RANCANGAN AKTUALISASI_Try Andreas_Latsar 13

RANCANGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN XIII

PROVINSI JAWA BARAT

Optimalisasi Penataan Distribusi Nitrogen Cair Kepada
Pelaksana Kegiatan SIKOMANDAN Tahun 2021
Pada
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Jawa Barat

Disusun oleh:
Nama : Try Andreas Ilham Putra Pratama, S.Pt
NIP : 19930725 202012 1 005
Jabatan : Pengawas Bibit Ternak – Ahli Pertama
Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Coach : Ade Rukmana
Mentor : Herniningsih, S.P. M.P.
Angkatan : XIII (Tiga Belas)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA BARAT
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

RANCANGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN XIII
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

JUDUL : “OPTIMALISASI PENATAAN DISTRIBUSI NITROGEN CAIR
KEPADA PELAKSANA KEGIATAN SIKOMANDAN TAHUN 2021
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT”

NAMA : Try Andreas Ilham Putra Pratama, S.Pt
NIP : 19930725 202012 1 005

DISETUJUI UNTUK DISEMINARKAN
HARI SENIN TANGGAL 14 JUNI 2021
DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI JAWA BARAT

Mentor, Coach,

HERNININGSIH, S.P., M.P. Ir. ADE KUSMANA, M.M.
NIP. 19710526 2000003 2 004 NIP.

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN XIII
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

JUDUL : “OPTIMALISASI PENATAAN DISTRIBUSI NITROGEN CAIR
KEPADA PELAKSANA KEGIATAN SIKOMANDAN TAHUN 2021
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT”

NAMA : TRY ANDREAS ILHAM PUTRA PRATAMA
NIP : 19930725 202012 1 005

DISETUJUI UNTUK DISEMINARKAN
HARI SENIN TANGGAL 14 JUNI 2021
DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI JAWA BARAT

Mentor, Coach,

HERNININGSIH, S.P., M.P. Ir. ADE KUSMANA, M.M.
NIP. 19710526 2000003 2 004 NIP.

Penguji,

xxxxxxxxxx.
NIP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT., karena
berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun Rancangan
Aktualisasi Nilai-nilai Dasar ASN yang merupakan salah satu syarat untuk
menyelesaikan Latihan Dasar CPNS Golongan XIII tahun 2021 dengan baik dan
benar serta tepat pada waktunya. Pada laporan ini akan dibahas mengenai
rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara di Dinas Ketahanan
Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan yang muncul pada rancangan aktualisasi ini adalah
permasalahan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi
Jawa Barat dan dirasa menjadi permasalahan yang harus segera dicarikan jalan
keluarnya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekuranga pada rancangan
ini, oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran
dan masukan serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan rancangan ini.
Penulis juga berharap semoga rancangan ini dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak dan dapat memberikan contoh tentang implementasi nilai-nilai "ANEKA"
dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja dan masyarakat.

Bandung, Juni 2021
Penulis,

Try Andreas I. P. P., S.Pt

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam

penyelesaian rancangan aktualisasi ini.
2. Bapak Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc, sebagai Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat..
3. Bapak Ir. Ade Kusmana, M.M, sebagai Coach yang telah memberikan

bimbingan, pengarahan serta bantuan selama proses pembuatan rancangan
aktualisasi ini.
4. Ibu Herniningsih, S.P.,M.P., selaku mentor dan Kepala Seksi Perbibitan
Bidang Produksi Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang
telah memberikan bimbingan dan arahannya selama proses pembuatan
rancangan aktualisasi.
5. Seluruh Widyaiswara yang telah mentransferkan ilmunya selama pelaksanaan
Pelatihan Dasar CPNS pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jawa Barat.
6. Seluruh staff dan panitia pelaksana yang turut membantu terlaksananya
kegiatan Pelatihan Dasar CPNS 2021 pada Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.
7. Staff pada Seksi Perbibitan Bidang Produksi Peternakan Dinas Ketahanan
Pangan dan Peternakan yang senantiasa memberikan dukungan moril serta
materil demi terlaksananya rancangan aktualisasi.
8. Teman-teman Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XIII, XIV dan XV tahun 2021.
9. Teman-teman Kelompok 1 Angkatan XIII yang senantiasa saling membantu
dan memberi semangat selama kegiatan pelatihan dasar.
10. Pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam penyusunan laporan kegiatan aktualisasi.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
memiliki peranan penting dalam jalannya roda pemerintahan. Beberapa aspek
dalam pembangunan bangsa Indonesia ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah
dan PNS memiliki peranan melalui kebijakan, keputusan strategis, perencanaan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan peranan
tersebut diperlukan PNS yang profesional sehingga mampu memenuhi standar
kompetensi dalam melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) dijelaskan bahwa setiap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib
menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan dasar
(Latsar) terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan
motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Hal
ini dijelaskan melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, mengenai
penyelenggaraan pelatihan yang dapat dilaksanakan dalam bentuk klasikal atau
blended learning yang meliputi pelatihan mandiri, distance learning, dan
pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sehingga
memungkinkan peserta untuk menginternalisasi, menerapkan, dan
mengaktualisasikan serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi) sehingga

terpatri didalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.

Peserta latsar dibekali berbagai macam nilai untuk menunjang kemampuan
ketika menjadi PNS, nilai-nilai tersebut adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Manajemen ASN, Whole of Government,
dan Pelayanan Publik. Setelah peserta memahami semua nilai-nilai, setiap peserta
diarahkan untuk mencari isu kontemporer pada unit kerja yang selanjutnya dibuat
gagasan atau ide untuk mengatasi isu tersebut dalam sebuah rancangan aktualisasi
dimana nilai-nilai dari setiap materi harus diimplementasikan pada kegiatan-
kegiatan yang mendukung tercapainya gagasan untuk menjawab isu yang diangkat
pada rancangan aktualisasi. Pelaksanaan kegiatan pada laporan rancangan
aktualisasi dilakukan selama peserta menjalani proses habituasi yang dilaksanakan
pada unit kerja masing-masing.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bidang Produksi
Peternakan terdiri dari 3 seksi yaitu Seksi Perbibitan, Seksi Prasarana dan Sarana
Peternakan, serta Seksi Pengembangan Usaha. Seksi Perbibitan mempunyai tugas
pokok melaksanakan fasilitasi dan pengembangan perbibitan, meliputi fasilitasi,
pengelolaan data potensi produksi benih/bibit ternak yang dihasilkan, standardisasi
mutu dan sertifikasi, penyusunan bahan pemantauan dan pengawasan penerapan
standar teknis mutu benih/bibit, memfasilitasi aspek pembibitan dan budidaya
ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran
benih ternak, pakan dan hijauan pakan, penyusunan bahan pedoman penerapan

standardisasi mutu pakan, labelisasi, dan sertifikasi.
Sebagai seorang CPNS dengan jabatan Pengawas Bibit Ternak, penulis

dalam melaksanakan tugas berpegang pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, yang mendeskripsikan bahwa tugas
pokok Pengawas Bibit Ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi,
mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri
dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran
bibit dan benih. Dalam rinciannya, salah satu tugas pokok Pengawas Bibit Ternak
Ahli Pertama adalah melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional
Prosedur penampungan semen/produksi/ distribusi.

Salah satu program yang sedang dijalankan oleh Bidang Produksi
Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan saat ini adalah tugas
pembantuan APBN Program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan
Negeri) Tahun 2021, yang dilaksanakan pada 24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Dalam pelaksanaannya, Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi bantuan penunjang
pelaksanaan program berupa Nitrogen Cair. Nitrogen cair memiliki peranan
penting dalam keberhasilan Program SIKOMANDAN karena dalam pelaksanaan
program SIKOMANDAN, yang merupakan ujung tombak keberhasilan
pelaksanaan program adalah tingginya kelahiran ternak sapi dan kerbau di Jawa
Barat yang dihasilkan melalui proses Inseminasi Buatan. Keberhasilan proses
inseminasi buatan selain dipengaruhi oleh kualitas calon induk ternak betina dan
keahlian dari petugas inseminator, juga sangat tergantung kepada kualitas semen

beku yang digunakan. Semen beku adalah semen atau cairan sperma yang berasal
dari pejantan unggul yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga
menjadi semen beku dan disimpan dalam kontainer kriogenik berisi nitrogen cair
pada suhu -196° C. Sehingga, agar semen beku tetap terjaga kualitasnya pada
penyimpanan dalam suhu -196° C, proses distribusi nitrogen cair harus dapat
berjalan lancar dan seluruh kabupaten/kota pelaksana program SIKOMANDAN
Tahun 2021 mendapatkan bantuan sesuai dengan alokasinya.

Oleh karena itu, penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
memerlukan solusi pemecahan masalah guna mengoptimalkan proses distribusi
nitrogen cair kepada pelaksana Program SIKOMANDAN sebagai upaya menjamin
terlaksananya program dengan baik. Maka dari itu penulis mengangkat judul
“Optimalisasi Penataan Distribusi Nitrogen Cair Kepada Pelaksana Kegiatan
Sikomandan Tahun 2021 Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
Provinsi Jawa Barat”. Dengan adanya kegiatan aktualisasi ini, diharapkan mampu
mengatasi isu yang diangkat dan dan dapat meningkatkan layanan kepada
pelaksana program dan secara tidak langsung kepada masyarakat peternak dengan
tetap menerapkan nilai-nilai ANEKA pada prosesnya.

1.2. Identifikasi Isu
Rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa isu

atau problematika yang ditemukan dalam melaksanakan tugas sebagai staf Seksi
Perbibitan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Isu-isu yang menjadi dasar
rancangan aktualisasi ini bersumber dari dua aspek, yaitu Pelayanan Publik dan
Manajemen ASN.

Telah dipetakan beberapa isu atau problematika, antara lain sebagai berikut :

1. Pendistribusian nitrogen cair kepada kabupaten/kota pelaksana Kegiatan
SIKOMANDAN Tahun 2021 belum tertata dengan baik.

2. Pendistribusian semen beku kepada kabupaten/kota pelakasana Kegiatan
SIKOMANDAN Tahun 2021 belum terkelola dengan baik.

3. Kurangnya kualifikasi Petugas Inseminator di Jawa Barat dalam

mendukung keberhasilan Kegiatan SIKOMANDAN Tahun 2021.

Berdasarkan prinsip-prinsip kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diidentifikasi isu-isu sebagai

berikut :

Tabel 1.1 Identifikasi Isu

No Identifikasi Isu Prinsip ASN Kondisi Saat ini Kondisi yang
Diharapkan
1. Kurangnya kualifikasi Manajemen
Petugas Inseminator di ASN - Jumlah petugas - Seluruh
Jawa Barat dalam
mendukung inseminator di petugas
keberhasilan Kegiatan
SIKOMANDAN Jawa Barat 415 inseminator
Tahun 2021 orang, yang memiliki
memiliki sertifikat
sertifikat kompetensi
kompetensi baru

255 orang, - Nilai S/C

sedangkan 160 kurang dari 2

hanya memiliki

sertifikat

bimbingan

teknis

- Nilai S/C di

Jawa Barat

masih di atas 2

No Identifikasi Isu Prinsip ASN Kondisi Saat ini Kondisi yang
2. Pendistribusian Pelayanan Diharapkan
Publik
nitrogen cair kepada - Belum ada alur - Proses
kabupaten/kota Pelayanan
pelaksana Kegiatan Publik proses administrasi
SIKOMANDAN administrasi distribusi
Tahun 2021 belum distribusi nitrogen cair
tertata dengan baik nitrogen cair tertata dengan
- Tidak ada data baik
3. Pendistribusian semen jumlah distribusi
beku kepada
kabupaten/kota nitrogen cair - Data distribusi
pelakasana Kegiatan
SIKOMANDAN yang sudah nitrogen cair
Tahun 2021 belum
terkelola dengan baik didistribusikan tersedia dan

dapat diproses

menjadi bahan

pengambilan

kebijakan

tahun

selanjutnya

- Belum ada alur - Proses

proses administrasi

administrasi distribusi semen

distribusi semen beku tertata

beku dengan baik

- Tidak ada data - Data distribusi
yang jelas
semen beku
jumlah semen
tersedia dan
beku yang sudah dapat diproses
didistribusikan
menjadi bahan
dan stok yang
pengambilan
tersedia
kebijakan tahun

selanjutnya

Ketiga isu diatas dianalisis untuk ditemukan masalah pokok yang menjadi
isu prioritas dengan menggunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, &
Growth). Metode USG adalah salah satu alat yang digunakan untuk menyusun isu
prioritas yang akan diselesaikan. Metode ini dilakukan dengan menentukan tingkat
urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan angka skala (1
sampai 5). Isu yang memiliki skor tertinggi merupakan isu utama atau isu pokok

yang akan segera diselesaikan.
• U (Urgency)
Yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut
untuk diselesaikan. Artinya apabila masalah tidak segera ditanggulangi,
maka masalah tersebut akan semakin berbahaya.
• S (Seriousness)
Yaitu dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas
kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak.
Apabila masalah tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan berakibat
serius pada masalah lainnya.
• G (Growth)
Yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit
untuk dicegah. Artinya apabila masalah tersebut tidak segera diatasi
pertumbuhannya akan berjalan terus.

Tabel 2.1 Analisis Identifikasi Isu Menggunakan Teknik USG

No ISU PENILAIAN TOTAL RANK
USG

1 Kurangnya kualifikasi Petugas

Inseminator di Jawa Barat dalam 3 4 5 12 3
mendukung keberhasilan Kegiatan

SIKOMANDAN Tahun 2021

2 Pendistribusian nitrogen cair

kepada kabupaten/kota pelaksana 5 5 5 15 1
Kegiatan SIKOMANDAN Tahun

2021 belum tertata dengan baik.

3 Pendistribusian semen beku kepada

kabupaten/kota pelakasana Kegiatan 4 4 5 13 2
SIKOMANDAN Tahun 2021 belum

terkelola dengan baik

Tabel 3.1 Skor Penilaian Identifikasi USG

Skala Urgency Seriousness Growth
5 Sangat Mendesak Sangat Berpengaruh Sangat Berkembang
4
3 Mendesak Berpengaruh Berkembang
2 Cukup Mendesak Cukup Berpengaruh Cukup Berkembang
1 Tidak Mendesak Tidak Berpengaruh Tidak Berkembang

Sangat Tidak Sangat Tidak Sangat Tidak
Mendesak Berpengaruh Berkembang

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diketahui hasil analisis penetapan isu

melalui metode USG dimana isu nomor 2 mendapatkan skor tertinggi dengan total

skor 15, hal ini menunjukan bahwa isu/masalah pokok yang menjadi prioritas yakni
“Pendistribusian nitrogen cair kepada kabupaten/kota pelaksana Kegiatan
SIKOMANDAN Tahun 2021 belum tertata dengan baik”. Penjabaran terkait

pemberian skor pada identifikasi isu menggunakan teknik USG adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.1 Penjelasan mengenai pemberian skor pada isu

KRITERIA SKOR KATEGORI KETERANGAN

Urgency 5 Sangat Mendesak Apabila distribusi nitrogen cair

terhambat, maka akan menyebabkan

kematian kepada seluruh semen

beku yang disimpan, sehingga

menyebabkan kegagalan kegiatan

dan kerugian yang besar

Seriousness 5 Sangat Berpengaruh Kelancaran distribusi nitrogen cair

sangat mempengaruhi seluruh

keberhasilan kegiatan

SIKOMANDAN

Growth 5 Sangat Berkembang Kegiatan distribusi nitrogen cair

merupakan salah satu pendukung

pelaksanaan kegiatan

SIKOMANDAN Tahun 2021 di

Jawa Barat

Berikut ini merupakan konsep berpikir penulis dalam menentukan
rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan:

Gambar 1.1 Alur konsep berpikir penulis Akar Masalah:

Isu: 1. Belum ada format
administrasi
Pendistribusian nitrogen cair kepada
kabupaten/kota pelaksana Kegiatan 2. Kurang koordinasi antar pihak
SIKOMANDAN Tahun 2021 belum 3. Kurangnya komitmen petugas
tertata dengan baik

Inovasi: Tujuan/ Harapan:
Menata kembali 1. Proses administrasi distribusi nitrogen cair
sistem pengelolaan
dan menyusun tertata dengan baik
skema administrasi 2. Data distribusi nitrogen cair tersedia dan
proses
pendistribusian dapat diproses menjadi bahan pengambilan
nitrogen cair kepada kebijakan tahun selanjutnya
kabupaten/kota

A. Gagasan Pemecahan Isu
Berdasarkan isu yang menjadi prioritas dalam kegiatan aktualisasi ini, maka

gagasan penyelesaian yang dilakukan dengan menata kembali sistem pengelolaan
dan menyusun skema administrasi proses pendistribusian nitrogen cair kepada
kabupaten/kota, hal ini dilakukan agar tersedia data pendistribusian nitrogen cair
yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga proses pendistribusian berjalan lebih
akuntabel dan proses pelaksanaan distribusi dapat berjalan secara efektif dan
efisen. Adapun tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan rekan kerja pada Seksi
Perbibitan perihal kegiatan aktualisasi;

2. Berkoordinasi dengan PT. Aneka Gas Samator selaku pihak ketiga
penyedia pengadaan nitrogen cair;

3. Melakukan pendataan ulang jumlah nitrogen cair yang sudah
didistribusikan dan stok yang masih tersedia;

4. Menyusun skema pengelolaan administrasi pendistribusian nitrogen
cair;

5. Berkoordinasi dengan petugas kabupaten/kota pelaksana Kegiatan
SIKOMANDAN Tahun 2021;

6. Pelaksanaan skema baru pengelolaan administrasi pendistribusian
nitrogen cair;

7. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan skema baru distribusi nitrogen
cair kepada kabupaten/kota pelaksana Kegiatan SIKOMANDAN Tahun
2021.

1.3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya aktualisasi ini adalah sebagai

berikut :
a. Mampu mengoptimalisasikan proses distribusi nitrogen cair kepada
pelaksana Program SIKOMANDAN pada Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Jawa Barat.
b. Mampu mengetahui keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan
Nilai ANEKA dan substansi mata pelatihan Manajemen ASN, WoG dan
Pelayanan Publik.
c. Mampu mengetahui keterkaitan antara visi dan misi organisasi dengan hasil
kegiatan dari isu yang diangkat.

1.4. Manfaat Aktualisasi
Manfaat dari pelaksanaan aktualisasi ini pada Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan adalah sebagai berikut :
a. Mampu menjadi PNS yang kompeten dan profesional sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
b. Mampu memahami, menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar ASN yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.
c. Laporan aktualisasi ini dapat mendorong dan meningkatkan perkembangan
ke arah yang lebih baik bagi pelaksanaan Kegiatan SIKOMANDAN pada
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

1.5. Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi
Adapun ruang lingkup atau batasan dalam tahap aktualisasi ini adalah

sebagai berikut :
a. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap aktualisasi ini merupakan
kegiatan yang sesuai dengan rancangan aktualisasi berdasarkan tugas pokok
dan fungsi yang dijalankan serta penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti
Korupsi.
b. Kegiatan aktualisasi dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan dengan batasan tema “Pendistribusian Nitrogen Cair Kepada
Kabupaten/Kota Pelaksana Kegiatan SIKOMANDAN Tahun 2021 Belum
Tertata Dengan Baik”

BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.1. Informasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Aktualisasi ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Provinsi Jawa Barat yang dibentuk pada tahun 2017 dengan tupoksi berdasarkan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

berkedudukan di Kota Bandung dengan alamat Jl. Kawaluyaan Indah Raya No.6

Lantai 5. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi satu Sekretariat,

empat Bidang dan sepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas. Adapun informasi singkat

mengenai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, sebagai

berikut :

Tabel 1.2 Informasi Data Dinas

INFORMASI DATA DINAS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

No Data Keterangan
1 Alamat Jl. Kawaluyaan Indah Raya No. 6 Lt. 5
Jatisari
a. Kelurahan Buahbatu
b. Kecamatan Bandung
c. Kota 40286
2 Kode Pos 022-2501151
3 Nomor Telepon Ir. H. Jafar Ismail, M.M.
4 Nama Kepala Dinas

2.2. Visi, Misi dan Nilai Organisasi
A. Visi
Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun
2018-2023 mengikuti dengan Visi yang dicanangkan oleh Gubernur
Ridwan Kamil yakni “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan
Inovasi dan Kolaborasi”.
B. Misi
Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
termasuk dalam Misi Keempat Jawa Barat, yaitu “Meningkatkan
produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui
pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi
serta pelaku pembangunan”.
C. Nilai-Nilai Organisasi
Nilai-nilai organisasi yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan yaitu Nilai Adil, Nilai Kolaboratif dan Nilai Inovatif.

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi
A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2017

Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memiliki tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang

pertanian, sub urusan peternakan, meliputi ketersediaan dan distribusi,
konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia, produksi peternakan
serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi
kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan
dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan
melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

B. Fungsi
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan
pangan dan bidang pertanian, sub urusan peternakan yang menjadi
kewenangan provinsi;
2. Penyelenggaraan ketahanan pangan dan pertanian, sub urusan
peternakan yang menjadi kewenangan provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

2.4. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan d

dan Peternakan

2.5. Data Pegawai Negeri Sipil
Adapun data Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan diurakaikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan

No Unit Kerja PNS CPNS Jumlah

Sekretariat

1 Kepala Dinas 1- 1

2 Sekretaris 1- 1

3 Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 4 - 4

4 Subbagian Keuangan dan Aset 10 2 12

5 Subbagian Kepegawaian, Umum dan 15 2 17
Kehumasan

Bidang

1 Bidang Ketersediaan dan Distribusi 11 3 14

2 Bidang Konsumsi dan Pengembangan 11 5 16
SDM

3 Bidang Produksi Peternakan 14 6 20

4 Bidang Kesehatan Hewan dan 13 6 19

Kesehatan Masyarakat Veteriner

UPTD

1 BPTSP & HPT Cikole Lembang 28 5 33

2 Satuan Pelayanan PT Sapi Perah & 1- 1

HPT Bunihayu 15 6 21
3 BPPIBTSP Bunikasih

4 BPPTU Jatiwangi Majalengka 23 9 32

5 BPPTDK Margawati Garut 16 6 22

6 Satuan Pelayanan PPT Domba dan 7- 7

Kambing Subang 20 5 25
7 BPPIBTSP Ciamis

8 BPMKP/BP Cikole Lembang 11 2 13

9 BKHKMV Cikole Lembang 15 2 17

10 Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan 5- 5
Hewan Losari

11 Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan 3- 3

Hewan Banjar

12 Satuan Pelayanan Lab Veteriner 2- 2
Losari

13 Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan 3- 3

Hewan Gunung Sindur 14 1 15
14 BPPKP Cikole Lembang

15 BPMKP Cikole Lembang 10 4 14

16 RSH Cikole Lembang 11 7 18

TOTAL 264 71 335

2.6. Role Model

BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI

3.1. Nilai-Nilai Dasar ANEKA
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN), ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik
dan serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam terwujudnya fungsi ASN ini, maka
dibutuhkan ASN yang mampu memahami dan melaksanakan nilai-nilai dasar
ANEKA yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan
Anti Korupsi. Adapun penjelasan mengenai nilai-nilai dasar ANEKA sebagai
berikut :

A. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi
untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Maka dari itu
untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabiel terdapat nila akuntabilitas
yakni :

1. Kepemimpinan
Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan
memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya.
Artinya seorang pemimpin memberikan contoh pada orang lain dengan
adanya komitmen yang tinggi sehingga memberikan efek positif.

2. Transparansi
keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh
individu maupun kelompok/instansi.

3. Integritas
Suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum
yang berlaku sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada publik
dan/atau stakeholders.

4. Tanggungjawab (Responsibilitas)
Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja
maupun yang tidak disengaja sehingga mewujudkan kesadaran akan
kewajiban.

5. Keadilan
Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas sebagai perwujudan
terbentuknya kepercayaan dan kredibilitas organisasi.

6. Kepercayaan
Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan
ini yang akan melahirkan akuntabilitas.

7. Keseimbangan
Untuk mencapai akuntabilitas pada lingkungan kerja maka diperlukan
keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan
kapasitas.

8. Kejelasan
Mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi,

kinerja yang diharapkan organisasi dan sistem pelaporan kinerja baik
individu maupun organisasi.
9. Konsistensi
Sebuah usaha untuk terus menerus melakukan sesuatu sampai pada
tercapainya tujuan akhir.

B. Nasionalisme
Nasionalisme merupakan pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan.

Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dengan menanamkan
dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN
harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa,
kepentingan kelompok, individu. Untuk dapat mewujudkan nasionalisme seorang
ASN diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada
nasionalisme, yakni Kerjasama, Tidak Memaksakan Kehendak, Amanah, Adil,
Tidak Diskriminatif, Kepentingan Bersama, Cinta Tanah Air, Rela Berkorban dan
Kerja Keras.

C. Etika Publik
Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk

menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak
individu mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kode etik
adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus,
sudut pandangnya hanya ditujukan pada prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan

tertulis. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada etika publik dan dapat digunakan
oleh ASN yakni :

1. Memegang teguh nilai-nilai dalam Ideologi Negara Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945.
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program

pemerintah.
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,

akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun.
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
11. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama.
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis

sebagai perangkat sistem karir.

D. Komitmen Mutu
Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas,

efisiensi, inovasi dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Adapun penjelasan

mengenai nilai-nilai yang terkandung pada komitmen mutu sebagai berikut :
1. Efektifitas yaitu berhasil guna dapat mencapai hasil sesuai dengan target
baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja.
2. Efisien merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya
dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi
pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan
prosedur dan mekanisme yang ke luar alur.
3. Inovasi pelayanan publik adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif
sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter
sebagai aparatur yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan
publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau
menggugurkan tugas rutin.
4. Berorientasi mutu yaitu ukuran baik atau buruk yang di persepsi individu
terhadap produk atau jasa.

E. Anti Korupsi
Korupsi artinya perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak

bermoral. Sedangkan tindakan korupsi berarti tindakan yang melanggar hukum
yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau
sekelompok orang. Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam
mewujudkan sikap anti korupsi, diantaranya :

1. Jujur, diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus dan tidak
berbuat curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan

utama bagi penegakan integritas seseorang.
2. Disiplin, diartikan sebagai kunci keberhasilan semua orang, ketekunan,

konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang
akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugas.
3. Tanggung jawab, diartikan sebagai keadaan seseorang untuk berani
menanggung segala sesuatunya atau resiko yang menimpanya.
4. Kerja keras, diartikan sebagai individu beretos kerja akan selalu berupaya
meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan
publik yang sebesar-besarnya.
5. Sederhana, dapat diartikan sebagai pribadi berintegritas tinggi yang
menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan
semestinya tanpa berlebih-lebihan.
6. Adil, merupakan pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari
bahwa apayang dia terima sesuai dengan jerih payahnya.
7. Mandiri, dapat diartikan sebagai pembentukan karakter yang kuat pada diri
seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak kepada orang lain.
8. Peduli, dapat diartikan sebagai wujud perilaku atau sikap seseorang dalam
memberikan perhatian atau proaktif dalam kondisi yang terjadi pada
lingkungan sekitar.
3.2. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Dalam menjalankan tugas jabatan dan fungsi sebagai pelayan publik, PNS
memiliki kedudukan dan peran dalam jalannya roda pemerintahan di Indonesia.
Adapun nilai-nilai yang dapat dilaksanakan oleh PNS yakni Manajemen ASN,

Pelayanan Publik dan Whole of Government (WoG), berikut penjelasan mengenai
tiga nilai-nilai kedudukan dan peran ASN:

A. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan

pegawaian ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen
ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan
agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan
perkembangan jaman.

1. Kedudukan ASN
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kedudukan atau status jabatan ASN dalam sistem birokrasi selama ini
dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional.
Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang
dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas.

2. Peran ASN
Dalam menjalankan perannya dengan baik, Menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN memiliki
fungsi sebagai :
a. Pelaksana kebijakan publik;

b. Pelayan publik; dan
c. Perekat dan pemersatu bangsa.

B. Pelayanan Publik
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Adapun prinsip pelayanan publik yang dapat diterapkan guna
mewujudkan pelayanan prima yakni :

1. Partisipatif, dapat diartikan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan
masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
hasilnya;

2. Transparan, dapat diartikan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan
publik pemerintah sebagai penyelengara pelayanan harus menyediakan
akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan
pelayanan publik dan masyarakat diberi akses dalam mempertanyakan
dan menyampaikan pengaduan apabila dirasa pelayanan tidak
memuaskan;

3. Responsif, dapat diartikan sebagai dalam penelenggaraan pelayanan
publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan
warga negaranya;

4. Tidak diskriminatif, dapat diartikan bahwa pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membedakan antara satu
warga negara denga warga negara lainnya atas dasar perbedaan identitas
warga negara;

5. Mudah dan murah, dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pelayanan
publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan
membayar fee untuk memperoleh nilai layanan yang masuk akal dan
layanan yang terjangkau;

6. Efektif dan efisien, dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pelayanan
publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan
menggunakan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit dan
biaya yang murah;

7. Aksesibel, dapat diartikan bahwa pelayanan publik harus dapat dijangkau
oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik;

8. Akuntabel, dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh
warga negara melalui pajak sehingga semua bentuk penyelenggaraan
pelayanan publik harus dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada
masyarakat;

9. Berkeadilan, dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah
melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga
negara yang lain sehingga dapat dijadikan sebagai alat melindungi

kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok
lemah.
C. Whole of Government (WoG)
WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang
menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor
dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan
pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. WoG pada
dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang
lebih luas guna mencapai tujuan bersama.
Pendekatan WoG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan
kategori hubungan antar kelembagaan yang terlibat sebagai berikut :
1. Koordinasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi menjadi :
a. Penyertaan, yaitu pengembangan strategi dengan mempertimbangkan

dampak;
b. Dialog atau pertukaran informasi
c. Joint planning, yaitu perencanaan bersama untuk kerjasama sementara
2. Integrasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi menjadi :
a. Joint working atau kolaborasi sementara;
b. Joint venture, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada

pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta
kerjasama;
c. Satelit, yaitu entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai
mekanisme integratif.
3. Kedekatan dan perlibatan, yang tipe hubungannya dapat dibagi menjadi :

a. Aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada
isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama;

b. Union, berupa unifikasi resmi, identitas masing-masing nampak;
merger, yaitu penggabungan ke dalam struktur baru.

3.1 Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan dan

Jabatan : Pengawas Bibit Ternak - Ahl

Isu : Pendistribusian nitrogen

SIKOMANDAN Tahun 2021

Gagasan Pemecahan Isu : Menata kembali sistem pen

pendistribusian nitrogen cair

Periode Aktualisasi : Kegiatan ini akan dimulai tan

No. Kegiatan Tahapan Output/ Hasil
Kegiatan Kegiatan

1. Konsultasi a. Menentukan Terjadwal janji
dengan mentor
dengan rekan jadwal

kerja dan konsultasi

mentor terkait

isu yang akan

dimunculkan

b. Melaksanakan Mendapatkan

konsultasi arahan dan

dengan Mentor

n Peternakan
li Pertama
cair kepada kabupaten/kota pelaksana Kegiatan
1 belum tertata dengan baik
ngelolaan dan Menyusun skema administrasi proses
kepada Kabupaten/Kota
nggal 15 Juni 2021 hingga 20 Juli 2021 di Kota Bandung.

Keterkaitan Substansi Mata Konstribusi Penguatan
Pelatihan Nilai
Terhadap Visi
Organisasi
Misi Organisasi
Menginternal
Etika Publik: Meninternalisasika isasi nilai
Penerapan nilai kolaboratif
kepada sesama sopan santun n visi Dinas dengan dalam
kepada atasan staf maupun kegiatan
menjadikan Jawa

Barat juara lahir

batin dengan

Nasionalisme: kolaborasi
Menumbuhkan rasa tenggang rasa
kepada sesama ASN

Etika Publik:
Penerapan nilai hormat, sopan dan
santun kepada atasan

No. Kegiatan Tahapan Output/ Hasil
Kegiatan Kegiatan

rekomendasi
terkait
pelaksanaan
rancangan
aktualisasi

2. Berkoordinasi a. Menentukan Terjadwal janji

dengan PT. jadwal dengan dengan

Aneka Gas membuat janji perwakilan PT.

Samator Samator

b. Melaksanakan - Mendapat
koordinasi jumlah stok
nitrogen cair

- Mencapai
kesepakatan
skema baru
proses

Keterkaitan Substansi Mata Konstribusi Penguatan
Pelatihan Terhadap Visi Nilai
Misi Organisasi
Akuntabilitas: Organisasi
Menerapkan nilai Kerjasama dan
kejelasan terhadap target

WoG: Meninternalisasika Menginternal
Penerapan nilai kolaboratif dan isasi nilai
sinkronisasi terhadap masukan n visi Dinas dengan kolaboratif
yang mungkin diberikan dalam
WoG: menjadikan Jawa kegiatan
Menjalin Kerjasama dengan
seluruh pihak

Barat juara lahir

Anti Korupsi: batin dengan

Memperjelas proses inovasi dan

pendistribusian dan penyamaan kolaborasi

data

Nasionalisme:
Penerapan prinsip kerja keras
sebagai upaya untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik
Akuntabilitas:
Transparansi dan kejelasan
terhadap target distribusi nitrogen
cair

WoG:

No. Kegiatan Tahapan Output/ Hasil
Kegiatan Kegiatan

distribusi
nitrogen cair

3. Melakukan Menghitung Mendapatkan
pendataan jumlah stok data jumlah stok
ulang jumlah nitrogen cair nitrogen cair dan
nitrogen cair dan jumlah jumlah yang
yang sudah yang telah telah
didistribusikan didistribusikan didistribusikan
dan stok yang kepada
masih tersedia kabupaten/kota

4. Menyusun a. Menyusun draf Skema distribusi

Skema skema alur yang lebih

Pengelolaan distribusi akuntabel, efektif

Administrasi kepada mentor dan efisien

Pendistribusian

Keterkaitan Substansi Mata Konstribusi Penguatan
Pelatihan Terhadap Visi Nilai
Misi Organisasi
Pelibatan seluruh pihak termasuk Organisasi
pihak swasta

Etika Publik: Meninternalisasika Menginternal
Cermat dalam mengelola data isasikan nilai
Etika Publik: n visi Dinas dengan inovatif dan
Cermat dalam mengelola data pemanfaatan
teknologi
menjadikan Jawa dalam
pengolahan
Akuntabilitas: Barat juara lahir data
Transparansi dan tanggung jawab
terhadap pengelolaan dan batin dengan
penyimpanan data
inovasi

Anti Korupsi: dalam
Jujur dan disiplin
melaksanakan kegiatan

Komitmen Mutu: Meninternalisasika Menginternal
Efektif dalam penyajian data isasikan nilai
Komitmen Mutu: n visi Dinas dengan inovatif dan
Memberikan inovasi terhadap adil dengan
pendistribusian menjadikan Jawa pemanfaatan
teknologi
Nasionalisme: Barat juara lahir dalam
Bekerja keras dan gigih dalam
pelaksanaan kegiatan batin dengan

Akuntabilitas: inovasi

No. Kegiatan Tahapan Output/ Hasil
Kegiatan Kegiatan

b. Mengkonsulta Mendapatkan

sikan draf arahan dan

kepada Mentor perbaikan

terhadap

kekurangan atau

pelaksanaan

kegiatan

5. Berkoordinasi a. Menyusun Terdapat alur

dengan petugas surat yang

Kabupaten/ pemberitahuan terdokumentasi

Kota kepada dengan jelas

Kab/Kota

Keterkaitan Substansi Mata Konstribusi Penguatan
Pelatihan Terhadap Visi Nilai
Misi Organisasi
Tanggung jawab dan professional Organisasi
pada skema yang telah dibuat
Etika Publik: pengolahan
Hormat, sopan dan santun dalam data
penyampaian rencana skema baru
distribusi nitrogen cair

Akuntabilitas:
Menerapkan nilai Kerjasama dan
kejelasan terhadap target

WoG: Meninternalisasika Menginternal
Penerapan nilai kolaboratif dan isasi nilai adil
sinkronisasi terhadap masukan n visi Dinas dengan inovatif, dan
yang mungkin diberikan kolaboratif
Etika Publik: menjadikan Jawa dalam
Hormat, sopan dan santun dalam pendistribusi
penyampaian rencana skema baru Barat juara lahir an
distribusi nitrogen cair
batin dengan
Akuntabilitas:
Menerapkan nilai Kerjasama dan inovasi dan
kejelasan terhadap target
kolaborasi

WoG:
Penerapan nilai kolaboratif dan
sinkronisasi terhadap masukan
yang mungkin diberikan

No. Kegiatan Tahapan Output/ Hasil
Kegiatan Kegiatan

b. Mengirimkan Terkoordinasi

surat kepada pelaksanaan

Kab/Kota skema distribusi

nitrogen cair

yang baru

6. Pelaksanaan Melaksanakan Distribusi
skema baru perubahan alur
pengelolaan distribusi nitrogen cair
administrasi nitrogen cair
pendistribusian lebih akuntabel,

efektif dan

efisien

Keterkaitan Substansi Mata Konstribusi Penguatan
Pelatihan Terhadap Visi Nilai
Misi Organisasi
Anti Korupsi: Organisasi
Jujur dalam penyampaian data
yang diperoleh
Etika Publik:
Hormat, sopan dan santun dalam
penyampaian rencana skema baru
distribusi nitrogen cair

Akuntabilitas:
Menerapkan nilai Kerjasama dan
kejelasan terhadap target

WoG: Meninternalisasika Menginternal
Penerapan nilai kolaboratif dan isasi nilai
sinkronisasi terhadap masukan n visi Dinas dengan kolaborasi,
yang mungkin diberikan adil dan
Etika Publik: menjadikan Jawa inovatif
Sopan dan santun dalam proses dalam
pelayanan kegiatan
aktualisasi
Barat juara lahir

Akuntabilitas: batin dengan
Tanggung jawab dan transparan
terhadap data yang ditampilkan inovasi

Anti Korupsi: melaksanakan
Jujur dalam
pendistribusian

No. Kegiatan Tahapan Output/ Hasil
Kegiatan Kegiatan

7. Melakukan a. Menganalisis Laporan hasil

evaluasi hasil manfaat dan analisis

pelaksanaan kekurangan pelaksanaan

skema baru skema kegiatan

distribusi distribusi baru distribusi

nitrogen cair nitrogen cair

kepada dengan skema

kabupaten/kota baru