BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kinerja Kelembagaan
14. Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi kewilayahan;
15. Jumlah segmen batas antardaerah yang ditetapkan dengan Permendagri;
16. Jumlah daerah yang diintegrasikan segmen batasnya dengan informasi
geospasial;
17. Jumlah K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi kewilayahan;
18. Jumlah NSPK di bidang toponimi dan batas daerah.
Kegiatan 3 : Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat
Sasaran kegiatan adalah dalam rangka meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, serta manajemen penanggulangan
bencana dan kebakaran sesuai standar yang diukur dari:
1. Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP;
2. Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP;
3. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol
PP;
4. Persentase daerah yang Satpol PP-nya telah menegakkan perda secara
efektif;
5. Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman;
6. Persentase daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat
secara optimal;
7. Jumlah daerah yang menerapkan SPM sub-bidang Trantibum;
8. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas;
9. Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat
10. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub-Urusan Bencana;
11. Jumlah daerah yang mengembangkan prasarana dan informasi
penanggulangan bencana sesuai standar;
12. Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang
bencana;
13. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, di monev, dan yang
melapor SPM bidang Trantibumlinmas;
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 77
14. Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko
bencana di Daerah;
15. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana sesuai standar;
16. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras dalam rangka mitigasi
bencana dan kebakaran;
17. Jumlah daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana tepat
fungsi;
18. Jumlah NSPK di bidang manajemen penanggulangan bencana;
19. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub-urusan Kebakaran;
20. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarpras Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan;
21. Persentase daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan
penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun
kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan
pemberdayaan masyarakat) sesuai standar;
22. Layanan damkar sesuai standar di daerah;
23. Jumlah NSPK di bidang kebakaran.
Kegiatan 4 : Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional
Trantibumlinmas dan Kewilayahan
Sasaran kegiatan adalah dalam rangka terwujudnya pembinaan dan
pengembangan jabatan fungsional bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, yang diukur dari:
1. Jumlah Aparatur polisi pamong praja sesuai standar;
2. Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik;
3. Persentase daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran dan
penyelamatan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi.
Kegiatan 5 : Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah
Sasaran kegiatan adalah dalam rangka terselesaikannya layanan legislasi dan
litigasi bidang administrasi wilayah, yang diukur dari:
Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan
yang disusun.
78
BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kinerja Kelembagaan
Kegiatan 6 : Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi
Wilayah
Sasaran kegiatan adalah dalam rangka terselesaikannya pengelolaan keuangan,
BMN, dan umum bidang administrasi wilayah, yang diukur dari:
1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran;
2. Persentase penyelesaian dokumen hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut
LHP;
3. Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan
keuangan yang tepat waktu sesuai sistem akuntansi pemerintahan (SAP);
4. Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan;
5. Jumlah daerah yang difasilitasi pembinaan teknis pengelolaan administrasi
kewilayahan;
6. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
7. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
8. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi;
9. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran
gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan
jasa) yang tepat waktu.
Kegiatan 7 : Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang
Administrasi Wilayah
Sasaran kegiatan adalah dalam rangka terselesaikannya Pengelolaan Komunikasi
dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah, yang diukur dari:
1. Jumlah data/informasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang terstruktur
menuju e-database Kementerian Dalam Negeri;
2. Persentase penyelesaian permohonan informasi publik pada Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan;
3. Rating kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan pada Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan;
4. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan.
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 79
Kegiatan 8 : Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah
Sasaran kegiatan adalah terselesaikannya Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang
Administrasi Wilayah, yang diukur dari:
Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan
Keseluruhan program/kegiatan strategik Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
diuraikan secara rinci berikut dengan sasaran program (outcome), sasaran kegiatan
(output) dan indikator serta target capaian tiap tahunnya sebagaimana disajikan
dalam Lampiran III.
Berdasarkan indikator dan target kinerja tersebut, maka setiap entitas
akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan akan diwujudkan dalam bentuk Perjanjian
Kinerja yang merupakan salah satu variabel penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan SAKIP
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan
dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka disusun Perjanjian Kinerja Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan.
Implementasi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun 2020-2024 akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan sebagai kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan dengan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan implementasi Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 akan
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur dan Sekretaris dengan Direktur
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan
ikhtisar target kinerja yang akan dicapai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan selama
Tahun 2020-2024.
Selanjutnya terkait dengan target pembangunan Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan Tahun 2020-2024 yang secara spesifik memuat tujuan, program,
sasaran, kegiatan, indikator serta indikator sasarannya sebagaimana terlihat dalam
Lampiran III.
Sebagai amanat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka
selama 5 (lima) tahun dalam Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2020-2024
telah dialokasikan kebutuhan pendanaan pembangunan yang akan menjadi acuan
dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud konsistensi Ditjen Bina
Administrasi Kewilayahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi
80
BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kinerja Kelembagaan
yang telah dicanangkan sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi. Proyeksi kebutuhan pendanaan yang telah dialokasikan
selama 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam Lampiran III.
3.4. Kebijakan Quick Wins
Penetapan quick wins merupakan salah satu upaya penerapan reformasi birokrasi
secara konsisten dan berkelanjutan oleh Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan
prinsip-prinsip clean goverment dan good governance. Untuk mempercepat program
Nawa Cita tersebut disusun program quick wins sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari RPJMN Tahun 2020-2024 dimana antar satu unit kerja eselon I lainnya saling
keterkaitan. Sehingga keberhasilan pencapaian sasaran RPJMN bidang quick wins
ini sangat ditentukan oleh pencapaian quick wins yang dilaksanakan oleh masing-
masing.
Dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini, serta
tuntutan untuk keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, termasuk
keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada tahun 2020
dan 2021, dan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi
COVID-19, perlu disusun kebijakan program dan kegiatan quick wins Ditjen Bina
Administrasi Kewilyahan Tahun 2020-2021, adalah:
a. Dukungan penanganan pandemi COVID-19 di daerah, meliputi:
1) Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penanganan pandemi COVID-19
di daerah.
2) Pemetaan kebutuhan dan potensi daerah untuk penanganan COVID-19.
3) Sosialisasi kebijakan dan pedoman teknis percepatan penanganan COVID-19
di daerah.
b. Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik.
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 81
Gambar 5 : Peran Aktif Penanganan Covid-19
82
BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kinerja Kelembagaan
3.5. Kerangka Regulasi
Dalam rangka mencapai tujuan sasaran strategis Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan, diusulkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi
bidang tugas untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah
Tahun 2020-2024.
Oleh karenanya, inti dari pelaksanaan Kerangka Regulasi adalah untuk memastikan
terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan
implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai
landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan
baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas kementerian/lembaga yang
bersangkutan.
Rencana penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Kerangka
Regulasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024, diuraikan
sebagaimana Lampiran II Renstra ini.
3.6. Kerangka Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pada Pasal 282 disebutkan bahwa
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan merupakan unsur pelaksana Kementerian
Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung
jawab kepada Menteri Dalam Negeri.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas pokok dalam “perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan”. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
menyelenggarakan fungsi:
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 83
1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
Gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi, data wilayah, penetapan
perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi
perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan,
manajemen bencana dan kebakaran dan pelaksanaan tampung tantra sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus
dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ketentraman dan
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum
pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penetapan perbatasan
antar daerah, penetapan kawasan perkotaan, kerja sama daerah, fasilitasi
perselisihan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, fasilitasi kecamatan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum
pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi
dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara,
kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian
sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan
tugas tampung tantra;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terdiri
atas 6 Unit Eselon II dan 29 Unit Eselon III, sebagaimana tergambar pada struktur
berikut:
84
BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kinerja Kelembagaan
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 85
Gambar 6 : Struktur Organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
DIREKTUR JENDERAL SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN PERUNDANG- UMUM
UNDANGAN
DIREKTUR DIREKTUR KAWASAN, DIREKTUR POLISI DIREKTUR TOPONIMI DAN DIREKTUR MANAJEMEN
DEKONSENTRASI, TUGAS PERKOTAAN PAMONG PRAJA DAN BATAS DAERAH PENANGGULANGAN
BENCANA DAN
PEMBANTUAN DAN DAN BATAS NEGARA PERLINDUNGAN KASUBDIT KEBAKARAN
KERJASAMA MASYARAKAT KASUBDIT
KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT
KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT
KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT
KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT
KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT
KASUBDIT KASUBDIT
Tugas pokok dan fungsi satuan kerja 2. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas
di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Pembantuan dan Kerja Sama dipimpin
Kewilayahan adalah sebagai berikut: oleh Direktur yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur
1. Sekretariat Direktorat Jenderal dipimpin Jenderal. Direktorat Dekonsentrasi,
oleh Sekretaris Ditjen yang berada di Tugas Pembantuan dan Kerja sama
bawah dan bertanggung jawab kepada mempunyai tugas melaksanakan
Direktur Jenderal Pemerintahan sebagian tugas Ditjen Bina Administrasi
Umum. Sekretariat Ditjen mempunyai Kewilayahan di bidang dekonsentrasi,
tugas memberikan pelayanan tugas pembantuan dan kerjasama.
administratif dan teknis kepada Direktorat Dekonsentrasi, Tugas
semua unsur di lingkungan Ditjen. Pembantuan dan Kerjasama terdiri dari
Sekretariat Ditjen terdiri dari 4 (empat) 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Sub-
Bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian, yaitu Sub-Direktorat Fasilitasi
Bagian Perundang-undangan, Bagian Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Keuangan, dan Bagian Umum. Setiap Sub-Direktorat Dekonsentrasi dan
Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian. Tugas Pembantuan, Sub-Direktorat
Kerjasama Daerah dan Penyelesaian
Sekretariat Ditjen menyelenggarakan Perselisihan Antar Daerah, Sub-
fungsi antara lain: Direktorat Fasilitasi Pelayanan Umum,
dan Sub-Direktorat Kecamatan, serta
a. Koordinasi dan penyusunan Sub-Bagian Tata Usaha. Setiap Sub-
program dan anggaran; Direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.
b. Penyiapan penyusunan rancangan Direktorat Dekonsentrasi dan Kerja
peraturan perundang-undangan; sama menyelenggarakan fungsi antara
lain:
c. Penyiapan penyusunan dan
fasilitasi penyelesaian masalah- a. Penyiapan perumusan kebijakan di
masalah hukum, sengketa dalam bidang pembinaan dan pengawasan
hubungan kedinasan serta pelaksanaan tugas gubernur
pemberian litigasi, advokasi dan sebagai wakil pemerintah pusat,
perlindungan hukum; fasilitasi pembinaan kerja sama
daerah, fasilitasi dekonsentrasi
d. Pelaksanaan pengelolaan dan tugas pembantuan, fasilitasi
keuangan; dan penyelesaian perselisihan antar
daerah, fasilitasi pelayanan umum
e. Pengelolaan perlengkapan, urusan dan fasilitasi kecamatan sesuai
tata usaha, rumah tangga dan aset; dengan ketentuan peraturan
serta perundang-undangan;
f. pengelolaan urusan aparatur sipil
negara.
86
BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kinerja Kelembagaan
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang 3. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan
koordinasi dan pembinaan umum Batas Negara dipimpin oleh Direktur
pelaksanaan tugas gubernur yang berada di bawah dan bertanggung
sebagai wakil pemerintah pusat, jawab kepada Direktur Jenderal.
fasilitasi dekonsentrasi dan tugas Direktorat Kawasan, Perkotaan dan
pembantuan, fasilitasi pembinaan Batas Negara mempunyai tugas
kerja sama daerah, fasilitasi melaksanakan sebagian tugas Ditjen
penyelesaian perselisihan antar Bina Administrasi Kewilayahan di bidang
daerah, fasilitasi pelayanan umum Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara.
dan fasilitasi kecamatan sesuai Direktorat Wilayah Administrasi dan
dengan ketentuan peraturan Perbatasan terdiri dari 5 (lima) Sub-
perundang-undangan; Direktorat dan 1 (satu) Sub-Bagian,
yaitu Sub-Direktorat Kawasan Khusus
c. Pemberian bimbingan teknis dan Lingkup I, Sub-Direktorat Kawasan
supervisi di bidang pembinaan Khusus Lingkup II, Sub-Direktorat
umum pelaksanaan tugas Fasilitasi Permasalahan Pertanahan,
gubernur sebagai wakil pemerintah Sub-Direktorat Administrasi Kawasan
pusat, fasilitasi dekonsentrasi Perkotaan, dan Sub-Direktorat Batas
dan tugas pembantuan, fasilitasi Negara dan Pulau-Pulau Terluar, serta
pembinaan kerja sama daerah, Sub-Bagian Tata Usaha. Setiap Sub-
fasilitasi penyelesaian perselisihan Direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.
antar daerah, fasilitasi pelayanan
umum dan fasilitasi kecamatan Direktorat Wilayah Administrasi dan
sesuai dengan ketentuan peraturan Perbatasan, menyelenggarakan fungsi
perundang-undangan; antara lain:
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, a. Penyiapan perumusan kebijakan di
dan pelaporan bidang pembinaan bidang pembinaan dan pengawasan
umum pelaksanaan tugas pelaksanaan penetapan kawasan
gubernur sebagai wakil pemerintah khusus, fasilitasi masalah
pusat, fasilitasi dekonsentrasi pertanahan, kawasan perkotaan
dan tugas pembantuan, fasilitasi serta perbatasan negara dan pulau-
pembinaan kerja sama daerah, pulau terluar
fasilitasi penyelesaian perselisihan
antardaerah, fasilitasi pelayanan b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
umum dan fasilitasi kecamatan koordinasi dan pembinaan
sesuai dengan ketentuan peraturan umum pelaksanaan penetapan
perundang-undangan; dan kawasan khusus, fasilitasi masalah
pertanahan, kawasan perkotaan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha serta perbatasan negara dan pulau-
dan rumah tangga direktorat. pulau terluar
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 87
c. Pemberian bimbingan teknis dan Direktorat Polisi Pamong Praja dan
supervisi di bidang pembinaan Perlindungan Masyarakat terdiri dari
umum penetapan kawasan khusus, 5 (lima) Sub-Direktorat dan 1 (satu)
fasilitasi masalah pertanahan, Sub-Bagian, yaitu Sub-Direktorat
kawasan perkotaan serta Tata Operasional dan Standarisasi
perbatasan negara dan pulau- Polisi Pamong Praja, Sub-Direktorat
pulau terluar; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Polisi Pamong Praja, Sub-
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi Direktorat Perlindungan Masyarakat,
dan pelaporan bidang pembinaan Sub-Direktorat Penyidik Pegawai Negeri
umum penetapan kawasan khusus, Sipil, dan Sub-Direktorat Perlindungan
fasilitasi masalah pertanahan, Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia,
kawasan perkotaan serta serta Sub-Bagian Tata Usaha. Setiap
perbatasan negara dan pulau- Sub-Direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.
pulau terluar; dan
Direktorat Polisi Pamong Praja
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan Perlindungan Masyarakat,
dan rumah tangga direktorat. menyelenggarakan fungsi antara lain:
4. Direktorat Polisi Pamong Praja dan a. Penyiapan perumusan kebijakan di
Perlindungan Masyarakat dipimpin bidang pembinaan dan pengawasan
oleh Direktur yang berada di bawah dan penyelenggaraan ketenteraman
bertanggung jawab kepada Direktur masyarakat dan ketertiban umum
Jenderal. Direktorat Polisi Pamong serta perlindungan masyarakat,
Praja dan Perlindungan Masyarakat peningkatan kapasitas aparatur
mempunyai tugas melaksanakan polisi pamong praja, sarana dan
sebagian tugas Ditjen Bina Administrasi prasarana polisi pamong praja,
Kewilayahan di bidang polisi pamong standarisasi satuan polisi pamong
praja dan perlindungan masyarakat.
88
BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kinerja Kelembagaan
praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan masyarakat,
perlindungan hak-hak sipil dan
hak asasi manusia sesuai dengan peningkatan kapasitas aparatur
ketentuan peraturan perundang-
undangan; polisi pamong praja, sarana dan
prasarana polisi pamong praja,
standardisasi satuan polisi pamong
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang praja, penyidik pegawai negeri sipil,
koordinasi dan pembinaan umum
penyelenggaraan ketenteraman perlindungan hak-hak sipil dan hak
masyarakat dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat, asasi manusia;
peningkatan kapasitas aparatur
polisi pamong praja, sarana dan g. Pelaksanaan pemantauan,
prasarana polisi pamong praja,
standardisasi satuan polisi pamong evaluasi, dan pelaporan
praja, penyidik pegawai negeri sipil,
perlindungan hak-hak sipil dan hak bidang pembinaan umum
asasi manusia;
penyelenggaraan ketenteraman
masyarakat dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat,
peningkatan kapasitas aparatur
polisi pamong praja, sarana dan
prasarana polisi pamong praja,
c. Pelaksanaan koordinasi standardisasi satuan polisi pamong
penyusunan pemetaan di bidang praja, penyidik pegawai negeri sipil,
ketenteraman masyarakat dan perlindungan hak-hak sipil dan hak
ketertiban umum dan perlindungan asasi manusia; dan
masyarakat; h. Pelaksanaan urusan tata usaha
dan rumah tangga direktorat.
d. Penyiapan perumusan penyusunan
standar pelayanan minimal di 5. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
bidang ketenteraman masyarakat dipimpin oleh Direktur yang berada di
dan ketertiban umum dan bawah dan bertanggung jawab kepada
perlindungan masyarakat; Direktur Jenderal. Direktorat Toponimi
dan Batas Daerah mempunyai tugas
e. Penyiapan perumusan penyusunan melaksanakan sebagian tugas Ditjen
Bina Administrasi Kewilayahan di
norma, standar, prosedur, dan bidang penyelenggaraan pemerintahan
serta koordinasi dan fasilitasi Toponimi
kriteria di bidang penyelenggaraan dan Batas Daerah. Direktorat Toponimi
dan Batas Daerah terdiri dari 5 (lima)
ketenteraman masyarakat Sub-Direktorat dan 1 (satu) Sub-
Bagian, yaitu Sub-Direktorat Batas
dan ketertiban umum serta Antar Daerah Wilayah I, Sub-Direktorat
Batas Antar Daerah Wilayah II, Sub-
perlindungan masyarakat; Direktorat Batas Antar Daerah Wilayah
f. Pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pembinaan
umum penyelenggaraan
ketenteraman masyarakat
dan ketertiban umum serta
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 89
III, Sub-Direktorat Toponimi, Data dan bertanggung jawab kepada Direktur
Kodefikasi Wilayah I, dan Sub-Direktorat
Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah Jenderal. Direktorat Manajemen
II serta Sub-Bagian Tata Usaha. Setiap
Sub-Direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi. Penanggulangan Bencana dan
Kebakaran mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Ditjen
Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Bina Administrasi Kewilayahan di bidang
menyelenggarakan fungsi antara lain:
Manajemen Penanggulangan Bencana
dan Kebakaran. Direktorat Manajemen
a. Penyiapan perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
di bidang pembinaan dan
pengawasan penamaan rupabumi terdiri dari 5 (lima) Sub-Direktorat dan 1
dan data wilayah, serta penetapan
perbatasan antardaerah sesuai (satu) Sub-Bagian, yaitu Sub-Direktorat
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; Pengurangan Resiko Bencana, Sub-
Direktorat Sarana dan Prasarana dan
Informasi Bencana, dan Sub-Direktorat
Tanggap Darurat dan Pasca Bencana,
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan Subdirektorat Peningkatan Kapasitas
di bidang koordinasi dan pembinaan
umum penamaan rupabumi dan Sumber Daya Pemadam Kebakaran serta
data wilayah, serta penetapan
perbatasan antar daerah; Sub-Bagian Tata Usaha. Setiap Sub-
Direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.
c. Penyiapan pemberian bimbingan Direktorat Manajemen Penanggulangan
teknis dan supervisi di bidang Bencana dan Kebakaran
pembinaan umum penamaan menyelenggarakan fungsi antara lain:
rupabumi dan data wilayah, serta
penetapan perbatasan antar a. Penyiapan perumusan kebijakan
daerah; di bidang pembinaan dan
pengawasan pengurangan resiko
d. Penyiapan pelaksanaan bencana, sarana dan prasarana,
tanggap darurat dan pasca
pemantauan, evaluasi, dan bencana, standardisasi pemadam
kebakaran, peningkatan kapasitas
pelaporan bidang pembinaan sumber daya manusia pemadam
kebakaran
umum penamaan rupabumi dan
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
data wilayah, serta penetapan koordinasi dan pembinaan umum
penyelenggaraan pengurangan
perbatasan antardaerah; dan resiko bencana, sarana dan
prasarana, tanggap darurat dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha pasca-bencana, standardisasi
dan rumah tangga direktorat.
6. Direktorat Manajemen Penanggulangan
Bencana dan Kebakaran dipimpin oleh
Direktur yang berada di bawah dan
90
BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kinerja Kelembagaan
pemadam kebakaran, peningkatan supervisi di bidang pembinaan
kapasitas sumber daya manusia
pemadam kebakaran umum penyelenggaraan
pengurangan resiko bencana,
c. Pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana, tanggap
penyusunan pemetaan di darurat dan pascabencana,
bidang urusan ketentraman dan standarisasi pemadam kebakaran,
ketertiban umum dan perlindungan peningkatan kapasitas sumber daya
masyarakat sub-urusan kebakaran; manusia pemadam kebakaran;
d. Penyiapan perumusan penyusunan g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi
standar pelayanan minimal di
bidang urusan ketenteraman dan dan pelaporan di bidang pembinaan
ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat sub urusan kebakaran; umum penyelenggaraan
pengurangan resiko bencana,
sarana dan prasarana, tanggap
e. Penyiapan perumusan penyusunan darurat dan pascabencana,
norma,standar,prosedur,dankriteria
di bidang urusan ketenteraman dan standarisasi pemadam kebakaran,
ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat sub-urusan kebakaran; peningkatan kapasitas sumber daya
manusia pemadam kebakaran; dan
f. Pemberian bimbingan teknis dan h. Pelaksanaan urusan tata usaha
dan rumah tangga direktorat.
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 91
Gambar 7: Peran Aktif dalam memastikan berjalannya
Pelayanan Pemerintahan saat terjadi bencana
92
BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kinerja Kelembagaan
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Ketertiban Umum dan Perlindungan
Kewilayahan sebagai unit organisasi yang Masyarakat. Dimana bisnis prosesnya
memiliki fungsi yang sangat kompleks menghasilkan 2 (dua) pemetaan yang
perlu mempersiapkan organisasi dalam berbeda “Pengelolaan Trantibumlinmas “
menghadapi tuntutan perubahan dengan yang dikembangkan kedalam 3 (tiga) proses
upaya penajaman tugas fungsi, dan bisnis level II (setingkat eselon I) yakni
kelembagaan. Penataan kelembagaan tidak perumusan kebijakan, pengelolaan sumber
terlepas dari struktur dan desain organisasi. daya trantibumlinmas dan akuntabilitas
Oleh karena itu format kelembagaan trantibumlinmas. (tabel proses bisnis)
organisasi pemerintah dirancang bersifat
dinamis dalam artian dapat berubah sesuai Sedangkan pada “Pengelolaan
dengan tuntutan lingkungan, kebijakan dan Kewilayahan” dikembangkan ke dalam 4
kebutuhan organisasi dalam mencapai (empat) proses bisnis level II (setingkat
kondisi yang ideal. Penataan kelembagaan eselon I) yakni penataan wilayah,
dan penguatan organisasi di lingkungan pengembangan wilayah, pembinaan dan
Direktorat Jenderal Bina Administrasi pengawasan kewilayahan serta sistem
Kewilayahan perlu diperkuat ke depan informasidatawilayah.PadalevelIIIdanlevel
untuk menjadikan Ditjen Bina Administrasi IV turunan proses bisnis “Trantibumlinmas
Kewilayahan sebagai organisasi yang tepat dan Kewilayahan” menggambarkan level
fungsi dan tepat ukuran yang diarahkan output dan level kegiatan.
untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
tata kelola kewilayahan serta Dalam hal ini terdapat dua fungsi
penyelenggaraan urusan ketenteraman, organisasi yang berbeda dan kompleks
ketertiban umum dan perlindungan akan menyebabkan terbaginya fokus
masyarakat sebagai urusan wajib yang organisasi dalam pencapaian dari masing-
bersifat pelayanan dasar sehingga mampu masing fungsi sehingga memungkinkan
memberikan pelayanan secara optimal pencapaian sasaran/tujuan pembangunan
kepada para pemangku kepentingan kurang maksimal. Hal ini menjadi tantangan
baik pemerintah daerah, Kementerian/ bagiKementerianDalamNegeriuntuksegera
Lembaga, akademisi dan masyarakat. memperkuat fungsi inti organisasi beserta
turunannya sehingga kondisi organisasi
Mengacu pada Pohon Kinerja dan menjadi ideal dan memaksimalkan kinerja
Proses Bisnis Ditjen Bina Administrasi Kementerian Dalam Negeri. Tantangan
Kewilayahan dalam mencapai tujuan/ ke depan dalam memperkuat fungsi inti
outcome organisasi yang ideal, terdapat Kementerian Dalam Negeri pada Ditjen Bina
2 (dua) dimensi outcome/core Pertama, Administrasi Kewilayahan dapat diusulkan
Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan atau dipertimbangkan untuk dibentuk unit
dan Kedua, Pengelolaan Ketenteraman, kerja setingkat Direktorat Jenderal.
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 93
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
IVBAB.
Target Kinerja dan Kerangka
Pendanaan
96
BAB IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1. Target Kinerja
Dalam rangka pencapaian visi, misi, Tahun 2020-2024 kepada Kemendagri
tujuan dan sasaran strategis Kemendagri termasuk indikator dan target Program
Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang
targetkinerjasebagaipengukurkeberhasilan menjadi pengukur keberhasilan capaian
capaian kinerja utama. Indikator dan target kinerja utama pada beberapa Unit Kerja
kinerja tersebut merupakan indikator dan Eselon I.
target Program Prioritas Kementerian
Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arahan Indikator kinerja dan target capaian
Program Prioritas Pembangunan Indonesia kinerja utama Kementerian Dalam Negeri
Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki tersebut di atas pada masing-masing
keterkaitan dengan indikator dan target sasaran strategis, sebagaimana dalam
penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tabel 10 berikut:
Tabel 14 Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Utama Kementerian
Dalam Negeri
No Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Base Target
line 2020 2021 2022 2023 2024
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
A. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
1) Jumlah Daerah Dengan Indeks N/A -* -* 50 100 150
Penyelenggaraan Trantibumlinmas daerah daerah daerah
Kategori Baik
2) Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam N/A -* -* Nilai 20 Nilai 40 Nilai 60
Penyelenggaraan Trantibumlinmas
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik
yang berkualitas dan penguatan inovasi.
B. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan
3) Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan N/A -* -* Nilai 20 Nilai 40 Nilai 60
Kewilayahan
* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 97
Indikator kinerja sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan Tahun 2020-2024 mengalami perubahan dibandingkan dengan indikator
kinerja sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019. Tahun 2020 dan
Tahun 2021 diarahkan untuk menyusun dokumen indeks.
4.2. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan yang merupakan detail penjabaran strategi pendanaan
program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya
untuk mencapai tujuan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan sasaran-sasaran
strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan sumber daya, sarana prasarana,
regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang memadai.
Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dibagi
ke dalam dua periode, yakni:
a. periode tahun 2020; dan
b. periode tahun 2021-2024.
Kebutuhan pendanaan periode pertama Tahun 2020 sebagaimana tertuang pada
Tabel 11 sebagai berikut:
Tabel 15 Kebutuhan Pendanaan Periode Tahun 2020
NO PROGRAM Indikasi Kebutuhan
12 Pendanaan (Rp Miliar)
04.08 BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
3
JUMLAH 251.190
251.190
Adapun kebutuhan pendanaan pada Tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi
program yang dilaksanakan mulai Tahun 2021, tertuang pada Tabel 12 sebagai
berikut:
98
BAB IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Tabel 16 Kebutuhan Pendanaan Periode Tahun 2021 s.d. 2024
TARGET (Rp Miliar)
NO PROGRAM
12 2021 2022 2023 2024
3 4 5 6
0.10.CM PROGRAM PEMBINAAN
KAPASITAS 554.814 700.673 762.300 825.880
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN DESA
0.10.WA PROGRAM DUKUNGAN 76,867 85,346 94,833 105,460
MANAJEMEN
JUMLAH 631.681 786.019 857.133 931.340
Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran masing-masing program
dan kegiatan dari Tahun 2020-2024 tertuang dalam matriks Target Kinerja dan
Kerangka Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 99
VBAB.
PENUTUP
100
BAB V. P E N U T U P
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Administrasi tahun 2020-
2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah
Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan periode 2020-2024 yang disusun dengan
mempertimbangkan tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi organisasi serta disusun
sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan administrasi kewilayahan.
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan diantaranya:
1. Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.
2. Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 merupakan merupakan
komitmen perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan
dan strategi serta program dan kegiatan tahunan. Pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar renstra dapat dijalankan secara efektif
dan efisien, meskipun dalam pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh perubahan
lingkungan strategis yang perlu disesuaikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
3. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2020-
2024 ini, maka setiap unit kerja Eselon II akan memiliki acuan dan pedoman dalam
penyusunan rencana kerja dan kegiatan dengan memperhatikan indikator kinerja yang
telah ditetapkan.
a.n MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Dr. SAFRIZAL ZA., M.Si
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 101
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
102
Lampiran
104
Lampiran
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 060-415 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG : RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024
KERANGKA REGULASI RENCANA STRATEGIS DITJEN BINA ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian
12 3 45
PROLEGNAS/PROSUN PP/PROSUN PERPRES/PROSUNDAGRI
A. Peraturan Pemerintah
1. Perkotaan Melaksanakan amanat Direktorat - Kemenko PMK 2021
Undang-Undang Nomor Kawasan, - Bappenas
23 Tahun 2014 tentang Perkotaan dan - KemenATR/BPN
Pemerintahan Daerah Batas Negara
Kemen PUPR
2. Dekonsentrasi dan Melaksanakan amanat Direktorat - Bappenas 2021
Tugas Pembantuan
Undang-Undang Nomor Dekonsentrasi, - Kemenkeu
23 Tahun 2014 tentang Tugas - Setneg
Pemerintahan Daerah Pembantuan dan
Kerjasama
B. Peraturan Presiden
- - - --
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri
1. RPMDN tentang Amanat Pasal 32 Direktorat Polisi - Setjen 2020
Sistem Informasi ayat (4) Peraturan Pamong Praja - Kemenkumham
Manajemen Polisi Pemerintah Nomor 16 dan Perlindungan
Pamong Praja Tahun 2018 tentang Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Ditjen Bina
Praja Administrasi
Kewilayahan
2. RPMDN tentang Logo, Tindak lanjut Peraturan Direktorat Polisi - Setjen 2020
Bendera PATAKA dan Pemerintah Nomor 16 Pamong Praja - Kemenkumham
Tata Upacara Satpol Tahun 2018 tentang dan Perlindungan
PP Satuan Polisi Pamong Masyarakat
Praja dalam rangka Ditjen Bina
memenuhi kebutuhan Administrasi
Norma Standar Kewilayahan
Prosedur Kriteria Satuan
Polisi Pamong Praja
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 105
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian 2020
12 3 45 2020
3. RPMDN tentang Untuk memenuhi Direktorat - Setjen 2020
Penyusunan Instrumen kebutuhan atas Manajemen - Kemenkumham 2020
Kelengkapan ditetapkannya Penanggulangan 2020
Pelaksanaan Jabatan PermenPAN dan RB Bencana dan
Fungsional Kebakaran Nomor 16 Tahun Kebakaran Ditjen
dan Penyelamatan 2019 tentang Jabatan Bina Administrasi
fungsional Pemadam Kewilayahan
Kebakaran
4. RPMDN tentang Untuk memenuhi Direktorat - Setjen
Pedoman Kompetensi kebutuhan Manajemen - Kemenkumham
Perangkat Daerah Norma Standar Penanggulangan
Penyelenggara Sub Prosedur Kriteria Bencana dan
Urusan Kebakaran dan Penyelenggaraan Kebakaran Ditjen
Penyelamatan Pemadam Kebakaran Bina Administrasi
Kewilayahan
5. RPMDN tentang Untuk memenuhi Direktorat - Setjen
Standar Operasional kebutuhan Standar
Prosedur Investigasi Operasional Prosedur Manajemen - Kemenkumham
Kejadian Kebakaran (SOP) Investigasi
Kejadian Kebakaran Penanggulangan
Bencana dan
Kebakaran Ditjen
Bina Administrasi
Kewilayahan
6. RPMDN tentang Untuk memenuhi Direktorat - Setjen
Pedoman Pembinaan kebutuhan dan sebagai Manajemen - Kemenkumham
Organisasi Profesi pedoman Pembinaan Penanggulangan
Pelaksanaan Sub Organisasi Profesi Bencana dan
Urusan Kebakaran dan Pelaksanaan Sub Kebakaran Ditjen
Penyelamatan Urusan Kebakaran dan Bina Administrasi
Penyelamatan Kewilayahan
7. RPMDN tentang Untuk memenuhi Direktorat - Setjen
Formasi Jabatan kebutuhan atas
Fungsional Urusan ditetapkannya Manajemen - Kemenkumham
Kebakaran PermenPAN dan RB
Nomor 16 Tahun Penanggulangan
2019 tentang Jabatan
fungsional Pemadam Bencana dan
Kebakaran
Kebakaran Ditjen
Bina Administrasi
Kewilayahan
106
Lampiran
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian 2020
12 3 45
8. RPMDN tentang Dalam rangka Direktorat - Setjen
Toponimi dan - Kemenkumham
Kode dan Data mendukung Batas Daerah
Wilayah Administrasi pelaksanaan
Pemerintahan administrasi
pemerintahan,
administrasi
kependudukan,
pembangunan,
dan pembinaan
kemasyarakatan di
daerah, diperlukan
kode dan data
wilayah administrasi
pemerintahan
provinsi, kabupaten/
kota, kecamatan dan
kelurahan dan desa di
seluruh Indonesia
9. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Indragiri Hulu dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 tentang
Provinsi Riau Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
10. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Pelalawan dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Kuantan Tahun 2014 tentang
Singingi Provinsi Riau Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
11. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kota Padang 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
dengan Kabupaten Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Padang Pariaman Tahun 2014 tentang
Provinsi Sumatera Pemerintahan Daerah
Barat dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
12. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Lampung Barat Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
dengan Kabupaten Tahun 2014 tentang
Pesisir Barat Provinsi Pemerintahan Daerah
Lampung dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 107
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
13. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Lampung Selatan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
dengan Kabupaten Tahun 2014 tentang
Pesawaran Provinsi Pemerintahan Daerah
Lampung dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
14. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Tanggamus dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 tentang
Provinsi Lampung Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
15. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Tanggamus dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 tentang
Provinsi Lampung Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
16. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Way Kanan dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Lampung Tahun 2014 tentang
Barat Provinsi Pemerintahan Daerah
Lampung dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
17. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Rokan Hulu dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 tentang
Provinsi Riau Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
18. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Rokan Hulu dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 tentang
Provinsi Riau Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
108
Lampiran
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
19. Batas Daerah antara Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Kota Dumai dengan 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Bengkalis Undang Nomor 23 Batas Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014 tentang - Direktorat
Pemerintahan Daerah Toponimi
dan Undang-Undang Angkatan Darat
Pembentukan Daerah
20. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Tapanuli Selatan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
dengan Padang Lawas Tahun 2014 tentang
Provinsi Sumatera Pemerintahan Daerah
Utara dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
21. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Karo Undang Nomor 23 Batas Daerah
dengan Kabupaten Tahun 2014 tentang - Direktorat
Deli Serdang Provinsi Pemerintahan Daerah Toponimi
Sumatera Utara dan Undang-Undang Angkatan Darat
Pembentukan Daerah
22. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Muara Enim dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kota Prabumulih Tahun 2014 tentang
Provinsi Sumatera Pemerintahan Daerah
Selatan dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
23. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah Kota 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Prabumulih dengan Undang Nomor 23 Batas Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 tentang - Direktorat
Provinsi Sumatera Pemerintahan Daerah Toponimi
Selatan dan Undang-Undang Angkatan Darat
Pembentukan Daerah
24. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Ogan Undang Nomor 23 Batas Daerah
Ilir dengan Kota Tahun 2014 tentang - Direktorat
Palembang Provinsi Pemerintahan Daerah Toponimi
Sumatera Selatan dan Undang-Undang Angkatan Darat
Pembentukan Daerah
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 109
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
25. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Aceh Timur dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Aceh Tahun 2014 tentang
Tengah di Aceh Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
26. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Aceh Besar dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 tentang
di Aceh Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
27. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Musi Rawas dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Empat Tahun 2014 tentang
Lawang Provinsi Pemerintahan Daerah
Sumatera Selatan dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
28. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Banyuasin dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 tentang
Provinsi Sumatera Pemerintahan Daerah
Selatan dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
29. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Wajo Undang Nomor 23 Batas Daerah
dengan Kabupaten Tahun 2014 tentang - Direktorat
Luwu Provinsi Pemerintahan Daerah Toponimi
Sulawesi Selatan dan Undang-Undang Angkatan Darat
Pembentukan Daerah
30. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Bone Undang Nomor 23 Batas Daerah
dengan Kabupaten Tahun 2014 tentang - Direktorat
Sinjai Provinsi Pemerintahan Daerah Toponimi
Sulawesi Selatan dan Undang-Undang Angkatan Darat
Pembentukan Daerah
110
Lampiran
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
31. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten Tana Toraja Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Provinsi Sulawesi Tahun 2014 tentang
Selatan dengan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Mamuju dan Undang-Undang
Provinsi Sulawesi Pembentukan Daerah
Barat
32. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Luwu Utara Provinsi Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Sulawesi Selatan Tahun 2014 tentang
dengan Kabupaten Pemerintahan Daerah
Mamuju Tengah dan Undang-Undang
Provinsi Sulawesi Pembentukan Daerah
Barat
33. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Toraja Undang Nomor 23 Batas Daerah
Utara Provinsi Tahun 2014 tentang - Direktorat
Sulawesi Selatan Pemerintahan Daerah Toponimi
dengan Kabupaten dan Undang-Undang Angkatan Darat
Mamuju Provinsi Pembentukan Daerah
Sulawesi Barat
34. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
antara Kabupaten Undang Nomor 23 Batas Daerah
Pasangkayu Dengan Tahun 2014 tentang - Direktorat
Kabupaten Mamuju Pemerintahan Daerah Toponimi
tengah Provinsi dan Undang-Undang Angkatan Darat
Sulawei Barat Pembentukan Daerah
35. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Mamuju Tengah Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
dengan Kabupaten Tahun 2014 tentang
Mamuju Provinsi Pemerintahan Daerah
Sulawesi Barat dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
36. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Pinrang Provinsi Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Sulawesi Selatan Tahun 2014 tentang
dengan Kabupaten Pemerintahan Daerah
Mamasa Provinsi dan Undang-Undang
Sulawesi Barat Pembentukan Daerah
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 111
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
37. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Batas Daerah Pinrang 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Provinsi Sulawesi Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Selatan dengan Tahun 2014 tentang
Kabupaten Polewali Pemerintahan Daerah
Mandar Provinsi dan Undang-Undang
Sulawesi Barat Pembentukan Daerah
38. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Jombang Undang Nomor 23 Batas Daerah
dengan Kabupaten Tahun 2014 tentang - Direktorat
Kediri Provinsi Jawa Pemerintahan Daerah Toponimi
Timur dan Undang-Undang Angkatan Darat
Pembentukan Daerah
39. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Jember Undang Nomor 23 Batas Daerah
dengan Kabupaten Tahun 2014 tentang - Direktorat
Probolinggo Provinsi Pemerintahan Daerah Toponimi
Jawa timur dan Undang-Undang Angkatan Darat
Pembentukan Daerah
40. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Ponorogo dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 tentang
Provinsi Jawa Timur Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
41. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Daerah Antara Kota 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Banjarbaru Dengan Undang Nomor 23 Batas Daerah
Tanah Laut Provinsi Tahun 2014 tentang - Direktorat
Kalimantan Selatan Pemerintahan Daerah Toponimi
dan Undang-Undang Angkatan Darat
Pembentukan Daerah
42. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Sanggau dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 tentang
Provinsi Kalimantan Pemerintahan Daerah
Barat dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
112
Lampiran
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
43. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Sintang dengan Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Kabupaten Melawi Tahun 2014 tentang
Provinsi Kalimantan Pemerintahan Daerah
Barat dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
44. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Barito Undang Nomor 23 Batas Daerah
Kuala Provinsi Tahun 2014 tentang - Direktorat
Kalimantan Selatan Pemerintahan Daerah Toponimi
dengan Kabupaten dan Undang-Undang Angkatan Darat
Kapuas Provinsi Pembentukan Daerah
Kalimantan Tengah
45. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kaimana Provinsi Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Papua Barat dengan Tahun 2014 tentang
Kabupaten Mimika Pemerintahan Daerah
Provinsi Papua dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
46. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Daerah Kabupaten 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Buol Provinsi Sulawesi Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tengah dengan Tahun 2014 tentang
Kabupaten Gorontalo Pemerintahan Daerah
Utara Provinsi dan Undang-Undang
Gorontalo Pembentukan Daerah
47. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Biak Undang Nomor 23 Batas Daerah
Numfor dengan Tahun 2014 tentang - Direktorat
Kabupaten Supiori Pemerintahan Daerah Toponimi
Provinsi Papua dan Undang-Undang Angkatan Darat
Pembentukan Daerah
48. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Toponimi dan Geospasial
Kabupaten Sumba Undang Nomor 23 Batas Daerah
Barat dengan Tahun 2014 tentang - Direktorat
Kabupaten Sumba Pemerintahan Daerah Toponimi
Barat Daya Nusa dan Undang-Undang Angkatan Darat
Tenggara Timur Pembentukan Daerah
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 113
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
49. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten Sumba Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Barat dengan Tahun 2014 tentang
Kabupaten Sumba Pemerintahan Daerah
Tengah Provinsi Nusa dan Undang-Undang
Tenggara Timur Pembentukan Daerah
50. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten Asmat Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
dengan Kabupaten Tahun 2014 tentang
Mimika Provinsi Papua Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
51. RPMDN tentang Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2020
Toponimi dan Geospasial
Batas Daerah antara 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten Keeroom Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
dengan Kota Jayapura Tahun 2014 tentang
Provinsi Papua Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
2021
52. RPMDN tentang Merupakan 1. Ditjen Bina Kementerian Dalam 2021
Kode dan Data Permendagri Tahunan
Wilayah Administrasi yang perlu disesuaikan Administrasi Negeri
Pemerintahan berdasarkan hasil
pemutakhiran kode Kewilayahan
dan data wilayah
administrasi 2. Ditjen
pemerintahan, terdapat
beberapa perubahan Pemerintahan
nama kabupaten,
penataan kecamatan, Desa
kelurahan dan desa,
perubahan nama 3. Ditjen Otonomi
kecamatan, perubahan
redaksional nama Daerah
kecamatan, kelurahan
dan desa atau sebutan
lainnya
53. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
114
Lampiran
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
54. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
55. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
56. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
57. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
58. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
59. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 115
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
60. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
61. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
62. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
63. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
64. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
65. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
116
Lampiran
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
66. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
67. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
68. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
69. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
70. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
71. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 117
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
72. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
73. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2021
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
2022
74. RPMDN tentang Merupakan 1. Ditjen Bina Kementerian Dalam 2022
Kode dan Data Permendagri Tahunan Administrasi Negeri
Wilayah Administrasi yang perlu disesuaikan Kewilayahan
Pemerintahan berdasarkan hasil
pemutakhiran kode 2. Ditjen
dan data wilayah Pemerintahan
administrasi Desa
pemerintahan, terdapat
beberapa perubahan 3. Ditjen Otonomi
nama kabupaten, Daerah
penataan kecamatan,
kelurahan dan desa,
perubahan nama
kecamatan, perubahan
redaksional nama
kecamatan, kelurahan
dan desa atau sebutan
lainnya
75. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
76. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
118
Lampiran
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
77. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
78. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
79. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
80. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
81. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
82. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 119
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
83. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
84. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
85. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
86. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
87. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
88. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
120
Lampiran
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
89. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
90. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
91. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
92. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
93. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
94. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 121
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
12 3 4 56
95. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
96. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
97. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
98. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2022
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
2023
99. RPMDN tentang Merupakan 1. Ditjen Bina Kementerian Dalam 2023
Kode dan Data Permendagri Tahunan
Wilayah Administrasi yang perlu disesuaikan Administrasi Negeri
Pemerintahan berdasarkan hasil
pemutakhiran kode Kewilayahan
dan data wilayah
administrasi 2. Ditjen Bina
pemerintahan, terdapat
beberapa perubahan Pemerintahan
nama kabupaten,
penataan kecamatan, Desa
kelurahan dan desa,
perubahan nama 3. Ditjen Otonomi
kecamatan, perubahan
redaksional nama Daerah
kecamatan, kelurahan
dan desa atau sebutan
lainnya
122
Lampiran
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian 2023
12 3 45
100. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
Kewilayahan - Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
101. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
102. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
103. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
104. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
105. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 123
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian 2023
12 3 45
106. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
107. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
108. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
109. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
110. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
111. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
124
Lampiran
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian 2023
12 3 45
112. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
113. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
114. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
115. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
116. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
117. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
SISTEMATIKA RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 125
No Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Unit Terkait/ Target
Regulasi dan/atau Berdasarkan Evaluasi jawab Institusi Penyelesaian
Kebutuhan Regulasi
Regulasi Eksisting, 6
Kajian dan Penelitian 2023
12 3 45
118. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
119. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2023
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
2024
120. RPMDN tentang Merupakan 1. Ditjen Bina Kementerian Dalam 2024
Kode dan Data Permendagri Tahunan Administrasi Negeri
Wilayah Administrasi yang perlu disesuaikan Kewilayahan
Pemerintahan berdasarkan hasil
pemutakhiran kode 2. Ditjen Bina
dan data wilayah Pemerintahan
administrasi Desa
pemerintahan, terdapat
beberapa perubahan 3. Ditjen Otonomi
nama kabupaten, Daerah
penataan kecamatan,
kelurahan dan desa,
perubahan nama
kecamatan, perubahan
redaksional nama
kecamatan, kelurahan
dan desa atau sebutan
lainnya
121. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
122. RPMDN tentang Batas Pelaksanaan Pasal Direktorat - Badan Informasi 2024
Toponimi dan Geospasial
Daerah Provinsi/ 401 ayat (1) Undang- Batas Daerah
- Direktorat
Kabupaten/Kota Undang Nomor 23 Toponimi
Angkatan Darat
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang
Pembentukan Daerah
126
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
RENSTRA-03 (2) (1)
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search