MUCLASIN_198212212021211002_JURNAL MOOC PPPK 2022_KAB. JEPARA

JURNAL

Massive Open Online Course (MOOC)
PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA

(PPPK)

DISUSUN OLEH :

NAMA : MUCLASIN, S.PD.SD
NIP : 198212212021211002
TEMPAT,TANGGAL LAHIR : JEPARA, 21 DESEMBER 1982
GOLONGAN : IX
JABATAN : AHLI PERTAMA - GURU KELAS
INSTANSI : PEMERINTAH KAB. JEPARA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
TAHUN 2022

RESUME AGENDA I

WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA

I. WAWASAN KEBANGSAAN
A. PENGERTIAN WAWASAN KEBANGSAAN
Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka
mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa
(nation character) dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yang
bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,
guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi
mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.

B. TITIK- TITIK PENTING DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA
1. Didirikannya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908
2. Didirikannya Perhimpunan Indonesia (PI) pada tanggal 25 Oktober 1908 yang
menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional.
3. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan “Kerapatan Besar
Pemuda”, yang kemudian terkenal dengan nama “Kongres Pemuda I”.
4. Kongres Pemuda Kedua yang dilaksanakan Pada tanggal 27-28 Oktober 1928,
5. Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jendral Kumakici Harada,
pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
6. Terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945.

C. 4 (EMPAT) KONSESUS DASAR BERBANGSA DAN BERNEGARA
1. Pancasila
Pancasila sebagai ideologi negara dan pentingnya kedudukan Pancasila bagi
bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, rakyat Indonesia rela menerima, meyakini dan menerapkan
dalam kehidupan nyata, untuk selanjutnya dijaga kokoh dan mempu
mengantisipasi perkembangan zaman.
2. Undang-Undang Dasar 1945
Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing

membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar membangun
sokoguru Negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara
hukum. Undang-undang dasar memiliki fungsi yang khas yaitu membatasi
kekuasaan pemerintah , sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat
sewenang-wenang dan diharapkan hak-hak warga negara terlindungi.
3. Bhinneka Tunggal Ika
Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bhinna-
Ika-Tunggal-Ia berarti berbeda-beda tetapi hakekatnya satu. Sebab meskipun
secara keseluruhan memiliki perbedaan tetapi hakekatnya satu, satu bangsa dan
negara Republik Indonesia.
4. NKRI
NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945 karena melalui peristiwa tersebut bangsa Indonesia berhasil
mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa telah ada
negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

D. BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN
Bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana
pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan
dan kehormatan negara.
1. Bendera
Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. Bendera Negara berbentuk persegi
panjang dengan bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih.
2. Bahasa
Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa
Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah
Indonesia.
3. Lambang Negara
Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang
kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung

dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis
di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.
4. Lagu Kebangsaan
Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, yang digubah oleh Wage Rudolf
Supratman.

II. NILAI-NILAI BELA NEGARA
A. PENGERTIAN BELA NEGARA
Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik
secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan
wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.

B. SEJARAH BELA NEGARA
Pada tanggal 18 Desember 2006 Presiden Republik Indonesia Dr.H. Susilo Bambang
Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai hari Bela Negara. Dengan
pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi
bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintah
Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta
dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dan mempertahankan
kehidupan berbangsa bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

C. NILAI DASAR BELA NEGARA
Dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3), nilai
dasar Bela Negara meliputi :

1. Cinta tanah air
2. Sadar berbangsa dan bernegara
3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
5. Kemampuan awal Bela Negara

D. INDIKATOR NILAI DASAR BELA NEGARA
1. Indikator Cinta Tanah Air, ditunjukkan dengan sikap :
a. Menjaga tanah dan perkarangan serta seluruhruang wilayah Indonesia
b. Jiwa dan raganya banggasebagai bangsa Indonesia
c. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya
d. Menjaga nama baik bangsadan negara
e. Memberikan konstribusi pada kemajuan bangsa dannegara
f. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia
2. Indikator sadar berbangsa dan bernegara, ditunjukkan dengan sikap :
a. Berpartisipasi aktif dalam organisasikemasyarakatan, profesi maupun politik
b. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku
c. Ikut serta dalam pemilihan umum
d. Berpikir, bersikap dan berbuat yang
e. terbaik bagi bangsa dan negaranya
f. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara
3. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, ditunjukkan dengan sikap :
a. Paham nilai-nilai dalam Pancasila
b. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupansehari-hari
c. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara
d. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila
e. Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara
4. Indikator Rela berkorban untuk bangsa dan negara, ditunjukkan dengan sikap :
a. Bersedia mengorbankan waktu,tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa
dan negara

b. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macamancaman
c. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat,bangsa dan negara
d. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalamikesulitan
e. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dannegaranya tidak sia-

sia
5. Indikator Kemampuan awal Bela Negara, ditunjukkan dengan sikap :

a. Memiliki kecerdasan emosionaldan spiritual serta intelejensia
b. Senantiasa memelihara jiwa danraga
c. Senantiasa bersyukur dan berdoaatas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan

Yang Maha Esa
d. Gemar berolahraga
e. Senantiasa menjaga kesehatannya

E. AKTUALISASI KESADARAN BELA NEGARA BAGI ASN
1. Cinta Tanah Air bagi ASN
a. Setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintah yang sah
b. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia
c. ASN ikut menjaga seluruh wilayah Indonesia dari berbagai ancaman
d. ASN harus menjadi contoh di masyarakat dan menunjukkan kebanggaan
sebagai bagian dari Bangsa Indonesia
e. Menunjukkan sikap kepahlawanan dengan mengabdi tanpa pamrih kepada
negara dan bangsa
f. Selalu menjaga nama baik bangsa dan negara
g. Berupaya memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara
h. Selalu mengutamakan produk-produk Indonesia
i. Selalu mendukung putra-putri terbaik bangsa yang bertugas memawa nama
Indonesia di kancah Internasional.

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN
a. Professional dalam bertugas
b. Membuat keputusan berdasar prinsip keahlian

c. Memegang teguh prinsip netralitas ASN
d. Menaati dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan
e. Menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan baik
f. Berpikir, bersikap dan berbuat yang sesuai peran, tugas dan fungsi ASN
g. Berpartisipasi menjaga kedaulatan negara sesuai bidang tugas
h. Menghargai kerja sama
i. Meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis.
3. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi negara bagi ASN
a. Memegang teguh Pancasila
b. Menciptakan lingkungan kerja nondiskriminatif
c. Menjunjung tinggi standar etika
d. Menjadi agen penyebar nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat
e. Menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu
f. Mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian
g. Meyakini Pancasila menjamin kelangsungan hidup bangsa
h. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
4. Rela Berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN
a. Memberikan layanan kepada public secara jujur, tanggap, akurat
b. Bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk kemajuan negara
c. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional
d. Ikhlas dalam membantu masyarakat
5. Kemampuan awal bela negara bagi ASN
a. Melaksanakan progam dan kebijakan pemerintah
b. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
c. Mengutamakan pencapaian hasil
d. Berusaha meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan
e. Selalu menjaga Kesehatan fisik maupun psikis
f. Bersyukur dan berdoa
g. Menjaga kebugaran tubuh
h. Menjaga Kesehatan

III. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(SANKRI)
A. PERSPEKTIF SEJARAH NEGARA INDONESIA
Pada awal masa kemerdekaan, perubahan sistem administrasi negara di
Indonesia masih dalam keadaan darurat, karena adanya transisi pemerintahan.
suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan, disebabkan oleh
berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka belum dapat segera dibentuk suatu susunan
pemerintahan yang lengkap dan siap untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan.
Adanya kondisi yang demikian, akhirnya mendapat tantangan dari pihak
Belanda melalui agresi-agresinya yang bertujuan memecah belah negara Indonesia.
Berikut serangkaian kejadian pada awal kemerdekaan :
1. Terbentuknya Negara Indonesia Timur dibawah kekuasaan Belanda pada
tanggal 7-8 Desember 1946.
2. Belanda melakukan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947
3. Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948
4. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tanggal 23 Agustus – 2
November 1949, dengan hasil Negara Indonesia resmi berubah menjadi negara
serikat dengan Konstitusi RIS (KRIS) 1949 sebagai Undang-Undang Dasar.
5. Pada tanggal 19 Mei 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara
(UUDS) 1950 dengan tujuan mewujudkan Kembali negara kesatuan Indonesia.
6. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden yang berisi pemberlakuan
Kembali UUD 1945 untuk menyelamatkan bangsa dan negara karena UUDS
1950 tidak sesuai dengan norma dan asas hukum.
7. Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Gerakan G30S/PKI
pada tanggal 30 September 1965.
8. Dikeluarkannya “Surat Perintah 11 Maret” untuk menyelamatkan negara menuju
kestabilan pemerintah pasca G30S/PKI yang menjadi dimulainya jaman orde
baru.

B. MAKNA KESATUAN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA
Makna kesatuan dapat diartikan seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki

pandangan, tekat mimpi yang sama untuk terus memertahankan dan memperkuat
kesatuan bangsa dan negara. Filosofi yang mendasari kesatuan bangsa dapat
ditemukan pertama kali dalam kitab Sutasoma yang berbunyi ”BhinnekaTunggal Ika
tan hana dharma mangrwa” yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu, taka da
kebenaran yang mendua”.

C. BENTUK NEGARA BERDASARKAN UUD 1945
Bentuk Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 UUD 1945 dalam Bab I, “Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Sejalan dengan hal
tersebut, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota

D. MANAJEMEN PEMERINTAHAN NEGARA

E. STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA

F. PRINSIP-PRINSIP PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip ini mewajibkan kita Bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2. Prinsip Nasionalisme Indonesia
Prinsip ini mewajibkan kita mencintai bangs kita, namun tidak merendahkan
bangsa lain.
3. Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab
Prinsip yang mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas kebebasan yang
dimilikinya terhadap dirinya sendiri maupun terhadap Tuhan.
4. Prinsip Wawasan Nusantara Dengan wawasan ini bangsa Indonesia merasa satu,
senasib sepenanggungan,setanah air serta mempunyai satu tekad yang sama.
5. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan CIta-Cita Reformasi Dengan
semangat persatuan kita harus dapat mengisi kemerdekaan danmelanjutkan
pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur

G. NASIONALISME
Nasionalisme didefinisikan sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa

kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Nasionalisme adalah
sikap mencintai bangsa dan negara sendiri.

Tiga hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme Indonesia yaitu :
1. Mengembangkan persamaan
2. Mengembangkan sikap toleransi
3. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan

Empat hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme yaitu :
1. Sukuisme : menganggap suku bangsa sendiri paling baik
2. Chauvanisme : menganggap bangsa sendiri paling unggul
3. Ektrimisme : sikap mempertahankan pendirian dengan cara kekerasan
4. Provisialisme : sikap selalu berkutat dengan provinsi sendiri

Sedangkan sikap patriotisme merupakan sikap rela berkorban segala-galanya
termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara.
Implementasi sikap patriotism dalam kehidupan sehari-hari :
1. Lingkungan keluarga, contohnya menyaksikan film perjuangan, membaca buku

perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu.

2. Lingkungan sekolah, contohnya mengikuti upacara bendera, belajar dengan
sungguh-sungguh.

3. Lingkungan masyarakat, contohnya memelihara kerukunan diantara warga.
4. Kehidupan berbangsa, contohnya meningkatkan persatuan dan kesatuan,

melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah,
mencintai dan memakai produk dalam negeri.

H. LANDASAN IDIIL : PANCASILA DAN LANDASAN KONSTITUSIONIL
SANKRI : UUD 1945
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai
dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Artinya, setiap materi kebijakan negara,
termasuk UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari
penjabaran lima norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma-norma
dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum
yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI pada umumnya, atau khususnya
sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek
ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

I. PERAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN UU NO 5
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Berdasarkan Penjelasan Umum UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (UU ASN), dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum
dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan
bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 11 UU ASN, tugas Pegawai ASN adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

ANALISIS ISU KONTEMPORER

1. PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS
A. Konsep Perubahan
Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban
manusia. Perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan
manusia/humanity (memberikan manfaat bagi umat manusia).
Dalam konteks PNS, berdasarkan Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi
dan tugasnya, yaitu:
1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan,
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta
3. memperat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia
Menjadi PNS yang profesional memerlukan pemenuhan terhadap beberapa persyaratan berikut:
1. Mengambil Tanggung Jawab
2. Menunjukkan Sikap Mental Positif,
3. Mengutamakan Keprimaan,
4. Menunjukkan Kompetensi,
5. Memegang Teguh Kode Etik,
B. Perubahan Lingkungan Strategis
Ada empat level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan
pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni: individu, keluarga (family), Masyarakat pada level
lokal dan regional (Community/ Culture), Nasional (Society), dan Dunia (Global). Ke empat level
lingkungan stratejik tersebut disajikan dalam gambar berikut ini:

Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa perubahan global (globalisasi) yang terjadi dewasa
ini, memaksa semua bangsa (Negara) untuk berperan serta, jika tidak maka arus perubahan tersebut akan
menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah
C. Modal Insani Dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis
Ada enam komponen dari modal manusia (Ancok, 2002), yang akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Modal Intelektual
2. Modal Emosional
3. Modal Sosial
4. Modal ketabahan (adversity)
5. Modal etika/moral
6. Modal Kesehatan (kekuatan) Fisik/Jasmani

2. ISU-ISU STRATEGIS KONTEMPORER

PNS sebagai Aparatur Negara dihadapkan pada pengaruh yang dating dari eksternal juga internal yang kian
lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal
Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS
mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer diantaranya; korupsi, narkoba, paham
radikalisme/ terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi masal seperti cyber crime, Hate
Speech, dan Hoax, dan lain sebagainya. Isu-isu yang akan diuraikan berikut ini:
A. Korupsi

Kondisi saat ini, tidak hanya kalangan elit pemerintahan, namun hampir seluruh elemen penyelenggara
Negara terjangkit “virus korupsi” yang sangat ganas. Peningkatan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia
membuat pemerintah memberikan respon dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pengaturan
tentang tindak pidana korupsi Berikut ini adalah jenis tindak pidana korupsi dan setiap bentuk tindakan korupsi
diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentan
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yaitu bentuk tindakan:
1) Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara

(Pasal 2)
2) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan

yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara ( Pasal 3 )
3) Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)
4) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)
5) Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
6) Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7 )
7) Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)

Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,
mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi serta psikologi masyarakat. Mengingat fenomena korupsi telah
memasuki zone Kejadian Luar Biasa (KLB), maka pendekatan pemberantasan korupsi dipilih cara-cara yang
luar biasa (extra ordinary approach) dan tepat sasaran. Tindakan membangun sikap antikorupsi sederhana,
misalnya dengan cara :
1. Bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk

bersikap jujur
2. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-

hal yang kecil
3. Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga
4. Melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korbanperbuatan korupsi
B. Narkoba

Narkoba adalah merupakan akronim Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya,sedangkan
Napza adalah akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
Penggolongan Narkoba

1. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas
mental dan perilaku.

3. Zat adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkotika dan psikotropika meliputi:
- Minuman beralkohol, mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat.
- Inhalansia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang
terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagai pelumas mesin, yang sering
disalahginakan seperti lem, thinner, cat kuku dll;
- Tembakau, dan lain-lain
Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan induk atau kejahatan permulaan dan tidak berdiri sendiri,

artinya Kejahatan narkotika biasanya diikuti dengan kejahatan lainnya atau mempunyai kejahatan turunan
Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang cenderung terus meningkat
dan belum ada payung hokum sebagai dasar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Narkotika,
C. Terorisme dan Radikalisme
1. Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi
korban, menganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga
terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat.
Jenis Terorisme :

a. Terorisme internasional
Terorisme Intgernasional yang mulai dibentuk dan bergerak pada tahun 1974 kini sudah

berkembang menjadi 27 (dua puluh tujuh) organisasi yang tersebar di beberapa negara seperti di negara-
negara Timur Tengah, Asia dan Eropa. Terorisme internasional yang berkembang di negara-negara timur
tengah pada prinsipnya bertujuan untuk menyingkirkan Amerika Serikat dan pengikutnya dari negara-
negara Arab.

Organisasi terorisme internasional menciptakan keadaan chaos dan tidak terkontrol suatu
pemerintahan sebagai sasarannya sehingga pemerintahan itu tunduk dan menyerah terhadap idealismenya.
Berbagai cara pemaksaan kehendak dan tuntutan yang sering dilakukannya seperti penyanderaan,
pembajakan udara, pemboman, perusakan instalasi strategis dan fasilitas publik, pembunuhan kepala negara

atau tokoh politik atau keluarganya, dan pemerasan.

Menurut Audrey Kurth Cronin, saat ini terdapat empat tipe kelompok teroris yang beroperasi di
dunia, yakni:
• Teroris sayap kiri atau left wing terrorist, merupakan kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan
komunis;
• Teroris sayap kanan atau right wing terrorist, menggambarkan bahwa mereka terinspirasi dari fasisme
• Etnonasionalis atau teroris separatis, atau ethnonationalist/separatist terrorist, merupakan gerakan
separatis yang mengiringi gelombang dekoloniasiasi setelah perang dunia kedua;

• Teroris keagamaan atau “ketakutan”, atau religious or “scared” terrorist, merupakan kelompok teroris
yang mengatasnamakan agama atau agama menjadi landasan atau agenda mereka.
Upaya Memberantas Terorisme Internasional telah dilakukan melalui kewenangan PBB dengan

mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 pada 28 September 2001. PBB juga mengeluarkan
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1377 pada November 2001 mengenai bidang-bidang yang perlu
didukung guna meningkatkan efektivitas kinerja Komite Pemberantasan Terorisme (CTC) dalam
memerangi terorisme. PBB telah mewajibkan setiap negara anggotanya memiliki UU Antiterorisme dan
UU tentang Pencucian uang dan mewajibkan setiap negara anggotanya memberikan laporan kepada Komite
Pemberantasan Terorisme (The Counter Terrorism Committe/CTC) mengenai kemajuan-kemajuan yang
telah dicapai dalam mengatasi masalah terorisme di negara masing-masing berdasarkan Resolusi DK PBB
tersebut.

b. Terorisme Indonesia
Indonesia mempunyai beberapa titik rawan terjadinya ancaman terorisme. Titik rawan pertama,

Indonesia adalalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga memicu kelompok radikal
untuk menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk menuju penguasaan secara global. Aktivitas kelompok
teroris di Indonesia juga pernah beralih dari serangan di wilayah perkotaan dan mereka mulai membangun
jalan masuk untuk memprovokasi konflik antar umat beragama di wilayah-wilayah konflik misalnya Poso
(Sulawesi Tengah) dan Ambon (Maluku).
Sejak pertengahan 2010 Pemerintah RI, menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan
Terorisme sebagai sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme.

2. Radikal dan Radikalisme
Istilah radikal ini juga seringkali diidentikkan dengan kelompok-kelompok keagamaan yang

memperjuangkan prinsip-prinsip keagamaan secara mendasar dengan cara yang ketat, keras, tegas tanpa
kompromi. Definisi radikal adalah proses mengadopsi sebuah sistem kepercayaan ekstrim, termasuk
kesediaan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan, sebagai metode untuk menuju
kepada perubahan social. Terjadinya berbagai kasus terror yang diikuti dengan kasus-kasus terorisme
lainnya, telah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah penanganan strategis dan merumuskan
kebijakan penanggulangan yang sistemik dan tepat sasaran.
Langkah-langkah tanggap strategi supaya ancaman teror tidak terjadi, dengan cara:
a. Pencegahan : unsur utama yang bisa melakukan pencegahan aksi terror adalah intelijen
b. Penindakan : mendirikanlembaga-lembaga khusus anti terorisme
c. Pemulihan : Deradikalisasi adalah program yang dijalankan BNPT dengan strategi, metode, tujuan

dan sasaran yang dalam pelaksanaannnya telah melibatkan berbagai pihak mulai dari kementerian dan
lembaga, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda dan tokoh
perempuan hingga mengajak mantan teroris, keluarga dan jaringannya yang sudah sadar dan kembali
ke tengah masyarakat dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

D. Money Laundring

Istilah “money laundering” dalam terjemahan Bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang.
Dalam rangka mendukung rezim anti pencucian uang internasional, Indonesia bergabung dengan Asia/Pacific
Group on Money Laundering (APG) yang merupakan FSRB yang berada di kawasan Asia dan Pasifik pada
tahun 1999. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan global tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Indonesia mengambil
beberapa langkah strategis diantaranya telah mempersiapkan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) di bawah koordinasi Departemen Kehakiman dan HAM.

Kegiatan pencucian uang umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh kekayaan
melalui hasil usaha illegal sehingga seakan-akan terlihat sah, misalnya korupsi, penyuapan, terorisme,
narkotika, prostitusi, kejahatan perbankan, penyelundupan, perdagangan manusia, penculikan, perjudian,
kejahatan perpajakan, illegal logging dan aneka kejahatan lainnya. Agar uang/harta yang diperolehnya tersebut
terlihat sah maka mereka berusaha menghindari kecurigaan aparat penegak hukum. Karenanya, uang/harta
kekayaan tersebut harus ‘dicuci’ agar terlihat bersih

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:
1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam
Pasal 3
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam
Pasal 4
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan
hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana
karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam
Pasal 5
Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana
Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.
E. Proxy War

Beberapa indikasi terjadinya proxy war di Indonesia mulai terlihat ketika muncul gerakan separatis
seperti Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan
diplomasi, sampai munculnya referendum merupakan contoh proxy war yang nyata. Bahkan Saat ini muncul

kembali adanya gerakan sparatis Papua seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang membuat
kekacauan karena ada yang memanfaatkan.

Sasaran proxy war adalah mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas
atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Lihat
bagaimana kerusakan budaya yang sedang melanda generasi muda Indonesia saat ini. Munculnya generasi
muda yang hedonis, doyan seks, pornografi, narkoba, mental korup, hipokrit, konsumtif, egois, saling curiga,
serta bangga produk dan budaya asing. Semua sikap dan budaya menyimpang tersebut bertujuan memuluskan
kepentingan asing di Indonesia. Semua pelemahan sikap dan budaya tersebut sesungguhnya telah dirancang
sedemikian rupa oleh negara dalang. Sehingga investasi negara asing berlangsung mulus dalam sekala luas,
sasarannya tentu saja sumberdaya alam yang mereka butuhkan. Negara asing bisa mengontrol perkembangan
Iptek di Indonesia dan persenjata.
Bagaimana cara agar terhindar dari proxy War, antara lain :
1. Menerapkan pancasila selaku ideologi,karena pancasila yang menjadi fundamental bangsa Indonesia

yang terbentuk berdasarkan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural mempunyai keanekaragaman
budaya, adat istiadat, suku bangsa, bahasa, dan agama yang berbeda- beda dari Sabang sampai Merauke
2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia karena sila-sila
serta nilai-nilai yang secara keseluruhan merupakan intisari dari nilai-nilai budaya masyarakat yang
majemuk
3. Sebagai warga Indonesia sudah seharusnya menjujung tinggi nilai Nasionalisme sebagai paham yang
menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara dengan mewujudkan satu konsep identitas
bersama untuk sekelompok manusia. Serta mengaplikasikan dari butir-butir Pancasila dan nilai-nilai bela
negara yang merupakan sebagai pandangan hidup

F. Kejahatan Mass Communication (Cyber Crime, Hate Speech,Dan Hoax)
A. Cyber Crime

Cyber crime atau kejahatan saiber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia
maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan internet. Pelakunya pada umumnya harus
menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa
sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya.

Terdapat beberapa jenis cyber crime yang dapat kita golongkan berdasarkan aktivitas yang
dilakukannya seperti dijelaskan berikut ini yang dirangkum dari berbagai sumber.
1. Unauthorized Access

Ini merupakan kejahatan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah,
tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
2. Illegal Contents
Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak
benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum atau menggangu ketertiban pada masyarakat
umum, contohnya adalah penyebaran pornografi atau berita yang tidak benar.
3. Penyebaran virus
Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sebuah email atau media lainnya guna
melakukan penyusupan, perusakan atau pencurian data.
4. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion

Cyber Espionage merupakan sebuah kejahatan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan
kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki system jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage
and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau
penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan
internet.
5. Carding
Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan
digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.
6. Hacking dan Cracker
Hacking adalah kegiatan untuk mempelajari sistem computer secara detail sampai bagaimana menerobos
sistem yang dipelajari tersebut. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari
pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan
target sasaran.
7. Cybersquatting and Typosquatting
Cybersquatting merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama
perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang
lebih mahal. Sedangkan typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang
mirip dengan nama domain orang lain.
8. Cyber Terorism
Tindakan cybercrime termasuk cyber terorism yang mengancam pemerintah atau kepentingan orang banyak
termasuk cracking ke situs resmi pemerintah atau militer.
B. Hate speech
Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan oleh
individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam
komunikasi massa. Dengan berkembangnya teknologi informasi, serta kemampuan dan akses pengguna
media yang begitu luas, maka ujaran-ujaran kebencian yang tidak terkontrol sangat mungkin terjadi. Apalagi
dengan karakter anonimitas yang menyebabkan para pengguna merasa bebas untuk menyampaikan ekspresi
tanpa memikirkan efek samping atau dampak langsung terhadap objek atau sasaran ujaran kebencian.
Biasanya sasaran hate speech mengarah pada isu-isu sempit seperti suku bangsa, ras, agama, etnik, orientasi
seksual, hingga gender. Ujaran-ujaran yang disampaikan pun biasanya sangat bias dan tidak berdasarkan data
objektif.c.
C. Hoax Hoax

adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertangung jawabkan atau bohong atau palsu,
baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi
sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar.
Beberapa tips dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari risiko pelanggaran hukum:
1. Memahami regulasi yang ada.
2. Menegakan etika ber-media sosial.
3. Memasang identitas asli diri dengan benar.
4. Cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan (share) ke publik.
5. Lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal atau data yang bersifat pribadi.

KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA

KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA
“Kesiapsiagaan Bela Negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang
baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang
dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai
kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945
untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara”.
Rumusan 5 Nilai Bela Negara :
1. Rasa Cinta Tanah Air;
2. Sadar Berbangsa dan Bernegara;
3. Setia kepada Pancasila Sebagai Ideologi Negara;
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara;
5. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara; dan

III. Kemampuan Awal Bela Negara

KESIAPSIAGAAN JASMASNI
PENGERTIAN :
Adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik
secara lebih baik dan efisien.
MANFAAT :
 Memiliki postur yang baik.
 Memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat.
 Memiliki ketangkasan yang tinggi.
SIFAT KESIAPSIAGAAN JASMANI :
 Dapat dilatih untuk ditingkatkan.
 Dapat meningkat dan/atau menurun dalam periode waktu tertentu.

 Kualitas kesiapsiagaan sifatnya tidak menetap sepanjang masa.
 Cara terbaik untuk mengembangkannya, yaitu melakukannya.

SASARAN PENGEMBANGAN KESIAPSIAGAAN JASMANI :
 Tenaga (power).
 Daya tahan (endurance).
 Kekuatan (muscle strength).
 Kecepatan (speed).
 Ketepatan (accuracy).
 Kelincahan (agility).
 Koordinasi (coordination).
 Keseimbangan (balance).
 Fleksibilitas (flexibility).

LATIHAN & PENGUKURAN KESIAPSIAGAAN JASMANI
Tujuan Latihan :
 Meningkatkan volume oksigen (VO2max) dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan untuk
merangsang kerja jantung dan paru-paru, guna mencapai tingkat kesegaran fisik pd kategori
baik sehingga siap dan siaga dalam melaksanakan setiap aktivitas sehari-hari.

Bentuk Latihan :
 Lari 12 menit (Cooper Test)
 Pull up 10 kali (pria), dan Chining 20 kali (perempuan)
 Sit up (35 kali/mnt utk pria dan 30 kali/mnt utk perempuan)
 Push up (35 kali/mnt utk pria dan 30 kali/mnt utk perempuan)
 Shutle Run (jarak 10 meter, 3 putaran maksimal 20 detik)
 Lari 2,4 km (maksimal 9 menit)
 Berenang (minimal 25 meter)
Tahap-Tahap Latihan:
 Warm up selama 5 menit; Menaikan denyut nadi perlahan-lahan sampai training zone.
 Latihan selama 15 – 25 menit; Denyut nadi dipertahankan dalam Training Zone sampai
tercapai waktu latihan. Denyut nadi selalu diukur dan disesuaikan dengan intensitas latihan.
 Coolling down selama 5 menit; Menurunkan denyut nadi sampai lebih kurang 60% dari
denyut nadi maksimal.
Pengukuran Kesiapsiagaan Jasmani : Metode Cooper Test

KESEHATAN JASMANI
PENGERTIAN KESEHATAN JASMANI :
Kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat2 tubuhnya dlm batas fisiologi thd
keadaan lingkungan &/ kerja fisik yg cukup efisien tanpa lelah scr berlebihan.
CIRI JASMANI SEHAT :
1) Normalnya fungsi alat-alat tubuh, terutama organ vital. Misal :

✔ Tekanan darah : 120/80 mmHg
✔ Frekuensi nafas : 12-18 kali/menit

✔ Denyut nadi : 60 - 90 kali/menit
✔ Suhu tubuh antara 360 - 370 C
2) Memiliki energi yang cukup untuk melakukan tugas harian (tidak mudah merasa
lelah).
3) Kondisi kulit, rambut, kuku sehat (gambaran tingkat nutrisi tubuh).
4) Memiliki pemikiran yang tajam (otak bekerja baik).
GANGGUAN KESEHATAN JASMANI :
1) Psikosomatis: Faktor Psikologis
2) Penyakit “Orang Kantoran”

KEBUGARAN JASMANI
Pengertian :
Kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan/tugasnya sehari-hari dengan mudah,
tanpa merasa kelelahan yang berlebihan, dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga
utk menikmati waktu senggangnya & untuk keperluan yg mendadak.
Komponen :
 Komposisi Tubuh -- IMT = BB / (TB)2
 Kelenturan Tubuh -- Luas bidang gerak persendian
 Kekuatan/Daya Tahan Otot -- Kontraksi maks. otot
 Daya Tahan Jantung-Paru
POLA HIDUP SEHAT
Pengertian :
Segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan
menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
Cara :
1) Makan Sehat
2) Aktifitas Sehat
3) Berpikir Sehat
4) Lingkungan Sehat
5) Istirahat Sehat
Cara :
1) Makan Sehat
2) Aktifitas Sehat

3) Berpikir Sehat
4) Lingkungan Sehat
5) Istirahat Sehat

CARA BEROLAHRAGA
Minimal 150 menit/minggu
Menghitung Denyut Nadi bkn keringat
⮚ Normal : 60-90 kali/menit
⮚ Maksimal : (220 - Umur) kali/menit
⮚ Olahraga : 60% - 85% dr Maksimal
 Tahapan : Pemanasan, Gerakan Inti dan Pendinginan.
 Lakukan secara konsisten.

KESIAPSIAGAAN MENTAL
PENGERTIAN :
Adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental,
dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan
mental/jiwa (kedewasaan) nya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar.
KARAKTER KESIAPSIAGAAN MENTAL BAIK :
 Berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui, sikap perilaku tersebut
digunakan untuk menuntun tingkah lakunya;
 Mengelola emosi dengan baik;
 Mengembangkan berbagai potensi yang dimilik secara optimal;
 Mengenali resiko dari setiap perbuatan;
 Menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang; dan
 Menjadikan pengalaman (langsung atau tidak langsung) sebagai guru terbaik.
KESEHATAN MENTAL
PENGERTIAN KESEHATAN MENTAL :
Sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik (cenderung ke
emosi) dan sistem cortex prefrontalis (cenderung rasional) yang tepat.
KESEHATAN BERPIKIR :
1) Kesehatan Mental berkaitan dgn kemampuan berpikir.
2) Berpikir sehat : kemampuan menggunakan logika dan rasionalitas.
3) Kesalahan Beripikir :
✔ Berpikir ‘ya’ atau ‘tidak’
✔ Generalisasi berlebihan
✔ Magnifikasi-minimisasi
✔ Alasan emosional

✔ Memberi label
✔ Membaca pikiran

TANDA KESEHATAN MENTAL :
Adalah KENDALI DIRI, yaitu kemampuan manusia utk selalu dpt berpikir sehat dlm
kondisi apapun (sistem cortex prefrontalis kendalikan sistem limbik).

KEARIFAN LOKAL
PENGERTIAN :
adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan
lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan Lokal dapat berupa
ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat
untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia.
Dengan menjaga dan melestarikan kearfian lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri
bangsa yang luhur dan terhormat tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak bisa
terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara.
Prinsip :
1) Dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai, adat, benda, alat, rumah tinggal, tatanan
masyarakat, atau hal lainnya yang bersifat abstrak atau konkrit.
2) Mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan dalam hubungannya
dengan lingkungan alam, lingkungan manusia dan lingkungan budaya di sekitarnya.
3) Akan berkembang dengan adanya pengaruh kegiatan penggunaan, pelestarian, dan
pemasyarakatan secara baik dan benar sesuai aturan yang berlaku di lingkungan manusia itu
berada.
4) Dapat sirna seiring dengan hilangnya manusia atau masyarakat yang pernah
menggunakannya.
5) Memiliki asas dasar keaslian karya karena faktor pembuatan oleh manusia setempat
dengan pemaknaan bahasa setempat, kegunaan dasar di daerah setempat, dan penggunaan
yang massal di daerah setempat.
6) Dapat berupa pengembangan kearifan yang berasal dari luar namun telah diadopsi dan
diadaptasi sehingga memiliki ciri baru yang membedakannya dengan kearifan aslinya serta
menunjukkan ciri-ciri lokal.

BELA NEGARA
Tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun
kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan
negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

(UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahan
Negara)
Aksi Nasional bela negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam
ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur
bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

NILAI-NILAI BELA NEGARA



RESUME AGENDA II

BERORIENTASI PELAYANAN

Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU
Pelayanan Publik, yaitu: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d.
keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan
perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus
bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Prinsip Pelayanan Publik yaitu parsitipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan
murah, Efektif dan Efisien, Aksesibel, Akuntabel, Berkeadilan.

Terdapat enam elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas yaitu: a.
Komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas; b.
Penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat; c. Penerapan dan
penyesuaian Standar Pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik; d. Memberikan
perlindungan bagi internal pegawai, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat; e.
Pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja,
penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana; dan f. Secara berkala
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Pasal 10 UU ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik,
pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut,
pegawai ASN bertugas untuk: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 30 b.
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan
dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai
ASN bertugas untuk: melaksanakan kebijakan publik; memberikan pelayanan publik yang
professional, mempererat persatuan dan kesatuan Negara RI.

Perilaku ASN, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu: a adil dan tidak diskriminatif;
b. cermat; c. santun dan ramah; d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarutlarut;
e. profesional; f. tidak mempersulit; g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; h.
menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diantaranya adalah: a.
penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan; b. tindak lanjut dan upaya perbaikan
melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat; c. profesionalisme SDM; d. pengembangan
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada
masyarakat; e. mendorong integrasi layanan publik dalam satu gedung melalui Mal Pelayanan

Publik; f. merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” melalui Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!); g. penilaian kinerja unit penyelenggara
pelayanan publik melalui Evaluasi Pelayanan Publik sehingga diperoleh gambaran tentang
kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan; h.
kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik
dengan masyarakat untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak
kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik melalui kegiatan Forum Konsultasi
Publik; dan i. terobosan perbaikan pelayanan publik melalui Inovasi

Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan Core Values dan
Employer Branding ASN tersebut, yang bertepatan dengan Hari Jadi Kementerian PANRB ke-
62. Core Values ASN yang diluncurkan yaitu ASN BerAKHLAK yang merupakan akronim dari
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Djamaludin Ancok dkk (2014) memberi ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya
ditampilkan untuk memberikan layanan prima adalah: 1) Menyapa dan memberi salam; 2)
Ramah dan senyum manis; 3) Cepat dan tepat waktu; 4) Mendengar dengan sabar dan aktif; 5)
Penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan; 6) Terangkan apa yang Saudara lakukan; 7)
Jangan lupa mengucapkan terima kasih; 8) Perlakukan teman sekerja seperti pelanggan; dan 9)
Mengingat nama pelanggan.

Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN,
yaitu 1) penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN/Birokrasi, 2) penerima layanan yaitu
masyarakat, stakeholders, atau sektor privat, dan 3) kepuasan yang diberikan dan/atau diterima
oleh penerima layanan.

Sebagaimana kita ketahui, ASN sebagai suatu profesi berlandaskan pada prinsip sebagai
berikut: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan
tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
g. profesionalitas jabatan.

Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku Berorientasi Pelayanan yang
pertama ini diantaranya: 1) mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; 2) menjalankan tugas
secara profesional dan tidak berpihak; 3) membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; dan
4) menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.

Adapun beberapa Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan
perilaku Berorientasi Pelayanan yang kedua ini diantaranya: 1) memelihara dan
menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 2) memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; dan 3) memberikan layanan kepada
publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

Djamaludin Ancok dkk (2014) memberi ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya ditampilkan
untuk memberikan layanan prima adalah: 1) Menyapa dan memberi salam; 2) Ramah dan

senyum manis; 3) Cepat dan tepat waktu; 4) Mendengar dengan sabar dan aktif; 5) Penampilan
yang rapi dan bangga akan penampilan; 6) Terangkan apa yang Saudara lakukan; 7) Jangan lupa
mengucapkan terima kasih; 8) Perlakukan teman sekerja seperti pelanggan; dan 9) Mengingat
nama pelanggan.

Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku Berorientasi Pelayanan yang
ketiga ini diantaranya: 1) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; dan
2) mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi
tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan
publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan
layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien
masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan
senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapih; melayani dengan cepat dan
tepat waktu; melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih layanan yang
tersedia; serta melayani dengan dengan kemampuan, keinginan dan tekad memberikan pelayanan
yang prima.

Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat
terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan
dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin,
dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini (doing something better and better).

Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital
yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas dan business as
usual) agar tercipta breakthrough atau terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan cara dalam
pemberian pelayanan publik. Terobosan itulah yang disebut dengan inovasi pelayanan publik.
Konteks atau permasalahan publik yang dihadapi instansi pemerintah dalam 47 memberikan
layanannya menjadi akar dari lahirnya suatu inovasi pelayanan publik.

Dalam lingkungan pemerintahan banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya
inovasi pelayanan publik, diantaranya komitmen dari pimpinan, adanya budaya inovasi, dan
dukungan regulasi. Adanya kolaborasi antara pemerintah, partisipasi masyarakat, dan
stakeholders terkait lainnya perlu dibangun sebagai strategi untuk mendorong tumbuh dan
berkembangnya inovasi.

AKUNTABILITAS

AKUNTABILITAS adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai,
sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggungjawab. Aspek-aspek
akuntabilitas mencakup ; 1) Akuntabilitas berorientasi pada hasil, 2) Akuntabilitas
membutuhkan adanya laporan, 3) Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, 4)
Akuntabilitas memperbaiki kinerja.
Fungsi akuntabilitas ; 1) menyediakan kontrol demokratis, 2) mencegah korupsi &
penyalahgunaan kekuasaan, 3) meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Akuntabilitas terdiri dari 2 macam; 1) Akuntabilitas vertikal : yaitu
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yg lebih tinggi, contohnya
LPJ dinas ke pemda. 2) Akuntabilitas horizontal : laporan pejabat pemerintah kepada
publik.
Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan :
1. Akuntabilitas personal; nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran,

integritas, moral dan etika.
2. Akuntabilitas individu; hubungan antara individu dan lingkungan kerja/pns dengan

instansi.
3. Akuntabilitas kelompok; kerjasama kelompok
4. Akuntabilitas organisasi; mengacu pada pelporan kinerja yang dicapai
5. Akuntabilitas stakeholder; masyarakat umum & pengguna layanan yang memberikan

masukan, saran, kritik terhadap kinerjanya.
Contoh mekanisme akuntabilitas; sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, akreditasi

dan pengawasan
Mekanisme akuntabilitas mengandung 4 dimensi :
1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum; kepatuhan terhadap hukum& peraturan yg
diterapkan
2. Akuntabilitas proses; prosedur yg digunakan
3. Akuntabilitas program; tercapainya program dan alternatifnya
4. Akuntabilitas kebijakan; pertanggungjawaban atas kebijakan yg diambil
Alat akuntabilitas :
1. Perencanaan strategis; Rencana jangka panjang/menengah dll
2. Kontrak kinerja; kesepakatan antara pegawai dan atasan
3. Laporan kinerja; laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yg berisi perencanaan &
perjanjian kerja tertentu

Prinsip lingkungan kerja yang akuntabel ; kepemimpinan, transparansi, integritas,
tanggungjawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan konsistensi.

Langkah framework akuntabilitas di lingkungan pns; tentukan tanggungjawab dan tujuan,
perencanaan, implementasi dan monitoring, laporan lengkap, dan evaluasi/masukan.

UU transparansi dan keterbukaan publik ; UU No 14/2008, yaitu jaminan konstitusional
agar praktik demokratisasi dan good governence bermakna bagi proses pengambilan
kebijakan terkait kepentingan pblik.
UU No 14 tahun 2018 pasal 3 mencantumkan beberapa tujuan, yaitu; 1) menjamin hak
warga untuk mengetahui rencan pembuatan kebijakan publik, 2) mendorong partisipasi
masyarakat dlm proses pengambilan kebijakan, 3) meningkatkan peran masyarakat, 4)
mewujudkan penyelenggaraan negara yg baik, 5) mengetahui alasa kebijakan publik, 6)
mengembangkan ilmu pengetahuan, 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan.

Prinsip-prinsip keterbukaan dan ketersediaan informasi ; 1) maximum access
limited exemption, 2) permintaan tdk perlu disertai alasan, 3) mekanisme yg sederhana,
murah dan cepat, 4) info harus utuh dan benar, 5) info proaktif, 6) perlindungan pejabat
beritikad baik.

Etika pelayanan publik adalah suatu panduan yg harus dipatuhi oleh penyelenggara
pelayanan publik yang baik untuk publik.

Informasi data yg disimpan dan dilaporkan harus : 1) relevant, 2) reliable, 3)
understendable, 4) comparable.
Konflik Kepentingan dalam Akuntabilitas
Ada 2 jenis konflik kepentingan yaitu : 1) konflik keuangan dan 2) non keuangan.

Cara mengidentifikasi konflik kepentingan : 1) tugas publik dan kepentingan pribadi, 2)
potensialitas, 3) proporsionalitas, 4) presence on mind, 5) janji.

Konsekuensi konflik kepentingan : 1) berkurangnya kepercayaan, 2) memburuknya
reputasi pribadi/lembaga, 3) tindakan indisipliner, 4) pemutusan hubungan kerja, 5) dapat
dihukum baik perdana/perdata.

Praktek kecurangan dan perilaku korup terjadi karena ; 1) adanya peluang, 2) insentif
atau tekanan untuk melakukan kecurangan, 3) rasionalisasi

Menjadi PNS yang Akuntabel
PNS yang akuntable adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yg tepat ketika terjadi
konflik kepentingan, tidak terlibat dlm politik praktis, melayani warga secara adil dan
konsisten dlm menjalankan tugas dan fungsinya.

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip2 berikut : 1) nilai dasar, 2) kode etik &
kode prilaku, 3) komitmen, 4) integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik,
5) kompetensi, 6) kualifikasi akademik, 7) jaminan perlindungan hukum, 8)
profesionalitas jabatan.

Amanah PNS ; 1) Bebas dari konflik kepentingan, 2) berlaku adil, 3) bersikap netral, 4)
konsisten.

Pentingnya akuntabilitas ; 1) menyediakan kontrol demokratis, 2) mencegah korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan, 3) meningkatkan efisiensi dan aktifitas.

Undang-undang terkait akuntabilitas :
1. Pasal 28 F UUD 1945
2. UU No 14/2018 tentang keterbukaan informasi publik
3. UU No 32/2009 tentang hak atas informasi lingkungan hidup
4. UU No 8/1999 tentang perlindungan konsumen
5. UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yg bersih dan bebas KKN
6. UU No 36/1999 tentang telekomunikasi
7. UU No 40/1999 tentang pers

MODUL KOMPETEN

 TANTANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Dunia VUCA
Vuca World, situasi dunia saat ini yang penuh gejolak (volatility) dan

ketidakpastian (uncertainty). Faktor VUCA menurut ecosystem organisasi terintegrasi
dengan berbasis pada kombinasi kemampuan teknikal dan generik, dimana setiap ASN
dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tututan masa depan
pekerjaan. Berdasar isu pembahasan pertemuan Asean Civil Service Cooperation on Civil
Service Matters (ACCSM) 2018 di Singapura, diingatkan tentang adanya kecenderungan
pekerjaan merubah dari padat pekerja (labor intensive) kepada padat pengetahuan
(knowledge intensive).

Sedangkan penentuan kebutuhan kebijakan dan pelayanan public penting untuk
melibatkan masyarakat. Dengan kata lain implikasi VUCA menuntut penyesuaian proses
bisnis, karakter dan tuntutan keahlian baru.
B. Disrupsi Teknologi

Teknologi berkembang begitu cepat dibandingkan kemampuan memanfaatkan
kemajuan teknologi itu sendiri. Adanya hal tersebut, sangat diperlukan penguatan
kompetensi secara luas, baik secara individu maupun kolektif. Diharapkan pula agar
tumbuh perilaku dan kompetensi ASN yang adaptif terhadap dinamika lingkungannya.
C. Kebijakan Pembangunan Nasional

Visi pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang
RPJM Nasional 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi untuk mewujudkan visi tersebut
dikenal dengan “Nawacita Kedua” yaitu :
1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut harus didukung dengan profesionalisme ASN
yang bangga melayani bangsa, dengan nilai-nilai dasar operasional BerAKHLAK.
1. Berorietnasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelaynan prima demi kepuasaan

masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan mengharagai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antuasias dalam menggerakkan serta menghadapi

perubahan; dan
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

D. Ringkasan
Perilaku ASN untuk masing-masing aspek BerAkhlak sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan:
a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
b. Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel:
a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas

tinggi;
b. Menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif,

dan efesien.

Kompeten:
a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
b. Membantu orang lain belajar;
c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis:
a. Menghargai setiap orang apappun latar belakangnya;
b. Suka mendorong orang lain;
b. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal:
a. Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
pemerintahan yang sah;
b. Menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif:
a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
b. Terus berinovasi dan mengembangakkan kreativitas;
b. Bertindak proaktif.

Kolaboratif:
a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkanersama nilai tambah;
c. Menggaerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN APARATUR
Prinsip dasar pengelolaan ASN berbasis merit yaitu kesesuaian kualfikasi, kompetensi,

kinerja, dengan perlakuan tidak diskriminatif dari aspek-aspek subyektif, seperti kesamaan
latar belakang agama, daerah, dan aspek subjektivitas lainnya.
Profil pendidikan ASN yang masih rendah kurang mendukung terwujudnya birokrasi berkelas
dunia, yang dicirikan organisasi dengan tingkat efesiensi, kecepatan, inovasi, dan keluwesan
bergerak cepat serta kompetitif. Seorang ASN dituntut untuk memiliki beberapa karakter
untuk beradaptasi dengan dinamika linkungan strategis, diantaranya meliputi : integritas,
nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan Bahasa asing, hospitality, networking,
dan entrepreneurship, inovatif dan kreatif, agility dan flexibility, persistence dan perseverance
serta teamwork dan cooperation.

 PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Menurut Kamus Kompetensi Loma (1998) dan standar kompetensi dari Internasional

Labor Organization (ILO), kompetensi meliputi tiga aspek yaitu : pengetahuan, keterampilan,
dan sikap. Seorang ASN memerlukan hal tersebut untuk mewujudkan pegawi profesional dan
kompetitif.
Standar Kompetensi ASN menurut peraturan menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 meliputi
:
1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat

diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat

diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
3. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang

dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan,
etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang Jabatan,
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Pengembangan kompetensi dapat dilakukan secara mandiri oleh instansi pemerintah yang
bersangkutan, bersama instansi lain yang telah terakreditasi, bersama lembaga kompetensi
yang independen. Berdasar pasal 214 menjelaskan :
1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dilakukan melalui jalur pelatihan.
2. Pelatihan teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan

pengembangan karier.
3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dapat dilakukan secara berjenjang
4. Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang

bersangkutan.
5. Pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
6. Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing- masing instansi teknis dengan

mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.
Pengembangan kompetensi pegawai PPPK menurut peraturan pemerintah No. 49 Tahunn
2018 pasal 39 menjelaskan :
1. Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK

diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.
2. Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk di ikutsertakan dalam pengembangan

kompetensi
3. Pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan

kompetensi pada Instansi Pemerintah.
4. Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas

diberikan dengan memper-hatikan hasil penilaian kinerja pppK yang bersangkutan.
Diatur lebih lanjut pada pasal 40 yaitu :
1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam

pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dikecualikan bagi PPPK yang melaksanakan

tugas sebagai JPT Utama tertentu dan JPT Madya tertentu.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara.

 HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Seorang ASN memiliki hak pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan
kompetensi sosio kultural. Untuk mendapatkan kebutuhan pelatihan ASN dapat dilakukan dengan
mengumpulkan data indeks profesionalitas, asesmen kompetensi manajerial (metode assessment
center atau metode lain yang sesuai), seperti survei atau focus group discussion (FGD). Kemudian
diidentifikasi metode pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai, baik
klasikal maupun non klasikal. Akses pengembangan dapat dilakukan melalui e-learning dan
instrument lainnya yang dianggap efektif dan efisien.

 PERILAKU KOMPETEN BERKINERJA dan BERAKHLAK
ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan
manajemen ASN. Berdasarkan Surat Edaran Mentri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 poin 4
disebutkan panduan kode perilaku (kode etik) kompeten yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubahi.
2. Membantu orang lain belajar
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

LEAREN, UNLEARN, dan RELEARN
Setiap orang perlu yang namanya belajar sepanjang hayat karena seiring berjalannya waktu
pengetahuan maupun keahlian akan terus berkembang. Alfin Toffler (1971) menandaskan bahwa
: “ Buta huruf abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka
yang tidak bisa belajar, melupakan, dan belajar kembali”. Untuk itu setiap orang perlu
meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri seiring tantangan lingkungan yang terus berubah.

MENINGKATKAN KOMPETENSI DIRI
Pembelajar yang relevan adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk secara efektif dan
kreatif menerapkan ketrampilan dan kompetensi ke situasi baru, di dunia yang selalu berubah dan
kompleks. Pendekatan pengembangan pedagogis maupun andragogis (pembelajar mandiri) tidak

lagi sepenuhnya cukup untuk berkembag ditempat kerja. Kita perlu pendekatan yang lebih mandiri
belajar dari berbagai sumber belajar yang lebih luas dalam dunia internet (Heutagogi).
Thomas H & Laurence (1998) mengatakan bahwa menyatukan orang-orang dengan pengetahuan
dan pengalaman yang berbeda adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk penciptaan
pengetahuan. Didalamnya akan timbul ide-ide baru yang dapat dikembangkan atau
menggabungkan ide-ide mereka dengan cara baru.
Tips dan trik untuk meningkatkan motivasi belajara diri sendiri antara lain : membuat agenda
belajara, menentukan gaya belajar, istirahat, hindari gangguan belajar, cari suasana yang tepat,
belajar bersama teman.

MEMBANTU ORANG LAIN BELAJAR
Menurut Alan Webber (dalam Thomas H & Laurence, 1998), dalam ekonomi baru (knowledge
economy era), percakapan adalah bentuk pekerjaan yang paling penting. Percakapan adalah cara
pekerja menemukan apa yang mereka ketahui, membagikannya dengan rekan kerja mereka, dan
dalam prosesnya menciptakan pengetahuan baru bagi organisasi. Percakapan atau sosialisasi dapat
dilakukan dimana saja, ruang istirahat, kafetaria kantor, ataupun aktif dalam knowledge fair and
open forums.

MELAKSANAKAN TUGAS TERBAIK
Kontribusi terbaik dalam pekerjaan berbasis pengetahuan yang bertumpu pada pelatihan dan
pendidikan berkelanjutan (Aldisert, 2002). Maka ubah pola pikir bahwa pelatihan sebagai biaya
menjadi pelatihan sebagai investasi. Manusia adalah sebagai asset modal insani haruslah terus
meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya. Pentingnya berkarya terbaik dalam
pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup
seseorang.

MODUL HARMONIS

A. Keanekaragaman Bangsa dan Budaya Indonesia
Keaneka ragaman suku bangsa Indonesia disebabkan karena kondisi letak geografis

Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan samudra. Hal tersebut mengakibatkan
terjadinya percampuran ras, suku bangsa, agama, etnis dan budaya yang membuat beragamnya
suku bangsa dan budaya diseluruh indonesia. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa
dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek aspek sebagai berikut:
1. Kesenian
2. Religi
3. Sistem Pengetahuan
4. Organisasi social
5. Sistem ekonomi
6. Sistem teknologi
7. Bahasa.
B. Pentingnya Membangun Rasa Nasionalisme dan Persatuan Kebangsaan

Sejarah juga memberikan pembelajaran, kelahiran Budi Oetomo Tahun 1908 dianggap
sebagai dimulainya Kebangkitan Nasional karena menggunakan strategi perjuangan yang baru dan
berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

Istilah tersebut diadaptasi dari sebuah kakawin peninggalan Kerajaan Majapahit.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular dalam kitabnya,
kakawin Sutasoma. Dalam bahasa Jawa Kuno kakawin artinya syair. Kakawin Sutasoma ditulis
pada tahun 1851 dengan menggunakan aksara Bali, namun berbahasa Jawa Kuno. Kutipan frasa
'Bhinneka Tunggal Ika' terdapat pada pupuh 139 bait 5. Berikut bunyi petikan pupuh tersebut:
"Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangkang
Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa".

Kalimat di atas artinya "Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka
memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa

adalah tunggal. Terpecahbelahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam
kebenaran.

Dalam kakawin tersebut, Mpu Tantular mengajarkan makna toleransi antar umat beragama
dan dianut oleh pemeluk agama Hindu dan Buddha. Semboyan "Bhinneka tunggal ika tan hana
dharma mangrwa". Beberapa aliran besar dalam konsep dan teori mengenai nasionalisme
kebangsaan, yaitu aliran modernis, aliran primordialis, aliran perenialis, dan aliran etno.

C. Konsep dan Teori Nasionalisme Kebangsaan

Beberapa aliran besar dalam konsep dan teori mengenai nasionalisme kebangsaan, yaitu
aliran modernis, aliran primordialis, aliran perenialis, dan aliran etno.
 Perspektif modernis melihat bahwa bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan
rasionalisasi seperti di contohkan dalam Negara Birokratis, ekonomi industry, dan konsep
sekuler tentang otonomi manusia. Perspektif modernis memandang dunia pra modern
berupa formasia politik yang heterogen (kerajaan, negara – kota, teritori teokrasi,
dilegitimasikan oleh prinsip dinasti, agama, ditandai keragaman bahasa, budaya, batas
territorial yang cair, dan terpenggal, stratifikasi sosial dan regional, menjadi lenyap dengan
hadirnya Negara bangsa.
 Aliran Primordialis dengan tokohnya Clifford Geertz (1963) melihat bahwa bangsa
merupakan sebuah pemberian historis, yang terus hadir dalam sejarah manusia dan
memperlihatkan kekuatan inheren pada masa lalu dan generasi masa kini.
 Aliran perspektif perenialis dengan tokohnya Adrian Hastings (1997) melihat bahwa
bangsa bisa ditemukan di pelbagai zaman sebelum periode modern. Dengan demikian,
dalam perspektif primordialis dan perspektif modernis, bangsa modern bukanlah sesuatu
yang baru, karena dia muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya.
 Aliran etnosimbolis melihat bahwa kelahiran bangsa pasca abad ke-18, merupakan sebuah
spesies baru dari kelompok etnis yang pembentukannya harus dimengerti dalam jangka
panjang. Dari perspektif primordialis, etnosimbolis melihat perlunya memperhitungkan
kekuatan efektif yang berjangka panjang dari sentiment dan symbolsymbol etnis. Dari
perspektif perenialis, etnosimbolis mengambil sisi perlunyamemperhitungkan kehadiran
dunia politik etnis yang kompleks dalam sejarah, dan perannya dalam menyediakan blok

bangunan modern. Dari perspektif modernis, etnosimbolis mengambil sisi tentang
perbedaan bangsa yang muncul pasca abad ke-18, serta peran penting yang dimainkan
ideology nasionalisme dan proses sosial baru seperti sekulerisasi, birokratisasi,
industrialisasi.

D. Potensi dan Tantangan dalam Keanekaragaman bagi ASN

Dalam konteks kebangsaan, perspektif etnosimbolis lebih mendekati kenyataan di
Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPKI,
berupaya mencari titik temu diantara berbagai kutub yang saling berseberangan. Kebangsaan
Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Kebhinekaan dan Keberagaman
suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud
tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat yang antara lain berupa:
1. Dapat mempererat tali persaudaraan
2. Menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara
3. Memperkaya kebudayaan nasional
4. Sebagai identitas negara indonesia di mata seluruh negara di dunia
5. Dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung

di Indonesia
6. Dengan banyaknya wisatawan maka dapat menciptkan lapangan pekerjaan
7. Sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia
8. Sebagai media hiburan yang mendidik
9. Timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia
10. Membuat Indonesia terkenal dimata dunia berkat keberagaan budaya yang kita miliki

Selain memberikan manfaat tersebut keanekaragaman juga memberikan tantangan kepada
negara kita. Keberagaman bangsa Indonesia juga merupakan tantangan berupa ancaman, karena
dengan adanya kebhinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang
lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerah yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi
ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini
Nampak bagaimana dengan mudahnya bangs akita dimasa lalu di pecah belah oleh bangsa
penjajah.

Beberapa potensi tantangan yang muncul dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Tidak adanya persamaan pandangan antarkelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan

sesuatu, dan sebagainya.
2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan.
3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan

bagi masyarakat.
4. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah.
5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku.
6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan

kontroversial, dan pertentangan (disharmonis)
7. Menguatnya etnosentrisme dalam masyarakatyaitu berupa perasaan kelompok dimana

kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat sehingga mengukur
kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri.
8. Stereotip terhadap suatu kelompok,yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang
bersifat tidak baik. Seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku
yang kasar, dan sebagainya.

Kondisi atau tanda-tanda tersebut merupakan gejala yang dapat menjadi faktor pemicu
terjadinya disharmonis atau kejadian disharmonis di dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Tantangan disharmonis dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa
kondisi sebagai berikut.
1. Disharmonis antarsuku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain.

Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan,
norma sosial dalam masyarakat.
2. Disharmonis antaragama yaitu pertentangan antarkelompok yang memiliki keyakinan atau
agama berbeda.
3. Disharmonis antarras yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain.
4. Disharmonis antargolongan yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau
golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas
dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya.

E. Sikap ASN dalam Keanekaragaman Berbangsa

Berdasarkan pandangan dan pengetahuan mengenai kenekaragaman bangsa dan budaya,
sejarah pergerakan bangsa dan negara, konsep dan teori nasionalisme berbangsa, serta potensi dan
tantangannya maka sebagai ASN harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi
pelayanan masyarakat. ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya,
agama dan lain-lain.
Ada dua tujuan nasionalsime yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu kedalam dan
keluar.

 Kedalam, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai
kebangsaan Indonesia, tidak boleh dipandanga sebagai hal negative dan menjadi ancaman
yang bisa saling menegasikan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai
limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui
proses penyerbukan budaya.

 Keluar, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan
universal dengan menjunjung tinggi
Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak

diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional
dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau
instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat,
menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

A. Pengertian Nilai Dasar Harmonis dalam Pelayanan ASN

Dari laman Wikipedia, Harmoni (dalam bahasa Yunani: harmonia) berarti terikat secara
serasi/sesuai). Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan
sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur.

Brian Scudamore (seorang Founder dan CEO sebuah peruahaan Brand) menyatakan
beberapa hal tentang bagaimana membangun kultur tempat kerja yang harmonis. Suasana tempat
kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Ada tiga hal yang

dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga
hal tersebut adalah:
a. Membuat tempat kerja yang berenergi
b. Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi
c. Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi

B. Etika Publik ASN dalam Mewujudkan Suasana Harmonis

Ricocur (1990) mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk
orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian etika lebih difahami sebagai refleksi atas
baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar,
sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya
dilakukan.

Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus,
sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuanketentuan tertulis.
Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok
khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang
teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk,
benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka
menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
ASN ada dua belas kode etik dan kode perilaku ASN itu, yaitu:
a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
h. Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan
informasi terkait kepentingan kedinasan.
Penerapan sikap perbertingkahlaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis. Oleh karena itu
perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan
reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup
tiga aspek penting yakni:
a. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan
b. Kedua, merubah dari ’wewenang’ menjadi ’peranan’;
c. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan

bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.

C. Peran ASN dalam Mewujudkan Suasana dan Budaya Harmonis

Secara umum, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai
ASN adalah sebagai berikut.
a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam
pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:
a. Posisi PNS sebagai aparatur Negara, dia harus bersikap netral dan adil.
b. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok - kelompok minoritas, dengan tidak
membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut.
c. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil
karena tidak berpihak dalam memberikan layanan.
d. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada
pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan.
e. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh
dan panutan masyarakat.

MODUL LOYAL

A. KONSEP LOYAL
1. Urgensi Loyalitas ASN

Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN ideal sebagaimana tersebut di
atas adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Sifat dan sikap loyal terhadap
bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan
yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan
itu sendiri.
Karena pentingnya sifat dan sikap ini, maka banyak ketentuan yang mengatur perihal
loyalitas ASN ini (akan dibahas lebih rinci pada bab-bab selanjutnya), diantaranya yang
terkait dengan bahasan tentang:
1) Kedudukan dan Peran ASN
2) Fungsi dan Tugas ASN
3) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
4) Kewajiban ASN
5) Sumpah/Janji PNS
6) Disiplin PNS

2. Makna Loyal dan Loyalitas
Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “Loial” yang artinya
mutu dari sikap setia. Secara harfiah loyal berarti setia, atau suatu kesetiaan
Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak
terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).
Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal
seseorang, terdapat banyak faktor yang akan memengaruhinya

ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas
pegawainya, antara lain:

 Taat pada Peraturan
 Bekerja dengan Integritas
 Tanggung Jawab pada Organisasi
 Kemauan untuk Bekerja Sama
 Rasa Memiliki yang Tinggi
 Hubungan Antar Pribadi
 Kesukaan Terhadap Pekerjaan
 Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan
 Menjadi Teladan bagi Pegawai Lain

3. Loyal dalam Core Values ASN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
menyelenggarakan Peluncuran Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara
(ASN), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 Juli Tahun
2021. Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meluncurkan Core Values dan
Employer Branding ASN. Peluncuran ini bertepatan dengan Hari Jadi Kementerian PANRB
ke-62. Core Values ASN yang diluncurkan yaitu ASN BerAKHLAK yang merupakan
akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif,
Kolaboratif
Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN yang dimaknai
bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,
dengan panduan perilaku:
a) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
b) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta
c) Menjaga rahasia jabatan dan negara.
Kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal
antara lain :

 Komitmen
 Dedikasi
 Kontribusi
 Nasionalisme
 Pengabdian

4. Membangun Perilaku Loyal

a. Dalam Konteks Umum

1) Membangun Rasa Kecintaaan dan Memiliki

2) Meningkatkan Kesejahteraan

3) Memenuhi Kebutuhan Rohani

4) Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir

5) Melakukan Evaluasi secara Berkala

b. Memantapkan Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola
kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character)
dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yang bersumber dari Pancasila,
UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai
persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil,
makmur, dan sejahtera.
c. Meningkatkan Nasionalisme
Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan
negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sedangkan Nasionalisme Pancasila adalah
pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Oleh karena itu seorang PNS harus selalu mengamalkan nilai-nilai Luhur Pancasila dalam
melaksanakan tugasnya sebagai wujud nasionalime dan juga loyalitasnya terhadap bangsa
dan negara.
B. PANDUAN PERILAKU LOYAL

1. Panduan Perilaku Loyal

a. Memegang Teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang Sah
 Beberapa Nilai-Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku

Loyal yang pertama ini diantaranya:
1) Memegang teguh ideologi Pancasila;
2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3) Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; dan
4) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

 Panduan Perilaku Loyal yang pertama ini diantaranya:
1) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan etika pemerintahan; dan
3) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab,
efektif, dan efisien.

b. Menjaga Nama Baik Sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara
Nilai-Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang
kedua ini diantaranya:
1) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
2) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

3) Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
4) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
5) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat,

berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
6) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
7) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
8) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
9) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
10) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat

sistem karier.
Sedangkan beberapa Kewajiban ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku
Loyal yang kedua ini diantaranya:

1) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,
dan tanggung jawab;

2) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan
kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

c. Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara
Kode etik dan Kode Perilaku ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal
yang ketiga ini diantaranya:
1) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
2) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang

memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
3) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya

untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang
lain; dan
4) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.

2. Sikap Loyal ASN Melalui Aktualisasi Kesadaran Bela Negara
Sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat
diwujudkan dengan mengimplementasikan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam
kehidupan sehari-harinya. Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Upaya-upaya bela negara tersebut selanjutnya dalam pasal 7-nya dirumuskan Nilai-Nilai
Dasar Bela Negara sebagai berikut:
1. Cinta tanah air

2. Sadar Berbangsa dan Bernegara, dengan contoh aktualisasi sikap dan perilaku

3. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, dengan contoh aktualisasi sikap dan
perilaku.

4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, dengan contoh aktualisasi sikap dan
perilaku

5. Kemampuan Awal Bela Negara, dengan contoh aktualisasi sikap dan perilak