Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau perpindahan penduduk secara horizontal atas inisiatif pemerintah yang khas Indonesia dan telah menjadi program yang telah dilaksanakan sejak lama. Sebagai model pembangunan masyarakat, transmigrasi mempunyai tiga sasaran pokok yaitu : • Meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi) • Membangun kemandirian (transmigran dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi) • Mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dari ketiga sasaran tersebut diharapkan transmigrasi dapat membangun komunitas masyarakat melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi sumberdaya wilayah dan penataan penduduk. Namun dalam upaya mewujudkan tiga sasaran pokok itu diperlukan proses perencanaan secara terintegrasi, menyeluruh, dan terdiri atas tahapan yang jelas, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, hukum, administrasi, dan (bahkan) aspek politik. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan suatu sistem yang saling terkait. Keterkaitan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan permukiman, penyiapan dan pemindahan transmigran dari daerah pengirim, pembinaan transmigran di daerah penerima, hingga tahap pengembangannya. Melalui tahapan proses penyelenggaraan transmigrasi Mei 2022 - 51 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 51 07/06/22 18.49
tersebut diharapkan dapat membangun daerah melalui proses penataan persebaran penduduk sekaligus pengembangan wilayah untuk mewujudkan tiga hal sekaligus, yaitu kesejahteraan, pembangunan daerah dan integrasi masyarakat. Sejarah Transmigrasi Seperti sudah disebutkan di atas program transmigrasi di Indonesia sendiri usianya telah lebih dari satu abad (lebih dari seratus tahun sejak tahun 1905) yang dimulai sejak jaman kolonial. Program ini mampu bertahan sebagai program pemerintah menjadi bukti kalau transmigrasi memang selalu diperlukan bagi Indonesia untuk membangun negeri, mengatasi ketimpangan antar wilayah, baik ketimpangan ekonomi, pembangunan, desa kota, maupun ketimpangan persebaran penduduk. Program transmigrasi yang pertama kali di lakukan pemerintah pada 12 Desember 1950 dengan memindahkan penduduk dari Jawa Tengah ke Lampung dan ke Lubuk Linggau. Transmigrasi pertama saat itu memberangkatkan 25 Kepala Keluarga (KK) atau dengan total 98 jiwa ke lokasi transmigrasi. Lokasi awal saat itu yakni ke Lampung (23 KK) dan ke Lubuk Linggau (2 KK). Program transmigrasi terus berlangsung sampai ke masa Pemerintah Orde Baru dengan tujuan yang sama yaitu upaya memeratakan jumlah penduduk Indonesia. Selain itu upaya memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, ada penekanan lain pada program transmigrasi yaitu meningkatkan produksi beras dalam kaitan untuk mencapai swasembada pangan. Di masa ini pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua (Setiawan, 2006). Masa reformasi berkaitan dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun kemudian bergeser pada pengembangan ekonomi dan wilayah Disahkannya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU tentang Ketransmigrasian, telah mengubah paradigm transmigrasi. Program transmigrasi yang sebelumnya berorientasi kepada perpindahan penduduk untuk membangun daerah yang relatif terisolir bergeser orientasi kepada pembangunan kawasan perdesaan di wilayah pinggiran menjadi satu kesatuan sistem pengembangan yang berdaya saing . Jika sebelumnya orientasi pembangunan transmigrasi masih mengacu pada penyebaran penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain, yang penduduknya masih sangat jarang. Hal ini didasarkan pada kebutuhan tenaga kerja untuk mengelola perkebunan INSIGHT 52 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 52 07/06/22 18.49
(sawit dan karet) di luar Jawa. Untuk memperoleh tenaga kerja murah maka didatangkan transmigran dari Pulau Jawa yang penduduknya padat, kemudian diberikan rumah dan lahan untuk dikelola. Sekarang paradigma tersebut berubah, transmigrasi digunakan sebagai salah satu upaya untuk pengembangan wilayah. Metode yang digunakan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi, serta revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru menuju transmigrasi di era digital 4.0. Revitalisasi transmigrasi ini diperkenalkan melalui konsep transpolitan melalui kolaborasi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, swasta (dunia usaha), masyarakat dan media. Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Mewujudkan sasaran untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, serta mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi. Penjelasan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi juga menyebutkan: Melalui transmigrasi, sebagai salah satu bentuk mobilitas penduduk, akan terjadi pertemuan antar budaya kelompok masyarakat sehingga perlu pembinaan untuk mempercepat proses integrasi dan akulturasi. Proses ini akan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, yang akan menjadi Bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan sinergi dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah, serta memantapkan ketahanan nasional yang didasarkan pada wawasan nusantara. n Cut Hashfi Fadhila Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Mei 2022 - 53 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 53 07/06/22 18.49
T erdapat tiga jenis transmigrasi yaitu; Pertama, Transmigrasi Umum (TU) adalah jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Kedua, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) adalah transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Ketiga, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) adalah Transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Transmigrasi, Pembangunan dan Pengembangan Wilayah. Hadirnya program transmigrasi mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat nilai-nilai persatuan di lokasi transmigrasi karena mempertemukan berbagai latar belakang budaya, suku, dan etnik dalam bingkai kebhinekaan. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolasi atau tertinggal. Tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya. Saat ini pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan melalui pembangunan satuan permukiman baru, satuan permukiman pugar, dan satuan permukiman tempatan dengan berbagai pola usaha yang dikembangkan. Upaya pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga terus dilakukan. Sejumlah kontribusi positif telah disumbangkan program transmigrasi dalam hal pembangunan dan pengembangan wilayah seperti pertama membuka keterisolasian daerah terpencil. Kedua mendorong pembentukan 2 ibukota provinsi baru yakni Mamuju yang kini menjadi ibukota Sulawesi Barat, dan Bulungan ibukota Kalimantan Utara, 114 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi ibukota kabupaten/ kota, 454 permukiman transmigrasi telah menjadi ibukota kecamatan, dan 1.529 desa definitif yang terbentuk dari permukiman transmigrasi. Ketiga penataan penduduk yaitu sebanyak 2,2 juta kepala keluarga atau 9,1 juta jiwa telah ditransmigrasikan ke seluruh Indonesia. Keempat transmigrasi mendorong swasembada pangan yang diwujudkan melalui penambahan luas areal pertanian pangan berupa ekstensifikasi (lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II) seluas 3,3 INSIGHT MENINGKATKAN DAYA SAING WILAYAH 54 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 54 07/06/22 18.50
Juta hektar padi, 13 310.322 hektar jagung, dan 1,14 Juta hektar sawit. Kelima, mendorong kemajuan ekonomi dengan terbentuknya 10.688 poktan, 1.135 koperasi, 495 pasar, 812 BUMDes, dan 50 Kawasan Sentra Produksi CPO. Keenam mendukung upaya ekspor non migas yaitu melalui pembukaan lahan perkebunan seluas 1,14 Juta hektar kelapa sawit dan berkembangnya industrialisasi pengolahan hasil pertanian dan perkebunan (23 pabrik kepala sawit, 21 pabrik serbuk karet, 13 pabrik kakao, dan lain – lain). Dukung SDGS Desa merupakan adaptasi dari SDGs (global) dengan menambahkan poin kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. SDGs sendiri menjadi konsep pembangunan berkelanjutan negara – negara yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia hingga tahun 2030 menggantikan MDGs (Millenium Development Goals) yang telah berakhir pada 2015. Komitmen Indonesia dalam melaksanakan SDGs ditegaskan dalam Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Penerapan kontekstual SDGs dalam SDGs Desa ada pada delapan belas tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Program transmigrasi sendiri mendukung 15 poin dari SDGs Desa yaitu Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, dan Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Ekonomi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Pemukinan Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Meski program transmigrasi sebagai program yang dilakukan pemerintah sejak orde lama dan orde baru, tidak sedikit menyisakan banyak persoalan terutama proses kepemilikan lahan masih belum selesai. Banyak tansmigran yang belum memiliki legalitas atas lahan yang seharusnya menjadi milik mereka yang ditandai dengan adanya setifikat hak milik (SHM). Salah satu upaya menangani persoalan tersebut yaitu melalui kebijakan reformasi agraria diantaranya melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL). Reforma agraria pada dasarnya adalah program negara yang dijalankan dengan tujuan-tujuan tertentu, baik tujuan (pembangunan) ekonomi maupun tujuan politik dan sosial lainnya. Pada akhirnya melalui reforma agraria, ketidakadilan dan ketimpangan dalam penguasaan tanah yang melahirkan kemiskinan dan berujung pada ketidakadilan sosial dapat dihilangkan. n Cut Hashfi Fadhila Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolasi atau tertinggal. Mei 2022 - 55 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 55 07/06/22 18.50
K ualitas kesejahteraan warga desa masih berada di bawah warga perkotaan, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Aisyah Gamawati pada acara The 3rd International Conference on Improving Tropical Animal Production for Food Security (ITAPS)” dengan tema “ Tropical Livestock Development for Sustainable Food Security in The Global Change” di Universitas Haluoleo, Kendari Sulawesi Tenggara. Hal tersebut dikemukakannya berdasar data Badan Pusat Statistik, Maret 2021; jumlah penduduk miskin di Perdesaan mencapai 15,37 juta orang, atau sebesar 13,10 persen. Sedangkan di perkotaan, sebanyak 12,18 juta orang, atau 7,89 persen penduduk miskin. Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa, kualitas kesejahteraan warga desa masih berada di bawah warga perkotaan. “Padahal, desa lebih dari sekadar batasan wilayah secara administratif, desa merupakan sebuah ekosistem yang mencakup masyarakat, organisasi tingkat desa, potensi, serta sosial budaya yang terbukti eksis dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan kearifan lokal yang dimilikinya,” paparnya. Bahkan, lanjutnya, sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, telah ada lebih dari 250 entitas budaya yang eksis dan mampu menemukan solusi atas berbagai problem yang dihadapi berdasarkan kearifan lokalnya. “Dan akhirnya mengejawantah menjadi ribuan desa yang ada saat ini,” jelasnya. Lebih lanjut Aisyah mengatakan, saat ini sudah ada 74.961 desa di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, menurut data Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2019, desa melingkupi sebanyak 91 persen wilayah Indonesia, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2020, warga desa mencapai 43 persen dari total penduduk Indonesia. Kondisi tersebut, merupakan potensi yang dimiliki desa, untuk berkontribusi besar dalam pencapaian tujuan - tujuan pembangunan nasional. Demi makin besarnya kontribusi desa pada pembangunan serta berdasar pedoman dan arahan Presiden Republik Indonesia, Aisyah mengatakan, bahwa dana desa harus dirasakan langsung oleh PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA NO ONE LEFT BEHIND Jumlah penduduk miskin di Perdesaan mencapai 15,37 juta orang, atau sebesar 13,10 persen. Sedangkan di perkotaan, sebanyak 12,18 juta orang, atau 7,89 persen penduduk miskin. PROFIL 56 - Mei 2022 Ir. Rr. Aisyah Gamawati, MM. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi TRANSPOLITAN 2022_1.indd 56 07/06/22 18.50
masyarakat desa, terutama golongan terbawah. Dana desa harus berdampak pada peningkatan kualitas SDM desa dan ekonomi desa. Maka, sejak tahun 2021, penggunaan dana desa harus menggunakan prinsip No One Left Behind. “Tidak boleh ada satu orangpun yang terlewatkan, tidak boleh ada satu warga desapun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa,” tegas Aisyah. Dalam penjelasan selanjutnya Aisyah mengatakan jika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah menggunakan SDGs Desa, sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. “SDGs Desa memiliki 18 tujuan, dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga, pembangunan wilayah desa, serta kelembagaan desa. Kedelapanbelas SDGs Desa tersebut adalah; Desa tanpa kemiskinan; Desa tanpa kelaparan; Desa sehat dan sejahtera; Pendidikan desa berkualitas; Keterlibatan perempuan desa; Desa layak air bersih dan sanitasi; Desa berenergi bersih dan terbarukan; Pertumbuhan ekonomi desa merata; Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; Desa tanpa kesenjangan; Kawasan permukiman desa aman dan nyaman; Konsumsi dan Produksi desa sadar lingkungan; Desa tanggap perubahan iklim; Desa peduli lingkungan laut; Desa peduli lingkungan darat; Desa damai berkeadilan; Kemitraan untuk pembangunan desa; dan Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” terangnya. Aisyah menambahkan, secara epistemologis, SDGs Desa lahir ketika desa mulai ditinggalkan dalam diskursus pembangunan, ketika modernisasi dan dependensi saling beradu argumen. Di mana kedua paradigma ini berfokus pada unit negara, dan kurang operasional membedah konteks lokal, apalagi mikro selevel desa. Mendasarkan pembangunan desa, semata-mata pada narasi besar dua paradigma tersebut, akan menghilangkan konteks lokal desa yang menyejarah. Akibatnya, pembangunan justru berpotensi menjadikan desa tercerabut dari akar sosial dan budayanya. Diungkapkannya, pada tahun 1970-an, paradigma people-centered development, hadir dengan strategi: membentuk kelompok masyarakat, mengupayakan partisipasi sejak perencanaan, dengan mengedepankan konsensus. Namun, luput mengonstruksi substansi pembangunan, dan menjauhkan desa dari data dan fakta lapangan, serta masalah lokal desa. Di antara kelemahan- kelemahan inilah, SDGs Desa lahir sebagai arah pembangunan desa kedepan. Karena itulah Langkah “pengIndonesia-an” Sustainable Development Goals (SDGs), dan pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam SDGs Desa, ditegaskan Aisyah bukan sekedar penerjemahan bahasa, dan bukan sekedar pergeseran lokus yang tidak memiliki makna, namun benarbenar diletakkan pada budaya desa-desa di Indonesia. Indikator yang disusun juga disesuaikan dengan kondisi lokal desa. Bahkan, secara khusus ditambahkannya tujuan SDGs Desa ke-18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Tambahan tujuan tersebut, menunjukkan kekhasan pembangunan desa-desa Indonesia. Pencapaian tujuan-tujuan SDGs Desa, dimulai dengan pendataan desa berbasis SDGs Desa, sesuai Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020. Data Desa Berbasis SDGs Desa, adalah data rinci berupa satu nama satu alamat warga dan keluarga, data wiayah terkecil level RT, dan data pembangunan desa. Data Desa tersebut, dikumpulkan oleh relawan desa, tersedia dan dimiliki oleh desa, serta digunakan oleh desa. Sistem Informasi Desa (SID) mengintegrasikan informasi potensi dan masalah tiap-tiap desa yang diolah menjadi rekomendasi pembangunan bagi satu per satu desa. Upaya di atas, menurut Aisyah, merupakan cara memadukan pengorganisasian langkah 74.961 desa, dengan tetap menjamin kelestarian 741 budaya lokal berikut lebih dari 500 ribu lembaga sosial desa yang masih aktif. “Pada tanggal 5 Novermber 2021, SID telah mencatat ada 1.591.317 kader desa yang tergabung dalam Pokja Relawan Mei 2022 - 57 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 57 07/06/22 18.50
Pendataan Desa, di tangan mereka, telah terkumpul data desa sebanyak 45.246 desa (60%), data rukun tetangga sebanyak 494.391 RT, data keluarga sebanyak 31.698.043 keluarga (99%), dan data warga sebanyak 94.836.652 orang (80%),” papar Aisyah. SID juga mencatat sebanyak 22.611 BUM Desa telah mengajukan registrasi nama, 3.669 BUM Desa melakukan pendaftaran badan hukum, 1.333 BUM Desa Bersama melakukan registrasi nama, 64 BUM Desa Bersama melakukan pendaftaran badan hukum. Dengan data lengkap yang dikumpulkan melalui SID, dapat dengan mudah dilakukan penguatan keorganisasian, finansial, dan kerja sama bisnis Bumdes. Seluruh Bumdes teregister dan terintegrasi dengan SID, sehingga Kementerian Desa PDTT, dapat mengelola arus informasi kebutuhan dan suplai komoditas, peluang investasi Bumdes dan investor lain, sekaligus mengawasi dan membina seluruh Bumdes. Termasuk, memperlancar distribusi barang sampai desa terpencil hingga ekspor produk desa ke luar negeri. Kembali Aisyah menjelaskan, SID mencatat seluruh kegiatan desa, menyerasikannya ke dalam 222 indikator SDGs Desa, namun tanpa menambah kerepotan administrasi pelaporan desa. Bahkan, rekomendasi rinci dan rencana aksi SDGs Desa yang dikeluarkan SID, memastikan desa selalu memiliki arah untuk bergerak lebih maju dan lebih cepat lagi pada tahun-tahun berikutnya. Desa lebih leluasa mendiskusikan kegiatan dan anggaran berbasis data. “Jadi, SDGs Desa bukanlah konsep yang muluk-muluk, bukanlah mimpi yang mustahil dicapai. SDGs Desa merupakan konsep pembangunan praktis, yang sangat mudah diaplikasikan,” tukasnya. Menurut Aisyah tidak mudah mencapai SDGs Desa, tapi bukan tidak mungkin 18 tujuan pembangunan tersebut diwujudkan oleh Desa. Karena itulah, diperlukan kolaborasi banyak pihak dalam rangka pencapaian SDGs Desa hingga tahun 2030. Di antaranya, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi telah mengambil peran strategis, dengan aktif menggalang kerja sama trilateral: perguruan tinggi, kementerian, dan desa. Telah terbentuk Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), sebagai wahana perkumpulan berbagai perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi pada kemajuan desa. Pertides memiliki makna penting untuk menggalang teknologi tepat guna, yang berpotensi mengakselerasi laju kemajuan desa. Sebagai lembaga pendidikan, kampus memiliki peran educator bagi desa; kampus memiliki tanggungjawab dalam pembentukan SDM unggul dan berdaya saing, kampus harus melahirkan kader-kader desa yang kapabel, mampu menggerakkan desa, dan warga desa menghadapi berbagai tantangan terkini. Selanjutnya Aisyah mengatakan jika pemerintah telah menggelontorkan dana desa ke seluruh desa di Indonesia, dan pada tahun 2022 prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatann pencapaian SDG’s Desa melalui: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional diarahkan untuk : 1. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan 2. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola Bumdes/Bumdesma untuk PROFIL 58 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 58 07/06/22 18.50
mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 3. Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas dan pengelolaan Bumdes/Bumdesma untuk pertumbuhan ekonomi desa merata Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional diarahkan untuk : 1. Pendataan desa 2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata 3. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera 4. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan 5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa Peraturan Menteri Desa No 7 Tahun 2021 telah mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022, salah satunya yang erat kaitannya dengan pengembangan peternakan melalui desa korporasi peternakan terpadu untuk penguatan ketahanan pangan hewan dan nabati dalam mewujudkan desa tanpa kelaparan. Salah satu contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa untuk penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani misalnya : a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan / atau perikanan, b. pembangunan lumbung pangan desa, c. pengolahan pasca panen, d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat tersebut juga diarahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di pedesaan. Aisyah juga mengatakan jika kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%. Selanjutnya ia menjelaskan, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021, agar kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. “Tahun 2021 ini upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 provinsi dan diprioritaskan pada 35 Kabupaten yang telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa, yang berarti pada tahun 2021 ini akan menyasar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua,” urainya. Salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa menurutnya adalah dengan membentuk Desa Korporasi Peternakan Terpadu Berkelanjutan. Konsepsi dasar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah implementasi Integrated Farming System (IFS). Integrated Farming System atau Sistem Pertanian Terpadu merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan sub sektor pertanian, tanaman, ternak, ikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya (lahan, manusia, dan faktor tumbuh lainnya) kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Penerapan pertanian terpadu pada dasarnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang ada. Sehingga terjadi hubungan timbal balik secara langsung antara lingkungan biotik dan abiotik dalam ekosistem lahan pertanian. Dimana output dari salah satu budidaya menjadi input kultur lainnya. n Tidak boleh ada satu orangpun yang terlewatkan, tidak boleh ada satu warga desapun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa. Mei 2022 - 59 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 59 07/06/22 18.50
KONTRIBUSI TRANSMIGRASI MEMBANGUN NEGERI Sebaran penduduk Indonesia yang tidak merata alias bertumpuk di Pulau Jawa sudah terjadi sejak Indonesia baru merdeka. Keadaan ini menimbulkan dampak negatif contohnya kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, kesulitan tempat tinggal, tingkat kriminalitas yang tinggi serta beberapa dampak negatif lain. Mengatasi masalah tersebut pemerintah mengadakan satu program pemindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah lain yang belum padat yang kemudian di sebut transmigrasi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, saat kuliah online Akademi Desa mengatakan, program transmigrasi dilaksanakan kali pertama oleh pemerintah Indonesia lima tahun setelah kemerdekaan. Pemberangkatan transmigran pertama dilaksanakan pada 12 Desember 1950 dari Jawa Tengah ke Lampung dan ke Lubuk Linggau. Sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) dengan total 98 jiwa diberangkatkan ke lokasi transmigrasi, ke Lampung sejumlah 23 KK dan ke Lubuk Linggau sejumlah 2 KK. Istilah transmigrasi sendiri sudah dikemukan Presiden Pertama RI Soekarno di tahun 1927 jauh sebelum program itu dilakukan pertama kalinya. Program transmigrasi pada hakikatnya merupakan bagian integral AKADEMI DESA KULIAH ONLINE AKADEMI DESA Dr. (H.C). Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. Menteri Desa PDT, dan Transmigrasi 60 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 60 07/06/22 18.50
dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Program ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal sehingga berdampak pada peningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar. Melihat upaya dan dampak yang dihasilkan program transmigrasi masih dianggap relevan dalam melaksanakan pembangunan. “Transmigrasi dilakukan untuk mengubah atau mendistribusikan pemerataan ekonomi dan sumber daya,” tegas Abdul Halim Iskandar. Perubahan Orientasi Abdul Halim Iskandar atau biasa dipanggil Gus Menteri, menjelaskan, terjadi perubahan orientasi pembangunan pada program transmigrasi. “Sejak tahun 1950 hingga tahun 2009, transmigrasi berorientasi kepada perpindahan penduduk untuk membangun daerah yang relatif terisolir atau sulit terjangkau. Namun di tahun 2009 hingga tahun 2014, transmigrasi berorientasi kepada pembangunan kawasan perdesaan di wilayah pinggiran menjadi satu kesatuan sistem pengembangan yang berdaya saing,” terang Gus Menteri. Menurut dia, teori yang mendasari munculnya konsep kawasan dalam pembangunan transmigrasi adalah teori-teori yang diterapkan dari Pengembangan Wilayah. Dalam teori pengembangan wilayah, suatu wilayah diandaikan sebagai suatu struktur yang terdiri atas satuan wilayah ekonomi yang terbangun atas dasar distribusi simpul jasa dan barang. Abdul Halim mengatakan, semula transmigrasi, orientasi pembangunannya masih mengacu pada penyebaran penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain yang penduduknya masih jarang. “Untuk memperoleh tenaga kerja murah maka didatangkan transmigran dari (wilayah) yang penduduknya padat, kemudian diberikan rumah dan lahan untuk dikelola,” jelas Gus Menteri, seraya menambahkan transmigrasi zaman dulu tidak memperhatikan dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan secara ekonomi. Namun transmigrasi pada saat ini, menurut Gus Menteri menjadi sebuah upaya untuk pengembangan wilayah. Penyelenggaraan Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Metode pelaksanaannya berdasarkan kerja sama antar daerah yaitu daerah asal dengan daerah tujuan Perencanaan kawasan transmigrasi saat ini selain berpedoman pada Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten juga mengalami perubahan konsep yang semula dari Kota Terpadu Mandiri (KTM) menjadi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang sudah memiliki ketentuan tersendiri di dalam PP No. 3 Tahun 2014. Perubahan yang terjadi pada penyelenggaraan transmigrasi berdasar UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan, PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU tentang Ketransmigrasian Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020- 2024, Permendesa No.17 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024, Kepmen 59 Tahun 2020 tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi. Gus Menteri juga mengatakan saat ini Kemendesa PDTT tidak berfokus tentang penambahan kawasan, tetapi berfokus pada revitalisasi dan intensifikasi kawasan yang sudah ada. “Bila kawasan transmigrasi yang sudah ada itu sudah dianggap maksimal dan jika diperlukan pada tahun 2024 maka akan dibuka kawasan baru dengan paradigma yang berubah total yaitu jumlah lahan yang menjadi hak garap dari transmigran harus naik secara signifikan dan lokasinya berbentuk hamparan yang tidak terpisahpisah, karena untuk kedepannya daerah transmigrasi tidak boleh dikelola secara manual, tetapi harus dikelola secara mekanik dan menerapkan teknologi, contohnya teknologi di bidang pertanian,”terang Gus Menteri. Dalam mengatasi masalah yang ada di ada pada program transmigrasi diperlukan banyak kegiatan inovatif. Untuk menciptakan inovasi-inovasi di dalam pengelolaan transmigrasi dan perubahan-perubahan paradigmatif dalam membangun kawasan transmigrasi di butuhkan dukungan dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya ditangani sendiri oleh Kemendesa PDTT, tetapi dibutuhkan kolaborasi dengan kementerian lain, seperti contohnya dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan KLHK. Kolaborasi penanganan transmigrasi sudah dipayungi payung hukum salah satunya berupa Perpres Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Pertumbuhan Baru Penyelenggaraan Transmigrasi kembali dikatakan Gus Menteri dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Melalui pembangunan transmigrasi ini diharapkan akan terbangun pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru, yang akan memberikan imbas terhadap pembangunan daerah sekitarnya, dan pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi di luar JawaBali. “Transmigrasi juga tentunya diharapkan dapat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi saat ini sesuai dengan paradigma baru di bidang ketransmigrasian yaitu Revitalisasi Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru menuju transmigrasi di era digital 4.0,” tutup Abdul Halim Iskandar. n Iga Octaviana dan M. Rizki Ramdani Mei 2022 - 61 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 61 07/06/22 18.50
S esuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 menerangkan Visi Reformasi Birokrasi Nasional adalah “Menjadi Pemerintahan Yang Berkelas Dunia (World Class Government)”. Sasaran Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, Pemerintah yang efektif dan efisien dan Pelayanan publik yang baik dan berkualitas. ASN sebagai pelayan publik berperan besar dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi secara cepat, tepat, dan profesional. Upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik tersebut dapat diterjemahkan melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). Salah satu role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas melalui Pembangunan Zona Integritas pada instansi atau unit kerja pemerintahan. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (disingkat Dit.P2KT) menjadi salah satu dari sembilan belas unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi WORLD CLASS GOVERNMENT MELALUI ZONA INTEGRITAS Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai upaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. ZONA INTEGRITAS 62 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 62 07/06/22 18.50
yang mengikuti tahapan evaluasi Zona Integritas oleh KemenPANRB. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ir. Rr. Aisyah Gamawati, M.M. (Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi), Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T (Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi), dan Drs. Elvandary, M.Si (Inspektur Wilayah III) Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Sementara Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Para Koordinator Kelompok Substansi Direktorat P2KT. Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Perencanaan Perwujudan Transmigrasi. Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Direktorat Perencanaan Perwujudan Transmigrasi. Keputusan Dirjen PPKTrans Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Internal Pembangunan Zona Integritas. Maklumat Pelayanan Direktorat P2KT. Piagam Pencanangan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Laporan monitoring & evaluasi pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, Mei 2022 - 63 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 63 07/06/22 18.50
pengusulan, penilaian, dan penetapan. Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah tahapan pembangunan. Pada tahapan Pembangunan ini Direktorat P2KT Sebagai unit kerja eselon 2 Ditjen PPKTrans harus mampu membangun integritas melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana dan sistematis. Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat P2KT beberapa hal yang telah dilakukan adalah dengan membentuk tim pembangunan zona integritas yang terdiri dari 6 area perubahan yaitu : 1. Manajemen Perubahan Area manajemen perubahan terdiri dari: a. Pembentukan Tim Pembangunan ZI Dengan menetapkan Tim Internal Pembangunan ZI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Internal Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2021, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Ditjen PPKTrans yang ditandatangani, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, dan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi. b. Rencana Aksi & Monev Pembangunan ZI Dengan melakukan penyusunan rencana aksi dan monitoring & evaluasi pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. c. Sosialisasi Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Melalui pemasangan Spanduk dan Banner Zona Intergritas, serta didukung dengan penerbitan buku saku Reformasi Birokrasi Zona Integrasi Ditjen PPKTrans, dan pelaksanaan Rapat Sosialisasi Internal ZI bersama para pegawai Dit. P2KT melalui aplikasi media Zoom Meeting. d. Pembentukan Agen Perubahan Dengan menetapkan pegawai ASN di Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagai Agen perubahan dan melaksanakan Rencana Kegiatan Agen Perubahan yang berkontribusi terhadap unit kerjanya. e. Penerapan Budaya Kerja & Pola Pikir Melalui Pelaksanaan Apel pagi Dit. P2KT yang dilakukan secara rutin setiap minggu merupakan tindaklanjut dan penerapan dari Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/75/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 hal Pelaksnaan Apel pagi di lingkungan Instansi Pemerintah, menerapkan budaya kerja “APIK” Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, serta menerapkan salam transmigrasi disetiap kegiatan. 2. Penataan Tata Laksana Area Penataan Tata Laksana terdiri dari : a. Tata Laksana Telah disusun Keputusan Dirjen PPKTrans Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Penyusunan Proses Bisnis Direktorat Jenderal ZONA INTEGRITAS 64 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 64 07/06/22 18.50
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Matriks Identifikasi SOP Dit. P2KT. b. Penggunaan E-Office Pengukuran kinerja di lingkungan Dit P2KT telah menggunakan teknologi informasi berupa pemanfaatan terintegrasi aplikasi E-SAKIP, E-MONEV & SMART Serta Pengelolaan Kepegawaian Melalui Integrasi Aplikasi MYSAPK. Selain itu penggunaan Lumbung File merupakan media penyimpanan berkas digital berbasis cloud yang dibangun dengan software Nextcloud oleh Tim Pusdatin KDPDTT. Dengan Lumbung File dapat menyimpan dokumen dan berbagi berkas dengan aman dan mudah. c. Keterbukaan Informasi Publik Informasi mengenai Kemendesa, Ditjen PPKTrans, dan SIPUKAT dapat diakses melalui web kemendesa. go.id serta Akun Sosial Media Ditjen PPKTrans, Akun Media Sosial Dit. P2KT dan Akun Sosial Media SIPUKAT. Informasi mengenai Dit. P2KT dapat diakses melalui Akun Sosial Media Youtube Direktorat P2KT dan Instagram direktorat_p2kt 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Area Penataan Sistem Manajemen SDM terdiri dari : a. Kebutuhan dan Penempatan Pegawai Kebutuhan Pegawai Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi mengacu pada hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta telah dilakukan Pengisian e-Formasi. Kemudian hasil penerimaan CPNS Kemendesa PDTT di lingkungan Dit.P2KT Ditjen PPKTrans dilihat berdasarkan Matriks Usulan Kebutuhan CPNS vs Hasil Penempatan CPNS dan ditempatkan sesuai SK CPNS dan penempatan PNS lainnya sesuai SK yang ditetapkan. Aplikasi e-formas b. Pengembangan Kompetensi Telah dilaksanakan Pelatihan Online Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah Ditjen PPKTrans oleh MAP FISIPOL UGM pada tanggal 3 – 4 Mei 2021 dan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja tanggal 7 – 8 Juni 2021. Selain itu sedang berlangsung proses pelatihan PKP Angkatan X dan pelatihan Ahli Perencana Pertama. c. Penetapan Kinerja Individu Penyusunan Kinerja Individu ditetapkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian kinerja pegawai dilakukan secara bulanan. d. Penegakan Aturan Displin/Kode Etik Telah dilakukan sosialisasi penerapan disiplin melalui Surat Edaran Sekjen Kemendes PDTT tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai pada Masa Pemberlakuan PPKM Covid-19 serta pelaksanaan aturan tentang tata cara pakaian dinas dan atribut pegawai serta Pelaksanaan penerapan kode etik dilakukan dan dimonitoring dengan laporan kehadiran pegawai yang direkapitulasi mingguan. 4. Penguatan Akuntabilitas Area Penguatan Akuntabilitas terdiri dari : a. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan diimplementasikan dengan Pimpinan Unit Kerja terlibat secara langsung dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan pembahasan Mei 2022 - 65 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 65 07/06/22 18.50
Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PPKTrans serta penyusunan Program Kerja dan Rencana Kinerja Dit. P2KT. b. Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Pencapaian Kinerja dilakukan melalui Monitoring Pencapaian Kinerja Melalui Rapat Pimpinan dengan hasil Laporan Kinerja Pegawai dan Laporan Bulanan Dit. P2KT. 5. Penguatan Pengawasan Area Penguatan Pengawasan terdiri dari : a. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Public campaign terkait pengendalian gratifikasi telah dilakukan melalui stand banner, surat pernyataan gratifikasi dan melalui Nota Dinas Sosialisasi Gratifikasi Dit.P2KT b. Pelaksanaan SPIP Telah disusun Keputusan Dirjen PPKTrans Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengedalian Intern Pemerintah Ditjen PPKTrans, Keputusan Dirjen PPKTrans Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Ditjen PPKTrans Tahun 2021 serta Keputusan Dirjen PPKTrans Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko Dit.P2KT Tahun 2021. c. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kebijakan penanganan pengaduan telah diimplementasi pada Dit P2KT sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan organisasi, penerimaan pengaduan masyarakat dilakukan melalui SIPEMANDU dan melalui surat maupun penerimaan tamu secara langsung. d. Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Dilakukan melalui penyusunan Peta Benturan Kepentingan dan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan. 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terdiri dari: a. Optimalisasi Standar Pelayanan Kebijakan standar pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT) telah masuk dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) MenpanRB tanggal 24 April 2020, HAKI, Manual Book serta Maklumat Pelayanan yang Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM). ZONA INTEGRITAS 66 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 66 07/06/22 18.50
ditandatangani Pimpinan. Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 96 Tahun 2019 tentang Aplikasi Teknologi Informasi Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi b. Pelaksanaan Pelayanan Prima Pelaksanaan Pelayanan Prima yang dilakukan Dit. P2KT adalah dengan membuat Maklumat Pelayanan, Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE) Dalam Pelayanan Publik, dan Melakukan Sosialisai SIPUKAT Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan pameran dan webinar. c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Telah dilakasankan Penilaian Kepuasaan Terhadap Pelayanan melalui proses pengisian kuesioner kepada responden Dit. P2KT untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada stakeholder. Sebagai kelengkapan Dokumendokumen / evidence-evidence pendukung yang terkait dengan 6 area perubahan tersebut dapat di akses pada lumbung file kementerian Desa, PDT https://lumbungfile. kemendesa.go.id/s/6LNrejXoBptxGB9 (lumbungfile.kemendesa.go.id) dan juga google drive https://drive.google. com/drive/folders/1etD3J1RBVDdp_ ZEIAzMu2q0CwK9ioPOg. Dit. P2KT juga telah melaksanakan survei dengan kuesioner “Kepuasan Pelayanan Publik Bagi Pengguna Layanan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi” dengan hasil sebagai berikut : Selain itu survei evaluasi zi oleh Kemenpan RB dengan jumlah sampel responden sebanyak 74 dan memenuhi hasil 30 responden untuk dilakukan survey. Menyiapkan video pembangunan zona integritas yang dapat dilihat pada akun youtube Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi https://www.youtube.com/ watch?v=hKaUor-84hA, melaksanakan studi tiru pada BPPMDDTT Yogyakarta pada 27-29 Oktober 2021 bersama Tim Internal Pembangunan Zona Integritas Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Tahap akhir dari pembangunan zona integritas yaitu dilakukan evaluasi akhir penilaian zona integritas dengan pemaparan yang dipresentasikan oleh Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada tanggal 2 November 2021. Berbicara mengenai inovasi, inovasi yang menjadi unggulan pada Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi adalah SIPUKAT (Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi). SIPUKAT merupakan basis data yang berbasis Geographic Information System (webGIS) generasi baru sebagai bentuk inovasi dalam penyajian informasi Tata Ruang dan Profil Kawasan Transmigrasi yang dapat diakses oleh Pemangku Kepentingan dan masyarakat umum melalui jaringan internet dengan URL https://sipukat. kemendesa.go.id. Sipukat dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2019 yang berguna sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan ketransmigrasian dan saat ini terus dilakukan updating oleh Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dengan perbaikan berkelanjutan. Sipukat hadir sebagai solusi dari kendala yang dihadapi oleh stakeholder ketransmigrasian seperti pemerintah daerah, masyarakat calon transmigran dan investor karena sulitnya untuk mendapatkan informasi tentang kawasan Mei 2022 - 67 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 67 07/06/22 18.50
transmigrasi, sehingga pembangunan daerah transmigrasi akan terhambat. Adanya SIPUKAT memberikan kemudahan dalam penyajian data bidang ketransmigrasian yang meliputi Data Potensi, Penetapan Kawasan, SKP, RSKP, Program RPJMN 2020-2024, PUT 2020- 2024, Data Penempatan Transmigran, IPT, Komoditas Unggulan, Bumdes, Prukades, Lokasi Wisata dan Video di Kawasan Transmigrasi. SIPUKAT saat ini tengah dikembangkan dengan: Menambahkan dashboard informasi mengenai pengelolaan aset di 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional. https://www.youtube.com/ watch?v=qQWQGk6TJQE&t=138s (Video Profil SIPUKAT) Selain itu, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi mempunyai program transpolitan dan penerbitan jurnal perencanaan teknis sebagai wadah yang berisikan informasi terkait kegiatan direktorat. Transmigrasi 4.0 atau Transpolitan 4.0 adalah model transmigrasi digital yang berbasis pada kemampuan sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian untuk mengelola lingkungan, wilayah dan sumberdaya ruang secara inovatif kreatif, integratif serta mampu berkolaborasi secara kemitraan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang mandiri berkelanjutan. Penetapan dan pengumuman hasil evaluasi zona integritas akan diumumkan pada minggu ketiga bulan Desember 2021. Sebagai direktorat dengan SOTK baru berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentu masih banyak yang harus dikerjakan dan disempurnakan untuk membangun kawasan zona integritas yang diinginkan, dan pada akhirnya pembangunan zona integritas tidak akan terwujud dan tercapai tanpa dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. n Tim Pembangunan Zona Integritas Dit. P2KT Sipukat hadir sebagai solusi dari kendala yang dihadapi oleh stakeholder ketransmigrasian seperti pemerintah daerah, masyarakat calon transmigran dan investor. ZONA INTEGRITAS 68 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 68 07/06/22 18.50
Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Mei 2022 - 69 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 69 07/06/22 18.50
Dulu transmigrasi memang bertujuan untuk memindahkan penduduk, namun seiring dengan berjalannya waktu, transmigrasi sekarang berfungsi untuk pengembangan wilayah. Transmigrasi tidak hanya berupaya mengembangkan wilayah lokasi transmigrasi saja tetapi juga daerahdaerah sekitarnya. Inilah yang disebut dengan transmigrasi berbasis kawasan. Seperti disampaikan oleh Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dr. Bambang Widyatmiko, S.Si, MT dalam acara “Ngopi” Ngobrol Pintar di livestreaming channel youtube Akademi Desa, pada 16 September 2021. “Sekarang transmigrasi berbasis kawasan artinya kita membangun kawasan supaya kawasan itu nanti berkembang secara ekonomi, kuat secara mandiri, menjadi satu kesatuan ekonomi wilayah,” jelas Bambang Widyatmiko. Dalam kesempatan tersebut Bambang juga mengupas tentang revitalisasi kawasan transmigrasi dengan inovasi transpolitan 4.0. Menurutnya, program transmigrasi berkontribusi cukup besar dalam pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Beberapa permukiman transmigrasi ada yang sudah tumbuh menjadi desa baru, kecamatan baru, kabupaten baru, bahkan menjadi ibukota provinsi. Bahkan dari 619 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, ada 152 kawasan yang sudah ditetapkan oleh menteri serta 52 kawasan yang masuk kawasan prioritas dalam RPJMN 2020- 2024. Kawasan-kawasan transmigrasi tersebut mengalami perkembangan yang yang berbeda-beda. Beberapa kawasan berkembang dengan cepat, namun tidak dapat dimungkiri juga bahwa beberapa kawasan berkembang dengan lambat. Proses pembangunan dan pengembangan transmigrasi konvensional dirasa membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama. Oleh karena itulah diperlukan revitalisasi kawasan transmigrasi. “Perlu inovasi baru untuk mengubah pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi lebih baik, lebih cepat dan lebih efektif. Salah satunya adalah dengan konsep baru INOVASI BARU REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI TRANSPOLITAN 4.0 Banyak orang mengartikan transmigrasi sebagai pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Dr. R. Bambang Widyatmiko, S. Si., M. T. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa PDT, dan Transmigrasi HIGHLIGHT 70 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 70 07/06/22 18.50
transmigrasi, yaitu transpolitan 4.0,” kata Bambang sebelum melanjutkan kembali mengenai Transpolitan 4.0 Menurut Bambang, Transpolitan 4.0 merupakan inovasi di bidang transmigrasi yang mengikuti perkembangan teknologi di era industri 4.0 ini. Transpolitan 4.0 adalah kawasan transmigrasi dengan konsep smart transmigration city, yang mengedepankan penggunaan teknologi, sumber daya manusia (SDM) yang unggul, inovasi produk unggulan serta dilaksanakan dengan kolaborasi pentahelix. “Kolaborasi pentahelix merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak, pertama kementerian lembaga atau pemerintah, kedua swasta, ketiga perguruan tinggi, masyarakat di kawasan transmigrasi, kemudian terakhir adalah media,” jelas Bambang. Perencanaan kawasan transpolitan 4.0 ini dilakukan dengan desain modern dan penggunaan teknologi terkini, seperti drone dan GPS geodetik yang presisi. Perencanaan yang dilakukan tidak hanya dilakukan untuk infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial agar masyarakat lebih siap. Rencana pembagian peran dari pentahelix juga sudah disiapkan dari awal agar kedepannya program transpolitan ini dapat dilaksanakan dengan integratif dan komprehensif. Konsep Transpolitan 4.0 ini dilaksanakan dengan pilot project di dua lokasi, yaitu Trans-Science Techno Park di kawasan transmigrasi Mutiara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dan food estate di kawasan transmigrasi Lamunti Dadahup di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. “Kita lakukan pilotting di dua kawasan, yang pertama tadi saya sebut, di kawasan transmigrasi Mutiara Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian yang kedua adalah implementasi langsung di kawasan food estate di Kabupaten Kapuas, dalam hal ini di kawasan Lamunti Dadahup”, ungkap Bambang. Selanjutnya Bambang menjelaskan terdapat beberapa kriteria dari Transpolitan 4.0 yaitu efisiensi lahan dan anggaran negara, SDM sebagai agen perubahan, lokasi mempunyai kriteria cepat tumbuh, optimalisasi ruang, tetrapreneurship, kolaborasi pentahelix, integrasi antar pelaku usaha, Bumdes, UMKM dan koperasi, serta kawasan Trans-Science Techno Park (TSTP). “TransScience Techno Park adalah techno park di kawasan transmigrasi yang berbasis ilmu pengetahuan,” imbuhnya. Bambang menambahkan bahwa Trans-Science Techno Park dikelola bersama perguruan tinggi dan dapat digunakan sebagai wahana mereka belajar dan ajang penelitian serta pengembangan dimana para ilmuwan, dosen dan mahasiswa dapat melakukan penelitian untuk menciptakan inovasi produk unggulan. Lebih jauh Bambang mengulas tentang global gotong royong (G2R) tetrapreneur yang memiliki empat pilar. Pertama adalah membuat rantai wirausaha (chainpreneur) dengan melahirkan putaran manfaat di dalam kawasan/desa. Kedua adalah pasar wirausaha (marketpreneur) dengan menciptakan pasar non-kompetisi sebagai tempat untuk mengenalkan produk, ketiga kualitas wirausaha (qualitypreneur) adalah mendorong kawasan untuk bersaing dalam pasar kompetisi dan keempat adalah merek wirausaha (brandpreneur) atau branding kawasan dengan produk unggulannya melalui media. Kemudian Bambang memaparkan tentang kolaborasi pentahelix. Kolaborasi pentahelix adalah kerjasama dari pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat dan media dalam mengelola kawasan transpolitan 4.0. Setiap unsur pentahelix mempunyai perannya masing-masing dalam membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi: -Pemerintah bertugas menyiapkan perencanaan (masterplan) dan kebijakan/ peraturan, -swasta dapat berupa investor yang dapat membantu investasi/pendanaan, -akademisi yang berperan untuk melakukan riset untuk penemuanpenemuan hasil produksi baru yang berbeda, -masyarakat dengan Bumdes dan UMKM yang melakukan transaksi perekonomian di kawasan serta media yang berfungsi untuk mempublikasikan potensi dan produk unggulan dari kawasan transpolitan agar dikenal masyarakat lebih luas. n Suratmi Transpolitan 4.0 merupakan inovasi di bidang transmigrasi yang mengikuti perkembangan teknologi di era industri 4.0. Mei 2022 - 71 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 71 07/06/22 18.50
SP SALUANDEANG, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT ORANG-ORANG HEBAT DI TENGAH FASILITAS MINIM Tanggal 14-19 Juni 2021, menjadi dinas pertama saya ke lokasi transmigrasi. Waktu itu lokasinya adalah Satuan Permukiman (SP) Saluandeang di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Perjalanan membutuhkan lima hingga enam jam. Mendarat di Bandara Mamuju dari Jakarta, masih harus menempuh jalan darat sekitar tiga hingga empat jam dengan mobil menuju Tobadak atau pusat kota Mamuju Tengah. Dari Tobadak mencapai Saluandeang masih sekitar satu sampai dua jam lagi. Menumpang mobil bak terbuka menyusuri jalanan berlumpur, menjadi pengalaman baru bagi saya. Di tengah perjalanan sempat saya saksikan beberapa mobil terjebak lumpur, harus dibantu pengguna jalan lain. Di SP Saluandeang, mulanya kami berniat menginap di salah satu rumah warga. Akan tetapi sampai di rumah warga yang dituju, listrik di rumah itu padam. Solarcell tidak berfungsi karena cuaca mendung dan hujan seharian. Accu solarcell tidak terisi. Kami pun terpaksa pindah menginap di kediaman Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) yang memiliki sumber listrik bertenaga solar. Selain listrik, air bersih ternyata juga masih menjadi masalah yang dihadapi warga SP Saluandeang. Pipa saluran air bersih yang ada, kurang baik struktur ketinggiannya, sehingga air sulit mencapai bak penampungan di rumah warga. Agar bisa rutin mandi, dibutuhkan waktu lama untuk menampungnya. Tim pun terpaksa jarang mandi selama berada di sana! Kedua masalah yang dihadapi warga transmigran menyadarkan saya, para transmigran ini adalah orang-orang hebat. Mereka siap pindah dari wilayah FEATURES 72 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 72 07/06/22 18.50
yang cukup maju ke wilayah terpencil yang bahkan listrik dan jaringan koneksi telepon selular pun tidak berfungsi baik. Di SP Saluandeang ini tim menyebar kuesioner dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengumpulkan data primer terkait pengembangan masyarakat di sana. Saat saya melakukan wawancara untuk pengisian kuesioner selain mendapatkan informasi, tanggapan yang diberikan warga transmigran sangat baik. Tak hanya keramahan dan keterbukaan, warga menyambut kami hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan. Tak ketinggalan durian hutan yang sungguh lezat. Sambutan tersebut sangat mendukung pekerjaan yang harus kami lakukan guna mencari data untuk pengembangan masyarakat di wilayah SP Saluandeang. Berkesan. Kata itu harus saya ucapkan saat melakukan survei lapang untuk kali pertama. Kendati keadaan di lokasi cukup sulit, mulai susahnya jaringan selular, listrik, dan air bersih yang terbatas. Namun saya dan tim bekerja dengan hati senang. n Muhammad Irfan Hidayat Mei 2022 - 73 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 73 07/06/22 18.50
AGENDA Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan jajarannya memperingati Hari Bhakti Transmigrasi yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1950 di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Minggu 12 Desember 2021. PERINGATAN HARI BHAKTI TRANSMIGRASI KE 71 DI PESISIR SELATAN 74 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 74 07/06/22 18.50
Mei 2022 - 75 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 75 07/06/22 18.50
Ziarah ke Sukra Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi dimulai dengan ziarah ke Sukra, Indramayu, Jawa Barat untuk mengenang para Pahlawan Transmigrasi yang gugur sebelum mereka sampai di lokasi transmigrasi. Pada 11 Maret 1974, 67 pionir transmigran asal Boyolali, Jawa Tengah, yang hendak menuju unit permukiman transmigrasi (UPT) Rumbiya, Sumatera Selatan, meninggal dunia. Bus yang mereka tumpangi saat itu tergelincir, kemudian masuk dan terbakar di Kali Sewo di Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat. 76 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 76 07/06/22 18.50
Pertandingan olahraga antarkaryawan menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam merayakan HBT ke-71. Mei 2022 - 77 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 77 07/06/22 18.50
Millenals, tahukah sejarah transmigrasi di Indonesia dimulai? Banyak orang tahu, perpindahan penduduk di Indonesia yan bertujuan meratakan jumlah penduduk Indonesia ke pulau-pulau di luar Jawa sudah dimulai sejak zaman kolonial. Tahukah kalian teknologi apa yang digunakan untuk membuka lahan transmigrasi. Mau tahu? Baca kisah bola besi berikut ini. Penyelenggaraan program transmigrasi yang saat itu disebut program kolonisasi dimulai oleh pemerintahan Gubernur Hindia Belanda. Mengapa perpindahan penduduk dinamakan kolonisasi? Karakteristik wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata. Di masa itu, Lampung yang berada di Pulau Sumatera, dapat dikatakan tidak berpenduduk, sementara Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Penyelenggaraan percobaan kolonisasi kali pertama dilakukan ke Gedong Tataan, Lampung yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1905 dengan menugaskan Asisten Residen H.G Heyting. Ini menjadi awal program kolonisasi. Penempatan kolonis pertama yaitu sejumlah 155 KK berasal dari Kedu dan Banyumas ke Gedong Tataan tepatnya di Desa Bagelen. Hutan menjadi kawasan yang bakal ditempati oleh para kolonis asal Pulau Jawa itu. Tentu tidak mudah membuka kawasan hutan menjadi lahan pertanian dan tempat tinggal. Peralatan membuka lahan sangat berbeda dari saat ini, dapat dipastikan kawasan hutan masih sangat lebat dan belum terjamah manusia. Peralataan untuk membuka kawasan tranmigrasi di masa modern sangatlah lengkap mulai dari peralatan yang sederhana seperti parang, linggis, gergaji, pacul sampai ke peralatan yang sifatnya modern seperti chainshaw, rotary cutter, rock rake dan lainnya, di masa kolonial semua itu belumlah ada. Peralatan yang digunakan untuk membuka lahan transmigrasi di masa itu adalah besi bulat. Alat ini digunakan sebagai peroboh kayu-kayu besar dalam pembukaan hutan (land clearing) dikenal dengan nama chain ball clearing. Bola Besi ini berdiameter 2 meter. Di dalamnya terdapat rongga tempat air yang dapat ditutup, sehingga air tidak bisa keluar. Jika akan digunakan bola besi diangkat ke lokasi pembukaan hutan Setelah tiba di lokasi baru diisi air dan dipasang rantai, Setelah diisi air, berat bola besi tersebut bertambah 400 kg. Untuk membuka hutan primer dengan bola besi itu ditarik rantai sepanjang 40 meter untuk merobohkan pepohonan. Pada tahun-tahun selanjutnya bola besi ditarik oleh dua bulldozer tipe D-8 dan ditarik lagi oleh dua bulldozer lainnya. Jika diperlukan dua bulldozer lainnya akan digunakan untuk menarik bola besi sehingga lebih mudah untuk mendorong pohon agar cepat roboh. Dengan sistem ini ternyata kayukayu besar tersebut hancur tergilas. Nederlandse Heide Maatschappij mengontrak alat ini untuk melakukan kolonisasi. Chain Ball Clearing ini mulai digunakan setelah merdeka di tahun 1954 di Seputi Raman, Raman Utara, Seputih Banyak, Raman Aji, Kota Gajah, dan lokasilokasi lain. Penggunaannya dipelopori oleh Yayasan Pembukaan Tanah (Yaperta) yang didirikan Tahun 1952 di bawah Kementerian Sosial R.I, yang kemudian menjadi Biro Pembukaan Tanah (BPT) lalu dilebur menjadi Direktorat Pembukaan Tanah (DPT). Setelah 10 tahun, tepatnya tahun 1964 bola besi tersebut tidak lagi digunakan Adanya peralatan modern membuat penggunaan bola besi mulai tidak lagi digunakan dan dilupakan keberadaannya. n Eka Putri K BOLA BESI, SAKSI BISU SEJARAH TRANSMIGRASI HISTORY 78 - Mei 2022 TRANSPOLITAN 2022_1.indd 78 07/06/22 18.50
________Dan Brown Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. ________Dan Brown TRANSPOLITAN 2022_1.indd 79 07/06/22 18.50
@DitjenPPKTrans ditjenppktrans.kemendes 082261002045 (Adm Sipukat) Sipukat.Kemendesa Sipukat Transmigrasi sipukat.kemendesa.go.id TRANSPOLITAN 2022_1.indd 80 07/06/22 18.50