02 TRANSPOLITAN 2022_VOLUME I, EDISI 2_Rev_201022 25 OKT

MENGAWAL 12 TAHUN REFORMASI BIROKRASI Direktorat Update Direktorat Update MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN DATA TERINTEGRASI Fokus MODEL PEMBERDAYAAN SDM MILENIAL PROGRAM TRANSMIGRASI DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN Laporan Utama PENCETAK PRODUK IKONIK GLOBAL INDONESIA Insight TRANSMIGRASI SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN WIRAUSAHA DESA BERBASIS EMPAT PILAR VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 ISSN 2963-7732

SALAM REDAKSI Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi; Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Salam Transpolitan, Gotong Royong yang merupakan kearifan lokal dalam budaya masyarakat Indonesia telah melahirkan sebuah konsep pembangunan ekonomi masyarakat yang mendunia. Skema berlabel Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur telah membawa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari pedesaan di Indonesia berhasil menerobos pasar global. TRANSPOLITAN edisi kedua tahun ini mengangkat empat pilar wirausaha UMKM yang menggunakan konsep G2R Tetrapreneur dalam Laporan Utamanya. Adalah seorang Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Rika Fatimah berhasil mengangkat konsep ini dan telah melahirkan produk berikon global dari desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masuk ke dalam pasar Internasional. Tim Redaksi TRANSPOLITAN menyajikan cuplikan wawancaranya untuk para pembaca. Transmigrasi yang merupakan program sangat tua yang diusung untuk melakukan persebaran penduduk agar merata di seluruh Indonesia pada tahun 1950-an bahkan jauh semasa penjajahan kolonial, yaitu memindahkan penduduk dari pulau Jawa untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di perkebunan di luar Jawa, terus dikembangkan sebagai Kawasan produktif sebagai penangkal krisis pangan. Di wilayah transmigrasi inilah Ketahanan Pangan dibangun karena lahan dan kondisi tanah yang sangat memungkinkan untuk memproduksi bahan makanan yang akan mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Ulasan mengenai ketahanan pangan juga menjadi salah satu bahasan dalam TRANSPOLITAN edisi kali ini. Pembaca Budiman, Sejalan dengan era digitalisasi yang kini mau tidak mau harus dijalankan dalam semua lini kehidupan, Transmigrasi juga melakukan hal yang sama. Teknologi digital digunakan dalam pelaksanaan program transmigrasi. Sebuah aplikasi dikembangkan oleh Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT, Ditjen PPKT) yaitu Sibarduktrans yang awalnya hanya menyajikan data transmigran, kini aplikasi tersebut diperbarui seiring dengan perubahan Direktorat yang mengawalnya yaitu Direktorat Penataan Persebaran Penduduk, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. Untuk menyempurnakan aplikasi dengan salah satunya menambahkan menu pendaftaran online bagi masyarakat yang berminat untuk melakukan transmigrasi. Sibarduktrans merupakan singkatan dari Sistem Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi yang dikembangkan mulai tahun 2018. Sobat Transpolitan, Bukan hanya aplikasi online, kaum milenial juga kini menjadi porsi perhatian yang akan dikembangkan dalam program transmigrasi dan masih banyak cerita menarik lain dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan baik oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi maupun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam edisi kali ini. Semoga apa yang disajikan Majalah TRANSPOLITAN kali ini akan menjadi pengetahuan tambahan yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca. n FOTO: DOK KEMENDES PDTT VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 3

DAFTAR ISI DIREKTORAT UPDATE’S SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKT MENGAWAL 12 TAHUN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT) MENYIAPKAN TANAH PENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN NASIONAL DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT) MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN DATA TERINTEGRASI DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI (FP3KT) WAJAH BARU SIBARDUKTRANS DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (PSP DAN PSKP) BREAKTHROUGH PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKTRANS) MENGEMBANGKAN DAYA TARIK TRANSPOLITAN BAGI TSM MILENIAL 8 10 14 16 18 22 NEWS ULASAN LAPORAN UTAMA KEMENDES PDTT – BPIP RI INISIASI DESA BERDIKARI 24 MAKMUR KARENA JAMUR 26 TRANSMIGRASI KINI DAN NANTI 7 GLOBAL GOTONG ROYONG (G2R) TETRAPRENEUR WIRAUSAHA DESA BERBASIS EMPAT PILAR 29 BUKAN SEMATA MENCARI KEUNTUNGAN 31 4 TAHAP G2R TETRAPRENEUR 32 RANO, LOKASI TRANSMIGRASI PENGEMBANGAN KOPI ARABIKA 34 SEMANGKA DAN MELON BERSERTIFIKAT PRIMA 3 36 PENCETAK PRODUK IKONIK GLOBAL INDONESIA 38 Lokasi: SP. Rano, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Foto: Panca Okta Hutabrina 4 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

Pengarah Rajumber Prihatin Pemimpin Redaksi R. Bambang Widyatmiko Dewan Redaksi Sigit Mustofa Nurudin Nirwan Ahmad Helmi Anto Pribadi H. Rosyid Redaksi Eka Putri Kusumawardani Wawan Gunawan Yuyu Wahyudin Diah Eka Poespaningroem Nuzul Fitriawaty Basri Mamik Riyadi Indri Lestari Rossy Rosmijaty Andy Aryawan Moh. Karfan Thaib Zarotunisak Titin Kurniati Marhadi Agus Haryanto Ridwan Kurniadi Monang Putra Dinata Sinaga Muhammad Irfan Hidayat Hendra Prasetyawan Sinta Utami Melisa Oktarina Bawamenewi Panca Okta Hutabrina Fidian Ernawati Peggy Indra Pertiwi Angga Patria Adiwisesa Laga Chrisdhidaya Widha Lovendrianti Ratna Widya Lestari Cintya Amanda Ningrum Jl. TMP. Kalibata No.17, Pancoran, Jakarta Selatan KEMITRAAN OPINI FEATURES INSIGHT GALERY FOKUS CREATING SHARED VALUE AGRIBISNIS KAWASAN TRANSMIGRASI 64 BERPIKIR SPESIFIK : IMPLEMENTASI MODEL TSTP DI KAWASAN TRANSMIGRASI 66 BEKAL SEBELUM MENAPAK LOKASI TRANSMIGRASI 68 SIMPEL DAN AUTENTIK, DISUKAI MILENIAL 72 TRANSMIGRASI SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN 40 TRANSFORMASI TRANSMIGRASI DALAM MENDUKUNG SDGS DESA 45 KEBERPIHAKAN PEMERINTAH KEMBANGKAN KAWASAN TRANSMIGRASI 46 ATASI BANJIR, SUKSESKAN PRODUKSI PANGAN DI KAWASAN DADAHUP - LAMUNTI 50 BEST EMPLOYEE FOR THE MONTH 53 54 MODEL PEMBERDAYAAN SDM MILENIAL PROGRAM TRANSMIGRASI DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN 56 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 5

ULASAN Ir. Rajumber Prihatin, M.Si. PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 6 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

T ransmigrasi yang telah dimulai sejak era kolonial sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pekerja perkebunan di luar pulau Jawa, kini telah dapat di nikmati hasilnya. Transmigrasi yang terus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dari tujuan utamanya yaitu mengacu kepada definisi transmigrasi dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bahwa transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela dalam wilayah NKRI untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT). Kini telah melebihi tujuan utamanya tersebut. Dengan program pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi yang konsisten dilaksanakan, muncul desa-desa dan kota-kota baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Program transmigrasi telah menunjang pembangunan daerah melalui pembangunan desa – desa baru. Sekitar 3000–an unit permukiman transmigrasi (UPT) dengan berbagai infrastruktur yang sudah terbangun, 945 diantaranya telah berkembang menjadi desa baru (Pusdatintrans dan P4Trans, 2009 dalam Rustiadi et.al.). Desa – desa baru eks lokasi di Kawasan-kawasan transmigrasi yang ada kini juga menjadi kawasan andalan dalam program ketahanan pangan nasional (food estate). Salah satunya, program strategis nasional food estate dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya Kawasan Lamunti Dadahup Kabupaten Kapuas merupakan rencana program pemerintah pusat tahun 2020-2024 yang dilaksanakan di lahan eks PLG sejuta hektare (ha). Dari Kawasan yang menjadi fokus pengembangan pertumbuhan ekonomi baru itulah harapan keberlangsungan ketahanan pangan digantungkan. Stigma yang tercipta pada masa lalu, transmigrasi adalah program marjinal alias pinggiran terpatahkan. Sebagian pendapat mengatakan transmigrasi memindahkan masyarakat miskin dari wilayah padat pun sirna seiring munculnya kisah-kisah sukses transmigran yang berhasil menaklukkan keganasan hutan di permukiman barunya. Kini transmigrasi telah bertransformasi. Presiden Jokowi, sejak 2015 telah menempatkan urusan transmigrasi sebagai bagian dari urusan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menunjukkan bahwa pemerintah saat ini mementingkan pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi sebagai prioritas yang dapat memeratakan pembangunan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki rencana strategis sebanyak 152 kawasan transmigrasi menjadi target revitalisasi tahun 2020-2024. Revitalisasi ini bertujuan menciptakan titik-titik pertumbuhan baru, pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pasca panen. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, revitalisasi kawasan transmigrasi harus melibatkan lintas kementerian/lembaga terkait secara sinergis. Kolaborasi kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah serta dukungan dari kekuatan produktif masyarakat harus berujung pada peningkatan produktivitas dan pemerataan yang berkeadilan. Kolaborasi ini hendaknya diwadahi secara lebih kuat dalam koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018, di bawah payung UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. Hasil kerja bersama dalam pemajuan kawasan transmigrasi ini akan mendukung upaya pengurangan disparitas antar wilayah sehingga dapat dikurangi signifikan. Terkait penyelesaian tunggakan masalah tanah yang belum dimiliki transmigran, atau tanah transmigran yang belum dilegalisasi haknya dipercepat melalui program reforma agraria. Presiden Jokowi mengarahkan agar penyelesaian masalah sertifikat tanah transmigrasi sebagai bagian dari reforma agraria. Tak kurang konsep kawasan kota transmigrasi (transpolitan) terus didorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagai perwujudan pertumbuhan potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, transformasi transmigrasi ini telah membawa pemikiran baru dalam pembangunan nasional, khususnya dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Transmigrasi melakukan kontribusinya pada pengembangan wilayah yang lebih adil. Isu disparitas antar-wilayah yang memicu kesenjangan sosial dan ketidakadilan dapat dikikis. Transformasi transmigrasi menjadi cermin membaiknya strategi pembangunan di Indonesia. Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi didukung oleh kementerian dan lembaga terkait lainnya juga para gubernur dan bupati saling berkolaborasi dalam memajukan transmigrasi yang akan menentukan wajah transmigrasi ke depan. Kemajuan kawasan transmigrasi dan kian sejahteranya transmigran menjadi tolok ukur penting keberhasilan pembangunan yang dicita-citakan. n TRANSMIGRASI KINI DAN NANTI Program transmigrasi yang telah dijalankan di Indonesia sejak zaman kolonial sempat memunculkan pertanyaan apakah masih relevan dengan situasi sekarang ini. Namun keseriusan pemerintahan Republik Indonesia dalam mengawal program yang awalnya dilaksanakan untuk pemerataan persebaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia itu, kini menunjukkan prestasinya. VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 7

Berbicara tentang Reformasi Birokrasi (RB), setidaknya pelaksanaannya sudah berjalan selama 12 tahun bila ditilik dari turunnya Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan di tataran operasional memerlukan adanya sebuah Road Map yang ditetapkan setiap 5 Tahun sekali. Tulisan ini akan mengulas tentang pelaksanaan RB khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKT). MenPAN-RB kemudian menerbitkan PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB pada Tahun 2020- 2024. Regulasi ini merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam Menyusun Road Map di internal masing-masing termasuk menjalankan program terkait yang mendukung pelaksanaan RB. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga telah menindaklanjuti hal tersebut dengan dikeluarkannya KepMendesaPDTT No. 114 Tahun 2021 tentang Road Map RB Kemendesa Tahun 2020-2024. Bagaimana dengan pelaksanaan RB di Ditjen PPKT? Regulasi merupakan hal penting dan mendasar sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah. Tidak terkecuali terkait dengan pelaksanaan RB. Adanya KepDirjen PPKT No. 43 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana RB dan KepDirjen PPKT No.44 Tahun 2022 tentang Tim Asesor PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB) merupakan landasan pelaksanaan RB di lingkungan Ditjen PPKTrans. Jajaran Ditjen PPKT telah selesai melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022 oleh Tim dari KemenPAN-RB pada akhir Agustus 2022. Nilai PMPRB Ditjen PPKTrans Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi TPI sebesar 31.25 (86,08%). Angka ini sudah menunjukkan peningkatan dari Tahun MENGAWAL 12 TAHUN REFORMASI BIROKRASI Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Ditjen PPKT dan Tim Asesor Ditjen PPKT di dampingi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KDPDTT, melaksanakan diskusi Rencana Aksi dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen PPKT. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKT DIREKTORAT UPDATE’S 8 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

2021 yang sebesar 30,48 (83,94%). Adapun pembahasan mengenai 8 Area Perubahan yang telah dilakukan sebagaimana berikut: Manajemen Perubahan Jajaran Tim PMPRB Ditjen telah melakukan diskusi tentang Rencana Aksi dan Rencana Kerja Tahunan. Output dari rencana tersebut juga telah dilakukan sosialisasi baik melalui media online, banner, maupun buku saku RB. Penerbitan KepDirjen PPKT Tahun 45 Tahun 2022 tentang Penetapan Agen Perubahan (AP) Ditjen telah berhasil menetapkan Agen Perubahan sebanyak 12 orang. Tersedianya Pojok RB sebagai Forum Diskusi antar Agen Perubahan telah dimanfaatkan dengan baik. Inovasi yang disampaikan oleh masing-masing AP memiliki karakteristik yang berbeda namun dengan tujuan yang sama untuk perubahan budaya kerja di lingkungan Ditjen menuju perubahan yang lebih baik. Deregulasi Kebijakan Matriks Identifikasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ketransmigrasian telah disusun. Sejumlah 140 Keputusan Dirjen, 1 Naskah Kesepahaman Bersama, 9 Perjanjian Kerja Sama dan 40 Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK) merupakan capaian regulasi di Tahun 2022. Harmonisasi antar regulasi juga telah dipetakan sehingga regulasi yang dihasilkan memang merupakan regulasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja dan tetap selaras dengan regulasi lainnya. Penataan dan Penguatan Organisasi Ditjen PPKT terlibat aktif dalam pembahasan perubahan Permen Desa PDTT No. 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional. Pembahasan di level Kementerian ini diharapkan agar pola hubungan dan koordinasi antar kelompok jabatan fungsional dengan JPT hasil dari penyederhanaan birokrasi bisa lebih optimal. Penataan Tata Laksana Permendesa No.2 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Kementerian Desa PDTT telah ditetapkan. Ditjen PPKT telah menindaklanjuti proses bisnis tersebut dengan melakukan pembahasan internal dan menghasilkan 319 standar operasional prosedur (SOP) Unit Teknis dan 89 SOP Sekretariat. SOP ini menjadi penting sehingga kualitas layanan dan keterbukaan informasi publik tetap terjaga. Aplikasi yang dikembangkan dengan kerja sama dengan Pusdatin BPI juga terus dilakukan pengkinian data sehingga tetap sesuai dengan perkembangan yang ada. Penataan Sistem Manajemen SDM Penetapan kinerja individu bagi seluruh pegawai di lingkungan Ditjen PPKT dilakukan melalui penyusunan Matriks Peran Hasil (MPH) sebagai acuan dalam penyusunan SKP Tahunan. Hal ini penting untuk memastikan adanya hubungan kausalitas antara kinerja individu dengan kinerja level struktural di atasnya. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Pegawai teladan kategori Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) juga juga telah dilakukan seleksi tiap bulannya. Penguatan Akuntabilitas Pimpinan Unit Kerja secara aktif terlibat dalam berbagai pembahasan mengenai percepatan serta pemantauan program/kinerja organisasi. Laporan kinerja unit kerja juga disampaikan secara berkala melalui penyusunan Laporan Bulanan. Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (e-SAKIP) juga telah dilaksanakan yang melibatkan semua unit kerja yang ada, termasuk melakukan rencana tindak lanjut hasil rekomendasi laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021. Penguatan Pengawasan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi tahun 2022 telah mengusulkan dan melakukan upaya pembangunan unit kerja zona integritas menuju WBK di lingkungan Ditjen PPKT. Peta benturan kepentingan juga telah disusun dan dilaporkan secara rutin kepada unit terkait. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sampai dengan Semester I Tahun 2022 telah dilakukan survey sebanyak 2 kali dan telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey berupa pemberian fasilitasi produk ke layanan e-commerce. 26 permasalahan pertanahan juga telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait. Inovasi pendaftaran calon transmigran juga telah dicoba difasilitasi dengan pembuatan aplikasi Sibarduktrans. Hal ini dengan tujuan untuk terus melakukan peningakatan kualitas publik yang ada. Pelaksanaan RB di lingkungan Ditjen PPKT pada 8 Area Perubahan tersebut bukan hanya dilakukan oleh Tim PMPRB saja namun juga dengan melibatkan komitmen pimpinan, proses internalisasi RB dan keterlibatan aktif semua pegawai. Capaian RB tidak akan diperoleh dengan maksimal bila tidak melibatkan semua pihak. Perubahan budaya kerja sebagai salah satu tujuan penting dari RB niscaya tidak akan bisa dilaksanakan tanpa kerja keras dan kolaborasi bersama. n Andy Aryawan VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 9

MENYIAPKAN TANAH PENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN NASIONAL Penyiapan tanah permukiman merupakan salah satu penentu dari kesuksesan pelaksanaan transmigrasi secara keseluruhan, sebab tanah yang dibangun akan menjadi sumber kehidupan warga transmigrant selama mereka menempati lahan tersebut. S alah satu upaya dalam menyediakan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah untuk Program Ketahanan Pangan yaitu melalui program transmigrasi. Program transmigrasi diharapkan dapat menciptakan keseimbangan persebaran sumber daya manusia handal yang mampu mengelola lahan nonproduktif menjadi lahan produktif secara merata. Transmigrasi tidak hanya mampu menyediakan kebutuhan akan sumberdaya manusia, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Bagian mata rantai kegiatan yang cukup penting dari keseluruhan proses penyelenggaraan transmigrasi yaitu pencadangan tanah untuk permukiman. Penyiapan tanah permukiman merupakan salah satu penentu dari kesuksesan pelaksanaan transmigrasi secara keseluruhan, sebab tanah yang dibangun akan menjadi sumber kehidupan warga transmigran selama mereka menempati lahan tersebut. Pembangunan permukiman transmigrasi yang berkualitas harus dilengkapi dukungan aspek legal pertanahan yang memenuhi kriteria clear and clean (2C) yaitu lokasi tersebut harus jelas letak, luas dan batasnya, bebas dari kepemilikan pihak lain juga mempunyai status yang jelas serta faktor 3L yaitu layak huni, layak usaha, layak berkembang. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, dalam pasal 24 ayat 3 disebutkan bahwa tanah yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik, sehingga warga transmigran berhak menerima sertipikat hak milik atas tanah berupa sertipikat lahan pekarangan dan lahan usaha. Pencadangan tanah transmigrasi untuk Program Ketahanan Pangan diharapkan tepat sasaran, artinya DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT) DIREKTORAT UPDATE’S 10 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

lahan tersebut merupakan lahan yang potensial secara fisik dan memenuhi kriteria aspek legal pertanahan. Guna mendukung terciptanya tertib pertanahan transmigrasi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan, maka perlu dilakukan kegiatan Fasilitasi Pencadangan Tanah oleh Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dibawah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program transmigrasi telah menunjang pembangunan daerah melalui pembangunan desa – desa baru. Sekitar 3000 – an unit permukiman transmigrasi (UPT) dengan berbagai infrastruktur yang sudah terbangun, 945 di antaranya telah berkembang menjadi desa baru (Pusdatintrans dan P4Trans, 2009 dalam Rustiadi et.al.). Desa – desa baru eks lokasi. Seiring pertambahan jumlah penduduk di Indonesia, kian hari kebutuhan pangan dan lahan semakin meningkat. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kementerian Pertanian mencatat 100 kabupaten dari 349 kabupaten di Indonesia berpotensi rawan pangan. Daerah – daerah tersebut memiliki kebutuhan pangan tinggi tetapi memiliki keterbatasan dukungan penanaman tanaman pangan dan rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Kompetisi dalam pemanfaatan lahan seperti alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan lahan non pertanian semakin menambah daftar permasalahan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Semakin sempitnya luas lahan pertanian, maka akan menghambat terjadinya peningkatan kapasitas produksi pangan. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yaitu melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia maupun yang dapat disediakan lingkungannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan yaitu melalui program transmigrasi. Program transmigrasi dalam pelaksanaannya sejauh ini menunjukkan banyak fakta positif dalam sisi tujuan demografis maupun non demografis. Program Transmigrasi mampu menyediakan lahan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduknya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pemerintah Daerah dalam hal ini khususnya daerah – daerah yang memiliki potensi kerawanan pangan, perlu secara aktif untuk mengajukan program transmigrasi kepada Pemerintah Pusat, agar persebaran penduduk merata dan meminimalisir kurangnya lahan untuk menyediakan pangan bagi penduduknya. Salah satu program ketahanan pangan dilaksanakan di Desa Dadahup yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Des aini memiliki luas wilayah 17.364 Hektare (Ha). Jarak Desa Dadahup ke Ibu Kota Kabupaten Kapuas yaitu sejauh 48 Kilometer, sedangkan ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah sejauh 190 Kilometer. Akses jalan menuju Desa Dadahup dari Ibu Kota Kabupaten Kapuas yaitu melalui jalan Provinsi dengan kondisi jalan aspal yang cukup baik. Berdasarkan Data Penduduk Desa Dadahup Tahun 2020, jumlah penduduk Desa Dadahup sebanyak 3.128 jiwa dari 1.002 kepala keluarga (KK) dengan rincian yaitu jumlah penduduk laki – laki yaitu 1.642 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yaitu 1.486 jiwa. Adapun menurut kriteria ekonomi, jumlah penduduk miskin di Desa Dadahup terdiri dari 1.059 yaitu jumlah penduduk laki – laki yaitu 487 jiwa; dan jumlah penduduk perempuan yaitu 572 jiwa. Proses sebelum penetapan pencadangan area transmigrasi di Desa Dadahup oleh Bupati Kabupaten Kapuas harus melalui beberapa prosedur. Area yang dipilih dan ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi harus memenuhi kriteria clear and clean (2C) yaitu lokasi tersebut harus jelas letak, luas dan batasnya, bebas dari kepemilikan pihak lain juga mempunyai status yang jelas serta faktor 3L yaitu layak huni, layak usaha, layak berkembang. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan transmigrasi menurunkan personel dari Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dibawah koordinasi Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial Kabupaten Kapuas turun ke lapangan untuk mengecek kondisi fisik dan legalitas tanah yang diusulkan. Personel yang turun ke lapangan harus benarbenar cermat dan teliti dalam menilai tanah yang akan diusulkan dari segi aspek legalitas tanahnya, untuk meminimalisir masalah pertanahan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Survey lapangan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi aspek-aspek penting dalam mengevaluasi potensi tanah yang diusulkan daerah untuk calon lokasi transmigrasi, baik dari sisi aspek legal maupun kondisi fisik lapangan. Kegiatan survey lapangan dibagi menjadi tiga (3) kegiatan, yaitu 1) pengukuran batas keliling area pencadangan yang diusulkan; 2) pengamatan kondisi lapangan melalui foto udara dengan menggunakan pesawat udara tanpa awak (drone); dan 3) pengumpulan data pendukung dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan. Pengukuran batas keliling area pencadangan tanah yaitu dengan menggunakan Global Positioning System (GPS). Hasil pengukuran GPS yaitu berupa koordinat batas keliling area pencadangan tanah yang diserahkan, penggunaan lahan pada titik koordinat yang disurvey, serta status hak pada titik koordinat tanah yang disurvey. Pengamatan kondisi lapangan melalui foto udara dengan drone menghasilkan foto kenampakan kondisi fisik tutupan lahan keseluruhan sesuai keadaan eksisting yang kemudian diolah menjadi citra. Hasil pengukuran GPS kemudian ditampalkan dengan citra hasil drone, lalu diolah dengan menggunakan analisis spasial sehingga VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 11

menghasilkan peta hasil pengukuran lapangan. Peta hasil pengukuran lapangan kemudian disampaikan kepada warga pemilik tanah yang akan diserahkan untuk menunjuk batas – batas kepemilikan lahannya, sehingga data yang dihasilkan tepat dan terukur. Hasil penunjukkan batas kepemilikan oleh warga, kemudian diolah kembali secara spasial sehingga menghasilkan peta potensi pencadangan tanah. Peta potensi pencadangan tanah menunjukkan batas kepemilikan lahan warga secara terukur dan tepat. Informasi yang ditampilkan dalam peta juga sudah termuat kondisi tutupan lahan (citra hasil drone) serta informasi dasar berupa sungai dan jalan. Peta tersebut kemudian dilengkapi dengan data pendukung berupa hasil musyawarah dengan warga berupa Berita Acara Penyerahan Tanah oleh warga yang disaksikan oleh Kepala Desa, Berita Acara Klarifikasi Lapangan, dan Profil Desa Dadahup, yang selanjutnya disusun menjadi laporan. Perencanaan Program Berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial Kabupaten Kapuas, bahwa ada data penyerahan tanah yang dibuktikan dengan surat pernyataan penyerahan tanah oleh masing-masing warga di Desa Dadahup pada Bulan Februari 2021 dengan total penyerahan seluas 150 Hektar yang terdiri dari 7 orang yang menguasai tanah calon lokasi transmigrasi Desa Dadahup. Personil dari Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi bersama dinas terkait melakukan rapat musyawarah bersama dengan masyarakat Desa Dadahup terkait kesediaannya mengikuti program transmigrasi. Pada rapat musyawarah, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka terkait program transmigrasi dan ketahanan pangan. Masyarakat Desa Dadahup menyambut positif dan antusias dengan rencana program pembangunan transmigrasi yang selanjutnya akan dikembangkan dalam program ketahanan pangan. Sambutan positif masyarakat terhadap 2 program tersebut kemudian menghasilkan Berita Acara Penyerahan Tanah bermaterai dari masing – masing warga pemilik tanah di area yang diusulkan. Penyerahan tanah oleh warga melalui Berita Acara Penyerahan disaksikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Dadahup, serta seluruh warga desa pemilik tanah di calon lokasi transmigrasi. Berita Acara Penyerahan Tanah juga dilengkapi dengan data identitas warga pemilik tanah berupa fotocopy KTP/KK. Luasan tanah yang diserahkan oleh warga selanjutnya diidentifikasi dan diukur di lapangan untuk menghasilkan Peta Potensi Calon Area Transmigrasi. Kegiatan identifikasi dan pengukuran didampingi oleh warga yang memiliki lahan, perangkat desa, dan dinas terkait. Hasil dari identifikasi dan pengukuran data di lapangan yaitu a) terdapat tanah berstatus hak seluas ± 37,41 Ha yang terdiri dari 29 bidang tanah; b) ditemukan tanggul buatan eks kegiatan pengembangan lahan gambut (PLG) di lokasi yang diusulkan seluas ± 9,86 Ha; c) ada 1 orang warga yang tidak bersedia menyerahkan tanahnya yang seluas ± 14 Ha; serta d) ada penambahan jumlah warga yang menyerahkan lahan, dari semula hanya 7 orang, menjadi 13 orang warga, sehingga luas potensi lahan yang diperoleh dari hasil penyerahan tanah oleh masyarakat Desa Dadahup menjadi ± 380,91 Ha. Calon area yang dicadangkan untuk transmigrasi tersebut berada di area eks kegiatan pengembangan lahan gambut (PLG). Kondisi topografi di calon area pencadangan yaitu relatif datar, berada di ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lereng antara 0 sampai 8%. Kondisi geologi secara umum terbentuk dari daratan endapan alluvial yang merupakan endapan termuda dari stratigrafi batuan di Kalimantan Tengah terdiri dari pasir, lempung, gambut, dan lumpur. Oleh karena itu, jenis tanah yang ada di calon area pencadangan didominasi oleh tanah alluvial yang berasal dari endapan sungai dan gambut. Kondisi iklim di Desa Dadahup terdiri dari musim penghujan pada bulan November hingga Maret, serta musim kemarau pada bulan April hingga Oktober (Kecamatan Dadahup dalam 12 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

UTM Zona 50s Peta Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Lokasi Transmigrasi Dadahup Angka Tahun 2018, BPS). Kondisi tutupan lahan di Desa Dadahup didominasi oleh kebun campuran yang ditanam oleh warga berupa pohon karet, nangka, pisang, pohon galam, serta semak belukar. Hasil pencermatan kondisi fisik lapangan menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian mengenai kemampuan dan kesesuaian lahan untuk lokasi penempatan calon permukiman transmigrasi. Kemampuan dan kesesuaian lahan yang dimaksud yaitu potensi lahan untuk dibangun permukiman dan infrastruktur pendukung, potensi lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta potensi kebencanaan yang mungkin terjadi di masa depan. Kondisi calon lokasi transmigrasi yang berada di daratan alluvial dan gambut sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam pemanfaatannya. Gambut memiliki karakteristik morfometri dan hidrologi yang unik dan tidak bisa hanya dilakukan pendekatan melalui interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) ataupun Radar. Pemanfaatan lahan gambut sesuai dengan karakteristik morfometrinya akan meminimalisir resiko banjir bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, serta resiko kebakaran hutan pada musim kemarau. Oleh sebab itu, perlu mengkaji kondisi morfometri dan hidrologi di wilayah gambut yang akan dijadikan lahan pertanian maupun lahan permukiman transmigrasi. Kajian mengenai Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) juga diperlukan untuk mengetahui cara pengelolaan ketersediaan air yang bersifat lestari dan berkesinambungan untuk penduduk transmigran yang akan menempati lokasi tersebut. n Yuyu Wahyudin, Rini Birawaty, Siti Hasanah, Irawati FAO (Food and Agricultural Organization, 1992). 1996. Food Security and Food Assistance. FAO : http://www.fao.org/3/w2612e/w2612e13.htm. Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Pengurusan Pencadangan Tanah Transmigrasi Program Ketahanan Pangan di Calon Lokasi Transmigrasi Desa Dadahup Kecamatan Dadahup dan Desa Palingkau Sejahtera (Eks. UPT SP.3 Palingkau) Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. 2021. Rustiadi dan Junaidi. 2011. Makalah dalam Rangka Penyempurnaan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta. Suharyanto,Heri. 2011. Ketahanan Pangan. Jurnal Sosial Humaniora, Vol.4 No.2, November 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Transmigrasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Yulia Rahma, et.al. 2019. Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia. Penerbit Pustaka Ilmu. Yogyakarta. Daftar Pustaka VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 13

MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN DATA TERINTEGRASI Penyelenggaraan Pembangunan Transmigrasi telah dilaksanakan sejak zaman kolonisasi sampai dengan sekarang. Transmigrasi telah mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja dan melahirkan ketahanan pangan. Pembangunan transmigrasi sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi di wilayahnya masing-masing telah berkontribusi dalam pembangunan di antaranya dalam aspek kewilayahan dengan terbentuknya daerah-daerah otonom baru yaitu desa, kecamatan dan kabupaten, aspek pertanian sesuai komoditas yang dikembangkan, dan aspek kependudukan yaitu peningkatan jumlah sumberdaya manusia. Namun hingga saat ini belum ada wadah yang cukup untuk menampung data dan informasi mengenai pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia. Data dan informasi mengenai kawasan transmigrasi secara umum dapat dilihat di SIPUKAT (Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi), namun detail dari hasil pembangunan kawasan transmigrasi belum dapat ditelusuri dengan detail data dan informasinya secara digital. Sasaran dari pembangunan kawasan transmigrasi salah satunya adalah terbangunnya kawasan transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM. Untuk membangun kawasan transmigrasi yang memenuhi struktur minimal dan SPM harus berdasarkan pada data dan informasi yang detail, akurat, terpercaya dan terbaru sehingga kawasan transmigrasi dapat dibangun sesuai kebutuhan, kondisi, dan potensi kawasan yang ada sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar serta membantu mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT) DIREKTORAT UPDATE’S manajemen data dan informasi pembangunan kawasan transmigrasi. Hal ini juga untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi dengan konsep baru transpolitan yang mengedepankan transmigrasi dengan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan kawasan transmigrasi yang sudah existing. Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 telah dilaksanakan rapat dalam rangka Penyusunan Modul Manajemen Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Para Koordinator, Sub Koordinator dan beberapa staf di lingkungan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi serta perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat-Direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Rapat ini dilaksanakan untuk mendukung pengumpulan data dan pengolahan data digital di lingkungan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun konsep desain sistem informasi manajemen data pembangunan kawasan transmigrasi. 14 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

Terdapat beberapa hal yang dapat dirangkum dari rapat Penyusunan Modul Manajemen Data Pembangunan Kawasan, diantaranya adalah agar penyusunan modul manajemen data dan informasi lebih fokus pada kerangka dan struktur data dan informasi yang akan dibangun tidak pada aplikasi sistem informasi dan data karena banyaknya aplikasi yang sudah ada namun belum saling terintegrasi. Kerangka dan struktur data ini nantinya dapat menjadi support system data bagi aplikasi lain yang sudah ada. Data dan informasi yang disusun diharapkan agar dapat diperbaharui setiap tahunnya. Kemudian agar data dan informasi yang dibangun tidak berbasis pada satuan kerja (satker) melainkan data dan informasi yang meliputi 152 kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sarana dan prasarana yang telah dibangun. Data sebaiknya memuat parameter struktur ruang kawasan transmigrasi seperti profil SP (Satuan Permukiman), SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), KPB (Kawasan Perkotaan Baru) dan kawasan transmigrasi beserta sarana dan prasarana yang telah dibangun. Selain itu tidak perlu memuat data dan informasi mengenai pelaporan progress pembangunan serta kurva S realisasi fisik dan keuangan pembangunan kawasan transmigrasi. Lalu data desa tidak dijadikan parameter sendiri melainkan terintegrasi dengan data penempatan transmigran. Hal lain yang perlu ditambahkan adalah mengenai permasalahan yang terjadi di lokasi transmigrasi. Beberapa pecahan data sudah ada di beberapa bagian di Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada khususnya dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada umumnya, namun belum terintegrasi, tertata dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatannya. Kegiatan penyusunan modul manajemen data pembangunan kawasan transmigrasi ini dimaksudkan untuk menyatukan pecahan-pecahan data tersebut serta update data-data lain terkait pembangunan kawasan transmigrasi. Dengan adanya kegiatan penyusunan modul manajemen data pembangunan kawasan transmigrasi diharapkan akan tersedia database dan informasi terkait pembangunan kawasan transmigrasi sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi serta dapat mengatasi permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Data pembangunan kawasan transmigrasi yang detail, akurat, terkini dan terstruktur akan sangat bermanfaat bagi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi untuk membangunan kawasan transmigrasi yang tepat guna dan tetap sasaran. Selain itu data dan informasi tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi unit kerja lain yang membutuhkan. n Suratmi, Melisa Oktarina Bawamenewi, Rizky Wardhana VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 15

WAJAH BARU SIBARDUKTRANS DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI (FP3KT) DIREKTORAT UPDATE’S Salah satu bentuk pelayanan bagi warga yang pindah ke kawasan transmigrasi adalah pelayanan pendaftaran dan seleksi calon transmigran. Melalui inovasi dalam pelayanan pendaftaran dan seleksi calon transmigran diharapkan setiap warga yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi dapat memperoleh informasi terkait persyaratan, prosedur, dan program yang ditawarkan serta dapat mendaftar dan mengikuti seleksi dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Dalam konteks pengelolaan data yang terintegrasi dan berkelanjutan, seiring dengan ketetapan terkait Satu Data Indonesia, pembuatan Database Penataan Persebaran Penduduk menjadi penting. Hal itu dilakukan agar pengelolaan dan penyebarluasan data ketransmigrasian khususnya aspek penataan persebaran penduduk dapat dilakukan dengan portal tunggal yang terintegrasi, yaitu melalui situs http://sibarduktrans.kemendesa.go.id/. Sibarduktrans merupakan singkatan dari Sistem Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang dibangun pada tahun 2018 oleh Direktorat Penataan Persebaran Penduduk Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Dit. PPP, Ditjen PKP2Trans) yang saat ini telah berganti nama sebagaimana perubahan SOTK baru menjadi Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT, Ditjen 16 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

PPKTrans). Semula Sibarduktrans masih sebatas pada penyajian data transmigran saja. Kini, aplikasi tersebut sedang melakukan pengembangan dan penyempurnaan. Salah satunya adalah penambahan menu Pendaftaran yang dapat memudahkan masyarakat yang ingin bertransmigrasi mendaftar secara online. Pengguna dapat memilih lokasi tujuan transmigrasi yang diinginkan, namun terbatas pada provinsi tujuan transmigrasi. Skema ini dimaksudkan untuk menjaring animo calon pendaftar transmigrasi secara luas, yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk penentuan kebijakan ketransmigrasian. Setelah berhasil mendaftar sebagai calon transmigran, pendaftar selanjutnya akan diseleksi oleh Tim Seleksi dari Dinas Kabupaten/Kota Daerah Asal yang berwenang menangani bidang ketransmigrasian. Calon transmigran yang lulus seleksi kemudian akan dilatih oleh Balai Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPSDMDDTT) yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia di bawah naungan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Menu baru yang tak kalah menarik adalah Publikasi dengan submenu Kegiatan dan Berita yang berisi dokumentasi kegiatan penataan persebaran penduduk. Menu tersebut membuka ruang bagi pegawai di lingkungan Direktorat Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) untuk berkontribusi mengoptimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyebaran informasi kegiatan ke-FP3KT-an. Keberadaan fitur Publikasi, menjadikan Sibarduktrans hadir dengan wajah baru yang lebih fresh dan menampilkan gambaran lokasi transmigrasi serta berita dan dokumentasi kegiatan penataan persebaran penduduk. Sehingga, Sibarduktrans bukan hanya sebagai sistem platform digital website yang berfungsi sebagai pusat basis data penataan persebaran penduduk, namun menjadi media pendukung penyebaran informasi kegiatan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Ada juga menu baru lain yang sedang dikembangkan Sibarduktrans antara lain : Perubahan dasar tampilan situs (menu beranda dan admin/login); Penambahan kolom upload dokumen persyaratan pendaftaran transmigran (KK dan KTP); Penambahan kolom videografis; Penambahan notifikasi jumlah pendaftar online baru; Perubahan nama beberapa menu; Optimalisasi tampilan menu download; Perbaikan dan pemeliharaan basis data; dan Bug fixing. n Panca Okta Hutabrina, Tjok Khresna Wijaya Putra VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 17

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (PSP DAN PSKP) DIREKTORAT UPDATE’S T ransmigrasi dan peningkatan kesejahteraan adalah dua hal yang saling berkaitan. Dalam sejarahnya, istilah trasmigrasi kali pertama dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1927 dalam Harian Soeloeh Indonesia. Kemudian program transmigrasi berkembang pesat dengan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Banyak cerita sukses lahir dari program transmigrasi sehingga program tersebut tumbuh dan bertahan hingga kini. Dengan paradigma baru, pembangunan transmigrasi dilaksanakan secara holistik dan berbasis kawasan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Program transmigrasi dilaksanakan sejak mulai dari penyediaan tanah, perencanaan, pembangunan, penempatan, pembinaan hingga para transmigran mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan amanat UndangUndang. Berbicara mengenai program transmigrasi tidak bisa lepas dari tanah dan permasalahan di dalamnya. Tanah transmigran yang seharunya clean and clear, BREAKTHROUGH PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN TRANSMIGRASI 18 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

layak huni, layak berkembang, dan layak usaha namun pada kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi hingga muncul permasalahan. Permasalahan tanah banyak dijumpai, seperti permasalahan okupasi oleh masyarakat, tumpang tindih dengan hak perusahaan, lahan yang masuk di kawasan hutan dan masalah lain yang mengakibatkan transmigrasi tidak dapat menguasai dan menggarap lahannya, hingga lahan-lahan transmigrasi yang tidak dapat terbit Sertipikat Hak Milik-nya. Sesuai data yang dihimpun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), secara nasional terdapat 358 permasalahan pertanahan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi 343 lokasi transmigrasi, pada 148 kabupaten dan 28 provinsi. Berdasarkan tipologinya, beban permasalahan pertanahan transmigrasi dapat dikelompokkan menjadi: Sengketa dengan HGU perusahaan/Badan Usaha (93 kasus), Okupasi atau Sengketa dengan Masyarakat Setempat (96 kasus), Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan (115 kasus), Tidak tersedianya lahan (27 kasus) dan kasus lainnya di luar kasuskasus tersebut (27 kasus). Upaya penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait baik di lingkup pemerintah pusat maupun daerah. Kiprah dari Kemendes PDTT melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKT) selama ini dalam melakukan fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi belum cukup membantu penyelesaian permasalahan tanah transmigasi di daerah. Klasifikasi Kasus Pertanahan dibagi menjadi 3, yaitu kasus ringan (sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat), kasus sedang (dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan) dan kasus berat (melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan) Penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi tidak hanya terkendala dari proses administrasi dan birokrasi saja, namun juga berasal dari berbagai sektor yang saling berkaitan satu dengan yang lain, antara lain Pemerintah Permasalahan tanah banyak dijumpai, seperti permasalahan okupasi oleh masyarakat, tumpang tindih dengan hak perusahaan, lahan yang masuk di kawasan hutan dan masalah lain yang mengakibatkan transmigrasi tidak dapat menguasai dan menggarap lahannya, hingga lahanlahan transmigrasi yang tidak dapat terbit Sertipikat Hak Milik-nya. VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 19

Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten), Kementerian atau Lembaga terkait, perusahaan/swasta, Camat, Kepala Desa dan perwakilan masyarakat. Di samping itu juga belum adanya kesamaan pemahaman regulasi yang ada antarpemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan transmigrasi. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pedoman sebagai acuan untuk pelaksanaan fasilitasi penanganan pertanahan transmigrasi pada Kemendes PDTT. Didasari oleh keinginan untuk melakukan “breakthrough” dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi, pada tanggal 3 - 5 Agustus 2022 bertempat di Aston Pasteur Hotel di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Pedoman Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi Tahun 2022. Dalam sambutan pembukaannya, Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ir. Rajumber Prihatin, M.Si. menyinggung akibat permasalahan pertanahan transmigrasi yaitu para transmigran mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka yang berimbas pada buruknya taraf hidup transmigran. Kondisi ini sungguh memprihatinkan karena tujuan transmigrasi untuk menyejahterakan transmigran menjadi tidak tercapai. Sehingga diharapkan dari penyusunan Pedoman Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi menjadi jawaban atas terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat dan mendukung tercapainya Transmigrasi 4.0 yang gencar digaungkan oleh Kemendes PDTT. Dalam kegiatan tersebut Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan selaku penyelenggara mengundang para narasumber dari instansi lain yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang menyampaikan arahan dan masukan mengenai regulasi dan metode pelaksanaan penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi. Saluran Pengaduan Penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi harus diawali dari proses pengelolaan pengaduan dari masyarakat atau pihak lain dengan mengacu pada skala prioritas pengelolaan aduan di tingkat kementerian/lembaga agar penanganan permasalahan dapat lebih efektif dan tidak berlarut-larut. Dalam memudahkan proses penanganan dan penentuan prioritas penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi masih perlu dikuatkan dengan pengintegrasian aduan permasalahan pertanahan transmigrasi dengan SIPEMANDU DESA yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 109 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengaduan Masyarakat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Biro Humas menginisiasi Sentra Layanan Informasi Masyarakat (SELARAS) untuk aduan langsung yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No. 90 tahun 2022. SELARAS mempunyai fasilitas ruang rapat yang dapat digunakan bila diperlukan konsultasi lebih lanjut. Penggunaan fasilitas SELARAS dilakukan dengan menugaskan staf, sub koordiantor atau koordinator untuk berjaga di pos tersebut pada jadwal tertentu untuk menangani permasalahan. Menilik data dari tahun 2021, terdapat 2,24 persen permintaan informasi mengenai lahan transmigrasi dan 0,4 persen pengaduan lahan transmigrasi dari berbagai kanal pengaduan Kemendes PDTT. Pedoman Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi meliputi beberapa tahapan yaitu, Penerimaan Pengaduan, Pendistribusian TIPOLOGI PERMASALAHAN TANAH TRANSMIGRASI 32,3% Tumpang Tindih Kawasan Hutan 25,8% Sengketa dengan Perusahaan 26,8% Okupasi dengan Masyarakat Setempat 7,6% Lain-Lain 7,6% tidak Ada/ Keurangan Lahan 20 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

Pengaduan, dan Penanganan Permasalahan yang diuraikan berdasarkan Tipologi Permasalahan, Klasifikasi Permasalahan, Tahapan Penanganan Kasus, Jalur Penanganan, Pelaporan Hasil Fasilitasi, Serta Monitoring dan Evaluasi. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam mekanisme penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi. Pedoman Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana bidang ketransmigrasian baik di pusat maupun di daerah sehingga tercapai pemahaman yang sama dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi hingga terpenuhinya hak-hak atas tanah transmigrasi. n Edy Wibowo, Abirama Kris Putera, Ivan Fairul Yahya VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 21

Kata transmigrasi bagi sebagian masyarakat Indonesia tidaklah asing. Program tersebut sudah ada semenjak zaman Presiden Suharto, namun sempat meredup setelah turunnya Presiden Suharto dan kini mulai menggeliat. Apakah program transmigrasi masih relevan dengan zaman now? Apakah ide baru transpolitan dapat diwujudkan melalui salah satu program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Milenial? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang relevan, mengingat kaum milenial memiliki cara pandang yang berbeda dengan gaya hidup kekinian. Sebelum membahas isu strategis di atas, sebaiknya kita paham terdahulu mengenai transmigrasi Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Orang yang mengikuti program transmigrasi disebut sebagai transmigran. Transmigran ini menetap di Kawasan Transmigrasi. Kemudian muncul istilah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yaitu transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Permasalahan Saat ini, Backlog kepemilikan perumahan saat ini mencapai 11 juta dan backlog keterhunian mencapai 7,6 juta. Dari 93 persen backlog kepemilikan perumahan sebagian besar merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 33 persen dan masyarakat miskin sejumlah 60 persen, dan seluruhnya didominasi oleh segmen MBR Informal atau Non Fixed Income (Iwan Suprijanto, 2022). Mayoritas masyarakat tersebut adalah Generasi Milenial yang berada di Pulau Jawa. Terdapat 7 kategori MBR Informal yaitu Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, Berusaha Dibantu Buruh Tetap, Buruh/ Karyawan, Pekerja Bebas di Pertanian, Pekerja Bebas di Nonpertanian, dan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar (Badan Pusat Statistik, 2022). Di sisi lain, terindikasi turunnya minat transmigrasi dari daerah asal karena stigma negatif yang melekat seperti jauh dari pusat perekonomian, minimnya standar pelayanan minimal dll. Pada tahap kegiatan pelayanan perpindahan transmigrasi masalah yang secara rutin terulang adalah terjadinya ketidaksesuaian antara kualitas transmigrasi yang dikirim dengan kondisi lingkungan setempat. Isu Strategis Salah satu terobosan kegiatan dalam Revitalisasi Kawasan Transmigrasi yang didukung oleh adanya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi MENGEMBANGKAN DAYA TARIK TRANSPOLITAN BAGI TSM MILENIAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKTRANS) DIREKTORAT UPDATE’S 22 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

Penyelenggaraan Transmigrasi yaitu TSM Millenial atau Penyediaan Perumahan bagi generasi Millenial khususnya MBR di Pusat Kawasan Transmigrasi Berdaya Saing. Saat ini terdapat potensi lahan di pusat KPB/Transpolitan yang diperuntukan sebagai zonasi permukiman transpolitan yang dapat diisi oleh generasi milenial khususnya MBR. TSM Milenial ini akan mendapatkan hunian layak huni bersubsidi dengan status hak milik, bimbingan untuk memperolah lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha. Pembukaan lahan tempat tinggal dan lahan usaha mendapatkan bantuan dari Pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau badan usaha. Salah satu contoh program TSM Millenial ini adalah penyediaan perumahan bagi Guru Honorer, Pemangkas Rambut, Montir Perbengkelan, Buruh Pabrik atau sektor jasa formal atau informal lain untuk mendukung pengembangan Kawasan Transmigrasi khususnya di pusat Kawasan Perkotaan Baru. Lokasi KPB atau Transpolitan ini yang telah berkembang dan berdaya saing diharapkan dapat menjadi daya tarik penduduk di daerah padat yang belum mempunyai rumah, berpendidikan relatif tinggi dan mempunyai keahlian tertentu untuk bersedia bermigrasi ke daerah baru sebagai TSM Millenial. Grand Design TSM Millenial TSM Millenial tersebut mendapatkan hunian yang layak huni dengan skema bantuan KPR Bersubsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp. 4.000.000,- berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 552/ KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok. Sinergitas antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perbankan, Asosiasi Perumahan serta Pemangku Kepentingan lainnya termasuk Swasta atau Badan Usaha mutlak harus dilakukan secara berkelanjutan guna mewujudkan program TSM Millenial ini.   Dalam pelaksanaannya, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggandeng para developer untuk membangun rumah subsidi.  Pemerintah Pusat  memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah dengan beberapa program KPR bersubsidi bagi TSM Millenial. Salah satu bantuan yang ditawarkan ini adalah skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. KPR FLPP adalah dukungan likuiditas pembiayaan bagi perumahan untuk MBR yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dukungan Pemerintah Daerah setempat dalam pembangunan rumah tersebut berupa mempermudah proses perijinan dalam pembangunan, penyediaan lahan clean and clear dll. Sebagai bentuk bantuan bagi MBR, KPR FLPP adalah cicilan yang dilengkapi dengan syarat pembayaran yang lebih mudah dibanding program KPR non-subsidi. Ini dimaksudkan untuk memudahkan para debitur dalam memenuhi kewajiban cicilan KPR-nya. KPR FLPP memberikan kemudahan berupa masa tenor yang cukup panjang, angsuran rendah dan keringanan iuran lainnya seperti: Bunga tetap/fixed 5%; Waktu tenor panjang 10-20 tahun; Bebas premi asuransi; Bebas pembayaran pajak PPN; dan Booking fee ringan; - Angsuran terjangkau (sekitar Rp500.000 – 900.000 per bulan). Bagi TSM Millenial yang menjadi penerima FLPP, maka secara otomatis akan menerima bantuan SBUM dengan fasilitas lainnya. TSM Millenial ini juga mendapatkan Bantuan pengembangan kewirausahaan dan pelatihan SDM untuk bidang kerja non pertanian (off farm), bimbingan, pengembangan dan perlindungan hubungan kemitraan usaha, bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja, lapangan usaha, atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha dan fasilitasi perpindahan dan penempatan di lokasi permukiman TSM. Diharapkan dengan adanya program TSM Millenial ini, pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah ketimpangan persebaran penduduk saja namun sekaligus pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah melalui revitalisasi kawasan transmigrasi “Transpolitan”. n Awanda Sentosa BANTUAN BAGI TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI (TSM) MILLENIAL 01 03 04 05 06 Penyediaan Perumahan Bersubsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Pelatihan SDM dan Pengembangan Kewirausahaan untuk Bidang non Pertanian (off farm) Bimbingan, Pengembangan dan Perlindungan Hubungan Kemitraan Usaha Bimbingan untuk Mendapatkan Lapangan Kerja, Lapangan Usaha, atau Mendapatkan Lahan Usaha Fasilitas Perpindahan dan Penempatan di Lokasi Permukiman TSM VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 23

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) melaksanakan kegiatan bersama di Provinsi Sumatera Barat, Jumat 19 Agustus 2022. Agenda tersebut bertujuan untuk mengapresiasi dan melakukan peran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menguatkan aktualisasi Pancasila dan UUD 1945, dalam upaya merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam naungan semboyan berbangsa dan bernegara “Bhinneka Tunggal Ika”, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkompimda di Daerah. Kegiatan tersebut melibatkan Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, tokoh agama, budaya, aparatur, serta stakeholder lainnya. Dalam kesempatan itu Kemendes PDTT dan BPIP RI melaksanakan acara pencanangan Nagari Berdikari di Nagari Durian Saribu, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dan pencanangan Kelurahan Berdikari pada Kelurahan Silaeng Bawah, Kecamatan Kota Padang Panjang. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Kemendes PDTT dalam pencegahan tumbuhnya nilai-nilai radikalisme di masyarakat. Di kesempatan sama, Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bapak Ir. Rajumber Prihatin, M.Si juga menyampaikan bantuan berupa sarana dan prasarana seni budaya serta olahraga untuk Nagari Durian Saribu. Dalam acara tersebut, Wakil Kepala BPIP RI, Dr. Drs. Karjono, S.H, M.Hum menyatakan apresiasinya kepada masyarakat Minangkabau yang terkenal tangguh dalam berkiprah baik di dalam maupun di luar negeri. Ini merupakan alasan mengapa masyarakat Minangkabau memiliki sumbangsih yang besar dalam membentuk konstruksi NKRI. Oleh karena itu, perlu adanya suatu sosialisasi Pancasila. Selain itu, Wakil Kepala BPIP RI juga menyampaikan 3 pesan kebangsaan dari syair lagu Indonesia Raya 3 stanza yang dinyanyikan pada acara tersebut “Marilah kita berseru Indonesia Bersatu. Marilah membangun jiwa dan raganya, jiwa raga generasi penerus bangsa, jiwa raga masyarakat. Selalulah berseru untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Marilah Kita mendoa Indonesia Bahagia, maka NEWS KEMENDES PDTT – BPIP RI INISIASI DESA BERDIKARI 24 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

doa kita akan menjadi kesuburan bagi tanah, kesuburan jiwa, bangsa dan rakyat Indonesia. Marilah kita berjanji Indonesia abadi, maka yakin dan percayalah yang setia kepada bangsa, selamatlah rakyat, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya dan semuanya,” papar Karjono. Ia juga berpesan, ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur dalam kekayaan bangsa, yang tidak ternilai harganya, karena tumbuh dan berakar dari budaya bangsa sendiri, yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak manusia secara universal sehingga sampai saat ini tentu tidak diragukan lagi, dan telah teruji. “Ideologi Pancasila mampu menjadi perekat dengan semangat kebersamaan dan rasa nasionalisme yang tinggi di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural,” tuturnya. Turut hadir Gubernur Sumatera Barat, Bapak H. Mahyeldi Ansharullah Datuak Marajo. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan pesan untuk meningkatkan semangat toleransi atas perhatiannya terhadap 3 (tiga) kota di Sumatera Barat yang dinobatkan sebagai kota intoleran, yakni Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. “Sepengetahuan kami, tidak ada terjadi hal di sana. Walikota Padang Panjang seorang anak muda. Aman di sana, dan juga ini Walikota Padang juga masih muda, dan Walikota Pariaman. Cuma kita khawatir, tulisan-tulisan yang menurut hemat kami itu bisa menjadi memprovokasi karena apa kita memang mampu dan telah dicontohkan oleh pendiri-pendiri bangsa ini, untuk merawat semua,” ungkapnya. Hal-hal tersebut, menurutnya, menjadi faktor kesuksesan pemerintah kita dalam menjaga dan memelihara semangat toleransi. “Menurut hemat kami, wujudnya Indonesia yang masih utuh sampai sekarang ini seperti yang dituangkan dalam lagu Indonesia Raya 3 Stanza tadi,” tegasnya. n Rasyid Agam Fudhail VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 25

NEWS J amur tiram menjadi salah satu komoditas hasil pertanian yang memiliki prospek untuk dibudidayakan, jamur tiram dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang menghasilkan nilai tambah bagi petani. Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Cahaya Baru Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu kawasan transmigrasi yang membudidayakan jamur tiram. Pada 7-10 Juni 2022 lalu, Tim Pengelolaan Fasilitasi Aset melakukan kunjungan dinas ke KPB Cahaya Baru dan berkunjung ke Rumah Jamur Tiram yang merupakan salah satu sarana dan prasarana pengembangan jamur tiram di sana. Dikatakan tahun 2012 merupakan tahun yang cukup bersejarah bagi Kelompok Budidaya Jamur Tiram Mutiara Alam. Tahun tersebut menjadi awal mereka merintis usaha budidaya jamur tiram. Berawal dari Pelatihan Program Nasional Pengembangan Masyarakat Pedesaan Tahun 2012 tentang proses Budidaya Jamur Tiram menguatkan niat dan tekad kuat bagi Kelompok Mutiara Alam untuk memulai usaha budidaya jamur tiram. Pelatihan saja tidaklah cukup membantu proses budidaya. Banyak kendala yang dihadapi, terutama akan minimnya pengetahuan yang dimiliki para anggota kelompok yang berlatar belakang sebagai petani penggarap padi dan perkebunan. Pun juga sarana dan prasarana yang kurang memadai. Juga keterbatasan modal hingga anggota yang memisahkan diri dari kelompok mengakibatkan proses proses produksi terhambat. Bukan hanya kendala internal, namun kendala ekternal seperti pemasaran produk juga menjadi masalah yang harus dihadapi. Produk jamur belum populer di kalangan masyarakat. Ini berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Kelompok ini mengaku, kendala yang dihadapi dari berbagai aspek mengakibatkan terhentinya usaha yang telah dimulai oleh Kelompok Mutiara Alam. Hingga pada 2015, Kelompok yang diketuai oleh Suwarti ini mendapatkan bantuan modal usaha dari PKK Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 5 juta untuk memulai kembali usaha jamur tiram yang pernah dibangun. Insentif yang didapatkan tersebut mampu menumbuhkan kembali semangat yang terkubur selama ini. Langkah awal yang ditempuh oleh kelompok Mutiara Alam adalah mulai memperbaiki sistem manajemen kelompok dengan membuat jadwal produksi jamur hingga membangun mitra usaha dengan supplyer bibit jamur tiram dari Jawa, serta mulai memperkenalkan produk jamur tiram yang dihasilkan secara door to door. Kerja keras tersebut membuahkan hasil yang manis. Usaha budidaya MAKMUR KARENA JAMUR 26 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

jamur tiram perlahan mulai berkembang dan proses produksi semakin meningkat walaupun dengan sarana dan prasarana yang seadanya, dan keuntungan yang dihasilkan digunakan untuk menambah skala produksi jamur tiram. Keberhasilan kelompok dalam budidaya jamur tiram sudah cukup terlihat, kini pemasaran produk jamur bukan hanya dijual dalam bentuk jamur segar melainkan juga berbentuk jamur olahan seperti jamur krispi, tentu hal tersebut membawa dampak yang positif, selain dapat menambah penghasilan juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi kelompok Mutiara Alam maupun warga yang berada di lingkungan sekitar. Usaha tersebut berjalan dengan lancar hingga awal tahun 2018 Kelompok Mutiara Alam menjadi binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan demikian kelompok mendapatkan beberapa bantuan baik sarana maupun prasarana produksi jamur tiram seperti bangunan yang digunakan untuk penumbuh miselium berukuran 7m x 17m, mesin pencetak bag log modern sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Kini usaha Jamur Tiram di KPB Cahaya Baru semakin maju dan mampu menopang penghasilan bagi Transmigran di daerah tersebut. n Munfa’ati VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 27

LAPORAN UTAMA 28 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

GLOBAL GOTONG ROYONG (G2R) TETRAPRENEUR WIRAUSAHA DESA BERBASIS EMPAT PILAR Indonesia memiliki modal sumberdaya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) besar dan beragam yang tak terbantahkan. Modal tersebut berupa sumber daya alam; laut beserta biota lautnya, tanah yang subur, gunung api yang mengeluarkan lahar, danau; dan lain-lain yang merupakan pemberian Tuhan yang menjamin kesuburan tanah di wilayah Indonesia. Selain SDA yang melimpah, Indonesia juga memiliki SDM berupa jumlah penduduk besar yang memiliki karakter gotong royong. Karakter gotong royong (kolektivisme) ialah karakter di mana sebuah entitas bersamasama dalam suka dan duka dalam mengerjakan sesuatu, sesuai peribahasa berat sama dipikul ringan sama dijinjing. “Secara teori, adanya modal bahan baku dan modal SDM ini dapat membuat Indonesia menjalankan ekonomi,” kata Rika Fatimah, P.L., S.T, M.Sc, Ph.D. dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM saat diwawancarai Tim Majalah TRANSPOLITAN melalui aplikasi zoom. Menurutnya, karakter dan semangat gotong royong (kolektivisme) sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. “Pada masyarakat pedesaan, karakter ini lebih kuat karena masyarakatnya masih bersifat guyub, rukun,” ujarnya. Karakter dan semangat gotong royong biasa termanifestasi/terwujud pada kegiatan fisik seperti kerja bakti bersih-bersih lingkungan, pelaksanaan kegiatan perayaan hari kemerdekaan, hingga kegiatan non-fisik seperti donasi bantuan secara sukarela, dimana terdapat rasa kepemilikan (sense of belonging), kompromi, dan rasa rela berbagi. VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 29

LAPORAN UTAMA “Dalam perkembangannya, semangat gotong royong terwujud juga dalam aspek wirausaha seperti tercermin pada penciptaan desa wisata,” katanya. Pada contoh desa wisata, lanjut Rika, warga desa bersatu-padu mengambil peran dan tanggungjawab dalam suatu kelembagaan untuk menjalankan bisnis wisata. Kelembagaan tersebut disebut kelompok sadar wisata (pokdarwis). Warga desa berperan menjadi ketua, sekretaris, bendahara, pemandu wisatawan, pemandu dalam pembelajaran penanaman padi, pemandu dalam membuat kerajinan tangan khas desa, pemandu dalam river tubing (misal), koki, bagian informasi, bagian promosi dan pemasaran, bagian hubungan masyarakat dan pengembangan SDM, bagian pengembangan usaha, bagian kebersihan dan keindahan, dan bagian keamanan dan ketertiban. “Contoh pokdarwis tersebut merupakan salah satu penerapan semangat gotong royong pada kewirausahaan (collectivism in entrepreneurship),” jelasnya. Inovasi Solidaritas Semangat gotong royong ini menurutnya perlu untuk dijalarkan atau diglobalkan ke UMKM-UMKM dan pokdarwis se-desa agar yang tergabung dalam bumdes atau bumdesma (tidak berjalan sendiri-sendiri) sehingga menjadi kekuatan yang lebih besar. Selanjutnya kepada pihak-pihak lain yang turut berperan dalam perjalanan bisnis/usaha dari hulu sampai hilir seperti: pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat (pasar), perusahaan atau industri, akademisi, dan media. Semangat gotong royong dalam kewirausahaan ini yang telah dikembangkan dalam suatu program “Global Gotong Royong Tetrapreneur” yang menjadi gagasan dari Rika Fatimah, P.L., S.T, M.Sc, Ph.D. Rika Fatimah adalah dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM). Program “Global Gotong Royong Tetrapreneur” merupakan inovasi solidaritas gerakan gotong royong dan wirausaha desa berbasis empat pilar dengan menciptakan ekosistem ekonomi secara berdaulat dan mandiri yang memihak kepada desa yang disokong oleh pihak-pihak seperti disebut di atas pada strip kedua. Keempat pilar tersebut adalah: (a) tetra 1: rantai, (b) tetra 2: pasar, (c) tetra 3: kualitas, (d) tetra 4: brand. Sumber: Buku Pedoman Global Gotong Royong (G2R): Inovasi Gerakan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, 2018. n R. Bambang Widyatmiko, Mamik Riyadi, Laras Kun Rahmanti Putri Program “Global Gotong Royong Tetrapreneur” merupakan inovasi solidaritas gerakan gotong royong dan wirausaha desa berbasis empat pilar dengan menciptakan ekosistem ekonomi secara berdaulat dan mandiri yang memihak kepada desa. 30 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

S ecara garis besar, peta G2RT meliputi pemberdayaan pada tahun pertama, penumbuhan pada tahun kedua, pengentasan kemiskinan pada tahun ketiga, keberlanjutan pada sejak tahun keempat. Sehingga program “Global Gotong Royong Tetrapreneur” dikatakan oleh Rika Fatimah adalah berorientasi pada tujuan dan nilai (value). “Usaha tidak lagi murni mencari keuntungan, tetapi lebih dari itu, melampaui hal materiil, juga sebagai suatu sarana dalam membagi dan meningkatkan kebermanfaatan kepada seluruh masyarakat desa yang berperan, yang ditunjukkan dengan adanya bagi hasil,” paparnya. Yang artinya, lanjut Rika, jumlah pendapatan per orang yang diterima sesuai dengan pendapatan usaha, dapat naik maupun turun, tidak tetap seperti gaji. Rika juga menjelaskan visi usaha/ kegiatan G2RT tidak sebatas jual beli untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi juga ekspansi bisnis secara profesional hingga ke luar negeri (global) untuk menjadi ikon (lambang atau gambar yang memunculkan pertalian atau dengan benda yang dilambangkan hubungannya tersebut) yang membawa filosofi gotong royong Indonesia (kearifan lokal). Dari filosofi ini tersebut, ia berharap Indonesia dapat bangkit sebagaimana semangat Saemaul Undong yang membangkitkan Korea Selatan. “Produk-produk desa dengan logo G2RT memberikan pernyataan kepada pembeli bahwa produk-produk tersebut merupakan usaha rakyat satu desa yang dikerjakan bersama-sama dengan karakter gotong royong dan berorientasi kepada kesejahteraan bersama (coprosperity),” ungkapnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari program Global Gotong Royong Tetrapreneur ialah: (1) BUMDes bukan mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ada unsur pelayanan; (2) tidak mengambil alih aktivitas warganya, tidak menjadi saingan UMKM di desanya; (3) BUMDes merupakan bentuk social enterprise. Pada penerapannya, G2RT dapat berupa program, penilaian (assessment) pada tiap tetra, maupun acuan kerangka kerja (framework) birokrasi. “Keempat tetra tersebut bukan merupakan tahap (stages). Tetra kedua dapat dilaksanakan bersamaan dengan tetra ketiga, dengan tetra pertama tetap diperkuat,” katanya. G2RT di Kawasan Transmigrasi G2RT sangat bisa diterapkan di kawasan transmigrasi. Rika Fatimah mengatakan G2RT di Kawasan transmigrasi dapat dilaksanakan pada tahap pengembangan. “Pada tahap itu, prasarana dan utilitas dasar seperti air bersih, jalan, listrik, telekomunikasi, dan balai pertemuan, tentu sudah sebaiknya terpenuhi dengan baik terlebih dahulu,” katanya. Terkait tetra pertama yang memanfaatkan sumber daya lingkungan sekitar, dikatakannya sudah sesuai dengan kondisi transmigrasi. Di mana transmigran melakukan tanam dan panen pada lahan usaha masing-masing yang komoditasnya sesuai dengan karakteristik alam setempat (tanah, suhu, iklim). Tantangan mungkin muncul pada tetra kedua di mana pasar nonkompetisi yang akan mengambil produk (komoditas hasil panen) terkendala pada biaya transportasi karena lokasi unit transmigrasi yang jauh dari perkotaan. Di tengah issu kenaikan harga bahan bakar minyak yang dibutuhkan dan digunakan baik di jalur darat, air, dan udara, tantangan dapat menjadi semakin besar. Pada skenario optimis, menurutnya, mitra tersebut akan tetap bersedia membeli meski harga lebih mahal (karena peningkatan biaya transportasi) dengan sedikit campur gotong royong dari pemerintah. Pada skenario moderat, mitra bersedia mengambil jika dan hanya jika subsidi dari pemerintah sesuai dengan permintaan mitra. Pada skenario pesimis, tidak terdapat mitra yang bersedia mengambil produk dan jumlah subsidi yang disediakan pemerintah pun tidak sesuai dengan permintaan mitra. “Kebijakan selanjutnya dapat diputuskan berdasarkan skenario yang dipilih tersebut,” tandasnya. Ia mengatakan salah satu tujuan transmigrasi adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan. Hal itu sejalan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong pada G2RT. Sesuai pula dengan kata-kata Bung Hatta, “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”. n Laras Kun Rahmanti Putri BUKAN SEMATA MENCARI KEUNTUNGAN VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 31

Penjelasan masing-masing tetra ialah sebagai berikut: 1. Tetra 1 : rantai wirausaha, yaitu penciptaan rantai manfaat tertutup (closed benefit chain loop), berisi: pemberdayaan masyarakat, pengolahan sumber daya alam, pemberdayaan/peningkatan kapasitas UMKM dan pengelola BUMDes. • Gagasan pokok dari Tetra 1 ialah pemanfaatan material (sumber daya alam) yang ada di lingkungan sekitar sendiri oleh warga sendiri dan dikelola bersama-sama oleh warga sendiri. 2. Tetra 2 : pasar wirausaha, yakni penciptaan pasar non-kompetisi yang difasilitasi oleh pemerintah dengan dukungan regulasi maupun teknis. • Gagasan pokok dari Tetra 2 adalah penciptaan rasa kerelaan dan kompromi untuk menjadi pembeli dengan segala kekurangan kualitas produk (karena masih proses awal). • Gerakan “Belanja di Warung Tetangga” ialah contoh penerapan Tetra 2, karena pembeli memiliki daya beli untuk membeli di tempat lain yang lebih baik kualitasnya dan lebih tinggi harganya, tetapi lebih memilih untuk membeli di tetangga. • Contoh lain ialah fasilitasi pemerintah adalah agar retail atau mitra yang sudah mencapai tingkat industri: (a) bersedia menerima produk desa untuk turut dijual kepada pasarnya dengan tetap mencantumkan merk produk desa (tidak diklaim dengan merk-nya), baik produk barang maupun jasa. Perilaku (behavior) mitra ini menunjukkan kegotongroyongan karena secara langsung turut mempromosikan merk desa. Sebagai gambaran, apabila tengkulak membeli barang dari petani lalu dikemas dengan merk dagangnya sendiri, maka perilaku (behavior) tengkulak tersebut ialah kapitalis, bukan gotong royong; (b) bersedia berkompromi menerima produk desa meski tidak sesuai ketentuan jumlah minimal disertai (c) bersedia memberikan masukan dan saran profesional untuk perbaikan produk secara gratis kepada BUMDes (terdapat proses edukasi secara praktis profesional kepada rakyat). New approach to describe entrepreneurial condition by using Cupply Chain Philosophy Chainpreneur Innovative point of view to identify entrepreneurs need in each stage by projecting market activities that satisty consumer’s needs, wants and expectations Marketpreneur Quality Approach to provide practical recommendations within characteristics of able to satisty stated or implied of entrepreneur’ needs, wants & expectations Strategic association to foster entrepreneur growth by using Brand Value Approach ti assign ‘responsible’ stakeholder distinctively Qualitypreneur Brandpreneur Pasar Wirausaha: Sadar aktivitas dan profil pasar untuk pemenuhan kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan Kualitas Wirausaha: Praktek terbaik untuk sadar dan profil proses bisnis dan diri dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan Merek Wirausaha: Kerjasama pemangku kebijakan untuk memberikan kebijakan inovatif dan futuristik untuk mensuburkan lahan kewirausahaan ke dunia Rantai Wirausaha: Kerakyatan-Kearifan Lokal dalam Proses Bisnis Sumber: Rika Fatimah P.L. (2016) TETRA 1 TETRA 2 TETRA 3 TETRA 4 4 TAHAP G2R TETRAPRENEUR LAPORAN UTAMA 32 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

• Contoh lain dari fasilitasi pemerintah ialah penandatanganan MoU antara BUMDes dengan mitra disaksikan oleh pemerintah sehingga BUMDes tidak sendiri (ekosistem ekonomi diciptakan). Bisnis rakyat perlu mendapat dukungan 100% dari pemerintah berupa kebijakan agar dapat bersaing dengan pemodal atau pihak-pihak dengan kapital besar (intervensi untuk memberi keadilan). • Adapun contoh pasar non-kompetisi pada usaha jasa seperti desa wisata ialah komunitas touring dan perusahaan motor yang menjadikan desa wisata sebagai salah satu destinasi dalam perjalanannya, baik foto-foto, membeli makanan dan suvenir, dan lain-lain. • Beberapa contoh kegiatan dari pemerintah pada Tetra 2 adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) penilaian pasar, FGD penilaian rantai, penyelenggaraan bengkel tetrapreneur, pelatihan e-G2R, pelatihan kualitas, penandatanganan MoU dengan beberapa mitra terkait, pelatihan manajemen BUMDesa, dan pra-launching produk unggulan. 3. Tetra 3 : kualitas, yakni proses pelibatan produk desa ke dalam pasar kompetisi dengan peningkatan kualitas produk secara profesional dengan standardisasi produk. • Gagasan pokok dari Tetra 3 adalah produk diterima pasar bukan hanya karena kompromi dan gotong royong antara desa-mitra-pemerintah, tetapi juga karena kualitas produk desa dan manajemen usaha rakyat tersebut mulai atau sudah profesional. Di lain sisi, pemerintah masih tetap mendampingi mencarikan pasar yang tidak judgemental terhadap produk desa. Dalam proses ini terdapat pula proses penguatan karakter/citra merk, yang menjadikannya khas, satu-satunya, dan istimewa. 4. Tetra 4 : brand, penciptaan pasar kebijakan, yaitu penguatan brand (nama dan citra merk) hingga skala global (mancanegara). • Gagasan pokok dari Tetra 4 adalah penguatan dan keberpihakan pemerintah untuk memasarkan produk desa yang telah memiliki karakter dan citra khas (ikonik) tersebut ke skala global. Keberpihakan ini dapat berupa dukungan kebijakan, finansial, dukungan teknis, dan lain-lain. Gerakan “Bangga Menggunakan Produk dalam Negeri” adalah contoh penerapan Tetra 4. • Sebagai contoh, di Korea Selatan, pada masa awal penciptaan industri hiburan Kpop, pemerintah Korea Selatan menyuntikkan dana kepada salah satu perusahaan agensi untuk memulai bisnis yang ikonik (khas Korea Selatan) untuk dikenalkan dan dipasarkan ke tingkat global. Selain itu, terdapat kebanggaan yang kuat pada masyarakat Korea Selatan untuk menggunakan produk dalam negeri. Sebagai contoh, ketika terdapat mobil bukan Kia (mobil brand Korea Selatan) melintas, masyarakat sekitar akan otomatis berpikir bahwa pemilik dan pengendara mobil tersebut bukan warga Korea Selatan karena tidak menggunakan mobil brand Korea Selatan. n Laras Kun Rahmanti Putri VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 33

LAPORAN UTAMA K opi kini menjadi tren gaya hidup perkotaan. Hingga kebutuhan dunia akan kopi terus meningkat. Indonesia menjadi salah satu negara produsen kopi terbesar setelah Brazil, Vietnam, dan Columbia. Sedangkan sebagai konsumen kopi, Indonesia berada pada urutan ketujuh (ICO, 2017). Kopi sebagai produk perkebunan di Indonesia menempati urutan keenam setelah kelapa sawit, karet, gula, teh, dan kakao. Oleh karena itu, selain menjadi tanaman yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, kopi juga mempunyai peran penting sebagai sumber devisa negara. Salah satu produsen kopi di Indonesia adalah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Daerah ini merupakan salah satu wilayah pengembangan kopi rakyat di Indonesia. Untuk meningkatkan produksi kopi di daerah ini, dikembangkan kopi jenis arabika. Hal tersebut dapat dilaksanakan mengingat iklim dan topografi yang sesuai. Sehingga wilayah ini memiliki potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi kebun kopi, dan menjadikan kopi Mamasa menjadi komoditas unggulan perkebunan di sana. Menurut Kepala Pendampingan Petani PT. Sulotco, Immanuel, pengembangan kopi di Mamasa telah dimulai sejak tahun 1982. Saat itu pemerintah menggalakkan kopi di dua kabupaten yaitu Polmamasa dan Toraja. Namun di Mamasa agak melambat perkembangannya sementara Toraja terus berkembang. Sejak saat itu, anjuran untuk menanam kopi digencarkan sebab kopi merupakan komoditas yang harganya tidak terlalu tinggi tapi dibutuhkan, paling dapat diandalkan, dan pasarnya selalu ada, tidak seperti tanaman lain. Pada tahun 2022, melalui kerja sama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat dengan PT Sulatco Jaya Abadi (Kapal Api Global) yang merupakan anak perusahaan dari kopi Kapal Api, telah dilakukan pengembangan kopi arabika di Satuan Permukiman Transmigrasi Rano, Kabupaten Mamasa. Sebelumnya transmigrant di Rano juga telah menanam kopi namun belum menjadi komoditas utama. Pengembangan kopi arabika di lokasi transmigrasi Rano dinilai memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan karena tanahnya subur, harganya lebih tinggi dari robusta, serta berada di ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata yang cocok untuk tanaman kopi arabika. Selain itu bibit kopi yang ditanam berasal dari kopi arabika yang ada di Toraja, yang telah lebih dulu berkembang dan sudah mendunia. “Bibit kopi yang kami bawa ke Rano ini adalah bibit kopi arabika yang berasal dari Toraja, yang telah lebih dulu berkembang dan sudah mendunia”, katanya saat ditemui di lokasi transmigrasi Rano, Juli lalu. Mekanisme kerja sama yang ditawarkan PT. Sulatco Jaya Abadi kepada transmigran Rano yaitu dngan menyiapkan sebanyak 4.000 bibit kopi sebagai uji coba untuk ditanam dan dirawat sendiri oleh transmigran di lahan usahanya. “Dengan 4.000 bibit kopi ini, diharapkan ada minimal 5 kepala keluarga (KK) yang mau menerima dan menanamnya. Jika ditanam di LAPORAN UTAMA RANO, LOKASI TRANSMIGRASI PENGEMBANGAN KOPI ARABIKA 34 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

lahan usaha I (LU I), transmigran dapat mengaplikasikan maksimal 1.000 pohon untuk luas 0,50 Ha dengan jarak tanaman 2 kali 1 seperlima yang ditanam lurus berbaris,” jelasnya. Tak hanya memberikan bibit secara gratis, PT. Sulatco juga memberikan pendampingan perawatan tanaman kopi dengan mengirim petugas lapangan untuk tinggal di Rano selama 3 tahun sesuai masa tanam kopi yang mencapai 2 tahun 5 bulan untuk siap berproduksi. Pembinaan atau pendampingan dilakukan dengan mengunjungi kebun transmigran minimal 2 kali seminggu untuk berkonsultasi. Kerja sama ini pada prinsipnya mengajak transmigran untuk bertani kopi dengan metode yang baik agar menghasilkan biji kopi yang bermutu dan hasilnya meningkat. Jika tanaman kopi telah cukup umur untuk dipanen atau diproduksi, maka pemasaran dapat dijual ke PT. Sulatco atau pedagang lain. Kopi yang dijual transmigran ke PT. Sulatco bisa dalam bentuk kopi yang masih setengah kering atau tanpa kulit dan sudah dijemur minimal 1 hari. Oleh PT. Sulatco, kopi yang diterima dikupas kembali kulitnya agar menjadi green bean dan kemudian diproduksi ke kapal api di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Kepala Unit Permukiman Transmigrasi Rano, Dahman, mengatakan selama ini, warga transmigran menjual kopinya ke pengumpul di Kecamatan Mehalaan maupun di Desa Rano setempat. Namun ada pula transmigran yang sudah mengolah menjadi kopi bubuk. “Adapun untuk harga kisaran kopi arabika yang sudah siap disangrai berkisar Rp. 70.000-80.000/kg ditingkat petani. Dalam kondisi normal harganya Rp. 60.000/kg, namun dalam kondisi tidak normal bisa mencapai Rp. 90.000/kg,” ungkapnya. Tetra 1 G2RT Dengan masuknya perusahaan swasta sebagai investor, harusnya dapat menjadi peluang usaha bagi para transmigran sebagai petani kopi di Rano. Mengingat petani kopi pada umumnya masih menjual biji kopi kering kepada pedagang pengumpul. Belum ada alternatif pemasaran karena terbatasnya informasi pasar, sehingga mengakibatkan para petani tidak mengetahui kemana produk sebaiknya dijual untuk mendapatkan keuntungan terbaik. Karena itu, dibutuhkan sebuah model pemasaran dari rantai pasok biji kopi dan peluang wirausaha di lokasi transmigrasi Rano, Kabupaten Mamasa. Salah satu model yang bisa digunakan adalah Global Gotong Royong Tetrapreneur (G2RT). Program G2RT adalah inovasi solidaritas gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang bertujuan membawa kearifan lokal Indonesia ke kancah dunia. Sasaran G2R adalah pedesaan, yang notabene adalah salah satu wilayah yang memiliki keunggulan bersaing yang terintegrasi baik melalui pemerintah, akademisi, pemerintah desa maupun lembagalembaga yang berada di dalam desa hingga masyarakat luas (FEB UGM : 2021). Lahirnya G2R Tetrapreneur diinisiasi oleh Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui diskusi panjang dengan tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA DIY), yang kemudian secara serius diusung oleh Pemerintah Daerah DIY. Melalui program G2RT-nya, Rika Fatimah ingin mengangkat salah satu aset terbesar bangsa Indonesia tersebut, yaitu gotong royong. Ia yakin bahwa sebenarnya gotong royong juga bisa diangkat dalam bidang ekonomi. Selain itu, melihat semangat dari model pemberdayaan Saemaul Undong khas Korea Selatan yang sudah mendunia, Rika Fatimah mengusulkan untuk menambahkan energi global di depan Gotong Royong sehingga menjadi Global Gotong Royong. Selain Gotong Royong, potensi unggul bangsa Indonesia yang lain adalah berwirausaha. Salah satu penguatan potensi wirausaha ini dapat diterapkan G2R melalui Model Tetrapreneur, yang merupakan gerakan inovasi desa wirausaha berbasis empat pilar wirausaha yaitu rantai pasokan bisnis baik dari hulu ke hilir (Tetra 1); ketersediaan dan kesigapan dalam merespons pasar sebagai sarana bertukarnya nilai produk (Tetra 2); kualitas produk melalui SDM yang berkualitas, sistem yang terkoordinasi hingga pengembangan diri (Tetra 3); serta nilai merek pada produk (Tetra 4). Integrasi nilai gotong royong yang ada dengan model Tetrapreneur diharapkan mengangkat kemandirian dan kewibawaan produk desa menjadi ikon-ikon dunia, serta dapat menjadi sinergi bagi desa untuk mampu bersaing, berkerjasama dan beradaptasi untuk terus maju ke tatanan global masa depan. Jika melihat model tetrapreneur tersebut, maka rantai pasok biji kopi di lokasi transmigrasi Rano masih berada pada Tetra 1, yaitu telah memiliki produk unggulan kopi namun rantai pasoknya masih terbatas sampai pada pedagang pengumpul. Sehingga perlu ada gerakan gotong royong untuk meningkatkan produksi kopi masuk pada tahap Tetra 2 yaitu penciptaan pasar non kompetisi dan selanjutnya sampai pada tahap Tetra 3 yaitu kopi yang bermutu tinggi dan SDM yang berkualitas, hingga mencapai Tetra 4 yang telah memiliki merek dagang sendiri yaitu Kopi Rano. n Panca Okta Hutabrina VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 35

T inggal di wilayah dengan kondisi topografi yang dikelilingi sungai dan berada di kawasan delta tak menghalangi warga transmigran Tanjung Buka SP. 6B, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara untuk produktif. Produktivitas mereka telah menghasilkan tanaman holtikultura dalam jumlah besar dan kualitas yang terbaik. Bahkan saat ini buah semangka dan melon hasil tanaman mereka mendapatkan predikat Prima 3 dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Artinya, produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi karena penggunaan kimia di bawah 30 persen (90 persen organik). Menurut Kepala UPT Tanjung Buka SP. 6B, Basiron, aktivitas menanam tanaman holtikultura ini berawal dari keinginan yang kuat 16 orang transmigran yang tergabung dalam kelompok tani untuk memiliki produk yang menjadi ikon Tanjung Buka SP. 6B. “Di saat yang bersamaan, ada pihak swasta dari CV Bisma Atari masuk ke lokasi yang saat itu sedang melakukan survey lahan untuk berinvestasi. Gayung bersambut, akhirnya kami sepakat kerjasama dan langsung dilakukan uji coba,” ujarnya saat ditemui penulis di lokasi Tanjung Buka SP. 6B pada akhir tahun lalu. Lebih lanjut Basiron menjelaskan, uji coba dilakukan oleh investor dengan meminta masing-masing transmigran untuk menanam tanaman yang diinginkan. Hasilnya ada yang berhasil, ada pula yang gagal berbuah. Namun kualitas SDM transmigran SP. 6B sebagai petani memang sudah terlihat dan mumpuni sejak awal. Bahkan ada yang sudah ahli. Pembinaanpun dilakukan. Mulai dari pengenalan karakter tanah yang cocok dengan jenis tanaman, menanam, merawat tanaman, hingga pembinaan rohani. Dengan visi dan misi ”kreatif, inovatif, dan berakhlaq”, investor tidak hanya ingin memberikan ilmu pertanian atau hasil produk yang berkualitas, namun juga membentuk dan melahirkan petani yang berakhlaq. Pembentukan akhlaq inilah yang menurut investor membedakan petani konvensional dengan milenial. Salah satunya dengan membentuk majelis taklim. Pemilihan jenis tanaman dilakukan dengan membuka sektor hilir terlebih dahulu. Melihat kebutuhan sesuai permintaan pasar di Kalimantan Utara. Untuk sayuran antara lain sawi, kangkung, bayam, pare belut, terong, kacang panjang, gambas, cabe, kembang kol, dan daun bawang. Sedangkan buah, dipilih semangka varietas madrid karena memiliki kulit yang lebih tebal sehingga aman saat didistribusikan untuk perjalanan yang panjang, dan melon jenis tawau karena lebih popular dan rasa yang manis, serta kandungan air sedikit. Permintaan pasar terhadap semangka dan melon di Kalimantan Utara cukup besar. Selain cocok untuk konsumsi masyarakat yang tinggal di daerah muara air payau, semangka dan melon SEMANGKA DAN MELON BERSERTIFIKAT PRIMA 3 LAPORAN UTAMA 36 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

tak dapat dipisahkan dengan budaya setempat karena merupakan makanan yang selalu ada dan wajib dihidangkan pada acara atau perayaan di Kalimantan Utara. Dengan demikian, kendala pemasaran yang sering dialami para petani pascapanen tidak akan terjadi. Alur distribusi dan penyaluran produk hasil panen petani pun sejak awal tanam sudah jelas. Bahkan di Kota Tarakan sudah ada agen distribusi yang membeli satu kebun. Sementara itu, permintaan dari luar daerahpun sudah banyak, diantaranya dari Berau, Samarinda, Palu, dan Bontang. Di lahan usaha seluas 1 hektare (ha), dalam setahun para petani telah berhasil panen sebanyak 5 kali. Pada panen pertama telah menghasilkan sebanyak 12 ton semangka dan 3 ton melon yang dalam waktu 3 hari habis terjual. Sampai saat ini produksi buah semangka telah menghasilkan 60 ton perbulan dan melon 5 ton perbulannya. Adapun harga yang diberikan investor senilai Rp. 4.500/kg untuk semangka dalam kondisi normal dan melon Rp. 9.000/kg. Kemajuan yang semakin menjanjikan ini ternyata menarik investor lokal lainnya. Pada tahun 2022, CV. Kaltara Mandiri Sejahtera turut serta bekerja sama dengan para petani Tanjung Buka SP. 6B. Menariknya, investor di lokasi transmigrasi ini bukan hanya perusahaan atau lembaga swasta saja, namun warga transmigran juga ada yang menjadi investor secara personal. Tak hanya itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan juga turut serta memberikan pendampingan kepada para transmigran. Bahkan sekaligus melakukan uji keamanan pangan. Hasilnya, buah semangka dan melon Tanjung Buka SP. 6B mendapatkan label produk Prima Tiga (P-3), yaitu penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Hasil penilaian ini tentunya semakin meningkatkan semangat kelompok tani Tanjung Buka SP. 6B untuk terus berinovasi. Dengan label sertifikasi Prima Tiga, target selanjutnya adalah pemberian merk dagang dan bisa masuk pasar menengah ke atas. Bila sertifikat tersebut telah terbit, maka produk bisa dipastikan lolos masuk supermarket. Selain menarik investor, kesuksesan tanaman semangka dan melon ini juga telah membawa warga transmigran lainnya untuk ikut bergabung di kelompok tani tersebut. Namun syarat dan kriteria pun telah ditentukan. Transmigran yang ingin bergabung wajib mengikuti persyaratan penanaman, salah satunya adalah penggunaan kimia di bawah 30 persen dari pemakaian. Hal ini sekaligus sebagai upaya dalam mengubah mindset petani konvensional menjadi milenial. Keberhasilan Tanjung Buka SP. 6B dalam menghasilkan produk unggulan tentu saja merupakan buah dari kerja sama dan gotong royong diantara para petani. Organisasi yang telah terstruktur dan pembagian kerja yang jelas, patut diacungi jempol. Masingmasing komoditas semangka dan melon memiliki ketua kelompok dan dibuat pola penanamannya. Tiap 10 hari panen semangka dan tiap 15 hari panen melon. Untuk lahan seluas 1 ha dapat menghasilkan 15 ton semangka, sedangkan tiap satu kali panen melon menghasilkan 4 ton buah di atas lahan seluas 0,25 ha. Sistem gotong royong yang diterapkan kelompok tani Tanjung Buka SP. 6B ini telah sejalan dengan Model Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur yang diinisiasi oleh Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada(FEB UGM). Gerakan inovasinya dalam menghasilkan produk unggulan telah mencapai Tetra 4 atau telah memenuhi keempat pilar wirausaha, yaitu produk unggulan semangka dan melon (Tetra 1), terdapat agen distribusi (Tetra 2), SDM petani potensial dan ahli di bidang holtikultura (Tetra 3), serta produk telah bersertifikasi Prima 3 (Tetra 4). n Panca Okta Hutabrina VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 37

LAPORAN UTAMA Keberadaan gotong royong telah mengakar kuat sebagai kekayaan intelektual bangsa. Gotong royong telah menjadi ciri khas bangsa dan potensi yang berkelanjutan, bernilai, dan identik dengan kemandirian. Program Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur adalah inovasi solidaritas gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang bertujuan membawa kearifan lokal Indonesia ke kancah dunia. Seperti apa konsep local yang telah mendunia ini? Tim Redaksi TRANSPOLITAN melakukan wawancara dengan pengusung ide G2R Tetrapreneur Rika Fatimah P.L, S.T., M.Sc., Ph.D. Berikut petikan wawancaranya: Tanya: Gotong Royong sudah menjadi kata yang melekat dalam masyarakat kita. Bagaimana konsep Gotong royong ini diyakini dapat digunakan sebagai konsep dalam dunia usaha? Jawab: Saya cermati, gotong royong sebetulnya merupakan kearifan lokal, bahkan merupakan kecerdasan nenek moyang kita. Sebenarnya gotong royong juga bisa diangkat dalam bidang ekonomi. Selain itu, melihat semangat dari model pemberdayaan Saemaul Undong khas Korea Selatan. Dari situ kemudian saya mengusulkan untuk menambahkan energi global di depan Gotong Royong sehingga menjadi Global Gotong Royong. Tanya: Siapa yang menjadi sasaran program ini? Jawab: Sasaran G2R adalah pedesaan, yang notabene adalah salah satu wilayah yang memiliki keunggulan bersaing yang terintegrasi baik melalui pemerintah, akademisi, pemerintah desa maupun lembaga-lembaga yang berada di dalam desa hingga masyarakat luas. Lahirnya G2R Tetrapreneur tentu saja melalui diskusi panjang dengan tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA DIY), yang kemudian secara serius diusung oleh Pemerintah Daerah DIY. Tanya: Mengapa Korea Selatan menjadi inspirasi dalam program G2R ini? Jawab: Korea Selatan berhasil keluar dari negara miskin pada tahun 1970 dan muncul menjadi salah satu negara adidaya, saya lihat itu bukti pencapaian RIKA FATIMAH P.L., S.T., M.SC., PH.D DOSEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA(FEB UGM) PENCETAK PRODUK IKONIK GLOBAL INDONESIA 38 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

yang luar biasa. Saya percaya keberhasilan tersebut juga dilakukan dengan semangat gotong royongnya.Dari sini kita bisa belajar dari sesama rumpun Asia bahwa gotong royong itu bukan hanya kita berbicara mengenai budaya atau sosial, karena sebetulnya gotong royong itu merupakan aset. Di negara kita gotong royong sangat terasa khususnya di bidang sosial, Ketika ada kematian misalnya, masyarakat akan bergerak sendiri untuk bergotong royong. Nah, kenapa ini tidak dibawa dalam dunia usaha. Dan ternyata dengan konsep tetrapreneur, gotong royong dapat diwujudkan untuk bidang ekonomi. Tanya: Seperti apa konsep G2R Tetrapreneur yag dimaksudkan? Jawab: Selain Gotong Royong, potensi unggul bangsa Indonesia yang lain adalah berwirausaha. Salah satu penguatan potensi wirausaha ini dapat diterapkan G2R melalui Model Tetrapreneur, yang merupakan gerakan inovasi desa wirausaha berbasis empat pilar wirausaha yaitu rantai pasokan bisnis baik dari hulu ke hilir(Tetra 1); ketersediaan dan kesigapan dalam merespon pasar sebagai sarana bertukarnya nilai produk(Tetra 2); kualitas produk melalui SDM yang berkualitas, sistem yang terkoordinasi hingga pengembangan diri(Tetra 3); serta nilai merek pada produk(Tetra 4). Integrasi nilai gotong royong yang ada dengan model Tetrapreneur diharapkan mengangkat kemandirian dan kewibawaan produk desa menjadi ikon-ikon dunia, serta dapat menjadi sinergi bagi desa untuk mampu bersaing, berkerja sama dan beradaptasi untuk terus maju ke tatanan global masa depan. Tanya: Sejauh ini G2R Tetrapreneur sudah diterapkan di mana? Jawab: Pada tahun 2018, G2R Tetrapreneur telah dilaksanakan di Desa Wukirsari dan Desa Girirejo sebagai pilot village atau Desa Pelopor. G2R Tetrapreneur telah berhasil menyelenggarakan Tetra 1 dari Desa-desa binaan dengan output yaitu produk unggulan dari masing-masing desa. Selanjutnya, pada tahun 2019, kedua desa binaan tersebut masuk ke tahap Tetra 2 yaitu penciptaan pasar non-kompetisi. Baru kemudian pada tahun 2019, pengembangan G2R Tetrapreneur yang juga diusung oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY ini lebih mengedepankan kebudayaan sebagai akar dari kewirausahaan. Hingga pada tahun 2021, terdapat 21 desa yang berada dalam naungan program G2R Tetrapreneur melalui Dana Keistimewaan DIY(Danais DIY). Jika pada umumnya Danais DIY dimanfaatkan dalam aspek budaya dan pelestarian heritage, maka G2R Tetrapreneur merupakan inovasi budaya dalam aspek ekonomi yaitu ekonomi yang bergotong royong. Selain itu, kurang lebih terdapat 10 desa lain yang tergabung dalam program G2R Tetrapreneur Mandiri di wilayah Indonesia lainnya. Contoh-contoh produk desa binaan G2R Tetrapreneur antara lain Manisan Olahan Ppepaya khas Kalurahan Donoharjo, Olahan Okra khas Kalurahan Sabdodadi, Bakso Goreng Kemasan dari Kalurahan Bejiharjo, Dodol Salak khas Kalurahan Bangunkerto dan masih banyak lainnya. Tanya: Apa visi dari program G2R Tetrapreneur? Jawab: Visi Program G2R Tetrapreneur adalah mendorong penciptaan produk ikonik global-nya Indonesia. Dan G2R Tetrapreneur telah mencetak milestone dalam perkembangannya, yaitu menjadi inisiator produk ikonik global Indonesia dengan mengirimkan Tes Produk Unggulan Desa Binaan ke Negara Mesir dan Turki. n VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 39

Program transmigrasi Bersama memiliki peran yang sangat strategis dan memberi kontribusi dalam pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Program transmigrasi telah terbukti mampu membuka daerah-daerah di luar Jawa dari keterisoliran dan juga mampu membangun konektivitas antar daerah serta Kawasan transmigrasi telah melahirkan sentra-sentra produksi, masyarakat di kawasan transmigrasi telah didorong mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal yang tersedia secara efektif dan efisien dalam skala kawasan sehingga mampu memberi kontribusi ekonomi yang cukup signifikan khususnya di daerah tertinggal dan kawasan perdesaan di luar Jawa. Selain itu, transmigrasi telah menularkan etos dan budaya kerja yang baik pada masyarakat daerah tertinggal dan kawasan perdesaan di luar Jawa. Selain itu, bagi Pulau Jawa program transmigrasi telah mengurangi beban berat terkait kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan, sehingga transmigrasi telah dapat mengentaskan dan menjauhkan masyarakat dari kemiskinan karena keterbatasan akses pada basis produksi. Program transmigrasi juga telah melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat merangsang masuknya investasi pada kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi itu sendiri. Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat dilakukan dengan program digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan produktivitas dan added value di masyarakat. Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan rencana aksi yang disepakati oleh pemimpin dunia dalam mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan lingkungan oleh Kemendes PDTT dilokalkan menjadi SDGs Desa. Upaya tersebut mempermudah pengukuran hasil, manfaat dampak pembangunan 18 tujuan SDGs yang diwujudkan melalui pembangunan kawasan transmigrasi. Pembangunan kawasan transmigrasi merupakan perwujudan SDGs Desa itu sendiri secara komprehensif. Pengembangan penyelenggaraan ketransmigrasian harus dilakukan secara komprehensif sehingga membutuhkan upaya-upaya kolaborasi. Upaya kolaborasi yang dilakukan tersebut sebaiknya TRANSMIGRASI SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN INSIGHT 40 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

lebih dapat mengakses dunia usaha, karena begitu besarnya potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Agar arus investasi dapat masuk dan berkembang dengan baik, pemerintah (Pusat dan Daerah) dapat berfokus dalam pembangunan infrastruktur dan penyiapan sumberdaya manusia di kawasan transmigrasi. Kontribusi dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta daerah tertinggal. Bagian ini akan membahas tiga pokok pembahasan penting yang dimulai dengan ulasan pertama tentang bagaimana kontribusi transmigrasi dalam membuka isolasi daerah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kedua tentang bagaimana pengaruh transmigrasi dalam membangun daya saing masyarakat dan ketiga terkait bagaimana transmigrasi di era 4.0. Menata Sebaran Penduduk Persoalan persebaran penduduk masih menjadi masalah, baik bagi daerah yang padat maupun pada daerah yang sedikit. Persoalan pada daerah yang Selain pemerataan persebaran penduduk, transmigrasi diharapkan dapat memunculkan pemerataan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. padat tentu saja pada keterbatasan lahan produktif dan juga keterbatasan lahan pemukiman. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi pada kualitas kehidupan masyarakat. Terbatasnya lahan produksi akan berpengaruh pada ketersediaan pangan dan juga kesempatan kerja. Begitu juga halnya dengan terbatasnya lahan permukiman akan memberi dampak pada menurunnya kualitas air, udara dan ruang terbuka. Selain itu kepadatan penduduk yang tidak terkendali dapat membesar angka kemiskinan (Maharani, 2006). Sementara itu, pada daerah dengan penduduk terbatas dan daerah terisolir, persoalan yang dihadapi tentu saja pada banyaknya sumberdaya produksi yang tidak terberdayakan dengan baik. Potensi-potensi sumberdaya alam yang melimpah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena terbatasnya jumlah sumberdaya manusia. Pada titik ini, program transmigrasi menjadi suatu jalan bagi terwujudnya penataan persebaran penduduk dengan baik. Daerah dengan kepadatan yang tinggi dapat mengirimkan orang kepada daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang baik tetapi terbatas akan sumberdaya manusia. Sehingga selain pemerataan persebaran penduduk diharapkan pula terjadi pemerataan pembangunan pusatpusat pertumbuhan ekonomi. VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 41

Pembangunan Infrastruktur Salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada kawasan tertinggal khususnya di luar Jawa adalah keterbatasan infrastruktur. Terbatasnya infrastruktur tentu membatasi aksesibilitas dan ruang gerak mobilitas masyarakat. Keterbatasan infrastruktur juga menyebabkan produk-produk dari daerah tertinggal akan sulit dipasarkan sehingga tidak memberi edit value pada masyarakat. Selain arus produksi yang terhambat keterbatasan infrastruktur berpengaruh pada mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat daerah tertinggal. Sejauh ini kehadiran program transmigrasi telah berhasil membuka keterisoliran berbagai daerah khususnya di luar pulau Jawa, hingga tahun 2021 dari Kawasan Transmigrasi prioritas nasional terdapat 20 dengan status berkembang dan 32 kawasan mandiri. Dari 52 kawasan tersebut maka pada 2024 akan diproyeksikan menjadi 7 kawasan berdaya saing, 33 kawasan mandiri dan hanya menyisakan 12 kawasan berkembang. Sementara itu keberadaan ke 52 kawasan tersebut tersebar dari Aceh hingga Papua. Tentu peningkatan status kawasan transmigrasi menjadi berkembang dan berdaya saing harus didukung dengan penguatan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi tersebut. Konektivitas AntarDaerah Konektivitas antardaerah menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan, konektivitas akan melahirkan suatu kolaborasi antar kawasan sehingga di antara semua komponen dapat bekerja sama. Pembangunan ketransmigrasian telah membentuk suatu hubungan yang saling menguntungkan antara daerah asal dengan daerah pengirim. Terjalinnya hubungan baik ini tentu melahirkan konektivitas antar daerah asal dengan daerah pengirim, antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu, konektivitas antar daerah juga didukung dengan lahirnya sentrasentra produk unggulan baru dari daerah transmigrasi. Sehingga melahirkan konektivitas antara daerah transmigrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kawasan transmigrasi juga didorong untuk memiliki konektivitas dengan kawasan Ibukota Nasional baru di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menyiapkan ibukota baru tersebut, Kawasan transmigrasi di Kalimantan seperti Kawasan Kerang, Kawasan Maloy Kaliorang di Kalimantan Timur, Kawasan Salimbatu di Kalimantan Utara, Kawasan Barito Kuala di Kalimantan Selatan serta Kawasan Tobadak di Sulawesi Barat dapat terhubung dengan ibukota baru. Kawasan-kawasan transmigrasi tersebut nantinya akan menjadi basis produksi dan penyangga Ibukota Nasional. Bangun Etos dan Kompetitif Program transmigrasi secara umum telah memindahkan masyarakat dari daerah padat ke daerah yang penduduknya jarang. Dan umumnya daerah pengirim berasal dari pulau Jawa, kita ketahui bersama bahwa ketersediaan sarana dan prasaran di Pulau Jawa tentu lebih baik dibanding dengan di luar Jawa. Sehingga masyarakat transmigrasi dianggap lebih memiliki knowlodge yang lebih baik khususnya dalam hal budidaya pertanian, pengembangan usaha serta pemanfaatan teknologi. Dengan demikian warga transmigran pendatang dapat melakukan transfer knowlodge dan transfer teknologi kepada masyarakat transmigrasi lokal. Selain itu, faktor etos dan budaya kerja juga tentu berbeda, pada masyarakat dengan lahan terbatas tentu memiliki usaha yang lebih giat agar mendapatkan hasil produksi yang lebih optimal, dibanding dengan masyarakat INSIGHT 42 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

yang terbiasa di lahan luas tentu lebih santai dalam melakukan kegiatan pertanian maupun usahanya. Dengan interaksi yang terjadi antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli,maka akan memungkinkan terbangunnya etos kerja yang sama antara masyarakat lokal dengan warga transmigrasi pendatang tersebut. Selain itu, kehadiran warga transmigrasi pendatang tersebut juga akan memberi spirit kompetitif masyarakat lokal. Dalam masyarakat lokal akan lahir semangat untuk tidak mau kalah dan juga harus bisa lebih baik dari pendatang tersebut. Jika hal ini dapat terkomunikasikan dengan baik antara pendatang dengan warga lokal, maka akan menjadi kekuatan kolektif dan melahirkan daya saing yang baik. Namun jika spirit kompetisi tidak terpelihara dengan baik maka dapat melahirkan ketimpangan-ketimpangan, namun dari banyak lokasi, kejadian persaingan tidak sehat antara pendatang dengan warga lokal hampir jarang ditemukan, hal ini tentu karena warga pendatang memang warga yang dipersiapkan untuk dapat menghormati penduduk lokal. Penguatan Kelembagaan Kita ketahui bersama bahwa warga transmigran merupakan masyarakat yang terorganisir dengan baik. Pengorganisasian masyarakat terlembaga sejak awal pemberangkatan dan bertahan hingga kini. Pembagian peran di masyarakat dengan baik menjadi kekuatan masyarakat transmigrasi. Baiknya kelembagaan masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi telah memberi dampak yang baik pula pada masyarakat tempatan. Tidak jarang desa-desa eks UPT transmigrasi dijadikan sebagai contoh keberhasilan lembaga yang ada pada tingkatan masyarakat desa. Seperti misalnya kelembagaan tani (Kelompok Tani) dan kelembagaan wirausaha yang ada di desa eks UPT Transmigrasi tadi oleh pemerintah daerah dijadikan sebagai role model dalam pengembangan kelembagaan masyarakatdi daerah. Lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah menempatkan Badan Usaha Milik Desa/ Bersama (BUMDes/BUMDesma) sebagai kelembagaan ekonomi pada masyarakat desa. Tidak jarang kita temui bahwa cikal bakal dari lahirnya dari BUMDes tersebut diawali dengan keberadaan kelompok wirausaha transmigrasi dan juga Himpunan Wirausaha Transmigrasi (HW Trans). Keberadaan HW Trans tadi menjadi basis produksi daripada BUMDes, sedangkan BUMDes dapat Dengan interaksi yang terjadi antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli, maka akan memungkinkan terbangunnya etos kerja yang sama antara masyarakat lokal dengan warga transmigrasi pendatang tersebut. VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 43

INSIGHT memainkan peran dalam akses modal dan pemasaran. BUMDes/ma tentu harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, bidang-bidang usaha yang dimiliki oleh BUMDesa/ma harus mampu memberi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang perlu kita ingat juga bahwa pengembangan suatu permukiman transmigrasi tidak saja memberi dampak pada desa eks transmigrasi tersebut tetapi memberi pengaruh pada desa-desa di sekitar kawasan transmigrasi tersebut. Seperti halnya dengan ketersediaan lapangan kerja, bidang-bidang usaha BUMDes/ma harus mampu menyerap tenaga kerja dari Desa-Desa di kawasan baik itu dari tenaga tidak terampil hingga tenaga kerja terampil. Dan BUMDes/ma memiliki tanggung jawab pada peningkatan skill tenaga kerja yang diserap. Produk Unggulan Kawasan Kawasan transmigrasi telah melahirkan sentra-sentra produksi, masyarakat di kawasan transmigrasi telah didorong mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal yang tersedia secara efektif dan efisien dalam skala kawasan. Dengan pendekatan pengembangan produkdalam skala kawasan, maka suatu produk unggulan dapat dikembangkan dengan saling tukar potensi yang ada, atau juga dapat mengakumulasikan produk-produk yang di beberapa Desa sedikit digabung dengan Desa yang memiliki Produk lebih berlimpah di dalam kawasan transmigrasi tersebut. Sehingga pada Desa yang produknya lebih berlimpah makan dapat dijadikan sebagai sentra. Dengan demikian, ketersediaan produk dapat menjamin permintaan pasar dalam jumlah yang lebih besar. Terakumulasinya produk unggulan secara kawasan maka, akan muncul sentra-sentra produk dalam satu kawasan. Produk-produk yang sudah terbagi atas sentra-sentra produksi tadi dapat ditingkatkan kapasitasnya menuju Industri skala menengah, sehingga basis kawasan bukan hanya bertumpu pada produk mentah, melainkan produk yang dihasilkan dapat diberi nilai lebih menjadi produk jadi atau setidaknya produk setengah jadi. Jika ini berjalan, maka efektivitas waktu akan cukup baik begitu juga dengan efisiensi biaya distribusi karena ongkos yang dikeluarkan oleh offtaker dalam membeli produk dari kawasan dapat lebih hemat. Kawasan-kawasan transmigrasi telah tumbuh menjadi sentra dari produk-produk unggulan, misalnya seperti Kopi di Kawasan Samarkilang (Aceh), Kawasan Lunang Silaut (Sumbar), Kawasan Tobadak (Sulbar) dan juga di Kawasan Air Terang (Sulteng). Begitu pula dengan pengembangan madu di Kawasan Gerbang Masperkasa (Kalbar), Kawasan Kerang (Kaltim) dan Kawasan Tambora (NTB). Pengembangan gula aren di Mesuji (Lampung), gula semut di Kawasan Air Terang (Sulteng), Pengembangan Garam di Kawasan Ponu (NTT). Serta pengembangan industri pengolahan makanan di hampir semua kawasan transmigrasi. Sementara itu dalam hal mendukung ketahanan pangan transmigrasi memiliki lahan 1,8 juta ha yang dapat diintensifikasi dari ketersediaan lahan 3,2 juta ha di seluruh kawasan transmigrasi. n Indri Lestari 44 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

TRANSFORMASI TRANSMIGRASI DALAM MENDUKUNG SDGS DESA Kebijakan transmigrasi seyogiyanya tidak lagi bertumpu pada pembukaan area baru, namun yang lebih dikedepankan adalah optimalisasi pembangunan dan pengembangan pada kawasan transmigrasi yang sudah terbentuk. Sehingga diperlukan upaya kolaboratif dan terintegrasi demi mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Untuk mendukung penciptaan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dimulai dengan pembangunan pusat-pusat kawasan (awalnya bernama Kota Terpadu Mandiri, kemudian menjadi Kawasan Perkotaan Baru), pada pusat-pusat kawasan didukung dengan ketersediaan fasilitas pendukung seperti pasar, islamic centre, rumah pintar, komplek perkantoran pengelola, hingga industri dibidang pengolahan hasil pertanian seperti Agroindustri perberasan (RMP/RMU), industri pengolahan jagung dan sebagainya. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut setidaknya akan merangsang masuknya investasi dan juga menarik minat warga transmigrasi untuk mengisi slot-slot yang belum terisi. Dengan terisinya slot-slot tersebut maka diharapkan akan terjadi peningkatan produksi dan peningkatan daya saing kawasan transmigrasi. Sehingga pusat-pusat kawasan tersebut akan lahir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberi pengaruh ekonomi hingga ke daerah hiterland. Digitalisasi Transmigrasi Digitalisasi program transmigrasi menjadi sangat penting pada era dimana arus informasi menjadi sangat cepat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi maka informasi seputar penyelenggaraan transmigrasi dapat menyebar dengan baik dan data yang ada dapat dimanfaatkan untuk menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi. Digitalisasi juga menjadi media bagi pelaku usaha di kawasan transmigrasi untuk dapat memasarkan produknya, begitu pula sebaliknya dengan informasi yang baik maka dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di kawasan transmigrasi. Selain dalam aspek teknologi informasi, pemanfataan teknologi juga sangat dibutuhkan dalam rangka memberi added value pada produk-produk unggulan yang ada di kawasan transmigrasi dan daerah penyangganya. Dengan pemanfaatan teknologi hasil pertanian, peternakan dan perikanan di kawasan transmigrasi dan desa-desa sekitarnya akan lebih produktif dan memiliki kualitas yang lebih baik. Begitu pula halnya dengan penggunaan teknologi dalam hal pengemasan (Packing),sehingga memungkinkan produk-produk kawasan dapat menjangkau area yang lebih luas. Sehingga dengan digitalisasi dan pemanfataan teknologi maka memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi dan desa-desa sekitar kawasan transmigrasi. SDGS Desa Program transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah yang dapat dikatakan sebagai bentuk pengejawantahan dari SDGS Desa itu sendiri secara komprehensif. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan transmigrasi merupakan suatu kegiatan dengan program dan dasar dalam hal perwujudan (1) desa tanpa kemiskinan dan (2) desa tanpa kelaparan melalui pemberian akses lahan usaha 1 (1 hektar) lahan usaha 2 (3/4 ha); (3) desa sehat dan sejahtera dengan pemberian akses lahan pekarangan (1/4 ha) yang dijadikan menjadi apotek hidup; (4) pendidikan berkualitas, (5) keterlibatan perempuan desa; dan (6) layak sanitasi dan air bersih dengan penyediaan fasilitas dasar. (7) desa berenergi dan terbarukan; (8) pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, (10) desa tanpa kesenjangan; (11) kawasan pedesaan aman dan nyaman; (12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) desa tanggap perubahan iklim; (14) desa peduli lingkungan laut; (15) desa peduli lingkungan darat; (16) desa damai berkeadilan; (17) kemitraan untuk pembangunan desa dengan programprogram kolaboratif dan (18) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif dapat terwujud dengan penempatan warga transmigrasi pendatang bersama dengan masyarakat lokal (https:// sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desa/). Dengan demikian program transmigrasi merupakan salah satu pilar dalam membumikan SDGs pada masyarakat di kawasan perdesaan dan desa-desa di sekitar kawasan transmigrasi. Penerapan SDGs dalam program transmigrasi dapat diduplikasi pada daerah-daerah lain. n Indri Lestari VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 45

INSIGHT Pembangunan infrastruktur di Tanah Air, tidak terlepas dari peran dan kontribusi berbagai instansi pemerintah, salah satunya adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), melalui program transmigrasi. Pengembangan Kawasan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar di Kawasan transmigrasi. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya pengembangan Kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Pengembangan Kawasan memberi kesempatan kepada desa-desa, termasuk Kawasan transmigrasi untuk mendapatkan dukungan terutama dalam hal penyediaan infrastruktur, juga mengedepankan konektivitas antarwilayah yang sejalan dengan konsep pengembangan Kawasan transmigrasi yang dilaksanakan berbasis Kawasan. Belakangan ini, dukungan anggaran dari pemerintah untuk program transmigrasi semakin berkurang. Keterbatasan tersebut awalnya dapat dikurangi kesenjangannya melalui Dana Alokasi Khusus Afirmasi untuk 52 Kawasan Trans, namun pada masa pandemi hanya transmigrasi tematik dan hanya untuk tiga wilayah di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk itu, berbagai terobosan harus ditempuh agar program ini dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini breakthrough yang dilakukan adalah terkait kebijakan agar K/L lain dapat melakukan kolaborasi terhadap program transmigrasi. Kebijakan Afirmatif Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, transmigrasi, dan perbatasan. DAK merupakan solusi dari kementerian yang mempunyai keterbatasan anggaran seperti halnya Kemendes PDTT. Dalam hal ini, kementerian menjadi pengampu untuk DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk mendanai kegiatan fisik KEBERPIHAKAN PEMERINTAH KEMBANGKAN KAWASAN TRANSMIGRASI 46 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

bidang transportasi perdesaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2020 bahwa ruang lingkup kegiatan DAK ini meliputi: a. Pengadaan sarana moda transportasi darat; b. Pengadaan sarana moda transportasi perairan; c. Pembangunan dermaga rakyat di sungai dan danau; d. Pembangunan dan/ atau peningkatakan jalan desa strategis; dan e. Renovasi atau penggantian jembatan gantung. Tujuan dan sasaran DAK Fisik Transportasi Perdesaan adalah meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/ kota yang merupakan daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, Kawasan transmigrasi, pulau- pulau kecil terluar berpenduduk. Hal ini selaras dengan tujuan pengembanga Kawasan transmigrasi yang mengedepankan pengembangan wilayah. Sedangkan kriteria lokasi prioritas menurut Permendesa tersebut di atas adalah salah satunya di poin d menyebutkan Kawasan Transmigrasi yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Kawasan transmigrasi yang masuk ke dalam RPJMN adalah 152 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kawasan- Kawasan transmigrasi tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berjenjang. Dari 152 kawasan tersebut di anataranya 100 menjadi target Prioritas Nasional dan 52 mejadi target Prioritas Kementerian sesuai dengan perencanaan Bappenas. Untuk itu 152 kawasan tersebut akan dievaluasi setiap tahunnya untuk mendapatkan nilai Indeks Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Beban yang diamanatkan ke Kemendes PDTT melalui program transmigrasi tidak diiringi dengan tren anggaran yang baik. Dari tahun ke tahun anggaran untuk program transmigrasi mengalami penurunan. Hingga tahun 2021, anggaran untuk pelaksanaan pengembangan Kawasan transmigrasi selain dari Kemendes PDTT masih dapat di support oleh DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan. Kebijakan Afirmatif melalui skema dana alokasi khusus seperti dalam tabel perbandingan anggaran transmigrasi dengan DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan dapat dilihat bahwa anggaran DAK transportasi perdesaan yang di dalamnya terdapat untuk pengembangan Kawasan transmigrasi cukup memberi harapan apabila melihat dari anggaran transmigrasi yang langsung menjadi tanggung jawab Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk tahun ini sebesar 300 miliar. Dengan menu-menu kegiatan yang telah disebutkan di atas untuk DAK ini dirasa sangat membantu untuk pengembangan wilayah Kawasan transmigrasi yang menjadi cikal bakal pengembangan wilayah. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini melalui program transmigrasi telah membentuk dua provinsi dari program transmigrasi adalah Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Barat, serta sejumlah kabupaten dan kecamatan. Akan tetapi untuk DAK Transportasi dalam milyar TAHUN TRANSMIGRASI DAK AFIRMASI Pendidikan Air Minum Sanitasi Jalan Transportasi Perdesaan IET Transportasi Laut Perkim Kesehatan Total DAK Afirmasi 2015 281,6 230,4 1.247,70 1.760 2016 850,708 281,6 230,4 1.247,70 1.760 2017 305, 853 844 383 2.251 1.760 2018 400,000 794, 6 516,2 542 1.078,00 464,60 3.226 6.621 2019 403, 257 594,8 505,48 464,74 1.500,00 520,78 3.111,70 6.621 2020 142, 688 519,4 714,16 600,00 1.000,00 154,00 656,19 3.119,83 6.621 2021 430,620 3.509,139 1.250,00 611,014 4.121,403 2022 4.866,357 1.000,00 530,697 5.398,054 Sumber: Direktorat Regional III Bappenas TABEL PERBANDINGAN ANGGARAN TRANSMIGRASI DENGAN DAK AFIRMASI TRANSPORTASI PERDESAAN VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 47

Perdesaan (menjadi DAK Penugasan Tematik 3) untuk tahun 2022 mengalami perubahan lokasi prioritas yang cukup signifikan. Arah dan kebijakan DAK adalah meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang dan barang dari pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, Kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan Kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian hanya untuk pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pada akhirnya yang dapat ditangani melalui DAK ini hanya 33 kawasan transmigrasi dari total keseluruhan 152 kawasan transmigrasi. Agenda Kebijakan Berdasarkan kondisi di atas, maka dalam pengembangan Kawasan transmigrasi terutama dalam bidang infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Kawasan, sudah seharusnya para pemangku kepentingan segera melakukan terobosan kebijakan terhadap pengembangan program transmigrasi. Adapun terobosan tersebut di antaranya adalah: Menyusun regulasi Dibutuhkan regulasi yang spesifik bagi acuan K/L yang sesuai kewenangannya untuk mendukung program transmigrasi. Karena program transmigrasi adalah multisektoral antar K/L lain, diharapkan ada ketegasan dari Penyelenggara Negara baik eksekutif maupun legislatif dapat mendorong kebijakan tiap K/L. sampai saat ini bentuk dukungan telah terbit Perpres No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, namun dalam implementasinya satker di daerah yang membidangi ketransmigrasian masih mengalami kendala melakukan koordinasi. Untuk itu sebagai langkah tegas terkait dukungan Penyelenggara Negara selanjutnya, perlu menyusun turunan dari Perpres tersebut sebagai tanggung jawab masing- masing K/L untuk mengkolaborasikan kegiatan di Kawasan transmigrasi. Sharing APBD Mendorong dan memastikan pemerintah daerah untuk melakukan sharing APBD sesuai kewenangannya untuk program transmigrasi. Saat ini, melalui Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut merupakan turunan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila hal ini dapat dilihat dari perspektif optimisme, bahwa telah terdapat pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program transmigrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) sehingga penanganan dapat dilakukan secara bersama - sama. Namun terdapat perspektif pesimisme dari hal tersebut, yaitu apabila fiskal di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten sangat rendah, maka pemda tidak mampu melakukan sharing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku, mengingat transmigrasi adalah program pilihan. Di samping itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator PMK juga mendukun Program Pembangunan dan Pegembangan Kawasan Transmigrasi. Dukungan tersebut dilakukan dengan menyusun Berita Kesepakatan Para Pihak yang berkopenten, meliputi; (a) Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, (b) Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan (c) Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Peran tersebut diwujudkan dalam pengalokasian anggaran melalui APBN dan APBD Optimalisasi Dana Desa Menyusun regulasi agar dapat mengoptimalkan penggunaan Dana Desa di Kawasan Transmigrasi. Kawasan Transmigrasi menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, yang mana juga terdiri dari desa- desa INSIGHT TREN PENURUNAN ANGGARAN PROGRAM TRANSMIGRASI TAHUN 2015-2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1,751,446,096 1,556,987,579 663,549,737 791,254,350 793,375,967 271,472,366 430,620,044 313,508,214 48 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022

definitif yang dapat terbentuk dari eks permukiman transmigrasi yang sudah diserahkan kepada pemda dan menjadi desa. Untuk itu sudah sewajarnya apabila Kawasan transmigrasi juga mendapat sentuhan dari dana desa. Bagian terkecil dari Kawasan transmigrasi adalah permukiman transmigrasi yang akan menjadi cikal bakal desa atau bagian dari desa induk. Sehingga dalam penyusunan musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes) perlu diberikan panduan untuk dapat melakukan intervensi penggunaan dana desa ke dalam lokasi permukiman transmigrasi. Mendorong Investasi Mendorong secara sistematis kepada dunia usaha untuk melakukan investasi di Kawasan transmigrasi. Keterbatasan anggaran APBN dan APBD harus disikapi dengan memberikan peluang kepada dunia usaha untuk bersama-sama berperan dalam mengembangan kawasan transmigrasi. Peran tersebut dapat dilakukan dengan mengembangan Model Kemitraan. Model ini harus memberikan keuntungan kepada semua pihak, baik masyarakat transmigrasi maupun dunia usaha. Model Kemitraan yang dikembankan dapat berupa kerjasama dalam penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana produksi, proses produksi dan sarana Menyusun identifikasi kebutuhan infrastruktur di kawasan transmigrasi secara detail. Identifikasi kebutuhan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan karena akan dijadikan dasar matriks indikasi program lintas sektor. prasarana pasca panen. Peran Perguruan Tinggi Mendorong Peran Perguruan Tinggi juga dapat diberikan dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Penerapan teknologi tepat guna hasil riset dapat memberikan pengaruh positif dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, dengan memanfaatkan material lokal yang ramah lingkungan. Potensi sumber daya alam yang ada juga dapat dimanfaatkan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti membangun PLTMH, PLT Bayu dan sarana prasarana yang lain. Identifikasi Kebutuhan Menyusun identifikasi kebutuhan infrastruktur di Kawasan transmigrasi secara detail. Hal ini dilakukan agar untuk dapat melakukan kebijakan pada poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), maka harus dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan infrastruktur di Kawasan transmigrasi, seperti kebutuhan jalan, jembatan, drainase, embung, sarana Pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas), sarana ibadah (masjid, gereja, pura, dan lain- lain), sarana Kesehatan (puskesmas pembantu, rumah sakit) dan kebutuhan infrastruktur lain yang harus ada di Kawasan transmigrasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 25 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Kawasan Transmigrasi. Identifikasi kebutuhan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan karena akan dijadikan dasar menjadi matriks indikasi program lintas sektor agar dapat melakukan sinergi program di Kawasan transmigrasi sehingga dapat mengembangkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga ke daerah perbatasan dan terpencil. n Emilla Melati VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 49

Program strategis nasional food estate di Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya Kawasan Lamunti Dadahup Kabupaten Kapuas merupakan rencana program pemerintah pusat tahun 2020-2024 yang dilaksanakan di lahan eks PLG sejuta hektare (ha) yang masih banyak potensinya, di mana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi pengampu eks kawasan transmigrasi yang pernah dibangun. Kebijaksanaan Ditjen Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam menjalankan visi dan misi kementerian dilaksanakan dalam tugas untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi. Sebagai eks lahan PLG 1.000.000 ha. Direktorat Jenderal Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai peran untuk melanjutkan pembinaan pada kawasan. Namun demikian program tersebut dihadang bencana banjir yang sering melanda di wilayah tersebut. Akibatnya banyak lahan yang tidak bisa dimanfaatkan karena genangan air yang tinggi dan menutup tanaman. Hal tersebut akan menjadi hambatan bila komoditas tanaman yang dipilih untuk mengembanghan ketahanan pangan adalah Padi. Jumlah air yang berlebihan tersebut dapat membuat tanaman busuk dan gagal tumbuh.ana alam banjir tersebut dapat menjadi penyebab rendahnya produkstivitas tanaman pangan sehingga program ketahanan pangan bisa gagal, tidak berhasil. Dari kondisi tersebut bisa dilakukan penyiapan sarana dan prasarana untuk mencegah banjir yang dilakukan perbaikan dengan koordinasi dengan Kementerian PUPR. Misalkan dengan membangun tata air dan saluran sehingga dapat diatur debit aliran air. Pintu pintu air tersebut akan mengatur debit sesuai kebutuhan. Untuk mengedukasi warga dalam penanganan bahaya bencana khusunya banjir dan kebakaran di kawasan transmigrasi Dadahup dan Lamunti perlu dilakukan edukasi bagi warga, dari sebab sebab bencana, cara pencegahan, dan cara penanganan bencana. Food Estate Ketersediaan Pangan menjadi salah satu fokus Pemerintah Presiden Jokowi di masa Pandemi Covid-19. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Food estate di Kawasan Transmigrasi Dadahup dan Lamunti, Kabupaten Kapuas. Food Estate menjadi kegiatan pokok dan strategis nasional yang diusung beberapa kementerian termasuk Kemendes PDTT. Diharapkan program ini akan berhasil INSIGHT ATASI BANJIR, SUKSESKAN PRODUKSI PANGAN DI KAWASAN LAMUNTI DADAHUP 50 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022