MUCLASIN_198212212021211002_JURNAL MOOC PPPK 2022_KAB. JEPARA

MODUL ADAPTIF

A. Perubahan Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional yang kompleks dan
terus berubah adalah tantangan tidak mudah bagi praktek-praktek administrasi publik, proses-
proses kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Perubahan lingkungan
strategis ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Tidak ada satu pun negara ataupun
pemerintahan yang kebal akan perubahan ini, pun demikian dengan Indonesia.

B. Kompetisi di Sektor PubliK

Dengan demikian Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup.
Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk
hidup, untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Kreativitas dan Inovasi
Pada umumnya istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikkan satu sama lain.
Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas,
inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Menginovasi sebuah barang atau proses akan
memerlukan kemampuan kreatif untuk menciptakan inovasi
Dengan pemahaman mengenai kreativitas ini juga, lahirlah konsep yang membedakan cara
berfikir kritis dengan cara berfikir kreatif. Gambar berikut mengilustrasikan karakteristik
perbedaan antara kedua jenis berpikir.

Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang
ditumbuhkembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai
bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif.

Organisasi Adaptif
Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari tiga unsur dasar yaitu lanskap (landscape), pembelajaran
(learning), dan kepemimpinan (leadership). Unsur lanskap terkait dengan bagaimana memahami
adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara
konstan.
Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan, mengikuti
perubahan lingkungan strategisnya.

Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi
memerlukan beberapa hal, seperti di antaranya tujuan organisasi,tingkat kepercayaan, perilaku
tanggung jawab, unsur kepemimpinan dan lainnya.

Setidaknya terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut Management Advisory Service UK yang
perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekkannya, yaitu:

1. Purpose
Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai.

2. Cultural values
Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai
dengankarakteristik tugas dan fungsinya.

3. Vision
Visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka piker dan
diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi.

4. Corporate values
nilai-nilai korporat juga menjadi fodasi penting dalam membangun budaya adaptif
dalamorganisasi.

5. Coporate strategy
Visi dan values menjadi landasan untuk dibangunnya strategi- strategi yang lebih operasional
untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien dan efektif.
6. Structure
Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi.
Tanpa dukungan struktur, akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah
organisasi.
7. Problem solving
Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan
sekedar untuk mengadaptasi perubahan.
8. Partnership working
Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif, karena dengan partnership maka
organisasi dapat belajar, bermitra dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif
9. Rules
Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari,
sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Terdapat perbedaan antara organisasi birokrasi - desain mekanistik dengan organisasi adaptif -
desain organik
Organisasi birokrasi cenderung mekanistik bercirikan yang otoritas atau kewenangan yang
tersentralisasi atau diselenggarakan oleh kelompok kecil dalam level elit organisasi. Sebaliknya
organisasi yang adaptif akan lebih cenderung menyebarkan fungsi kewenangan ke berbagai lini
organisasi. Perbedaan ini akan terihat dalam kecepatan merespon perubahan lingkungan. Fungsi
kewenangan yang melekat di satu figur atau kelompok akan menyulitkan dan memperlambat
pengambilan keputusan, karena organisasi harus

menunggu kata putus dari otoritas di pucuk struktur organisasi. Sedangkan pengambilan
keputusan dalam struktur organisasi adaptif akan terdistribusi pada fungsi lininya, sehingga lebih
pendek prosesnya dan pada akhirnya lebih cepat pengambilan keputusannya.

Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN
Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki
kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan
lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan.
Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter
adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai
tujuannya.
organisasi dituntut untuk melakukan lima disiplin, yaitu:

1. Pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir (personal
mastery);

2. Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau
gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama (shared
vision);

3. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin
wujudkan (mental model);

4. Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan untukmewujudkan
visinya (team learning);

5. Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kaca mata kuda, atau bermental silo
(systems thinking).

Perilaku Adaptif Individual
Selain berlaku pada lembaga/organisasi, perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi pada
individu. Individu atau sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan terampil kian dibutuhkan
dunia kerja ataupun industri yang juga semakin kompetitif

Panduan Membangun Organisasi Adaptif
Membangun organisasi adaptif menjadi sebuah keharusan bagi instansi pemerintah agar dapat
menghasilkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan publik.
Dengan adanya pemberdayaan budaya organisasi selain akan menghasilkan sumber daya
manusia yang berkualitas.

Tantangan utama saat ini bukanlah teknis, melainkan 'adaptif'.
Salicru juga menyatakan bahwa kita telah menyaksikan tiga 3D yaitu ketidakpercayaan
(distrust), keraguan (doubt), dan perbedaan pendapat (dissent). Ini adalah hasil ketika para
pemimpin gagal merespons secara efektif baik konteks perubahan di mana mereka harus
memimpin, dan harapan pemangku kepentingan mereka (Salicru, 2017).

Pemerintahan Yang Adaptif
Pemerintahan adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, dan
lembaga di berbagai tingkat organisasi (Folke et al, 2005)
Dalam teori capacity building dan konsep adaptive governance, Grindle (1997) menggabungkan
dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan
indikator-indikator sebagai berikut:
1. Pengembangan sumber daya manusia adaptif;
2. Penguatan organisasi adaptif;
3. Pembaharuan institusional adaptif.

Pemerintah dalam Pusaran Perubahan yang Dinamis (Dynamic Governance)
Terdapat tiga kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk pemerintahan
dinamis yaitu berpikir ke depan (think ahead), berpikir lagi (think again) dan berpikir lintas
(think across). Pertama, pemerintah harus berpikir ke depan untuk memahami bagaimana masa
depan akan mempengaruhi negara dan menerapkan kebijakan untuk memungkinkan orang-orang
mereka mengatasi potensi ancaman dan mengambil memanfaatkan peluang baru yang tersedia.

Pemerintah Sebagai Organisasi yang Tangguh
Di masa lalu seruan untuk ketahanan (ketangguhan) adalah undangan tersirat, namun persuasif,
untuk transformasi bebas dari krisis yang melanda. Namun saat ini, ketika kita hampir keluar dari
krisis ekonomi terdalam sejak Depresi tahun 1930-an, ketahanan telah mengambil urgensi yang
sama sekali baru, dan istilah itu juga harus memperoleh makna baru. Di dunia baru ini,
ketahanan akan kembali berarti kapasitas untuk bertahan dalam jangka panjang — tidak hanya
kesulitannya, tetapi lebih dari itu yang penting juga godaan untuk bertindak demi keuntungan
jangka pendek. (Välikangas, L. 2010: 1).

Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut lima dimensi yang membuat organisasi kuat
dan imajinatif: kecerdasan organisasi, sumber daya, desain, adaptasi, dan budaya (atau sisu, kata
Finlandia yang menunjukkan keuletan):
1. Kecerdasan organisasi
2. Sumber Daya
3. Desain
4. Adaptasi
5. Budaya

Visi Indonesia 2045
menunjukkan keuletan.
Visi Indonesia 2045 Beberapa kasus yang dapat dipelajari dan dijadikan contoh bagaimana
perilaku adaptif individu maupun organisasi dibutuhkan dan diperlukan untuk mengatasi
perubahan lingkungan.
Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah gagasan dan harapan bahwa negara Indonesia dapat
menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur saat memperingati 100 tahun
kemerdekaannya.
Kondisi global yang dinamis dan kekurangan yang dimiliki Indonesia saat ini menuntut upaya
perbaikan dan peningkatan pada berbagai aspek.
Peran dan kontribusi Indonesia dan negara-negara lain menjadi penting dalam perubahan iklim
sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.Perkembangan Teknologi Pertumbuhan dan inovasi
teknologi di bidang informasi dalam dua dekade ini memberikan dampak yang luar biasa
terhadap kegiatan ekonomi, dan terutama perubahan cara kerja.

MODUL KOLABORATIF

I . KONSEP KOLABIRATIF
A. Definisi Kolaborasi
Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah “ value
generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by
developing shared routines”.
B. Kolaborasi Pemerintahan (Collaborative Governance)
Irawan (2017 P 6) mengungkapkan bahwa “ Collaborative governance “sebagai sebuah proses yang
melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance .
Pada collaborative governance pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu
mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola stuktur horizontal
sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide.
C. Whole of Government (WoG); Kongkretisasi Kolaborasi Pemerintahan
WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya
kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas
guna mencapai tujuan- tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik.
WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya
kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas
guna mencapai tujuan- tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik

II. PRAKTIK DAN ASPEK NORMATIF KOLABORASI PEMERINTAH

A. Panduan Perilaku Kolaboratif
Menurut Pérez López et al (2004 dalam Nugroho, 2018), organisasi yang memiliki collaborative
culture indikatornya sebagai berikut:
1) Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi;
2) Organisasi menganggap individu (staf) sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang
diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka;
3) Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang
wajar dalam menyelesaikan tugas mereka (bahkan ketika terjadi kesalahan);
4) Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi (universitas) Setiap kontribusi dan
pendapat sangat dihargai;
5) Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik;
6) Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong; dan
7) Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan.

B. Kolaboratif dalam Konteks Organisasi Pemerintah
Penelitian yang dilakukan oleh Custumato (2021) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan,
gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan
efektif antara entitas publik.

C. Beberapa Aspek Normatif Kolaborasi Pemerintahan
Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan diatur bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Kewenangan lintas
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar-Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”
Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan
ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan
pembiayaan ganda. Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah biaya yang ditimbulkan sesuai
kebutuhan riil dan kemampuan penerima Bantuan Kedinasan
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan dalam rangka
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya

D. Studi Kasus Kolaboratif
Keberhasilan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan tidak akan optimal tanpa
kemitraan dengan pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kapasitas
warga masyarakat serta membangun kepemilikan bersama (share ownership) atas masalah
kemiskinan sehingga terbangun kesadaran dan kepedulian untuk menyukseskan program
penanggulangan kemiskinan dengan membuka partisipasi secara luas kepada semua pihak.
Ada tiga karakter utama yang dimiliki oleh Bupati Banyuwangi dan Bupati Kulonprogo sebagai
pemimpin kolaboratif yaitu: semangat entrepreneur, membangun tata Kelola berjejaring dan bersifat
transformasional.
Salah satu contoh kolaboratif yang dapat digunakan menjadi studi kasus adalah kerjasama yang
dilakukan oleh Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta yang membentuk sebuah
Sekretariat bersama Kartamantul (Sekber kartamantul).
KARTAMANTUL adalah Lembaga bersama pemerintah kota Yogyakarta, kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul dalam bidang pembangunan beberapa sektor sarana dan prasana yang meliputi
persampahan, penanganan limbah air, ketersediaan air bersih, jalan, transportasi dan drainase.
KARTAMANTUL menjadi lembaga yang menjembatani terwujudnya kerjasama yang setara, adil,
partisipatf, transparan dan demokratis, untuk mewujudkan perkotaan yang nyaman , indah dan sehat
yang diukung olah sarana-prasarana dan pelayanan yang memadai, kesadaran dan peran serta
masyarakat yang tinggi.

RESUME AGENDA III

MODUL SMARTASN

A. LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 telah mengantarkan dunia pada sebuah masa
revoulusioner dengan berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju
dunia tanpa batas, yakni dunia digital. Kita dipaksa untuk masuk dan mengikuti
segala perkembangan yang ada di dunia digital atau sering disebut dengan
istilah Mendadak Digital. Kondisi “Mendadak Digital” ini telah mengguncang
Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat Abad 21. Berbagai berkah dan
bencana di ruang digital silih berganti menghampiri seluruh profesi tak
terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN).
B. PEMBAHASAN
I. LITERASI DIGITAL
 Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam

melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif (Kurnia &
Wijayanto, 2020; Kurnia & Astuti, 2017). Seorang pengguna yang memiliki kecakapan
literasi digital yang bagus. Tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan
juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab.
 Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media
digital (digital skills) saja, namun juga budaya menggunakan digital (digital culture),
etis menggunakan media digital (digital ethics), dan aman menggunakan media digital
(digital safety).
 Indikator Penyusunan Peta Jalan Literasi Digital
IMD Digital Competitiveness menggunakan 3 kategori (Technology, Knowledge,
Future Readiness) dengan 9 sub-faktor dan 52 kriteria indikator.
Peringkat Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih
lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti
Singapura, Thailand, dan Malaysia. Pada tahun 2020, peringkat Indonesia ada di
peringkat 56 dari 63 negara
 Status Literasi Digital Indonesia Survei di 34 Provinsi (Katadata Insight Center)
Surveiini dilakukan untuk mengukur tingkat literasi digital dengan menggunakan
kerangka “A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills” (UNESCO,
2018).
 Melalui survey ini, responden diminta untuk mengisi 28 pertanyaan yang disusun
menjadi 7 pilar, 4 sub-indeks menjadi sebuah Indeks Literasi Digital.
 Implementasi Literasi Digital
Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture,
digital ethics, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai
metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam
menguasai teknologi digital.

 Kerangka Kurikulum Literasi Digital
a. Digital Skill
Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan
piranti lunak TIK serta system operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
b. Digital Cultuíe
Kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun
wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian
dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.
c. Digital Ethics
Kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan,
mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette)
dalam kehidupan sehari-hari
d. Digital Safety
Kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis menimbang dan
meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam
kehidupan sehari-hari.

II. PILAR LITERASI DIGITAL
a. Etika Bermedia Digital
Tiga tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital:
1. Penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
Indonesia. Bukan hanya jumlah dan aksesnya yang bertambah, durasi
penggunaannya pun meningkat drastic.
2. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari madia konvensional ke
media digital. Karakter media digital yang serba cepat dan serba instan,
menyediakan kesempatan tak terbatas dan big data, telah mengubah perilaku
masyarakat dalam segala hal, mulai dari belajar, bekerja, bertransaksi, hingga
berkolaborasi.
3. Intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Situasi pandemi
COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai
semakin tinggi, sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Semua ini
tak lepas dari situasi ketika semua orang berkumpul di media guna
melaksanakan segala aktivitasnya, tanpa batas.
b. Etika Bermedia Digital
Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat
kompetensi. Karena itu, dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri (self-controlling)
dalam menghadapi jarak perbedaan- perbedaan tersebut dalam menggunakan
media digital, yang disebut dengan Etika Digital. Empat prinsip etika tersebut
menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi,
berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-
benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif.
c. Cakap Bermedia Digital

Berdasarkan data survei indeks literasi digital nasional 2020 (34 provinsi), akses
terhadap internet kian cepat, terjangkau, dan tersebar hingga ke pelosok (Kominfo,
2020). Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa literasi digital masyarakat
Indonesia masih berada pada level sedang (Katadata Insight Center & Kominfo,
2020). Adapun indeks literasi digital yang diukur dibagi ke dalam 4 subindeks,
subindeks tertinggi adalah subindeks informasi dan literasi data serta kemampuan
teknologi (3,66), diikuti dengan subindeks komunikasi dan kolaborasi (3,38), serta
informasi dan literasi data (3,17) (Kominfo, 2020). Data tersebut nyatanya selaras
dengan laporan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (ICT
Development Index) per tahun 2017. Indonesia menempati posisi 114 dunia atau
kedua terendah di G20 setelah India dalam rilis tersebut (Jayani, 2020). Data-data
tersebut menunjukkan masih terdapat ruang pengembangan untuk
meningkatkannya. Salah satunya adalah kecakapan Digital sebagai salah satu area
kompetensi literasi digital bagi setiap individu di era digital.
d. Aman Bermedia Digital
Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual yang bersifat
formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara
individual, terdapat tiga area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh
pengguna media digital.

 Kognitif
Memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap
perangkat digital (lunak maupun keras) maupun terhadap identitas digital
dan data diri.

 Afektif
Empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan
digital bukan sekadar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan
data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain
sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat.

 Konati atau Behavioral
Langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital
dan data diri.

e. Budaya Bermedia Digital
Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual yang bersifat
formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara
individual, terdapat tiga area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh
pengguna media digital.

III. IMPLEMENTASI LITERASI DIGITAL
a. Lanskap Digital – Internet dan Dunia Maya
Lanskap digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs
daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan
perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita
tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Komputer yang

paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi. Komputer
merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komputer yang didesain untuk
penggunaan individu (Wempen, 2015).
b. Tiga Tahapan Kerja Mesin Pencari Informasi
Penelusuran (crawling), yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita
akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Penelusuran tersebut
mengacu pada kata kunci yang diketikkan. Pengindeksan (indexing), yakni
pemilahan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan.
Pemeringkatan (ranking), yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang
dianggap paling sesuai dengan yang kita cari.
c. Cara Penggunaan Mesin Pencarian Informasi
Mengetik kata kunci (keyword) di kolom pencarian, kata kunci dapat berupa satu
kata atau lebih. Klik enter, maka berbagai hasil pencarian yang relevan akan
muncul. Jika belum menemukan informasi yang dibutuhkan, maka kita dapat
mengubah kata kunci yang lebih sesuai.

 Menggunakan karakter tanda hubung (-) untuk menghilangkan kata khusus
yang tidak diinginkan, misalnya kita ingin mencari informasi resep
masakan selain ayam. Maka setelah mengetik ‘resep masakan -ayam’,
seluruh resep selain masakan berbahan ayam akan muncul.

 Menggunakan karakter tanda petik (“ ”) untuk mencari kata atau frasa yang
lebih spesifik. Misalnya, kita ingin mencari informasi resep masakan soto
ayam. Maka setelah mengetik ‘resep “soto ayam”’, seluruh resep berbagai
soto ayam akan muncul, bukan seluruh masakan yang mengandung kata
‘soto’ maupun ‘ayam’ saja.

 Menggunakan istilah OR untuk menemukan salah satu informasi yang
dibutuhkan. Misalnya, kita mengetik ‘soto ayam OR soto daging’, maka
resep yang muncul adalah soto ayam dan soto daging.

 Menggunakan sinonim dari kata kunci. Ketika kita masih ragu dengan
istilah yang digunakan, kita dapat menggunakan sinonim dari kata tersebut
dengan diawali tanda baca tilde (~). Misalnya, kita ingin mencari gula
merah namun tidak yakin apakah harus mencari gula merah atau gula
kelapa, maka dapat menuliskan ‘gula ~kelapa’, maka hasil yang muncul
juga akan menampilkan sinonim kata tersebut.

 Mencari dalam sebuah situs. Misalnya kita ingin mencari informasi
mengenai status gizi balita Indonesia, agar data tersebut valid maka kita
ingin mencari dari Kementerian Kesehatan RI, maka kita dapat mengetik
‘site:kemkes.go.id status gizi balita indonesia’ dan seluruh data yang
relevan dari situs Kemenkes RI akan muncul.

 Menggunakan tanda bintang (*) untuk informasi yang tidak lengkap.
Sebagai contoh, kita lupa bagian dari sebuah pribahasa, maka kita dapat
mencarinya dengan mengetik ‘sekali * dua tiga pulau terlampaui’

 Mencari informasi diantara dua nilai menggunakan simbol dua titik (..) dan
diakhiri dengan spasi. Contohnya, ketika ingin mencari sejarah Indonesia
dari tahun 1945 hingga 1980 maka kita dapat menuliskan ‘sejarah RI tahun
1945.. 1980’ dan hasilnya akan menunjukkan berbagai peristiwa sejarah
Republik Indonesia dalam periode tersebut.

d. Aplikasi Percakapan, dan Media Sosial
Aplikasi percakapan dan media sosial adalah salah satu bagian dari perkembangan
teknologi yang disebut sebagai tolok ukur yang sangat menarik yang memiliki
kaitan dengan berbagai aspek (Sun, 2020). Menurut data Hootsuite & We Are
Social pada bulan Oktober 2020, aplikasi pesan terbesar masih dikuasai oleh
WhatsApp.

e. Empat Dimensi Persiapan
Akses terhadap internet. Aplikasi percakapan dan media sosial bagaimanapun
adalah platform digital yang membutuhkan internet agar bisa beroperasi.Syarat dan
ketentuan penggunaan aplikasi. Sangat penting untuk membaca syarat dan
ketentuan yang diberikan oleh aplikasi sebelum menekan tombol setuju (Monggilo
dkk. 2020) Membuat dan/atau membuka akun. Mendaftarkan akun membutuhkan
data-data pribadi, misalnya nama lengkap, nomor telepon, surel, dan lainnya.
Proses inilah yang harus diwaspadai, terutama bila data-data pribadi tersebut
terhubung dengan data bank maupun dompet digital. Metode akses. Umumnya dua
metode dalam mengakses sebuah aplikasi, yaitu melalui aplikasi mobile yang
dipasang ke perangkat kita dan/atau browser.

f. Aplikasi Dompet Digital, Loka Pasar (marketplace), dan Transaksi Digital
Dompet digital hadir sebagai upaya dalam mewujudkan metode pembayaran
nontunai untuk berbagai keperluan ataupun kebutuhan. Tahun 2007, DOKU ID
hadir sebagai perusahaan penyedia layanan pembayaran elektronik pertama di
Indonesia. Sekarang, sekurang-kurangnya terdapat lima dompet digital yang
populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia, yaitu ShopeePay, OVO, GoPay,
Dana, dan LinkAja.Mengacu laporan Populix, pemenuhan kebutuhan konsumsi
hari meningkat menggunakan dompet digital sebanyak 29,67% selama pandemi
COVID-19 (Jati, 2020).

g. Etika Berinternet (Nettiquette)
Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi
seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya K.Bertens
(2014: 470). Etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi
dengan individu lain atau
dalam masyarakat (Pratama, 2014: 471). Jadi, etiket berlaku jika individu
berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Sementara etika berlaku
meskipun individu sendirian. Hal lain yang membedakan etika dan etiket ialah
bentuknya, etika pasti tertulis, misal kode etik Jurnalistik, sedangkan etiket tidak
tertulis (konvensi).

IV. PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)

Cyberbullying merupakan tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang

terhadap orang lain yang lebih lemah (secara fisik maupun mental), dengan

menggunakan media digital. Tindakan ini bisa dilakukan terus menerus oleh yang

bersangkutan (UNICEF, n.d.). Bentuk Cyberbullying; Doxing (membagikan data

personal seseorang ke dunia maya), Cyberstalking (mengintip dan memata-matai

seseorang di dunia maya), Revenge porn (membalas dendam melalui penyebaran

foto/video intim/vulgar seseorang). Selain balas dendam, perundungan ini juga

dapat bertujuan untuk memeras korban. Perundungan ini bisa memunculkan rasa

takut si korban, bahkan dapat terjadi kekerasan fisik di dunia nyata/offline (Dhani,

2016). Tips Menghadapi Cyberbullying, Kita dapat melaporkan posting tersebut

di sosial media karena seluruh media sosial berkewajiban menjaga penggunanya

tetap nyaman berinteraksi. Jika perundungan tersebut membahayakan, segeralah

menghubungi polisi. Cobalah mengambil gambar (screen capture) bukti

perundungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat melapor.

V. NILAI-NILAI PANCASILA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI

LANDASAN KECAKAPAN DIGITAL DALAM KEHIDUPAN

BERBUDAYA, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

1. Populasi kaum muda yang tinggi memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk

terus lebih berkembang di dunia teknologi digital, tetapi yang perlu diperhatikan

adalah penggunaan internet dalam benar sesuai dengan kecakapan yang

berlandaskan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Tantangannya ada pada kemampuan mencerna informasi, sehingga pendidikan

karakter adalah salah satu cara dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dan

penanaman semangat kebangsaan dan pemahaman akan kebhinekaan

3. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan panduan kehidupan berbangsa,

bernegara dan berbudaya di Indonesia, dan Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan

Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara.

VI. KONTEKS KE-INDONESIAAN WARGA NEGARA DIGITAL
Mengacu pada 10 Kompetensi Literasi Japelidi, dengan konseptualisasi nilai-nilai
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ada 5 Kompetensi Dasar.

VII. DIGITAL RIGHTS (HAK DIGITAL WARGA NEGARA)
Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk
mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak Digital
meliputi hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi dan hak untuk merasa nyaman.
Hak harus diiringi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab digital, meliputi menjaga
hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau atau ketertiban

masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Hak dan kewajiban digital dapat
memengaruhi kesejahteraan digital setiap pengguna. Kesejahteraan digital
merupakan istilah yang merujuk pada dampak dari layanan teknologi dan digital
terhadap kesehatan mental, fisik, dan emosi seseorang.
VIII. PRINSIP PRAKTIK DIGITAL
1. Menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan

digital maupun aktivitas pembelajaran.
2. Menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada,

khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusi.
3. Menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman. Prinsip ini termasuk

penyediaan pencahayaan ruangan yang memadai, akses WiFi, dsb dan
memastikan setiap individu mematuhi peraturan mengenai kesehatan dan
keselamatan.
4. Mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital
(misalnya penanggung jawab aktivitas digital di kantor maupun dalam
aktivitas belajar di sekolah).
5. Penuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan
aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi (misalnya peraturan
ketenagakerjaan mengenai lembur, UU ITE, dsb)
6. Menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan
partisipasi dalam kegiatan digital (misalnya peningkatan kapasitas
kemampuan digital bagi pekerja maupun siswa)
7. Memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada
kesejahteraan individu
8. Menyediakan sistem, perlengkapan, dan konten digital yang inklusif dan
mudah diakses
IX. HAK & KEWAJIBAN DALAM DUNIA DIGITAL (COUNCIL

OFEUROPE, N.D)
1. Akses dan tidak diskriminatif
2. Kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi
3. Kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi
4. Perlindungan privasi dan data.
5. Pendidikan dan literasi.
6. Perlindungan terhadap anak.
7. Hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi.

MODUL MANAJEMEN ASN

Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban, dan Kode Etik ASN
a. Kedudukan ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:
1) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
Sedangkan PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan
kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka wakt tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang
ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi
semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal
ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat
memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya.
Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh
pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.
b. Peran ASN
Peran dari Pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
c. Hak dan Kewajiban ASN
Hak PNS dan PPPK yang diatur dalam UU ASN sebagai berikut
PNS berhak memperoleh:
1) gaji, tunjangan, dan fasilitas;

2) cuti;
3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4) perlindungan; dan
5) pengembangan kompetensi
Sedangkan PPPK berhak memperoleh:
1) gaji dan tunjangan;
2) cuti;
3) perlindungan; dan
4) pengembangan kompetensi
Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU ASN disebutkan
bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan13
Manajemen ASN kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 UU ASN Pemerintah juga wajib
memberikan perlindungan berupa:
1) jaminan kesehatan;
2) jaminan kecelakaan kerja;
3) jaminan kematian; dan
4) bantuan hukum.
Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah:
1) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan

tanggung jawab;
6) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan

kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
7) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

1) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
2) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3) melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

4) melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5) melaksnakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang

sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika
pemerintahan;
6) menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan Negara;
7) menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan
efisien;
8) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang

memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10) tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan

jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau
untuk orang lain;
11) memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
12) melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai
ASN.
Konsep Sistem Merit Dalam Pengelolaan ASN

“Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur,
atau kondisi kecatatan”. pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang
menggambarkan diterapkannya obyektifitas dalam keseluruhan semua proses dalam
pengelolaan ASN yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk
melaksanakan pekerjaanya (kompetensi dan kinerja).
Bagi organisasi sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini
menjadi tuntutan dalam sektor publik..

Dalam sistem merit berbagai keputusan dalam manajemen SDM didasari pada
kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Dalam recruitment, kualifikasi dan kompetensi menjadi
pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Sistem CAT (computer-assisted testing)
yaitu model assessment atau penilaian dimana kandidat/ calon menjawab pertanyaan (atau
menyelesaikan latihan) dengan menggunakan komputer (menjadi bagian dalam program
komputer), mampu menjamin transparansi, efisiensi serta efektifitas dalam rekruitmen pegawai
karena pengolahan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan program dalam
komputer.

Dalam sistem merit, penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi dan lain-
lain keputusan juga didasarkan sepenuhnya pada penilaian kinerja, uji
kompetensi, dan juga pertimbangan kualifikasi dan tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa
kasihan. Penilaian kinerja menjadi titik kritis di Indonesia saat ini ketika
dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja (dilevel pemerintah daerah terdapat berbagai
istilah yang digunakan misalnya istilah tunjangan daerah). Sistem merit harus diterapkan pada
semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN.
sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN antara lain :
1) Perencanaan
2) Monitoring, Penilaian dan Pengembangan

Mekanisme Pengelolaan ASN
Manajemen ASN, terdiri dari :
1. Manajemen PNS.

Meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,
pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian
dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan
perlindungan.Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
a) Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
b) Pengadaan
c) Pangkat dan Jabatan
d) Pengembangan Karier
e) Pola Karier
f) Promosi
g) Mutasi
h) Penilaian Kinerja
i) Penggajian dan Tunjangan
j) Penghargaan
k) Disiplin
l) Pemberhentian
m) Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
n) Perlindungan

2. Manajemen PPPK meliputi :

a) Penetapan Kebutuhan
b) Pengadaan
c) Penilaian Kinerja
d) Penggajian dan Tunjangan
e) Pengembangan Kompetensi
f) Pemberian Penghargaan
g) Disiplin
h) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
i) Perlindungan

PENGELOLAAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
1. Pengisian jabatan pimpinan tinggi

a) Madya dilakukan pada tinggkat nasional
b) dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan melakukan syarat

kompetensi, kwalifikasi, kepangkatan, pendidikan,dan pelatihan.
c) di lakukan secara terbuka tingkat kabupaten/kota dalam satu propinsi
d) di laksanakan secara terbuka serta di tetapkan dalam keputusan presiden.
e) JPT dapat di isi oleh prajurit TNI dan KNRI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif ,

apabila dibutuhkan dan sesuai .
f) kompetensi di tetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif
g) JPT di lingkungan instansi pemerintahdapat d isi TNI dan AKNRI berdasarkan

perundang-undangan.
h) pengisian JPT dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian.
i) panitia seleksi menjalankan tugas untuk semua seleksi
2. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di infstansi pusat
Panitia seleksi instansi pemerintah memilih 3 nama calon untuk setiap 1 low
3. pengisian JPT d instansi Daerah
Khusus untuk jabatan tinggi pratama yang memimpin secretariat daerah
kabbupati/walikotadi koordinasikan dengan gubernur.

ORGANISASI
Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi pegawai ASN RI
Sistem informasi ASN
1. DRH
2. pendidikan formal dan non formal
3. riwayat jabatan dan kepangkatan
4. riwayat penghargaan
5. pengalaman organisasi
6. riwajat gaji
7. riwayat pendidikan
8. daftar prestasi kerja
9. surat keputusan
10. penyelesaian sengketa

Sengketa ASN di selesaikan melalui upaya administratif