 46 7 8 9 10 11 12

1. Memprioritaskan penyelesaian Kesepakatan batas dan K53 Jumlah kesepakatan perund- 6 Kesepa- 5 Kesepa- 5 Kesepa- 5 Kesepa- 5 Kesepa-

segmen batas antar-negara kerjasama wilayah negara ingan batas dan kerja sama katan katan katan katan katan

melalui perundingan, survei tercapai melalui: wilayah negara

bersama, kerja sama di bidang 1.JIM

ekososbud serta mendorong 2.Sekretariat bersama

inisiasi kerja sama dengan Malindo

negara yang berbatasan dengan 3.Soseknas Malindo

laut dan memperkuat kapasitas 4.JBC-RI-PNG

pelayanan pemerintahan yang 5.JBC-RI-RDTL

didukung dengan sarpras per- Kesepakatan survei batas K54 Jumlah kesepakatan survei - 3 Kesepa- 3 Kesepa- 3 Kesepa- 3 Kesepa-
batasan yang memadai negara RI-Malaysia tercapai batas antar negara RI-
Malaysia
katan katan katan katan
K55 Jumlah daerah yang meneri-
2. Pemenuhan pembangu- Bantuan sarpas pemerintah- ma bantuan sarpras pemerin- - 10 Daerah 10 Daerah 10 Daerah 10 Daerah
nan sarpras pemerintahan di an di kawasan perbatasan tahan di kawasan perbatasan
kawasan perbatasan dan PPKT dan PPKT berupa kantor negara dan PPKT
dalam rangka meningkatkan kecamatan, kantor desa/
pelayanan masyarakat sebagai kelurahan, balai pertemuan,
beranda depan NKRI. dan mess aparatur

Pelaksanaan kerja sama K56 Jumlah provinsi yang - 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi
perbatasan antar negara melaksanakan kerja sama
dilaksanakan oleh provinsi perbatasan antar negara

Jumlah PPKT berpenduduk K57 Jumlah daerah dengan PPKT - 10 Daerah 10 Daerah 11 Daerah 11 Daerah
yang dilakukan pembinaan berpenduduk yang dilakukan
kewilayahan bertambah pembinaan kewilayahan
(Pemerintahan dan Sosial
Ekonomi)

Meningkatkan peran Pemda Permasalahan dan konflik K58 Jumlah permasalahan dan 15 Kasus 20 Kasus 20 Kasus 25 Kasus 25 Kasus

dalam penanganan dan penyele- pertanahan ditangani melalui : konflik pertanahan di daerah

saian konflik pertanahan melalui a.tersusunnya data informasi yang ditangani

pemetaan permasalahan per- dan peta konflik pertanahan

tanahan di daerah dan fasilitasi b.analisis kajian konflik

pemda dalam upaya penanganan pertanahan

masalah pertanahan c.tipologi konflik pertanahan

Menyusun kebijakan yang NSPK tersusun dan dapat K59 Jumlah NSPK di bidang 2 NSPK 2 NSPK 2 NSPK 2 NSPK 2 NSPK
mampu meningkatkan bidang diterapkan kawasan, perkotaan dan batas
kawasan, perkotaan, dan batas negara
negara

LAMPIRAN III
REKAPITULASI USULAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024
Lampiran
No UNIT KERJA ESELON I dan II USULAN PENDANAAN JUMLAH
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 157
2020 2021 2022 2023 2024
3 4 5 6
1 2 78
010.04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 251.192.546 631.684.479 787.322.398 856.537.026
1237 Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama 128.787.494 930.644.928 3.457.381.378
1238 Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
1239 Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 9.568.558 314.349.978 438.049.978 477.759.978 522.930.978 1.881.878.404
1240 Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 16.919.225
1241 Direktorat Toponimi dan Batas Daerah 20.874.060 63.925.000 70.416.667 74.715.417 79.424.854 298.050.496
1242 Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 10.202.215
64.840.994 72.836.408 79.800.048 87.460.053 95.886.058 352.901.792

82.272.093 89.183.302 95.260.633 103.470.696 391.060.784

21.433.670 24.526.037 26.507.641 23.471.405 106.140.967

76.867.331 85.346.367 94.833.305 105.460.938 427.348.935

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

158