TRANSPOLITAN 2023 VOLUME II EDISI 3

ISSN 2963-7732 | VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 PENYALURAN BANTUAN SARANA SOSIAL BUDAYA DI KAWASAN TRANSMIGRASI Directorate's Update SDM TRANSMIGRAN BERKUALITAS, KUNCI KEBERHASILAN TRANSPOLITAN Laporan Utama REKAM JEJAK PERJALANAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI POTRET HISTORIS KELAHIRAN HARI BHAKTI TRANSMIGRASI Highlight MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI LEPAS KEBERANGKATAN 21 KK TRANSMIGRAN ASAL PROVINSI JAWA TIMUR Directorate's Update SDM UNGGUL KUNCI SUKSES EKONOMI TRANSMIGRASI ERA BARU

7 KWS BERDAYA SAING 33 KWS MANDIRI 12 KWS BERKEMBANG KAWASAN TRANSMIGRASI TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024 TARGET STATUS 52 KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 52 KAWASAN TRANSMIGRASI PRIORITAS RPJMN 2020-2024 100 KAWASAN TRANSMIGRASI PRIORITAS BIDANG 52 100 KAWASAN TRANSMIGRASI DITETAPKAN MENTERI DESA (KEPMENDES) 152 KAWASAN

SALAM REDAKSI Salam Transpolitan, T ak terasa waktu telah habis dalam kita mengarungi arus waktu 2023. Desember berakhir dan saatnya kita menatap perjalanan tahun 2024 menuju ke masa depan yang lebih cerah. Seolah menjadi navigator dalam sejarah, kita memandang masa depan dengan keyakinan dan tekad. Tidak hanya sekadar sebuah perjalanan, ini adalah kisah keberanian dan kejayaan. Bersamasama, kita akan mengarungi arus waktu menuju Indonesia Emas. Pembaca Budiman, Visi Indonesia Emas 2045 adalah impian bersama untuk mewujudkan negara yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Sebagai media komunikasi yang efektif kami bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan penting yang memandu kita semua dalam mencapai tujuan mulia ini. Dengan setiap kata yang tertulis, melalui naskah-naskah yang menggambarkan kisah perjuangan, prestasi, dan semangat di setiap halaman, terukir jejak abadi di balik catatan perjalanan kinerja kita selama ini. Adalah sebuah kunci, tatkala sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting dalam menyongsong visi ke depan yang lebih baik. Tak lepas juga SDM dari kawasan transmigrasi di mana sukses pemerintah Indonesia mengurai kepadatan penduduk dengan membagi penduduknya ke berbagai pulau yang ada, mulai membuahkan hasil dengan munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Segala daya upaya dikerahkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi dalam mengupayakan kemajuan Indonesia, mulai dari pinggiran. Hingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia pun tercapai. Sobat Transpolitan, Saat kita memandang masa depan, mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui kolaborasi, solidaritas, dan semangat gotong-royong, kita dapat mengatasi segala rintangan dan meraih kejayaan bersama. Melalui teknologi dan inovasi sebagai navigasi di semua wilayah Indonesia niscaya cita-cita mulia bakal dicapai. Bonus demografi yang ibarat dua mata sisi, akan berbuah baik bila dikelola dengan maksimal dan efektif, namun manjadi ancaman jika tidak cermat menyiapkan sumber daya yang ada. Akhir kata, terima kasih atas dukungan dan partisipasinya dalam perjalanan ini. Bersama, kita akan menyongsong masa depan gemilang, menjadikan Indonesia negara emas yang memancarkan cahaya ke seluruh dunia. Selamat membaca! Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi; Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 3

DIRECTORATE'S UPDATE ISSN 2963-7732 | VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 PENYALURAN BANTUAN SARANA SOSIAL BUDAYA DI KAWASAN TRANSMIGRASI Directorate's Update SDM TRANSMIGRAN BERKUALITAS, KUNCI KEBERHASILAN TRANSPOLITAN Laporan Utama POTRET HISTORIS KELAHIRAN HARI BHAKTI TRANSMIGRASI Highlight MENTERI DESA PDTT LEPAS KEBERANGKATAN 193 KK TRANSMIGRAN Directorate's Update SDM UNGGUL KUNCI SUKSES EKONOMI TRANSMIGRASI ERA BARU ULASAN Refleksi Hari Bhakti Transmigrasi ke-73 Peran Transmigrasi dalam Mewujudkan 6 Indonesia Emas 2O45 NEWS Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Jalin Kerja Sama dengan Civitas Akademisi di Maluku 20 Menjaga Kesehatan Mental, Tingkatkan Performa Kerja 20 Arsip Satu Kata Sejuta Memori 21 Tingkatkan Skill Menulis Pegawai, Dit. FP3KT Hadirkan Penulis 21 HIGHLIGHT Sambut HBT ke-73, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tabur Bunga di Makam Pionir Transmigrasi 22 Merayakan HBT KE-73 di Sukadana, Lokasi Pertama Tujuan Transmigrasi 24 Kemeriahan Perayaan HBT Ke-73 di Berbagai Daerah 26 Bentuk Rasa Syukur dan Cinta Para Wredatama Transmigrasi 27 Rekam Jejak Perjalanan Penyelenggaraan Transmigrasi Potret Historis Kelahiran Hari Bhakti Transmigrasi 28 Senam Pagi dan Bazar di Acara Penutupan Peringatan HBT Ke-73 Tahun 2023 30 LAPORAN UTAMA SDM Unggul Kunci Sukses Transmigrasi Era Baru 32 Meningkatkan Peluang Sukses Transmigran Pelatihan SDM Menuju Indonesia Emas 2045 34 PMAT UIN Raden Fatah Palembang Hadirkan Kelas Inspiratif di Kawasan Transmigrasi 36 Islamic Center Untuk Kesejahteraan Spiritual 38 Meningkatkan Kapasitas Mental Spiritual/Rohaniawan (Dai/Daiyah) di Kawasan Transmigrasi 40 Smart Village untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat 42 DAFTAR ISI STRATEGI DITJEN PPKTRANS DALAM MENCAPAI TARGET RPJMN DIBAHAS LINTAS K/L PERENCANAAN BRAND STRATEGI KAWASAN TRANSMIGRASI “MENGUKIR MASA DEPAN JAYA” PENYUSUNAN DAN REVIEW NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI LEPAS KEBERANGKATAN 21 KK TRANSMIGRAN ASAL PROVINSI JAWA TIMUR PENYALURAN BANTUAN SARANA SOSIAL BUDAYA DI KAWASAN TRANSMIGRASI KONSEP TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI (TSM) MILENIAL DALAM RANGKA MENDUKUNG TRANSPOLITAN 8 10 12 14 16 18 4 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Pengarah Danton Ginting Munthe Rr. Aisyah Gamawati Pemimpin Redaksi R. Bambang Widyatmiko Dewan Redaksi Sigit Mustofa Nurudin Nirwan Ahmad Helmi Wibowo Puji Raharjo H. Rosyid Rajumber Prihatin Redaksi Eka Putri Kusumawardani Wawan Gunawan Diah Eka Poespaningroem Yuyu Wahyudin Zarotunisak Moh. Karfan Thaib Fantri Ferliyani Mardiyan Indri Lestari Marhadi Andy Aryawan Nuzul Fitriawaty Basri Mamik Riyadi Rahel Novita Panca Okta Hutabrina Kristina Andriani Emilla Melati Aminus Sarip Ridwan Kurniadi Monang Putra Dinata Sinaga Muhammad Irfan Hidayat Hendra Prasetyawan Sinta Utami Laras Kun Rahmanti Putri Yusuf Anugerah Putrandaru Melisa Oktarina Bawamenewi Beatrix Thesha Sabathini Risky Annisa Nurwandani Fidian Ernawati Peggy Indra Pertiwi Angga Patria Adiwisesa Laga Chrisdhidaya Widha Lovendrianti Ratna Widya Lestari Cintya Amanda Ningrum Kania Ernawati Rajif Nugraha Wulandari Ayuningtias Rendi Perdana Jl. TMP. Kalibata No.17, Pancoran, Jakarta Selatan SDM Transmigran Berkualitas, Kunci Keberhasilan Transpolitan 46 Pengembangan Masyarakat Melalui PKBM Rumah Pintar di Kawasan Transmigrasi 50 Menilik Pengembangan Kapasitas SDM di Padang Tarok SP.1, dari Pendidikan Formal Hingga Non-Formal 52 Melangkah Bersama, Tingkatkan Infrastruktur dan Kualitas SDM Menuju Kemajuan di Kota Terpadu Mandiri Mahalona, Luwu Timur 54 Infrastruktur Pelayanan Dasar Sesuai SPM Langkah Awal Peningkatan Kualitas SDM 56 WAWANCARA Penyumbang SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 58 Kontribusi Program Transmigrasi, Menyongsong 2045 Meratakan Pembangunan di Berbagai Wilayah Indonesia 62 OPINI G2RT – KT Ikon Ekonomi Transmigrasi Asli Indonesia Kebangkitan Ekonomi ‘Manusia Emas’ Indonesia 66 INSIGHT Keroyokan Antar K/L & Badan Usaha Tingkatkan Kapasitas dan Perekonomian Transmigran 70 Rajutan Cerita Mahasiswa KKN UGM Dari Pinggir Nusantara KKN Tematik Ketransmigrasian di Kawasan Selaparang dan Lamunti Dadahup 72 ASN Adalah Penggerak Organisasi Pemerintah Pelaku Pembangunan Serta Pendorong Capaian Target dan Tujuan Organisasi 74 Revitalisasi Dermaga di Desa Bintang Mas, Kecamatan Rasau Jaya 76 Best Employee of The Month Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 77 GALERY 78 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 5

REFLEKSI HARI BHAKTI TRANSMIGRASI KE-73 PERAN TRANSMIGRASI DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2O45 ULASAN J ajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas Ketransmigrasian, Pemerhati Program Transmigrasi, dan Transmigran di seluruh Indonesia pada bulan Desember ini bersuka cita dalam menyambut Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-73. Tahun 2O23 ini perayaan HBT dipusatkan di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Tanggal 12 Desember, 73 tahun lalu untuk pertama kalinya ketika Jawatan Transmigrasi memberangkatkan 25 kepala keluarga atau 98 transmigran yang ditempatkan di daerah Lampung Tengah Provinsi Lampung dan Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, inilah yang menjadi sejarah dimulainya perayaan HBT tersebut.   Jajaran Ketransmigrasian boleh dan harus berbangga akan keberhasilan program transmigrasi dilihat dari beberapa capaian yang sering ditampilkan dalam publikasi ketransmigrasian. Sampai saat ini penyelenggaraan transmigrasi telah Ir. Danton Ginting Munthe, M.M. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 6 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

berkontribusi melalui pembangunan 3.606 satuan permukiman (SP) transmigrasi yang berada di 619 kawasan transmigrasi. SP tersebut telah berkembang menjadi 1.567 Desa Definitif, 466 eks satuan permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 116 eks satuan permukiman transmigrasi mendukung terbentuknya kabupaten, serta 3 provinsi. Lebih jauh, sampai saat ini sebanyak 2,2 juta KK atau lebih   dari 9,2 juta jiwa transmigran telah ditempatkan di permukiman transmigrasi dari Sabang hingga Merauke. Capaian ini tentu saja merupakan prestasi besar dalam sejarah pembangunan bangsa ini.  Dengan adanya prestasi gemilang tersebut, animo masyarakat dalam mengikuti program transmigrasi di tahun 2O23 tercatat lebih dari 5.7OO KK. Jumlah tersebut sangat kontras dibandingkan dengan alokasi program penempatan di tahun 2O23 yang hanya sebesar 193 KK. Padahal di tahun 2O22 realisasi penempatan mencapai 571 KK. Adanya kontradiksi ini membuat kita, sebagai “pecinta” program transmigrasi menjadi gamang dan bertanya-tanya, dimanakah posisi transmigrasi ke depan? Pada draft RPJPN 2O25-2O45 disebutkan tentang Visi Indonesia Emas 2O45 untuk mewujudkan Negara Nusantara, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 8 misi dan 17 arah pembangunan, dengan 3 misi mengusung tema Transformasi Indonesia di Dimensi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola. Bappenas sendiri menggagas arah kebijakan transmigrasi dalam arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana. Ada 3 hal yang diusulkan, yakni : 1. Penguatan migrasi alami dan transmigrasi (migrasi buatan) untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah Jawa. 2. Pengembangan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan lokal berdasarkan peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan. 3. Pengembangan kawasan transmigrasi secara khusus diarahkan sebagai daerah penyangga bagi pusat-pusat pertumbuhan yang disertai dengan penataan desa dan persebaran penduduk, penyediaan tenaga kerja terampil dan pelaku usaha berdaya saing, penyediaan sumber bahan pangan, dan redistribusi tanah (penataan aset) transmigrasi. Lebih lanjut Bappenas menyoroti milestone bidang transmigrasi pada periode RPJMN 2O25-2O29 untuk fokus pada peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan.  Adanya arah kebijakan nasional, dan bidang transmigrasi di atas bila disandingkan dengan tantangan bangsa dan tantangan bidang transmigrasi saat ini dan mendatang setidaknya ada beberapa hal berikut yang bisa kita soroti: 1. Tidak meratanya persebaran penduduk di Indonesia. Fakultas Geografi UGM telah melakukan penghitungan bahwa di tahun 2O45 diperkirakan 17 provinsi akan melebihi ambang batas daya tampung penduduk, di mana saat ini sudah ada 15 provinsi yang melebihi ambang batas tersebut. 2. Jumlah tenaga kerja di sektor primer diproyeksi akan terus menurun hingga kurang dari seperlima di tahun 2O45 (proyeksi Sakernas, BPS), di mana tingkat pendapatan sektor primer juga tercatat rendah. 3. Tantangan pangan, energi, dan perubahan iklim global. Isu ke-3 ini sudah bukan hal baru lagi dan tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang saja, namun juga menjadi tantangan bagi negara maju di seluruh dunia.  Adanya tantangan di atas, di manakah transmigrasi bisa berperan ke depan, selaraskah dengan usulan awal Bappenas di atas. Strategi transmigrasi ke depan semestinya juga sejalan dengan misi RPJPN dalam bertransformasi. Transmigrasi harus bertransformasi, salah satu yang terpenting adalah transformasi regulasi. Program transmigrasi tidak bisa berdiri sendiri. Program ini terkait dengan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Program ini terkait dengan mekanisme pendanaan nonpemerintah. Program transmigrasi terkait dengan pertanahan dan dukungan infrastruktur. Program transmigrasi berkaitan dengan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan. Setidaknya regulasi terkait tersebutlah yang perlu ditransformasi, termasuk peraturan pemerintah bahkan mungkin juga Undang-Undang Ketransmigrasian. Transformasi selanjutnya tentang mindset/persepsi pemerintah pusat dan daerah sendiri tentang transmigrasi. Transmigrasi tidak hanya sekedar urusan pilihan yang menjadikan transmigrasi bukan program prioritas di daerah. Bila persepsi semua lapisan pemerintah sudah sama tentang urgensi transmigrasi, maka fokus pemerintah pun akan sama terhadap program ini ke depan. Transmigrasi adalah aktualisasi dari para pendiri bangsa ini tentang gagasan kebangsaan, tentang bhinneka tunggal ika, tentang kesetaraan semua suku bangsa dan agama untuk bisa sukses di seluruh wilayah NKRI tanpa terkecuali. Transmigrasi Satukan Negeri bukan hanya slogan HBT ke-73 saja, namun ini adalah filosofis dari para pendiri bangsa tentang kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. n Transmigrasi adalah aktualisasi dari para pendiri bangsa ini tentang gagasan kebangsaan, tentang bhinneka tunggal ika, tentang kesetaraan semua suku bangsa dan agama untuk bisa sukses di seluruh wilayah NKRI tanpa terkecuali. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 7

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKTrans DIRECTORATE'S UPDATE Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 bidang Ketransmigrasian yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 16 hingga 17 Oktober 2023 lalu. Rapat Evaluasi Pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 bidang Ketransmigrasian tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Rapat tersebut diselenggarakan di The Sakala Resort Bali dengan undangan yang diberikan untuk dihadiri oleh Satker Pemerintah Daerah sebanyak 32 Satker Pemerintah Daerah. Selain itu, rapat ini juga mengundang narasumber dari 3 instansi yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Tim Unit Strategis Manajemen (UMS) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Sekretariat Kabinet, serta 1 narasumber yang memaparkan mengenai Branding Ketransmigrasian yaitu Dr. Hery Margono. Tahun 2024 merupakan tahun akhir dari periode RPJMN 2020-2024, sehingga Rapat Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dilakukan sebagai persiapan masukan dalam RPJMN Ketransmigrasian tahun 2025-2029. Pada laporan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dilaporkan bahwa rata-rata nilai IPKT 52 KTPN target tahun 2024 adalah sebesar 57,5. Kemudian pada paparan yang disampaikan oleh Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas yang dimoderatori oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PPKTrans, mengatakan bahwa untuk RPJP tinggal menunggu Surat Presiden terkait regulasi terbit, sedangkan untuk RPJMN masih sangat terbuka menerima seluruh masukan. Selain itu, Direktur Regional II mengatakan bahwa kawasan transmigrasi dapat dijadikan sebagai penyangga daerah, sehingga perlu kerja sama lintas sektor dan tentunya sumber penganggaran selain dari APBN. Narasumber selanjutnya adalah dari Tim UMS yang menyampaikan bahwa perlu adanya kesepakatan antara pusat dan daerah dalam memberikan solusi permasalahan anggaran yang STRATEGI DITJEN PPKTRANS DALAM MENCAPAI TARGET RPJMN DIBAHAS LINTAS K/L 8 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

ada. Paparan narasumber selanjutnya adalah Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dari Sekretariat Kabinet yang memaparkan mengenai peran transpolitan yang dapat membangun kawasan secara pentahelix dengan mengikutsertakan berbagai pihak. Setelah pemaparan bahan oleh para narasumber, kemudian dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi kepada peserta yang hadir. Pada hari kedua tanggal 17 Oktober 2023 dilaksanakan pemaparan terkait Branding Ketransmigrasian oleh Dr. Hery Margono, dengan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan makna dan nilai spesifik terkait transmigrasi kepada semua stakeholder yang terlibat. Beberapa hal penting yang didapatkan melalui rapat Evaluasi Pelaksanaan RPJMN Tahun 2020- 2024 yaitu jajaran Ditjen. PPKTrans berkomitmen dan tetap fokus di tengah keterbatasan anggaran dalam pencapaian target RPJMN yang ada, kemudian peran pemerintah daerah merupakan hal penting dalam kesuksesan pelaksanaan transmigrasi, serta perlu adanya pembahasan lebih teknis terkait regulasi bidang ketransmigrasian untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada. n Corry Prisilia Beberapa hal penting yang didapatkan melalui rapat Evaluasi Pelaksanaan RPJMN Tahun 2020- 2024 yaitu jajaran Ditjen. PPKTrans berkomitmen dan tetap fokus di tengah keterbatasan anggaran dalam pencapaian target RPJMN. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 9

PERENCANAAN BRAND STRATEGI KAWASAN TRANSMIGRASI “MENGUKIR MASA DEPAN JAYA” Perencanaan yang kuat dimulai dari strategi rebranding inovatif dan visioner. Branding untuk kawasan transmigrasi Indonesia sedang diperkuat kembali dengan melakukan upaya langkah-langkah konkret yang menjadikan transmigrasi sebagai kekuatan ekonomi lokal dan inspirasi bagi generasi mendatang. Dalam era globalisasi dan perubahan paradigma program transmigrasi, perlunya rebranding menjadi kunci untuk menghadapi tantangan masa depan. Tulisan ini merinci langkah-langkah strategis dalam menyusun perencanaan branding kawasan transmigrasi. Pelaksanaan program transmigrasi yang telah mengalami evolusi selama 72 tahun, dari pemindahan penduduk hingga pengembangan wilayah kini mengalami perubahan paradigma sehingga membutuhkan penguatan identitas melalui place branding. Branding dalam konteks transmigrasi memiliki relevansi dan pentingnya dalam beberapa aspek. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan seberapa pentingnya branding dalam program transmigrasi: Branding memiliki peran yang sangat penting dalam konteks program transmigrasi. Melalui identitas merek yang kuat, program transmigrasi dapat membangun citra positif dan meningkatkan komunikasi efektif terkait nilai, tujuan, dan manfaatnya. Branding juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena identifikasi yang baik dengan merek dapat mendorong keterlibatan aktif. Selain itu, branding memainkan peran kunci dalam mempengaruhi investasi dan pengembangan wilayah. Masyarakat, investor, dan pelaku bisnis lebih cenderung tertarik pada wilayah yang memiliki citra positif dan identitas merek yang meyakinkan. Dengan pendekatan place branding, program transmigrasi dapat menonjolkan keunikan lokal, tradisi, potensi ekonomi, dan menciptakan dampak positif dalam persaingan global. Selain itu, branding juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Dengan menciptakan identitas yang positif, branding menjadi kunci untuk menjadikan program transmigrasi sebagai kekuatan ekonomi lokal dan sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Langkah komprehensif Dalam kerangka penyusunan strategi rebranding kawasan transmigrasi, lingkup kegiatan mencakup serangkaian langkah yang komprehensif. Tahapan tersebut DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT) DIRECTORATE'S UPDATE 10 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

melalui beberapa aspek, termasuk Focus Group Discussion (FGD) untuk menganalisis dan mengumpulkan data dan informasi serta menemu kenali terkait hal permasalahan dan potensi pembangunan dan pengembangan transmigrasi. Selain itu dalam FGD membahas secara cermat upaya Brand Research guna mengidentifikasi tren pasar dan ekspektasi, serta Brand Creativity untuk menghasilkan ide-ide inovatif pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Selain itu, dibahas dalam FGD perencanaan kawasan transmigrasi yang mencakup tahapan Brand Identity yaitu untuk merumuskan identitas merek yang kuat, Brand Application untuk menerapkan identitas tersebut dalam berbagai saluran komunikasi, Public Communication Recommendation untuk menyusun strategi komunikasi publik. Kegiatan FGD ini juga melibatkan beberapa ahli yang memiliki kualifikasi yang beragam, meliputi Operational Manager, Team Executives, Researcher, Creative Director, Graphic Designer, untuk memastikan kolaborasi holistik dalam mencapai kesuksesan penuh dalam upaya rebranding kawasan transmigrasi. Visualisasi Logo Sesuai dengan hasil riset Tim Tenaga Ahli Rebranding mendapatkan kebijakan bahwa logo yang dianggap mewakili gambaran indek pengembangan kawasan transmigrasi adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil kajian dan analistis Tim Ahli Riset maka diambil kesimpulan logo tersebut mencerminkan elemen visual utama, menunjukan identitas dan nilainilai program. Logo juga harus dirancang dengan cermat untuk menciptakan kesan yang kuat dan meyakinkan. Berikutnya logo dapat menggabungkan elemenelemen yang mewakili kekayaan budaya, potensi ekonomi, dan semangat kemajuan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Selain itu penggunaan warna, bentuk, dan simbolsimbol tertentu dapat dipertimbangkan dengan seksama untuk mencapai kesan yang diinginkan. Berikutnya tagline juga perlu menghasilkan makna terhadap logo tersebut bahwa tagline ini memiliki arti peran penting dalam mengkomunikasikan pesan inti dan tujuan program. Tagline ini harus singkat, mudah diingat, dan mencerminkan semangat serta nilai-nilai yang ingin disampaikan. Berdasarkan survey internal pada Direktorat P2KT dengan sejumlah 76 responden maka dihasilkan terkait pemilihan makna logo yaitu tagline, dari ketiga logo dan tagline di atas maka di ambil kebijakan bahwa logo nomor 2 dengan tagline MENGUKIR MASA DEPAN JAYA. Dalam rangka meningkatkan citra dan efektivitas program transmigrasi, implementasi strategi rebranding pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah menghasilkan elemen kunci berupa logo dan tagline yang mencerminkan identitas dan semangat program. Logo tersebut menggambarkan dengan jelas kekayaan budaya, potensi ekonomi, dan semangat kemajuan yang menjadi ciri khas kawasan transmigrasi. Sementara itu, tagline yang singkat dan berkesan membawa pesan inti program, membangun kesadaran, dan memperkuat keterlibatan masyarakat. Melalui hasil branding, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berhasil menciptakan identitas merek yang kuat dan positif. Logo yang dirancang dengan teliti menjadi lambang visual yang dapat dengan cepat diidentifikasi dan dihubungkan dengan program transmigrasi. Sementara tagline menjadi penegas semangat dan tujuan, memberikan kesan yang meyakinkan kepada masyarakat dan pihak terkait. Dengan demikian, implementasi branding ini diharapkan mampu meningkatkan brand awareness, partisipasi masyarakat, serta mendukung daya tarik wilayah untuk investasi dan pengembangan ekonomi. Keberhasilan branding pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menciptakan landasan yang kokoh untuk memberdayakan ekonomi lokal, merubah persepsi global, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Langkah ini menandai komitmen untuk memperlihatkan bahwa rebranding bukan hanya transformasi visual, tetapi juga fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan kemajuan program transmigrasi di Indonesia. Tulisan singkat ini buah hasil daripada pemikiran kolaborasi Tim Ahli Branding dengan Tim Internal P2KT. Tentunya tulisan ini jauh dari sempurna kami harapkan kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan tulisan ini. n Tim Kerja Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB Dengan demikian, implementasi branding ini diharapkan mampu meningkatkan brand awareness, partisipasi masyarakat, serta mendukung daya tarik wilayah untuk investasi dan pengembangan ekonomi. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 11

Dalam rangka mendukung program kerja Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pada tanggal 23 sampai dengan 25 November 2023, telah diadakan kegiatan Penyusunan dan Review Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) oleh Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Bandung dan bertempat di Aryaduta Hotel. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Turut pula mengundang beberapa narasumber baik dari akademisi maupun dari praktisi yang berkompeten dibidangnya masingmasing. Para narasumber ada yang menghadiri secara daring maupun luring, di mana yang hadir secara luring adalah Ir. Setyabudi, Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Kristen Krida Wacana sebagai narasumber materi Pembahasan Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, kemudian Ir. Baharul Rozi, MM, Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung sebagai narasumber materi Penyusunan Review Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Rumah Transmigran Jamban Keluarga (RTJK) Panggung Lahan Basah, kemudian Ir. Sigit Budimulyono, Praktisi Bidang Teknik Sipil sebagai narasumber materi Penyusunan Pedoman Penyiapan Lahan Kolam Tambak di Satuan Permukiman Transmigrasi, dan Ir. Abuzar Atmadinata, Tenaga Ahli Teknik Lingkungan sebagai narasumber materi Pembahasan Review Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB). Dalam tulisan ini hanya akan dibahas dua materi yaitu terkait Pembahasan Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi serta Pembahasan Review Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB). Materi pertama adalah Pembahasan Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Monitoring proyek Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah kegiatan mengamati dan mengawasi secara langsung setiap kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta utilitas di kawasan/ permukiman transmigrasi pada saat pelaksanaan proyek (pelaksanaan pembangunan), yang bertujuan untuk memastikan perkembangan dan progres pelaksanaan fisik yang telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT) DIRECTORATE'S UPDATE PENYUSUNAN DAN REVIEW NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 12 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

sedangkan evaluasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah monitoring pada pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana serta utilitas kawasan/permukiman transmigrasi yang bertujuan untuk menilai kinerja proyek secara sistematis dan objektif. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat membantu tim Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi selaku pembina teknis dalam pembangunan kawasan transmigrasi khususnya pembangunan sarana dan prasarana serta utilitas umum, selain itu dapat membantu petugas aparatur pusat maupun daerah dalam melakukan pemantauan pengambilan data di lapangan dan melakukan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta utilitas umum agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat memenuhi kriteria 5 T (tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat administrasi dan tepat sasaran) serta berdaya guna. Materi selanjutnya adalah Pembahasan Review Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB). SAB merupakan salah satu sarana pelayanan umum dengan fungsi SAB adalah sebagai sarana pelayanan air bersih untuk air minum serta MCK (mandi, cuci, kakus). Pembangunan SAB dibedakan berdasarkan tipologi lahan berupa lahan basah dan lahan kering. SAB pada lahan kering disesuaikan dengan potensi air di lokasi transmigrasi, dengan alternatif yaitu : SAB standar sumur gali, SAB standar pompa tangan, SAB non standar perpipaan gravitasi, SAB non standar sumur dalam, dan SAB non standar pompa hidram. SAB pada lahan basah disesuaikan dengan kondisi lokasi transmigrasi dengan alternatif sebagai berikut : SAB standar gentong plastik, SAB non standar instalasi pemanen air hujan (IPAH), SAB standar sumur dalam dan gentong plastik. Dengan Pembahasan Review NSPK pembangunan SAB ini diharapkan tersusun sebuah NSPK yang komprehensif sehingga dapat dipedomani oleh pemerintah provinsi/kabupaten dalam pembangunan SAB baik standar maupun non standar di permukiman transmigrasi secara tepat waktu, tepat kualitas dan tepat jumlah, sehingga dapat menjamin kegiatan penempatan transmigran. n Ilham Rakhmatullah dan Jentanu Sholehuddin VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 13

DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI (FP3KT) DIRECTORATE'S UPDATE Aula Islamic Centre Surabaya Kamis siang (23/11) terasa berbeda. Puluhan kepala keluarga berseragam abu kebiruan memenuhi tempat itu. Teriknya matahari dan udara panas tak lagi terasa saat melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka. Semangat dan kegigihan pun dapat terlihat tatkala ada salah satu kepala keluarga yang memiliki keterbatasan fisik. Mereka adalah para calon transmigran yang akan diberangkatkan ke sejumlah lokasi transmigrasi yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bersama anggota keluarganya, mereka hadir untuk mengikuti Pelepasan Transmigran Provinsi Jawa Timur oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Prof. Dr. (H.C) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. Sejumlah 21 kepala keluarga (KK) calon transmigran tersebut antara lain berasal dari 13 Kabupaten yaitu Lamongan 5 KK, Malang 1 KK, Trenggalek 2 KK, Kediri 1 KK, Magetan 1 KK, Mojokerto 1 KK, Blitar 1 KK, Tuban 1 KK, Pamekasan 1 KK, Ngawi 1 KK, Nganjuk 1 KK, Jombang 1 KK, dan Madiun 1 KK dengan tujuan pemberangkatan ke lokasi Batu Ampar Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu 4 KK; Watutinawu Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara 6 KK; Lagading Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan 3 KK; Tanjung Buka SP.10 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara 4 KK; serta lokasi Torire Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 4 KK. Dalam sambutannya Gus Menteri berpesan agar para calon transmigran memiliki tekad yang kuat dan tetap semangat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. “Pindahnya Bapak dan Ibu sekalian bukanlah sementara, juga bukan berpindah dari lokasi yang kurang memadai ke lokasi yang lebih memadai, melainkan boleh jadi lokasi baru Bapak Ibu nantinya tidak terlalu jauh berbeda dengan lokasi Bapak Ibu sebelumnya, atau bahkan lebih menantang. Untuk itu saya berpesan kepada para calon transmigran yang akan berangkat untuk tetap kuat, semangat, dan terus bersahaja,” ujarnya. Oleh sebab itu, lanjutnya, transmigran harus memiliki minimal tiga aspek kualitas yaitu kompetensi, mental, dan daya juang yang kuat dalam menghadapi tantangan. Jika tiga aspek ini terpenuhi dengan baik, maka dapat dipastikan penyelenggaraan transmigrasi akan berhasil. Pada kesempatan tersebut, Gus Menteri didampingi Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Ir. Danton Ginting Munthe, M.M, memberikan bantuan berupa chainsaw, perbekalan (alat pertanian, sandang, alat pertukangan, dan alat dapur), PLTS portable, bantuan catu pangan beras dan nonberas, serta benih kepada para calon transmigran. Di akhir acara, kehangatan suasana MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI LEPAS KEBERANGKATAN 21 KK TRANSMIGRAN ASAL PROVINSI JAWA TIMUR 14 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

seketika hadir saat para calon transmigran dan anggota keluarganya melakukan foto bersama Gus Menteri. Setelah foto bersama, satu per satu dari mereka pun menaiki bus yang akan mengantarkan mereka kembali ke transito dan akan diberangkatkan pada malam harinya ke embarkasi Bandar Udara Juanda Surabaya menuju debarkasi sesuai lokasi transmigrasi yang akan dituju. Turut hadir pada acara pelepasan antara lain Sekretaris Ditjen PPKTrans, Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (FP3KT), Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (P2KT), Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT), Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten yang mendapatkan alokasi, Kepala Badan Pengembangan Informasi Kemendesa PDTT, serta Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Yogyakarta. Sebelumnya, Dirjen PPKTrans didampingi para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen PPKTrans mengunjungi para calon transmigran untuk memberikan bimbingan sikap mental di Transito Provinsi Jawa Timur pada Rabu (22/11) malam sebelum diberangkatkan. Tak hanya kepada calon transmigran asal Provinsi Jawa Timur, Ditjen PPKTrans juga telah melakukan bimbingan sikap mental dan pendampingan pada pelepasan pemberangkatan di sejumlah daerah asal lainnya seperti Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan DI Yogyakarta. Dari sejumlah 89 KK calon transmigran penduduk asal (TPA) yang berasal dari tujuh provinsi tersebut, semuanya telah ditempatkan di 13 satuan permukiman transmigrasi yang tersebar di 9 provinsi di seluruh Indonesia. Penempatan Transmigran Pada tahun 2023, program penempatan transmigran sejumlah 193 KK terdiri dari 104 KK transmigran penduduk setempat (TPS) dan 89 KK transmigran penduduk asal (TPA) yang ditempatkan di 16 satuan permukiman transmigrasi dari 16 kabupaten/kota dan 11 provinsi tujuan. Realisasi penempatan transmigran tahun ini diawali di lokasi transmigrasi Salulisu, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat sejumlah 18 KK pada 1 November 2023 dengan rincian transmigran berasal dari Provinsi DIY 10 KK/32 Jiwa dan transmigran penduduk setempat sejumlah 8 KK. Penempatan transmigran dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Barat didampingi Direktur FP3KT dan Direktur PKT. Di Lokasi Transmigrasi Janja, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, transmigran ditempatkan sejumlah 10 KK. Sedangkan di Lokasi Torire, Kabupaten Poso, telah ditempatkan sejumlah 15 KK transmigran. Lokasi transmigrasi lain, seperti Tanjung Cina di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat transmigran yang ditempatkan berasal dari Provinsi Jawa Barat sejumlah 5 KK/22 Jiwa dan transmigran penduduk setempat 10 KK/43 Jiwa. Penempatan transmigran di Satuan Permukiman Transmigrasi Watutinawu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 15 KK. Lima hari berikutnya, di Lokasi Raimuna, Kabupaten Muna transmigran yang ditempatkan sejumlah 13 KK. Sementara itu, di Kahingai, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, transmigran yang ditempatkan hanya transmigran penduduk asal (TPA) saja, yaitu berasal dari Provinsi Jawa Tengah sejumlah 7 KK/21 Jiwa. Berasal dari daerah asal yang sama yaitu Provinsi Jawa Tengah, sejumlah 3 KK/12 Jiwa transmigran telah ditempatkan di Mahalona SKP C SP. 1, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada awal Desember 2023 lalu. Selain itu terdapat pula transmigran daerah asal lain yaitu dari Provinsi Lampung sejumlah 4 KK/14 Jiwa dan 8 KK transmigran penduduk setempat. Di provinsi yang sama, tepatnya di Kabupaten Sidrap, lokasi transmigrasi Lagading, menempatkan transmigran sejumlah 20 KK. Di Ujung Barat Indonesia, terdapat Satuan Permukiman Transmigrasi Sigulai yang berada di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Di lokasi ini telah ditempatkan sejumlah 8 KK/33 Jiwa transmigran asal Provinsi Jawa Barat dan 2 KK asal Provinsi Banten pada 25 Desember 2023. Lokasi transmigrasi lain yang berada di Pulau Sumatera yaitu Satuan Permukiman Tempirai Selatan di Kabupaten PALI, Provinsi Sumatera Selatan telah menempatkan sejumlah 10 KK transmigran. Sedangkan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Lokasi Transmigrasi Batu Ampar, sejumlah 11 KK transmigran. Adapun Lokasi Transmigrasi Tanjung Buka SP. 10, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara hanya menempatkan sejumlah 4 KK transmigran penduduk asal yaitu dari Provinsi Jawa Timur. Sementara di wilayah timur Indonesia hanya menempatkan transmigran penduduk setempat. Seperti lokasi transmigrasi yang berada di Provinsi NTT yaitu Kotakawaw SP. 5 di Kabupaten Sumba Timur sejumlah 15 KK dan di lokasi transmigrasi Wemaringgi Kabupaten Sumba Barat sejumlah 5 KK serta Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Wondama, Lokasi Werianggi SP. 2 sejumlah 10 KK. n Panca Okta Hutabrina VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 15

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (PSP DAN PSKP) DIRECTORATE'S UPDATE Masyarakat transmigrasi berasal dari latar belakang yang sangat beragam, seperti latar belakang suku, budaya, adat istiadat, pendidikan dan juga agama. Bahkan kawasan transmigrasi seringkali disebut sebagai “miniatur Indonesia” karena keragaman budaya dan latar belakang penduduknya yang menyerupai Indonesia secara keseluruhan. Berbagai keragaman dan heterogenitas warga tersebut berpengaruh terhadap proses integrasi dan adaptasi masyarakat di permukiman transmigrasi. Keberagaman latar belakang tersebut harus dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan aktivitas sosial budaya di kawasan transmigrasi serta mendukung proses adaptasi masyarakat transmigran dengan lingkungan tempat tinggal barunya, diperlukan sarana pendukung dalam pengembangan bidang sosial budaya di satuan permukiman ataupun kawasan transmigrasi. Aspek sosial budaya juga menjadi hal yang penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat transmigrasi, bukan hanya berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pokok serta sarana prasarana saja. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan dukungan berupa pengadaan sarana sosial budaya sehingga dapat digunakan oleh kelompokkelompok yang telah dibentuk di masingmasing satuan permukiman/kawasan transmigrasi guna meningkatkan kreativitas dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Pemberian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi kebutuhan dari masyarakat yang ada pada daerah tersebut, di mana pihak dinas terkait yang ada di daerah dapat mengajukan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu juga mempertimbangkan skala prioritas urgensi daerah penerima bantuan, di mana surat permohonan bantuan yang sudah masuk akan diurutkan terlebih dahulu sesuai dengan urgensi dan prioritasnya. Bantuan sarana sosial budaya ini dapat berupa sarana perlengkapan olahraga, sarana perlengkapan kesenian, sarana perlengkapan rumah ibadah, sarana perlengkapan penunjang operasional puskesmas pembantu (PUSTU), sarana perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar di SD maupun bantuan kebencanaan. Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (PSPPSKP) telah menyalurkan beberapa paket bantuan sarana sosial budaya ke beberapa satuan permukiman (SP) maupun kawasan transmigrasi yang ada di beberapa daerah. Kegiatan ini menjadi agenda rutin direktorat untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk tahun 2023 sendiri, Direktorat PSP dan PSKP sudah menyalurkan bantuan sarana sosial budaya ke 12 lokasi berbeda. n Muhammad Irfan PENYALURAN BANTUAN SARANA SOSIAL BUDAYA DI KAWASAN TRANSMIGRASI 16 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Berikut adalah detail bantuan beserta lokasi penyaluran bantuan untuk tahun anggaran 2023: NO LOKASI PROVINSI JENIS BANTUAN DETAIL BANTUAN 1 SP Pirian Tapiko, Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat Peralatan Kesenian Peralatan musik berupa keyboard, speaker dan set marawis. 2 SP Saluandeang, Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat Peralatan Kesenian Peralatan musik berupa keyboard, speaker dan set marawis. 3 SP Salulisu, Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat Peralatan Olahraga Peralatan untuk olahraga sepakbola, voli, sepak takraw dan tenis meja. 4 Mahalona SKP. C, Kab Luwu Timur Sulawesi Selatan Peralatan Kesenian Peralatan untuk olahraga sepakbola, voli, sepak takraw dan tenis meja. 5 Kampung Waninggap Say, Tanah Miring, Kab Merauke Papua Selatan Peralatan Kesenian Alat musik tradisional Jawa berupa seperangkat gamelan. 6 SP Batu Ampar, Kab. Bengkulu Selatan Bengkulu Peralatan KBM SD Peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar untuk SD, seperti papan tulis dan buku cerita anak. 7 SP Sandalan, Kab. Pohuwato Gorontalo Peralatan Olahraga Peralatan untuk olahraga sepakbola, voli, sepak takraw dan tenis meja. 8 SP Kapitan Meo, Kab. Malaka NTT Peralatan Rumah Ibadah Peralatan penunjang kegiatan ibadah umat Kristen (Gereja). 9 SP Sanabibi, Kab.Belu NTT Peralatan Rumah Ibadah Peralatan penunjang kegiatan ibadah umat Kristen (Gereja). 10 SP Piebulak, Kab. Belu NTT Peralatan Pustu Peralatan medis penunjang operasional Puskemas Pembantu. 11 SP Remangsifui, Kab. Alor NTT Peralatan Pustu Peralatan medis penunjang operasional Puskemas Pembantu. 12 Patlean SP.5, Kab. Halmahera Timur Maluku Utara Peralatan Olahraga Peralatan untuk olahraga voli, bulutangkis dan sepakbola. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 17

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKTrans) DIRECTORATE'S UPDATE Kata Transmigrasi familiar di telinga sebagian besar orang Indonesia. Program ini sudah ada sejak zaman Presiden Suharto, namun sempat meredup setelah turunnya Presiden Suharto dan mulai berkembang lagi sekarang. Apakah program transmigrasi masih relevan di zaman now? Dan apakah ide baru Transpolitan dapat diwujudkan melalui salah satu program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Milenial? Sebelum kita membahas mengenai isu strategis di atas, kita akan membahas sekilas mengenai Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). y Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) adalah transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. y TSM Milenial adalah transmigran yang terlahir pada era globalisasi, di mana peran IT sangat kuat, sehingga memiliki keunggulan yang lebih dalam penguasaan IT. TSM Milenial diutamakan bagi penduduk yang memiliki kemampuan yang diukur dari kompetensi dan modal usaha yang dimiliki. Tentunya kompetensi dan modal usaha yang dimiliki harus disesuaikan dengan peluang usaha dan/atau kesempatan bekerja yang tersedia di Kawasan Perkotaan Baru (KPB) pada kawasan transmigrasi yang dituju. y Terdapat potensi peluang profesi bagi TSM khususnya di bidang industri, mereka bisa menjadi pekerja atau bahkan jadi pemilik, di bidang wirausaha (retail, kontraktor, distributor, dll), di bidang perdagangan dan jasa (perdagangan, pertukangan, jasa transportasi, jasa konstruksi, teknologi informasi) dan mereka juga bisa mempunyai peluang menjadi karyawan (ASN, karyawan swasta, tenaga kependidikan, tenaga pelayanan kesehatan, dll). Masyarakat Miskin Backlog kepemilikan perumahan saat ini mencapai 11 juta dan backlog keterhunian mencapai 7,6 juta. Dari 93% backlog kepemilikan perumahan sebagian besar merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 33% dan masyarakat miskin sejumlah 60%, dan seluruhnya didominasi oleh segmen MBR Informal atau non fixed income (Iwan Suprijanto, 2022). Mayoritas masyarakat tersebut adalah generasi milenial yang berada di Pulau Jawa. Di sisi lain, terindikasi turunnya minat transmigrasi dari daerah asal karena stigma negatif yang melekat seperti jauh dari pusat perekonomian, minimnya standar pelayanan minimal, dll. Pada tahap kegiatan pelayanan perpindahan transmigrasi masalah yang secara rutin terulang adalah terjadinya ketidaksesuaian antara kualitas transmigran yang dikirim dengan kondisi lingkungan setempat. Isu Strategis Salah satu terobosan kegiatan dalam revitalisasi kawasan transmigrasi yang didukung oleh adanya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi yaitu TSM Milenial atau penyediaan perumahan bagi generasi milenial khususnya MBR formal dan non formal di Pusat Kawasan Transmigrasi Mandiri atau Berdaya Saing. Saat ini terdapat potensi lahan di pusat Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/ Transpolitan yang diperuntukkan sebagai zonasi permukiman transpolitan yang dapat diisi oleh generasi milenial khususnya MBR. TSM Milenial ini akan mendapatkan hunian layak huni KONSEP TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI (TSM) MILENIAL DALAM RANGKA MENDUKUNG TRANSPOLITAN 18 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

bersubsidi dengan status hak milik, bimbingan untuk memperolah lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha. Pembukaan lahan tempat tinggal dan lahan usaha mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau badan usaha. Salah satu contoh program TSM Milenial ini adalah penyediaan perumahan bagi guru honorer, pemangkas rambut, montir perbengkelan, buruh pabrik atau sektor jasa formal atau informal untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi khususnya di pusat KPB. Lokasi KPB atau transpolitan yang telah berkembang dan berdaya saing diharapkan dapat menjadi daya tarik penduduk di daerah padat yang belum mempunyai rumah, berpendidikan relatif tinggi dan mempunyai keahlian tertentu untuk bersedia bermigrasi ke daerah baru sebagai TSM Milenial. Grand Design TSM Milenial Dengan tersedianya berbagai prasarana dan sarana pelayanan serta jaringan internet yang baik di Transpolitan, diharapkan dapat lebih menarik pelaksanaan transmigrasi jenis TSM khususnya bagi generasi milenial karena sangat sesuai dengan karakteristiknya. Generasi milenial adalah mereka yang terlahir pada era globalisasi, di mana peran IT sangat kuat, sehingga generasi milenial memiliki keunggulan yang lebih dalam penguasaan IT. Dengan demikian mereka sangat membutuhkan internet dan medsos untuk aktivitasnya sehari hari. Hal tersebut bisa didapatkan di KPB yang rata-rata sudah tersedia sarana jaringan internet dengan sangat baik. Dengan adanya Transpolitan 4.0 yang dikembangkan di KPB tentu akan membutuhkan SDM yang berkualitas sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan investasi kawasan. Oleh karena itu, sangat cocok jika dikembangkan oleh generasi milenial yang memiliki kemampuan lebih di bidang IT untuk mengikuti perkembangan teknologi di era industri 4.0. Lebih lanjut diharapkan generasi milenial ini bahkan akan mewujudkan start up-start up lokal atau Silicon Valley versi ketransmigrasian berbasis Internet Communication Technology (ICT) di kawasan transmigrasi berdasarkan pengembangan komoditas unggulan atau potensi lokal. Di dalam pelaksanaan TSM harus terdapat kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, perbankan, asosiasi perumahan serta pemangku kepentingan lainnya termasuk swasta atau badan usaha. TSM Milenial tersebut akan mendapatkan hunian yang layak huni dengan skema bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4.000.000, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggandeng para developer untuk membangun rumah subsidi.  Pemerintah pusat memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah dengan beberapa program KPR bersubsidi bagi TSM Milenial. Salah satu bantuan yang ditawarkan ini adalah skema KPR FLPP atau FLPP. KPR FLPP adalah dukungan likuiditas pembiayaan bagi perumahan untuk MBR yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dukungan pemerintah daerah setempat dalam pembangunan rumah tersebut berupa mempermudah proses perijinan dalam pembangunan, penyediaan lahan clean and clear, dll. Sebagai bentuk bantuan bagi MBR, KPR FLPP adalah cicilan yang dilengkapi dengan syarat pembayaran yang lebih mudah dibanding program KPR non-subsidi. Ini dimaksudkan untuk memudahkan para debitur dalam memenuhi kewajiban cicilan KPR-nya. KPR FLPP memberikan kemudahan berupa masa tenor yang cukup panjang, angsuran rendah dan keringanan iuran lainnya seperti: • Bunga tetap/fixed 5%; • Waktu tenor panjang 10-20 tahun; • Bebas premi asuransi; • Bebas pembayaran pajak PPN; • Booking fee ringan; Angsuran terjangkau (sekitar Rp500.000 – Rp900.000, per bulan). Bagi TSM Milenial yang menjadi penerima FLPP, maka secara otomatis akan menerima bantuan SBUM dengan fasilitas lainnya. TSM Milenial ini juga mendapatkan bantuan pengembangan kewirausahaan dan pelatihan SDM untuk bidang kerja non pertanian (off farm), bimbingan, pengembangan dan perlindungan hubungan kemitraan usaha, bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja, lapangan usaha, atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha dan fasilitasi perpindahan dan penempatan di lokasi permukiman TSM. Diharapkan dengan adanya program TSM Milenial ini, pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah ketimpangan persebaran penduduk saja namun sekaligus pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah melalui Transmigrasi 4.0 Kekinian “Transpolitan”. n Awanda Sentosa VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 19

NEWS KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI JALIN KERJA SAMA DENGAN CIVITAS AKADEMISI DI MALUKU Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara tentang Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi. Penandatangan kerja sama tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 bertempat di Hotel Batik. Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini juga disaksikan oleh Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi; Sekjen Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi; Dirjen PPDT; serta Sesditjen PPKTrans. PKB bertujuan untuk menjalin kerja sama antara civitas akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara dengan Ditjen PPKTrans dalam hal pengembangan kualitas SDM di lokasi transmigrasi khususnya di Provinsi Maluku Utara n Tim Redaksi Majalah Transpolitan MENJAGA KESEHATAN MENTAL, TINGKATKAN PERFORMA KERJA S ejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (FP3KT) menyelenggarakan Sharing with Expert: How to Deal with Stress at The Workplace pada Jumat (3/11). Kegiatan yang diinisiasi oleh Agen Perubahan Direktorat FP3KT ini merupakan bagian dari program pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pegawai meningkatkan produktivitas dalam mencapai kinerja yang optimal. Narasumber Marissa Meditania, M.Psi, Psikolog, menyampaikan materi secara interaktif dengan peserta tentang Stress Management (Sumber Stressor, Jenis Stress, Reaksi dalam Menghadapi Stress), Work Life Balance (Work Life Integration, Kunci Work Life Integration), dan Komunikasi Efektif. n Panca Okta Hutabrina 20 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

NEWS ARSIP SATU KATA SEJUTA MEMORI Program Transmigrasi telah mencapai usia 73 tahun. Perjalanan yang panjang dalam membangun negeri, salah satunya mewujudkan pemerataan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya pun tidak main-main, program transmigrasi sukses membentuk 1.529 Desa Definitif, 454 Kecamatan, 114 Kabupaten/ Kota, dan 2 Ibukota Provinsi yaitu Bulungan, Ibukota Provinsi Kalimantan Utara dan Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai unit kerja eselon I yang menangani ketransmigrasian, Direktorat Jenderal PPKTrans hingga saat ini terus melakukan penataan dan pengelolaan arsip transmigrasi. Dokumen-dokumen teknis ketransmigrasian terkait baik arsip aktif dan inaktif ditata, dikelola dan tersimpan rapi pada central file masing-masing UKE II dan record centre Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Agar terwujud tertib arsip dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui Biro Umum dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal telah melaksanakan audit pengawasan kearsipan internal pada bulan Mei hingga Agustus 2023. Pengawasan Kearsipan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, yang merupakan proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Penilaian dilaksanakan ke semua Unit Pengolah (UKE II), Penilaian Unit Kearsipan II (UKE I) dan Unit Kearsipan III (BalaiBalai) di lingkungan Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi, dengan menggunakan metode pengisian formulir Audit Sistem Kearsipan Internal (ASIQ), wawancara dan pengamatan langsung. Aspek yang diaudit antara lain memastikan Pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an dan Pengelolaan Sumber Daya Kearsipan (Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sarana serta Prasarana penunjang kearsipan). Hasil audit pengawasan kearsipan internal telah diumumkan pada apel gabungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tanggal 7 November 2023. Ditjen PPKTrans patut berbangga karena semua Unit kerja eselon II mendapatkan nilai > 90-100 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan), bahkan dua di antaranya masuk dalam 5 (lima) besar Unit Pengolah yaitu Direktorat P2KT peringkat ke-4 dan Direktorat PSP dan PSKP peringkat ke-5. Selain itu, Setditjen PPKTrans juga meraih peringkat ke-3 hasil pengawasan kearsipan internal Unit Kearsipan II dari 7 Unit Kearsipan UKE I yang dinilai. Keberhasilan ini adalah dukungan dari semua pegawai di lingkungan Ditjen PPKTrans yang bersama-sama berperan serta mewujudkan tertib arsip transmigrasi di masing-masing unit kerjanya. n Nuzul Fitriawaty Basri TINGKATKAN SKILL MENULIS PEGAWAI, DIT. FP3KT HADIRKAN PENULIS Dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan mendukung produktivitas kerja para pegawai dalam hal menulis, Direktorat FP3KT mengadakan Sharing with Expert: Skill Menulis di Era Digital pada Selasa (21/11). Kegiatan yang merupakan program Aksi Agen Perubahan Dit. FP3KT ini menghadirkan narasumber yang merupakan News Editor & Content Manager Assistant dari media Bisnis Indonesia, Herdanang Ahmad Fauzan. Penyampaian materi disampaikan Herdanang secara interaktif dengan memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar penulisan serta tips dan trik dalam menulis. Antusiasme peserta juga terlihat dari banyaknya naskah tulisan yang dikirimkan sebagai simulasi untuk dianalisis bersama narasumber di akhir sesi acara. n Panca Okta Hutabrina VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 21

HIGHLIGHT SAMBUT HBT KE-73, KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI TABUR BUNGA DI MAKAM PIONIR TRANSMIGRASI Mengenakan seragam kantor berwarna putih lengkap dengan atributnya, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ir. Danton Ginting Munthe, M.M memasuki Kompleks Makam Pionir Transmigrasi di Desa Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Kamis pagi (7/12). Peserta upacara yang terdiri dari Asisten Bupati Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Indramayu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, Perwakilan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Pejabat Tinggi Pratama Ditjen PPKTrans, Forkominda Kabupaten Indramayu, dan pegawai perwakilan dari UKE I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigras berbaris rapi. Kegiatan tabur bunga dan ziarah makam ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-73 yang jatuh pada tanggal 12 Desember 2023. Agenda rutin ini dilaksanakan sebagai refleksi untuk mengingat kembali peristiwa penting dalam sejarah pembangunan transmigrasi di Indonesia. Diketahui, 49 tahun silam atau tepatnya pada 11 Maret 1974, sebuah kecelakaan menimpa rombongan para transmigran asal Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu bus yang mereka tumpangi menuju lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Gunung Balak di Provinsi Lampung, tergelincir saat melewati jembatan dan masuk ke Sungai Kali Sewo, Desa Sukra, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 67 orang meninggal dunia. Mereka terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Atas arahan Departemen Transmigrasi saat itu, para korban meninggal dunia dimakamkan di dekat pemakaman umum yang terletak di lokasi kejadian. Lokasi tersebut lalu dikenal dengan Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi. Di antara rombongan yang mengalami musibah kala itu, terdapat tiga orang anak yang selamat. Mereka adalah Djaelani, Suyanto, dan Sangidu yang dikemudian hari diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Transmigrasi dan PPH, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ahli waris ketiganya turut hadir pada kegiatan upacara tabur bunga dan ziarah 22 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

makam ini dan diberikan tali kasih. Selain ahli waris pionir transmigrasi, Juru Kunci Makam turut pula diberikan bantuan santunan. Tugu Monumen Makam Pionir Transmigrasi Peristiwa yang sangat melekat dalam catatan sejarah awal pembangunan transmigrasi ini lalu diabadikan dalam bentuk tugu monumen yang kemudian disebut Monumen Makam Pionir Transmigrasi. Tugu Monumen yang tingginya tujuh meter dipadukan dengan tiang sebanyak empat buah itu memuat simbol yang mempunyai makna tertentu. Ukiran pepatah Jawa yaitu “Jer Basuki Mawa Beya” pada monumen tersebut mengandung makna bahwa segala usaha untuk mencapai tujuan diperlukan pengorbanan. Sementara itu, tanggal kejadian yaitu 11 dilambangkan dalam marmer berukuran 110 x 110 cm yang memuat nama-nama korban kecelakaan. Sedangkan bulan kejadian, yaitu Maret dilambangkan dalam trap tangga menuju Tugu Monumen. Untuk tahun kejadian 1974 diterjemahkan dalam trap pintu masuk terbuat dari beton sebanyak 19 buah. n Panca Okta Hutabrina Peristiwa yang sangat melekat dalam catatan sejarah awal pembangunan transmigrasi ini lalu diabadikan dalam bentuk tugu monumen yang kemudian disebut Monumen Makam Pionir Transmigrasi. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 23

MERAYAKAN HBT KE-73 DI SUKADANA, LOKASI PERTAMA TUJUAN TRANSMIGRASI T anggal 12 Desember 2023 memiliki arti istimewa bagi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Pasalnya, tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) yang diperingati setiap tahun. Sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang masih menyelenggarakan transmigrasi, wajar bila hajat ini dilaksanakan dengan meriah. Biasanya, perayaan peringatan HBT dilakukan di suatu daerah yang memiliki histori terkait transmigrasi. Tahun 2023 ini merupakan peringatan HBT yang ke-73. Daerah yang dipilih sebagai lokasi puncak perayaan peringatan HBT adalah Kabupaten Lampung Timur. Menurut sejarah, Lampung Timur, tepatnya Sukadana, merupakan salah satu tujuan pertama program transmigrasi era Indonesia pra-merdeka. Waktu itu, istilah yang digunakan adalah kolonisasi. Lapangan di halaman kantor Bupati Lampung Timur yang terletak di Kecamatan Sukadana hari Selasa, 12 Desember 2023 tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Pagi itu digelar upacara peringatan Hari Bhakti Transmigrasi Ke73 Tingkat Nasional. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Prof. (H.C.) Dr. (H.C.) Abdul Halim Iskandar, M.Pd. Selain tingkat nasional, digelar juga upacara peringatan HBT di beberapa kota di Indonesia. Ada beberapa hal penting yang dikatakan Menteri Halim sebagai Inspektur Upacara. Pertama, bahwa transmigrasi bukanlah sekadar program memindahkan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Lebih dari itu, program transmigrasi juga berperan mengungkit perekonomian suatu wilayah dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dampaknya, aktivitas masyarakat meningkat dan berefek pada peningkatan ekonomi wilayah. Uniknya, pusat pertumbuhan yang menjadi tempat masyarakat transmigrasi beraktivitas selalu di lokasi yang belum ramai. Ini merupakan wujud lain dari dampak positif transmigrasi, yaitu pemerataan pembangunan. Selanjutnya, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi merinci torehan keberhasilan program transmigrasi sepanjang masa. Tercatat, transmigrasi telah melahirkan lebih dari 1.500 desa, ratusan kecamatan dan kabupaten/ kota baru, bahkan ada tiga ibu kota provinsi yang embrionya merupakan daerah transmigrasi, yaitu Tanjung Selor ibu kota Kalimantan Utara, Mamuju ibu kota Sulawesi Barat, dan Merauke ibu kota Papua Selatan. “Bhakti transmigrasi terhadap pembangunan negeri telah terbukti dan tidak perlu diragukan lagi,” tegas Menteri yang kerap disapa Gus ini. Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui kementerian yang dipimpinnya mendorong agar tanggal 12 Desember 2023 yang selama ini diperingati sebagai Hari Bhakti Transmigrasi dapat naik tingkat menjadi Hari Transmigrasi Nasional. Ia menyebut bahwa sudah menyampaikan usulan resmi kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini karena kewenangan menetapkan harihari besar nasional berada di tangan Presiden. Upaya ini juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Agenda lain yang dilakukan pada HIGHLIGHT 24 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Upacara HBT Ke-73 adalah pemberian beberapa penghargaan. Ada dua macam penghargaan yang diberikan pada kesempatan tersebut, yaitu penghargaan Satya Transmigrasi dan Bhakti Transmigrasi. Satya Transmigrasi dipersembahkan kepada para tokoh yang dinilai sebagai penggerak pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, sementara Bhakti Transmigrasi dipersembahkan kepada para kepala daerah. Total ada 14 orang yang diberikan penghargaan tersebut, salah satunya ialah M. Dawam Rahardjo, Bupati Lampung Timur, yang mendapat penghargaan Bhakti Transmigrasi. Setelah selesai memimpin Upacara HBT Ke-73 di Sukadana, Menteri Halim bertolak ke Desa Sribhawono, masih di Kabupaten Lampung Timur. Suasana di Sribhawono lebih ramai dengan aktivitas masyarakat. Bila diibaratkan, Sukadana adalah tempat aktivitas pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, sementara Sribhawono adalah tempat masyarakat beraktivitas yang meliputi aktivitas hiburan dan perekonomian. Inilah kira-kira yang menjadi latar belakang dipilihnya Sribhawono sebagai lokasi lanjutan puncak perayaan HBT Ke-73, yaitu pagelaran wayang kulit. Pagelaran tersebut dibalut dalam tajuk Malam Tasyakuran HBT Ke-73 dan diselenggarakan di Lapangan Merdeka Sribhawono yang terletak persis di depan balai desa. Acara dilangsungkan mulai pukul 20.30 WIB. Malam itu, lakon yang dimainkan adalah Semar Bangun Desa dan dalang yang dihadirkan adalah Ki Sigit Ariyanto dari Yogyakarta. Sebelum dimulai, terlebih dahulu Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Danton Ginting Munthe, menyampaikan laporan penyelenggaraan rangkaian peringatan HBT Ke-73. Dirjen Danton mengatakan bahwa tahun ini rangkaian diawali dengan berziarah ke kompleks pemakaman pionir transmigrasi di Desa Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2023. Cerita yang melatarbelakangi ritual tahunan ini adalah tragedi yang menimpa rombongan peserta transmigrasi yang sedang dalam perjalanan dari Jawa Tengah menuju Lampung dan Sumatera Selatan. Mereka mengalami kecelakaan dan menyebabkan sebagian besar penumpang bus meninggal dunia. Kisah memilukan ini terjadi pada dekade 1970- an dan kini lokasinya menjadi situs yang dikunjungi setiap peringatan HBT. Acara pentas wayang kulit sebagai puncak perayaan peringatan HBT Ke-73 selain dihadiri oleh Menteri Halim, juga dihadiri oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dan mantan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim. Ribuan masyarakat juga antusias menghadiri acara tersebut sehingga menambah keramaian. Esensi dan tujuan penyelenggaraan acara semacam itu tentu bukan hanya seremonial belaka, tetapi sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara turut menggerakkan roda perekonomian skala lokal dan sebagai sarana hiburan masyarakat. n Elson Susilo Esensi dan tujuan penyelenggaraan acara semacam itu tentu bukan hanya seremonial belaka, tetapi sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara turut menggerakkan roda perekonomian skala lokal dan sebagai sarana hiburan masyarakat. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 25

KEMERIAHAN PERAYAAN HBT KE-73 DI BERBAGAI DAERAH Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi setiap tahunnya selalu istimewa. Kali ini bukan hanya dirayakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di pusat saja, namun juga diberbagai satuan kerja daerah yang membidangi ketransmigrasian. Bahkan di satuan permukiman transmigrasi. Di Provinsi Sulawesi Barat, peringatan Hari Bhakti Transmigrasi dilaksanakan di Satuan Permukiman Rano di Kabupaten Mamasa dan Ratte di Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat menggelar rangkaian acara di antaranya Apel Hari Bhakti Transmigrasi ke-73, Fun Walk Adventure, dan Homestay di lokasi transmigrasi Rano. Bahkan sebagian berkemah di bukit. Kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat ini diikuti oleh 500 peserta, terdiri dari warga transmigran, ASN, dan TNI/Polri. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut antara lain dengan menyewa sebanyak 10 rumah transmigran untuk homestay dan memesan konsumsi acara dari warga transmigran. Kemeriahan acara pun semakin seru saat pembagian doorprize. Sedangkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Ratte Kabupaten Polman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Polman beserta warga transmigran melaksanakan upacara pengibaran bendera. Lain halnya dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Sarasehan dan Silaturrahmi Para Pegawai dan Pensiunan. Sajian tumpengan dan makan bersama menjadi momen yang spesial pada acara tersebut. Demikian juga dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, memperingati Hari Bhakti Transmigrasi ke-73 dengan mengikuti Upacara Peringatan HBT secara virtual bersama seluruh pegawai. Di Unit Permukiman Transmigrasi Padang Tarok SP.1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Upacara Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-73 dipimpin langsung oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa, dan dihadiri oleh Kepala OPD di lingkup Pemkab Sijunjung, BUMN, BUMD, Baznas Provinsi Sumbar, Baznas Kabupaten Sijunjung, guru, siswa, serta warga transmigran Padang Tarok. Tak hanya di Pulau Sulawesi dan Sumatera, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan merayakan peringatan Hari Bhakti Transmigrasi dengan upacara pengibaran bendera di halaman kantor masing-masing. Tak mau kalah, pensiunan pegawai Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Transmigrasi (PWT) seluruh Indonesia turut pula memeriahkan Hari Bhakti Transmigrasi dengan mengadakan Manghayubagya Peringatan HBT ke-73 di Yogyakarta. n Panca Okta Hutabrina HIGHLIGHT 26 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

BENTUK RASA SYUKUR DAN CINTA PARA WREDATAMA TRANSMIGRASI Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-73 tahun 2023 dengan tema “Transmigrasi Satukan Negeri” pengurus Persatuan Wredatama Transmigrasi (PWT) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menyelenggarakan acara di Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2023 dengan mengundang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwuno X sebagai keynote speaker dan Staf Ahli Menteri Pengembangan Wilayah, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk membuka acara dan memberikan sambutan. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan PWT dari 14 provinsi dan diikuti oleh kurang lebih 200 peserta. Peringatan Hari Transmigrasi menjadi pengingat bahwa transmigrasi telah memberikan sumbangan pembangunan nusantara, utamanya dengan membangun sejak dari wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, menjadi 1.567 desa baru, 466 kecamatan baru, 116 kabupaten baru, hingga 3 provinsi baru. Sumbangan transmigrasi bagi pembangunan nasional diwujudkan dengan membangun 3.606 satuan permukiman transmigrasi, di 619 kawasan transmigrasi. Transmigrasi telah menempatkan sebanyak 2,2 juta keluarga yang terdiri atas 9,2 juta jiwa, di permukiman transmigrasi dari Sabang sampai Merauke. Selain acara yang di laksanakan di Yogyakarta PWT menyelenggarakan “Tasyakuran dan Silaturahim” pada Sabtu, 16 Desember 2023 di Ruang Operation Room Lantai 1 Gedung Utama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta yang di antaranya Ketua Umum PWT, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Forum Komunitas Lanjut Usia Cilandak, dan Anggota Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI). Ketua Umum PWT dalam sambutannya menyampaikan bahwa tanggal 12 Desember 2023 diperingati sebagai Hari Transmigrasi Nasional, sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No 280 Tahun 2023. Penyelenggaraan peringatan HBT ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kecintaan PWT terhadap transmigrasi. Meskipun, sudah pensiun PWT tetap siap berkolaborasi dan berkontribusi bersama permintah dalam memajukan pembangunan Indonesia melalui penyelenggaraan transmigrasi. n Kania Ernawati HIGHLIGHT VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 27

HIGHLIGHT Penyelenggaran transmigrasi tidak dapat dapat dipungkiri memiliki kontribusi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Tidak hanya sekadar kontribusi, tapi merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Potret perjalanan penyelenggaran transmigrasi setiap tahunnya diperingati pada tanggal 12 Desember 1950 yang saat ini dikenal sebagai Hari Bhakti Transmigrasi. Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi menjadi peristiwa penting, yang diharapkan tidak hanya sekadar perayaan ataupun rutinitas setiap tahunnya sehingga tidak menjadi sebuah tradisi yang kehilangan esensi. Awal mula penetapan Hari Bhakti Transmigrasi di Indonesia pada tanggal 12 Desember 1950 oleh Pemerintah Indonesia, namun penyelenggaran transmigrasi telah berlangsung sejak sebelum Indonesia Merdeka, bahkan istilah transmigrasi lahir pada tahun 1927 yang dikemukakan oleh Bung Karno dalam Harian Soeloeh Indonesia. Singkatnya, penyelenggaraan transmigrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa periodisasi, yaitu transmigrasi pada masa Hindia Belanda, transmigrasi pada masa pendudukan Jepang, dan transmigrasi pada masa Kemerdekaan. Perjalanan panjang penyelenggaran transmigrasi dianggap menjadi sebuah kekayaan bagi sejarah bangsa Indonesia, oleh karena itu kegiatan preservasi sangat penting untuk menjaga momen bersejarah tersebut abadi dan menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa di masa yang akan datang. Berdirinya museum ketransmigrasian menjadi salah satu bukti untuk menjalankan fungsi sebagai pusat pengelolaan data, informasi koleksi yang berhubungan dengan kolonisasi dan transmigrasi, selain itu memiliki manfaat menjadi laboratorium sosial bagi masyarakat luas untuk melakukan berbagai kajian tentang kolonisasi dan transmigrasi sebagai sarana publik. Museum Transmigrasi berdiri di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan target seluas 20 Ha, namun pembangunan dan pemanfaatan lahan pada saat ini hanya seluas 6.6 Ha. Penyediaan area diawali dengan pembebasan tanah milik masyarakat seluas 5 ha pada tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2007 ditambah seluas 1.3 ha. Peletakan batu pertama dilakukan pada tahun 2004, pembangunan dimulai tahun 2005, dan mulai beroperasi pada tahun 2010. Dalam sebuah museum salah satu unsur terpenting adalah koleksi. Koleksi POTRET HISTORIS KELAHIRAN HARI BHAKTI TRANSMIGRASI REKAM JEJAK PERJALANAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI 28 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

adalah bukti material hasil budaya atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan pariwisata. Selain itu pendirian suatu museum juga harus memenuhi beberapa syarat, seperti harus memiliki visi dan misi, memiliki koleksi, memiliki bangunan, memiliki sumber daya manusia, memiliki sumber pendanaan tetap, dan memiliki nama museum. Semua persyaratan tersebut telah dipenuhi Museum Ketransmigrasian. Dalam mewujudkan tujuannya, Museum Ketransmigrasian memiliki visi yaitu “Terwujudnya Museum Ketransmigrasian sebagai Kawasan Terpadu yang dapat digunakan untuk edukasi, rekaman historis dan rekreasi yang dapat menampilkan perjalanan program ketransmigrasian di Indonesia. Sedangkan misinya adalah Mengembangkan museum ketransmigrasian yang memiliki nilai edukasi serta rekreasi sehingga menarik untuk dikunjungi; Mengembangkan suatu wahana pembelajaran pelaku Sejarah yang dapat mendokumentasikan tentang program ketransmigrasian di Indonesia secara baik, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengembangan program sejenis pada masa depan; dan Menyediakan sarana dan prasarana pendukung museum sehingga diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan bagi kawasan sekitar. Klasifikasi Seperti yang telah dikemukanan sebelumnya bahwa salah satu unsur terpenting dalam sebuah museum adalah koleksi. Penataan koleksi museum ketransmigrasian telah dilakukan, dan juga telah diklasifikasi berdasarkan pada fungsi dan kategori, yaitu: Koleksi Rumah Tangga merupakan koleksi berupa peralatan yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari suatu keluarga; Koleksi Pencarian Hidup merupakan koleksi yang digunakan secara berkesinambungan dengan maksud mendapatkan penghasilan dan upaya memenuhi kebutuhan hidup serta alat produksi; Koleksi Transportasi merupakan koleksi berupa sarana dan peralatan yang digunakan sebagai sarana angkutan di darat, air, dan udara serta sarana navigasinya; Koleksi Religi dan Budaya merupakan koleksi yang berkaitan dengan sistem rangkaian keyakinan, kekuatan supranatural, aktivitas upacara, estetika panca Indera, dan pewarisan kelompok sosial; Koleksi Ekonomi dan Administrasi merupakan koleksi yang dipakai dalam perdagangan, keuangan, perindustrian, komoditas, dan bukti kesinambungan, legalisasi, pengesahan, pemberian wewenang, dan kekuasaan; Koleksi sejarah dan Geografi merupakan koleksi yang memiliki nilai historis, digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa sejarah dan berkaitan dengan koleksi, variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Adanya kekayaan heritage yang dimiliki dalam penyelenggaraan transmigrasi, peringatan Hari Bhakti Transmigrasi dapat menjadi sebuah momen rekfleksi untuk senantiasa melakukan perbaikan tiada henti dalam penyelenggaran pelaksanaan transmigasi. n Monang Putra Dinata Sinaga Terwujudnya Museum Ketransmigrasian sebagai Kawasan Terpadu yang dapat digunakan untuk edukasi, rekaman historis dan rekreasi yang dapat menampilkan perjalanan program ketransmigrasian di Indonesia. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 29

HIGHLIGHT SENAM PAGI DAN BAZAR DI ACARA PENUTUPAN PERINGATAN HBT KE-73 TAHUN 2023 Beragam rangkaian acara menarik dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023 untuk memperingati perayaan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-73 Tahun 2023 yang dipusatkan di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) di Kalibata Jakarta Selatan dengan penuh kemeriahan yang dihadiri oleh Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Bapak Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.Si., M.M, Sekjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Bapak Taufik Madjid, S.Sos, M.Si, serta Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya serta seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pada tahun ini perayaan Hari Bhakti Transmigrasi Ke-73 Tahun 2023 mengusung Tema “Transmigrasi Satukan Negeri”. Sederet acara dipersiapkan oleh panitia HBT Ke-73 Tahun 2023 antara lain, kegiatan senam bersama yang diikuti oleh para pimpinan dan pegawai Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Pentas Seni Musik dari para UKE I (Ditjen. PPKTrans, Ditjen. PPDT, dan Sekjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi). Acara semakin meriah dengan adanya berbagai macam stand bazar dari para UKE I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Ditjen. PPKTrans, Itjen. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Ditjen. PEID, Ditjen. PDP, BPI, Sekjen. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan Dharma Wanita Persatuan/DWP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) dan dari eksternal juga turut memeriahkan dalam bazar HBT ke-73, antara lain dari Bank Mega, Bank Mandiri, Koperasi de-Apik Nusantara, BPJS, Le Mineral, Honda Mugen, dan Travel Umrah Assalamah Wisata Janah, serta adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi semua pegawai. Kegiatan Acara Hari Bhakti Transmigrasi Ke-73 Tahun 2023 dimulai tepat pada pukul 07:00 WIB di Lapangan Parkir Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Kalibata Jakarta Selatan. Acara dipandu oleh duet MC Ditjen PPKTrans diawali oleh sambutan dari Sekjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Taufik Madjid, S.Sos, M.Si., yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara dan dilanjutkan dengan kegiatan senam pagi bersama yang melibatkan para pimpinan dan pegawai yang hadir dalam acara HBT Ke-73. Kegiatan senam pagi semakin semarak karena diiringi musik yang atraktif dan dipandu oleh instruktur senam professional yang membuat kegiatan senam pagi semakin meriah yang dapat terlihat dari antusiasme para pegawai yang terlibat. Rangkaian Kemeriahan Acara HBT Ke-73 terus berlanjut dengan Acara Pentas Seni Musik dari para perwakilan 30 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

UKE I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Ditjen. PPKTrans, Ditjen. PPDT, dan Sekjen. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) yang sangat memukau serta meriah yang membuat para penonton semakin bersemangat dalam menyanyikan lagu secara bersama-sama. Acara Pentas Seni Musik ini juga diselingi oleh pemberian berbagai macam hadiah doorprize yang menarik yang telah disiapkan oleh panitia HBT ke-73 untuk para peserta yang sudah hadir. Perayaan HBT Ke-73 ini juga mendorong bagi para pelaku UMKM untuk dapat semakin berkembang, terdapat lebih dari 15 stand bazar yang turut serta dalam memeriahkan perayaan HBT Ke-73 Tahun 2023. berbagai produk unggulan mulai dijajakan, antara lain olahan makanan, aneka jajanan kuliner, produk otomotif, travel umrah, layanan keuangan perbankan dan layanan kesehatan gratis bagi para pegawai yang membuat kegiatan acara semakin menarik bagi para peserta yang hadir. Acara Perayaan HBT ke-73 yang berlangsung secara lancar dan meriah mulai dari pukul 07.00 Wib pagi akhirnya resmi ditutup pada pukul 11.00 WIB siang oleh duet MC Ditjen.PPKTrans. n Laga Chrisdhidaya VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 31

LAPORAN UTAMA SDM UNGGUL KUNCI SUKSES TRANSMIGRASI ERA BARU PADA TAHUN 2045, BERTEPATAN DENGAN 100 TAHUN KEMERDEKAAN, DITARGETKAN INDONESIA SIAP UNTUK MENJADI SALAH SATU NEGARA MAJU DAN NEGARA DENGAN PEREKONOMIAN TERBESAR KEEMPAT DI DUNIA. Pemerintah berusaha mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Presiden Jokowi menegaskan terdapat tiga hal pokok yang menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045, yakni stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kekuatan besar Indonesia dalam segi SDM tidak cukup hanya unggul dari kuantitas, tetapi juga diperlukan kualitas, baik secara fisik, kemampuan, karakter, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, untuk membentuk SDM yang unggul diperlukan adanya investasi melalui pendidikan yang berkualitas, mengembangkan landasan ekonomi yang kuat, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia di tahun 2045, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi, salah satunya adalah mendorong perpindahan penduduk yang merata dengan transmigrasi era baru. n Dinda Alfania Kharisma 32 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Penyelenggaraan transmigrasi ini nantinya juga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM serta perwujudan integrasi masyarakat yang dilakukan melalui penciptaan komunitas transmigran dan penduduk, seperti program transmigrasi yang telah pemerintah laksanakan di Tanjung Buka SP 6B, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada lokasi transmigrasi ini, sektor pertanian menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mewujudkan wilayah yang berdaulat pangan. Meski wilayahnya terisolir, hanya dapat ditempuh dengan transportasi air, tidak ada aliran listrik, dan jaringan internet yang terbatas, hal ini tidak lantas membuat para transmigran hanya berpangku tangan. Berbagai komoditas, seperti padi, jeruk, jagung, rambutan, kelapa, cabai, bawang merah, semangka hingga melon menjadi pilihan para transmigran untuk mengolah lahan mereka di Tanjung Buka SP 6B. Produktivitas dan kegigihan mereka dalam mengolah lahan membuahkan hasil manis dengan menghasilkan tanaman holtikultura, yakni semangka dan melon berkualitas terbaik. Bahkan berkat keberhasilannya, komoditas unggulan ini mendapatkan sertifikat Prima 3 dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan, yang berarti produk yang dihasilkan menggunakan 95 persen bahan organik sehingga aman dikonsumsi. Selain itu, Bupati Bulungan, Syawarni memberikan apresiasi kepada para transmigran saat menghadiri kegiatan panen perdana dengan menjadikan semangka dan melon sebagai ikon komoditas dari Tanjung Buka SP 6B. Harapannya agar komoditas ini tidak hanya bisa dinikmati oleh warga sekitar, tapi juga semua orang di Bulungan. Syawarni yakin dengan kegigihan yang dimiliki oleh para petani dapat mengembangkan potensi produk ini semakin unggul. Kegigihan para transmigran ini juga ditunjang dengan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan, berupa alat perontok padi, pupuk, dan rotavator. Menurut Kepala UPT Tanjung Buka SP 6B, Jumiran, keberhasilan ini bermula dari keinginan warga yang ingin memiliki produk ikon. Salah satu transmigran bernama Sutarji menginisiasi keinginan ini dengan bekerja sama dengan pihak swasta, CV Bisma Atari yang memberikan dukungan bibit, pengendalian hama, hingga pembinaan kepada para petani. Lambat laun, usaha ini semakin berkembang dari yang semula berawal dari lahan seluas 50 x 70 m2 dengan menghasilkan produk sekitar 17 ton, berhasil menjadi lahan sebesar 8 hektar dengan jumlah produksi semangka dalam satu tahun mencapai 100 ton dan melon 20 ton. Dalam satu tahun, mereka berhasil panen sebanyak empat kali dengan meraup keuntungan sekitar Rp60.000.000, dalam sekali panen. Saat ini para petani telah memiliki lokasi pemasaran produk, yakni di Tanjung Selor, Tarakan, dan Berau. Bahkan, ada beberapa tengkulak yang langsung mengambil produk di Tanjung Buka SP 6B. Berkat kesuksesannya, banyak warga transmigran lain yang akhirnya tertarik untuk ikut bergabung dengan kelompok tani yang diketuai oleh Bapak Sutarji tersebut. Mereka diwajibkan untuk menggunakan bahan organik yang biasa digunakan oleh kelompok tani tersebut. Namun, pada akhir tahun 2022, para petani di Tanjung Buka SP 6B harus menelan pil pahit dengan mengalami gagal panen karena air pasang yang menenggelamkan tanaman warga selama 9 hari. Akibat gagal panen, para petani harus mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000. Mengatasi hal ini, para petani bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V membangun tanggul penahan banjir sekitar 11 kilometer di sepanjang area sungai Tanjung Buka SP 6B. Setelah mengalami gagal panen, para transmigran kembali bangkit dengan melanjutkan penanaman berbagai komoditas, terutama semangka dan melon. Keberhasilan yang mereka capai hingga saat ini tidak terlepas dari kegigihan dan kerja sama di antara para petani maupun dengan pemerintah, sehingga dengan SDM unggul ini dapat membuat Tanjung Buka SP 6B menjadi lokasi transmigrasi yang semakin maju seiring dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Para transmigran berharap agar pemerintah dapat meningkatkan fasilitas di lokasi transmigrasi, seperti penyediaan listrik, jaringan internet, hingga jembatan penghubung sehingga dapat memudahkan transmigran untuk memasarkan produk mereka. n Dinda Alfania Kharism KISAH SUKSES TANJUNG BUKA SP 6B VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 33

I ndonesia memiliki visi ambisius untuk menjadi negara emas pada tahun 2045. Salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Melalui tulisan ini, penulis hendak membahas mengenai peran pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam mempersiapkan calon transmigran (catrans), memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang diperlukan sebelum berangkat ke lokasi transmigrasi. Indonesia sebagai negara dengan beragam budaya, etnis, dan geografi memiliki potensi besar untuk mencapai prestasi luar biasa. Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu komponen kunci. Salah satu aspek yang tidak boleh terlupakan adalah persiapan SDM untuk program transmigrasi, yang telah lama menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan nasional. Program transmigrasi telah menjadi bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penguatan unitary state of Indonesia. Dalam konteks pencapaian Indonesia Emas 2045, transmigrasi tetap menjadi instrumen strategis untuk memajukan daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk menjalankan program transmigrasi dengan efektif, persiapan dan pelatihan SDM menjadi faktor utama. Pemilihan dan persiapan calon transmigran adalah langkah awal yang sangat penting dalam program transmigrasi. Calon transmigran harus dipilih dengan cermat berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan di lokasi transmigrasi yang menjadi tujuan. Selain itu, calon transmigran juga perlu diberikan pelatihan yang memadai sebelum berangkat ke lokasi transmigrasi. Pelatihan calon transmigran melibatkan sejumlah keterampilan dan kompetensi yang akan membantu mereka beradaptasi dan produktif di lokasi transmigrasi. Beberapa area yang harus diberikan perhatian dalam pelatihan dan pengembangan adalah keterampilan pertanian dan perkebunan, keterampilan LAPORAN UTAMA MENINGKATKAN PELUANG SUKSES TRANSMIGRAN PELATIHAN SDM MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Pelatihan berbasis kompetensi calon transmigran, mata latih budidaya tanaman obat keluarga. 34 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

peternakan, keterampilan perikanan, keterampilan kewirausahaan, keterampilan sosial dan budaya, serta keterampilan manajemen waktu dan keuangan. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta melalui Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) secara konsisten melatih para calon-calon transmigran yang akan diberangkatkan ke berbagai tujuan lokasi transmigrasi, sebagai upaya untuk membekali transmigran dengan kompetensi yang cukup dan memadai di berbagai bidang. Beberapa kegiatan yang penulis telah lakukan yakni melatih para calon transmigran pada pelatihan berbasis kompetensi, di antaranya mata latih budidaya tanaman obat keluarga, pembuatan olahan pangan berupa tempe kedelai dan camilan unik nugget tempe, dan mata latih praktek kewirausahaan pembuatan minuman serbuk jahe instan. Selain pelatihan awal, penting juga untuk memberikan dukungan berkelanjutan dalam pengembangan SDM para transmigran di lokasi transmigrasi. Dukungan ini melibatkan program-program pengembangan, bimbingan, dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka dapat sukses dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan wilayah yang mereka huni. Pelatihan berbasis kompetensi calon transmigran Daerah Istimewa Yogyakarta di BBPPM Yogyakarta, mata latih pembuatan tempe kedelai & camilan nugget tempe. Pelatihan berbasis kompetensi calon transmigran Daerah Istimewa Yogyakarta di BBPPM Yogyakarta, mata latih praktek kewirausahaan pembuatan minuman bubuk jahe instan. Pencapaian visi Indonesia Emas 2045 akan sangat bergantung pada persiapan dan pengembangan SDM yang unggul, termasuk calon transmigran. Pelatihan dan pengembangan adalah elemen kunci dalam mempersiapkan calon transmigran agar sukses di lokasi transmigrasi. Dengan perhatian yang cermat pada aspek ini, Indonesia dapat melangkah maju menuju masa depan gemilangnya sebagai Negara Emas pada tahun 2045. n Shinta Sari Interpreter VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 35

Paguyuban Mahasiswa Anak Transmigran atau biasa disebut PMAT adalah sebuah organisasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi mahasiswa penerima beasiswa Program Penjaringan Siswa Berprestasi di Kawasan Transmigrasi (PPSBKT) untuk menyalurkan kebutuhan berorganisasi serta pengabdian kepada masyarakat. Di UIN Raden Fatah Palembang, PMAT dibentuk pada tahun 2016. Saat ini, organisasi PMAT UIN Raden Fatah Palembang memiliki anggota yang berjumlah 72 orang. Organisasi yang diketuai oleh Sukono yang merupakan mahasiswa program studi ilmu hadis dan merupakan penerima beasiswa PPSBKT ini memiliki beberapa divisi yang dinamai “kementerian” dan salah satunya adalah Kementerian Pendidikan. Tim Transpolitan menyempatkan diri melakukan perbincangan dengan Sukono. Ternyata, kegiatan dari Kementerian Pendidikan PMAT UIN Raden Fatah Palembang ini sudah cukup banyak dan sering dilakukan. Misal saja, pada tahun 2022 mereka sempat melakukan kegiatan yang diberi judul “PMAT Mengabdi”. Kegiatan ini mencakup beberapa sub-kegiatan, yakni sosialisasi beasiswa, seminar pendidikan, sekolah alam, dan kelas inspiratif. Dengan semangat pengabdian yang tinggi, mereka melakukan kegiatan ini pada bulan Desember 2022 lalu di Desa Tanjung Pule, Kabupaten Ogan Ilir. Keempat kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam kurang lebih 10 hari di lokasi tersebut. Pada kegiatan sosialisasi beasiswa, mereka menyambangi sekolahsekolah tingkat atas untuk memberikan informasi terkait adanya beasiswa PPSBKT yang ditujukan bagi para anak dari transmigran maupun eks transmigran. Mereka tidak hanya menjelaskan beasiswa PPSBKT di UIN Raden Fatah Palembang saja, tetapi juga menyebutkan perguruan-perguruan tinggi lainnya yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PPKTrans, yakni UNSOED, UIN Datokarama Palu, UNUSIA, UGM, IAIN Ternate, dan UNKHAIR. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar menumbuhkan semangat anak-anak transmigran untuk menempuh tertiary education atau pendidikan perguruan tinggi. Sukono berpendapat bahwa tertiary education sangatlah krusial bagi pengembangan kawasan transmigrasi mengingat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, dibutuhkan SDM yang berkualitas pula dan ini dapat diraih dengan menempuh tertiary education. Dalam salah satu studi, disebutkan bahwa LAPORAN UTAMA PMAT UIN RADEN FATAH PALEMBANG HADIRKAN KELAS INSPIRATIF DI KAWASAN TRANSMIGRASI 36 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

tertiary education dapat meningkatkan probabilitas untuk tidak berakhir menjadi pengangguran (Oliveira Martins et al, 2007). Selain meningkatkan ekonomi, pendidikan (McMahon, 2004 seperti dikutip dalam Santiago P. et al, 2008) dapat meningkatkan kualitas nonmoneter lainnya, seperti: kesehatan diri dan keluarga, perkembangan kognitif pada anak, kesuburan, ukuran keluarga dan pengurangan kemiskinan, efisiensi konsumsi, pengembalian aset keuangan yang lebih tinggi, menurunnya keusangan kapital manusia melalui pembelajaran di waktu senggang, kepuasan pekerjaan, kebutuhan rekreasi di kehidupan urban, dan efek konsumsi murni. Selain menyambangi sekolah tingkat atas, anak-anak PMAT juga melakukan kegiatan dengan target anak sekolah tingkat menengah pertama melalui kegiatan seminar pendidikan. Kegiatan ini menggandeng pembicara dari dinas yang membidangi pendidikan kabupaten setempat yang bertujuan untuk memberikan semangat dan gambaran tentang pendidikan secara luas. Dibarengi dengan kegiatan ini, PMAT juga melakukan kegiatan kelas inspiratif dengan target anak sekolah kelas 4 hingga 9 yang bertujuan untuk menanamkan pola pikir pendidikan mengingat angka pernikahan dini di daerah transmigrasi cukup tinggi. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan putus sekolah karena anak didik yang seharusnya masih dapat melanjutkan pendidikan justru harus disibukkan dengan urusan rumah tangga. Terakhir, mereka juga memiliki kegiatan bernama sekolah alam dimana kegiatan ini melibatkan anak-anak sekolah dasar untuk belajar tentang alam, melihat lingkungan dengan tujuan mengenalkan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan. Sukono juga mengemukakan bahwa kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM di kawasan transmigrasi saja, tetapi juga kualitas dari anak-anak PMAT sendiri. Karena dengan ini, anak-anak PMAT menjadi lebih siap dalam menjalani KKN dari kampus dan juga pengabdian mereka nanti selepas lulus dari perguruan tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan ini, PMAT tidak sendirian. Pada tahun 2022, kegiatan di Desa Tanjung Pule melibatkan pemangku kebijakan dari tingkat provinsi dan kabupaten. Bantuan tidak hanya berupa uang, tapi juga dukungan materi untuk mengisi acara mereka. Seperti yang dicatat pada kegiatan tahun 2022, mereka mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir untuk hal konsumsi, transportasi dan akomodasi. “Kami diberikan dukungan berupa bus, uang, dan juga tempat tinggal di Balai Desa Tanjung Pule. "Uang kami manfaatkan untuk konsumsi kami selama di lokasi dan juga pendukung acara seperti kudapan dan juga perlengkapan acara lainnya”, utas Sukono. Pada tahun 2023 ini, kegiatan serupa direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir Bulan Desember di Desa Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin yang notabene lebih jauh dari lokasi tahun lalu dan memakan waktu perjalanan lebih dari 4 jam. Saat ini, mereka tengah menyiapkan beberapa hal salah satunya yakni proposal bantuan pendanaan. Hal ini dilakukan sebagai akibat kurangnya dukungan dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin untuk pelaksanaan kegiatan ini. Hingga sampai saat ini, dana yang terkumpul masih seperempat dari total kebutuhan. Dana ini mereka terima dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang selalu aktif dalam pendanaan kegiatan-kegiatan mereka. Maka dari itu, anak-anak PMAT menjadi lebih giat dalam mencari pendanaan dari bank dan perusahaan. n Rasyid Agam Fudhail PMAT juga melakukan kegiatan kelas inspiratif dengan target anak sekolah kelas 4 hingga 9 yang bertujuan untuk menanamkan pola pikir pendidikan mengingat angka pernikahan dini di daerah transmigrasi cukup tinggi. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 37

LAPORAN UTAMA Dalam pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi, pemenuhan kebutuhan spiritual juga sangat diperlukan. Sehingga perlu adanya kegiatan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan sikap, kerukunan, dan toleransi beragama sehingga terbina kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif. Pembinaan mental spiritual juga meningkatkan kehidupan beragama dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kesejahteraan spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Salah satu upaya untuk melakukan pembinaan mental spiritual pada masyarakat transmigrasi yaitu melalui penyelenggaraan Islamic Center. Islamic Center adalah pusat keislaman atau wadah kegiatan pembinaan dan pengembangan manusia atas dasar ajaran agama Islam berlangsung berdasarkan inti atau dasar ajaran yang meliputi: ibadah, muamalah, taqwa, dan dakwah. Fungsi utama Islamic Center yaitu mewadahi kegiatan dakwah, pendidikan non formal, pusat aktivitas kebudayaan Islam dan pengembangan ajaran Islam, sarana informasi dan pusat peribadatan. Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah menyelenggarakan program Islamic Center sejak tahun 2021 yang berpusat di Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Diharapkan kawasan tersebut mampu menjadi wilayah yang memiliki peradaban yang maju dan mengembangkan kehidupan masyarakat transmigrasi. Pada tahun 2023, Islamic Center diselenggarakan di 8 Kawasan Perkotaan Baru yaitu: KPB Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, KPB Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, KPB Parit Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, KPB Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, ISLAMIC CENTER UNTUK KESEJAHTERAAN SPIRITUAL 38 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

KPB Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, KPB Gerbang Kayong, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, KPB Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan KPB Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Pembinaan mental spiritual masyarakat transmigrasi melalui program Islamic Center diselenggarakan oleh Tenaga Pembimbing Bidang Mental Spiritual atau dapat disebut juga Pengelola Islamic Center. Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi memfasilitasi 1 orang Dai, 1 orang asisten Dai, dan 2 orang petugas kebersihan untuk mengelola dan merawat Islamic Center. Para pengelola inilah yang akan berperan sebagai agen perubahan masyarakat untuk menyebarkan wawasan keagamaan, dan menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat. Para Dai dan pengelola lainnya juga diarahkan untuk menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Setiap Islamic Center menyelenggarakan kegiatan yang dibagi ke dalam beberapa bidang yaitu bidang Pendidikan, Dakwah, Sosial dan Kegiatan Usaha Ekonomi. Kegiatan yang diselenggarakan dalam Islamic Center dalam Bidang Pendidikan antara lain: TPQ bagi anak-anak, kegiatan membaca, menulis dan menghafal ayat suci Al-Quran, kegiatan Khotmil AlQur’an, kegiatan belajar Istighosah atau Solawatan Nabi, dan kegiatan belajar kitab terkait hukum dan ajaran agama Islam. Di Bidang Dakwah kegiatan yang dilakukan adalah: Majelis ta’lim BapakBapak dan Ibu-Ibu, kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), kegiatan Sholawatan, Istighotsah, Manaqib, Yasin dan Tahlil, kegiatan pengajian muslimat dan rutinan Fatayat, dan kegiatan meramaikan dan merawat masjid Islamic Center. Di Bidang Sosial melakukan: Kegiatan bakti sosial, kegiatan santunan anak yatim dan kaum duafa, kegiatan gotong royong masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan lingkungan dan sarana prasarana Islamic Center dan kegiatan memfasilitasi dan pelayanan keperluan masyarakat sekitar seperti pengumpulan sedekah dan musyawarah. Bidang Kegiatan Usaha Ekonomi melakukan: Kegiatan pelatihan SDM, dan kegiatan pembuatan wirausaha di wilayah sekitar Islamic Center. Program – program di atas diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan keagamaan, menjalin silaturahmi antar masyarakat, saling tolong menolong hingga meningkatkan perekonomian keluarga. Namun, penyelenggaraan kegiatan di atas tetap disesuaikan oleh masing–masing Islamic Center berdasarkan kondisi, kebutuhan dan potensi yang ada di Kawasan Perkotaan Baru. n Afifah Dwi Lestari Pembinaan mental spiritual masyarakat transmigrasi melalui program Islamic Center diselenggarakan oleh Tenaga Pembimbing Bidang Mental Spiritual atau dapat disebut juga Pengelola Islamic Center. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 39

MENINGKATKAN KAPASITAS MENTAL SPIRITUAL/ROHANIAWAN (DAI/DAIYAH) DI KAWASAN TRANSMIGRASI S alah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya adalah spiritual. Kesejahteraan spiritual dipandang sangat penting karena berdampak baik kepada mental individu maupun kehidupan sosial masyarakat. Maka dari itu, salah satu upaya pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi adalah pembinaan di bidang mental spiritual melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Mental Spiritual/Rohaniawan (Dai/Daiyah) di kawasan transmigrasi. Sejak tahun 2021, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis ini secara kolaboratif bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU), Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) dan pemerintah daerah terkait. Pada tahun 2023, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Mental Spiritual/Rohaniawan (Dai/Daiyah) telah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 09 – 12 Maret 2023 dengan jumlah peserta 32 orang Daiyah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 19 – 22 Juni 2023 dengan jumlah peserta 30 orang Daiyah, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 09 – 11 Oktober 2023 dengan jumlah peserta 20 orang Dai, dan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 13 – 16 November 2023 dengan jumlah peserta 32 orang Dai. Para peserta (Dai/Daiyah) berasal dari berbagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di kawasan tansmigrasi. Bimbingan teknis di bidang mental spiritual ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada, khususnya transmigran dan warga sekitar kawasan transmigrasi agar memiliki sikap mental yang ulet, tangguh, dan mandiri serta memiliki perilaku yang semakin baik sesuai norma, aturan, adat istiadat, dan ajaran keagamaan. Sehingga menjadi manusia yang mampu beradaptasi lebih baik, mempunyai moral dan tanggung jawab yang baik serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan ini bukan hanya diarahkan untuk membangun wawasan keagamaan yang baik, namun juga menambah wawasan kewirausahaan bagi para transmigran. Para Dai dan Daiyah yang merupakan tokoh masyarakat di lingkungannya tentu memiliki peran yang strategis dalam LAPORAN UTAMA 40 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

pengembangan masyarakat transmigrasi. Untuk itu, diharapkan para Dai dan Daiyah mampu memiliki fungsi ganda, yakni melakukan aktivitas penyebaran materi keagamaan dan melakukan pendampingan masyarakat untuk mengolah dan mengembangkan potensi lokal di kawasan transmigrasi. Dengan begitu, adanya kegiatan ini diharapkan mampu memunculkan multiplayer effect yang besar bagi kehidupan masyarakat karena memberikan dampak dalam segala ranah kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, budaya, ekonomi hingga mendorong peningkatan daya saing daerah. Pendekatan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Mental Spiritual/Rohaniawan (Dai/Daiyah) di kawasan transmigrasi dilakukan melalui pendekatan kelompok sehingga para peserta dapat saling mendukung dan memberikan motivasi satu sama lain dan bersinergi dengan baik. Pendekatan kelompok juga mendorong untuk menggunakan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Konsep kegiatan ini adalah Participatory Learning Method (PLM), yang menempatkan peserta sebagai subyek. Sehingga proses pembelajaran ditekankan pada learning yang berlaku dua arah agar terjadi diskusi, tukar pengalaman dan partisipasi aktif dari peserta. Adapun beberapa materi dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Mental Spiritual/Rohaniawan (Dai/Daiyah) di kawasan transmigrasi seperti tabel di bawah. Materi-materi di atas berguna untuk membekali para Dai/Daiyah untuk berdakwah di kawasan transmigrasi. Baik bekal secara wawasan ilmu keagamaan, sikap dan keterampilan dalam berdakwah sesuai kondisi sosial budaya di masyarakat hingga pengetahuan tentang kewirausahaan. Diharapkan dengan adanya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Mental Spiritual/Rohaniawan, para Dai mampu menjadi tongkat estafet yang menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah didapat kepada masyarakat. Sehingga dapat menjadi amal jariyah dan mengembangkan mental spiritual pada seluruh masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi. n Afifah Dwi Lestari NO POKOK BAHASAN JB I. Kelompok Dasar Bina Suasana 2 II. Kelompok Inti Aqidah Aswaja 2 Konsep Dakwah Rahmatan Lil Alamin serta Islam dan Wawasan Kebangsaan Dalam Bingkai NKRI 2 Tajhij Janaiz (Fikih Pengurusan Jenazah) 2 Fiqhun Nisa, Fikih Dakwah dan Fikih Keluarga 2 Akhlak dan Psikologi Dakwah 2 III. Kelompok Penunjang Kepemimpinan 2 Sirah Nabawiyah dan Fikih Ikhtilaf 2 Pengantar Kewirausahaan/Berniaga Dalam Islam 2 Kewirausahaan Sosial 2 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 2 Evaluasi 1 Total JP 22 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 41

LAPORAN UTAMA SMART VILLAGE UNTUK TINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT Kesuksesan penerapan konsep Smart City di berbagai negara tidak dapat dibantahkan lagi. Indikatornya, sejak pertama kali digaungkan oleh perusahaan komputer Amerika Serikat, IBM, konsep ini telah diterapkan banyak negara di belahan dunia. IBM memperkenalkan konsep Smart City dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dengan menetapkan guidance enam indikator atau pilar yang mesti dicapai, yaitu masyarakat, lingkungan, prasarana, ekonomi, mobilitas, dan smart living. Dalam mewujudkan Smart City, suatu program tidak mutlak menerapkan enam pilar tersebut secara bersamaan. Namun, dapat mengoptimalkan salah satu pilar saja. Di Eropa, Denmark telah menerapkan Smart Environment (lingkungan) di Kota Kopenhagen. Kota ini dianggap sebagai salah satu kota pintar di dunia karena mampu mewujudkan mimpi warganya memiliki kota yang ramah, menerapkan green technology, intelligence street lighting, dan penerapan solar panel untuk energy public. Di Jerman, Kota Berlin mengoptimalkan teknologi V2G atau Vehicle to Grid, yaitu sebuah teknologi yang dapat menciptakan virtual power plan untuk sebuah kendaraan listrik. Di Kota Paris, Smart Village diterapkan dalam bidang pemerintahan (Smart Governance) dengan menyelenggarakan pemerintahan secara digital (E-Government) dan tata kelola pemerintahan secara digital (E-Governance). Di Spanyol, Kota Barcelona juga disebut sebagai salah satu kota smart. Sebagaimana diketahui publik, Barcelona merupakan salah satu kota terpadat di dunia, sehingga pemerintah setempat mengembangkan konsep Smart City. Konsep yang dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi untuk mengurangi karbon, teknologi ramah lingkungan, pemanfaatan energi sinar matahari, penerapan electric vehicle (EV), dan penyediaan infrastruktur charging public. Di Asia, Kota Seoul dapat menjadi salah satu contoh yang fokus mengimplementasikan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Maka dari itu, tidak heran jika kota ini memiliki jaringan KETIKA DITETAPKAN SEBAGAI PERCONTOHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA TAHUN 2020, KEDUA DESA TERSEBUT BERSTATUS DESA BERKEMBANG. TIGA TAHUN KEMUDIAN, TEPATNYA TAHUN 2022, DUA DESA TERSEBUT NAIK STATUS MENJADI DESA MANDIRI. Penandatangan MOU antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Pemerintah Kab. Barito Kuala. 42 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

internet tercepat di dunia. Sukses Smart City di berbagai kota di dunia, mengilhami Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sukses kota-kota di dunia dalam penerapan Smart City, oleh Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dicoba untuk dilokalkan penerapannya di desa, sehingga muncullah konsep Smart Village. Gus Menteri, sapaan Abdul Halim Iskandar, telah memaparkan konsep Smart Village pada seminar yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU) Asia Pasific Region di Jakarta (25/06/2020). ITU sendiri merupakan badan khusus PBB yang bergerak di bidang teknologi dan komunikasi. Gus Menteri pada seminar tersebut mengatakan bahwa Smart Village mendukung tercapainya SDGs (Sustainable Development Goals) dan membantu desadesa untuk berkembang, juga mengurangi kemiskinan pada saat bersamaan. Pihaknya juga tetap menjadikan enam pilar Smart City sebagai pedoman dalam penerapan Smart Village. Oleh sebab itu pengembangan Smart Village tidak lepas dari perkembangan dan kesuksesan Smart City di berbagai kota di dunia. Sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa memerlukan pembaharuan dan adopsi terhadap perkembangan teknologi. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong akselerasi pengembangan Smart City. Dengan maksud lain, kesuksesan Smart Village dapat menjadi pendorong percepatan suksesnya Smart City di berbagai kota di Indonesia. Dalam rangka percepatan penerapan Smart Village untuk mendukung tercapainya SDGs desa dan mendorong desa-desa berkembang, serta menekan angka kemiskinan, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Transmigrasi (BPPMDDTT) Banjarmasin, selanjutnya disebut Balai Banjarmasin, menginisiasi penerapan percontohan Smart Village pada dua desa di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Desa Anjir Pasar Kota II (Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan), Kecamatan Anjir Pasar, dan Desa Karang Indah (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru), Kecamatan Mandastana. Ketika ditetapkan sebagai percontohan pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2020, kedua desa tersebut berstatus Desa Berkembang. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 2022, dua desa tersebut naik status menjadi Desa Mandiri. Tulisan ini akan mengulas best practice penerapan enam pilar Smart Village pada Desa Karang Indah. Balai Banjarmasin sebagai perpanjangan tangan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, memiliki peranan penting dalam hal melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat desa menuju desa maju, mandiri dan sejahtera. Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa berdasarkan kewenangan yang diberikan berupa hak subsidiaritas dan rekognisi sehingga memberi ruang kepada desa untuk melakukan praktik-praktik baik dalam hal perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, kewenangan hukum dan perundang-undangan, dan partisipasi masyarakat. Berawal dari sinilah kemudian Balai Banjarmasin berusaha melakukan pendampingan melalui penerapan model desa percontohan. Secara bersama-sama dengan para pihak yang terlibat, disusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk menjadi peta jalan pelaksanaan program. Inisiasi pembangunan desa percontohan dengan model Smart Village ini dilaksananakan dengan prinsip kolaborasi pentahelix, yaitu kerja sama multi pihak yang meliputi; pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media. Dari unsur pemerintah, program desa percontohan ini Balai Banjarmasin bertindak sebagai pelaksana bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Kuala, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, BPSDM Kominfo Regional Kalimantan. Unsur akademisi atau perguruan tinggi, melibatkan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), unsur masyarakat adalah masyarakat Desa Karang Indah sebagai penerima layanan pemberdayaan, kelompok pemuda desa, unsur dunia usaha terdiri atas Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Amanah dan CV. Mandiri Cemerlang Abadi Danau Karya, dan dari unsur media terlibat berbagai media baik cetak maupun elektronik yang mendukung publikasi program. Selain prinsip kolaborasi pentahelix, dalam melaksanakan program desa percontohan, Balai Banjarmasin juga mengedepankan prinsip kesetaraan, keswadayaan, partisipasi, dan keberlanjutan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat haruslah mengedepankan prinsip kesetaraan, suatu prinsip yang mengimplementasikan nilai kesejajaran kedudukan antara lembaga yang melakukan program pemberdayaan dengan masyarakatnya. Dengan prinsip kesetaraan ini, masing-masing pihak yang terlibat dapat memiliki peranan yang sama-sama penting dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan. Masing-masing pihak pun bisa sama-sama saling belajar serta berbagi Direktur PKT, Ditjen PPKTrans bersama Kepala BPPMDDTT Banjarmasin mengunjungi Smart Village Desa Karang Indah. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 43

LAPORAN UTAMA pengalaman atau keahlian pada yang lain. Prinsip keswadayaan, program pemberdayaan masyarakat juga harus menganut prinsip keswadayaan atau kemandirian. Program pemberdayaan harus menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak luar. Prinsip ini tidak memandang masyarakat miskin sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan, melainkan sebaliknya. Mereka harus dipandang memiliki pengetahuan yang mendalam, setidaknya, mengenai kondisi lingkungannya, kendala-kendala usaha yang sering terjadi, memiliki tenaga kerja dan kemauan untuk bekerja, serta memiliki norma-norma yang telah dipatuhi dan dijunjung tinggi. Hal inilah yang perlu digali oleh lembaga pendamping untuk kemudian dijadikan modal dalam program pemberdayaan masyarakat. Sementara bantuan pihak lain yang bersifat materiil adalah sebagai penunjang semata. Prinsip partisipatif, prinsip ini merupakan unsur penting dan menentukan apakah sebuah program/kegiatan bisa menopang keberlanjutannya di masyarakat ataukah tidak. Prinsip ini mengandung arti kerelaan dan kesadaran kepentingan seseorang atau kelompok masyarakat. Partisipasi yang didasari atas kesadaran dan kerelaan menjadi kunci pemberdayaan dan perbaikan. Hal ini membutuhkan pengalaman/pengetahuan bersama dan kemandirian dalam menyatakan pendapat dan dalam mengerjakan kegiatan produktif, sekaligus melembagakannya dalam bentuk-bentuk kegiatan komunikasi, bekerja bersama dan terlibat dalam mengawal dan memastikan pencapaian tujuan program/kegiatan. Bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam program Smart Village di Desa Karang Indah diwujudkan dalam kegiatan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Prinsip keberlanjutan, suatu prinsip yang cukup penting dan harus menjiwai setiap program pemberdayaan masyarakat. Sesuai tujuan awalnya, program pemberdayaan haruslah dirancang agar bisa terus berjalan secara berkelanjutan. Di awal, peran lembaga pendamping mungkin memiliki porsi yang cukup besar. Namun dengan prinsip berkelanjutan ini, peranan lembaga pendamping perlahan-lahan akan dikurangi hingga akhirnya tak ada lagi karena para masyarakat telah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Dengan berpegang pada prinsip tersebut dan didukung oleh perencanaan berbasis potensi wilayah yang matang, program Desa Percontohan Smart Village Kampung Inggris di Desa Karang Indah, setelah berjalan selama 4 tahun, hingga tahun 2023 ini dapat dirasakan hasilnya. Berikut disajikan capaian-capaian Kampung Inggris selama berjalannya program pembangunan desa percontohan. Pertama, Pilar Smart Government. Smart Government adalah tata kelola desa yang cerdas, konsep pendekatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta inovasi dalam layanan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada warga desa. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan desa yang terbuka responsif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tata kelola pemerintah desa sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan desa. Sasaran dari Smart Government adalah mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang efektif, efisien, dan komunikatif. Adapun sasaran dari pilar ini adalah terwujudnya pelayanan publik yang efektif, komunikatif, partisipatif dan akuntabel, dengan indikator kegiatan berupa: a) Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa efektif, efisien, dan memuaskan; b) Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menyelenggarakan layanan publik; c) Tersedianya sistem pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi. Saat ini di Desa Karang Indah telah tersedia media informasi berupa website desa, tersedia Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa, serta data dan informasi potensi desa yang tersaji pada website. Capaian-capaian ini dihasilkan atas peran beberapa pihak, yaitu; Pemerintah Desa Karang Indah, Balai Banjarmasin, Dinas Kominfo Kabupaten Barito Kuala, dan Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer ULM Banjarmasin. Kedua, Pilar Smart Society. Konsep Smart Society bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi teknologi untuk memberikan solusi dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Hal ini bisa dilaksanakan dengan kolaborasi antar stakeholder seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasaran strategis yang ingin dicapai pilar ini adalah terwujudnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat melalui kelompok sosial desa, dengan indikator kegiatan: a) Meningkatkan kehadiran warga desa dalam forum pertemuan; b) Keswadayaan masyarakat desa dalam kegiatan pendidikan; c) Keswadayaan masyarakat desa dalam pelayanan kesehatan; dan d) Keswadayaan masyarakat desa dalam ketahanan pangan. Capaian-capaian pilar ini antara lain; kehadiran warga dalam forum pertemuan menunjukkan peningkatan; keswadayaan masyarakat desa dalam kegiatan pendidikan semakin meningkat; dan keswadayaan masyarakat desa dalam pelayanan kesehatan semakin meningkat. Ketiga, Pilar Smart Economy adalah tata kelola perekonomian yang pintar. Smart Economy dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian Pendampingan Bumdesa sebagai untuk mewujudkan terwujudnya tujuan Pilar Smart Economy. 44 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

di desa yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya ekosistem perekonomian di desa yang mampu memenuhi tantangan era informasi, dengan indikator kegiatan berupa: a) Lembaga ekonomi desa mampu menjadi penggerak perekonomian desa; b) Tumbuhnya kreatifitas dan inovasi ekonomi desa; dan c) Meningkatnya produktifitas komoditas pertanian. Capaian yang dihasilkan pada pilar ini, antara lain; menguatnya kelembagaan Bumdesa sebagai lembaga ekonomi desa, pendampingan perencanaan program kerja dan rencana bisnis Bumdesa, dan meningkatnya pendapatan petani melalui revitalisasi lahan pertanian sebagai lumbung pangan desa. Keempat, Pilar Smart Environment. Pilar ini merupakan suatu langkah dalam menjaga lingkungan dan mengatasi ancaman kerusakan lingkungan yang semakin mendesak. Konsep pada pembangunan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, industri, organisasi non pemerintah dan masyarakat, dalam usaha bersama menjaga lingkungan alam dan sumberdaya alam dalam keberlanjutan dan kesejahteraan di massa yang akan datang. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sampah yang terpadu dan bermanfaat untuk masyarakat serta tata kelola air bersih di desa, dengan indikator kegiatan berupa: a) mengembangkan program proteksi lingkungan; b) mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan c) mengembangkan tata kelola energi terbarukan. Hasil yang dicapai melalui pilar ini adalah terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah organik dan anorganik serta pembersihan dan revitalisasi saluran air yang menuju sungai. Capaian ini sangat penting dikarenakan beberapa warga membuang sampah di saluran air yang berdampak pada pencemaran sungai. Selain itu, masyarakat juga mulai terlatih dalam memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi cairan yang bermanfaat setelah memperoleh pelatihan dari Komunitas Eco Enzyme. Kelima, Pilar Smart Living. Pilar ini merupakan upaya dalam menerapkan teknologi dan inovasi di desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta efisien dan berkelanjutan, dengan kata lain berupaya untuk menghadirkan perubahan positif dalam infrastruktur dan layanan desa serta memanfaatkan teknologi untuk kualitas hidup warganya. Konsep Smart Living bertujuan untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan, inklusif, dan berdaya tahan. Sasaran strategis yang diharapkan adalah terwujudnya kenyamanan pada lingkungan pemukiman serta kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam aspek teknologi, sarana transportasi dan sosial budaya, dengan indikator kegiatan berupa: a) Meningkatkan penggunaan jaringan komunikasi dan teknologi digital; b) Meningkatkan penggunaan sarana TTG; c) Meningkatkan kualitas fasilitas penerangan jalan desa dan sarana jalan usaha tani; d) Limbah peternakan dan sampah rumah tangga dapat dikelola dengan baik; dan e) Terselenggaranya kegiatan peringatan penempatan warga transmigrasi. Capaian melalui penerapan pilar Smart Living antara lain, saat ini telah terealisasi 100% peningkatan jalan lingkungan dan jalan usaha tani (pengerasan) sepanjang 1.100 meter dengan lebar 2 meter. Dengan adanya peningkatan kualitas jalan tersebut sangat berdampak positif bagi masyarakat yang mayoritas petani. Dengan akses jalan yang memadai memberikan kemudahan akses distribusi hasil tani yang sebelumnya mengalami kesulitan. Keenam, Pilar Smart Branding. Pilar Smart Branding merupakan sebuah inovasi dalam memasarkan desa sehingga mampu meningkatkan daya saing, serta mampu menarik partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar desa. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terbentuknya ekosistem pariwisata desa berbasis potensi pada arah kebijakan revitalisasi Kampung Inggris dan pembangunan agrowisata padi-jeruk-ternak. Kampung Inggris Transmigrasi sejak tahun 2013 telah menjadi brand tersendiri bagi Desa Karang Indah, namun aktivitas Kampung Inggris mengalami kefakuman yang disebabkan beberapa faktor dan permasalahan. Pada tahun 2022 Balai Banjarmasin berkolaborasi dengan ULM Banjarmasin melalui Program Studi Bahasa Inggris ULM melakukan revitalisasi kelembagaan Kampung Inggris. Konsep Smart Village yang dikembangkan oleh Balai Banjarmasin dalam pembangunan desa percontohan merupakan praktik baik yang bisa digunakan oleh instansi lain atau lembaga/ komunitas pemberdayaan dalam pengembangan sebuah desa. Konsep ini terbukti efektif merubah predikat Desa Karang Indah dari Desa Berkembang pada tahun 2020 menjadi Desa Mandiri pada tahun 2023. n Ahmad Syahir Sasaran dari Smart Government adalah mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang efektif, efisien, dan komunikatif. Kegiatan belajar mengajar Bahasa Inggris pada program Kampung Inggris. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 45

LAPORAN UTAMA Program transmigrasi dewasa ini mengalami banyak sekali tantangan. Begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi menjadikan program ini tidak sebatas hanya program yang bertujuan memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah dengan penduduk yang masih kurang. Beberapa sentimen negatif yang mendiskreditkan transmigrasi sebagai program yang hanya memindahkan kemiskinan ke daerah tujuan serta banyaknya pemukiman transmigrasi yang ditinggalkan warganya merupakan tantangan yang harus dijawab dengan inovasi kebijakan dan komitmen yang tinggi oleh semua pihak yang terkait. Program transmigrasi ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan hasil rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan kesesuaian antara sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Program transmigrasi diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, pada gilirannya dapat berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bioenergi, penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan. Posisi transmigrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 (sumber: Bappenas) adalah sebagai tindak lanjut dari Prioritas Nasional poin 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan) ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Proyek Prioritas Strategis “Food Estate”. Sedangkan pada Prioritas Nasional poin 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Proyek Prioritas Strategis “Revitalisasi Kawasan Transmigrasi”. Pada tahun 2023 ini, target penempatan transmigran sebanyak 120 KK. Selain anggaran untuk penempatan transmigran baru, kebijakan program transmigrasi saat ini lebih difokuskan pada Program Revitalisasi Kawasan Transmigrasi yang menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terdapat 52 kawasan transmigrasi yang ditetapkan sebagai prioritas nasional dan 100 kawasan transmigrasi yang menjadi target prioritas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pentahelix Transpolitan Minimnya anggaran untuk alokasi program transmigrasi ini hendaknya disikapi dengan sebuah optimisme para pemangku kebijakan terkait, dengan cakupan pembinaan wilayah yang semakin berkurang diharapkan mampu lebih fokus dalam memberikan perhatian dan inovasi yang solutif dalam mengembangkan kawasan transmigrasi sesuai yang diharapkan. Salah satu inovasi program yang digaungkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di bidang ketransmigrasian adalah “Program Transpolitan”. Transpolitan adalah pengembangan kawasan transmigrasi dengan pelibatan aktorSDM TRANSMIGRAN BERKUALITAS, KUNCI KEBERHASILAN TRANSPOLITAN 46 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

aktor pembangunan Pentahelix melalui koordinasi dan integrasi serta fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan pemanfaatan teknologi modern dan berkelanjutan. Peran SDM transmigran berkualitas menjadi faktor yang sangat penting sekali dalam keberhasilan dari program transpolitan. Pendekatan transmigran sebagai subjek bukan hanya sebatas objek, mengandung konsekuensi yang tinggi karena para transmigran sebagai pelaku utama dalam gerakan ini dituntut untuk memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengembangkan diri dan wilayahnya mengikuti perkembangan zaman yang sarat dengan lesatan kemajuan teknologi yang semakin cepat. SDM transmigran juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri, terbuka dan berkomitmen dengan melibatkan diri secara aktif sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat pada konsep sinergitas “Pentahelix Transpolitan”. Keefektifan serta intensifikasi merupakan salah satu ciri Pentahelix Transpolitan, sehingga penguasaan pada teknologi modern dan tepat guna merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh warga transmigran agar kegiatan ini berhasil. Pelatihan Berbasis Kompetensi Calon Transmigran Program Transpolitan memiliki tantangan yang sangat kompleks, khususnya bagi para calon transmigran dan keluarga nantinya. Banyak sekali hambatan dan tantangan yang akan dihadapi, dari belum berkembangnya sarana prasarana yang ada, infrastruktur dan kondisi alam yang berbeda dengan daerah asal peserta serta permasalahanpermasalahan lainnya. Meskipun para calon transmigran ini merupakan peserta yang lolos seleksi yang dilakukan oleh dinas di pemerintah daerah yang membidangi urusan ketransmigrasian, namun dengan sederet hambatan dan tantangan tersebut, maka diperlukan pembekalan untuk menambah pengetahuan, keterampilan serta sikap bagi calon transmigran melalui pelatihan sebelum ditempatkan pada lokasi transmigrasi. Sebagai upaya untuk mendukung program transpolitan maka Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BBPPM) Yogyakarta melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi Calon Transmigran guna meningkatkan kapasitas dan memberikan bekal kepada calon transmigran. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Calon Transmigran adalah pelatihan dalam rangka membekali calon transmigran sebelum ditempatkan di lokasi transmigrasi agar kompeten menguasai segala kondisi sehingga dapat menjalankan kehidupan baru yang lebih baik di daerah penempatan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. Calon Transmigran Wajib Miliki Kompetensi Dasar Pelatihan PBK calon transmigran merupakan salah satu faktor yang mendukung bagi keberhasilan transmigran dalam mengembangkan kehidupan di daerah yang baru. Telah disadari bahwa pada umumnya Strategi Pengembangan Kawasan Transpolitan. Pentahelix Transpolitan VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 47

LAPORAN UTAMA gambaran, pengalaman dan keterampilan transmigran belum memadai untuk menghadapi kondisi lingkungan transmigrasi baru yang berbeda dari daerah asal. Oleh karena itu setiap calon transmigran sebelum ditempatkan di lokasi transmigrasi perlu dibekali dengan wawasan yang cukup agar mereka mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan permukiman barunya. Fokus kompetensi dasar yang wajib dikuasai oleh para peserta pelatihan ini adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki terutama di lahan pekarangan, agar setelah bantuan Jatah Hidup (Jadup) habis, warga transmigran sudah mampu mandiri mencukupi kebutuhan pokok (pangan) keluarga. Tuntutan ini merupakan pondasi utama dan logis yang harus ditekankan untuk wajib dikuasai oleh calon transmigran sebelum diberangkatkan. Beberapa kompetensi dasar yang wajib dimiliki calon transmigran antara lain: Adaptasi dan Integrasi sosial, Peta Informasi Lokasi (PILOK), Konservasi lahan, Pengolahan lahan, Intensifikasi lahan pekarangan, Budi daya tanaman pangan, Budi daya hortikultura, Budi daya tanaman obat keluarga, Pengolahan pupuk organik, Pembuatan pestisida nabati, Pengelolaan sarana air bersih, Budi daya ternak unggas dan Budi daya ikan air tawar. Pada kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh calon transmigran ini, diberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan pemahaman agar mereka siap dengan kondisi di lokasi dan segera mampu mengelola lahan yang dimiliki agar mencukupi kebutuhan terutama pangan mereka setelah bantuan Jadup selesai. Kompetensi tambahan yang sangat penting dimiliki oleh calon transmigran adalah tentang penguasaan teknologi. Kompetensi tambahan ini juga sangat penting dalam mendukung kesuksesan dari Program Transpolitan. Beberapa kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh peserta setelah mengikuti PBK ini antara lain: Penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Pemasaran Digital (E-Commerce). Upaya Perbaikan Dalam Pelatihan Transmigran 1. Agar calon transmigran kompeten dalam mendukung transpolitan, perlu perbaikan pengelolaan pelatihan transmigran berbasis kompetensi. Perbaikan tersebut antara lain: 2. Selain kompetensi teknis, calon transmigran perlu diberi muatan semangat juang dan motivasi tinggi untuk bertransmigrasi agar tidak mudah menyerah dan ulet dalam beradaptasi di tempat yang baru. Untuk memberikan wawasan tersebut, perlu didatangkan transmigran yang telah sukses menjadi pengajar dalam PBK. 3. Kurikulum dan modul pelatihan Transpolitan perlu dibuat berproses, dari awal sampai kondisi pengembangan. Apabila kurikulum tersebut di berikan sekali saja, dikhawatirkan calon transmigran tidak bisa mencerna apa tujuan sebenarnya Transpolitan, dan cenderung meminta sarana dan prasarana yang sudah diharuskan dalam membangun Transpolitan. 4. Pembentukan Klinik Transmigrasi di BBPPM Yogyakarta untuk memfasilitasi pendampingan transmigran di tempat baru. Pengelola klinik ini terdiri dari Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang kompeten dan diperkuat oleh pegawai dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta pakar Transpolitan. Diharapkan klinik ini dapat menjadi wadah tukar pikiran, penyampaian problem dan permasalahan di permukiman transmigrasi baru untuk dipecahkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 5. Jam pelajaran pada PBK perlu di tambah utamanya tentang kompetensi teknis/dasar dan tambahan. Saat ini dengan waktu pelaksanaan PBK selama 6 hari dirasa kurang untuk memberikan 48 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

pemahaman menyeluruh tentang konsep, berikut praktek lapangnya. Calon transmigran perlu dibekali dengan mekanika dan kelistrikan, agar dapat memperbaiki peralatan listrik, motor penggerak (alsintan), dan bengkel otomotif sederhana. 6. Sebagai masukan bagi pengajar (PSM di balai), perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pasca PBK, yakni mengunjungi alumni peserta yang sudah ditempatkan di lokasi baru. Dengan melihat transmigran yang telah ditempatkan, pengajar bisa merasakan dan beradaptasi di lokasi transmigrasi yang memunculkan materi baru yang perlu ditambahkan dalam PBK. 7. Aplikasi publik SIPUKAT perlu di refresh data dan informasinya, terutama yang berkaitan dengan gambaran kondisi lokasi transmigrasi yang akan ditempati para transmigran setelah mendapat pelatihan (RTSP, UPT Bina/satuan permukiman). Gambaran lokasi atau paket informasi lokasi (PILOK) sangat diperlukan pengajar untuk memberikan pemahaman kepada calon transmigran tentang lokasi yang mau ditempati. n Bayu Kristianto, Pujo Rahmat Wicaksono VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 49

LAPORAN UTAMA Upaya pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi dapat dilakukan melalui sektor pendidikan. Oleh karena itu, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melakukan kemitraan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam menciptakan sinergitas melalui penyelenggaraan program Rumah Pintar di Kawasan Transmigrasi. Rumah Pintar di Kawasan Transmigrasi disahkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 sebagai satuan pendidikan non-formal. Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatakan bahwa satuan pendidikan non-formal salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Penyelenggaraan PKBM dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, bekerja, berusaha, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga Rumah Pintar ini memang menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat transmigrasi yang tidak bisa mengenyam pendidikan formal dengan optimal. Adanya Rumah Pintar ini juga sebagai sarana pengurangan buta huruf pada masyarakat transmigrasi dan mengembangkan sumber daya masyarakat transmigrasi. Rumah Pintar memang memiliki posisi strategis sebagai wadah belajar masyarakat di kawasan transmigrasi. PKBM merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pelaksanaan pendidikan non formal di Kawasan Perkotaan Baru dan menjadi alternatif belajar masyarakat yang murah dan terjangkau sehingga diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan terutama bagi masyarakat transmigrasi yang mayoritas memiliki keterbatasan. Pada tahun 2023, terdapat 15 PKBM Rumah Pintar di beberapa Kawasan transmigrasi yaitu: 1. PKBM Rumah Pintar Anuntolufu, KPB Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah 2. PKBM Rumah Pintar Apung Jaya, KPB Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi 3. PKBM Rumah Pintar Cahaya Baru, KPB Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 4. PKBM Rumah Pintar Cahaya Patri, KPB Gerbang Kayong, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat 5. PKBM Rumah Pintar Cemara, KPB Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PKBM RUMAH PINTAR DI KAWASAN TRANSMIGRASI 50 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023