01 TRANSPOLITAN EDISI I plus NSI

Insight MENINGKATKAN DAYA SAING WILAYAH Akademi Desa Highlight KONTRIBUSI TRANSMIGRASI MEMBANGUN NEGERI INOVASI BARU REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI KONSEP TRANSMIGRASI PENDUKUNG PROGRAM FOOD ESTATE Laporan Utama Features ORANG-ORANG HEBAT DI TENGAH FASILITAS MINIM Profil NO ONE LEFT BEHIND Prinsip Penggunaan Dana Desa VOLUME I | EDISI 1 | MEI 2022 ISSN 2963-7732

TRANSPOLITAN 2022_1.indd 2 07/06/22 18.49

SALAM REDAKSI Ir. Rr. Aisyah Gamawati, MM. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Salam Transpolitan, T ransmigrasi adalah sebuah program yang dibuat pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di wilayah Indonesia. Paradigma tersebut kini berubah, bukan sekadar memindahkan penduduk dari tempat yang padat penduduk ke wilayah yang tidak berpenghuni, tetapi kini Transmigrasi lebih memfokuskan pembangunannya dalam pengembangan wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru. Tidak ada penambahan kawasan transmigrasi baru, yang ada adalah revitalisasi kawasan transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat. Transmigrasi tidak hanya berupaya mengembangkan satuan permukiman transmigrasi saja tetapi juga desa-desa di kawasan transmigrasi. Inilah yang disebut dengan transmigrasi berbasis kawasan. Revitalisasi kawasan transmigrasi kini menggunakan inovasi transpolitan 4.0, agar program transmigrasi dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Beberapa permukiman transmigrasi ada yang sudah tumbuh menjadi desa baru, kecamatan baru, kabupaten baru, bahkan menjadi ibukota provinsi. Bahkan dari 619 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, ada 152 kawasan yang sudah ditetapkan oleh Menteri serta 52 kawasan transmigrasi yang masuk sebagai kawasan prioritas nasional dalam RPJMN 2020- 2024. Sobat Transpolitan, Selain mengupas tentang sejarah dan perkembangan Transmigrasi dalam rubrik Insight Transpolitan edisi pertama tahun 2022 ini juga mengangkat tema Food Estate sebagai Laporan Utama. Potensi krisis pangan di dunia menurut Badan Pangan Dunia FAO sudah ada di depan mata, memacu Indonesia untuk membuat program lumbung pangan nasional atau Food Estate yang diharapkan mampu menjadi katalisator ketahanan pangan nasional. Salah satu lokasinya adalah di kawasan transmigrasi Lamunti-Dadahup SKP D1, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Akhir kata, selamat menikmati dan kembali membuka lembar-demi lembar kertas yang kini jarang dilakukan. Tak lupa baca tulisan features tentang pengalaman lapangan pertama yang mengesankan mengenal warga transmigran. Semoga apa yang tertuang di halaman demi halaman ini akan menjadi satu arsip bermanfaat yang menambah pengetahuan. Selamat Membaca. n FOTO: DOK KEMENDES PDTT Mei 2022 - 3 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 3 07/06/22 18.49

FOOD ESTATE MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL KUNCI PENTING SUKSESKAN FOOD ESTATE Potensi krisis pangan di dunia menurut Badan Pangan Dunia FAO sudah ada di depan mata. Mengingat akan potensi terjadinya krisis pangan, Indonesia kemudian membuat program lumbung pangan nasional atau Food Estate yang diharapkan mampu menjadi katalisator ketahanan pangan nasional. LAPORAN UTAMA DIREKTORAT UPDATE’S 24 30 32 38 DINAMIKA KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LAMUNTI-DADAHUP PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI EKS PLG KALIMANTAN TENGAH SERTIJAB DIRJEN PPKT PERKUAT PONDASI INSTITUSI KONSEP TRANSMIGRASI PENDUKUNG PROGRAM FOOD ESTATE 5 ASPEK PENTING UNTUK WUJUDKAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKT RAKORNAS TRANSMIGRASI 2022 PENGUATAN KOLABORASI ANTARLEMBAGA DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT) SIPUKAT SOLUSI DATABASE TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT) FOOD ESTATE EKSTENSIFIKASI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI (FP3KT) PASCAPANDEMI COVID-19 TRANSMIGRASI ATASI PENGANGGURAN DAN KRISIS PANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (PSP DAN PSKP) PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN MEMAKSIMALKAN LAHAN TIDUR UNTUK KESEJAHTERAAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKTRANS) INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (IPKTRANS) MENUJU KAWASAN MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN 6 8 10 12 16 20 22 27 4 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 4 07/06/22 18.49

Pengarah Rr. Aisyah Gamawati Pemimpin Redaksi R. Bambang Widyatmiko Dewan Redaksi Sigit Mustofa Nurudin Drs. Nirwan Ahmad Helmi Anto Pribadi H. Rosyid Rajumber Prihatin Redaksi Eka Putri Kusumawardani Wawan Gunawan Yuyu Wahyudin Diah Eka Poespaningroem Nuzul Fitriawaty Basri Mamik Riyadi Indri Lestari Rossy Rosmijaty Andy Aryawan Moh. Karfan Thaib Zarotunisak Titin Kurniati Marhadi Agus Haryanto Ridwan Kurniadi Monang Putra Dinata Sinaga Muhammad Irfan Hidayat Hendra Prasetyawan Sinta Utami Melisa Oktarina Bawamenewi Panca Okta Hutabrina Fidian Ernawati Peggy Indra Pertiwi Angga Patria Adiwisesa Laga Chrisdhidaya Widha Lovendrianti Ratna Widya Lestari Cintya Amanda Ningrum Kalibata, Jakarta Selatan KONTRIBUSI TRANSMIGRASI BAGI IBU PERTIWI MENINGKATKAN DAYA SAING WILAYAH TRANSFORMASI PENGELOLAAN ARSIP INSIGHT AKADEMI DESA ZONA INTEGRITAS HIGHLIGHT FEATURES HISTORY PROFIL 42 46 50 54 MEMBUKA KETERISOLIRAN DAERAH DI LUAR PULAU JAWA 62 72 78 NO ONE LEFT BEHIND PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA 56 KONTRIBUSI TRANSMIGRASI MEMBANGUN NEGERI 60 WORLD CLASS GOVERNMENT MELALUI ZONA INTEGRITAS TRANSPOLITAN 4.0 INOVASI BARU REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI SP SALUANDEANG, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULBAR ORANG-ORANG HEBAT DI TENGAH FASILITAS MINIM BOLA BESI, SAKSI BISU SEJARAH TRANSMIGRASI 70 Mei 2022 - 5 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 5 07/06/22 18.49

B erkaitan dengan upaya penyesuaian tadi, Kemendes PDTT menggelar Rakornas Transmigrasi Tahun 2022. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri dan membuka secara resmi Rakornas tersebut yang diselenggarakan pada Rabu (9/032022). Bertempat di Vasa Hotel, Surabaya, acara tersebut juga dihadiri i oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan sekitar 200 undangan, Tema Rakornas Transmigrasi Tahun 2022 kali ini mengusung tema “Koordinasi dan Integrasi Membangun Kawasan Transmigrasi Mendukung Tercapainya SDGs Desa”. Rakornas Transmigrasi 2022 diselenggarakan dengan tujuan antara lain mengoordinasikan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia Bersama dengan para pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang diundang antara lain adalah dinas-dinas daerah yang mengurus transmigrasi tingkat kabupaten dan provinsi seluruh Indonesia, Bappeda dari seluruh provinsi, berbagai kementerian/lembaga yang memiliki irisan tugas dan fungsi dengan program transmigrasi, dan pejabatpejabat di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari dan dibuka dengan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara RAKORNAS TRANSMIGRASI 2022 PENGUATAN KOLABORASI ANTARLEMBAGA Salah satu unsur penting dalam model pengembangan Transpolitan adalah kerja sama Pentahelix. Peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai regulator ketransmigrasian dan sekaligus hingga saat ini masih menjadi tumpuan utama dalam penganggaran pembangunan dan pengembangan transmigrasi tentu saja perlu penyesuaian dalam upaya percepatan pembangunan ketransmigrasian. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKT DIREKTORAT UPDATE’S 6 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 6 07/06/22 18.49

Kemendes PDTT dengan beberapa institusi lain. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD), sementara yang menandatangani PKB adalah Fatayat, Muslimat, PPAD, BPIP, dan UGM. Selanjutnya, diselenggarakan diskusi panel di hari pertama dengan mengundang narasumber dari Bappenas, Kemenko PMK, Kementerian Pertanian, Kemenko PUPR, BPIP, dan Staf Khusus Menteri Desa PDTT. Transmigrasi memiliki sejarah panjang di Indonesia. Tahun ini memasuki 72 tahun berjalannya program transmigrasi sejak kali pertama diselenggarakan pada 1950. Sejak itu, program transmigrasi telah mendorong terbentuknya 1.529 desa definitif, 454 kecamatan, 113 ibukota kabupaten, dan 2 ibukota provinsi. Tercatat setidaknya ada 2,2 juta KK yang mengikuti program transmigrasi dan telah ditempatkan di permukiman baru. Kebijakan nasional program transmigrasi saat ini adalah revitalisasi 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2020–2024. Target hingga akhir periode adalah terwujudnya 7 kawasan dengan tingkat pengembangan Berdaya Saing, 12 kawasan Berkembang, dan 33 kawasan Mandiri. “Keberhasilan pelaksanaan revitalisasi kawasankawasan transmigrasi ini sudah pasti tidak bisa dicapai sendirian oleh Kementerian Desa PDTT. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak,” ucap Menteri Halim dalam arahannya. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. SDGs Desa merupakan terjemahan lokal dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global yang menekankan prinsip “No One Left Behind”. Prinsip ini mengutamakan inklusivitas dalam pembangunan sebagai upaya agar seluruh pihak tanpa terkecuali mendapatkan manfaat dari aktivitas pembangunan nasional. Sebagai upaya mewujudkan pembangunan transmigrasi dengan prinsip tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Aisyah Gamawati, menyatakan bahwa Rakornas ini akan diselenggarakan selama 3 hari. Output atau keluaran dari kegiatan ini antara lain Usulan program kegiatan tahun 2023 yang tersinkronisasi antara Pusat dan daerah, termasuk kontribusi daerah dalam bentuk sharing APBD untuk program transmigrasi; MoU dan PKB yang telah ditandatangani; dan Berita Acara kesepakatan lintas Kementerian/ Lembaga untuk berkolaborasi dalam rangka membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai implementasi Perpres 50/2018, lengkap dengan jadwal pelaksanaannya (timeline). Dirjen Aisyah menyampaikan bahwa karena Transmigrasi merupakan urusan pilihan, maka bagi Pemerintah Daerah yang telah memilih Transmigrasi sebagai salah satu strategi dalam pengembangan wilayah di daerahnya juga perlu komitmen tinggi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi. Sementara Gubernur Khofifah dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program transmigrasi. Dikatakan Khofifah bahwa sudah banyak warga Jawa Timur yang mengikuti program transmigrasi dan telah mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lokasi yang baru. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus menjadi mitra Kementerian Desa PDTT terutama dalam penyelenggaraan transmigrasi, terlebih mengingat tingginya animo masyarakat Jawa Timur untuk mengikuti program transmigrasi. n Andy Aryawan Mei 2022 - 7 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 7 07/06/22 18.49

SIPUKAT SOLUSI DATABASE TRANSMIGRASI Sipukat menjadi bagian teknologi informasi yang membantu program transmigrasi menjadi lebih berdaya guna dalam membangun Indonesia. Seperti apa bentuk Sipukat dan bagaimana system ini mampu mendukung transmigrasi Indonesia menjadi lebih baik? Hampir seluruh bidang kehidupan turut merasakan dampak dari perkembangan internet termasuk di program transmigrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sejak pencanangan Transmigrasi 4.0 Tahun 2019, Transmigrasi sebagai bagian dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai berakselerasi secara cepat dalam upaya menyongsong transmigrasi yang berlangsung pada zaman yang lebih moderen. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dan perlu dilakukan perubahan signifikan di bidang teknologi informasi pada program transmigrasi adalah integrasi database ketransmigrasian yang belum tersusun secara terpadu. Mengatasi hal ini lahirlah Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (Sipukat) hadir sebagai salah satu inovasi yang dapat berfungsi sebagai database dan mampu diakses secara online. Data menjadi sangat berharga dan menjadi elemen penting dalam perencanaan dan pembangunan suatu wilayah. Data spasial menjadi salah satu ujung tombak dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kebutuhan akan data yang terpadu dan dapat diakses secara lebih mudah menjadi harapan berbagai pihak termasuk data pada bidang transmigrasi. Sejalan dengan hal tersebut, aplikasi sipukat hadir dari sebuah keresahan atas ketidakterpaduan data spasial di dalam salah satu unit kerja eselon II dan kini telah berkembang untuk mewujudkan harapan kesamaan data dan kemudahan akses bagi stakeholders. Aplikasi Sipukat berkesempatan merepresentasikan data ketransmigrasian secara keseluruhan dan dapat menampilkan data penting di tingkat kementerian seperti data sebaran Bumdes dan Prukades. Namun aplikasi Sipukat tetap berfokus pada informasi di kawasan DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT) DIREKTORAT UPDATE’S 8 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 8 07/06/22 18.49

transmigrasi dalam segi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan. Aplikasi ini kemudian berperan menjadi sebuah wadah atas data/ informasi ketransmigrasian yang dihimpun dan diintegrasikan serta dapat diakses secara terbuka. Pelayanan informasi yang tersaji pada aplikasi sipukat memiliki keunggulan tersendiri, khususnya pada aspek keruangan. Saat ini, aplikasi sipukat berada di bawah Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang mana sangat relateable dengan ketersediaan informasi spasial perencanaan kawasan transmigrasi. Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP), Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP), Sebaran Hak Pengelolaaan Lahan (HPL) Transmigrasi dan data lain yang secara keseluruhan memiliki nilai esensial sebagai dasar melaksanakan perencanaan. kemajemukan informasi spasial tersebut dapat dihimpun dan dinformasikan secara luas melalui aplikasi Sipukat. Berbasis Website Geographic Information System (WebGIS), Sipukat menjadi generasi baru yang menyajikan Informasi data spasial profil Kawasan Transmigrasi yang dapat diakses oleh Pemangku Kepentingan (stakeholder) dan masyarakat umum melalui jaringan internet dengan URL https://sipukat. kemendesa.go.id. Perkembangan aplikasi Sipukat telah semakin meluas dengan melibatkan pihak eksternal dalam menghimpun dan mengelola data komoditas di kawasan transmigrasi. Berkesempatan bekerja sama dengan Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI), Sipukat memberikan fasilitas untuk pelaksanaan pemetaan partisipatif komoditas dan hasil produksi yang ditujukan langsung kepada transmigran dan anggota PATRI. Hasilnya informasi tersebut dapat diakses dalam konten Sentra ProduksiPATRI. Selanjutnya, kerjasama tersebut akan berlanjut untuk menuju e-commerce yang direncanakan akan bisa digunakan pada tahun 2022 dengan nama LAPAK PATRI. Konten lain yang tersaji pada aplikasi Sipukat adalah Transpolitan dan yang terbaru adalah Food Estate yang menyajikan informasi ketahanan pangan yang sedang vital saat ini. n Diah E. Poespaningroem Sipukat hadir sebagai salah satu inovasi yang dapat berfungsi sebagai database dan mampu diakses secara online. Mei 2022 - 9 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 9 07/06/22 18.49

EKSTENSIFIKASI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL FOOD ESTATE Pandemi Virus Corona membuat semua sektor merasakan dampaknya, yang paling terdampak adalah sektor pembangunan dan perekonomian nasional. Hampir dua tahun Indonesia merasakan dampak pandemi secara global, semua sektor jatuh bangun untuk bertahan tak terkecuali pada bidang yang berhubungan dengan pangan. I ndonesia salah satu negara yang tidak luput dari dampak pandemik virus corona, diantaranya penurunan pertumbuhan ekonomi yang juga menurunkan daya beli masyarakat. Hal tersebut membuat pemerintah mulai berusaha mengembalikan ekonomi Indonesia normal kembali. Sejumlah kebijakan dioptimalkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia, seperti program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pemerintah Indonesia fokus membangun Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lokasi Ketahanan Pangan Nasional. Program pemerintah ini sudah dicetuskan sebelum Pandemi datang menyerang dunia. Dalam rangka pemerataan dan pembangunan ekonomi seluruh Indonesia, Presiden Republik Indonesia menunjuk langsung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi titik untuk program Ketahanan Pangan Nasional. Presiden juga menunjuk langsung jajaran menteri serta Pemerintah Pusat dan Daerah untuk terlibat langsung dalam pemulihan ekonomi nasional. Program Pembangunan Transmigrasi mendukung ketahanan pangan ini merupakan program yang terfokus di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Saat ini, produksi dan distribusi pangan global mulai terganggu akibat munculnya pandemi virus corona (Covid-19), sehingga pemerintah menerapkan beberapa kebijakan pembatasan sosial di berbagai daerah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hasil riset menyatakan dunia berpotensi mengalami kelangkaan dan darurat krisis pangan global, serta melemahnya akses pangan akibat perekonomian mengalami daya beli masyarakat menurun. DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT) DIREKTORAT UPDATE’S 10 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 10 07/06/22 18.49

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PPKT Kemendes PDTT) sedang memfokuskan program Pemulihan Ekonomi Nasional Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dengan melakukan sejumlah pembangunan di Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan September hingga Desember 2021. Proses pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di Kawasan Transmigrasi LamuntiDadahup dilaksanakan oleh Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT). Dimulai dari awal Oktober lalu, sejumlah pembangunan terus dioptimalkan, hingga Desember nanti diharapkan progress pekerjaan sudah 100 persen dari target awal. Progres Ekstensifikasi yang saat ini dikerjakan telah menghasilkan sejumlah Sarana dan Pra Sarana yang telah dibangun di Lamunti-Dadahup. Mulai dari terbangunnya 103 Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK), Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan, Jembatan, Irigasi, Drainase, Gorong-gorong kayu dan Saluran Air Bersih (SAB) serta pembangunan fasilitas umum untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional di LamuntiDadahup Seperti, Balai Desa dan Kantor Unit, Rumah Kepala UPT, Gudang Unit, dan Dermaga sebagai salah satu akomodir barang masuk dan keluar lingkungan tersebut. Terbangunnya berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas umum di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dapat menunjang roda perekonomian warga sekitar dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Strategi program lahan transmigrasi mendukung Ketahanan Pangan Nasional tahap Intensifikasi Tahap I di SP LamuntiDadahup ini dilaksanakan dengan langkah untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi, Revitalisasi Sarana dan Prasarana di SP, Kemitraan Usaha, dan fasilitasi ukur bagi lahan dan SHM. Diharapkan manfaat dari kegiatan pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, dapat dirasakan seluruh masyarakat di Kabupaten Kapuas, khususnya Transmigran dan masyarakat sekitar Kawasan Transmigrasi LamuntiDadahup Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Seorang peserta transmigran dan warga Desa Dadahup, Wisman juga turut menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah karena telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ia berharap rencana ketahanan pangan di Dadahup dapat memajukan ekonomi nasional. Harapan masyarakat sekitar untuk program ketahanan pangan Desa Dadahup ini untuk adalah memajukan ekonomi masyarakat, dimana diharapkan lahan lahan yang sudah dibuka sebagai Permukiman Transmigrasi mampu memberikan kontribusi dalam Ketahanan Pangan. Hingga Maret 2022 Program Ekstensifikasi terbukti mampu mendukung Ketahanan Pangan Nasional hal ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan Warga Transmigran. Kegiatan Tahun 2022 yang dialokasi untuk Kabupaten Kapuas khusunya untuk lokasi Desa Dadahup adalah Pembangunan Sarana Pada Lahan Perkarangan untuk membantu meningkatkan Kesejahteraan Para Transmigran. Beberapa Prasarana dan Sarana yang masih dibutuhkan untuk mendukung Ketahanan Pangan tersebut diharapkan dapat dialokasi di Tahun 2023. n Armah Yanti Puspita, Moh. Karfan Thaib, Melisa Oktarina Bawamenewi Mei 2022 - 11 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 11 07/06/22 18.49

PASCAPANDEMI COVID-19 TRANSMIGRASI ATASI PENGANGGURAN DAN KRISIS PANGAN Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi. Kawasan Transmigrasi merupakan kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi (UU No. 29 Tahun 2009). DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI (FP3KT) DIREKTORAT UPDATE’S 12 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 12 07/06/22 18.49

Penyelenggaraan transmigrasi telah ada dari zaman kolonisasi yaitu pada tahun 1905. Sampai saat ini, penyelenggaran transmigrasi telah mengalami perubahan makna dari satu masa ke masa berikutnya berdasarkan situasi dan kondisi zaman, keadaan sosial politik yang berkembang serta kebutuhan akan perlunya program transmigrasi pada setiap masa. Tanpa mengabaikan segala permasalahan yang ada, penyelenggaraan transmigrasi selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam pembangunan nasional dan pengembangan wilayah antara lain lahirnya 2 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang ibukotanya adalah Kota Mamuju dan Provinsi Kalimantan Utara dengan ibukota Tanjung Selor, 114 ibukota kabupaten, 454 ibukota kecamatan, 1.529 desa definitif yang terdiri dari 744 desa sudah berkembang, 105 desa maju, 9 desa mandiri, 576 desa berstatus tertinggal, 37 desa masih sangat tertinggal, dan 58 sisanya menjadi bagian dari desa-desa setempat. Keberhasilan transmigrasi pada terbentuknya pemerintahan baru ini turut pula mendorong lahirnya pusatpusat pertumbuhan baru sebagaimana Instruksi Presiden No 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KTM) Tanjung Selor dan pengembangan ekonomi wilayah seperti terbentuknya 10.688 Poktan, 1.135 unit koperasi, 495 pasar, 812 unit BUMDes, dan 50 kawasan sentra produksi CPO. Tak hanya itu, capaian transmigrasi lain bersumber dari sektor pertanian dan perkebunan seperti padi yang menghasilkan 1 juta Ha dan 7,5 juta Ton/ Tahun, Jagung 310.322 Ha dan 6,8 Juta Ton/Tahun, Sawit 1,14 Juta Ha dan 4,7 Juta Ton/Tahun, Kakao 200.214 Ha dan 1 Juta Ton/Tahun, Kopi 57.204 Ha dan 44.000 Ton/Tahun, Karet 429.030 Ha dan 1,4 Juta Ton/Tahun, serta Lada 14.301 Ha dan 8.600 Ton/Tahun. Sektor pertanian dan perkebunan inilah yang menjadi unggulan transmigrasi dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan agenda strategis pemerintah dalam penyediaan cadangan pangan nasional guna mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat Pandemi Covid-19. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional (food estate), transmigrasi dilaksanakan dengan pengembangan sentra-sentra produksi baru bagi berbagai komoditas pangan. Pengembangan produksi baru diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan produksi pangan nasional dan sekaligus sebagai upaya distribusi pangan ke berbagai wilayah Indonesia. Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan ini akan diterapkan di 4 (empat) Kawasan Transmigrasi yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Lamunti – Dadahup Food Estate merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 Ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar food estate berdasarkan pada keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Lamunti – Dadahup merupakan salah satu kawasan transmigrasi di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini telah mengembangkan program ketahanan pangan (Food Estate). Pelaksanaan Program Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian. Untuk program ekstensifikasi, telah dilakukan pembangunan permukiman dan penempatan transmigran sejumlah 103 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 82 KK transmigran penduduk setempat atau lokal dan 21 KK transmigran penduduk asal yang berasal dari Provinsi Jawa Barat sejumlah 6 KK, Provinsi Jawa Tengah 10 KK, dan Provinsi DI Yogyakarta 5 KK. Sedangkan untuk kegiatan intensifikasi lahan pertanian, dibutuhkan sarana produksi lengkap berupa benih unggul, pupuk dan pestisida serta pembenah tanah, bantuan biaya pengolahan lahan dan penambahan alat mesin pertanian (Alsintan), baik pratanam Mei 2022 - 13 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 13 07/06/22 18.49

maupun pascapanen. Untuk menjamin keberhasilan kegiatan intensifikasi ini, diperlukan sumberdaya manusia petani yang handal dan memiliki kemampuan bersaing yang baik dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi yang saat ini berjalan dengan sangat cepat. Program pengembangan Food Estate di Kawasan Transmigrasi Lamunti – Dadahup ini menjadi tantangan baru bagi para transmigran. Perubahan sistem dan pemikiran baru dalam sistem pertanian merupakan orientasi bagi para transmigran sebagai petani tentang perubahan cara pandang atau berfikir dalam meningkatkan produksi pertanian. Para transmigran dituntut untuk cepat beradaptasi dan berpartisipasi dengan semua elemen masyarakat, dapat memanfaatkan teknologi yang ada, serta bekerja sama dalam suatu kelompok. Transmigran sebagai sumberdaya manusia yang akan mengelola lahan pertanian tentunya harus memiliki kapasitas yang berkualitas dalam mendukung program ketahanan pangan di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup. Transmigran harus mampu bersaing sebagai sumberdaya manusia petani yang handal yang dapat mengubah mindset, manajemen pengelolaan dan perilaku. Sehingga, perubahan peradaban petani dapat tercapai, dari yang bekerja sendiri-sendiri menjadi terkonsolidasi, dari skala usaha kecil/terpencar-pencar menjadi skala ekonomi besar, dari penerapan teknologi konvensional menjadi teknologi modern dan digitalisasi, dari menghasilkan produk primer menjadi produk olahan dan rekayasa sosial menggerakkan sumberdaya pertanian. Oleh sebab itu, pada tahapan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, calon transmigran yang telah lulus seleksi selanjutnya akan dilatih dahulu sebelum ditempatkan di lokasi satuan permukiman. Calon transmigran baik penduduk setempat atau lokal maupun penduduk daerah asal (Pulau Jawa) diberikan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDPDTT) yang ada di beberapa daerah. Tahapan pelatihan ini merupakan 14 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 14 07/06/22 18.49

salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pelatihan yang diberikan merupakan pelatihan berbasis kompetensi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di Kawasan Transmigrasi Lamunti – Dadahup. Tak hanya itu, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung program food estate juga dilakukan dengan membuat modul pelatihan bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Namun, pelatihan saja tidak cukup untuk melahirkan transmigran yang berkualitas sebagai sumberdaya manusia petani yang dapat mendukung pengembangan program ketahanan pangan. Transmigran perlu memiliki keseriusan dan kunci sukses yang biasa disingkat BAKSO (Berdoa, Ambisi, Kerjasama, Sabar, dan Optimis). Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat kekuatan lahir dan batin. Ambisi, agar dapat mengubah kehidupan yang lebih baik di tanah harapan. Kerja sama, harus dapat bekerja sama dengan tetangga, masyarakat sekitar dan petugas lapangan di satuan permukiman. Sabar, karena di lokasi transmigrasi banyak tantangan, hambatan, dan godaannya sehingga harus sabar untuk menjadi sukses yang lebih besar lagi. Serta Ojo gampang menyerah. Keseriusan dan tekad sebagaimana kunci sukses tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri bagi transmigran untuk meminimalisir adanya transmigran ulang alik atau yang berganti profesi menjadi buruh di luar permukiman transmigrasi. Solusi Dampak Covid-19 Kawasan transmigrasi dapat berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional (Food Estate) karena transmigrasi sejak awal dirancang dengan pola usaha tanaman pangan khususnya dan perkebunan pada umumnya. Transmigrasi membuka areal-areal baru (ekstensifikasi) dan memberdayakan masyarakat petani transmigran dipadukan dengan perkembangan teknologi, baik dalam budidaya maupun pascapanen sehingga selain dapat menambah atau menaikkan produksi pangan, juga menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, transmigrasi dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran sebagai dampak dari pandemik Covid-19. n Panca Okta Hutabrina Mei 2022 - 15 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 15 07/06/22 18.49

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (PSP DAN PSKP) DIREKTORAT UPDATE’S Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 3, Tanjung Buka SP 4, Tanjung Buka SP 6 B, Tanjung Buka SP 10 dan Sepunggur telah dilaksanakan di mana tugas ini merupakan intisari dari semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dari Direktorat PSP dan PSKP, Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN MEMAKSIMALKAN LAHAN TIDUR UNTUK KESEJAHTERAAN 16 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 16 07/06/22 18.49

L aporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung, Buka SP 3, Tanjung Buka SP 4, Tanjung Buka SP 6 B, Tanjung Buka SP 10 dan Sepunggur juga telah berhasil disusun sebagai satu bentuk tanggung jawab tertulis tertib administrasi selesainya suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2021. Laporan tersebut juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan perkembangan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Penyelenggaraan Transmigrasi di Indonesia salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan para transmigran melalui program pemberdayaan yang dilakukan secara terpadu dan optimal. Penyelenggaraan Transmigrasi tidak hanya melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetapi juga melibatkan Stakeholder terkait yang nantinya dapat memberi kontribusi dan memperkuat pembangunan daerah transmigrasi.   Program Transmigrasi, bukan hanya perpindahan penduduk, tetapi  yang terpenting adalah untuk menyebarluaskan tenaga kerja yang masih menganggur, mengatasi kesenjangan ekonomi, pemanfaatan lahan-lahan tidur dan meningkatkan pembangunan di lokasi transmigrasi. Dalam penempatan transmigran, dibekali dengan pembagian jaminan hidup beras dan non beras, lahan pekarangan (LP) dan Lahan Usaha (LU). Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan juga Kesejahteraan Masyarakat dalam menghadapi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan bantuan-bantuan seperti halnya Ketahanan Pangan. Kemendes PDTT, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, melalui Direktorat Pengembangan Satuan Pemukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan mengalokasikan anggaran tahun 2021 akan melaksanakan pemberian bantuan tersebut kepada warga di Satuan Permukiman. Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, ditunjukan antara lain dengan dijadikannya isu ketahanan pangan sebagai salah satu fokus kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian. Peningkatan ketahanan pangan untuk kepentingan dalam negeri, mengingat adanya perubahan lingkungan strategis internasional dan domestik. Ketidakpastian dan ketidakstabilan produk pangan nasional, tidak otomatis dapat mengandalkan kepada ketersediaan pangan di pasar dunia. Mei 2022 - 17 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 17 07/06/22 18.49

 Tujuan dari pelaksanaan program ketahanan pangan di Lokasi Tanjung, Buka SP 3, Tanjung Buka SP 4, Tanjung Buka SP 6 B, Tanjung Buka SP 10, dan Sepunggur bertujuan untuk mendukung program pemerintah yang menjamin atas hak atas pangan, menjadi basis pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan menjadi pilar ketahanan nasional. Tujuan pembangunan ketahanan pangan itu sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bernutu dan gizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah, hingga rumah tangga. Pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Satuan Permukiman secara maksimal dapat di kembangkan pada masa pandemi Covid-19 serta masyarakat dapat diberdayakan di Lokasi Lokasi Tanjung Buka SP 3, Tanjung Buka SP 4, Tanjung Buka SP 6B, Tanjung Buka 10 dan Sepunggur Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, adapun sebagai berikut: a. Tanjung Buka SP 3 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 3 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan yang dananya di Kabupaten tersebut. 2. Evaluasi hasil pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan dan diserahkan dari pihak kedua yaitu CV. CENTER PASS kepada Pihak Pertama yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan. 3. Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 3 dilaksanakan dengan sistem Pengadaan Langsung. b. Tanjung Buka SP 4 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 3 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan yang dananya di Kabupaten tersebut. 2. Evaluasi hasil pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan dan diserahkan dari pihak kedua yaitu CV. ARINDA PERDANA kepada Pihak Pertama yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan. 3. Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 4 dilaksanakan dengan sistem Pengadaan Langsung. 18 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 18 07/06/22 18.49

c. Tanjung Buka SP 6B 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 6B dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan yang dananya di Kabupaten tersebut. 2. Evaluasi hasil pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan dan diserahkan dari pihak kedua yaitu CV. FREELANCE JAYA KREASI kepada Pihak Pertama yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan. 3. Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 6B dilaksanakan dengan sistem Pengadaan Langsung. d. Tanjung Buka 10 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 10 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan yang dananya di Kabupaten tersebut. 2. Evaluasi hasil pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan dan diserahkan dari pihak kedua yaitu CV. BISMA ATARI kepada Pihak Pertama yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan. 3. Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 10 dilaksanakan dengan sistem Pengadaan Langsung. e. Sepunggur 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 10 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan yang dananya di Kabupaten tersebut. 2. Evaluasi hasil pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan dan diserahkan dari pihak kedua yaitu CV. BISMA ATARI kepada Pihak Pertama yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan. 3. Pengembangan Ketahanan Pangan di Lokasi Tanjung Buka SP 10 dilaksanakan dengan sistem Pengadaan Langsung. n Irmanta, Moch. Agung Herdianto Mei 2022 - 19 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 19 07/06/22 18.49

Pembangunan dan pengembangan transmigrasi dapat dimaknai sebagai instrumen membangun dari pinggiran yang mencakup 2 (dua) aspek pembangunan dan pengembangan dalam satu kesatuan. Pertama, pembangunan transmigrasi merupakan proses pembangunan fisik ruang kawasan sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha yang dilaksanakan secara bertahap, yaitu pembangunan fisik Satuan Permukiman (SP) dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman (SKP) membentuk SKP sebagai hinterland dari Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dan pembangunan jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi untuk membentuk satu kesatuan Kawasan Transmigrasi. Kedua, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sebagai usaha bersama terencana dan bertahap atau suatu proses (tahapan) yang didesain untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan transmigrasi. Kedua aspek yaitu pembangunan dan pengembangan tersebut tentunya harus sejalan dengan rencana pembangunan daerah, karena pada hakekatnya pembangunan ketransmigrasian merupakan salah satu instrumen dalam percepatan dan pemerataan pembangunan daerah/ wilayah. Tidak hanya itu, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi juga digunakan sebagai sarana dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat terpenuhi, misalnya saja pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan dasar. Lokasi transmigrasi yang kebanyakan berada lokasi baru dibuka juga perlu untuk dipastikan bahwa tanah lokasi telah memenuhi prinsip layak huni, layak usaha, dan layak berkembang MENUJU KAWASAN MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (IPKTRANS) DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKTRANS) DIREKTORAT UPDATE’S 20 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 20 07/06/22 18.49

serta bebas dari permasalahan hukum maupun sosial. Setelah terpenuhinya kebutuhan/ pelayanan dasar, maka pemenuhan kebutuhan selanjutnya bagi masyarakat yang akan menghuni lokasi transmigrasi adalah kemudahan dalam pengembangan usaha. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bertransmigrasi dari wilayah asalnya. Oleh karena itu, diperlukan juga sarana dan prasarana produksi, alat dan mesin pertanian, dan alat pascapanen. Bahkan, akses pemasaran dan inisiasi kerja sama kemitraan dengan dunia usaha juga perlu untuk disiapkan. Dalam rangka mencapai keberhasilan dari program transmigrasi, sumber daya manusia juga perlu untuk disiapkan dalam menghadapi kondisi di daerah transmigrasi yang akan didatangi. Pelatihan ataupun pembekalan kapasitas masyarakat yang akan dipindahkan pada lokasi transmigrasi menjadi salah satu strategi dalam mempersiapkan kapasitas masyarakat untuk menyesuaikan dengan lokasi tujuan transmigrasi. Sama halnya dengan di daerah-daerah yang sudah lebih maju, pengembangan usaha di kawasan transmigrasi juga dilakukan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, koperasi, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) untuk penguatan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi. Hal ini sangat berperan bagi masyarakat yang mengikuti program ini dan melakukan kegiatan usaha di lokasi transmigrasi. Keberhasilan pembangunan Kawasan transmigrasi tentunya memerlukan kontribusi berbagai pihak, sehingga diperlukan peningkatan sinergitas dan sinkroniasi program/ kegiatan antarkementerian/lembaga/ pemerintah baik yang ada di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, perlu untuk dibuat suatu grand design kawasan transmigrasi yang dapat digunakan bagi seluruh stakeholder yang terlibat. Dalam grand design tersebut, minimal terdapat kebijakan tentang akses dan hak masyarakat untuk mengelola sumber daya alam lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh masyarakat. Pengelolaan dan penggunaan sumber daya ini layaknya tetap harus mementingkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, dan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan yang sudah menjadi cita-cita Bangsa Indonesia. Sebagai penyambung tujuan dan arah pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, maupun stakeholder terkait perkembangan kawasan transmigrasi diperlukan suatu alat ukur untuk mengetahui perkembangan kawasan transmigrasi secara periodik agar dapat diketahui apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai sasaran atau belum. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk pengukuran tersebut berupa dimensi, perubah dan indikator serta alat analisis agar dapat mengukur secara akurat. Penetapan dimensi, perubah, dan indikator untuk mengukur perkembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan amanat PP Nomor 3 Tahun 2014 pasal 62, bahwa perlunya ketetapan Menteri tentang indikator sasaran pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. Ketetapan tersebut mencakup indikator sasaran tahapan pembangunan dan pengembangan SP, Pusat SKP, SKP, KPB, maupun Kawasan Transmigrasi. Menjawab hal tersebut pada tangggal 16 Desember 2021 telah ditetapkan Keputusan Menteri Desa PDT, dan TransmigrasiNomor 117 tahun 2021 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi. Diharapkan nilai IPKTrans (Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi) yang dihitung dari berbagai dimensi (ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring sarana dan prasarana,dan kelembagaan) pada Kepmen tersebut selain sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan setiap tahapan pembangunan transmigrasi (status kawasan transmigrasi berkembang, mandiri, dan berdaya saing), sekaligus dapat digunakan menentukan kebutuhan intervensi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara akurat sesuai dengan lokus, fokus, dan tempo sehingga akan memudahkan pengalokasian anggaran dan perencanaan kegiatan pada kawasan transmigrasi bagi Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, maupun stakeholder terkait. Peran dalam pengukuran nilai IPKTrans (Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di mana di dalamnya terdapat tugas dan fungsi pada Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk mengevaluasi setiap perkembangan 152 kawasan transmigrasi (terdiri dari 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian). IPKTrans (Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi) diperlukan pada setiap aspek dan tahapan kegiatan dalam membentuk kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang bercirikan perkotaan berbasis pengembangan usaha industri, jasa dan perdagangan, serta aktivitas ekonomi modern. n Kharis Ragil Triyanto Mei 2022 - 21 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 21 07/06/22 18.49

Waktu belum menunjukkan pukul tujuh, beberapa orang terlihat sibuk mempersiapkan dan menata ruang rapat Gedung C, gedung Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di kompleks Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Kalibata. Pagi itu, Senin, 23 Mei 2022, digelar agenda penting serah terima jabatan (sertijab) pimpinan tinggi. Ir. Rr. Aisyah Gamawati, M.M., selaku Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mengemban amanah jabatan baru. Pekan sebelumnya, Dirjen Aisyah telah dilantik menjadi Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Selain Dirjen Aisyah, Mendes juga melantik Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama, yaitu Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, Ir. Anto Pribadi, M.M., M.M.Si. Berkenaan dengan hal tersebut, maka posisi pimpinan tinggi yang ditinggalkan diisi oleh pelaksana tugas (Plt.). Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dijabat oleh Direktur Pengembangan Kawasan Transmgirasi, Ir. Rajumber Prihatin, M.Si., dan pelaksana tugas Direktur Fasilitasi Penataan dan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dr. Sigit Mustofa Nurudin, S.T., M.M. Tepat pukul sembilan pagi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, Taufik Madjid, hadir di ruangan yang sekaligus menandai dimulainya acara. Diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima (BAST) antara pejabat sebelumnya dengan pejabat penerusnya, Sekjen Taufik memberikan sambutan dan menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain, terutama pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pergantian posisi atau mutasi adalah hal yang lumrah dalam birokrasi, menandakan bahwa tiap aparatur sipil negara (ASN) harus siap ditempatkan di mana saja, untuk posisi apa saja, didasari dengan niat dan motif pengabdian untuk negara. Taufik melanjutkan, bahwa sejatinya tiap-tiap pimpinan pasti telah memperkuat pondasi institusi, selain bekerja memenuhi target-target yang telah ditetapkan. “Pondasi ini menjadi pijakan penting bagi pejabat selanjutnya yang mengisi posisi tersebut, dalam hal ini adalah Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmgirasi,” pesannya. Ia berharap, pondasi tersebut dapat DINAMIKA SERTIJAB DIRJEN PPKT PERKUAT PONDASI INSTITUSI 22 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 22 07/06/22 18.49

diteruskan dan diterjemahkan ke dalam eksekusi langkah-langkah strategis untuk mencapai target kerja institusi. Program Transmigrasi telah merespons tantangan nasional perihal ancaman krisis pangan dengan cukup baik, yaitu dengan menginisiasi dan berkontribusi dalam perwujudan lumbung pangan nasional di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ini adalah pesan lain dari Taufik untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan transmigrasi agar dapat menjadi kekuatan ekonomi baru. Menjelang penghujung acara, Aisyah memberikan sambutan pisah selaku Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berisi pesan-pesan untuk pejabat penerusnya. Aisyah menuturkan beberapa hal dalam kesempatan tersebut. Pertama, ia mengingatkan kembali tentang prioritas program pembangunan dan pengembangan kawasan transmgirasi tahun 2022, yaitu (1) revitalisasi 152 kawasan transmigrasi, (2) pemenuhan mandatory, (3) penanganan pascabencana alam di kawasan transmigrasi, (4) penyelesaian permasalahan pertanahan dan fasilitasi SHM, dan (5) program penguatan nilainilai Pancasila di kawasan transmigrasi. Kebijakan strategis dari Kemendesa PDTT menjadi hal ke-dua yang diingatkan oleh Aisyah. “Model Creating Share Value (CSV) yang merupakan contoh dari kolaborasi Pentahelix Transpolitan dengan lokus piloting di Kabupaten Jember diharapkan agar terus dikawal pelaksanaannya,” katanya. Poin selanjutnya yang disampaikan Aisyah adalah perihal implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Aisyah menitipkan agar implementasi ini dikawal secara serius, terutama terkait tim KIPS Tingkat Nasional. Terlebih setelah diselenggarakannya Rakornas Transmigrasi Tahun 2022 pada bulan Maret lalu di Surabaya, ada sebelas (11) Kementerian/Lembaga yang telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk menyusun laporan rutin yang akan disampaikan kepada Presiden. Hingga tahun ini, Ditjen PPKTrans memiliki beberapa Perjanjian Kerja Bersama yang aktif. Aisyah berharap agar sejumlah PKB ini dapat betul-betul diimplementasikan dan disusun rencana aksinya (action plan), agar tidak hanya menjadi seremonial saja tanpa aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Terakhir, Aisyah mengungkapkan perhatiannya terhadap turunnya jumlah pagu indikatif tahun 2023 untuk program ketransmigrasian sebesar 17% dari anggaran tahun 2022, atau sejumlah 55 miliar Rupiah. Tentu ini akan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh segenap pihak yang bertugas dalam membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi. Usai sertijab ini, menjadi penanda dimulainya kepemimpinan baru Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Momen yang bertepatan dengan perayaan Hari Kebangkitan Nasional ini diharapkan menjadi tonggak awal kebangkitan transmigrasi di Indonesia. n Elson Susilo & Salsabila Daniastri Mei 2022 - 23 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 23 07/06/22 18.49

K onsep Food Estate merupakan kawasan pertanian yang mengembangkan komoditas pangan, hortikultura, buah-buahan dan aneka tanaman pangan yang terintegrasi dengan industri pangan, sarana produksi dan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan irigasi, jalan hingga konektivitas ke Pelabuhan, dengan pola pengembangan konsep pertanian small holder. Program Food Estate menjadi program yang terintegrasi antara beberapa kementerian dan sektor lainnya yang pertama kali diamanatkan atas arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas, Jumat (26 Juni 2020) di Istana Negara yang menetapkan area pengembangan di Kawasan EksPengembangan Lahan Gambut (PLG), Provinsi Kalimantan Tengah sebagai langkah awal kebijakan pengembangan FOOD ESTATE MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL Potensi krisis pangan di dunia menurut Badan Pangan Dunia FAO sudah ada di depan mata. Mengingat akan potensi terjadinya krisis pangan, Indonesia kemudian membuat program lumbung pangan nasional atau Food Estate yang diharapkan mampu menjadi katalisator ketahanan pangan nasional. LAPORAN UTAMA 24 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 24 07/06/22 18.49

kawasan Food Estate berbasis korporasi petani. Dalam pelaksanaan program Food Estate, Kemenderian Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki peran yang sangat penting yang berkaitan dengan program transmigrasi. Menjadi penting karena kita ketahui pada rancangan program Food Estate tahun 2021, tahap pertama dialokasikan pada desa Dadahup dengan ketetapan HPL seluas 380,91 Ha (AOI, 2020), dan rancangan perencanaan kawasan ketahanan pangan pada SKP-D1 Dadahup dalam skala SP, SKP, Pusat SKP, KPB dan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTrans, 2021). Melihat keadaan seperti itulah kemudian muncul kebijakan transmigrasi yang sejalan dengan rencana pengembangan masyarakat (renbangmas) y a i t u mendukung DIAH E. POESPANINGROEM PERENCANA AHLI MADYA Mei 2022 - 25 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 25 07/06/22 18.49

pengembangan Food Estate. Dalam pengembangannya terdapat tiga hal yang harus dicermati: Pertama: Program prioritas nasional yang disampaikan pada Rapat Terbatas Kabinet, 26 Juni 2020 ditetapkan seluas 770.601 hektare di antaranya untuk dikembangkan melalui Food Estate pengembangan di Kalimantan Tengah terbagi ke dalam dua tahap, yakni (a) Tahap 1 jangka pendek (2020-2021) dengan konsep pertanian small holder (korporasi) seluas 148.268 hektar dan (b) Tahap 2 jangka menengah hingga panjang (dimulai tahun 2022) dengan konsep pengelolaan dikerjasamakan dengan investor seluas 622.333 hektar dan berpeluang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pangan, Kedua: Rencana pengembangan masyarakat (renbangmas) dengan skim transmigrasi dilaksanakan crash program serentak di tahun 2021, dimulai perencanaan pengembangan kawasan, renbangmas, pelaksanaan pembangunan permukiman, dan pengembangan masyarakat baik melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Ketiga, intervensi transmigrasi dalam pengembangan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan melalui Pengembangan Food Estate dengan model korporasi petani. Dari ketiga hal tersebut terlihat korelasi implementasi kebijakan renbangmas dengan aspek dimensi ruang, sumberdaya manusia (partisipasi masyarakat dan kelembagaan) dalam pengembangan kawasan transmigrasi, dan penempatan transmigran, serta lingkungannya pada kawasan Dadahup SKP D1. Diharapkan pelaksaan dari ketiga hal tersebut mampu menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan renbangmas secara berkelanjutan, yang memperhatikan keberadaan hak-hak masyarakat lokal terkait keberlanjutan program Food Estate, tidak hanya mampu menjamin ketersediaan pangan namun juga mendorong terwujudnya kemandirian pangan nasional. program Food Estate, tidak hanya mampu menjamin ketersediaan pangan namun juga mendorong terwujudnya kemandirian pangan nasional. LAPORAN UTAMA 26 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 26 07/06/22 18.49

Untuk mendukung lanjutan program pembangunan dan pengembangan kawasan, dibangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti – Dadahup Kabupaten Kapuas yang telah dicanangkan pada tahun 2008 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Pembangunan dan Pengembangan kawasan KTM dimaksudkan adalah pengembangan kawasan yang beorientasi pembangunan perdesaan yang mempunyai fungsi perkotaan. Pembangunan dan Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) Menciptakan sentra-sentra agrobisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta guna menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja; (2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar; (3) Meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti Kabupaten Kapuas mencakup 22 eks- permukiman/kawasan transmigrasi dan 8 Desa definitif di sekitarnya dihuni oleh penduduk sebanyak 10.436 KK yang terdiri dari masyarakat eks-transmigran dan penduduk sekitar yang mencakup 4 (empat) Kecamatan antara lain Kecamatan Mentangai, Kapuas Murung, Kapuas barat dan Kecamatan Dadahup. KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LAMUNTI-DADAHUP PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI EKS PLG KALIMANTAN TENGAH Mei 2022 - 27 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 27 07/06/22 18.49

Adapun rincian 22 eks-permukiman/ kawasan dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Lamunti A1 (Pusat KTM) 2. Lamunti A2 3. Lamunti A3 4. Lamunti A4 5. Lamunti A5 6. Lamunti B1 7. Lamunti B2 8. Lamunti B3 9. Lamunti B4 10. Lamunti B5 11. Lamunti C1 12. Lamunti C2 13. Lamunti C3 14. Lamunti C4 15. Lamunti C5 16. Dadahup G1 17. Dadahup G2 18. Dadahup G3 19. Dadahup G4 20. Dadahup G5 21. Dadahup F2 22. Dadahup F5 Sedangkan 8 Desa definitif di sekitarnya antara lain adalah sebagai berikut: 1. Desa Sei Dusun 2. Desa Lamunti 3. Desa Sei Kapar 4. Desa Tarantang 5. Desa Manusup 6. Desa Pulau Kaladan 7. Desa Mantangai 8. Desa Teluk Hira Sarana dan prasarana yang telah dibangun dalam kawasan Kota Terpadu Mandiri diantaranya: Kantor Badan Pengelola KTM, Jalan poros/penghubung, los pasar, BPTP, pematangan lahan, desain rencana dermaga. Sedangkan di hinterland nya antara lain; green house, pabrik pupuk granulair, penyulingan nilam, pabrik tahu, bioetanol, Rice Mile Plan (RMP), Pertokoan, pembangunan los pasar, bantuan berbagai alat mesin pertanian (Alsintan).. Dalam areal KTM dan sekitarnya, tahun 2017 ini telah diproses Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) untuk mendapat penetapan Kawasan Transmigrasi oleh Menteri. Terkait dengan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah tentang moratorium transmigrasi dimaksudkan adalah penundaan sementara terhadap program pembangunan transmigrasi baru (PTB), moratorium pembangunan Transmigrasi dilakukan guna peningkatan kualitas penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah, namun untuk program pemenuhan daya tampung masih tetap dilanjutkan sebagaimana surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Nomor: 545/640/III.11/ Kesra/2013 tanggal 19 November 2013, sambil menunggu disyahkannya RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih lanjut Tahun 2018, moratorium transmigrasi untuk Provinsi Kalimantan Tengah,telah dicabut dan saat ini Kalimantan Tengah lagi diarahkan sebagai lumbung pangan dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Pembangunan dan Pengembangan kawasan KTM dimaksudkan adalah pengembangan kawasan yang beorientasi pembangunan perdesaan yang mempunyaifungsi perkotaan. LAPORAN UTAMA 28 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 28 07/06/22 18.49

Secara rinci tata ruang Dadahup SKP D1 Komoditas dan Investor Komoditas dan investor di kawasan KTM terdiri dari : (a) Komoditas Unggulan pada Kawasan Kota Terpadu Madiri (KTM): Kelapa Sawit, Karet, Ternak Sapi; (b) Komoditas Tanaman Holtikultura, buah-buahan dan tanaman pangan: Jeru, Semangka, Rambutan, kacang-kacangan, Umbi-umbian; (c) Investor pada Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM): Globalindo Agung Lestari (Perkebunan Kelapa Sawit); Lifere Agro Kapuas (Perkebunan Kelapa Sawit). Pembangunan sektor ketransmigrasian di Kalimantan Tengah selama lebih dari 5 dasawarsa telah memberikan kontribusi yang nyata dengan terbukanya keterisolasian daerah pinggiran dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah, memberikan andil dalam pemekaran Kecamatan dan Kabupaten, mendukung kedaulatan pangan daerah, serta mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Indonesia meresponS peringatan FAO dengan membangun lumbung pangan melalui Food Estate di masa pandemi COVID 19. Sejak Tahun 2020, pemerintah memulai proyek lumbung pangan pada lahan bekas pengembangan lahan gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pengembangan Food Estate ini menjadi tantangan tersendiri terkait dengan sejarah kegagalan program sejenis yang pernah terjadi pada tahun 1996 di Kabupaten Kapuas. Dalam pemgembangan program ketahanan pangan terutama di Kabupaten Kapuas ada parameter yang harus di ingat, yakni keberlanjutan dan keberdayaan atau kemandirian. Demi menjaga kedua parameter tersebut berjalan dengan baik maka fokus kegiatan di wilayah pengembangan lahan gambut memerlukan intervensi, sinergi dan peran Kementerian Pertanian (Kementan), PUPR dan Kementerian Desa, PDTT. Peran Kementrian-kementrian ini menjadi sangat penting untuk memecahkan beberapa kendala teknis, infrastruktur dan juga sumber daya manusia yang ada di lokasi pengembangan Food Estate di Kecamatan Dadahup seluas 2.000 hektare (ha) yang tersebar di 5 Desa. n Diah Eka Poespaningroem, Etti Diana Tata Ruang Kawasan Dadahup SKP D1 (Sumber. Studi RTSP Tahun 2021) Mei 2022 - 29 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 29 07/06/22 18.49

Diperlukan pemetaan peran desa pada kawasan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan masyarakat pada kawasan Food Estate terkait dengan pengembangan usaha pokok transmigrasi untuk mendukung ketahanan pangan Food Estate, terutama di di kawasan transmigrasi Dadahup SKP D1, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah yang menjadi lokasi awal kebijakan pengembangan kawasan Food Estate. Pada pelaksanaan pemetaan peran desa serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi dalam lingkup renbangmas di kawasan transmigrasi Dadahup Kapuas Kalimantan Tengah dilakukan lewat pendekatan konsep transmigrasi dengan meninjau beberapa aspek: Kebijakan Transmigrasi Pembangunan permukiman transmigrasi bertujuan mewujudkan landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan transmigran, serta mempercepat proses pembangunan kawasan dengan cakupan yang lebih luas. Amanah UU Nomor 29 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor pembangunan lain dan pembangunan daerah serta berwawasan lingkungan. Terkait pengembangan masyarakat di kawasan Transmigrasi meliputi bidang: (1) ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar, dan mental spritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan KONSEP TRANSMIGRASI PENDUKUNG PROGRAM FOOD ESTATE Menjadi sebuah tantangan bagi Kemendesa untuk membuat program transmigrasi yang selaras dengan program ketahanan pangan. LAPORAN UTAMA 30 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 30 07/06/22 18.49

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan dan/ atau penguatan perangkat desa atau kelurahan; (4) pengelolaan lingkungan (sumber daya alam) dan ruang untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup; (5) jejaring prasarana dan sarana untuk meningkatkan akses perekonomian masyarakat kawasan transmigrasi. Renbangmas di Kawasan Dadahup SKP D1 terkait dengan program pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah, disusun sebagai acuan pelaksanaan untuk lima tahun ke depan. Renbangmas harus memuat aspirasi dan kebutuhan rencana masyarakat lokal yang ada maupun masyarakat yang ditempatkan dari luar kawasan dengan memperhatikan aspek: Sumberdaya Manusia, (SDM) SDM transmigrasi, dikategorikan pada tiga jenis transmigrasi, yaitu: (a) Transmigrasi Umum: Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan upah (b) Transmigrasi Swakarsa Berbantuan: Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang maju (c) Transmigrasi Swakarsa Mandiri: Transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigrant yang bersangkutan atas arahan,layanan dan bantuan Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Ruang Ruang untuk pengembangan kawasan transmigrasi, terkait renbangmas yang mendukung pengembangan Food Estate dalam skala SKP D1 Kapuas, pengembangannya meliputi: a. Kawasan Transmigrasi Kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Kawasan transmigrasi ini diusulkan oleh pemerintah daerah dan kemudian ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional, provinsi atau Kabupaten/kota Kawasan transmigrasi ini nantinya dikembangkan di kawasan perdesaan untuk mengembangkan pertanian atau sumber daya alam. b. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) Wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). c. Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) Lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhann wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembangg sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan RTRW. LPT memiliki hierarki, yaitu beberapa satuan kawasan perkembengan dilayani oleh satu kawasan perkotaan baru d. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Satu kawasan terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru. Satu SKP paling sedikit memiliki 3 satuan permukiman dan paling banyak memiliki 6 satuan permukiman Pusat SKP nanti menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi (PPLT). PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP. e. Satuan Permukiman (SP) Satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran f. Kelembagaan Kelembagaan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan unit pengelolaan keberlanjutan pengembangan masyarakat untuk penguatan dan pengembangan ketahanan pangan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat transmigran mandiri dan dapat meningkatkan pendapatannya. Kelembagaan Renbangmas Kelembagaan renbangmas dalam kerangka penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat transmigran dalam pengembangan Food Estate , berbasis kebutuhan masyarakat lokal atas dasar musyawarah terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, Badan Usaha yang melakukkan pengembangan kegiatan dan investasi, pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lebih lanjut hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah (ditandatangani pimpinan musyawarah paling sedikit 3 wakil perencana teknis yang disahkan Kepala Desa) . n Diah Eka Poespaningroem, Etti Diana Mei 2022 - 31 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 31 07/06/22 18.49

5 ASPEK PENTING UNTUK WUJUDKAN KETAHANAN PANGAN Transmigrasi mendukung Food Estate bukan lagi sekedar isapan jempol. Lewat renbangmas transmigrasi tujuan itu bisa dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Rembangnas transmigrasi yang mendukung pengembangan Food Estate, sangat terkait dengan kebijakan, rencana, program dan kegiatan namun juga harus ditinjau dari aspek ruang, SDM, kelembagaan dan lingkungan.Berikut penjelasan masing-masing aspek. 1. Ruang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Food Estate dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan dalam negeri yang juga dilandasi upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan dan pengembangan ekonomi fokus untuk masyarakat sebagai bagian penangan pandemi COVID-19. Pengembangan Food Estate dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai salah satu tanggung jawab dalam capaian Pemulihan Ekonomi Nasional diemban oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Tanggung jawab tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan, ada hal dalam menjalankan kegiatan ini, antara usaha mengatasi krisis pangan di era pandemic COVID 19, namun terdapat dilema teknis bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang pernah mengalami trauma terhadap kegagalan proyek PLG (Pengembangan Lahan Gambut), dan pada Ttahun 1998 Proyek PLG ini terabaikan yang kemudian memunculkan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit (terdapat Sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit dilahan eks PLG). Lokasi program pengembangan Food Estate saat ini, merupakan ruang lokasi proyek PLG tahun 1995 di era orde baru dengan tujuan mencapai swasembada beras. Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995, mengenai PLG seluas 1,1 juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi. LAPORAN UTAMA 32 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 32 07/06/22 18.49

Proyek dilaksanakan dengan membangun kanal - kanal yang tujuannya membelah kubah gambut. Proyek dimulai pada 23 Januari 1996 dan langsung melanggar aturan pertama pembangunan proyek, yakni dikerjakan tanpa studi kelayakan mendalam dan tanpa analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Proyek lahan gambut (PLG) merupakan keputusan dan tekad bangsa Indonesia sebagai langkah untuk mempertahankan swasembada pangan dan sekaligus andil dalam memecahkan pangan dunia. Enam tahun kemudian tepatnya di tahun 2001, Proyek PLG 1,1 juta hektare resmi di akui Menteri Pertanian Republik Indonesia Bungaran Saragih, sebagai proyek gagal, dan terbukti tidak cocok untuk pananaman padi. Dampaknya, sekitar separuh dari 15.594 KK transmigrasi yang dahulu ditempatkan pada kawasan tersebut, meninggalkan lokasi. Namun sejalan dengan adanya peringatan WHO dengan kemungkinan adanya krisis pangan dunia yang kemudian berlanjut dengan pandemi Covid yang makin memperburuk kesediaan pangan, sesuai arahan Presiden RI tahun 2020, maka lokasi ex-PLG Kalimantan Tengah dijadikan lahan untuk melaksanakan program Food Estate. Terdapat dua model Food Estate yang akan dijalankan oleh Pemerintah, pertama fokus dalam pengembangan padi dengan leading sektor Kementerian Pertanian. Kedua ,fokus dalam pengembangan singkong dengan leading sektor Kementerian Pertahanan. 2. Pencadangan Area Lahan Ketahanan Pangan Agar program Food Estate berjalan dengan baik maka diperlukan penunjukan area lahan secara resmi oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. Karena itulah kemudian Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan surat Nomor 03/D’Strans Tahun 2021 Tentang Pencadangan areal Lahan dan Penunjukkan Lokasi Permukiman Transmigrasi Seluas 380,91 Ha di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Aturan SK Bupati dimaksud, memuat : (1) Setelah hak pengelolaan diperoleh, kepada para transmigran dapat diberikan hak milik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; (2) Segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana pembangunan transmigrasi dan penempatan transmigran diharuskan selalu berkoordinasi dengan pihak Bappeda ,Kabupaten Kapuas dan Pimpinan Daerah; (3) Calon transmigran penduduk setempat (TPS), diutamakan yang berdomisili di Kawasan Lamunti-Dadahup dan yang mempunyai kompetensi (skill) untuk mengembangkan usaha pertanian dan mendukung Program Ketahanan pangan (Food Estate). Mei 2022 - 33 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 33 07/06/22 18.49

3. Pengembangan Pola Usaha Kebijakan mendukung di kawasan transmigrasi berbasis ketahanan pangan dalam kerangka lingkup pengembangan Food Estate di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Tahun 2021 intervensi kegiatan Transmigrasi melalui kegiatan ekstensifikasi, didukung dengan rencana pembangunan di Kabupaten Kapuas, meliputi : (a) kegiatan standar: (1) pembukaan lahan (PKN); (2) jalan lokal primer; (3) jalan lingkungan, (4) jalan lahan usaha; (5) saluran drainase, (6) jembatan standar (kayu); (7) gorong gorong kayu; (8) RTJK; (9) Rumah KUPT, (10) Balai Desa dan Kantor Unit; (11) Gedung Unit, (12) Perlengkapan Fasum, (13) SAB Standar (Gentong Plastik). (b) kegiatan non standar: (1) saluran irigasi; (2) drainase. Pada program Ketahanan Pangan setiap transmigran akan memperoleh lahan 2 Ha/KK ( Lahan pekarangan, Lahan usaha I dan Lahan usaha II), kondisi siap tanam. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi pada pasal 10 ayat 3 untuk lahan usaha II kondisi belum dibuka (dibuka sendiri oleh transmigrans atau dikerjasamakan dengan badan usaha ) perlu ada persetujuan teknis bahwa lahan pekarangan (0,25 Ha/KK) dan Lahan Usaha (1,75 Ha/Kk) pada program ketahanan pangan ini dalam kondisi dibuka dan hanya siap olah dengan kebersihan mencapai 80 persen. 4. Program Rencana Pengembangan Masyarakat SKP D1 (Food Estate) Tahun 2021 Rencana pengembangan masyarakat SKP D1 sebagai ruang pengembangan Food Estate, tidak terlepas dari histori penempatan transmigran. Penempatan transmigran untuk pelaksanaan PLG dimulai pada tahin 1996 dan berakhir pada tahun 2000, walau pada akhirnya terjadi kegagalan lahan sejuta hektar tersebut. Untuk itulah agar rencana Food Estate yang akan dilaksanakan di lokasi terbut maka dilakukan kajian dan analisis terhadap penempatan transmigran pada tahun 1996-2000, yang telah meninggalkan kawasan tersebut akibat lahan sulit ditanami dan irigasi yang kurang mendukung. Ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pengembangan sarana, prasarana dan utilitas umum dan penguatan kelembagaan dan pemerintah merupakan bidang yang akan di kaji. . Renbangmas yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini, secara fakta masyarakat sudah memberikan lahan untuk program transmigrasi dan telah ada berita acaranya penyerahan lahan tersebut, untuk rencana penempatan transmigran di kawasan Dadahup ini semula 300 KK menjadi 103 KK dengan rincian 80 persen dari transmigran penduduk/warga lokal dan 20 persen adalah transmigran dari daerah Pembangunan sektor ketransmigrasian di Kalimantan Tengah selama lebih dari 5 dasawarsa telah memberikan kontribusi yang nyata dengan terbukanya keterisolasian daerah pinggiran. LAPORAN UTAMA 34 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 34 07/06/22 18.49

Tahapan-tahapan tersebut antara lain: sebagai berikut: Tahap Penyesuaian berlangsung selama 1,5 tahun setelah penempatan. Sasaran pendapatan adalah 1.600 Kg setara beras / KK / tahunsebagai berikut: a. Memanfatkan Lahan Pekarangan (LP), lahan usaha (LU) atau lahan diversifikasi; b. Pemenuhan input-input saprotan untuk Lahan Pekarangan (LP) yang disesuaikan dengan karakteristik lokas; c. Pembentukan KUB/Tempat Pelayanan Koperasi; d. Pelatihan-pelatihan tentang Intensifikasi Lahan Pekarangan (ILP). Tahap Pemantapan berlangsung selama 1,5 s/d 2 tahun tahun setelah tahap penyesuaian. Sasaran pendapatan adalah 2.400 Kg setara beras /KK/ tahun: a. Pengusahaan Lahan Pekarangan (LP) secara intensif; b. Mempersiapkan pembukaan lahan usaha (LU); c. Apabila dimungkinkan, dapat dilakukan penyiapan lahan usaha (LU) dengan menggunakan alat bantu tenaga kerja/ mekanisasi apabila luas lahan > 1 Ha; d. Mempersiapkan penanaman tanaman keras/ tanaman perkebunan serta pemenuhan input untuk lahan usaha (LU); e. Telah menghasilkan produksi yang dapat dipasarkan keluar permukiman transmigrasi. Tahap Kemandirian berlangsung selama kurang lebih 2 tahun setelah tahap pemantapan. Sasaran pendapatan adalah 3.000 Kg setara beras/ KK/ tahun. a. Meningkatkan intensifikasi usaha tani di Lahan Pekarangan (LP) dan lahan usaha (LU); b. Pengembangan pemasaran hasil/ menjalin kerjasama dengan mitra; c. Pengolahan hasil / pengelolaan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. 5. Kontroversi Implementasi Kebijakan dan Rencana Pengembangan Masyarakat Kontroversi implementasi kebijakan transmigrasi dengan rencana pengembangan masyarakat, dilihat dari aspek. Pergeseran Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi asal dengan jumlah Dari DI Yogyakarta : 5 KK, Jawa Barat : 6 KK dan Jawa Tengah :10 KK yang akan menempati lahan seluas 380,91 hektare. Perubahan jumlah penempatan transmigran dikarenakan lahan di kawasan Dadahup kurang layak, mengandung pirit (besi oksida yang dapat meracuni tanaman dan biasanya terjadi pada lahan pasang surut). Komposisi rencana penempatan transmigran pada Kawasan Dadahup ini sejumlah 103 KK, Potensi pengembangan usaha masyarakat Dadahup di sesuai kan dengan sumber daya alam yang ada. Beberapa potensi usaha yang bisa dikembangkan di Dadahup antara lain : Bercocok tanam bersawah dengan menanam padi, ladang kelapa sawit. Kawasan Dadahup juga mempunyai pontesi tanaman lokal yang ditanam oleh masyarakat lokal yaitu Tanaman Gelingang yag merupakan tanaman dipakai untuk membuat campuran teh dan bisa dijadikan produk komoditas unggulan. Berdasar rancangan Rembangnas untuk tahun 2022 yang mendukung pengembangan Food Estate, Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran dibagi menjadi beberapa tahapan pembinaan. Mei 2022 - 35 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 35 07/06/22 18.49

Implementasi kebijakan dan rencana pengembangan masyarakat pada tahun 2021, ini terjadi pergeseran pola pelaksanaan, sesuai Permen Desa, PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang struktur organisasi Kementerian Desa, PDTT. Pergeseran pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sama tahun 2021 terkait rencana pengembangan masyarakat, dalam mendukung pengembangan Food Estate mempunyai implikasi pergeseran waktu dan pergeseran proses pelaksanaan waktu. Kondisi memerlukan acuan pelaksanaan adanya grand disain Rencana Pengembangan Masyarakat mengacu pada Pengembangan Food Estate, sebagaimana terlihat pada Tabel Pergeseran Pelaksanaan Kegiatan Transmigrasi Berdasarkan Struktur Organisasi. Tabel di atas menggambarkan bahwa kegiatan renbangmas dilakukan pada waktu setelah dilakukan penempatan transmigran, dan identifikasi potensi kawasan oleh unit kerja Badan Pengembangan dan Informasi, sehingga menyebabkan kurang sinergi dan integrasi dalam menyusun rekomendasi rencana pengembangan masyarakat kawasan Dadahup dalam mendukung ketahanan pangan dalam program pengembangan Food Estate yang dilaksanakan pada tahun 2021, walaupun dalam lingkup SKP-D1. Renbangmas dengan Resistensi Warga Kalimantan Tengah terhadap Transmigrasi. Aliasi Dayak Bersatu,dengan aksi damai menolak program transmigrasi ke Kalimantan Tengah dan meminta pememrintah pusat melibatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunan Food Estate. Suku Dayak merasa ada bentuk ketidakadilan dalam sebuah permukiman transmigrasi di Kalimantan Tengah, pemerintah pusat berani memberikan fasilitas lengkap seperti lahan,rumah,jalan, listrik,sekolah bahkan bersertifikat lahan seluas 2 haktare dan jatah hidup kepada pendatang yang ikut program tersebut. Sementara, masyarakat lokasl tidak menikmati program yang sama seperti diberikan kepada penduduk transmigrasi. Aliansi Suku Dayak sangat mendukung program Food Estate dari pemerintah pusat, namun menolak program transmigrasi yang mendatangkan orang-orang dari luar daerah ke Kalimantan Tengah. Aliasi masyarakat suku Dayak meminta untuk dilibatkan dalam pengelolaan program ketahanan pangan nasional (Food Estate) secara terstruktur,sistemik dan masif demi mengangkat keberadaan masyarakat Dayak, agar tidak menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial. Tantangan Rencana Pengembangan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 a. Pengembangan Food Estate versus Rencana Pengembangan Masyarakat Proses penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari penyediaan kawasan dan penyiapan lahan, pembangunan permukiman serta Kerjasama antar daerah dalam rangka penempatan dan penataan persebaran penduduk calon transmigran. Di Kalimantan Tengah, penyelenggaraan transmigrasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 1960 menempatkan transmigran dalam jumlah ratusan ribu KK d tersebar di ratusan lokasi permukiman transmigrasi pada 14 Kabupaten/ Kota. Pada masa pandemi COVID 19 menjadi momentum bagi desa khususnya desa transmigran untuk meningkatkan kemandirian pangan. Salah satu solusi yang dicanangkan pemerintah untuk menjaga kemandirian pangan nasional dan menekan ketergantungan impor pangan adalah pelaksanaan program Food Estate dikawasan perdesaan. Hal ini akan berimplikasi terhadap kompetensi petani semula pertanian dengan pengelolaan tradisionil dengan Pengembangan Food Estate berubah menjadi korporasi petani yang membutuhkan ketrampilan (skill) dan peran kaum pemuda di kawasan Dadahup dalam berperan mengelola Food Estate dengan modernisasi. No Uraian Kegiatan Semula Tahun 2020 Menjadi (SOTK Baru) Tahun 2021 Ditjen PKP2Trans Ditjen PKTrans Puspadu BPI Ditjen P2KTrans 1 Identifikasi Potensi Kws Transmigrasi V V 2 Rencana Kawasan Transmigrasi V V 3 Penetapan Kawasan Transmigrasi V V 4 Rencana Satuan Kawasan Pengembangan V 5 Rencana Satuan Kawasan Permukiman V 6 Rencana Pengembangan Masyarakat V 7 Penyediaan Tanah V 8 Pembangunan Permukiman V 9 Penataan Persebaran Penduduk V 1 Fasilitasi Legalisasi Tanah V 2 FasilitasiPenyusunan Rinci SKP dan Rencana Detail KPB V 3 Fasilitasi Rentek SP dan Pusat SKP V 4 Fasilitasi Penyusunan Renbangmas dan Kawasan Transmigrasi V 5 Pembangunan Kawasan Transmigrasi V 6 Pengembangan Kawasan Transmigrasi V 7 Pengembangan SP dan Pusat SKP V 8 Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk V Sumber. Ditjen, PPKTrans, Tahun 2021 LAPORAN UTAMA 36 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 36 07/06/22 18.49

b. Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Food Estate di Kalimantan Tengah Faktor yang menjadi tantangan pelaksanaan pengembangan Food Estate, adalah: 1) Budaya dan kebiasaan petani pada sebagian lokasi masih tradisional dan belum ada terobosan inovasi dalam teknologi 2) Memasuki fase tanaman, petani menggunakan varietas lokal dan dapat disesuaikan dengan lahan yang berada di kawasan Dadahup 3) Perlu upaya penanganan tinggi muka air dilahan sawah yang tinggi saat musim hujan, perlu dilakukan rehabilitasi sistem air makro dan mikro disekitar lokasi 4) Perlu dintensifkan Kembali keberlanjutan pembentukan koorporasi yaitu Gapoktan Bersama 5) Perlu transportasi pendistribusian hasil pertanian dari petani Food Estate di Kecamatan Dadahup karena lokasi yang jauh dan jalan usaha tani yang masih minim 6) Desa Bentuk Jaya Blok A5 Dadahup masuk kedalam SKP D1, semula lahannya banyak ditinggalkan petani karena sulit digarap. Kemudian, karena masuk dalam Area Of Interset (AOI) yang sudah ditetapkan PUPR dan untuk keberlanjutan pada blok A5 tersebut dibutuhkan pompa untuk mengatasi air yang melimpah pada saat musim hujan 7) Perlu adanya ketersediaan pupuk bagi petani Food Estate 8) Perlu adanya pelatihan dan bimbingan terkait pemahaman penangan hama penyakit 9) Perlu aspirasi dari masyarakat sekitar terhadap program transmigrasi dan penempatan transmigran dari daerah asal tanpa adanya tekanan 10) Rendahnya daya saing SDM di Kalimantan Tengah 11) Ketersediaan Infrastruktur dan aksesbilitas yang belum memadai 12) Dapat dikembangkan sebagai korporasi petani. n Diah Eka Poespaningroem, Etti Diana Salah satu solusi yang dicanangkan pemerintah untuk menjaga kemandirian pangan nasional dan menekan ketergantungan impor pangan adalah pelaksanaan program Food Estate dikawasan perdesaan. Mei 2022 - 37 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 37 07/06/22 18.49

KUNCI PENTING SUKSESKAN FOOD ESTATE Mempersiapkan ketahanan pangan atau dikenal dengan program Food Estate bukan perkara mudah namun juga bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. LAPORAN UTAMA 38 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 38 07/06/22 18.49

Kerja sama banyak pihak menjadi kunci utama kesuksesan program yang asumsinya akan banyak menolong banyak orang di masa depan. Ada beberapa hal penting yang wajib diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program penting ini. Namun sebelum membahas hal-hal penting pendukung suksesnya program ketahanan pangan, kita wajib tahu jika program yang akan dikembangkan ini harus mampu mengintegrasikan pertanian dengan sektor pendukung lainnya seperti peternakan,perikanan ataupun pergadangan dan jasa. Tak salah kalau kemudian hal penting atau solusi demi kesuksesan program ini mencakup banyak pihak. Solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mendorong kesuksesan program Food Estate khususnya di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: 1. Perlu melibatkan aliansi suku Dayak atau warga setempat dalam program pengembangan Food Estate di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah 2. Memberdayakan sekelompok masyarakat desa dan BumDesa dalam mengembangkan sektor pertanian 3. Program Food Estate harus didukung dengan kesiapan masyarakat desa. Paling tidak masyarakat memahami sistem produksi,distribusi dan pola konsumsi konsumen sehingga tercipta iklim usaha pertanian yang berkelanjutan. 4. Penguatan kelembagaan kelompok tani menjadi kunci kesuksesan pengembangan Food Estate di desa. 5. Program Food Estate mendorong modifikasi cara bertani model lama, untuk kemudian mengadaptasi pertanian model baru tanpa meninggalkan tradisi cara bertani lama, sehingga bisa meningkatkan jumlah produksi hingga penggunaan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. 6. Dari informasi yang diperoleh, masyarakat di kawasan Dadahup sudah bertanam tanaman yang memiliki daya jual tinggi yaitu tanaman gelingga dan sudah di eksport ke luar negeri yakni Jepang 7. Rencana pengembangan masayarakat Kawasan Dadahup SKP D1 ,akan mengkaji dari kelima bidang yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang lingkungan, bidang prasrana,sarana dan utilitas umum dan bidang kelembagaan. 8. Kawasan Dadahup akan tumbuh menjadi kawasan yang mendukung ketahanan pangan nasional (Food Estate) dengan berbasis pembangunan perkebunan dan pertanian, yang secara bertahap akn diwujudkan melalui proses kolaboratif dengan berbagai pihak. 9. Adanya rencana pengembangan Food Estate di Kawasan Dadahup SKP D1 ini, akan menjadi peluang untuk mempercepat peningkatan ekonomi warga transmigran melalui pengembangan komoditas unggulan yang sesuai dengan kondisi lapangan, misal tanaman gelinggang. 10. Dengan mendukung ketahanan pangan (Food Estate) di Kawasan Dadahup SKP D1 ini, dapat terwujud permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang. n Diah Eka Poespaningroem, Etti Diana Mei 2022 - 39 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 39 07/06/22 18.49

Pencadangan tanah transmigrasi di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah diselenggarakan bertujuan untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai bentuk respons cepat terhadap peringatan FAO pada 24 Maret 2020 mengenai krisis pangan dunia yang akan melanda akibat pandemi COVID-19. Pemilihan lokasi Desa Dadahup sebagai lokus program transmigrasi serta ketahanan pangan karena 1) adanya usulan dari masyarakat Desa Dadahup; 2) area yang dicadangkan Desa Dadahup berada di dalam Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) 52 Kawasan Prioritas Nasional yaitu Kawasan Lamunthi Dadahup; 3) area yang dicadangkan sudah berada di kawasan areal penggunaan lain (APL); 4) area pencadangan berada di satu hamparan seluas ± 380,91 Hektar; dan 5) Desa Dadahup adalah salah satu desa induk di Kecamatan Dadahup yang belum tersentuh program transmigrasi sama sekali, padahal Desa Dadahup dikelilingi oleh lokasi permukiman eks transmigrasi yang saat ini sudah dalam program pembangunan dan pengembangan Ketahanan Pangan (food estate). Desa Dadahup memiliki potensi untuk pembangunan permukiman transmigrasi. Aspek legalitas tanah serta kondisi fisik lingkungannya mendukung untuk pembangunan transmigrasi baru. Namun rencana pembangunan transmigrasi baru di area pencadangan perlu perlakuan khusus dalam pemanfaatannya, karena lokasi pencadangan berada pada daratan alluvial dan gambut. Kajian mendalam mengenai morfometri dan hidrogeologi gambut di lokasi pencadangan juga diperlukan, sebab gambut memiliki karakteristik hidrologi yang unik. Kajian mengenai kondisi hidrogeologi di lokasi pencadangan diharapkan mampu meminimalisir resiko bencana banjir dan kebakaran lahan serta pemanfaatan air yang berkelanjutan. n PILIHAN TEPAT DI DESA DADAHUP YUYU WAHYUDIN PERENCANA AHLI MADYA KATA MEREKA 40 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 40 07/06/22 18.49

S esuai Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, tertulis transmigrasi mempunyai tugas dan peran dalam melaksanakan program Prioritas Nasional (PN) yakni melaksanakan kegiatan revitalisasi kawasan transmigrasi. Berikutnya sesuai dengan RPJM 2020-2024 tersebut, arah kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif pusat pertumbuhan wilayah dengan langkah strategi basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah untuk optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas. Tentunya Arah dan strategi ini harus sejalan dengan arahan dan agenda pembangunan presiden yaitu pembangunan infrastruktur, regulasi investasi, pembangunan SDM dan penyerdehanaan birokrasi serta transformasi ekonomi. Terkait pembangunan transmigrasi yang tertuang dalam RKP 2021 fokus utamanya ada pada penekanan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang merupakan Program Nasional (PN.1) dan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN.2). Selanjutnya hal ini juga dikuatkan dengan arahan presiden (Risalah. R 1007/DKK/06/2020) terkait dukungan transmigrasi Kemendesa PDT dan Transmigrasi diarahkan sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat transmigrasi dengan kegiatan Major Projeck sentra produksi pangan dan pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi di Kalimantan Tengah umumnya dan Kabupaten Kapuas khususnya adalah dalam rangka menyiapkan lahan sawah transmigrasi sebagai cadangan pangan nasional, menopang Ibu Kota Negara (IKN) dan menyejahterakan petani. Langkah strategis yang telah dilakukan guna mendukung hal di atas yakni melalui pengembangan lahan pada kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan dengan kegiatan intensifikasi dan kegiatan ekstensifikasi pembangunan satuan permukiman transmigrasi di lokasi Desa Dadahup Kecamatan Dadahup. n A wal tahun 2020 pandemi corona virus yang melanda banyak negara, turut menghantam Indonesia. Seluruh aktivitas kehidupan seolah-olah terhenti, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan mobilitas, bahkan kegiatan belajar mengajar dan perkantoran harus dilakukan dari rumah. Hanya sektor esensial saja yang diperbolehkan melakukan aktivitas penuh. Kondisi pandemi yang masih berlanjut, membuat pemerintah tetap waspada bukan hanya pada faktor kesehatan, tetapi juga pada pada ketersediaan pangan nasional. Pada Rapat Terbatas Juni 2020, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Program Food Estate atau Ketahanan Pangan Nasional. Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan secara terintegrasi. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan, Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memperoleh penugasan program ketahanan pangan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensisifikasi di Kawasan Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Dadahup, adalah salah satu desa di Kecamatan Dadahup yang menjadi area untuk program ketahanan pangan. Lahan seluas 380 Ha, dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk pembangunan pemukiman transmigrasi, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan ekstensifikasi. Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan Satuan Permukiman Transmigrasi Baru (SP-Baru). Secara proses, kajian perencanaan yang dilakukan tidak berbeda dengan mempersiapkan Satuan Permukiman Baru (SP-Baru). Kajian potensi lahan, aksesibilitas lokasi serta kompetensi penduduk yang akan menjadi warga, merupakan dasar pertimbangan untuk mendukung program ketahanan pangan. n EKSTENSIFIKASI LAHAN REVITALISASI KAWASAN EKA PUTRI KUSUMAWARDANI PERENCANA AHLI MADYA WAWAN GUNAWAN PERENCANA AHLI MADYA Mei 2022 - 41 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 41 07/06/22 18.49

Apa itu Arsip? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian arsip adalah suatu dokumen tertulis, lisan atau bergambar dari masa lampau yang disimpan dalam media tulis, elektronik, pita video, disket komputer, flashdisk atau hardisk yang biasanya diterbitkan secara resmi oleh suatu instansi. Kemudian, arsip tersebut disimpan dan dijaga di tempat tertentu sebagai referensi orang lain. Sedangkan Pengertian Arsip menurut UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan: “Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Ada pun Jenis-jenis arsip menurut UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan: n Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. n Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. n Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. n Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. n Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/ atau lembaga kearsipan. n Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. n Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Menurut Mulyadi melalui bukunya Pengelolaan Arsip Berbasis Otomasi (2016) mengatakan bahwa arsip memiliki kegunaan, antara lain: 1. Sebagai sumber informasi Sumber informasi adalah media yang berperan penting bagi seseorang dalam menentukan sikap dan keputusan untuk bertindak. Sumber informasi dapat diperoleh secara bebas dari teman, kerabat, guru, buku-buku, film atau video, TRANSFORMASI PENGELOLAAN ARSIP INSIGHT 42 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 42 07/06/22 18.49

termasuk dari arsip. Arsip bermanfaat sebagai sumber informasi penting yang menyangkut suatu kegiatan maupun organisasi, dengan begitu suatu organisasi dapat mengetahui informasi suatu kegiatan itu dilakukan mulai dari perencanaan, pelaskanaan hingga setelah kegiatan itu selesai. Selain itu arsip pada suatu organisasi dapat dijadikan sarana mpengambilan keputusan oleh pimpinan di masa yang akan datang. Misalnya, arsip yang berisi surat pertemuan dan surat undangan. 2. Sebagai sumber yuridis Sumber yuridis bisa diartikan sebagai sumber hukum. Arsip bermanfaat sebagai sumber yuridis, karena bisa menjelaskan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak bersangkutan. Misalnya, arsip surat perjanjian hutang piutang atau surat perjanjian kerja dan sebagainya. 3. Sebagai sumber sejarah Sejarah merupakan kajian atau peristiwa tentang masa lampau, khususnya berkaitan dengan kehidupan manusia. Arsip bisa menjadi sumber sejarah yang harus dilestarikan, diabadikan atau disimpan dengan baik. Misalnya, arsip surat serah terima jabatan atau sejarah terbentuknya sebuah perusahaan. 4. Sebagai sumber ilmu pengetahuan Arsip terdiri dari berbagai data dan informasi yang tentunya menjadi sumber Ilmu pengetahuan untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman seseorang dan sebagai media pengembangan sesuai bidang ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Melihat peran Arsip yang sangat penting berdasarkan uraian di atas yakni sebagai sumber informasi dan alat pengawasan yang dibutuhkan sebuah organisasi dalam melakukan perencanaan, analisis data, pengembangan, perumusan kebijakan hingga pengambilan keputusan, ada beberapa tujuan dari pengelolaan arsip dari sumber penerbitbukudeepublish. com antara lain: 1. M e n g h e m a t t e m p a t penyimpanan. Tujuan pertama arsip adalah menghemat tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ini bisa berupa wadah, rak, laci, lemari, bangunan atau lainnya untuk menyimpan sesuatu. Artinya kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan berkas atau barang-barang penting dalam satu tempat disebut sebagai arsip. 2. Menjaga kerahasiaan. Tujuan penyimpanan arsip lainnya adalah menjaga kerahasiaan. Karena, arsip biasanya berupa berkas atau barang benda yang mempunyai nilai penting dan berpengaruh bagi banyak orang. Sehingga perlu menyimpannya dengan baik dan aman agar tidak sembarang orang bisa mengaksesnya dan menyalahgubakan arsip tersebut. 3. Menjaga kelestarian. Arsip yang kita tahu secara umum yaitu berkas atau dokumen, tetapi arsip juga termasuk barang atau benda yang unik atau mengandung nilai sejarah sehingga perlu dijaga dan disimpan dengan baik. Hal inilah yang membuat arsip memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian, sehingga barang benda bersejarah ini bisa menjadi pelajaran dan warisan pengetahuan bagi generasi selanjutnya. 4. Menjaga arsip tetap baik dan aman. Arsip juga bertujuan untuk menyimpan berkas atau barang benda penting dengan baik, aman dan teratur. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan dan hilangnya arsip, bila sewaktu-waktu arsip tersebut dibutuhkan. 5. Mempermudah pencarian arsip. Arsip yang dikelola dengan baik dan aman akan lebih mudah dicari jika sewaktu-waktu membutuhkan berkas atau barang benda penting tersebut. Sehingga didapatkan informasi yg cepat dan tepat terhap arsip yang dibutuhkan. Hal inilah yang membuat arsip memiliki tujuan untuk mempermudah pencarian arsip. 6. Menjaga arsip-arsip penting. Arsip juga bertujuan untuk menjaga berkas-berkas atau barang benda penting yang mungkin harus dipertanggungjawabkan ke depannya atau dilestarikan. Karena itulah, pengarsipan juga bertujuan untuk menjaga pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan. 7. Menghemat waktu dan tenaga. Ketika pengeloaan arsip dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan, maka pencarian arsip yang dilakukan tidak memakan waktu yang lama sehingga dapat tersaji informasi yang akurat. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari pemborosan tenaga dan waktu dalam pencarian arsip yang dibutuhkan. Tujuan Penyelenggaraan Kearsipan Menurut UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan: 1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Mei 2022 - 43 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 43 07/06/22 18.49

2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai bukti yang sah. 3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. 6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi pengarsipan berdasarkan Undang-Undang No.77 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan Pasal 2 adalah: 1. Fungsi Dinamis. Arsip mempunyai fungsi dinamis dimana sebuah arsip diperlukan dalam proses pelaksanaan dan juga perencanaan secara langsung. Artinya, arsip bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari suatu perusahaan secara langsung. Selain itu, fungsi dinamis pada arsip mempunyai arti yang seringkali berubah-ubah nilainya serta artinya. Berdasarkan fungsi dinamis ini, maka fungsi arsip terbagi menjadi tiga, yaitu arsip aktif, arsip semi aktif, dan arsip inaktif. Ketiganya dibedakan menurut keperluan penggunaan arsip tersebut. 2. Fungsi Statis. Arsip yang memiliki fungsi statis berarti arsip yang tidak bisa digunakan langsung dalam proses penyelenggaraan ataupun perencanaan. Artinya, arsip statis tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sehingga, arsip yang tergolong dalam kelompok arsip statis sudah menyentuh taraf nilai abadi yang secara khusus mampu dipertanggungjawabkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin mutakhir, keberadaan pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar akan menghadirkan manfaat besar bagi instansi. Menurut Hadi Abubakar (1991), salah satu peran penting arsip adalah sebagai rekaman informasi kegiatan, pusat ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, dan juga bukti eksistensi atas sebuah organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan arsip diperlukan untuk menunjang kegiatan administrasi dengan lebih efisien, mulai dari pendataan, peminjaman arsip, hingga restorasi dan juga preservasi arsip. Selain itu, pengelolaan arsip juga dilakukan agar tidak tercecer dan menghindari dokumen hilang atau rusak. Meskipun begitu, proses pengelolaan arsip masih sering diabaikan dan dianggap kurang penting, karena masih ada perusahaan atau organisasi yang belum melakukan pengelolaan arsip dengan benar, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan di bidang kearsipan. Di sisi lain, kurangnya sumber daya manusia yang berperan sebagai tenaga fungsional di bidang kearsipan juga dapat mengganggu aktivitas kinerja organisasi. Selain secara fisik saat ini pengeloaan arsip masuk pada era revolusi industri 4.0 yakni digitalisasi yang dapat memberikan informasi arsip lebih cepat dan mudah juga dapat tersedia lebih aman di dalam suatu basis data. Arsip Elektronik adalah Arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau Arsip hasil alih media (Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik). Sebagai upaya pembenahan pengelolaan arsip menjadi tertata dan lebih baik, Subbagian Tata Usaha Direktorat Perencanaan Perwujudan INSIGHT 44 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 44 07/06/22 18.49

Kawasan Transmigrasi melakukan pengelolaan arsip berdasarkan Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang merujuk pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis. Pada Pasal 8 ayat (1) Pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan: andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pengolahan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi : a. penciptaan arsip; b. penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan c. penyusutan arsip. Mengingat Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi merupakan Direktorat baru karena perubahan dari SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka perlu usaha dan kerja keras untuk dapat menciptakan pengeloaan arsip yang baik dan benar. Kondisi pengelolaan arsip pada Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang sebelumnya masih kurang rapi dan hanya menggunakan penataan arsip fisik atau manual saat ini telah bertransformasi melakukan penataan arsip dengan digitalisasi. Arsip fisik atau manual tetap dibutuhkan sebagai bukti sah dari dokumen yang ada namun untuk mengikuti perkembangan zaman digitalisasi sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan arsip modern dan bebasis teknologi. Berdasarkan situasi tersebut Subbagian Tata Usaha telah melakukan pembenahan dan perbaikan pengelolaan arsip sesuai kode klasifikasi yang ditentukan berdasarkan Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sehingga hasil yang didapatkan pada kondisi saat ini adalah telah tertatanya kode klasifikasi arsip yang sesuai dan adanya pengembangan penataan arsip. Tentunya hal ini menjadi solusi dan sebagai sarana dalam pencarian temu kembali arsip saat dibutuhkan tanpa memakan waktu karena penataan arsip kurang rapi. Oleh karena itu dengan segera dikelolanya penataan arsip sesuai dengan ketentuan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha dan peran ASN didalamnya sebagai pelayan publik di Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Transformasi pengelolaan arsip di Subbagian Tata Usaha Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi antara lain: 1. Melakukan Penataan Arsip Dinamis Aktif Berdasarkan Kode Klasifikasi secara manual dan digitalisasi. Arsip dinamis aktif terdiri dari Surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat masuk internal dan eksternal. Surat masuk internal merupakan surat atau naskah dinas yang berasal dari dalam lingkungan Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, sedangkan surat masuk eksternal merupakan surat atau naskah dinas yang berasal dari luar lingkungan Kemendesa, PDT dan Transmigrasi seperti Pemarintah Daerah, Swasta dan lain sebagainya. Adapun surat keluar adalah jenis surat atau naskah dinas yang sifatnya diperuntukan untuk pihak di luar dari pencipta arsip yaitu nota dinas, surat tugas, surat perintah, undangan, surat pernyataan dan surat keterangan. Berdasarkan Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjelaskan sebagai berikut: 1. Bentuk dan Susunan 2. Cara Penggunaan 3. Sarana Arsip Sarana yang perlu disiapkan untuk penataan arsip yaitu filling cabinet, folder, map gantung, dan guide sesuai yang dibutuhkan dalam menata arsip. Filing Cabinet adalah sarana untuk menyimpan Arsip Aktif yang sudah ditata. Filling cabinet merupakan lemari dengan laci-laci kotak besar yang tersusun secara vertikal dan dapat digunakan untuk mengelompokkan barang dan dokumen. Guide atau Sekat adalah pembatas/ penyekat antara kelompok berkas yang satu dengan berkas yang lain atau penunjuk antara kode yang satu dengan yang lain sesuai dengan pembagian. Folder adalah wadah untuk menyimpan naskah-naskah transaksi. Folder arsip merupakan tempat untuk menempatkan arsip atau sekelompok arsip di dalam file. n Nuzul Fitriawaty Basri Ridwan Kurniadi, Sinta Utami Pengeloaan arsip masuk pada era revolusi industri 4.0 yakni digitalisasi yang dapat memberikan informasi arsip lebih cepat dan mudah juga dapat tersedia lebih aman. Mei 2022 - 45 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 45 07/06/22 18.49

MEMBUKA KETERISOLIRAN DAERAH DI LUAR PULAU JAWA Sudah terbukti jika program transmigrasi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya mempercepat membangun desa-desa di Indonesia. Tapi seperti apa bentuk kontribusi yang diberikan program ini dalam upaya percepatan pembangunan desa dan bagaimana hasilnya, simak penjelasannya. Program transmigrasi bersama memiliki peran yang sangat strategis dan memberi kontribusi dalam pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Program transmigrasi telah terbukti mampu membuka daerah-daerah di luar Jawa dari keterisoliran dan juga mampu membangun konektivitas antar daerah. Kawasan transmigrasi telah melahirkan sentra-sentra produksi. Disadari pula jika program transmigrasi juga telah melahirkan pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat merangsang masuknya investasi pada kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi itu sendiri. Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat dilakukan dengan program digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan produktivitas dan edit value di masyarakat. Program yang sudah dicanangkan sebelum Indonesia merdeka ini juga merupakan salah satu pilar dalam membumikan SDGs pada masyarakat di kawasan perdesaan dan desa-desa di sekitar kawasan transmigrasi. Transmigrasi sendiri dapat rogram pemerintah yang dapat dikatakan sebagai bentuk pengejawantahan dari SDGS Desa itu sendiri secara komprehensif. Dengan membaca paparan di atas jelas sudah jika program transmigrasi sangat berkontribusi dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta daerah tertinggal. Berikut ini bahasan lengkap tiga pokok kontribusi transmigrasi dalam pembangunan desa dan kawasan tertinggal. Kontribusi pertama mengenai bagaimana transmigrasi dalam membuka isolasi daerah, kemudian kontribusi kedua tentang bagaimana pengaruh transmigrasi dalam membangun daya saing masyarakat dan ketiga kontribusi transmigrasi menjelang era 4.0. INSIGHT 46 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 46 07/06/22 18.49

Menata Persebaran Persoalan persebaran penduduk masih menjadi masalah, baik bagi daerah yang padat maupun pada daerah yang sedikit. Persoalan pada daerah yang padat tentu saja pada keterbatasan lahan produktif dan juga keterbatasan lahan pemukiman yang kemudian hal ini akan mempengaruhi pada kualitas kehidupan masyaraka dan membesar angka kemiskinan (Maharani, 2006). Sementara itu, pada daerah dengan penduduk terbatas dan daerah terisolir, potensi-potensi sumberdaya alam yang melimpah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena terbatasnya jumlah sumberdaya manusia. Program transmigrasi menjadi suatu jalan bagi terwujudnya penataan persebaran penduduk dengan baik dimana daerah dengan kepadatan yang tinggi dapat mengirimkan orang kepada daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang baik tetapi terbatas akan sumberdaya manusia. Sehingga selain pemerataan persebaran penduduk diharapkan pula terjadi pemerataan pembangunan pusatpusat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Infrastruktur Salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada kawasan tertinggal khususnya di luar Jawa adalah keterbatasan infrastruktur. Kehadiran program transmigrasi telah berhasil membuka keterisoliran berbagai daerah khususnya di luar pulau Jawa, hingga tahun 2020 dari 52 Kawasan Transmigrasi prioritas nasional terdapat 28 dengan status berkembang dan 24 kawasan mandiri. Dari 52 kawasan tersebut maka pada 2024 akan diproyeksikan menjadi 7 kawasan berdaya saing, 33 kawasan mandiri dan hanya menyisakan 12 kawasan berkembang. Sementara itu keberadaan ke 52 kawasan tersebut tersebar dari Aceh hingga Papua. Tentu peningkatan status kawasan transmigrasi menjadi berkembang dan berdaya saing harus didukung dengan penguatan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi tersebut. Konektivitas Antardaerah Konektivitas antar daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan, konektivitas akan melahirkan suatu kolaborasi antar kawasan sehingga di antara semua komponen dapat bekerja sama. Pembangunan ketransmigrasian telah membentuk suatu hubungan yang saling menguntungkan antara daerah asal dengan daerah pengirim. Terjalinnya hubungan baik ini tentu melahirkan konektivitas antar daerah asal dengan daerah pengirim, antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu, konektivitas antar daerah juga didukung dengan lahirnya sentrasentra produk unggulan baru dari daerah transmigrasi. Sehingga melahirkan konektivitas antara daerah transmigrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan-kawasan transmigrasi tersebut nantinya akan menjadi basis produksi dan penyangga Ibukota Nasional. Daya Saing Umumnya daerah pengirim berasal traansmigrasi dari pulau Jawa, yang diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasaran di Pulau Jawa tentu lebih baik dibanding dengan di luar Jawa. Sehingga masyarakat transmigrasi dianggap lebih memiliki knowlodge yang lebih baik khususnya dalam hal budidaya pertanian, pengembangan usaha serta pemanfaatan teknologi. Dengan demikian warga transmigran pendatang dapat melakukan transfer knowlodge dan transfer teknologi kepada masyarakat transmigrasi lokal. Selain itu, kehadiran warga transmigrasi pendatang tersebut juga akan memberi spirit kompetitif masyarakat lokal. Penguatan Kelembagaan Warga transmigran merupakan masyarakat yang terorganisir dengan baik. Pengorganisasian masyarakat terlembaga sejak awal pemberangkatan dan bertahan hingga kini. Pembagian peran di masyarakat dengan baik menjadi kekuatan masyarakat transmigrasi. Mei 2022 - 47 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 47 07/06/22 18.49

Baiknya kelembagaan masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi telah memberi dampak yang baik pula pada masyarakat tempatan. Tidak jarang desa-desa eks UPT transmigrasi dijadikan sebagai contoh keberhasilan lembaga yang ada pada tingkatan masyarakat desa. Salah satu bentuk kelembagaan desa yang kemudian di tegaskan lewat UU adalah BUMDes. Lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah menempatkan Badan Usaha Milik Desa/ Bersama (BUMDes/BUMDesma) sebagai kelembagaan ekonomi pada masyarakat desa. Tidak jarang kita temui bahwa cikal bakal dari lahirnya dari BUMDes tersebut diawali dengan keberadaan kelompok wirausaha transmigrasi dan juga Himpunan Wirausaha Transmigrasi (HW Trans). BUMDes/ma memiliki tanggung jawab pada peningkatan skill tenaga kerja yang diserap Produk Unggulan Kawasan transmigrasi telah melahirkan sentra-sentra produksi, masyarakat di kawasan transmigrasi telah didorong mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal yang tersedia secara efektif dan efisien dalam skala kawasan. Desa yang produknya lebih berlimpah makan dapat dijadikan sebagai sentra. Dengan demikian, ketersediaan produk dapat menjamin permintaan pasar dalam jumlah yang lebih besar. Kawasan-kawasan transmigrasi telah tumbuh menjadi sentra dari produk-produk unggulan, misalnya seperti Kopi di Kawasan Samarkilang (Aceh), Kawasan Lunang Silaut (Sumbar), Kawasan Tobadak (Sulbar) dan juga di Kawasan Air Terang (Sulteng). Begitu pula dengan pengembangan madu di Kawasan Gerbang Masperkasa (Kalbar), Kawasan Kerang (Kaltim) dan Kawasan Tambora (NTB). Pengembangan gula aren di Mesuji (Lampung), gula semut di Kawasan Air Terang (Sulteng), Pengembangan Garam di Kawasan Ponu (NTT). Serta pengembangan industri pengolahan makanan di hampir semua kawasan transmigrasi. Sementara itu dalam hal mendukung ketahanan pangan transmigrasi memiliki lahan 1,8 juta ha yang dapat diintensifikasi dari ketersediaan lahan 3,2 juta ha di seluruh kawasan transmigrasi (Ditjen PKTrans 2020). Program transmigrasi telah terbukti mampu membuka daerah-daerah di luar Jawa dari keterisoliran dan juga mampu membangun konektivitas antar daerah. Transmigrasi 4.0 Kebijakan transmigrasi seyogiyanya tidak lagi bertumpu pada pembukaan area baru, namun yang lebih dikedepankan adalah optimalisasi pembangunan dan pengembangan pada kawasan transmigrasi yang sudah terbentuk. Sehingga diperlukan upaya kolaboratif dan terintegrasi demi mendukung pengembangan kawasan INSIGHT 48 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 48 07/06/22 18.49

INSIGHT menyebar dengan baik dan data yang ada dapat dimanfaatkan untuk menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi. Digitalisasi juga menjadi media bagi pelaku usaha di kawasan transmigrasi untuk dapat memasarkan produknya, begitu pula sebaliknya dengan informasi yang baik maka dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di kawasan transmigrasi. Pemanfataan teknologi juga sangat dibutuhkan dalam rangka memberi edit value pada produk-produk unggulan yang ada di kawasan transmigrasi dan daerah penyangganya. Pemanfaatan digitalisasi dan pemanfataan teknologi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi dan desa-desa sekitar kawasan transmigrasi. SDGS Desa Program transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah yang dapat dikatakan sebagai bentuk pengejawantahan dari SDGS Desa itu sendiri secara komprehensif. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan transmigrasi merupakan suatu kegiatan dengan program dan dasar dalam hal perwujudan (1) desa tanpa kemiskinan dan (2) desa tanpa kelaparan melalui pemberian akses lahan usaha 1 (1 hektar) lahan usaha 2 (3/4 ha); (3) desa sehat dan sejahtera dengan pemberian akses lahan pekarangan (1/4 ha) yang dijadikan menjadi apotek hidup; (4) pendidikan berkualitas, (5) keterlibatan perempuan desa; dan (6) layak sanitasi dan air bersih dengan penyediaan fasilitas dasar. (7) desa berenergi dan terbarukan; (8) pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, (10) desa tanpa kesenjangan; (11) kawasan pedesaan aman dan nyaman; (12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) desa tanggap perubahan iklim; (14) desa peduli lingkungan laut; (15) desa peduli lingkungan darat; (16) desa damai berkeadilan; (17) kemitraan untuk pembangunan desa dengan program-program kolaboratif dan (18) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif dapat terwujud dengan penempatan warga transmigrasi pendatang bersama dengan masyarakat lokal. (https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/ sdgs-desa/). n transmigrasi yang awalnya bernama Kota Terpadu Mandiri, kemudian menjadi Kawasan Perkotaan Baru dengan fasilitas yang lengkap mulai dari pasar, komplek perkantoran pengelola, hingga industri dibidang pengolahan hasil pertanian dan sebagainya. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut setidaknya akan merangsang masuknya investasi dan juga menarik minat warga transmigrasi untuk mengisi slot-slot yang belum terisi. Dengan terisinya slot-slot tersebut maka diharapkan akan terjadi peningkatan produksi dan peningkatan daya saing kawasan transmigrasi. Sehingga pusat-pusat kawasan tersebut akan lahir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberi pengaruh ekonomi hingga ke daerah hinterland. Pemanfaatan Teknologi Digitalisasi program transmigrasi menjadi sangat penting pada era dimana arus informasi menjadi sangat cepat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi maka informasi seputar penyelenggaraan transmigrasi dapat Mei 2022 - 49 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 49 07/06/22 18.49

KONTRIBUSI TRANSMIGRASI BAGI IBU PERTIWI Program transmigrasi sudah berlangsung lebih dari setengah abad di Bumi Pertiwi Indonesia. J utaan orang dari Pulau Jawa dan Pulau Bali sudah menjadi transmigran di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hasil dari program ini tentu sudah memberikan kontribusi positif bagi negara, misalnya penyebaran masyarakat menjadi lebih merata, kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja juga bisa terpenuhi dan hasil-hasil lainnya. Namun sebelum mengulas lebih lanjut mengenai transmigrasi dan kontribusinya bagi negeri ada baiknya kita mengenal lebih dalam mengenai apa itu transmigrasi dan seluk beluk program ini. INSIGHT 50 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 50 07/06/22 18.49