dan akan bisa membantu pemerintah mengatasi kemampuan penyediaan pangan untuk Kawasan Kapuas pada khususnya dan wilayah Kalimantan pada umumnya, diharapkan juga terjadi surplus yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutu han nasional . Sebagai program pembangunan yang berbasis lahan, Kemendes PDTT memiliki wilayah kerja di kawasan transmigrasi yang dapat menyumbangkan lahan pertanian seluas 1,2 juta ha yang terletak di 3,2 juta ha kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Kapuas, seperti dikutip dari bahan paparan rapat koordinasi lintas kementerian. Kawasan Lamunti Dadahup yang merupakan lokasi program PLG 1 juta hektare kawasan transmigrasi Dadahup dan Lamunti mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Mendukung ketersediaan stok pangan nasional dan staegis. Dengan luas baku untuk pengembangan tanam 15,096 ha, luas sawah eksisting 7,080 ha dan luas yang diprogramkan untuk kegiatan tahun anggaran 2021 seluas 2,966 ha yang tersebar seluruh kawasan Lamunti Dadahup. Dari tabel di atas diketahui bahwa banyak lahan yang belum terolah yang akan memperkecil hasil produksi pangan. Genangan Air Rendahnya pemanfaatan lahan di Kawasan Lamunti Dadahup disebabkan lahan rawa yang memiliki siklus pasang surut sehingga sulit untuk memulai kegiatan pertanian. Kondisi ini termasuk hal yang cukup fatal, membuat produksi menjadi rendah karena jika petani belum bisa memulai proses tanam maka tidak akan ada produksi, tidak akan ada produk yang dijual, didistribusikan dan dikonsumsi. Hal tersebut menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan dalam pengembangan food estate di kawasan dadahup dan lamunti Kabupaten Kapuas. Namun banjir menjadi salah satu masalah yang dihadapi warga Kawasan Dadahup dan Lamunti. Tak jarang halaman pemukiman warga Talekung Punai yang berada di tepi sungai, tergenang. Anak-anak terlihat bermain, layaknya di halaman dengan hamparan tanah. Saat hujan jarang turun, halaman itu kering. Saat musim hujan mencapai puncak, luapan sungai bisa sampai masuk rumah. Bekas air tergurat di dinding rumah warga sekitar 30-50 centimeter. Banjir juga menjadi hal yang menyulitkan bagi warga desa transmigran Sebangau Jaya. Warga kerap mengalami kesulitan. Wilayah yang merupakan lahan gambut, menjadikan bencana banjir seperti langganan, tak jarang warga memutuskan pindah rumah. Bukan hanya di musim hujan, kala kemarau tiba masalah lain pun menanti. Kebakaran lahan dan kabut asap menjadi kesulitan lain yang perlu diatasi. Warga banyak pindah dan jual lahan. Mata pencarian susah, tanam sawit pun harga murah. Sebagian warga terpaksa kerja jadi buruh perusahaan sawit. Banjir yang merupakan masalah pokok kawasan juga menjadi permasalahan kegiatan ketahanan pangan yang dilaksakan Pemerintah pusat yang dikomandoi Presiden Jokowi. Kegiatan ini menjadi program strategis nasional dalam mempersiapkan kebutuhan pangan nasional pascacovid. Dengan potensi luasan lahan yang ada dan lahan eksisting ex lPLG 1 juta ha, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Ketahanan pangan didukung oleh beberapa kementeian yang masing masing bertfungsi sesuai dengan visi misi masing masing kemnterian. Akan tetapi ada pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan untuk mensukseskan program tersebut. Kondisi lahan gambut yang banjir saat musim hujan dan kering serta kebakaran di musim kemarau menjadi tantangan dan hambatan di Kawasan Lamunti Dadahup, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Sebenarnya lahan gambut bisa membantu masalah banjir tersebut. Salah satu manfaat gambut adalah mengurangi dampak buruk bencana banjir dan kemarau. Daya serapnya yang tinggi membuat gambut dapat menampung air sebesar 450-850 persen dari bobot keringnya. Selain itu, gambut yang terdekomposisi juga mampu menahan air 2 hingga 6 kali lipat berat keringnya. Gambut memiliki kemampuan untuk menjadi cadangan air tawar sehingga dapat berfungsi sebagai pencegah banjir pada musim hujan dan melepaskan air pada musim kemarau, juga mencegah intrusi air laut ke daratan. Persebaran yang luas membuat gambut dapat menjaga keseimbangan hidrologis dalam area yang dikenal sebagai Kawasan Hidrologis Gambut (KHG). Ibarat anggota tubuh yang saling terhubung, gangguan di satu bagian KHG dapat berdampak pada bagian KHG lainnya. Sayang, sering terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan keseimbangan ini terganggu. Dampak yang sering terjadi jika fungsi hidrologis gambut hilang adalah terjadinya banjir di atas lahan gambut atau daerah aliran sungai yang dapat mengancam keberlangsungan pertanian masyarakat sekitar. Menurut Direktur Wetlands International Indonesia, Nyoman Suryadiputra, dengan banyaknya lahan gambut yang di drainase akhirnya membuat gambut yang berisi air di dalamnya menjadi kering dan rentan terbakar. Lahan gambut yang terbakar ini lama-lama hilang, mengalami subsiden atau kempis dan menjadi cekungan. Musim hujan masuk, maka akan bencana lagi banjir, seperti diungkapkan Nyoman saat konferensi pers Wetlands di Jakarta. Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas kawasan hidrologi gambut TABEL 1 Kondisi Luas lahan di Kawasan Transmigrasi Dadahup dan Lamunti NO KECAMATAN LUAS LAHAN (HA) LUAS OLAH TANAM (HA) REALISASI TANAM (HA) SISA BLM DITANAMI (HA) REALISASI PANEN (HA) 1 Dadahup 2.000 1758 774 984 298 2 Kapuas Murung 2.500 2500 1521 979 543 (Update Per Tanggal 18 Maret 2021 oleh Dinas Pertanian Kab Kapuas). VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 51
(KHG) Kalimantan adalah 8.786.009 ha. Lebih separuh, sekitar 4.644.317 ha, berada di Kalimantan Tengah. Fakta ini jadi tantangan serius dalam menjaga ekosistem gambut dengan melibatkan masyarakat sekitar. Selain permasalahan di atas, ada lagi permasalahan tentang drainase yang kurang bagus di kawasan gambut kawasan Lamunti dan Dadahup. Drainase yang salah dapat menyebabkan kerusakan lahan gambut dan memperparah banjir. Agenda Kebijakan Dalam policy brief ini, Penulis mencoba merekomendasikan 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi resiko banjir dalam kegiatan food estate di kawasan Lamunti Dadahup Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup Kabupaten Kapuas ini sebagai berikut: Debit Air Poin pertama yang harus dilakukan adalah penyiapan sarana prasarana untuk mengatur debit air dan saluran yang ada di Kawasan tersebut. Pembangunan tanggul tanggul besar di 24 eks UPT di Dadahup dan Lamunti, Saluran-saluran pintu air, penampungan air, semua harus diperhatikan dan dibangun. Selain itu perlu dilakukan rehab jembatan, jalan, pembagunan drainase yang tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam pengolaan lahan gambut. Juga harus dilakukan pengaturan air dalam saluran saluran kecil. Selain itu pengaturan irigasi total harus dilakukan. Mitigasi Banjir Poin kedua adalah dengan melakukan sosialiasi dan mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Selain disebabkan faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia. Contoh, berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kejadian bencana banjir sangat bersifat lokal. Satu daerah bisa terlanda banjir dan daerah lainnya aman. Oleh sebab itu informasi mengenai banjir yang resmi biasanya berasal dari institusi di daerah yang bertanggung jawab, seperti BPBD. Mitigasi bisa dilakukan sebelum, saat kejadian banjir, dan sesudah banjir. Dalam hal mitigasi perlu dilakukan juga sosialiasi penangan dan regulasi pemanfaatan dan pemakaian lahan gambut untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dari lahan gambut, sehingga banjir dapat dikurangi. Koordinasi Lintas Sektor Poin ketiga adalah koordinasi lintas sektor dengan K/L dan perguruan tinggi. Koordinasi dalam menangai pencegahan dan penyelesaian permasalahn karena banjir dalam penyiapan sarana dan prasarana, yang dalam hal ini dilakukan dengan Kemterian PUPR. Penyusunan AMDAL, Penyiapan SID Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa, Perencanan dan pembangunan tanggultanggul, dan perbaikan saluran irigasi. Untuk pengaturan tata kelola air perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Untuk melakukan sosialisi dan mitigasi bencana dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan BNPB. Ketiga poin di atas setidaknya dapat menjadi masukan bagi Kemendes PDTT dalam mendukung program Food Estate Lamunti Dadahup , Kabupaten Kapuas, Harapan penulis tentunya masyarakat secara umum dan kepada petani di Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup dapat meningkatkan produktivitasnya dengan lebih baik lagi. n Siti Istiqomah INSIGHT 52 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
MEI 2022 ASN - Fidian Ernawati, S.P., M.Si. PPNPN - Ida Nurfaizah Rahmah, S.Si JUNI 2022 ASN - Titin Kurniati, S.E PPNPN - M. Rifki Irsyad Suryo Putro, S.E. JULI 2022 ASN - Sri Muryati, S.E PPNPN - Bestson Muttaqien, S.Si AGUSTUS 2022 ASN - Eka Putri Kusumawardani, S.S, M.Si PPNPN - Alexander Agung Setiawan, A.Md Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja para pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dilakukan Penilaian Core Values BerAKHLAK yang dilaksanakan setiap bulan untuk memilih pegawai terbaiknya. Penilaian BerAKHLAK meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaftif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai – nilai dasar ASN sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang diisyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal bagi tujuan organisasi. Penilaian tersebut didasarkan pada: 1. Daftar Kehadiran Daftar kehadiran diperoleh dari kelompok substansi yang menjalankan fungsi di bidang Kepegawaian, dengan persyaratan sebagai berikut : a. Data diambil dari rekapitulasi presensi per bulan; b. Penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah / akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu bulan penilaian; dan c. Kriteria dan predikat untuk jumlah variable keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu bulan penilaian adalah memiliki nilai dan predikat sebagai berikut: 1. 0 - 10 menit = Sangat baik, memiliki nilai 100; 2. 11 - 350 menit = Baik, memiliki nilai 75; 3. 351 – 650 menit = Cukup, memiliki nilai 50; 4. 651 – 1000 menit = Kurang, memiliki nilai 25; dan 5. >1000 menit = Buruk, memliki nilai 0. 2. Laporan Kinerja Pegawai a. Data diambil dari Laporan Kinerja Pegawai per bulan; b. Penilaian difokuskan pada besaran jumlah nilai Laporan Kinerja yang dicapai; c. Penilaian kinerja pegawai dinyatakan dengan angka dan predikat sebagai berikut: 1. Sangat Baik, apabila pegawai memiliki nilai 91 ke atas; 2. Baik, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 76 – 90; 3. Cukup, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 61 – 75; 4. Kurang, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 51 – 60; dan 5. Buruk, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka dibawah 50 3. Catatan Penilaian Kinerja dari atasan Catatan Penilaian Kinerja adalah catatan penilaian kinerja baik PNS atau PPNPN yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi dari atasan langsung berdasarkan observasi kinerja pegawai selama periode satu bulan penilaian. Best Employee for The Month VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 53
GALERY KERIAAN PERAYAAN HUT KE-77 REPUBLIK INDONESIA DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 54 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 55
Peringatan akan krisis pangan dan krisis energi juga disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pidato kenegaraan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-77 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/22). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa tantangan yang kita hadapi sangat berat. Semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Seratus tujuh negara terdampak krisis, sebagian di antaranya diperkirakan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Inflasi, kenaikan harga pangan dan barang, kenaikan harga tiket pesawat adalah imbas dari krisis pangan dan energi yang terjadi saat ini. Krisis pangan global sesungguhnya telah diramal oleh Thomas Robert Malthus tahun 1798 atau sekitar 224 tahun lampau. Jauh sebelum ada negara Indonesia ini. Pakar demografis asal Inggris tersebut berteori bahwa produksi pangan mengikuti deret hitung dan prtumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sehingga penduduk dunia pada masa depan akan mengalami ancaman kelaparan akibat krisis pangan. Apakah Indonesia akan mengalami potensi krisis pangan akut? Potensi krisis pangan di Indonesia bisa terjadi, tapi bisa dihambat, bahkan bisa terjadi surplus pangan asal Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lahan dikelola dengan cerdas. Sumber daya manusia milenial diprediksi dapat menjadi kekuatan dahsyat dalam mengatasi krisis pangan melalui program transmigrasi dengan adanya bonus demografi. Di Indonesia program transmigrasi merupakan absolute advantages dalam mengatasi krisis pangan. Hal ini dikarenakan karena ketimpangan sumber daya manusia (Human Capital) dan sumber daya lahan. Human capital banyak tersedia di Pulau Jawa sebaliknya sumber daya lahan terhampar luas diluar Pulau Jawa. Potret Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat, penduduk Indonesia pada September 2020 mencapai 270,2 juta. Dari hasil sensus, penduduk Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7 persen MODEL PEMBERDAYAAN SDM MILENIAL PROGRAM TRANSMIGRASI DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN Belakangan ini dunia dihebohkan dengan gonjang ganjing ancaman krisis pangan. Beberapa penyebab yang mengemuka atas terjadinya krisis pangan ini di antaranya adalah akibat derita efek pandemik Covid-19, perang antara Rusia dan Ukraina, serta anomali cuaca. Tapi sadarkah kita bahwa krisis pangan juga dikarenakan jumlah penduduk dunia meningkat, di lain pihak lahan pertanian berkurang karena alih fungsi? FOKUS ANTO PRIBADI PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI UTAMA 56 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
dari seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,1 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara wilayah Maluku dan Papua memiliki persentase terkecil, yaitu 3,17 persen penduduk dari total penduduk Indonesia. Komposisi penduduk terbesar berada di usia produktif, yaitu generasi milenial sebanyak 69.38 juta atau 25,87 persen. Sebutan generasi milenial adalah orang yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 1996. Dengan kata lain, bahwa saat ini penduduk yang berusia antara 26- 41 tahun berjumlah 69,38 Juta jiwa. Sementara berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) mencapai 185,22 juta jiwa atau sekitar 68,7 persen dari total populasi. Sementara kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 66,05 juta jiwa atau 24,5 persen, dan kelompok usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) sebanyak 18,06 juta jiwa atau 6,7 persen dari total populasi. Sehingga angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 45 persen. Artinya, Indonesia masih berada dalam era bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk tidak produktif. Diharapkan bonus demografi tersebut menjadi berkah bangsa ini sebagai motor penggerak perekonomian nasional dalam menghadapi kompetesi global. n CIRI-CIRI PETANI GENERASI MILENIAL Paham Akan Pasar dan Peluang. Sebagai petani milenial, perlu paham terhadap pasar yang akan dihadapi. Mulai dari kebutuhan konsumen, hingga penjualan hasil panen perlu kita cermati. Pemahaman Tentang Budidaya Tanaman. Pemahaman ini merupakan hal yang paling dasar untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman. Sebagai petani milenial perlu mengetahui bagaimana cara membudayakan tanaman agar hasil panen yang diperoleh dapat maksimal. Mulai dari hulu hingga ke hilir. Informasi tersebut dapat kita peroleh melalui internet. Melek dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi maupun Teknologi Alsintan. Seperti yang diketahui, teknologi di sektor pertanian kini sudah sangat banyak. Petani milenial wajib memanfaatkan teknologi yang sudah ada agar memudahkan dalam kegiatan budidaya. Hal inilah yang membedakan petani milenial dengan mereka yang masih menjadi petani konvensional. VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 57
FOKUS Azis Abdul Rahman Azis Abdul Rahman bersama dengan Andriano, Indania Pramaulidia dan Silvia Octaviani, mereka bergabung dan membentuk kelompok dengan nama Saung Sayur Sehat (S3) Farm. Petani Milenial Hidroponik ini akan merilis beberapa olahan makanan dan minuman yang berbahan dasar sayur segar. S3 Farm merupakan kelompok usaha yang bergerak dalam usaha hidroponik. Lokasi usaha S3 Farm beralamat di Jl. Ciaul, Kp. Jambuluwuk RT/RW 04/01, Desa Bojongmurni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. KIPRAH SDM MILENIAL DI SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA Petani milenial mempunyai peran penting untuk saat ini. Karena, untuk melanjutkan pembangunan di sektor pertanian dibutuhkan dukungan dari SDM pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, jumlah petani di Indonesia tahun 2020 adalah sekitar 33 juta jiwa. Dari jumlah itu didapat data hanya 29 persen (sekitar 9,5 Juta Jiwa) petani yang usianya kurang dari 40 Tahun, atau disebut petani milenial. Sektor pertanian adalah sektor prioritas dengan jumlah pintu pasar paling banyak di dunia. Apalagi, dunia internasional saat ini semakin membutuhkan pangan sebagai asupan pokok yang harus tersedia setiap hari. Untuk memakmurkan Indonesia, Kementerian Pertanian setiap tahun mempunyai target mencetak 1 Juta petani milenial. Tahun 2024, ditargetkan terdapat penambahan 2.5 juta petani milenial. Program inilah yang dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam keikutsertaan petani milenial dalam program transmigrasi. Rizal Fahreza Generasi milenial usia 29 tahun ini mengawali usahanya dengan lahan seluas 2,2 hektare diperolehnya dengan sistem bagi hasil, melalui sewa lahan dan juga lahannya sendiri, Rizal menggandeng 17 petani hortikultura di enam kecamatan di Garut. Hingga saat ini, suplai jeruk sebanyak 1,2 ton atau sekitar 400 dus jeruk per hari untuk Jakarta dan Bogor. Enterpreneur muda penerima program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) ini merupakan salah satu SDM berkualitas yang dimiliki Indonesia. Agitya Kristantoko Biasa dipanggil Mas Tyo, anak muda asal Bojonegoro, Jawa Timur ini sukses mengembangkan usaha tani dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat pemasaran. Pemilik “Omah Menyok” Gading dan tempat pelatihan sekaligus Agrowisata Edukasi Kuliner Omah Menyok di Jawa Timur itu hingga saat ini telah memproduksi 155 jenis olahan hasil dari singkong, seperti rengginang singkong, kripik singkong dan olahan makanan ringan lainnya dengan packaging yang cukup menarik. Merk dagang camilan singkongnya “Gading” yang sudah dipatenkan di Kemenkumham dan dipasarkan di gallery produk olahannya, toko swalayan terkenal, pusat perbelanjaan dan market place seperti Bukalapak dan Shopee. 58 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
Program transmigrasi modern atau program transmigrasi 4.0 tidak lepas dari pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep transmigrasi 4.0 perlu dukungan SDM unggul, sarana dan prasarana modern serta regulasi. Diyakini, SDM unggul yang mampu berkiprah dalam penyelenggaraan program transmigrasi modern adalah yang disebut generasi milenial. Secara sederhana konsep untuk menuju program transmigrasi modern transpolitan 4.0 sebagaimana dikutip dari laman https://sipukat.kemendesa. go.id/transpolitan/Model%20 Kawasan%20Mutiara.pdf adalah kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk dapat mendukung mengatasi krisis pangan berbasis digital. Kawasan transmigrasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 adalah Kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi transmigrasi. Saat ini terdapat 152 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor. S-589/ PR.01.01/IV/2019 Tanggal 2 April 2019. Dari 152 kawasan tersebut, terdapat 52 kawasan transmigrasi prioritas sebagai target RPJMN 2020-2024. Ke 52 kawasan tersebut disajikan dalam gambar sebagai berikut: KAWASAN DAN KONSEP TRANSMIGRASI ERA DIGITAL https://sipukat.kemendesa.go.id/transpolitan/ Model%20Kawasan%20Mutiara.pdf VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 59
Kawasan transmigrasi Mutiara ini mempunyai luas 30.578 Hektare (Ha). Luas Hak Pengelolaan Lahan Transmigrasi 388, 79 Ha. Jumlah penduduk 27.175 Jiwa (Tahun 2019). Jumlah permukiman transmigrasi 25 Permukiman; Jumlah Kecamatan 3; Dan Jumlah Desa 40. Berdasarkan data Kawasan Mutiara diproyeksikan pada tahun 2019 mempunyai Index Permukiman Transmigrasi 51.11, yang berarti Kawasan Mutiara ini dalam status Mandiri. Potensi pola usaha pokok yang direkomendasikan untuk mengatasi krisis pangan adalah: Padi sawah, padi ladang, palawija, kepala, jambu mete, cokelat, dan pisang. Usulan konsep pengembangan permukiman transmigrasi apabila untuk mengatasi krisis pangan dengan dukungan petani generasi milenial adalah melalui SP Pugar pada desa di lingkup Kawasan Mutiara. Dimungkinkan juga penempatan transmigrasi dengan Satuan Permukiman Baru, dan satuan permukiman tempatan. KAWASAN TRANSMIGRASI MUTIARA Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara FOKUS 60 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
Kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang, Kalimantan Timur ini posisi geografisnya sangat strategis sebagai kawasan penyangga ekonomi untuk calon Ibu Kota Negara “ Nusantara” Status Kawasan ini adalah : Mempunyai luas: 152.760,36 Ha, dengan luas HPL 69,546,27 Ha, sudah termanfaatkan: 67,613,27 Ha, sehingga mempunyai sisa HPL 1.933,00 Ha. Jumlah penduduk di Kawasan Maloy Kaliorang sejumlah 43.222 Jiwa, Jumlah Permukiman Transmigrasi sejumlah 21, jumlah kecamatan 5, dan Jumlah Desa 24. Pola usaha pokok yang direkomendasikan untuk mendukung krisis pangan adalah : padi, lada, kelapa sawit, dan kakao. Apabila dikembangkan untuk permukiman transmigrasi, maka potensi yang tersedia adalah pola permukiman baru, Satuan Permukiman Tempatan dan Satuan Permukiman Baru. Sisa luas Hak Pengelolaan Lahan seluas 1.933.00 Ha, melalui studi kelayakan permukiman masih mempunyai potensi untuk dimanfaatkan pola transmigrasi swakarsa berbantuan dengan generasi milinal sebagai transmigrannya. L uas kawasan transmigrasi Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung adalah 180.278,28 Ha. Jumlah Penduduk : 33.293 Jiwa. Jumlah kecamatan :5. Jumlah Permukiman transmigrasi 12. Jumlah Desa : 26. Indek Kawasan transmigrasi tahun 2019 adalah 63,34 yang berarti statusnya adalah mandiri. KAWASAN TRANSMIGRASI MALOY KALIORANG Kalimantan Timur KAWASAN TRANSMIGRASI BATU BETUMPANG Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 61
S alah satu dari lima (5) fokus program APBN tahun 2023 adalah penguatan kualitas SDM unggul yang produktif dan berdaya saing. Kondisi tersebut dapat diwujudkan dengan pemberdayaan kepada SDM, termasuk SDM milineal. Pemberdayaan didefiniskan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dengan mengacu kepada definisi tersebut, maka perlu pembentukan model strategi pemberdayaan kaum milenial agar mereka berminat ikut program transmigrasi guna mengatasi krisis pangan. Strategi pemberdayaan tersebut adalah: 1). Pengembangan komitmen perubahan generasi milenial, 2). Pengembangan kapasitas generasi milenial, 3) Pemantapan kemandirian generasi milenial. Komitmen Perubahan Strategi kegiatan pengembangan komitmen perubahan ini perlu keterlibatan para pihak yang dikenal dengan pentahelix, yaitu Pemerintah, Sektor Swasta, Perguruan Tinggi, Masyarakat, dan Media. Panca pemangku kepentingan ini mempunyai peran yang penting dalam mengubah niat, komitmen, pola pikir generasi milenal agar mereka memandang bahwa aktifitas bertani dan mengikuti program transmigrasi bukan identik dengan aktifitas generasi tua. Bukan identik dengan kaum miskin dan bukan pula identik dengan masyarakat pendidikan rendah. Sudah saatnya generasi milenial untuk menyumbangkan darma bakti mereka bagi ibu pertiwi untuk berkiprah dalam mengatasi krisis pangan melalui program transmigrasi. Peran nyata pemangku kepentingan dalam aspek pengembangan komitmen perubahan generasi milenial diantaranya adalah : a). Pelaksanan identifikasi kelompok sasaran generasi milenial melalui pemetaan sosial, b).Pelaksanaan identifikasi demografi, c). Memasukkan kurikulum di Perguruan Tinggi tentang pentingnya peranan kaum milenial dalam mendukung krisis pangan melalui program transmigrasi, d). Para tokoh agama, tokoh adat, pemuka masyarakat menyadarkan kepada masyarakatnya bahwa bekerja sebagai petani adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang bermartabat serta menjanjikan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Unsur pengembangan komitmen perubahan generasi milenial untuk menjadi transmigran adalah langkah permulaan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu sangat diperlukan intervensi lain dari pemangku kepentingan untuk memujudkan komitmen tersebut. Intervensi yang perlu disusun oleh pemangku kepentingan adalah dengan penyusunan regulasi yang mempunyai daya tarik generasi milenial agar mengikuti program transmigrasi. Salah satu daya tarik mengikuti program transmigrasi adalah masalah pemberian bantuan dari pemerintah. Saat ini memang telah ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran. Namun, sesuai dengan dinamika perkembangan situasi ternyata perlu adanya penyempurnaan atau tambahan substansi. Penyempurnaan atau tambahan substansi regulasi tersebut, tentu harus sesuai kebutuhan generasi milenial. Kebutuhan generasi milenial, di antaranya adalah smart phone. Kebutuhan gadget tersebut perlu ditambahkan dalam penyempurnaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tersebut. Disamping itu perlu disediakan bantuan Traktor, serta perlengkapan pertanian modern lainnya seperti drone serta alat panen yang modern. Tak kalah penting adalah lokasi calon transmigran mempunyai jaringan internet. Jaringan internet dengan kapasitas yang memadai sangat dibutuhkan oleh transmigran generasi milenial untuk kepentingan akses informasi serta untuk kepentingankepentingan bisnis yang lain. Dengan jaringan internet, transmigran generasi milinal dapat berselancar mencari informasi cara bercocok tanam, harga komoditas, kondisi iklim serta pemasaran berbasis e-commerce. Persyaratan utama dalam transmigrasi adalah Lokasi yang Clear and Clean, Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang. Persyaratan lokasi transmigrasi tersebut mutlak dipenuhi agar tidak terjadi permasalah sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Sama FOKUS MODEL STRATEGI PENARIK KAUM MILENIAL 62 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
halnya dengan sarana dan prasarana memadai. Sarana jalan, jembatan, sekolahan, kesehatan, sarana listrik PLN, rumah ibadah serta gedung pengelola bisnis, perbankan, pasar mesti disediakan untuk mendukung kegiatankegiatan sosial dan kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian adalah stimulus pemerintah. Untuk lebih menawan lagi bagi generasi milenial memantapkan komitmen mengikuti program transmigrasi, maka perlu adanya stimulus khusus yang akuntabel. Stimulus tersebut diantaranya adalah pemberian pulsa internet bagi generasi milenial yang menjadi pengurus kelompok. Stimulus lain yang perlu diberikan adalah bantuan modal untuk pengembangan Lembaga perekonomian desa serta kendaraan operasional. Pengembangan Kapasitas Pengembangan kapasitas bagi generasi milenial dilakukan agar mereka meningkat kemampuannya dalam hal pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku agar nantinya menjadi transmigran yang mampu mengelola bisnis di sektor pertanian dengan tangguh, ulet, tidak cepat menyerah, mandiri, serta mempunyai orientasi wirausaha yang luas dari hulu hingga hilir. Harapan Presiden kepada generasi milenial terkait kekuatan Indonesia dalam sektor sumber daya alam yang disampaikan dalam pidato HUT Kemerdekaan R.I ke 77 tanggal 16 Agustus 2022 adalah perlunya pengelolaan sumber daya alam harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambahnya maksimal untuk kepentingan nasional. Agar pengetahuan, ketrampilan dan perilaku generasi milenial mumpuni ketika menjadi transmigran, maka beberapa konsep yang perlu disiapkan oleh pemerintah adalah Kesiapan modul pelatihan. Modul yang disiapkan harus yang sesuai dengan karakteristik lokasi transmigran serta karakter calon transmigran milenial yang akan diberangkatan. Tahap awal dari penyusun modul ini tentu dimulai dari identifikasi kebutuhan penyuluhan sampai dengan menyusun panduan penyuluhan bagi calon transmigran. Penting juga untuk tersedianya tempat pendidikan dan pelatihan bagi generasi milenial. Aspek pendidikan dan pelatihan yang perlu disiapkan bagi generasi milenial di antaranya adalah : sarana dan prasarana tempat pendidikan dan pelatihan. Mengingat generasi milenial tidak bisa jauh jauh dari fasilitas jaringan internet, maka tempat pendidikan dan pelatihan harus dimanjakan adanya jaringan internet beserta perangkat kerasnya. Di samping itu perlu dikenalkan alat-alat pertanian yang modern (traktor). Pengoperasian drone serta kewirausahaan. Pendidikan dan pelatihan calon transmigran milenial dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, maupun Lembaga pelatihan lain dari Lembaga/instansi terkait, baik tempat pelatihan maupun instrukturnya. Tak kalah penting adalah melaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi yang yang sudah tergabung dengan PERTIDES (Perguruan Tinggi Untuk Desa) untuk membuka program studi (prodi) Ketransmigrasi. Mahasiswa lulusan dari prodi transmigrasi tersebut ditempatkan pada lokasi transmigrasi dengan status transmigran motivator. Pemantapan Kemandirian Unsur strategi pemantapan kemandirian ini pada hakekatnya ditandai dengan semakin membesarnya peran masyarakat dan di sisi lain peran pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan masyarakat semakin mengecil. Dalam tahap ini, peran di luar komunitas kaum milineal adalah melaksanakan fasilitasi pelembagaan nilai – nilai sosial yang ada di masyarakat. Dalam konteks pemantapan kemandirian generasi milenial berkiprah dalam program transmigrasi, peran pemerintah yang dapat dilaksanakan, antara lain adalah: a). Memfasiltasi pendirian jaringan sosial/jaringan komunitas para kader generasi milenial yang telah mengikuti program transmigrasi di setiap lokasi/ Kawasan transmigrasi di Indonesia; b). Memfasilitasi pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat di seluruh kelurahan/desa Indonesia yang telah dipetakan mempunyai generasi milenial yang berminat bertransmigrasi; c). Memilih transmigran milenial yang sukses menjadi Duta Milenial Transmigran. n Anto Pribadi Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran Dokumen Badan Pusat Statistik surat Sekretaris Jenderal Nomor. S-589/PR.01.01/ IV/2019 Tanggal 2 April 2019. Tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi Cuplikan naskah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/22) https://petanidigital.id/petani-milenial/ https://sipukat.kemendesa.go.id/transpolitan/ Model%20Kawasan%20Mutiara.pdf Daftar Pustaka VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 63
penunjang. Selanjutnya subsistem usaha tani yang dilakukan secara langsung oleh petani, sampai dengan hilir yaitu berupa pengolahan dan pemasaran. Pembangunan transmigrasi yang berorientasi pada sistem kemitraan agribisnis berimplikasi pada diperlukannya upaya keterpaduan yang sinergi dan kolaboratif agar konsep agribisnis dapat berjalan efektif. Model kemitraan agribisnis di kawasan transmigrasi dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dapat kesatuan ekosistem yang terintegrasi dan terhubung secara berkesinambungan, di mana dapat menjamin kepastian rantai pasok dan rantai nilai dari hulu ke hilir. Dengan demikian diharapkan dapat menjawab tantangan stabilnya ketersediaan produksi dan terjaminnya kualitas, kuantitas, dan harga. Dalam kemitraan agribisnis para pihak diupayakan dapat berkontribusi secara langsung sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing sehingga dapat memberi perubahan pada produktivitas hasil pertanian dan jaminan pasar. Kemitraan agribisnis di kawasan transmigrasi diperkuat dengan adanya fasilitator yang ada di setiap kawasan transmigrasi untuk memberikan pendampingan kepada petani mulai dari proses budidaya sampai dengan pascapanen. Model kemitraan agribisnis di kawasan transmigrasi ini dapat menjawab tantangan di mana model kemitraan yang ada selama ini belum optimal mengatasi masalah dari hulu sampai hilir dimana peran off taker terlalu dominan sehingga cenderung fokus pada terpenuhinya permintaan pasar dan kurang memperhatikan masalah petani. Dengan model kemitraan ini dapat direplikasi di daerah lain untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah petani dengan dukungan pemerintah untuk terus memastikan ekosistem kemitraan KEMITRAAN CREATING SHARED VALUE AGRIBISNIS KAWASAN TRANSMIGRASI Rr. Aisyah Gamawati PSM Ahli Utama, Kemendesa, PDTT Ketidakseimbangan antara produksi dan pemasaran kerap menjadi tantangan di bidang pertanian. Dari aspek produksi kalangan petani kurang memiliki pengetahuan atau akses bagaimana memasarkan hasil pertanian, demikian pun dari aspek pasar serigkali mengalami kendala dari mana harus mendapatkan pasokan produksi agar stok di pasaran tetap terjaga. Tidak terhubungnya produksi pertanian dan pasar mengakibatkan sebahagian besar petani tidak memahami dan tidak menenuhi produk apa yang sebenarnya dibutuhkan pasar, termasuk kualitas dan kuantitas yang harus sinergi dengan kebutuhan pasar. dengan demikian antara petani dan pasar mengalami ketidakpastian pasokan produksi dan harga. Program kemitraan agribisnis khususnya di kawasan transmigrasi menjadi salah satu strategi menghubungkan rantai pasok/produksi dan pemasaran, yang mengintegrasikan kesatuan ekosistem bisnis dari sistem agribisnis hulu (Off Farm Hulu) sampai ke sistem agribisnis hilir (Off Farm Hilir). Dari hulu berupa input produksi, informasi dan teknologi untuk 64 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
agribisnis agar dapat berjalan secara berkelanjutan, kolaboratif, dan inklusif. Peran fasilitator di kawasan transmigrasi dalam memberikan pendampingan kepada petani di antaranya internalisasi kapasitas petani terkait teknik budidaya, pola tanam, pemilihan bibit, penggunaan pupuk, pemeliharaan tanaman, pola panen, pengelolaan pascapanen hingga distribusi dan pemasaran hingga digitalisasi seluruh proses kegiatan hulu-hilir sehingga dapat meghasilkan produk pertanian yang berkualitas dengan memperhatikan kebutuhan pasar. Selain itu petani juga dibekali dengan pengetahuan bagaimana mendapatkan kemudahan akses permodalan dan dukungan logistik, termasuk juga penguatan peran BUMDes, BUMDesma maupun Koperasi yang ada di kawasan transmigrasi sehingga terjadi sinergitas yang efektif di antara pemangku kepentingan. Program kemitraan agribisnis di kawasan transmigrasi ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian sebagai upaya mejalankan arahan Presiden pada Security Summit 2020 lalu agar model kemitraan yang inklusif terus dikembangkan dan direplikasi di daerah lain untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah petani. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya memastikan ekosistem agribisnis dari hulu sampai hilir dapat berjalan efektif sebagaimana mestinya, dan melalui Creating shared value (CSV) merupakan strategi teknis operasional yang meningkatkan nilai-nilai kompetitif bisnis yang memfokuskan perusahaan tidak hanya dalam mencari keuntungan tetapi juga secara bersamaan memajukan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan diterapkan model kemitraan agribisnis ini dengan Pilot Project di beberapa Kawasan Transmigrasi bekerja sama dengan Great Giant Food (GGF), yang disebut dengan Creating shared value (CSV) yaitu merupakan strategi teknis operasional yang meningkatkan nilai-nilai kompetitif suatu bisnis yang memfokuskan perusahaan tidak hanya dalam mencari keuntungan tetapi juga secara bersamaan memajukan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Program kemitraan ini membekali petani tradisional dengan keterampilan, alat, pengawasan, agri-input, akses pendanaan yang terjangkau dan akses ke pasar domestik dan ekspor. Ini akan menguntungkan petani dalam meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dan mensejahterakan lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan program kemitraan agribisnis di kawasan transmigrasi secara umum ada 2 (dua) tahapan yaitu tahapan perencanaan atau Bussiness Feasibility Study (Bussiness Plan), dan tahapan implementasi.Tahapan perencanaan dimulai dari survei lokasi untuk mengetahui kesuburan tanah, kelayakan akses jalan, akses pemasaran, akses air, lingkungan social, serta memastikan potensi dan peluang ekspor serta jalur distribusi pemasaran. Tahapan implementasi yaitu melakukan pengujian kondisi lapangan untuk mencegah kegagalan tanam bagi mitra tani, selanjutnya pembentukan/penguatan kelembagaan Koperasi/BUMDes, perekrutan petani, penyiapan SDM fasilitator pendamping, penyiapan bibit, serta MoU para pihak (Pemerintah/Pemda, Petani, Perbankan dan pihak terkait lainnya), dan dilanjutkan pada tahap pengembangan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kriteria pemilihan lahan yang disesuaikan dengan potensi/komoditi yang akan menjadi produk unggulan yang akan dikembangkan. n VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 65
BERPIKIR SPESIFIK: IMPLEMENTASI MODEL TSTP DI KAWASAN TRANSMIGRASI OPINI Dalam sebuah agenda pembahasan mengenai Trans Science Technopark di Kawasan Transmigrasi (TSTPKT), Prof. Dr. Suratman, M.Sc., Guru Besar pada Fakultas Geografi UGM mengungkapkan terletak pada posisi geografis yaitu Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) B Kecamatan Batukara yang diamati atau direncanakan perlu mempertimbangkan potensi sosial ekonomi wilayah sebagai jasa distribusi dalam pengembangan wilayah. Beliau berharap pusat-pusat pertumbuhan sekitarnya yaitu Kota Kendari, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Bombana dapat dijadikan sebagai bagian penopang atau pumpunan TSTPKT. Pemikiran tersebut menarik untuk dikaji dan ditelaah. Mengingat periode terletak pada posisi geografis (SKP B Kecamatan Batukara) digambarkan sebagai kutub atau pusat pertumbuhan regional baru di kawasan selatan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari, sejalan dengan Teori Perroux yaitu membumikan kerja sama akan barang dan jasa antar daerah sekitarnya sebagai penopang besar jasa distribusi tiap wilayah Hinterlandnya. Kerja sama yang terjalin utamanya adalah di bidang ekonomi dan didukung dengan 5 (lima ) Pelabuhan yaitu Pelabuhan Amolengo, Pelabuhan Labuhan Bajo, Pelabuhan Maligano, Pelalbuhan Pure, dan Pelabuhan Raha. Hal tersebut semestinya menjadi kehendak bersama akan geometri aliran barang dan jasa sehingga akan tumbuh pasangan daya tarik ke masing-masing daerah berupa bentuk koridor pertumbuhan kawasan yakni Kota Kendari Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, dan Kab Buton (Lihat Gambar 1 dan 2). Hal itu akan bermanfaat apabila TSTPKT direncanakan dengan matang sebagai konsep pengembangan kawasan yang bersandar kepada regional planning dengan pendekatan kehendak bersama melalui inovasi wirausaha berkelanjutan. Selanjutnya untuk menjadi landasan yang exploitatif terhadap terletak pada posisi geografis sejatinya perlu ditopang dengan hierarki penyusunan perencanaan ketransmigrasian yang diawali dengan penyusunan Rencana Kawasan Trasmigrasi (RKT) sebagai pedoman penyusunan Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Dilanjutkan dengan penyusunan RRSKP sebagai pedoman penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Pusat Satuan SKP. Penyusunan perencananaan pembangunan kawasan transmigrasi tersebut seharusnya telah melalui analisis lokasi dan keruangan (basis Spatial) secara diskriptif maupun kualitatif. Hal demikian dilakukan dalam perencanaan pengembangan wilayah/kawasan bertujuan untuk menentukan lokasi kegiatan dan keruangan (spatial), sebagai Site Specific, People Spesific. Yang mana rencana pembangunan yang dibuat adalah untuk kebahagian penduduk dan sesuai dengan keaadan setempat yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan dan kewenangan yang optimal untuk menempatkan penyiapan pembangunan permukiman transmigrasi pada site–site yang direncanakan. Soal hierarki proses dan prosedur perencanaan kawasan transmigrasi yang meliputi RKT dan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi, maka untuk wilayah Nasional Bidang Ketransmigrasian RKT dipakai sebagai acuan, yang dalam hal ini ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sehingga segala aturan tentang tata cara perencanaan kawasan transmigrasi mengikat kepada RKT di daerah, Provinsi maupun Kabupaten seperti yang tercantum dalam PP Nomor 03 Tahun 2014 dan Permendes PDTT Nomor 05 Tahun 2021. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kemandirian di daerah yang sudah sewajarnya diperlukan strategi baru untuk menciptakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berbasis kolaboratif sebagai wujud sinergi bisnis WAWAN GUNAWAN PERENCANA AHLI MADYA 66 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
(Business-to-business (B2B)) yang mampu memberikan nilai tambah terletak pada posisi geografis di daerah. Selaras dengan hal ini maka strategi pembangunan daerah bidang ketransmigrasian, yang merupakan bagian dari kontribusi pembangunan nasional, semestinya melakukan perubahan perubahan yang implementatif. Terutama ditekankan kepada pembagian kerja dan pelaksanaan berdasarkan kewenangan melalui kompetensi pengelola pemerintahan daerah. Pendekatan atau Model TSTPKT dengan Tetrapreneur menurut penulis dapat diambil benang merahnya secara bebas lebih ditekankan kepada kajian mengenai upaya lebih meningkatkan peran sistem pengelolaan pembangunan daerah yang berlandaskan pada pemberdayaan potensi daerah agar lebih responsive serta mendorong jiwa entrepreneurship dan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Implementasi Model TSTPKT dengan Tetrapreneur seharusnya diawali dengan melihat RPJM Daerah yang berkaitan dengan kegiatan global disebutkan satu di antaranya wirausaha yang membawa kearifan lokal indonesia ke peringkat dunia. Contoh hanya Pemerintah Daerah Bali yang mampu untuk menjual langsung asset wisatanya kemancanegara tanpa melalui kegiatan Pemerintah. Konsep ini dapat memberikan inspirasi bahwa visi global dengan mengangkat kearifan lokal ke level dunia dengan pendekatan Global Gotong Royong (G2R) menjadi strategi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan misi pembangunan berwawasan peningkatan investasi kolaborasi (Collaborative Investments) di daerah . Pendekatan atau model TSTPKT plus Tetraprenur bila diimplementasikan di kawasan transmigrasi saat ini konsekuensinya cukup berat terutama dengan adanya pola pengelolaan di daerah yang kurang pemberdayaan dalam waktu singkat seperti wirausaha dengan agenda 4 (empat) Pilar Tetra yaitu tetra 1 Rantai wirausaha /Chainpreneur, tetra 2 Pasar Wirausaha /Marketpreneur Tetra 3 Kualitas wirausaha/Qualitypreneur dan tetra 4 Merk Wirausaha/Brandpreneur. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah perubahan yang dihadapi yaitu perubahan “pola berpikir” birokrasi mejadi pola pikir enterpreneur dan jejaring kolaboratif yang selama ini belum terbiasa dengan sikap pengelola pengembangan daerah Namun apabila akan direalisasikan model ini maka alangkah bijaksananya pemerintah daerah melakukan Pemetaan atau “mapping” terlebih dahulu terhadap potensi-potensi daerah yang berorientasi kualitas global , membangun kompetensi SDM local, membangun jaringan dan sinergi fungsi pemerintahan (strategi terpadu kolaboratif transmigrasi). Selain itu yang lebih penting adalah memikirkan ulang visi pembangunan daerah dan menyusun kerangka strategis implementatif visi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di daerah. n VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 67
BEKAL SEBELUM MENAPAK LOKASI TRANSMIGRASI Adalah sebuah pengalaman yang luar biasa dapat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Bidang Ketransmigrasian Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKT) Tahun 2022. Bimbingan teknis telah dilaksanakan selama lima hari di Hotel Hotel Grand Keisha Yogyakarta yang berlangsung dari tanggal 6-10 Juni 2022. Bimbingan teknis ini merupakan kerja sama antara Ditjen PPKT dengan Universitas Gadjah Mada yang diselenggarakan dengan metode kolaboratif-terintegratif dengan pendekatan Scientifik-Birokratik. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen PPKT tentang konsep Transmigrasi Modern yaitu Konsep Transpolitan di era Revolusi Industri 4.0. Sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No. 17/2022) yang mengisyaratkan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil atau ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan potensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil yang bersangkutan yang berbunyi “Paling FEATURES 68 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university).” Penerapan model pembelajaran terintegrasi/(corporate university) sangat tepat guna memenuhi kebutuhan metode dan model pembelajaran. Sebanyak 92 peserta telah mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan dengan berbagai macam model, metode, sistem pembelajaran yang efektif dan tentunya didukung oleh lingkungan belajar yang nyaman serta pemateri yang handal. Tidak hanya itu, pembelajaran juga dilaksanakan secara outdoor atau fieldterip guna menunjang efektivitas pembelajaran. Hal penting yang menjadi pengetahuan dasar bagi ASN di lingkungan Ditjen PPKT adalah pemahaman mengenai transmigrasi, bahwa selama kurang lebih 60 tahun, Transmigrasi telah menjadi pelopor dan cikal bakal pembangunan wilayah di Indonesia. Transmigrasi menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Tercetus pada Tahun 1950, untuk pertama kalinya transmigrasi dilaksanakan dalam rangka pemindahan penduduk dari Jawa Tengah ke Lampung. Pada saat itu dilaksanakan pemberangkatkan 25 KK/ total 98 jiwa. Hingga saat ini ada sebanyak 152 Kawasan Transmigrasi yang tersebar diseluruh Indonesia di mana 100 kawasan adalah prioritas bidang dan 52 kawasan adalah target RPJMN 2020-2024. Tidak hanya itu, pemahaman mendalam konsep transmigrasi telah membuat saya yakin bahwa transmigrasi memiliki peran penting, hal tersebut dibuktikan bahwa transmigrasi telah melahirkan sebanyak 1.529 Desa Definitif, 454 Ibu Kota Kecamatan, 114 Ibu Kota Kabupaten serta 2 Ibu Kota Provinsi. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai telah membuat saya untuk semakin berfikir kritis dan terbuka. Berfikir kritis berarti mampu untuk memahami serta bersikap responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan bimbingan teknis telah dikemas sedemikian rupa untuk memberikan kesan pembelajaran yang menarik dan efiesien dalam rangka VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 69
FEATURES transfer of knowledge. Dimulai dari pembelajaran di kelas dengan berbagai materi konsep dasar transmigrasi sampai dengan konsep transmigrasi modern/ Transpolitan (Pentahelix Model), diskusi pemecahan masalah (problem solving) serta berbagai kuis yang tentunya menunjang kegiatan pembelajaran. Tidak hanya itu, pembelajaran juga dilaksanakan denga model outer class atau yang biasa dikenal Field Trip. Field Trip dilaksanakan selama tiga hari dengan mengunjungi Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada (PIAT UGM). Banyak pelajaran berharga dan sayang jika terlewatkan seperti belajar mengenal produk unggulan pertanian, peternakan, perikanan, dan Bimbingan teknis ini ditujukan untuk pembekalan ASN yang akan ditempatkan di daerah-daerah potensial yang dapat dikembangkan di Indonesia, khususnya di Kawasan transmigrasi. 70 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
FEATURES perkebunan. Pengalaman itulah yang sangat dibutuhkan sebagai bekal ketika kita berhadapan langsung dengan masalah yang ada khususunya di daerah Transmigrasi. Penerapan model science technopark transmigrasi juga menuntut kebutuhan SDM yang handal untuk mampu mengelola dan menghasilkan produk yang berdaya saing. tidak hanya itu model science technopark juga membutuhkan inovasi, riset dan tata kelola yang baik guna menumbuhkan satu konsep kawasan transmigrasi yang terintegrasi, maju, modern dan mampu bersaing dengan kawasan lain. Field Trip selanjutnya yaitu kunjungan di Desa Sriharjo. Sriharjo adalah desa di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Desa Sriharjo adalah desa binaan UGM sejak Tahun 1970. Desa Sriharjo memiliki potensi wisata dan potensi budaya yang menjadi mata pencaharian utama para warga desa. Masayarakat mengandalkan kreativitas untuk menarik minat wisatawan. Dari sinilah kami belajar bagaimana masyarakat desa setempat berjuang hidup apalagi ditambah permasalahan pandemi Covid-19 yang melanda pada saat itu. Pada prinsipnya rangkaian bimbingan teknis ini ditujukan untuk pembekalan ASN yang akan ditempatkan di daerah-daerah potensial yang dapat dikembangkan di Indonesia, khususnya di Kawasan transmigrasi. Bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam semaksimal mungkin, menerapkan potensi yang ada dan kemudian juga memasarkan produkproduk unggulan yang ada di Kawasan transmigrasi. Inilah yang membuat saya berpikir terbuka. Berfikir terbuka berarti memiliki kemampuan untuk berpikir secara terbuka terhadap berbagai macam gagasan, ide, informasi, maupun argumentasi. Kemampuan untuk berpikir seperti inilah yang saya butuhkan untuk bisa lebih kritis, rasional, dan menemukan solusi atau pemecahan masalah yang lebih tepat, tepat dan tentunya memberikan kontribusi untuk negara kita Indonesia. n Lia Alisiyah VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 71
FEATURES SIMPEL DAN AUTENTIK, DISUKAI MILENIAL S ebagai Lulusan Sarjana Teknik Industri, memahami bagaimana melakukan perencanaan, pembangunan Kawasan, penataan penduduk, dan pengembangan di suatu Kawasan Transmigrasi tidaklah mudah. Hadirnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pegawai di Bidang Ketransmigrasian memudahkan saya memahami dan menerapkan efisiensi waktu, kualitas dan kuantitas, serta inovasi yang membentuk add value (nilai tambah) ke dalam transmigrasi. Dengan peserta yang rata-rata didominasi oleh generasi milenial, tentu konsep transmigrasi yang dikenal sebelumnya mungkin tidak cukup menjadikan ketertarikan bagi beberapa individu. Namun, Bimtek Yang dipandu oleh Doses-Dosen dari Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, memperkenalkan Transmigrasi kepada kami dengan cara yang berbeda yang cukup menarik. Paparan berbentuk power point, media video dengan model animasi, serta pembawaan pengajar menuntun kami membangun pola pikir dan persepsi terhadap transmigrasi yang tidak hanya menarik namun juga “autentik”. Dari sejarah transmigrasi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda hingga penerapan sistem berbasis aplikasi IT tentang transmigrasi saat ini, bisa diserap peserta bimtek dikarenakan teori-teori dan konsep transmigrasi yang disampaikan dalam kelas, dihadirkan sebagai contoh penerapan secara langsung di lokasi-lokasi sekitaran kota Jogja, juga adanya kunjungan ke desa wisata Sriharjo yang menceritakan tentang pengalaman pahit bagaimana dulu dampak akibat bencana alam dan sekarang tumbuh menjadi desa wisata. Dihari terakhir setelah selama sepekan lamanya bimtek dilaksanakan, membuat latar belakang ilmu teknik industri saya tidak lagi “minder” dengan konsep transmigrasi. Tidak hanya teori, adanya kegiatan kunjungan pembelajaran di lokasi, berdampak positif pada hubungan pertemanan antar peserta juga semakin luas. Simple dan contoh kasus nyata menjadi faktor yang membuat peserta milenial tertarik. Masuk dalam kategori peserta terbaik, Alhamdulillah, pengalaman berharga inipun bisa saya dalami kembali dalam program kerja yang sedang berjalan di unit kerja saat ini. Konsep Transpolitan dan Model Transcience Technopark (TSTP) saya jumpai dalam membangun demontrasi plot (demplot) “Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan” yang baru saja diresmikan langsung oleh Menteri Desa PDTT tanggal 2 September 2022 lalu. Konsep Circular Economy yang memadukan bidang Agrobisnis, agroindustri serta agrowisata. Peternakan sapi, kambing, ayam petelur, ikan nila, dan itik yang saling terintegrasi dengan adanya biogas dan biourine untuk dapat menghasilkan sumberdaya serta pakan untuk ternak dan tanaman menjadi bukti penerapan Zero Waste. Tata letak yang baik menjadikan demplot ini mendatangkan perusahaan yang tertarik membantu menjadikan demplot ini menjadi desa wisata khususnya masyarakat sekitar Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bumdes Berkah Bersama ditunjuk oleh Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk mengelola Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan dan diharapkan demplot dapat menjadi pilot project atau demplot percontohan bagi daerah lain. n Palito Tasoka 72 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
________Dan Brown Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. ________Dan Brown 1 Ir. Rajumber Prihatin, M.Si. Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2 Ir. Rr. Aisyah Gamawati, M.M. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama 3 Ir. Anto Pribadi, M.M., MMSI. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama 4 Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 5 Wawan Gunawan, S.T., MMSI. Perencana Ahli Madya Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) 6 Yuyu Wahyudin, S.T. Perencana Ahli Madya Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) 7 Edy Wibowo, S.T., M.M. Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) 8 Siti Istiqomah, S.Pt., M.AP Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 9 Andy Aryawan, S.T., M.Sc. Perencana Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKT) 10 Ir. Rini Birawaty, M.M. Perencana Ahli Muda Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) 11 Siti Hasanah, S.TP., M.AB. Perencana Ahli Muda Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) 12 Mamik Riyadi, S.T. Perencana Ahli Muda Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) 13 Indri Lestari, S.E. Perencana Ahli Muda Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) 14 Panca Okta Hutabrina, S.Sos.I Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) 15 Awanda Sentosa, S.T., M.Si. Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 16 Emilla Melati, S.T., M.T Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 17 Lia Alisiyah, S.E. Analis Kepegawaian Ahli Pertama Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKT) 18 Irawati, S.Si. Analis Pertanahan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) 19 Laras Kun Rahmanti Putri, S.T Analis Kawasan Transmigrasi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) 20 Melisa Oktarina Bawamenewi, S.E., M.Si. Analis Data dan Informasi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) 21 Suratmi, S.S. Analis Advokasi dan Komunikasi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) 22 Rizky Wardhana, S.T. Analis Pengembangan Sarana Dan Prasarana Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) 23 Tjok Khresna Wijaya Putra, S.I.P. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) 24 Abirama Kris Putera, S.H. Analis Produk Hukum Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) 25 Ivan Fairul Yahya, S.H. Analis Hukum Pertanahan Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) 26 Rasyid Agam Fudhail, S.Sos. Analis Sosial Budaya Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) 27 Palito Tasoka, S.T. Analis Pelayanan Sosial Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 28 Munfa’ati, S.Tr.P. PPNPN Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) DAFTAR NAMA PENULIS MAJALAH TRANSPOLITAN DITJEN PPKT EDISI 2 TAHUN 2022
@DitjenPPKTrans ditjenppktrans.kemendes 082261002045 (Adm Sipukat) Sipukat.Kemendesa Sipukat Transmigrasi sipukat.kemendesa.go.id