TRANSPOLITAN 2023 VOLUME II EDISI 3

6. PKBM Rumah Pintar Cemerlang, KPB Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung 7. PKBM Rumah Pintar Kasih Ibu, KPB Rambutan Parit, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan 8. PKBM Rumah Pintar Kencana, KPB Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung 9. PKBM Rumah Pintar Kota Baru, KPB Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi 10. PKBM Rumah Pintar Kuonoto, KPB Air Terang, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah 11. PKBM Rumah Pintar Lunang Silaut, KPB Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 12. PKBM Rumah Pintar Masagena, KPB Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat 13. PKBM Rumah Pintar Merah Putih, KPB Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 14. PKBM Rumah Pintar Mulya, KPB Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan 15. PKBM Rumah Pintar Rawa Pitu, KPB Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung PKBM Rumah Pintar di kawasan transmigrasi dikelola oleh dua orang yang berdomisili di Kawasan Perkotaan Baru yang telah direkomendasikan oleh Dinas yang membidangi Ketransmigrasian di daerah. Adanya Rumah Pintar ini sangat bermanfaat bagi masyarakat transmigrasi karena bukan hanya memberikan pembelajaran baca, tulis, hitung (calistung) dan Taman Baca Masyarakat (TBM), Rumah Pintar juga memberikan program Pendidikan Kesetaraan melalui paket A, B maupun paket C yang pada akhirnya akan membuat pendidikan masyarakat dapat meningkat dan hal ini mempermudah masyarakat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Selain program yang mendukung akademis, Rumah Pintar juga memiliki banyak program yang menunjang keterampilan hidup sebagai bekal masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti program pelatihan foto, videografi dan urut tradisional pada Rumah Pintar Rasau Jaya, pelatihan menjahit di Rumah Pintar Belitang, pelatihan komputer di Rumah Pintar Parit Rambutan, dan pelatihan menjadi youtuber di Rumah Pintar Cahaya Baru. Sejak tahun 2021, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi memberikan insentif kepada dua pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Pintar. Melalui pemberian insentif di sektor pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatkan pendapatan dan kapasitas masyarakat transmigran maupun penduduk di sekitar kawasan transmigrasi. n Afifah Dwi Lestari, Ratu Rahmi H.W VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 51

LAPORAN UTAMA MENILIK PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DI PADANG TAROK SP.1, DARI PENDIDIKAN FORMAL HINGGA NON-FORMAL L okasi transmigrasi Padang Tarok SP.1 yang terletak di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu satuan permukiman transmigrasi yang telah dihuni oleh sekitar 221 KK dari daya tampung sebanyak 300 KK. Komposisi transmigran didominasi oleh Transmigran Penduduk Asal (TPA) dengan rincian sebanyak 125 KK TPA Jawa Tengah, 15 KK TPA Provinsi DIY dan 81 KK Transmigran Penduduk Setempat. Sumber daya manusia di lokasi ini terbilang cukup baik, Data Monografi Padang Tarok SP.1 tahun 2022 menyebutkan sebanyak 68% jumlah jiwa telah menempuh pendidikan perguruan tinggi. Tak hanya itu, dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam peningkatan kapasitas SDM cukup masif diselenggarakan. PAUD DAN SEKOLAH DASAR 3 LOKAL Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang difasilitasi di Padang Tarok SP.1 meliputi pendidikan formal yang diberikan di sekolah dengan sistem pembelajaran yang sistematis dan berjenjang serta pendidikan non-formal yang dilaksanakan melalui pelatihan dengan sistem pembelajaran dinamis disesuaikan dengan kebutuhan sasaran untuk mengembangkan suatu keterampilan. Sekolah dasar merupakan infrastruktur mandatory yang harus disediakan di satuan permukiman transmigrasi. Pada Lokasi Padang Tarok SP.1 telah dibangun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar 3 Lokal. PAUD Madani merupakan layanan pendidikan prasekolah yang diperuntukkan bagi anak transmigran dengan rentang usia 4-6 tahun. Dalam proses pembelajarannya, PAUD Madani dibantu oleh seorang pengajar yang merupakan transmigran asal Klaten. Tak hanya pendidikan formal, pendidikan non-formal juga secara rutin dilaksanakan di lokasi ini mulai dari bidang pertanian, peternakan, pengolahan pasca panen hingga keagamaan. Hingga tahun 2023, tercatat sebanyak 22 pelatihan telah dilaksanakan oleh Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. SEKOLAH LAPANG TANAMAN KAKAO Kakao merupakan salah satu produk unggulan di Padang Tarok SP.1. selain sawit. Dengan luas tanam sebanyak 18 hektar, proses pembudidayaan kakao menjadi penting untuk dibina dan diperhatikan. Lima belas orang peserta mewakili 3 kelompok tani Padang Tarok SP.1 (Kelompok Tani Sungai Mabung, Maju Jaya, dan Sido Maju) mengikuti pelatihan dari Instruktur Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Yetti Fendri, A.Md. Materi pertemuan mencakup Analisa Agro Ekosistem (AAES), Sanitasi/ Penyiangan, Pembuatan Teras dan Rorak, serta Pemangkasan. Kelompok tani ini juga mendapat bantuan dari Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat yaitu 4 paket alat pemangkas, berupa 52 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

gunting pangkas/tarik, gergaji, dan gunting tangan. PELATIHAN KETERAMPILAN WANITA MEMBUAT KERAJINAN PELEPAH PISANG DAN MERAJUT Peningkatan kapasitas SDM perempuan di Lokasi Padang Tarok SP.1 tak luput dari sasaran pelatihan. Memegang peran penting sebagai katalisator pengembangan ekonomi wilayah, perempuan harus memiliki keterampilan untuk dapat membantu meningkatkan ekonomi rumah tangga. Selain aktif berperan dalam kelompok wanita tani, perempuan di lokasi Padang Tarok SP.1 juga diberikan pelatihan keterampilan seperti membuat kerajinan dari pelepah pisang dan merajut. Pisang menjadi salah satu tanaman frutikultura yang paling dominan dibudidayakan. Dengan produktivitas sebanyak 25 ton/ha dengan luas tanam sejumlah 26 ha menjadikan tanaman ini banyak ditemui di lahan pekarangan maupun lahan usaha transmigran. Tak hanya dijual dalam bentuk pisang maupun olahannya, sejatinya bagian lain dari pohon pisang juga memiliki nilai ekonomis jika dikreasikan, salah satunya adalah pelepah pisang. Bagian tumbuhan ini dapat dikreasikan menjadi aneka kerajinan seperti kotak tisu. Hasil kreasi lainnya yang berhasil dibuat oleh sekelompok perempuan di Padang Tarok SP.1 adalah tas dan dompet rajut. Salah seorang transmigran penduduk asal (TPA) Klaten, Yayuk Arbawati, menuturkan bahwa ia sangat senang mendapatkan pelatihan keterampilan khususnya jika hasilnya dapat menjadi sumber pundipundi tambahan, “Saya senang dan bersemangat mengikuti pelatihan ini karena bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas. Semoga selanjutnya dapat diadakan pelatihan-pelatihan yang lain”. Ragam kreasi hasil pelatihan biasanya akan dipamerkan dalam acara yang diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi setempat untuk promosi penjualan. Hal tersebut menjadi tindak lanjut sekaligus langkah awal membentuk hilir pasca pelatihan. KEGIATAN KESENIAN REBANA Kegiatan seni budaya menjadi salah satu wadah bagi para transmigran untuk mengasah keterampilan seni melalui lantunan syair-syair Islam yang diiringi dengan rebana. Kegiatan ini diwujudkan dalam Kelompok Rebana Hubbur Rosul yang beranggotakan 25 orang. Grup kesenian yang dilatih oleh transmigran penduduk asal ini mampu berkolaborasi dengan musik Minang, pop, dan melayu untuk memeriahkan acara baik di lingkup satuan permukiman maupun Kabupaten Sijunjung. Berawal dari alat musik yang seadanya, hingga pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi memberikan bantuan berupa seperangkat alat musik rebana. Saat ini, kelompok Rebana Hubbur Rosul telah menjadi kelompok kesenian yang terdaftar sebagai kelompok binaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di lokasi transmigrasi tidak luput dari antusiasme transmigran sebagai partisipan serta sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan inventarisasi kebutuhan pelatihan dan target sasaran. Program yang cukup masif dilaksanakan di Padang Tarok SP.1 dapat menjadi contoh dalam pengimplementasian pembangunan sumber daya manusia. Terlepas dari infrastruktur yang masih perlu dikembangkan, program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan diharapkan turut andil dalam memberikan output yang menguntungkan bagi sasaran serta berkelanjutan. n Anggun Dwi Puspitoasih VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 53

Melalui RPJMN 2020-2024, KTM Mahalona telah ditetapkan sebagai salah satu dari 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa. KTM Mahalona terletak di Desa Mahalona SP1, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, KTM Mahalona mencakup 6 wilayah, yaitu SP 1 Desa Libukan Mandiri, SP 2 Desa Kalosi, SP 3 Desa Buangin, Garkim Desa Buangin, SP 4 Desa Mahalona dan SP 1 Desa Mahalona. KTM Mahalona memiliki luas 120 ha, dan ditetapkan sebagai KTM melalui Keputusan Menteri Nakertrans RI No: KEP.293/Men/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi. Jumlah penduduk di KTM Mahalona pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2.232 jiwa (BPS Kecamatan Towuti, 2023). Transmigran di KTM Mahalona berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY, dengan mayoritas berprofesi sebagai petani. Adapun jenis komoditas pertanian yang diproduksi masih terbatas, seperti padi sawah, jagung, umbi-umbian serta komoditas pertanian lain seperti lada dan cokelat. Namun, hasil pertanian dan perkebunan pada umumnya masih digunakan untuk konsumsi rumah tangga, di mana sisanya dijual di pasar terdekat. Sampai saat ini, KTM Mahalona masih belum memiliki pasar sehingga pemasaran komoditas harus dilakukan di Pasar Desa Wawondula. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi di KTM Mahalona belum dapat berjalan secara optimal. Infrastruktur dan Peningkatan SDM ODPM (2016) menjelaskan bahwa peningkatan SDM erat kaitannya dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan melalui peningkatan daya saing daerah yang dapat dibuktikan melalui peningkatan produktivitas, ketenagakerjaan, upah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan menurunnya kesenjangan pendapatan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, sebuah daerah harus meningkatkan daya saingnya melalui kemampuan daerah tersebut untuk dapat meningkatkan infrastruktur, lingkungan usaha, dan basis keterampilan masyarakatnya sehingga dapat menciptakan tenaga kerja kreatif yang memiliki jiwa wirausaha yang tinggi guna memancing perusahaan-perusahaan untuk dapat berinvestasi di daerah tersebut. Hal ini juga berlaku di kawasan transmigrasi, di mana peningkatan infrastruktur yang disertai peningkatan lingkungan usaha dan basis keterampilan transmigran dapat mendorong perusahaanperusahaan untuk dapat berinvestasi di kawasan transmigrasi tersebut. Kualitas Pendidikan Hasil penelitian dari Barret et al. (2016) menunjukkan bahwa infrastruktur dan lingkungan pendidikan dapat meningkatkan 16% kemajuan akademis dari siswa. Lebih lanjut terkait hal ini, Alasino et al. dalam World Bank Blog (2022) menjelaskan sebuah studi terkait pembangunan infrastruktur di Republik Dominika. Dalam studi ini, sebuah sekolah yang terletak di kawasan rawan gempa dan banjir menyebabkan kegiatan belajar mengajar yang tidak efisien. Dampaknya, sekitar dua dari tiga anak berusia 10 tahun masih belum dapat lancar membaca yang disebabkan oleh hilangnya konsentrasi karena kerawanan bencana. Untuk mengatasi hal ini, terdapat tiga konsep yang harus diimplementasikan untuk dapat mendukung pendidikan melalui infrastruktur, yaitu: • Inklusif, untuk menjamin agar anakanak yang rentan karena kondisi ekonomi, sosial, dan disabilitas; • Layak, agar sarana pendidikan dapat menjamin prasyarat dasar seperti LAPORAN UTAMA MELANGKAH BERSAMA, TINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS SDM MENUJU KEMAJUAN DI KOTA TERPADU MANDIRI MAHALONA, LUWU TIMUR 54 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

suhu, kualitas udara, pencahayaan, kebersihan, dan ketahanan bangunan terhadap guncangan eksternal seperti banjir dan gempa bumi; • Efektif, agar sarana pendidikan dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar sehingga dapat mewujudkan pendidikan abad ke-21 yang berfokus pada kolaborasi dan kerja kelompok. Lapangan Kerja Baru Parikh et al (2018) dalam World Bank Blogs menjelaskan bahwa investasi dalam infrastruktur akan menciptakan pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung yang akan berdampak pada munculnya peluang ekonomi. Sebagai contoh, sistem transportasi yang baik dan jasa logistik pertanian dapat membantu mengangkut barang dari lokasi sumber pertanian menuju lokasi di mana output mendapat nilai tambah (melalui pengolahan lanjutan kemasan dan penyortiran hasil tani). Salah satu contoh kasus daerah yang berhasil mengoptimalkan peran infrastruktur dengan baik adalah Negara Bagian Rajasthan di India yang telah memprioritaskan pembangunan jaringan jalan sepanjang 20.000 km dengan skema pembiayaan campuran antara pemerintah pusat, negara bagian, dan institusi keuangan internasional. Pembangunan ini telah menciptakan peluang luar biasa untuk menganalisis value chain dari pertanian dan sistem logistik dari kawasankawasan termiskin di negara bagian tersebut. Hasil dari studi tersebut adalah produksi pertanian yang difokuskan pada ketumbar dan jeruk Mandarin dengan mengadopsi empat tahap value chain, yaitu produksi, penyimpanan dan logistik, pemrosesan, dan pemasaran, yang kemudian mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Pemasaran sebagian besar dilakukan secara daring, di mana masyarakat dari kota-kota besar di India menjadi konsumen utama. Menangkap peluang pemasaran ini, terdapat beberapa start up kolaboratif yang muncul antara lain Suri Agro Fresh, Citrus Processing India Limited, dan Go4Fresh. KTM Mahalona Melihat keberhasilan dari Republik Dominika dan Rajasthan, peningkatan kualitas SDM di KTM Mahalona dapat dimulai dengan membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Apabila dilihat dari kelengkapannya, KTM Mahalona telah dilengkapi rumah kepala UPT, rumah petugas, sarana pelayanan kesehatan berupa pusat kesehatan desa, jalan lokal, sekolah, dan sarana pelayanan umum seperti kantor, balai desa, gudang, dan rumah ibadah. Pada tahun anggaran 2023, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) melalui Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam proses membangun infrastruktur untuk dapat menyokong kehidupan transmigran, di antaranya adalah: • Pembangunan sarana pendidikan Telah terbangun sarana pendidikan berupa TK, PAUD, dan SD di KTM Mahalona. Sarana pendidikan TK dan PAUD ditempatkan di rumah kepala UPT yang juga difungsikan sebagai kantor kepala unit. Sementara itu, sarana pendidikan SD telah terbangun permanen sebanyak 3 ruang belajar pada tahun 2019. Sekalipun kondisinya masih fungsional, kondisi jumlah ruang belajar tidak mampu menampung kebutuhan 80 siswa SD, sehingga pada tahun 2023 pembangunan 3 ruang belajar pun dilaksanakan. Namun, Gedung SD baru ini direncanakan hanya diplester dan tidak diaci, serta tidak dipasang pintu dan kusen jendela karena keterbatasan anggaran. • Pembangunan Prasarana Jalan Pembangunan prasarana jalan di tahun 2023 difokuskan pada jalan lingkungan sepanjang 200 meter dan jalan usaha tani sepanjang 800 meter. Adapun jalan usaha tani ini ditargetkan untuk dapat mengangkut logistik hasil tani sehingga dapat didistribusikan di pasar terdekat. • Pembangunan Lahan dan Ruang Usaha Pembangunan lahan dan ruang usaha di KTM Mahalona dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu lahan usaha I dan lahan usaha II. Kondisi lahan usaha I merupakan lahan kering hutan sekunder/tersier dan telah disiapkan seluas 0,9 ha/KK. Dalam perkembangannya, telah dilaksanakan kegiatan Tebas-Tebang-Potong (TTP) dan Pilah-Kumpul-Bersih (PKB) seluas 13,5 ha dengan tingkat kebersihan lebih dari 80%. Terkait dengan kondisi lahan usaha II saat ini masih belum dibuka dan dipatok, dengan kuota seluas 1 ha/KK • Tantangan dan Upaya Peningkatan Perlu diakui bahwa pembangunan infrastruktur di KTM Mahalona masih harus melalui proses lumayan panjang untuk dapat meningkat SDM secara optimal. Kelengkapan dari sarana pendidikan dengan konsep inklusif, layak, dan efektif masih harus dilakukan sehingga murid dapat belajar dengan nyaman dan aman. Selain itu, pembangunan lahan dan ruang usaha harus menjadi prioritas utama pembangunan, terutama dalam mendukung transmigran dengan menyediakan sarana pemasaran hasil tani. Meskipun infrastruktur jalan sudah dibangun, namun upaya peningkatan akses dan distribusi hasil pertanian menjadi langkah penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. KTM Mahalona juga harus dapat menangkap peluang untuk memasarkan hasil tani mereka secara daring, sebagaimana yang dilakukan oleh Rajahstan. n Beatrix Thesha Sabathini VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 55

LAPORAN UTAMA INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR SESUAI SPM LANGKAH AWAL PENINGKATAN KUALITAS SDM T angguh merupakan salah satu potensi yang dimiliki transmigran. Peran pemerintah dibutuhkan dalam kemajuan transmigran untuk mengoptimalkan potensi tersebut hingga membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Peningkatan kualitas SDM sangat erat hubungannya dengan pembangunan infrastruktur, hal ini dikarenakan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan kegiatan sosial, pertumbuhan ekonomi serta kualitas lingkungan. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen. PPKTrans) berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur sebagai langkah awal dalam membentuk SDM yang berkualitas. Hal ini dituangkan dalam sasaran pembangunan kawasan transmigrasi yaitu terwujudnya kawasan transmigrasi sesuai struktur minimal dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Amanat Peraturan Pemerintah (PP) 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pekerjaan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun muatan SPM jenis pelayanan dasar yang dimaksud terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial. Pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi memerlukan standarisasi guna mewujudkan sarana dan prasarana yang selaras dengan perencanaan serta mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum di kawasan transmigrasi. Hal ini kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi yang memuat jenis prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan transmigrasi baik di Satuan Permukiman (SP), Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dan kawasan transmigrasi. Dalam praktiknya, pembangunan tersebut menjadi tugas Direktorat Pembangunan Kawasan Tabel 1 : Ketersediaan Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Terbangun di SP Motihelumo NO. JENIS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM* KETERSEDIAAN TERSEDIA/TIDAK TERSEDIA VOLUME I PRASARANA 1 Jalan Lokal Primer/Sekunder tersedia 1.800 m 2 Jalan Lingkungan tersedia 9.600 m 3 Jembatan tersedia 65 m 4 Gorong-Gorong tersedia 3 Unit 5 Saluran Drainase tersedia 300 m II SARANA A Perumahan 1 Rumah Transmigran tersedia 145 Unit 2 Rumah Dinas Petugas tersedia 1 Unit B Sarana Pelayanan Umum 1 Kantor UPT tersedia 1 Unit 2 Balai Desa tersedia 1 Unit 3 Gudang Unit tersedia 1 Unit 4 Rumah Ibadah tersedia 2 Unit 5 Pos Keamanan Desa - - 6 Kantor Koperasi -  - 7 Dermaga** - -  8 Sarana Air Bersih (SAB) tersedia 4 Paket 9 Lapangan Olahraga tersedia 1 Lokasi 10 Tempat Sampah tersedia 145 unit 11 Sarana Pemakaman/TPU tersedia 0,5 ha C Sarana Pelayanan Pendidikan 1 Gedung SD/MI tersedia 3 RKB D Sarana Pelayanan Kesehatan  1 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pustu tersedia 1 Unit E Sarana Pasar 1 Los Pasar - - III UTILITAS UMUM 1 Jaringan Listrik tersedia 2 Jaringan Telepon tersedia 3 Jaringan Perpipaan Air Bersih tersedia IV TAMBAHAN 1 Embung tersedia 1 Unit 2 Tanggul Penahan Tebing tersedia 20 m * berdasarkan Permendesa No. 25 Tahun 2016 ** tidak dibutuhkan di SP Motihelumo 56 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Transmigrasi. SP Motihelumo merupakan salah satu SP yang berada di Kawasan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pembangunan di SP Motihelumo mulai dilaksanakan sejak tahun 2016. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada tahun 2023, telah dibangun prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai berikut: (Tabel 1) Berdasarkan Tabel 1, masih terdapat sarana yang belum dibangun di SP Motihelumo, seperti sarana los pasar dan koperasi. Sementara itu kedua sarana tersebut dibutuhkan dalam peningkatan SDM yang dapat memberikan peluang pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan transmigran. Apabila hasil pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut dikonversikan dengan SPM jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam PP No. 02 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut: (Tabel 2) Tabel 2 menunjukkan bahwa SPM pelayanan dasar secara umum telah terbangun di SP Motihelumo, namun masih terdapat beberapa jenis pelayanan dasar sesuai PP No. 02 Tahun 2018 belum dimuat pada Permendesa No. 25 Tahun 2016. Melihat pentingnya jenis pelayanan dasar yang belum dimuat seperti PAUD dan IPAL terhadap pendidikan dan kesehatan transmigran, maka diperlukan pembahasan yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi masih terus berupaya dalam membangun SP Motihelumo, salah satunya dengan memasukkan program pembangunan SP Motihelumo pada Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pekerjaan jembatan bentang 15 meter dan 5 meter serta pembangunan tanggul penahan tebing sepanjang 50 meter. Pembangunan jembatan di SP Motihelumo telah dilakukan sejak 2016 hingga tahun 2023 telah mencapai 65 meter. Meskipun saat ini pemenuhan SPM belum dapat dikatakan 100% terpenuhi, namun pembangunan di SP Motihelumo telah memberi dampak kepada transmigran dalam mengakses pendidikan di luar SP yang berjarak dua hingga sembilan kilo meter. Dampak lainnya yaitu saat ini transmigran dapat lebih mudah dalam mengangkut hasil pertanian dari kawasan pertanian menuju tengkulak yang berjarak dua kilo meter dari SP maupun ke pasar. Kemendesa, PDT dan Transmigrasi telah memulai langkah awal dalam pembangunan kualitas SDM. Pembangunan yang dilakukan bukan hanya membentuk transmigran yang tangguh dan bertahan namun berkembang, maju dan berkualitas. Harapannya pembangunan di kawasan transmigrasi akan terus dilaksanakan tentunya dengan beberapa peningkatan. n Risya Putri Pertiwi Tabel 2. Konversi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di SP Motihelumo dengan SPM Jenis Pelayanan Dasar Sesuai PP No. 02 Tahun 2018 SPM JENIS PELAYANAN DASAR* PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM TERBANGUN DI SP MOTIHELUMO KETERANGAN Pendidikan PAUD; Pendidikan Dasar Gedung Sekolah Dasar Belum tersedianya PAUD, dan bukan muatan Permendesa No 25 Tahun 2016 Kesehatan Pelayanan Kesehatan Poskesdes, Lapangan Olahraga - Pekerjaan Umum Air Minum; Pengolahan Air Limbah Sarana Air Bersih, Jalan, Jembatan, Goronggorong, Drainase, Belum tersedianya IPAL, dan bukan muatan Permendesa No 25 Tahun 2016 Perumahan Rakyat Rumah Layak Huni Rumah Transmigran dan Rumah Dinas Petugas - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; Pelayanan Informasi Rawan Bencana; Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran. Kantor UPT dan Balai Desa Pada Permendesa No 25 Tahun 2016, terdapat arahan pembangunan pos keamanan, namun belum dibangun Sosial Rehabilitasi sosial Balai Desa, Rumah Ibadah, Koperasi Disesuaikan dengan fasilitas sosial yang dibutuhkan di SP Motihelumo *berdasarkan PP No. 02 Tahun 2018 Jembatan 15 meter yang dibangun tahun 2023 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 57

WAWANCARA Keberhasilan Transmigrasi di Indonesia kini membawa kepada babak baru, di mana di wilayah-wilayah transmigrasi memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru, tak dipungkiri generasi emas yang unggul juga diharapkan datang dari kawasan tersebut. Bicara mengenai bonus demografi yang kini menjadi diskusi panjang penuh harapan, di mana dalam periode tersebut jumlah penduduk usia produktif (biasanya 15-64 tahun) lebih PENYUMBANG SDM UNGGUL MENUJU INDONESIA EMAS 2045 besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia dependen (di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun) harus mulai dipersiapkan dari sekarang apabila ingin mendapatkan berkah dari bonus demografi tersebut. Indonesia yang mengalami bonus demografi pada sekitar awal abad ke-21, dan perkiraan waktu puncaknya berlangsung dari sekitar tahun 2020 hingga 2035 itu pun menyambut satu abad kemerdekaannya yaitu pada 2045 sebagai tahun keemasan generasi kita. Untuk mengoptimalkan manfaat dari bonus demografi, pemerintah perlu melakukan berbagai tindakan, termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki infrastruktur. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan jika tidak ada cukup lapangan kerja atau layanan kesehatan yang memadai Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM) 58 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

untuk memenuhi kebutuhan populasi yang berkembang. Oleh karena itu, pengelolaan bonus demografi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kiprah Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam mempersiapkan generasi tersebut? TIM TRANSPOLITAN melakukan wawancara dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM) Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd, berikut petikan wawancaranya. Tanya : Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045, elemen kunci apa saja yang wajib dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia? Elemen kunci SDM Unggul Indonesia adalah: pertama, SDM Indonesia harus memiliki kecerdasan komprehensif yakni; kreatif, produktif, inovatif, efektif, adaptif, berkarakter, serta memiliki interaksi sosial yang baik dan keberadaban unggul. Pendek kata, generasi emas adalah generasi yang cerdas komprehensif dan berkarakter unggul. Kecerdasan komprehensif selain makna di atas, dapat pula meliputi; cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas fisik (kinestetis). Kedua, SDM harus mempunyai keinginan, hasrat, semangat, antusiasme, ketekunan, ketahanan, ketangguhan, dan konsistensi. Kemudian yang ketiga, SDM juga perlu memiliki kemampuan berupa interpersonal skill yang baik agar mampu berinteraksi dengan semua orang, sehingga dapat mengembangkan diri untuk lebih maju Mengingat perubahan yang cepat dinamis semakin tidak ada batas (borderless) utamanya di bidang teknologi informasi, apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh SDM Indonesia ke depan? Tantangan yang akan dihadapi oleh sumber daya manusia ke depan juga mengharuskan seseorang mengikuti perkembangan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat, organisasi atau perusahaan harus mampu menyiapkan SDM untuk menganalisa data dan berpikir kritis. Karena saat ini segala sesuatu sudah digital dan menjadi kebutuhan utama organisasi dan perusahaan. SDM seperti apa yang diharapkan untuk menjalankan tugasnya di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan visi mencapai Indonesia emas? SDM yang kreatif, produktif, inovatif, efektif, adaptif, berkarakter, serta memiliki interaksi sosial yang baik dan memiliki peradaban unggul, mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, berpikir kritis, semangat, antusias, tangguh serta konsisten. Berbicara perihal SDM di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi khususnya yang bersinggungan dengan program transmigrasi, apa jenis pengembangan SDM yang dibutuhkan agar dapat mendukung keberhasilan program transmigrasi? Jenis pengembangan SDM yang dibutuhkan antara lain: VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 59

a). Pendidikan vokasional sesuai dengan potensi ekonomi kawasan; b). Pelatihan pengelola dari bidang teknis, pendidikan, sosial, budaya, hingga ekonomi; dan c). Pengenalan penerapan teknologi tepat guna dan TIK, dan penguatan local heroes. Bagaimana upaya pengembangan SDM di kawasan transmigrasi agar dapat membantu SDM tersebut menjadi kompeten, produktif dan berdaya saing? Beberapa hal perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan SDM di kawasan transmigrasi. Pertama adalah peningkatan kompetensi transmigran yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menjalankan program pemberdayaan dengan baik. Model-model pengembangan masyarakat (pelatihan - training sebelum penempatan) maupun peningkatan kualitas dan kapasitas (pascapenempatan di lingkungan baru) di kawasan transmigrasi, didesain sedemikian rupa untuk dapat mencapai transformasi keterampilan, mental dan personalitas, mencakup; sikap dan perilaku reseptif, terampil dan Peningkatan kompetensi transmigran yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menjalankan program pemberdayaan dengan baik. toleran, sehingga menjamin pencapaian transmigran unggul. Kemudian adalah penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, tidak hanya ditujukan untuk para pelaku transmigrasi lokal saja, melainkan juga terhadap para anggota keluarga transmigran. Hal ini mengharuskan Pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan dasar bagi keluarga peserta transmigrasi lokal. Berikutnya adalah adanya penyusunan model pendampingan serta penyediaan tenaga penyuluh. Diperlukan adanya penyusunan model-model pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat menjadi SDM yang berdaya saing dan kompetitif, dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Dalam hal ini diperlukan penyelenggaraan berbagai pelatihan dengan materi-materi khusus bagi tenaga penyuluh di kawasan transmigrasi. Seperti apakah dukungan dan program spesifik yang telah diimplementasikan oleh BPSDM dan yang direncanakan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM di kawasan transmigrasi? Untuk saat ini BPSDM PMDDTT telah melakukan pelatihan untuk para calon transmigran yang dilakukan oleh Unit Pengelola Teknis Balai. Apakah kerja sama atau kemitraan dengan lembaga atau pihak lain di luar BPSDM direncanakan untuk memperkaya program peningkatan SDM di wilayah transmigrasi? Apakah WAWANCARA 60 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Peran SDM tidak hanya sebagai obyek program, namun menjadi arah penentu pengembangan kawasan transmigrasi. ada inisiatif kolaboratif yang akan membantu mencapai tujuan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan di kawasan transmigrasi? Di transmigrasi lebih ke kemitraan dengan pihak ke-3 atau perusahaanperusahaan. Biasanya perusahaan memanfaatkan lahan usaha sebagai plasma untuk budidaya kelapa sawit. Untuk peningkatan kapasitas SDM di lokasi transmigrasi dilakukan dengan KKN Tematik turun ke kawasan transmigrasi dan anak transmigran mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang S1 (ini dilakukan oleh Ditjen PPKTrans Tantangan apa yang dihadapi untuk mengembangkan SDM yang ada di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan kawasan transmigrasi dalam mendukung keberhasilan program transmigrasi, dan bagaimana solusinya? Tantangan ke depan adalah mencari SDM berkualitas sebagai kunci pembangunan untuk menggerakkan ekonomi wilayah. Transmigrasi harus diisi oleh SDM dengan berbagai jenis latar belakang dan keterampilan dengan pendidikan tinggi baik dari skema Transmigran Penduduk Asal (luar daerah) ataupun Transmigran Penduduk Sekitar (sekitar daerah). Peran SDM tidak hanya sebagai obyek program, namun menjadi arah penentu pengembangan kawasan transmigrasi. Maka dari itu, beberapa perubahan perlu dilakukan dalam proses seleksi SDM Transmigrasi, antara lain: pertama, kriteria seleksi, tidak lagi mencari SDM yang bekerja hanya pada 1 bidang tematik, baik petani, pekebun, atau nelayan, tapi juga ditambah dari berbagai latar belakang seperti tenaga terampil, pengajar, teknisi, pengusaha dan lain-lain dan kedua adalah pelatihan peserta, di mana dengan banyaknya profesi pendaftar, pelatihan tidak lagi mengajarkan tentang skill atau keterampilan untuk berusaha, namun lebih berfokus kepada pematangan konsep pengembangan transmigrasi beserta business plan dari semua komoditas yang diusahakan Dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas dan kesuksesan program transmigrasi, apa pesan atau harapan Anda untuk perkembangan dan kemajuan SDM di kawasan transmigrasi di masa depan? Untuk mencapai Indonesia emas 2045, perlu disiapkan SDM unggul dan berkualitas. Peran SDM tidak hanya sebagai obyek program, namun menjadi arah penentu pengembangan kawasan transmigrasi. Oleh karena itu transmigrasi harus diisi oleh SDM dengan berbagai jenis latar belakang dan keterampilan dengan pendidikan tinggi serta memiliki kecerdasan komprehensif. n VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 61

Program transmigrasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1950-an telah sampai pada tujuan utamanya yaitu menyebarkan peduduk dari wilayah-wilayah padat di Pulau Jawa ke pulau-pulau lain di seluruh Nusantara. Tak hanya itu program transmigrasi juga berhasil memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai tulang punggung penggerak ekonomi bangsa. Bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah-wilayah transmigrasi di mana SDM unggul menjadi harapan utama untuk menuju Indonesia Emas 2045, seabad Indonesia, di mana bonus demografi juga menjadi dua mata pisau yang harus dimanfaatkan sebagai kekuatan bangsa Indonesia dalam menyambut era globalisasi. Untuk mengetahui hal tersebut TIM TRANSPOLITAN melakukan wawancara dengan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc, berikut petikan wawancaranya. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, elemen kunci apa saja yang wajib dimiliki oleh SDM Indonesia? dan apa saja tantangannya? Elemen kunci yang harus diperhatikan yaitu memanfaatkan manajemen perubahan, di dalam manajemen perubahan ada dua kemungkinan yaitu ada utopia (terlalu banyak mimpi tetapi tidak menginjak ke KONTRIBUSI PROGRAM TRANSMIGRASI, MENYONGSONG 2045 MERATAKAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA WAWANCARA Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc Guru Besar Institut Pertanian Bogor 62 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

bawah) dan protopia (bergerak ke depan tetapi menginjak ke bawah dan bersifat progresif). Untuk ke depannya satu hal yang tidak bisa dihindari adalah kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi harus disertai dengan protopia karena bersifat progresif. Untuk mencapai semua itu, dari manajemen perubahan mengamanatkan lima kunci yaitu ADKAR : y Awareness SDM harus memiliki rasa kesadaran. Apabila tidak ada rasa aware terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan membangun pedesaan maka tidak akan jalan. Awareness ada yang voluntary, seperti kesadaran mencari informasi antara lain melalui media sosial. Serta ada aware yang non voluntary, seperti pemerintah yang memberikan informasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas SDM, yang dilakukan secara struktural. y Desire Adanya keinginan atau minat. Apabila ada rasa kesadaran tetapi tidak ada rasa keinginan untuk membangun desa pun tidak akan jalan. Dengan pemicunya adalah monetary seperti bantuan pangan, dan lainnya atau non monetary seperti pajak atau biaya yang ditanggung pemerintah sebagai insentif. y Knowledge SDM harus mempunyai pengetahuan seperti apa itu perdesaan, membangun desa, pemanfaatan dan yang lainnya. Knowledge dipicu dua hal yakni pendekatan top down dan bottom up serta kombinasi dua pendekatan tersebut. Sebagai contoh di Bangladesh mengembangkan program Pink Lady (perempuan dengan baju pink) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa. Pink Lady sebagai agen perubahan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut mengunjungi dan mendampingi masyarakat desa dengan menggunakan sepeda dan membawa laptop dengan akses internet serta berbagai media informasi dan pembelajaran masyarakat lainnya. Dan masyarakat mendampatkan knowledge dengan cara yang fun. y Ability SDM harus mampu mengalami perubahan. Dari sinilah dibutuhkan peran peningkatan kapasitas seperti diadakan training, workshop, dan capacity building. y Respond atau Reward Sekarang orang bekerja bukan hanya bekerja seperti mesin dan mengejar insentif berupa monetary, namun juga membutuhkan kenyamanan kerja, suasana kerja yang enjoy dan fleksibel. Untuk menjawab tantangan ke depan, SDM harus mempunyai tiga komponen utama yaitu : a. Purpose = SDM harus mempunyai purpose atau tujuan. Purpose ini menjadi salah satu instrumen yang menggiring orang untuk mencapai tujuan yang sama. b. Autonomus = Tahu apa yang harus dikerjakan tanpa menunggu perintah dan menciptakan kreativitas. c. Mastery = Tahu solusi di setiap permasalahan yang dihadapi. Mengingat perubahan yang cepat dinamis dan semakin tidak ada batas (borderless) utamanya di bidang teknologi informasi, apakah kualitas SDM kita sudah selaras dengan perkembangan teknologi digital saat ini? dan bagaimana peran SDM dalam transformasi digital? Terdapat teori konvergensi dan divergensi, yang mengatakan bahwa antara teknologi dan perkembangan akan konvergen, namun faktanya tidak terjadi karena perkembangan teknologi percepatannya sembilan kali lipat dari perkembangan SDM, yang VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 63

WAWANCARA kemungkinan tidak akan selaras. Cara menjembataninya yaitu SDM harus bisa bertahan dengan gempuran teknologi, jangan sampai kaget apabila berhadapan dengan teknologi baru. Cara lain, yaitu memperkuat kapasitas adaptasi karena akan terjadi distraksi apabila masyarakat tidak bisa beradaptasi pada saat perkembangan zaman. Distraksi yang terjadi itu adalah pekembangan SDM nya akan kalah atau teknologi yang baru tidak terpakai. Perihal program transmigrasi, menurut Prof bagaimana peran program transmigrasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Jika melihat Visi Indonesia Emas 2045, peran transmigrasi itu harus menyeimbangkan pembangunan yang berbasis masif seperti pembangunan wilayah kota-kota baru dengan kebutuhan mempertahankan daya dukung lingkungan dan kelestarian alam. Program transmigrasi adalah membangun wilayah dengan memanfaatkan alam secara berimbang dan menghindari pencemaran lingkungan. Hal–hal baik perlu dilanjutkan dan harus di sounding. Program transmigrasi tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah karena tanpa bantuan pemerintah, pembangunan dan pengelolaan sumber daya wilayah tidak akan terkontrol dan akan menimbulkan masalah baru. Menurut Prof bagaimana tentang pembangunan di kawasan transmigarsi apakah selaras dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran? faktor apa saja yang perlu di perhatikan dan tantangan apa saja yang akan dihadapi? Dalam mengukur pembangunan, terdapat indikator bias kota, dan ukuran berbasis moneter. Indikator pembangunan di desa akan terlihat berhasil apabila berstandar kota, seperti harus adanya indikator – indikator yang sama dengan kota, hal tersebut dipertahankan dalam RPJMN dan hal tersebut harus diluruskan atau dikoreksi. Seharusnya desa tetap mempertahankan keasliannya dengan pengembangan produk lokalnya, dengan perhatian utama pada kesejahteraan masyarakat transmigran dengan indikator sesuai karakteristik desa. Terkait isu tentang bonus demografi, bagaimana pendapat Prof tentang isu, tersebut, serta dampaknya bagi program transmigrasi? Bonus demografi itu seperti pisau bermata dua. Apabila tidak berkualitas maka akan menimbulkan prahara seperti terjadinya konflik dan mengganggu Jika melihat Visi Indonesia Emas 2045, peran transmigrasi itu harus menyeimbangkan pembangunan yang berbasis masif seperti pembangunan wilayah kota-kota baru dengan kebutuhan mempertahankan daya dukung lingkungan dan kelestarian alam. 64 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

pelaksanaan program transmigrasi. Maka yang harus dilakukan adalah memfasilitasi anak-anak muda menyalurkan hobinya yang diakomodir dan disambungkan dengan program-program di kawasan transmigrasi. Bagaimana dengan program transmigrasi terkait adanya isu urbanisasi? Apa dampak bagi program transmigrasi dan bagaimana solusinya? Walaupun terjadi urbanisasi dan secara teori maka secara linear, desa akan habis menjadi kota, namun faktanya desa tetap ada, tidak akan musnah walaupun di negara maju sekalipun, karena desa atau transmigrasi memiliki karakter sendiri, dan manusia membutuhkan sektor perdesaan. Sebagai contoh apabila ingin usaha tani singkong tentunya tidak dilakukan di kota, namun diusahakan di desa. Demikian juga dengan kebutuhan desa wisata, seperti menikmati air terjun yang tidak mungkin tersedia di kota. Sehingga solusi untuk mencegah terjadinya urbanisasi yaitu dengan membuat desa tersebut lebih atraktif. Mengulik topik tentang program ketahanan pangan, bagaimana pandangan Prof terkait peran serta masyarakat transmigran dalam mendukung keberhasilan program tersebut? Program ketahanan pangan akan terjadi apabila ada dua hal yaitu isu konspirasi seperti impor pangan yang menyebutkan bahwa masyarakat kelaparan tetapi faktanya masyarakat tidak mengalami kelaparan. Memang ada masalah terkait pangan tetapi tidak se-krisis itu dan yang dapat masyarakat lakukan adalah antisipasi terhadap supply yang terganggu karena seperti pada covid pun sebenarnya supply pangan tidak terganggu hanya logistik saja seperti adanya pembatasan sosial. Isu-isu tersebut sebaiknya tidak perlu digemborkan kepada masyarakat desa karena mereka akan terjebak pada ekspektasi tersebut. Di lokasi transmigarsi skala krisis pangan akan berbeda maka peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan adalah produksi-produksi lokal harus dimanfaatkan dan harus menyiapkan kekuatan pangan lokal. Sebagai contoh, jangan gengsi dengan iklan-iklan di luar, bahwa susu yang bergizi adalah susu dengan merek modern padahal produknya ada di desa mereka sendiri dan untuk ke depannya pun masyarakat akan mengalami globalisasi. Dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas dan kesuksesan program transmigrasi, apa pesan atau harapan dari Prof untuk keberlanjutan program transmigrasi di masa yang akan datang? Dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2024, program transmigrasi berkontribusi dalam menjaga keseimbangan pembangunan, dan mempertahankan daya dukung wilayah, karena karakteristik program transmigrasi tidak merusak lingkungan, dalam skala relatif kecil dan berbasis lokal. Sebagai pesan, untuk keberlanjutan program transmigrasi di masa yang akan datang kepada transmigran diharapkan menerapkan desainer thingking yaitu mengubah cara berpikir, non konvensional, dan banyak menggali sumber daya lokal yang bisa dikembangkan, ke depan kita akan menghadapi VUCA, yang akan kita hadapi dengan VUCA pula, yakni Vision, Understanding, Clarity, dan Agility, yaitu VUCA positif. Yakni Visi nya jelas, pemahaman yang jelas, kejelasan, lincah. Saya masih memiliki harapan besar bahwa transmigrasi sebagai salah satu tulang penyeimbang pembangunan Indonesia yang cenderung urban bias. n VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 65

OPINI G2RT – KT IKON EKONOMI TRANSMIGRASI ASLI INDONESIA KEBANGKITAN EKONOMI ‘MANUSIA EMAS’ INDONESIA ‘I ndonesia yang tertidur!’ Kebangkitan emas merupakan kebangkitan dari ‘tertidurnya aliran kemanfaatan kekayaan Tanah Air’ yaitu keberagaman potensi baik sumber daya alam beserta manusia dan budaya sosialnya di Indonesia yang menjadikan Indonesia have everything but nothing! Hal tersebut semakin nyata ketika setelah sekian lamanya bangsa ini merdeka namun belum membudayanya inovasi-inovasi anak bangsa yang mendunia apalagi ikonik. Kesatuan yang menimbulkan keterikatan hubungan merupakan sesuatu yang hanya dicapai melalui perjalanan proses kebaruan dan bukan semata-mata hanya berorientasikan hasil. Abai terhadap pencapaian-pencapaian sepanjang perjalanan tersebut pada hakikatnya meminggirkan ikonik itu sendiri. Semangat kebaruan merupakan semangat wirausaha yang melandasi berputarnya ekonomi suatu bangsa dalam kegiatan bisnisnya. Pergerakan ikonik selaras dengan wujud Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara (NKRI) Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Pencapaian wujud Indonesia Emas 2045 sesuai mandat Pancasila dan UUD 1945 yaitu (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan IPTEK; (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; (3) Pemerataan Pembangunan; dan (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tatakelola Pemerintahan. Genapnya 100 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai negara maju yang berkelayakan berkontribusi multi aspek sebagai masyarakat global dan negara-negara besar lainnya. ‘Tertidur’ nya Indonesia dengan berbagai dinamika ‘pemiskinan’ substansi pembangunan bangsa adalah ‘terpinggirnya’ kemuliaan manusia sebagai intelektual yang hakiki. Perlakuan manusia sebagai intelektual selaras dengan pemaknaan Generasi Emas yaitu generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing (bergotong royong/ silaturahim) tinggi. Inovasi ikonik ekonomi berbasis futuristiknya Pancasila melalui Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur (Rika Fatimah, 2023) merupakan keaslian arah kebangkitan ekonomi Indonesia. Yang mencakup 1. Ekonomi Berketuhanan, Mendasarkan ruh Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai keutamaan pencapaian rezeki dalam ekonomi bernegara; 2. Ekonomi Berkemanusiaan, Terdidiknya manusia merupakan aset bangsa dalam mencermati ekonomi kekayaan dan keberagaman Indonesia yang sedemikian luas tersebar di persada kepulauan tanah air. Sila kedua Pancasila merupakan kunci pergerakan ekonomi ikonik asli Indonesia; 3. Ekonomi Bersatu, Cerminan UMKM Indonesia sebagai mayoritas pelaku ekonomi belum pula tercermin dalam ekosistem bangsa. Bersatunya kekuatan kecil-kecil UMKM dalam keberagaman budaya dan daerah merupakan mega movement berekonominya kawasan asli Indonesia berasaskan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia; 4. Ekonomi Kerakyatan dalam Kebijaksanaan, Rakyat yang berketuhanan, berkemanusiaan dan bersatu merupakan wujud ketekunan proses kebijaksanaan berekonomi. Ekonomi merupakan Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) GLOBAL GOTONG ROYONG TETRAPRENEUR PADA KAWASAN TRANSMIGRASI (G2RT – KT) SEBAGAI TRANSMIGRASI INDONESIA EMAS 2045 UNTUK INOVASI FUTURISTIK PEMBANGUNAN EKONOMI ASLI INDONESIA. 66 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

salah satu aspek utama manusia yang berkehidupan. Kehidupan yang bijaksana merupakan jati diri bangsa Indonesia di mana pun dirinya ada dan berada; dan 5. Ekonomi Berkeadilan. Modernisasi ekonomi hakikinya merupakan pengembalian jati diri sebagai kewajaran berkegiatan ekonomi asli Indonesia. Praktik-praktik khas budaya Indonesia hendaknya diukur secara formal dimulai dari kekayaan kawasan transmigrasi. G2R Tetrapreneur pada Kawasan Transmigrasi (G2RT – KT) sebagai inovasi keaslian arah kebangkitan ekonomi futuristik ber-Pancasila hendaknya menjadi asas desain pembangunan Indonesia Emas melalui transmigrasi. Pencapaian pembangunan khazanah kepulauan Indonesia salah satunya tercermin pada pemerataan pembangunan dan ketimpangan wilayah. Program transmigrasi yang berusia 73 tahun merupakan salah satu program strategis negara dalam berinovasi ekonomi asli Indonesia. Hingga per 12 Desember 2023 pencapaian program transmigrasi Indonesia telah membentuk 1.567 desa definitif. Pada rentang masa tersebut pula telah terbangun 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten, dan 3 ibu kota provinsi. Pada tahun 2023, pengelolaan program transmigrasi berada pada kepemimpinan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bersama UGM dan para stakeholder ketransmigrasian berinovasi pada pengembangan pembangunan transmigrasi Indonesia melalui Transmigrasi 4.0 atau Transpolitan (Suratman, 2019). Transpolitan merupakan kawasan transmigrasi modern terpadu yang memiliki sumber daya manusia atau transmigran unggul, inovatif, dan kreatif dalam mengelola sumber daya alam secara bersama untuk mewujudkan inovasi produk unggulan dan memiliki branding kawasan G2R Tetrapreneur yang didukung oleh kolaborasi pentahelix profesional dan modern dengan menerapkan teknologi informatika yang relevan. Jika Transpolitan merupakan pendekatan ‘hardware’ maka inovasi G2R Tetrapreneur merupakan pendekatan pembangunan ‘software’ sebagai kebaruan program transmigrasi Indonesia. Masyarakat Indonesia dengan karakter keasliannya dan kekhasannya diharapkan mampu dipercaya untuk berdaulat menciptakan berbagai ide maupun memunculkan berbagai produk ikonik yang asli dan bukan sekadar meniru terlebih lagi meniru yang bukan berjati diri Indonesia. Pergerakan besar mewadahi inovasi ikonik anak bangsa utamanya pada kawasan transmigrasi merupakan strategisnya wujud pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan wilayah khususnya pada aspek ekonomi. Multi-dampak ekonomi memuliakan manusia diharapkan pula menjadi cetusan dampak ekonomi terdidik mendukung makna sesungguhnya pada aspek lainnya yaitu pemerataan pendidikan. Ekonomi terdidik terwujud nyata dalam pendekatan G2R Tetrapreneur khususnya pada Tetra 2 – Pasar Wirausaha atau Inovasi Pasar Non-Kompetisi. Komitmen Wakil Bupati & Pemkab Muna. Komitmen Keilmuan Universitas Pengusul UGM, Universitas Mitra Lokal dan Kelembagaan. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 67

OPINI Inovasi G2R Tetrapreneur pada Pasar Non-Kompetisi merupakan penciptaan hilirisasi produk untuk pasar terdidik asli Indonesia. G2R Tetrapreneur khususnya pada kawasan transmigrasi diharapkan merupakan salah satu inovasi ekosistem ekonomi yang berpihak pada pelaku mayoritas bangsa. Ekosistem Intelektual Berlatar belakang fenomena praktik di DIY pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, model G2R Tetrapreneur yang menghadirkan gotong royong kewirausahaan desa sebagai kebaruan ikonik global, bukan hanya pengentasan kemiskinan, jual beli, atau tujuan jangka pendek, melainkan penciptaan aliran kemanfaatan baik finansial maupun non-finansial berkelanjutan. Pemikiran dan arahan Gubernur DI Yogyakarta untuk menciptakan sebuah flagship program pemberdayaan ekonomi Jogja Istimewa merupakan yang mendasari pengembangan konsep Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur di tahun 2017 bersama-sama Bappeda DIY (bertindak sebagai koordinator Bapak Abu Yazid, S.I.P., MM) dan Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D (Dosen Senior, Fakultas Ekonomika & Bisnis (FEB) UGM). G2R Tetrapreneur dimulai sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat akar rumput dengan model inovasi gotong royong dan kewirausahaan berbasis 4 pilar yaitu Rantai Wirausaha (Tetra 1); Pasar Wirausaha (Tetra 2); Kualitas Wirausaha (Tetra 3) dan Merek Wirasuaha (Tetra 4) yang bertujuan menjadi ikon global dan mewujudkan masyarakat yang berkemandirian, berwibawa dan takzim atas karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa (Rika Fatimah, 2016). Implementasi G2RT DIY berjumlah 28 Unit G2R Tetrapreneur per 2023 dimulai dari 2 Kelurahan di tahun 2018 hingga 2023 menjadi 23 G2RT Kelurahan (perdesaan); 3 G2RT Kelurahan (perkotaan); dan 3 G2RT Mandiri (perdesaan dan perkotaan). Paralel semakin berkembangnya G2RT di DIY (2019 – kini (2023) maka G2R Tetrapreneur pula berkembang di beberapa wilayah seperti inisiasi G2RT Kawasan NTB; Kebumen; Aceh Jaya; G2RT Mandiri Nganjuk – Jawa Timur; hingga G2RT – KT Sulbar. Pada tahun 2023 inovasi gotong royong perdana bersama Dana Hibah Kompetitif Nasional MF Kedaireka 2023 melibatkan multi pihak yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan Pemkab Muna. Praktik pertama di Indonesia diharapkan G2RTKT dapat berkembang sebagai salah satu upaya akselerasi perluasan dampak baik di lokal kawasan transmigrasi Transpolitan Mutiara Muna namun pula hingga ke persada global. Program G2R Tetrapreneur pada 2023 juga meluaskan silaturahim menjadi strategi nasional bersama gotong royong padu Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTrans) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai Ikon Transmigrasi Ikonik Nasional; bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai Standarisasi Wirausaha Nasional Asli Indonesia; dan Kemendag sebagai Single Entity Akses Pasar Global. Kebenaran meluasnya silaturahim praktik G2R Tetrapreneur menunjukkan kebenaran sewajarnya sebagai rutinitas berekonominya pelaku mayoritas usaha Indonesia. Kesesuaian penggunaan (fitness for use) G2R Tetrapreneur pula Sumber: Rika Fatimah (2019) Gambar 1. Rekam Jejak Perkembangan Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur di Berbagai Kawasan hingga Inisiasi Konsep G2R Tetrapreneur dalam Transpolitan dan G2R Tetrapreneur Kawasan Transmigrasi yaitu G2RT-KT. 68 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

merupakan penciptaan ekonomi bergotong royong untuk pengentasan kemiskinan sejatinya merupakan pemberdayaan kehidupan masyarakat yang senantiasa bergerak berkemajuan menciptakan ekosistem asli (indigenous) Indonesia (Gambar 2). G2R Tetrapreneur meluweskan keterukuran ekonomi selaras dengan konsep rezeki. Keluwesan tersebut diharapkan menjadi praktik keseharian efektivitas Institusi Publik salah satunya untuk mencapai SDGs - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pencapaian TPB dalam G2R Tetrapreneur dilakukan melalui pengukuran dinamis tahapan dan indikator pencapaian G2R Tetrapreneur yang merupakan serangkaian set kumulatif (standardisasi) per-tetranya per-progresif pencapaian baik ideal (ideal-progressive) dan nyata (real-progressive), atau Standar Pencapaian Progresif Ideal dan Nyata G2R Tetrapreneur (Gambar 3). Ilustrasi pencapaian progresif nyata merupakan mekanisme pencapaian organik sesuai jenis desain program unit pemberdayaannya berdasarkan karakter spasialnya (misal organiknya daerah dan karakter Jawa berbeda dengan luar Jawa, dan sebagainya). Keistimewaan G2R Tetrapreneur sebagai nilai tambah inovasi ini yaitu adanya penciptaan ekosistem khas (asli) pasar Indonesia yaitu Pasar NonKompetisi (Tetra 2); Pasar Kompetisi (Tetra 3) dan Pasar Kebijakan (Tetra 4). G2R Tetrapreneur berinovasi untuk mendidik pasar dalam mengutamakan pembelian produk lokal. Esensi penciptaan produk ikonis global merupakan penciptaan keberlanjutan ekonomi yang bukan hanya pada saat sekarang (now) namun juga futuristik atau masa depan. Oleh karena itu diperlukan pergerakan dari berbagai stakeholder seperti pemerintah, masyarakat dan industri serta pasar sebagai kekuatan hulunya. Pergerakan tersebut bergerak bersamasama mengusung aspirasi ekonomi bergotong royong melalui aspirasi visi, misi dan model G2R Tetrapreneur. Aspirasi “menjadi siapa” melalui visi G2R Tetrapreneur yaitu; Pemimpin kebaruan ikonik kearifan lokal sebagai pusat rujukan gotong royong pada tatanan global untuk keberlanjutan dan ketangkasan masyarakat yang beradab (Rika Fatimah, 2018c). Seterusnya aspirasi bagaimana menjadikan Visi melalui Misi G2R Tetrapreneur yaitu; Memartabatkan manusia seutuhnya sebagai sumber intelektual yang takzim atas kekayaan alam dan budaya anugerah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa (Rika Fatimah, 2018c). Merujuk kepada Visi dan Misi G2R Tetrapreneur terhadap target pencapaian Indonesia Emas 2024 adalah memiliki pemenuhan ketercapaian dan keterwujudan yang serasi. Target pencapaian Indonesia Emas 2024 yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan IPTEK; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Pemerataan Pembangunan; dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tatakelola Pemerintahan merupakan pengejawantahan Misi G2R Tetrapreneur (Rika Fatimah, 2018c). Pengembangan revitalisasi 152 kawasan transmigrasi dengan 52 kawasan sebagai prioritas nasional dan 7 daripadanya diharapkan mampu berhasil dan berdaya saing. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI pada tahun 2019 di UGM, dilakukan pencanangan pengembangan revitalisasi Transmigrasi 4.0 berbasis pentahelix modern dan teknologi tepat guna yaitu Transpolitan. Kawasan transmigrasi di Kawasan Mutiara, Kabupaten Muna merupakan salah satu kawasan prioritas pengembangan Transmigrasi Transpolitan. n G2R Tetrapreneur berinovasi untuk mendidik pasar dalam mengutamakan pembelian produk lokal. Sumber: Rika Fatimah (2020c) Gambar 3. Gambar 3. Standar Pencapaian Progresif Ideal dan Nyata G2R Tetrapreneur Sumber: Rika Fatimah (2020b) Gambar 2. Ekosistem Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur (HKI No. 000201859) VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 69

INSIGHT KEROYOKAN ANTAR K/L & BADAN USAHA TINGKATKAN KAPASITAS DAN PEREKONOMIAN TRANSMIGRAN K olaborasi menjadi syarat mutlak dalam percepatan pembangunan berkelanjutan. Ke depan, pada tahun 2030 - 2040, Indonesia memiliki bonus demografi yang jika dimanfaatkan dengan baik akan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk itu, dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, maka tidaklah bisa pemerintah daerah bekerja sendiri, atau kementerian/lembaga (K/L) tidak mempedulikan irisan dengan tugas pokok dan fungsi dari K/L lainnya. Sangat diperlukan kolaborasi dalam rangka percepatan dan efisiensi pembangunan yang berkelanjutan, mengingat anggaran dari K/L yang berperan sebagai leading sector mungkin terbatas. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya, pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini. Dengan adanya pembangunan berkelanjutan yang merata maka perekonomian Indonesia hingga ke38 provinsi akan mengakar kuat. Program transmigrasi merupakan program Pemerintah yang tujuan utamanya adalah pemerataan persebaran penduduk dan pemerataan ekonomi melalui pusat-pusat pertumbuhan baru melalui industrialisasi. Program ini diawali dari suatu hamparan lahan yang awalnya tidak produktif, kemudian disertifikasi dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dibangun, didatangi penduduk, hingga menjadi pusat pertumbuhan dan aktivitas perekonomian yang baru. Secara kewilayahan bahkan ada yang bisa sampai menjadi ibu kota provinsi, yaitu seperti Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Tanpa adanya pembangunan yang berkelanjutan, maka akan sulit bagi suatu wilayah transmigrasi menjadi pusatpusat pertumbuhan baru. Kolaborasi lintas kementerian/ lembaga di kawasan transmigrasi sebenarnya dimungkinkan, dan telah termuat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk penetapan dan perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan satuan permukiman, penataan persebaran penduduk, pengembangan kawasan transmigrasi, serta pengembangan satuan permukiman pada tahap penyesuaian. Dan ketika telah menjadi desa definitif, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pariwisata, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang-bidang lainnya. Pada aturan lainnya yaitu Perpres Pemberian bantuan pembangunan rumah kumbung dan rumah produksi baglog oleh PT Pertamina (Persero). Pelatihan pengolahan produk turunan jamur tiram yang difasilitasi Kementerian Perindustrian. 70 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, juga mendukung adanya kolaborasi dengan dinyatakannya bahwa koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi dilakukan oleh K/L, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk membaurkan dan/atau menggabungkan program dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung penyelenggaraan transmigrasi. Meskipun demikian, pertanyaan menarik yang perlu dijawab adalah mengapa yang diberikan sentuhan secara simultan dan kontinu adalah kawasan transmigrasi, bukan kawasan lainnya? Keberhasilan program transmigrasi saat ini tidak terlepas dari kegigihan transmigran dalam mengelola lahan yang dimilikinya. Transmigran mayoritas berasal dari Pulau Jawa, Madura, dan Bali yang sejak dahulu padat penduduknya. Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sebanding dengan sengitnya kompetisi pada wilayah tersebut, sehingga setiap orang dituntut untuk memiliki keterampilan tertentu dan mampu bersaing. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masyarakat dari pulau-pulau tersebut biasanya memiliki keterampilan dan kegigihan yang lebih baik dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Bahkan Bung Hatta pernah menyatakan bahwa “Industrialisasi besar-besaran harus segera dibangun di luar Pulau Jawa, dan untuk itu diperlukan pemindahan penduduk Jawa sebagai tenaga kerjanya”. Pernyataan ini secara jelas menunjukkan bahwa secara keterampilan, masyarakat di Jawa umumnya lebih mumpuni. Dengan membaurnya masyarakat Jawa, Madura, Bali, dan masyarakat setempat dalam kawasan transmigrasi, maka akan terjadi transfer pengetahuan dan teknologi, transfer motivasi, dan transfer manajemen kerja yang seluruhnya sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas kerja. Apabila produktivitas kerja terus meningkat, bukan tidak mungkin kawasan transmigrasi akan lebih maju dari pada daerah sekitarnya, meskipun daerah sekitarnya sudah lebih dahulu ada. Ini menjadi jawaban mengapa kawasan transmigrasi perlu disentuh oleh berbagai stakeholder, guna mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Hal ini karena transmigran memiliki berbagai kriteria dasar untuk dapat terus ditingkatkan kapasitasnya. Salah satu bukti nyata kegigihan transmigran adalah pada Kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. Di kawasan ini, pada 28 Oktober 2009 berdiri Koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri, yang saat ini jumlah anggotanya telah mencapai 1.092 orang. Koperasi ini memiliki 122 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang salah satunya adalah KUBE Jamur Tiram. Aset yang dimiliki koperasi ini juga bernilai fantastis yaitu sebesar Rp 6.609.902.717, dengan jumlah kas tunai sebesar Rp 23.806.000 dan jumlah kas bank sebesar Rp 648.000.000. Dengan aset sebesar ini, Koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri menjalankan berbagai unit usaha, yaitu simpan pinjam, UKM Mart, Rice Milling Plant (RMP), menjahit, peternakan, kuliner, dan budi daya jamur tiram. Salah satu unit usaha yang saat ini agresif untuk dikembangkan adalah budi daya jamur tiram. Budi daya jamur tiram di Kawasan Transmigrasi Telang sangat menjanjikan mengingat permintaan pasar lokal yang masih sangat tinggi yaitu sebesar 200 kuintal per hari. Kawasan ini diproyeksikan untuk menjadi sentra jamur tiram. Keberhasilan Koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri selain didukung oleh anggotanya yang merupakan transmigran, juga turut didukung penuh oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. RMP merupakan bantuan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di tahun 2011. Kemudian terkait dengan budi daya jamur tiram yang bahan baku media tanamnya berasal dari limbah RMP, Koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri mendapatkan berbagai bantuan fisik maupun pelatihan dari lintas K/L serta badan usaha. Pada November 2022, Kemendikbudristek bersama dengan Universitas Sumatera Selatan memfasilitasi pelatihan mengenai budi daya jamur tiram. Kemudian pada Maret 2023, Kementerian Perindustrian memfasilitasi pelatihan 50 peserta mengenai produk dan kemasan. Pada Juli 2023, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memfasilitasi terbangunnya kantor sekretariat KUBE Jamur Tiram. Pada Agustus 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi pelatihan 50 peserta mengenai pembuatan baglog jamur tiram dan manajemen usaha produksi, kemudian PT Pertamina (Persero) memfasilitasi pembangunan rumah kumbung dan rumah produksi baglog. Dilanjutkan pada Oktober 2023, Kementerian Perindustrian memfasilitasi pelatihan 30 peserta pengolahan jamur tiram. Dari sekian banyak bantuan atau intervensi dari kementerian dan badan usaha, saat ini masih berproses bantuan lainnya dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk agar kapasitas produksi dapat meningkat. n Yusuf Anugerah Putrandaru Budidaya jamur tiram di Kawasan Transmigrasi Telang sangat menjanjikan karena permintaan pasar lokal yang sangat tinggi yaitu 200 kuintal per hari. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 71

INSIGHT RAJUTAN CERITA MAHASISWA KKN UGM DARI PINGGIR NUSANTARA KKN TEMATIK KETRANSMIGRASIAN DI KAWASAN SELAPARANG DAN LAMUNTI DADAHUP P rogram Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Ketransmigrasian merupakan hasil kerja sama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah berlangsung sejak Tahun 2018. KKN juga telah menjadi ajang bagi perguruan tinggi dan mahasiswa untuk dekat dengan masyarakat guna mengenal berbagai jenis persoalan beserta solusinya dan memaksimalkan potensi yang ada di lokasi tersebut. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini berkaitan dengan konsep kegiatan KKN Tematik UGM yaitu meliputi, Aspek Ekonomi, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Kelembagaan, Aspek Lingkungan, dan Aspek Sosial Budaya. Hal ini selaras dengan pengukuran indeks perkembangan kawasan yang ditinjau dari kelima aspek tersebut. Indeks perkembangan kawasan akan mencerminkan tingkat perkembangan kawasan baik di tahap berkembang, mandiri, dan berdaya saing. Harapannya dengan kegiatan KKN ini akan menambah value di masing-masing kawasan transmigrasi sesuai kompetensi para mahasiswa yang menjalani KKN tersebut. Setelah 50 hari lamanya menjalankan kegiatan KKN di kawasan transmigrasi (Juni - Agustus 2023), banyak dampak positif yang dirasakan baik secara pribadi dari mahasiswa itu sendiri maupun masyarakat transmigran yang ada di lokasi kawasan transmigrasi. Banyak cerita yang dibawa pulang oleh Tim KKN PPM UGM saat terjun ke lokasi kawasan transmigrasi untuk pengembangan kawasan tersebut. Ada 6 lokasi yang menjadi tempat naungan mahasiswa KKN yaitu Kawasan Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu), Kawasan Rasau Jaya (Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan 72 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Dari beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kawasan Selaparang, Tim KKN memiliki mahasiswa yang tergabung dari berbagai jurusan untuk mendukung dari berbagai program yang difokuskan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Program tersebut adalah: 1. Smart Eco-Generation Upaya peningkatan minat masyarakat pada sektor pertanian, pendidikan, dan pengembangan wisata milenial melalui terapan transformasi digital disertai penyelesaian masalahnya. 2. Garok Elok Sistem pengelolaan pertanian dan kehutanan seperti sistem tumpang sari, manajemen irigasi, sanitary landfill serta memadukannya dengan tanaman kehutanan, tanaman pertanian, hidroponik dan lainnya. 3. Manajemen Ternak Produktif Peningkatan pemahaman pemeliharaan ternak mendukung produktivitas ternak, kesehatan ternak, dan alternatif bahan ternak. 4. Zero Waste Pengelolaan, pemanfaatan, dan pengetahuan bahaya limbah. 5. Pemanfaatan Website Melakukan pembuatan website dan peta wisata sebagai pendukung pengembangan komunikasi dan informasi dalam pengelolaan kepentingan desa. 6. Peduli Lingkungan Sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan ruang terbuka dalam situasi bencana, dan sosialisasi tentang kesehatan pada masyarakat terutama anak sekolah. 7. Manajemen Wisata Program untuk mengajak masyarakat dalam mengoptimalkan potensi daerah khususnya wisata bawah laut dan edukasi pengelolaan hutan mangrove. 8. Pengembangan Digitalisasi terhadap UMKM Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengajuan PIRT dan BPOM, penerapan analisis SWOT, serta peningkatan visibilitas dan aksesbilitas usaha secara digital berbasis webGIS. 9. Sarana dan Prasarana Penerapan Eco Village dengan melakukan pembuatan permanen air hujan, MCK, peta wisata, desain site plan wisata Kano, mangrove, sistem pemeliharaan irigasi, dan serta wisata pantai. 10. Sosialisasi dan Acara Festival Pelaksanaan acara dan edukasi dalam bentuk sekolah alam, serta pelaksanaan acara Festival Sambelia dalam memasarkan budaya lokal dan dengan kegiatan ini diharapkan dapat mempromosikan desa dan pertumbuhan ekonominya. Pada kegiatan ini tentunya mahasiswa KKN-PPM UGM diberikan dukungan dana operasional serta dimeriahkan dengan dilaksanakannya pemilihan Video KKN Tematik dengan sejumlah hadiah untuk para pemenang lombanya. Dengan bantuan dari program ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks kawasan transmigrasi berdasarkan RPJMN 2020- 2024. Tahun 2024, direncanakan KKN Tematik Ketransmigrasian bersama UGM akan dilakukan di 6 Kawasan Transmigrasi Prioritas Berdaya Saing yaitu Kawasan Lunang Silaut (Kabupaten Lunang Silaut, Provinsi Sumatera Barat), Kawasan Telang (Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), Kawasan Batu Betumpang (Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Belitang), Kawasan Rasau Jaya (Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan Cahaya Baru (Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan), dan Kawasan Tobadak (Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat). n Emilla Melati, Palito Tasoka Lamunti Dadahup (Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah), Kawasan Selaparang (Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB), Kawasan Mutiara (Kabupaten Mutiara, Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Kawasan Taluduti (Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo). Kawasan Selaparang terletak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi dalam sektor pertanian dan transmigrasi. Selain memiliki lahan yang subur, daerah ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti air dan lahan pertanian yang potensial. Namun, meskipun memiliki potensi besar, kawasan ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan masalah pembangunan yang perlu diatasi. Masalah-masalah tersebut mencakup keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, rendahnya taraf hidup penduduk, serta rendahnya kualitas infrastruktur. Selain itu, Kawasan Selaparang juga memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, khususnya di kalangan pemuda dan perempuan. Oleh karena itu, program kerja tim KKN UGM difokuskan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. n Emilla Melati, Palito Tasoka VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 73

INSIGHT ASN ADALAH PENGGERAK ORGANISASI PEMERINTAH PELAKU PEMBANGUNAN SERTA PENDORONG CAPAIAN TARGET DAN TUJUAN ORGANISASI S umber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia pun merupakan penggerak utama roda organisasi. Arah laju organisasi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Dalam bidang pemerintahan, dukungan SDM diperankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN adalah penggerak organisasi pemerintah, pelaku pembangunan serta pendorong capaian target dan tujuan organisasi. Untuk melahirkan ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal, pemerintah memberikan standar kualitas ASN. Standar kualitas ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara pada setiap Kementerian/Lembaga di Republik Indonesia. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sendiri, standar kompetensi jabatan bagi ASN diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 159 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam keputusan menteri ini, terdapat tiga kompetensi yang dipersyaratkan bagi ASN untuk menduduki jabatan tertentu. Kompetensi tersebut diantaranya Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural, dan Kompetensi Teknis. Kompetensi Manajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi Sosio Kultural yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Sedangkan Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Sebagai komitmen dalam mencapai kompetensi yang dipersyaratkan, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pengembangan kompetensi ASN. Kali ini Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan ESQ menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural Pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kegiatan ini juga sebagai pemenuhan hak pengembangan kompetensi pegawai 74 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan tersebut disebutkan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Mengutip dari Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural yaitu program peningkatan pengetahuan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi teknis manajerial dan sosio kultural bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif. Hal ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural Pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural Pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan di Menara ESQ 165, Jakarta Selatan dalam dua batch, batch pertama pada tanggal 7-8 November 2023 dan batch kedua pada tanggal 9-10 November 2023. Sebanyak 60 pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang merupakan perwakilan setiap Unit Kerja Eselon II menjadi peserta pada kegiatan ini. Pegawai yang menjadi peserta merupakan pegawai-pegawai muda, energik, penuh kreatifitas, dengan usia produktif. Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ir. Danton Ginting Munthe, M.M., didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dr. Sigit Mustofa Nurudin, S.T., M.M., hadir dan membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural Pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada hari pertama, 7 November 2023. Dalam kesempatan ini, Dirjen PPKTrans menyampaikan bahwa sebagai ASN terdapat 3 kompetensi dasar yang harus dipenuhi. Kompetensi dasar tersebut di antaranya Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosio Kultural. Lebih lanjut, Dirjen PPKTrans menyampaikan bahwa Kompetensi Teknis dapat dipenuhi dengan pendidikan dan/atau pelatihan seperti pendidikan formal di perguruan tinggi, mengikuti bimbingan teknis tertentu, dan pelatihan-pelatihan yang spesifik. Kemudian untuk memenuhi Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga maupun lembaga swasta, seperti bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan ESQ Ditjen PPKTrans menyelenggarakan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural Pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dirjen PPKTrans menekankan bahwa kegiatan ini menjadi agenda penting dalam penguatan dukungan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia serta menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Sebagai penutup, Dirjen berpesan agar seluruh peserta mengamalkan apa yang didapat dalam kegiatan ini dan dapat menularkan ilmu kepada rekan kerja di unit kerjanya. Heidy Akhadi dan Nadzar Akbar yang merupakan Trainer Lembaga Pelatihan ESQ menjadi narasumber kegiatan ini. Coach Heidy dan Coach Akbar sapaan akrab mereka, memberikan materi dan pelatihan dengan penuh semangat dan mudah dimengerti oleh peserta, sehingga suasana pelatihan menjadi sangat menarik, antusias, penuh kegembiraan, dan implementasi dari materi juga mudah diaplikasikan. Selain materi, narasumber juga mengajak peserta untuk berdiskusi secara kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, berperan aktif dalam setiap diskusi baik dalam kelompok maupun antar kelompok, dan merespon kritis-positif terhadap gagasan-gagasan yang muncul. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber antara lain Managing Mental State, The Grand Why, Meaning of Work, Managing Change with Growth Mindset, Greathfull Heart, Mindfullness Technique, Release-Relax-Reconnect, dan Action Plan. Secara garis besar, materi kegiatan ini mengajarkan peserta untuk menjadi pribadi yang bijaksana, semangat dalam menjalani tugas kehidupan (pribadi maupun profesional), melayani konsumen (masyarakat, rekan kerja, pimpinan, dan keluarga) dengan adil, dan selalu mengingat serta melibatkan Tuhan dalam setiap aktifitas. Hal ini merupakan sikap dan karakteristik seorang ASN yang memiliki kemampuan manajerial dan sosio kultural yang baik. Afifah Dwi Lestari, salah satu peserta dari Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi, menilai kegiatan ini sangat menarik karena dengan kegiatan ini peserta diajak untuk mengenal diri sendiri lebih dalam sehingga setelah mengenal diri sendiri dengan lebih baik akan memberikan dampak dan manfaat positif (meaningfull) kepada lingkungan sekitar. n M.Sholahuddin Zaky VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 75

REVITALISASI DERMAGA DI DESA BINTANG MAS, KECAMATAN RASAU JAYA Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang (UU) Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, tahapan pelaksanaan transmigrasi meliputi perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi. Bahwa kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan di kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam pada wilayah/lokasi potensial yang mewujudkan serta mendukung pusat pertumbuhan pada wilayah baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 menjadi salah satu Kegiatan Prioritas Nasional dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, hal tersebut dapat dicapai melalui pembangunan dan pengembangan pada kawasan transmigrasi. Berdasarkan roadmap dari revitalisasi kawasan transmigrasi yang merujuk pada RPJMN dan Renstra 2020- 2024 adalah pemenuhan layanan dasar 100 kawasan transmigrasi berkembang, kemudian pengembangan ekonomi yang berorientasi pada pasar regional di tujuh kawasan transmigrasi yang Berdaya Saing. Tujuh kawasan transmigrasi berdaya saing diantaranya Kawasan Batu Betumpang, Kawasan Lunang Silaut, Kawasan Telang, Kawasan Lagita, Kawasan Rasau Jaya, Kawasan Cahaya Baru, dan Kawasan Tobadak. Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Rasau Jaya merupakan kawasan transmigrasi yang terletak di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat telah bergabung menjadi kawasan transmigrasi Berdaya Saing pada tahun 2023. Kawasan Rasau Jaya berkembang cukup pesat, mulai dari fasilitas infrastruktur yang memadai hingga perkembangan ekonomi yang cukup baik. Pengembangan fasilitas di Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya dapat dibilang cukup lengkap, berdasarkan peninjauan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengelolaan Aset Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi tanggal 12-15 Juli 2023 terdapat beberapa fasilitas sarana Ibadah seperti masjid, Islamic Center, untuk sarana pendidikan terdapat sekolah dasar hingga rumah pintar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat transmigrasi di KPB Rasau Jaya. Namun terdapat beberapa bangunan aset yang belum dimanfaatkan dengan optimal salah satunya yaitu dermaga. Pembangunan dermaga bertujuan untuk menyokong pertumbuhan perekonomian khususnya di Desa Bintang Mas dan sekitarnya sebagai pusat atau tempat pengumpulan hasil bumi khususnya padi dan bahan pokok lainnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikirim dari Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang dan sekitarnya melalui jalur Sungai Kapuas. Bangunan dermaga sendiri terletak berdekatan dengan RMU (Rice Milling Unit), pembangunan tersebut tentu bertujuan untuk memudahkan pemrosesan bahan pokok padi menjadi yang nantinya dapat didistribusikan untuk dijual ke pasar sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Beberapa tahun terakhir dermaga tidak difungsikan terkait dengan kurangnya ketersediaan bahan pokok yang memadai, seperti padi yang dikirim ke melalui jalur sungai. Hal tersebut terjadi karena peralihan penggunaan lahan padi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, mengakibatkan menurunnya produksi padi yang dihasilkan sehingga tidak ada padi yang dikirim melalui jalur sungai ke dermaga Desa Bintang Mas. Dengan adanya permasalahan tersebut juga mengakibatkan tidak difungsikannya RMU (Rice Milling Unit). Kondisi dermaga yang masih baik sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan fungsinya, disisi lain RMU yang tidak dimanfaatkan dalam kurun waktu yang lama akan mengalami penyusutan pada mesin sehingga dapat menimbulkan kerugian, hal tersebut tentu sangat disayangkan sekali. Dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukan sebuah kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak dengan pengimplementasian kebijakan revitalisasi transmigrasi yaitu kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta atau pihak lainnya dalam membangun kawasan transmigrasi sebagai upaya untuk mengoptimalkan aset yang telah terbangun. n Munfa’ati INSIGHT 76 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Best Employee of The Month Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja para pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dilakukan Penilaian Core Values BerAKHLAK yang dilaksanakan setiap bulan untuk memilih pegawai terbaiknya. Penilaian BerAKHLAK meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaftif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai – nilai dasar ASN sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang diisyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal bagi tujuan organisasi. Penilaian tersebut didasarkan pada: 1. Daftar Kehadiran Daftar kehadiran diperoleh dari Tim Kerja yang menjalankan fungsi di bidang Kepegawaian, dengan persyaratan sebagai berikut : a. Data diambil dari rekapitulasi presensi per bulan; b. Penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah / akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu bulan penilaian; dan c. Kriteria dan predikat untuk jumlah variable keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu bulan penilaian adalah memiliki nilai dan predikat sebagai berikut: 1. 0 - 10 menit = Sangat baik, memiliki nilai 100; 2. 11 - 350 menit = Baik, memiliki nilai 75; 3. 351 – 650 menit = Cukup, memiliki nilai 50; 4. 651 – 1000 menit = Kurang, memiliki nilai 25; dan 5. >1000 menit = Buruk, memliki nilai 0. 2. Laporan Kinerja Pegawai a. Data diambil dari Laporan Kinerja Pegawai per bulan; b. Penilaian difokuskan pada besaran jumlah nilai Laporan Kinerja yang dicapai; c. Penilaian kinerja pegawai dinyatakan dengan angka dan predikat sebagai berikut: 1. Sangat Baik, apabila pegawai memiliki nilai 91 ke atas; 2. Baik, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 76 – 90; 3. Cukup, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 61 – 75; 4. Kurang, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 51 – 60; dan 5. Buruk, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka dibawah 50. 3. Catatan Penilaian Kinerja dari Atasan Catatan Penilaian Kinerja adalah catatan penilaian kinerja baik PNS atau PPNPN yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi dari atasan langsung berdasarkan observasi kinerja pegawai selama periode satu bulan penilaian. November 2023 (ASN) Heru Partono (PPNPN) Fajar Adi Anggoro Oktober 2023 (ASN) Fedi Hernadi Saputra (PPNPN) Widha Lovendrianti VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 77

GALERY Pelaksanaan Apel Gabungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Oktober 2023. Penghargaan Pegawai Teladan untuk Ditjen PPKTrans dan Penilaian Pengawasan Internal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2023. 78 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Pemberian Piagam kepada pegawai Ditjen PPKTrans yang memasuki Masa Purna Tugas Tahun 2023. Pemberian Piagam kepada pegawai Ditjen PPKTrans yang memasuki Masa Purna Tugas Tahun 2023. Pemberian Piagam kepada pegawai Ditjen PPKTrans yang memasuki Masa Purna Tugas Tahun 2023. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 79

Upacara Peringatan HBT ke-73 di Kabupaten Lampung Timur. Prosesi Penyambutan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Suasana Pagelaran Wayang Kulit Peringatan HBT ke-73 di Kabupaten Lampung Timur. Pagelaran Wayang Kulit Peringatan HBT ke-73 di Kabupaten Lampung Timur. GALERY 80 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Senam Pagi Bersama pada Acara Penutupan Peringatan HBT ke-73. Senam Pagi Bersama pada Acara Penutupan Peringatan HBT ke-73. Senam Pagi Bersama pada Acara Penutupan Peringatan HBT ke-73. Senam Pagi Bersama pada Acara Penutupan Peringatan HBT ke-73. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 81

GALERY Pelepasan 73 balon sebagai simbolis penutupan rangkaian acara HBT ke-73. Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan kepada pegawai pada Acara Penutupan Peringatan HBT ke-73. Pembagian Doorprize pada Acara Penutupan Peringatan HBT ke-73. 82 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

Penampilan Band Ditjen PPKTrans pada Acara Penutupan HBT ke-73. Penampilan Duo Personil dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Penampilan Band Ditjen PPKTrans pada Acara Penutupan HBT ke-73. VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023 83

GALERY Penarikan Nomor Undian Rumah untuk Transmigran. Kondisi Saat Pengundian Rumah di Lokasi Transmigrasi. Kebersamaan dan Gotong Royong para Transmigran saat tiba di Lokasi Transmigrasi. Foto Bersama Pemberangkatan Transmigran Asal Provinsi Jawa Timur. Foto Bersama Panitia Pelepasan Transmigran Asal Provinsi Jawa Timur. 84 VOLUME II | EDISI 3 | DESEMBER 2023

DAFTAR NAMA PENULIS MAJALAH TRANSPOLITAN DITJEN PPKTRANS EDISI 3 TAHUN 2023 NAMA JABATAN/UNIT KERJA Ir. Danton Ginting Munthe, M.M. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTrans) Ahmad Syahir, S.H.I.,M.H. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Banjarmasin Bayu Kristianto, S.Pt. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Yogyakarta Pujo Rahmat Wicaksono, S.P. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Yogyakarta Nuzul Fitriawaty Basri, S.T., M.M. Arsiparis Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Panca Okta Hutabrina, S.Sos.I. Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) Awanda Sentosa, S.T, M.Si. Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) Emilla Melati, S.T., M.T. Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) Shinta Sari Interpreter, S.Sos. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Yogyakarta Muhammad Sholahuddin Zaky, S.E.Sy. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Corry Prisilia, S.E. Analis Pembangunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Yusuf Anugerah Putrandaru, S.T. Penelaah Data Sumber Daya Alam, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) Monang Putra Dinata Sinaga, S.E. Analis Perencanaan, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) Beatrix Thesha Sabathini, S.P.W.K. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) Risya Putri Pertiwi, S.T. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) Ilham Rakhmatullah, S.T. Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) Jentanu Sholehudin, A.Md.Ak. Pengolah Data dan Informasi, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) Anggun Dwi Puspitoasih, S.T.P. Analis Pangan, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) Rasyid Agam Fudhail, S.Sos. Analis Sosial Budaya, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) Muhammad Irfan, S.Sos. Analis Sosial Budaya, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) Afifah Dwi Lestari, S.Sos. Analis Pelayanan Sosial, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) Ratu Rahmi Hilna Wulandari, S.T., M.T. Analis Kawasan Transmigrasi, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) Palito Tasoka, S.T. Analis Pelayanan Sosial, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) Elson Susilo, S.Si. PPNPN Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) Laga Chrisdhidaya, S.Sos. PPNPN Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) Kania Ernawati S.Ak. PPNPN Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) Dinda Alfania Kharisma, S.Sos. PPNPN Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) Munfa’ati, S.Tr.P. PPNPN Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) Tim Kerja Rencana Rinci SKP & Rencana Detail KPB Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) Tim Redaksi Majalah Transpolitan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTrans) Tim Dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi