Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

alokasi belanja Pemerintah pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur
menunjukkan kinerja positif pada peningkatan komponen pembentuk IPM di Provinsi
Kalimantan Selatan.

Grafik 2.24 Pergerakan Komponen Pembentuk IPM Provinsi Kalimantan Selatan

80 68,49 68,66 12.400 12.253
70 68,23 12.200
12.000 12.062 12.032
60 11.800

50 Pengeluaran Per Kapita (Ribu
Rp)
40

30

20 12,5 12,52 12,68 8 8,2 8,29

10

0 Harapan Lama Sekolah (tahun) Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Umur Harapan Hidup (tahun)

2018 2019 2020

Sumber: BPS Kalsel (diolah)

26

BAB 3

Patung Bekantan

PERKEMBANGAN
DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBN
TINGKAT REGIONAL

Perubahan APBN dilakukan dalam merespon
pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi.
Pendapatan Negara mengalami penurunan
signifikan sebagai dampak pelemahan ekonomi
dan kebijakan pemberian keringanan dan
stimulus.

POIN UTAMA BAB 3

• Pendapatan PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
Pemerintah Pusat APBN TINGKAT REGIONAL
lingkup Provinsi
Kalimantan Selatan 3.1. APBN TINGKAT PROVINSI
Tahun 2020
mencapai Rp8,97 APBN Tahun 2020 disusun dengan tema Akselerasi
triliun atau 68,81 Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber
persen dari target Daya Manusia. Tema tersebut disusun untuk mencapai cita-
cita Indonesia Maju pada tahun 2045. Kebijakan Fiskal
• Realisasi insentif Tahun 2020 disusun untuk mobilisasi pendapatan Negara
dan keringanan untuk menarik investasi dan mendorong daya saing,
perpajakan di kebijakan belanja Negara yang berkualitas dan pembiayaan
Provinsi Kalimantan yang kreatif dan mitigasi risiko.
Selatan tahun 2020
sebesar Rp244,35 Penyebaran Pandemi COVID-19 yang sangat cepat
miliar. sejak awal tahun 2020 berdampak pada banyak aspek,
antara lain aspek sosial dan ekonomi. Pemberlakuan social
• Belanja Pemerintah distancing dan anjuran work from home hingga Pembatasan
Pusat lingkup Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan
Provinsi Kalimantan berkurangnya aktivitas perekonomian masyarakat dalam
Selatan Tahun 2020 beberapa sektor usaha.
mencapai Rp25,81
triliun atau 96,76 Selain dampak kesehatan masyarakat,
persen terhadap Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap
pagu kondisi keuangan Negara. Pengeluaran Negara difokuskan
pada belanja-belanja untuk stimulus perekonomian seperti
• Satuan kerja bantuan sosial dan berbagai insentif. Di sektor ekonomi,
Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor
Agama di Provinsi usaha yang paling mendapatkan dampak atas pandemi
Kalimantan Selatan COVID-19. Jika dalam krisis ekonomi 1998 UMKM menjadi
memperoleh alokasi sektor paling mampu bertahan di tengah badai krisis
anggaran tertinggi ekonomi dan bahkan menjadi pendongkrak ekonomi
diantara nasional, dalam pandemic COVID-19 ini justru UMKM
Kementerian/Lemba
ga lain sebesar
Rp1,67 triliun

• Dana Desa Provinsi
Kalimantan Selatan
tahun 2020
disalurkan kepada
1.864 desa di 12
kabupaten senilai
Rp1,51 triliun

• Penyaluran KUR di
Provinsi Kalimantan
Selatan pada tahun
2020 mencapai
Rp3,20 triliun
kepada 98.463
debitur.

27

yang paling pertama merasakan dampaknya. Menjaga roda perekonomian agar terus
berjalan, stimulus dalam perekonomian Pemerintah diberikan dalam bentuk relaksasi insentif
perpajakan, subsidi Bunga pada Kredit UMKM, penempatan uang pemerintah pada
perbankan dengan harapan bahwa insentif tersebut mampu mendorong kinerja ekonomi
menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Perubahan APBN dilakukan dalam merespon pandemi COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi. Pendapatan Negara mengalami penurunan signifikan sebagai dampak pelemahan
ekonomi dan kebijakan pemberian keringanan dan stimulus. Realisasi Pendapatan Negara
tahun 2020 mengalami kontraksi 16,7 persen dibandingkan tahun 2019. Sementara itu,
realisasi belanja negara sebesar Rp2.589,9 triliun atau lebih tinggi 12,2 persen dibanding
tahun 2019 dikarenakan fokus belanja K/L dan TKDD untuk penanganan COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional. Defisit APBN sebesar Rp956,3 triliun, sedikit dibawah batas
yang diperkenankan dalam Perpres 72 Tahun 2020 yaitu Rp1.039,2 triliun.

Tabel 3.1 Ringkasan APBN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020
(Dalam Miliar Rp)

Uraian REALISASI REALISASI 2019 2020 Δperubahan
2018 (Audited) 2020 dan
A. PENDAPATAN REALISASI
DAN HIBAH (Audited) PAGU 8.971,84 (%) 2019 (%)
I. Pendapatan Dalam 13.038,29
Negeri 9.250,78 10.663,62 68,81% -15,86%
1. Perpajakan
9.250,78 10.663,62 13.038,29 8.971,84 68,81% -15,86%
8.128,42 9.491,06 11.999.46 7.804,94 65,04% -17,77%

2. PNBP 1.122,35 1.172,56 1.038,83 1.166,90 112,33% -0,48%

B BELANJA NEGARA 25.864,63 29.470,53 26.674,60 25.810,43 96,76% -12,42%
-16,86%
I. Belanja 8.567,43 9.179,49 8.472,31 7.631,66 90,08% -10,41%
Pemerintah Pusat

II. TKDD 17.297,20 20.291,04 18.202,29 18.178,77 99,87%
-18.806,91 -13.636,32 -16.838,59 123,48%
C. Surplus/ Defisit -16.613,85

Anggaran

Sumber: GFS dan OMSPAN (diolah) *Data lengkap tersedia pada lampiran nomor

Penurunan aktivitas perekonomian masyarakat juga berakibat pada kontraksi
pendapatan Negara di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 15,86 persen YoY, dan
penerimaan Perpajakan tetap mendominasi yaitu 86,99 persen. Dari sisi Belanja Negara,
Belanja APBN Provinsi Kalimantan Selatan juga difokuskan pada percepatan penanganan
COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, besarannya terkontraksi 12,42 persen
sebagai akibat refocusing dan realokasi belanja. Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) menunjukkan kinerja yang baik karena salah satunya disalurkan dalam bentuk

28

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk memberi penopang pada jaring pengaman sosial
masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL
3.2.1. Penerimaan Perpajakan

a. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Provinsi Kalimantan Selatan
Berkurangnya aktivitas perekonomian masyarakat hingga menurunkan produktivitas

perusahaan terjadi akibat kurang tersedianya bahan baku produksi sampai dengan
menurunnya daya beli masyarakat, berdampak pada peningkatan angka pengangguran.
Fenomena ini mengakibatkan rendahnya capaian perpajakan di Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2020 sebesar Rp7,8 triliun atau 65,04 persen terhadap target sebesar Rp11,99 triliun.

Pemberian insentif dan keringanan perpajakan yang diimplementasikan di tahun 2020
juga secara tidak langsung telah menyumbang penurunan kinerja capaian penerimaan
perpajakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data dari Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Selatan
dan Tengah menyebutkan bahwa pemberian insentif dan keringanan perpajakan di Provinsi
Kalimantan Selatan secara keseluruhan sebesar Rp244,35 miliar.

Grafik 3.1 Penerimaan Perpajakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Penerimaan Perpajakan Kalsel DALAM MILIAR RP Penerimaan Pajak Dalam Negeri 2020 400,00%
2020
10.000
1,07%
8.000 304,85% 300,00%
98,93% 6.000
4.000 200,00%
Pajak Dalam Negeri 2.000
Pajak Perdagangan Internasional 59,33% 74,55% 83,56% 81,521%00,00%
Sumber: Kanwil DJP Kalselteng -
(diolah) 0,00%

PPh PPN PBB Cukai Pajak
Target 2020 Lainnya

Realisasi %

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional 2020

DALAM MILIAR RP 100 400,00%

296,71% 300,00%
50 200,00%

48,92% 100,00%
- 0,00%

Bea Masuk Bea Keluar/Pungutan

Ekspor

Target 2020 Realisasi %

Penerimaan Perpajakan di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh Pajak
Penghasilan (PPh) sebesar Rp4,65 triliun, namun di tahun 2020 terkontraksi cukup dalam
sebesar 23,67 persen YoY yang diakibatkan berkurangnya tenaga kerja dan pemberian
insentif kepada wajib pajak. Penerimaan PPh sebagian besar diperoleh dari PPh Pasal 25/29
Badan sebesar Rp1,39 triliun dan PPh Pasal 21 sebesar Rp1,31 triliun.

29

Penerimaan PPN pada tahun 2020 mencapai Rp2,62 triliun dan mengalami
penurunan 1,48 persen YoY yang diakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat di Provinsi
Kalimantan Selatan. Penerimaan PPN Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar diperoleh
dari PPN dalam Negeri sebesar Rp2,61 triliun.

Grafik 3.2 Realisasi Netto Pajak Sektoral 2020

16,28% 26,90% PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
6,47% 25,71% PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
6,03% TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
9,11% KONSTRUKSI
KEUANGAN DAN ASURANSI
9,50% 16 SEKTOR LAINNYA REALISASI < 5%

Sumber: Kanwil DJP Kalselteng (diolah)

Hampir seluruh sektor penerimaan pajak di Kalimantan Selatan mengalami kontraksi
akibat pandemi COVID-19, tidak terkecuali sektor pertambangan sebagai sektor usaha
dominan yang juga terkontraksi hingga 35,65 persen YoY akibat penurunan aktivitas ekonomi
dan kebijakan lockdown di beberapa Negara mitra ekspor. Penurunan harga komoditas batu
bara di pasar internasional menjadi US$49,42 per ton juga ikut menjadi faktor penyumbang
kontraksi. Sementara itu, sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga tumbuh
signifikan hingga 2.625,09 persen yang disebabkan berkurangnya aktivitas masyarakat di luar
rumah sehingga aktivitas jasa pelayanan rumah tangga seperti layanan jasa kurir makanan
meningkat.

Grafik 3.3 Penerimaan Pajak Sektoral dan Pajak Periodik (tidak akumulatif)

Dalam Miliar Rp 1.400 1.191 1.255 879 1.267
1.200 620 557 569 927
1.000

800
600
400
200

-

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

PPh PPN + PPN BM PBB
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar

Sumber: Kanwil DJP Kalselteng dan Kanwil DJBC Kalbagsel

30 (diolah)

Capaian penerimaan Pajak Perdagangan Internasional di Provinsi Kalimantan Selatan
pada tahun 2020 sebesar Rp83,19 miliar atau 79,33 persen dari target sebesar Rp104,87
miliar, terkontraksi hingga 48,03 persen akibat pemberlakuan lockdown di sejumlah Negara
mitra ekspor impor. Penerimaan tersebut terdiri dari bea masuk sebesar Rp45,01 miliar dan
bea keluar sebesar Rp38,19 miliar.

Penerimaan bea masuk di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar diperoleh dari
impor alat berat untuk keperluan pembangkit listrik PLN senilai Rp7,90 miliar atau 17,56
persen dari total penerimaan bea masuk. Perusahaan penyumbang devisa impor terbesar
adalah AKR Corporindo senilai US$ 257,09 juta dengan barang impor berupa solar. Dari sisi
ekspor, penerimaan bea keluar terbesar diperoleh dari jenis barang Crude Palm Oil (CPO)
dan turunannya sebesar Rp16,11 miliar dari Sime Darby Oils Indonesia. Perusahaan
penyumbang devisa ekspor terbesar adalah Adaro Indonesia dengan nilai devisa US$ 1,66
miliar dengan komoditi ekspor batubara.

b. Kinerja Perpajakan Provinsi Kalimantan Selatan

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak di suatu daerah dapat diukur
dari Tax Ratio atau perbandingan antar jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDRB
suatu daerah. Pada tahun 2020, tax ratio Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan
menjadi 5,01 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,27 persen. Penurunan tersebut
disebabkan perubahan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan bergesernya
pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal yang belum tercover menjadi wajib pajak di
Provinsi Kalimantan Selatan. Tax Ratio Provinsi Kalimantan Selatan masih jauh lebih rendah
dibandingkan Tax Ratio Nasional yang sebesar 10,59 persen. Penyebaran Pandemi COVID-
19 dan Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah mengakibatkan Tax Ratio Nasional masih
di bawah Tax Ratio rata-rata lower middle income country.

Grafik 3.4 Tax Ratio Kalimantan Selatan 2015-2019

200.000 5,17% 4,70% 4,73% 5,27% 5,40%
180.000 4,75% 2017 2018 2019 5,30%
160.000 5,20%
140.000 5,10%
120.000 5,01% 5,00%
100.000 4,90%
4,80%
80.000 4,70%
60.000 4,60%
40.000 4,50%
20.000 4,40%
2020
-

2015 2016

PDRB ADHB (miliar Rp) Realisasi Pajak (miliar Rp) Tax Ratio

Sumber: BPS Kalsel dan GFS (diolah) 31

3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

a. Perkembangan PNBP Menurut Jenis

PNBP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 memberikan kontribusi 13 persen

pada penerimaan APBN lingkup Kalimantan Selatan. Secara agregat, realisasi PNBP Provinsi
Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp1,17 triliun atau 112,33 persen dari target

sebesar Rp1,04 triliun sejalan dengankebijakan pemerinth untuk mendorong penerimaan

Negara dari PNBP. Capaian tersebut mengalami kontraksi 0,48 persen dibanding realisasi

tahun 2019. Realisasi PNBP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari PNBP lainnya sebesar
Rp1,08 triliun dan Pendapatan BLU Rp82,06 triliun.

Grafik 3.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Target dan Realisasi PNBP Kalsel 2020 Proporsi Realisasi PNBP Kalsel 2020

DALAM MILIAR RP 1.200 211,43% 250,00% 7,03%
1.000 108,48% 200,00%
150,00% 92,97%
800 100,00%
600 50,00% PNBP Lainnya Pendapatan BLU
400
200

- 0,00%
PNBP Lainnya Pendapatan BLU

Target 2020 Realisasi %

Sumber: GFS dan OMSPAN (diolah)

b. Perkembangan PNBP Fungsional
Karakteristik geografis Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi pintu gerbang pulau
Kalimantan mengakibatkan sektor jasa kepelabuhanan mendominasi PNBP Provinsi
Kalimantan Selatan sebesar 29,88 persen atau Rp324,13 miliar. Secara YoY, penerimaan
jasa kepelabuhanan mengalami kontraksi 16,91 persen. Kontraksi ini merupakan imbas
perlambatan kegiatan ekonomi pada saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala
Besar. Pemberlakuan lockdown di sejumlah Negara mitra ekspor maupun impor juga
berdampak pada penurunan aktivitas kepelabuhanan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Capaian realisasi tertinggi kedua adalah bersumber dari PNBP Biaya Pendidikan yaitu
sebesar Rp295 miliar 27,19 persen dari total PNBP Provinsi Kalimantan Selatan, yang berasal
dari satuan kerja antara lain Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin, dan Politeknik Negeri Banjarmasin.

32

Grafik 3.6. Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020
Jasa Kepelabuhanan

Biaya Pendidikan

21,45% 29,88%
3,14%
3,60% Penerimaan Kembali Belanja
5,60% Barang Tahun Anggaran Yang
Lalu
9,14%
Jasa Navigasi Pelayaran
Sumber: GFS dan OMSPAN (diolah)
27,19% Pendapatan Penelitian
Pengembangan dan Pengabdian
Masyarakat

3.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL
Alokasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020

sebesar Rp8,47 triliun dengan realisasi sebesar Rp7,63 triliun atau 90,08 persen. Alokasi
tersebut mengalami pengurangan sebesar 13,59 persen dibandingkan tahun 2019, karena
realokasi dan refocusing belanja untuk penanganan COVID-19.

Belanja Negara sebagian besar dialihkan menjadi bantuan sosial bagi masyarakat
yang terdampak pandemi COVID-19. Belanja tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk
bansos seperti PKH, Klaim biaya RS, Insentif bagi para tenaga medis, subsidi bunga kredit
hingga program padat karya.

3.3.1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran /
Kementerian / Lembaga)
Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan organisasi/sektoral dialokasikan kepada

Kementerian/Lembaga sesuai Bagian Anggarannya. Alokasi tertinggi dikelola unit satuan
kerja Kementerian Agama sebesar Rp1,67 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,69 triliun.
Alokasi tersebut mengalami perubahan dari semula sebesar Rp1,73 triliun menjadi Rp1,67
triliun akibat penyesuaian akun untuk penanganan COVID-19 di daerah.

Alokasi terbesar kedua dikelola oleh unit satuan kerja Kementerian PUPR yaitu
Rp1,37 triliun dan terealisasi 93,96 persen. Alokasi tersebut juga telah mengalami perubahan
besaran pagu yang signifikan dari semula Rp2,18 triliun yang disebabkan refocusing dan
realokasi anggaran baik di pusat maupun di daerah.

33

Grafik 3.7.Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L dengan Pagu Terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan

4.000 97,51% 101,04% 92,05% 98,11% 120,00%
3.500 93,96% 95,95% 96,99%
Dalam Miliar Rp 3.000 95,99%
2.500 100,00%
2.000 61,37% 80,00%
1.500 60,00%
1.000 33,64% 40,00%
20,00%
500 0,00%
0

PAGU REALISASI %

Sumber: Dit PA Kemenkeu (diolah)

3.3.2. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, seluruh jenis belanja mengalami kontraksi dibandingkan
dengan tahun 2019. Kontraksi terbesar terjadi pada jenis belanja barang sebesar 28,79 persen YoY,
yang disebabkan adanya realokasi maupun refocusing belanja K/L khususnya pada belanja
rapat/pertemuan dan belanja perjalanan dinas. Realisasi belanja barang tertinggi adalah Program
Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum
dan Hankam sebesar Rp560,6 miliar atau 61,39 persen terhadap pagu Rp912,65 miliar.

Di tahun 2020, belanja modal mengalami kontraksi cukup dalam hingga 24,41 persen YoY
disebabkan adanya penundaan beberapa proyek infrastruktur sebagai respon pemerintah dalam
menanggulangi pandemi COVID-19. Capaian tertinggi belanja modal terdapat pada program
Pemeriksaan Keuangan Negara sebesar Rp380,09 miliar atau 96,15 persen terhadap pagu Rp395,3
miliar. Sementara itu, Belanja pegawai mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,39 persen YoY.
Program pembinaan pelayanan kesehatan memperoleh capaian tertinggi pada jenis klasifikasi ini.

Grafik 3.8 Pagu dan Realisasi 10 Satker K/L dengan Pagu Terbesar di Kalimantan Selatan
Tahun 2020

Pr-oporsi Realisasi Belanja Pagu dan Realisasi Belanja

Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Per Jenis

Belanja Pegawai Belanja Barang

16,06% 0,14% 41,71% Dalam Miliar Rp 5.000 Belanja Modal Bantuan Sosial
4.000
Belanja Pegawai

42,09% Belanja Barang 3.000
Belanja Modal 2.000

Bantuan Sosial 1.000

S3u.3m.3b.er:PGeFrSkedmanbOanMgSaPnAPNa(dgiuoladha)n Real -

34 Pagu 2020 Realisasi Pagu 2019 Realisasi

2020 2019

3.3.3 Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi anggaran menurut fungsi merupakan pengelompokan alokasi anggaran
yang mencerminkan tugas-tugas pemerintahan pada setiap satuan kerja dan bagian
anggaran. Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) berdasarkan fungsi secara
keseluruhan dilaksanakan oleh 14 satuan kerja K/L lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Pada
tahun 2020, alokasi anggaran Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp207,39
miliar atau 19,81 persen, dan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp207,39 miliar atau 1,75
persen.

Capaian tertinggi realisasi anggaran di Provinsi Kalimantan Selatan adalah pada
alokasi untuk fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp3,94 triliun atau 90,10 persen dari
pagu. Demikian juga pada pengelolaan dana Transfer, bahwa realisasi DAK Fisik pada fungsi
pelayanan umum adalah yang tertinggi yaitu sebesar Rp1,012 triliun. Fungsi Pendidikan
memperoleh capaian tertinggi kedua dengan realisasi sebesar Rp2,29 triliun dengan kegiatan
dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan islam
sebesar Rp644,86 miliar.

Grafik 3.9 Belanja Pempus per Fungsi di Kalimantan Selatan tahun 2020

Dalam Miliar Rp 5.000 98,11% 95,27% 97,81% 97,90% 120,00%
4.500 90,40% 96,00% 100,00%
4.000 90,11% 97,12% 93,57% 95,44% 80,00%
3.500 75,67%
3.000
2.500 60,00%
2.000
1.500 40,00%
1.000
20,00%
500
0 0,00%

Pagu Realisasi %

Sumber: OMSPAN (diolah)

3.4. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai
pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus
dan dana transfer lainnya. Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Kalimantan
Selatan sebesar Rp18,31 triliun dan telah terealisasi Rp18,18 triliun atau 99,29 persen dari
total pagu TKDD 2020.

35

3.4.1. Dana Transfer Umum

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk mendanai kebutuhan keuangan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.
Penyaluran DAU kepada Pemerintah Daerah se Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun
2020 tercatat sebesar Rp7,58 triliun atau 99,39 persen terhadap pagu sebesar Rp7,63
triliun. Kabupaten Kotabaru memperoleh persentase capaian terbaik dalam penyaluran
DAU yaitu 99,69 persen atau Rp590,03 miliar.

Grafik 3.10 Pagu dan Realisasi Dana Alokasi Umum Agregat Provinsi Kalimantan
Selatan 2020

Dalam Miliar Rp 8.600 100% 99,85% 99,39% 100%
8.400 2018 2019 98%
8.200 Pagu 96%
8.000 Realisasi 94%
7.800 %
7.600
7.400 92%
7.200
7.000 90%

2020

Sumber: GFS dan Simtrada (diolah)

b. Dana Bagi Hasil (DBH)
Penyaluran Dana Bagi Hasil dialokasikan kepada dengan tujuan memperbaiki
keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah
penghasil. Penyaluran DBH agregat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020
sebesar Rp4,92 triliun atau 99,98 persen terhadap pagu. Alokasi DBH di Provinsi
Kalimantan Selatan mengalami penurunan hingga -27,97 persen YoY akibat proyeksi
pendapatan negara terutama di sektor perpajakan yang mengalami penurunan akibat
pandemi COVID-19. Berdasarkan persentase penyaluran, seluruh kabupaten/kota
lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menyalurkan 100 persen dari alokasi DBH
kecuali Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 99,92 persen dari pagu atau
Rp1,25 triliun.

36

Grafik 3.11 Proporsi Penyaluran DBH Agregat Provinsi Kalimantan Selatan 2020

0,08% 0,21% 0,00% 6,67% 6,77% DBH Pajak Penghasilan
0,25% DBH Pajak Bumi dan Bangunan

DBH SDA Minyak Bumi

DBH SDA Mineral dan Batubara

86,03% DBH SDA Kehutanan
DBH SDA Perikanan

DBH Cukai Hasil Tembakau

Sumber: GFS dan Simtrada (diolah)

3.4.2. Dana Transfer Khusus
a. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) bertujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
Nasional. Penyaluran DAK Fisik lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp1,01
triliun atau 94,11 persen terhadap pagu sebesar Rp1,07 triliun. Realisasi tersebut terbagi
dalam DAK Fisik Reguler sebesar Rp751,52 miliar, DAK Fisik Penugasan sebesar
Rp243,32 miliar dan DAK Fisik Afirmasi sebesar Rp17,30 miliar. Secara persentase,
penyaluran DAK Fisik tertinggi adalah Kabupaten Barito Kuala sebesar 98,90 persen atau
Rp107,76 miliar terhadap pagu Rp108,96 miliar.

Grafik 3.12 Penyaluran DAK Fisik Per Bidang Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rupiah 350 100% 90% 93% 96% 92% 120%
300 97% 87%
250 82% 88% 88% 97% 100% 100% 100%
200 86% 78%80%
150 60%
100
40%
50
- 20%

0%

Pagu Realisasi %
Sumber: GFS dan Simtrada (diolah)

Pada tahun 2020, alokasi DAK fisik mengalami penurunan akibat perubahan kebijakan
dan peraturan untuk mengantisipasi dampak menyebarnya pandemi COVID-19 di
Indonesia. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksananaan penyaluran
DAK Fisik Tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Permasalahan

37

teknis operasional, sulitnya koordinasi, aplikasi, dan human capital masih menjadi
hambatan yang perlu diperhatikan dan diselesaikan lebih lanjut. Secara keseluruhan
penyaluran DAK Fisik telah disalurkan kepada Pemerintah Daerah tepat waktu.

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) disalurkan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Penyaluran DAK Non Fisik di
Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2,33 triliun atau 99,20 persen dari pagu Rp2,35
triliun. Penyaluran DAK Non Fisik sebagian besar disalurkan dalam bentuk Tunjangan
Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp1,06 triliun dan Bantuan Operasional sekolah
sebesar Rp744,72 miliar.

Grafik 3.13 Penyaluran DAK Non Fisik Per Bidang Provinsi Kalimantan Selatan

0,94% 5,35% 45,52% Tunjangan Profesi Guru PNSD
15,99% Tambahan Penghasilan Guru PNS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

31,96% Bantuan Operasional Kesehatan dan
Bantuan Operasional KB
0,25%
Peningkatan Kapasitas Koperasi,
UKM, Ketenagakerjaan, dan
Kependudukan

Sumber: GFS dan Simtrada (diolah)

3.4.3. Dana Desa

Dana Desa disalurkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaaan
masyarakat di desa. Dana Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan
pembangunan dan pemerintahan secara lebih mandiri. Adanya kegiatan
pemberdayaan masyarakat dapat mendorong tergalinya potensi yang dimiliki
masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran Dana Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 disalurkan
melalui 1.864 desa pada 12 kabupatensebesar Rp1,51 triliun atau 99.89 persen dari
pagu. Alokasi tertinggi dikelola Kabupaten Banjar sebesar Rp215,58 miliar.
Penyaluran Dana Desa disalurkan juga dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
dalam rangka Pemulihan Ekonomi masyarakat desa yang terdampak pandemi
COVID-19. Alokasi BLT Dana Desa telah tersalur sebanyak Rp387,88 miliar kepada

38

1.039.465 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kendala utama yang dihadapi dalam
penyaluran BLT Dana Desa di Provinsi Kalimantan Selatan adalah kesulitan dalam
proses penetapan penerima BLT Dana Desa.

Grafik 3.14 Penyaluran Dana Desa Provinsi Kalimantan Selatan

250 99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,13% 99,74% 100,00% 105,00%
100,00%
Dalam Miliar Rupiah 215 100,00% 172 168 95,00%

100,00%
200

153

150 108 102 117 128 107 120 121 90,00%
100
8786 6261 4443 4141 4847 5251 4343 7069 6867 85,00%
50 42 30 21 20 23 25 21 4848 33
4949 80,00%
33 23 23 75,00%

- 70,00%

DIPA Tahap I Tahap II Tahap III %

Sumber: OMSPAN dan Simtrada (diolah)

3.4.4. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) disalurkan kepada daerah tertentu dengan tujuan
pemberian penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tata kelola
keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan
kesejahteraan masyarakat. Penyaluran DID di Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2020 mencapai Rp823,19 miliar dan telah terealisasi 100 persen di seluruh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi tertinggi dikelola oleh Kabupaten Tanah
Bumbu yaitu sebesar Rp85,52 miliar.

Grafik 3.15 Penyaluran Dana Insentif Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rp 100 83 86 100%

80 64 75 61 63 70 80%
60 62
52
60 44 50 60%
44

40 40%

20 10 20%

0 0%

Pagu Realisasi %

Sumber: OMSPAN dan Simtrada (diolah)

39

3.5. ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL
3.5.1. Arus Kas Masuk (Penerimaan Negara)

Arus kas masuk APBN Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 didominasi oleh
penerimaan perpajakan sebesar 86,99 persen. Secara umum, penerimaan Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2020 mengalami kontraksi dikarenakan berkurangnya aktivitas masyarakat dan
efisiensi jumlah pegawai yang dilakukan beberapa perusahaan. Kontraksi secara YoY
mencapai 17,77 persen untuk penerimaan perpajakan dan 0,48 persen untuk PNBP.

Dari sisi penerimaan perpajakan, kontraksi terbesar terjadi pada bea masuk yaitu
hingga 48,03 persen YoY. Akan tetapi tidak demikian dengan bea keluar/pungutan ekspor yang
meningkat signifikan hingga 222 persen YoY. Peningkatan signifikan utamanya terjadi pada
bulan Oktober hingga Desember 2020 yang disebabkan dibukanya kembali keran ekspor di
China pada awal triwulan IV 2020.

Dari sisi PNBP, pendapatan BLU RS Bhayangkara di Kalimantan Selatan pada tahun
2020 mengalami kenaikan hingga 125,64 persen YoY. Kenaikan ini juga tidak lepas dari
peningkatan kebutuhan layanan Kesehatan akibat penyebaran pandemi COVID-19 di
Kalimantan Selatan, yang diantranya berupa layanan tes untuk mendeteksi virus COVID-19
juga mengalami peningkatan baik rapid test maupun PCR Test.

Grafik 3.16 Arus Kas Masuk Provinsi Kalimantan Selatan

Proporsi Arus Kas Masuk Perkembangan Arus Kas Masuk 2018-2020

13,01 2020 10.000 9.491
8.000
Dalam Miliar Rp 8.128 7.805

%

6.000

86,99 4.000 1.122 1.173 1.167
% 2.000

Perpajakan - PNBP
Perpajakan

Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020

Sumber: GFS (diolah)

3.5.2. Arus Kas Keluar (Pengeluaran Negara)

Arus kas keluar APBN Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020
didominasi oleh Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 70,43 persen.
Secara keseluruhan, pengeluaran Negara di Kalimantan Selatan mengalami kontraksi
sebesar 12,42 persen YoY akibat realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan
dampak COVID-19.

40

Berkenaan dengan belanja TKDD, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan TKDD tahun anggaran 2020 yang
intinya merupakan pengaturan alokasi TKDD termasuk penyaluran cadangan DAK Fisik untuk
penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman bahaya perekonomian Nasional.

Grafik 3.17 Arus Kas Keluar Provinsi Kalimantan Selatan

Proporsi Arus Kas Keluar 2020 Perkembangan Arus Kas Keluar 2018-2020

29,57 Dalam Miliar Rp 30.000 17.29720.29118.179
% 20.000
70,43 10.000 8.567 9.179 7.632
%

- TKDD
Belanja Pempus

Belanja Pempus TKDD Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020
Sumber: GFS (diolah)

3.5.3. Surplus/Defisit

Arus kas pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami defisit selama
5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, pengeluaran Negara mengalami pengurangan
sebagai dampak pandemic COVID-19 sehingga defisit APBN Kalimantan Selatan berkurang
34,76 persen. Defisit tertinggi terjadi pada triwulan III 2020 yang disebabkan akselerasi
belanja Negara yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk respon penanganan pandemic
COVID-19.

Grafik 3.18 Arus Kas Keluar Provinsi Kalimantan Selatan

40.000,00 36,94% 35,77% 36,18% 38,00%
30.000,00
20.000,00 35,38% 36,00%
10.000,00 34,76%

- 34,00%
(10.000,00)
(20.000,00) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 32,00%
(30.000,00) 30,00%
30,84%

Pendapatan (Miliar Rp) Belanja (Miliar Rp) 28,00%
Surplus/defisit (Miliar Rp) Rasio Pendapatan terhadap belanja (%) 26,00%

Sumber: GFS (diolah)

41

3.6. PENGELOLAAN BLU PUSAT

3.6.1. Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Pusat

Satuan kerja BLU Pusat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan hanya 1 satker yaitu
RS Bhayangkara Polda Kalimantan Selatan. Satker tersebut ditetapkan menjadi BLU sejak
tahun 2014, dengan berdasarkan KMK 203/KMK.05/2014.

3.6.2. Perkembangan Pengelolaan Aset, Pendapatan, dan Belanja BLU Pusat

Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin merupakan salah satu Rumah Sakit
rujukan COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan dan membuka layanan MCU terkait
Pemeriksaan COVID-19. Hal tersebut menyebabkan pendapatan PNBP RS Bhayangkara
tahun 2020 meningkat signifikan sebesar 137,42 persen dibandingkan tahun 2019. Dari sisi
belanja, terdapat perubahan alokasi pagu belanja RS Bhayangkara dari semula Rp40,56
miliar menjadi Rp40,39 miliar. Jenis belanja yang mengalami pengurangan adalah belanja
bahan (cetak blanko), belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota,
belanja barang operasional dan belanja roda 4 ambulance.

Total aset BLU RS Bhayangkara tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 39,52
persen dibandingkan tahun 2019. Peningkatan total aset disebabkan atas peningkatan aset
lancar terutama pada aset peralatan dan mesin yang naik senilai Rp12,76 miliar atau 13,32
persen dibandingkan tahun 2019

Grafik 3.19 Perkembangan Aset, Pendapatan dan Belanja BLU RS Bhayangkara

Dalam Miliar Rp 100

Aset Tetap Aset Lancar Aset Lainnya 86,36

80 Pendapatan PNBP Pendapatan RM Belanja BLU

60

40 36,38
31,32

20

- 2019 2020
2018

Sumber: Laporan Keuangan BLU RS Bhayangkara

3.6.3. Kemandirian BLU

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan suatu terobosan pemerintah dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum
dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu tujuan
ditetapkannya status BLU kepada satuan kerja adalah untuk peningkatan kualitas layanan
kepada masyarakat dengan menurunkan tingkat ketergantungan terhadap APBN

42

(enterprising the government). Dan sejalan dengan tujuannya, realisasi Pendapatan yang
bersumber dari APBN atau Rupiah Murni (RM) pada tahun 2020 sebesar Rp5,23 miliar
mengalami penurunan dibandingkan realisasi RM pada tahun 2019 sebesar Rp5,65 miliar.
Berkurangnya porsi alokasi RM menunjukkan BLU RS Bhayangkara semakin mandiri.

3.6.4. Profil dan Layanan Satker PNBP

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 5 satuan kerja PNBP yang berpotensi menerapkan
PPK BLU dengan bidang layanan pendidikan. Kelima satuan kerja tersebut adalah Universitas
Lambung Mangkurat, UIN Antasari Banjarmasin, Politeknik Kesehatan Banjarmasin,
Politeknik Negeri Banjarmasin dan Politeknik Negeri Tanah Laut. Kelima satker tersebut
memiliki kinerja pendapatan yang sangat baik dan secara substantif dapat direkomendasi
menjadi BLU.

Grafik 3.20 Realisasi PNBP Satuan Kerja Di Kalimantan Selatan 2020

Dalam Miliar Rp 300 160,00%

250 138,71% 140,00%

200 98,62% 120,00%

101,92% 98,24% 100,00%

150 83,85% 80,00%

100 60,00%
40,00%

50 20,00%

- 0,00%

UNIVERSITAS POLITEKNIK POLITEKNIK UIN ANTASARI POLITEKNIK

LAMBUNG NEGERI NEGERI TANAH BANJARMASIN KESEHATAN

MANGKURAT BANJARMASIN LAUT BANJARMASIN

Sumber: GFS (diolah) Target Pendapatan Realisasi Pendapatan %

Rencana pengalihan status Satuan Kerja PNBP dibawah Kementerian Negara/Lembaga
menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum pernah dibahas, diproses dan akan diterapkan oleh
Universitas Lambung Mangkurat dan UIN Antasari Banjarmasin. namun demikian, dalam kelanjutan
pembahasan internal (utamanya mengenai perhitungan besaran remunerasi) sampai dengan saat ini
masih belum diperoleh kesepakatan atau keputusan apakah akan maju proses menjadi Satker BLU
atau dihentikan.

3.7. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT

3.7.1. Penerusan Pinjaman

Tidak terdapat program penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan di tahun 2020.

43

3.7.2. Kredit Program

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Salah satu prioritas pembangunan adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian
pendapatan masyarakat. Selain itu UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang
besar serta dapat menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Melihat peran strategis
UMKM dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah memberikan kemudahan
dan membantu pengembangan usaha UMKM dengan memberikan bantuan subsidi bunga
melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian subsidi bunga dalam pinjaman KUR ini
utamanya ditujukan untuk membantu pengembangan usaha UMKM melalui kesempatan
pendanaan karena biasanya UMKM sulit mendapatkan kepercayaan memperoleh pendanaan
dari perbankan karena usahanya kurang bankable.

Penyaluran KUR di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mencapai Rp3,20
triliun kepada 98.463 debitur. Penyaluran KUR mengalami peningkatan 19,90 persen
dibandingkan penyaluran tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyak UMKM
yang tumbuh di wilayah Kalimantan Selatan.

Grafik 3.21 Penyaluran KUR di Provinsi Kalimantan Selatan 2020

7,86% 1,25% 700 20.000
11,08% 600 18.000
0,75% 500 Jumlah Penyaluran 16.000
400 14.000
71,94% 300Dalam Miliar Rp 12.000
200 Balangan 10.000
7,12% 100 8.000
Banjar 6.000
- Barito Kuala 4.000
2.000
HSS -
HST
Bank Rakyat Indonesia HSU
Bank Mandiri Kotabaru
Bank Negara Indonesia Tabalong
BPD Kalimantan Selatan Tanah Bumbu
BRI Syariah Tanah Laut
7 Bank Lainnya Tapin
Prov Kalsel
Sumber: SIKP (diolah) Banjarbaru
Banjarmasin

Penyaluran KUR di sektor Perdagangan besar dan eceran mendominasi 48,59 persen
atau Rp1,55 triliun. Hal ini sesuai dengan karakteristik kota Banjarmasin yang merupakan kota
bisnis/dagang terbesar di Kalimantan Selatan.

Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19
dikarenakan melemahnya daya beli masyarakat dan kurang tersedianya bahan baku
produksi. Terhadap hal tersebut, Pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi bunga baik
untuk program KUR maupun kredit komersial lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi

44

Nasional (PEN). Subsidi bunga KUR yang diberikan di Provinsi Kalimantan Selatan adalahDalam Miliar Rp

sebesar Rp95,01 miliar untuk 145.420 debitur KUR. Subsidi bunga juga diberikan atas kredit

Non KUR kepada 141.689 debitur sebesar Rp150,59 miliar di Kalimantan Selatan.

Grafik 3.22 Subsidi Bunga Untuk Kredit Non KUR 11 Penyalur Tertinggi
di Kalimantan Selatan 2020

100 Jumlah Subsidi Jumlah Debitur 60.000
80 50.000
60 40.000

30.000
40 20.000
20 10.000

--

Sumber: SIKP (diolah)

b. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) merupakan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per
nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pada tahun 2020,
Penyaluran UMi di Kalimantan Selatan mencapai Rp20,36 miliar dengan debitur sebanyak
5.148. PT Pegadaian merupakan lembaga penyalur UMi di Kalimantan Selatan, dan tahun
2020 telah menyalurkan kredit UMi sebesar Rp8,41 miliar kepada 1.620 debitur.

Grafik 3.23 Penyaluran UMi di Kalimantan Selatan

17,32% 25 6.000
20 5.000
31,81% Dalam Miliar Rp

41,31% 7,78% 0,05% 4.000
1,71%
0,02% 15

KOPERASI MITRA DHUAFA 3.000
KSPPS BMT BINA NIAGA UTAMA
KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA 10
KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
KSPS BMT UGT SIDOGIRI 2.000
PEGADAIAN
PNM 5 1.000

Sumber: SIKP UMi (diolah) --
'2017 '2018 '2019 '2020

Penyaluran Jumlah Debitur

3.8. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA WAJIB (MANDATORY

SPENDING) DAN BELANJA INFRASTRUKTUR PUSAT DI DAERAH

3.8.1. Mandatory Spending di Daerah

Mandatory Spending merupakan belanja atau pengeluaran Negara yang sudah diatur

oleh Undang-Undang, yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan

45

ekonomi daerah. Mandatory spending dalam struktur APBN meliputi alokasi anggaran
pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4)
dan Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
a. Belanja Sektor Pendidikan

Belanja sektor pendidikan dilaksanakan oleh satuan kerja seperti Kemendikbud dan
Kemenag. Realisasi belanja Kemendikbud di Kalimantan Selatan sebesar Rp682,49 miliar
atau 92,14 persen terhadap pagu Rp740,68 miliar. Program Pendidikan Vokasi dan Program
Pendidikan tinggi mengalami kenaikan pagu pada bulan Maret 2020 karena perubahan
nomenklatur yang semula di bawah Kemenristekdikti menjadi Kemendikbud. Realisasi belanja
program pendidikan tinggi sebesar Rp495,51 miliar atau 90,90 persen dari pagu sebesar
Rp545,12 miliar.

Grafik 3.24 Pergerakan pagu 4 Program Terpilih Belanja Sektor Pendidikan (Dalam Juta
Rp)

Sumber: Spending Review Kanwil DJPb Kalsel

b. Belanja Sektor Kesehatan
Belanja sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh beberapa

satuan kerja seperti Kementerian Kesehatan, BKKBN dan BPOM. Realisasi belanja
Kemenkes di Kalimantan Selatan sebesar Rp111,91 miliar atau 88,73 persen terhadap
pagu sebesar Rp126,12 miliar. Sedangkan realisasi satker BKKBN dan BPOM masing-
masing sebesar Rp60,64 miliar (85,92 persen dari pagu Rap70,57 miliar) dan Rp24,98
miliar (95,55 persen dari pagu sebesar Rp26,7 miliar).

Pagu belanja Kementerian Kesehatan mengalami penurunan dari Rp149,43 miliar
pada awal tahun 2020 menjadi Rp126,12 miliar pada akhir tahun 2020. Penurunan pagu
belanja disebabkan adanya alokasi belanja yang ditarik ke pusat karena adanya
kebijakan Nasional terkait penanganan pandemi COVID-19. Program Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) mengalami penurunan
signifikan semula Rp69,62 miliar menjadi Rp56,51 miliar dan telah terealisasi sebesar

46

Rp47,53 miliar atau 84,11 persen dari pagu anggaran. Program Pencegahan dan
Pengendalian penyakit juga memperoleh capaian realisasi tertinggi kedua sebesar
Rp35,27 miliar (91,46 persen dari pagu Rp39,72 miliar).

Grafik 3.25 Pergerakan Pagu 8 Program Terpilih Belanja Sektor Kesehatan (Dalam Juta
Rp)

Sumber: Spending Review Kanwil DJPb Kalsel

3.8.2. Belanja Infrastruktur

Belanja Infrastruktur di Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh 2 Kementerian yaitu
Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Realisasi belanja Kementerian
Perhubungan di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp179,99 miliar atau 97,30
persen terhadap pagu sebesar Rp184,98 miliar, sedangkan realisasi belanja Kementerian
PUPR di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp1,29 triliun atau 94,02 persen
terhadap pagu Rp1,37 triliun. Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan belanja
di Kementerian PUPR mengalami penundaan dan sebagian besar belanjanya merupakan
jenis belanja modal. Alokasi belanja Kementerian PUPR di Kalimantan Selatan sebesar
Rp2,18 triliun, namun terdapat pengurangan pagu pada bulan April ke Bulan Mei sebesar 41
persen menjadi Rp1,37 triliun. Program Penyelenggaraan Jalan mengalami penurunan pagu
terbesar dari Rp945 miliar menjadi Rp537 miliar pada bulan November 2020 dan telah
terealisasi sebesar Rp509,67 miliar (94,84 persen).

Grafik 3.26 Pergerakan pagu 4 Program Terpilih Belanja Sektor Infrastruktur

Sumber: Spending Review Kanwil DJPb Kalsel 47

BAB 4

Bus Wisata Kota Banjarmasin

PERKEMBANGAN
DAN ANALISIS
PELAKSANAAN APBD

Realokasi dan refocusing APBD TA 2020
dilakukan Pemerintah Daerah dengan
berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang
Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional

POIN UTAMA BAB 4

• Pendapatan APBD PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
Provinsi Kalimantan APBD
Selatan pada tahun 2020
mengalami kontraksi 4.1 APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI
sebesar 9,03 persen PEMDA)

• Rasio PAD dengan total Pandemi COVID-19 di tahun 2020 bukan saja
belanja daerah Provinsi menyerang kesehatan, namun juga berimbas kepada
Kalimantan Selatan perekonomian masyarakat, dan kehidupan social yang kian
secara agregat sebesar melemah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus
20,53 persen fiscal dalam rangka menjaga Kesehatan masyarakat dan
perekonomian melalui Perppu No. 1/2020 dan Perpres No.
• Urusan Pendidikan dan 54/2020. Seiring dengan semakin meluasnya dampak
Kesehatan merupakan COVID-19 hingga ke daerah, maka upaya penanganan
belanja wajib dalam bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
prioritas pembangunan harus dilakukan melalui realokasi dan refocusing APBN
Nasional. Kedua urusan maupun APBD TA 2020.
tersebut memperoleh
porsi tertinggi pada Realokasi dan refocusing APBD TA 2020 dilakukan
belanja daerah agregat Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
• Sampai dengan akhir Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang
tahun 2020, APBD Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam
Konsolidasian Provinsi Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya
Kalimantan Selatan Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pendapatan
mengalami defisit APBD agregat Provinsi Kalimantan Selatan mengalami
Rp883,70 triliun penyesuaian target dari Rp25,43 triliun menjadi Rp23,96
triliun atau turun 5,78 persen. Sementara Belanja daerah
• Penggunaan SILPA agregat Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perubahan
tahun anggaran lalu pagu dari Rp28,04 triliun di awal tahun 2020 menjadi
menjadi contributor Rp27,41 triliun atau turun 2,23 persen.
terbesar dalam
penerimaan pembiayaan
daerah di Provinsi
Kalimantan Selatan
sebesar Rp2,84 triliun.

48

Dari sisi Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2020. Realisasi
pendapatan APBD sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp24,38 triliun atau 101,76
persen dari target APBD. Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020
mengalami kontraksi sebesar 9,03 persen (C to C) dibandingkan tahun 2020. Kontraksi terjadi
pada komponen Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer. Penurunan aktivitas
ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2020 sangat berdampak pada
pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 4.1 Ringkasan APBD Agregat Provinsi Kalimantan Selatan (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian REALISASI REALISASI 2020 Δperubahan
2018 2019 2020 dan
PENDAPATAN DAERAH PAGU REALISASI (%) 2019 (%)
Pendapatan Asli Daerah (Audited) (Audited) -9,03%
Pendapatan Transfer 24.402,82 26.799,52 23.957,35 24.379,97 101,76% -8,18%
5.580,88 5.187,80 92,96% -10,42%
Transfer Pemerintah Pusat 5.461,51 5.650,04 -11,98%
18.541,45 20.604,91 17.725,70 18.457,26 104,13%
17.293,15 19.124,92 16.696,11 16.833,38 100,82%

Transfer Antar Daerah 1.248,30 1.479,99 1.029,59 1.623,88 157,72% 9,72%

Lain-lain Pendapatan Daerah 399,86 544,57 650,77 734,91 112,93% 34,95%
yang Sah 22.957,18 26.125,86 27.412,82 25.263,68 92,16% -3,30%
BELANJA DAERAH 14.988,31 16.317,41 17.691,12 17.249,04 97,50% 5,71%
Belanja Operasi 87,69% -31,38%
Belanja Modal 4.539,16 5.789,96 4.530,47 3.972,96

Belanja Tidak Terduga 4,66 7,23 1.303,18 906,00 69,52% 12431,15%
3.888,05 3.135,68
Belanja Transfer 3.425,04 4.011,26 -3.455,47 -883,70 80,65% -21,83%
SURPLUS/(DEFISIT) 1.445,65 673,65 2.810,47 3.199,45 25,57% -231,18%
PEMBIAYAAN 1.855,18 2.725,85 3.136,70 113,84%
Penerimaan Pembiayaan 1.764,63 3.576,28 115,07% -10,54%
3.279,19 -4,35%

Pengeluaran Pembiayaan 90,55 297,09 84,62 62,76 74,16% -78,88%

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 3.300,83 4.249,93 -645 2.315,75 -359,03%
ANGGARAN (SILPA)

Sumber: GFS dan SIKD (diolah) *) Tabel APBD Lengkap tersedia di lampiran

Penurunan Pagu Belanja APBD dalam kebijakan realokasi dan refocusing diutamakan
pada jenis belanja barang seperti belanja rapat maupun perjalanan dinas dan belanja modal
atau infrastruktur. Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi belanja daerah mencapai
sebesar Rp25,26 triliun atau 92,16 persen dari pagu APBD 2020. Jenis belanja operasi
mengalami pertumbuhan sebesar 5,71 persen, sementara Belanja barang mengalami
kontraksi 4,91 persen dibandingkan tahun 2019 karena berkurangnya belanja kegiatan rapat
dan perjalanan dinas di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan akibat pandemi
Covid-19. Sementara itu, jenis belanja bunga tumbuh Rp5,07 miliar atau 484 persen
dibandingkan tahun 2019. Peningkatan belanja bunga di tahun 2020 hingga mencapai 484
persen disebabkan karena tiba jatuh temponya pembayaran bunga utama pinjaman daerah

49

oleh Kabupaten Tapin yang mencapai sebesar Rp1,34 miliar dan kota Banjarbaru sebesar
Rp4,78 miliar.

4.2 PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan

dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pemerintah Daerah dengan pendapatan daerah
tertinggi di tahun 2020 dicatatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
dengan nilai Pendapatan Daerah sebesar Rp6,39 triliun. Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan selalu mendominasi dalam perolehan Pendapatan Daerah dibanding
Pemerintah Kota/Kabupaten disebabkan adanya previlage jenis pendapatan daerah tertentu
yang hanya menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, seperti : Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama, dsb.

Grafik 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

BANJARMASIN 1.191,83 6.390,28
TANAH BUMBU 1.690,21

KOTABARU 1.171,53
BARITO KUALA 1.606,30

HSS 1.207,46
TANAH LAUT 1.826,78
PROV KALSEL
1.500,85
- 1.183,63
1.055,39

1.353,82
1.159,19

1.580,25
1.462,45

2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00

Dalam Miliar Rp

Sumber: GFS dan SIKD (diolah)

4.2.1. Dana Transfer/Perimbangan
Dana Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai

desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi dana transfer mencapai Rp18,46 triliun atau
104,13 persen dari target sebesar Rp17,72 triliun. Hampir seluruh komponen dana transfer
mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2019 dikarenakan perubahan alokasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa pada pertengahan tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
Sebaliknya, realisasi Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2020 tumbuh 138,92
persen dibandingkan tahun 2020 dikarenakan DID menjadi salah satu instrumen stimulus
Pemulihan Ekonomi Nasional pada sektoral Pemda.

50

Grafik 4.2 Realisasi Dana Transfer APBD Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rp 20.000 9,72% 15,00%
15.000 10,00%
10.000 -10,13% 5,00%
0,00%
5.000 -28,75% -5,00%
- -10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
-30,00%
-35,00%

Transfer Pemerintah Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah

Pusat - Dana dan Otonomi Khusus Daerah

Perimbangan Lainnya/Provinsi

2020 2019 ∆ (%)

Sumber: GFS dan SIKD (diolah)

Ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah tanpa
mengganggu solvabilitas fiskal (belanja wajib) diukur melalui instrument ruang fiskal
pemerintah daerah. Total Ruang Fiskal di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020
sebesar Rp12,25 triliun atau terkontraksi 20 persen dibandingkan tahun 2019. Berkurangnya
ruang fiskal secara agregat Provinsi Kalimantan Selatan disebabkan penurunan aktivitas
ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan akibat pandemi Covid-19 selama tahun
2020 sehingga berdampak pada pendapatan daerah.

Grafik 4.3 Ruang Fiskal Provinsi Kalimantan Selatan 2020 dan 2019 (Dalam Miliar Rp)

Dalam Miliar Rp 4.500 9,77% 20,00%
4.000 10,00%
3.500 11,58%0,00%
3.000 -9,13% -6,87% -5,78% -4,24% -10,00%
2.500
2.000 -21,55% -22,60% -27,22% -20,00%
1.500 -35,67% -30,00%
1.000 -32,04% -33,32% -40,00%
-50,00%
500 -46,02%
-
-60,00%

-71,15% -70,00%

-80,00%

Ruang Fiskal 2020 Ruang Fiskal 2019 ∆ (%)

Sumber: GFS (diolah)
Tingkat kemandirian suatu daerah dapat ditunjukkan dengan rasio antara pendapatan

transfer terhadap total pendapatan daerah sebagai kesatuan entitas dengan pemerintah
pusat. Secara agregat, rasio pendapatan transfer di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun

51

2020 sebesar 75,71 persen. Hal tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan Pemda
terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Namun demikian, Rasio ini berkurang 1,18
persen dibandingkan tahun 2019.

Grafik 4.4 Rasio Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan APBD 2020

Dalam Miliar Rp 7.000,00 87,22% 91,54% 91,30% 89,65% 86,13% 100,00%
6.000,00 85,59% 83,23% 77,00%9800,,0000%%
5.000,00 81,78% 84,48%
4.000,00 52,65%
3.000,00 78,23% 79,40% 70,00%
2.000,00
1.000,00 78,10% 60,00%
50,00%
-
40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah Rasio 2020 (%)

Sumber: GFS (diolah)
4.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan fiskal pada pendapatan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan
daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai
dengan kewenangan daerah. Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020
sebesar Rp5,19 triliun atau 92,96 persen terhadap target APBD sebesar Rp5,58 triliun.
Pendapatan pajak daerah mendominasi penerimaan PAD hingga 57,28 persen terhadap
penerimaan PAD Kalimantan Selatan tahun 2020. Capaian PAD secara agregat mengalami
kontraksi 8,18 persen YoY akibat pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat sepanjang tahun
2020 di Provinsi Kalimantan Selatan.
Grafik 4.5 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

36,10%

57,28%

3,42% Retribusi
3,20% Lain-lain PAD

Pajak Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Sumber: GFS (diolah) 52

Pendapatan Pajak Daerah secara agregat di Provinsi Kalimantan Selatan sampai
dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,97 triliun atau 79,34 persen dari target APBD
sebesar Rp3,74 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan kontribusi
terbesar pada penerimaan pajak daerah sebesar Rp2,21 triliun. Hal ini disebabkan beberapa
jenis pajak yang dipungut di setiap daerah menjadi hak pencatatan penerimaan pajak daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok. Aktivitas Pembatasan Sosial
Beskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka
pencegahan penularan COVID-19 berdampak signifikan pada penerimaan pajak hotel, pajak
restoran dan pajak hiburan. Penerimaan pajak hotel di kota Banjarmasin berkurang Rp6,96
miliar atau 34,96 persen dibandingkan 2019.

Grafik 4.6 Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Pajak Daerah 2020 Pajak Daerah 2019 ∆ (%)
121,37%
Dalam Miliar Rp 3.000,00 150,00%
2.500,00 100,00%
2.000,00
1.500,00 50,00%
1.000,00
-4,53% -10,00% -18,32%
500,00 -4,93% -16,42%-18,08-%28,75-%9,05% -12,09%
- -19,93% -0,31% 0,00%

-59,19% -22,03% -50,00%

-100,00%

Sumber: GFS (diolah)

Pendapatan retribusi daerah agregat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 sebesar
Rp165,77 miliar atau 99,33 persen terhadap target APBD sebesar Rp166,89 miliar.
Pendapatan retribusi mengalami kontraksi 4,06 persen dibandingkan tahun 2019. Jenis
retribusi yang mengalami kontraksi terbesar adalah retribusi tempat penginapan/
pesanggarahan/ villa hingga Rp859 miliar atau -58,89 persen YoY. Kontraksi ini diakibatkan
pembatasan aktivitas di masa pandemi dan pengurangan masa liburan di tahun 2020 untuk
pencegahan penularan pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2020 secara agregat sebesar Rp177,58 triliun atau 102,06 persen terhadap target
Rp174 triliun. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan komponen
PAD Provinsi Kalimantan Selatan yang mampu tumbuh positif sebesar 89,20 persen
dibandingkan tahun 2019. Pendapatan ini diperoleh dari laba atas penyertaan modal pada
Perusahaan Milik Daerah yaitu PDAM dan PT BPD Kalimantan Selatan.

53

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja daerah menunjukkan
seberapa besar kemampuan daerah memenuhi kebutuhan belanja dengan potensi
pendapatan aslinya. Pada tahun 2020, Rasio PAD dengan total belanja daerah Provinsi
Kalimantan Selatan secara agregat sebesar 20,53 persen. Angka tersebut tergolong masih
sangat rendah dan menunjukkan peran Pemerintah Pusat masih mendominasi untuk
memberikan stimulus perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan.

Grafik 4.7 Rasio PAD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Belanja Daerah

Dalam Miliar Rp 7.000,00 45,83% 50,00%
6.000,00
5.000,00 40,00%
4.000,00
3.000,00 15,26% 12,57% 6,40% 21,493%0,00%
2.000,00 15,20%
1.000,00 13,65% 5,46% 10,21%9,26% 20,00%

- 10,44% 17,11% 10,00%

7,44% 5,82% 0,00%

PAD 2020 Belanja Daerah 2020 Rasio

Sumber: GFS (diolah)

4.2.3. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Lain-lain dalam APBD terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana

Darurat dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Lain-lain memberikan kontribusi 3,01 persen
terhadap total pendapatan daerah agregat Provinsi Kalimantan Selatan 2020 dan didominasi
oleh Pendapatan hibah. Pendapatan Hibah pada tahun 2020 sebesar Rp588,96 miliar atau
meningkat 10,39 persen dibandingkan tahun 2019. Pendapatan hibah pada tahun 2020
diperoleh dari hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp486,08 miliar, Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta Dalam Negeri sebesar Rp102,81 miliar dan Kelompok masyarakat atau perorangan
sebesar Rp61,63 juta.

Grafik 4.8 Realisasi Pendapatan Hibah Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rp 160,00 534,04% 600,00%
140,00 500,00%
120,00
100,00 400,00%

80,00 300,00%
60,00
40,00 47,84% 5,27% -21,11% 82,18% 21,41% 9,33% 200,00%
20,00 -90,13% -88,86% -24,32% 21,98% 100,00%

- -43,07%-100,00% -20,20% 0,00%
-100,00%

-200,00%

Pendapatan Hibah 2020 Pendapatan Hibah 2019 ∆ (%)
Sumber: GFS (diolah)
54

4.3. BELANJA DAERAH

4.3.1. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Rincian Belanja Daerah berdasarkan klasifikasi urusan terbagi menjadi 43 urusan

menunjukkan perwujudan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah. Urusan Pendidikan

dan Kesehatan merupakan belanja wajib dalam prioritas pembangunan Nasional. Kedua

urusan tersebut memperoleh porsi tertinggi pada belanja daerah agregat Provinsi Kalimantan

Selatan dengan realisasi masing-masing sebesar Rp5,04 triliun dan Rp4,26 triliun.

Grafik 4.9 Sepuluh Klasifikasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Tertinggi Provinsi
Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rp 6.000 20,00%

5.000 7,73% -1,34% 10,00%
0,00%
4.000-10,88% -6,23% -10,00%
-20,00%
3.000 -10,91% -16,88% -29,66% -30,00%
2.000 -27,88% -28,82% -40,00%
1.000 -44,70%

- -50,00%

Sumber: GFS (diolah) Belanja Urusan 2020 Belanja Urusan 2019 ∆ (%)

4.3.2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Pelaksanaan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 terbagi menjadi

9 klasifikasi fungsi. Seluruh fungsi pada belanja daerah tahun 2020 mengalami kontraksi yang

disebabkan berkurangnya aktivitas belanja daerah baik belanja untuk rapat, perjalanan dinas

maupun infrastruktur sebagai dampak penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan. Hal ini

ditunjukkan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum yang mengalami kontraksi 42,15

persen C to C sebagai akibat tertundanya proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBD

Kalimantan Selatan.

Grafik 4.10 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Fungsi Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rp 8.000 -4,49% -1,34% -10,82% 0,00%
6.000 -10,00%
4.000 -13,50% -20,00%
2.000
-27,56% -27,1-310%,00%
- -34,00% -40,00%

-42,15% -50,00%

-51,72%

-60,00%

Fungsi 2020 Fungsi 2019 ∆ (%)

55 Sumber: GFS (diolah)

Kontraksi terdalam dialami oleh fungsi Pariwisata hingga 51,72 persen dibandingkan
tahun 2019. Pemberlakuan kebijakan atas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kalimantan
Selatan pada semester I 2020 mempengaruhi realisasi belanja fungsi pariwisata pada tahun
2020. Dalam rangka optimalisasi Pariwisata di Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah
diharapkan mampu mengoptimalkan belanja pembangunan infrastruktur yang mendukung
potensi pada sektor pariwisata.
4.3.3 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi / Jenis

Alokasi belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan klasifikasi ekonomi
terbesar pada tahun 2020 adalah belanja pegawai sebesar Rp9,96 triliun atau 36,33 persen
dari total alokasi belanja daerah 2020. Sampai dengan akhir tahun 2020, belanja pegawai
telah terealisasi sebesar Rp8,83 triliun atau 88,70 persen terhadap pagu. Realisasi terbesar
pada belanja pegawai adalah belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp4,99 triliun dan belanja
tambahan penghasilan PNS sebesar Rp1,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
menghasilkan realisasi tertinggi pada jenis belanja pegawai yaitu sebesar Rp1,65 triliun.

Belanja barang menjadi salah satu jenis belanja yang mengalami pengurangan alokasi
di pertengahan tahun 2020 sebagai respons pemerintah daerah terhadap ancaman
penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan. Belanja barang pada APBD Provinsi
Kalimantan Selatan memperoleh alokasi sebesar Rp6,18 triliun dan telah terealisasi Rp6,83
triliun atau 132,60 persen. Realisasi Belanja barang mengalami kontraksi 4,91 persen
dibandingkan tahun 2019. Kontraksi terbesar terjadi pada belanja jasa pihak ketiga, belanja
uang saku dan belanja alat pendukung penyuluhan hingga 100 persen YoY.

Grafik 4.11 Belanja Daerah berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rp 10.000 12430,14% 14000,00%
9.000 12000,00%
8.000
7.000 10000,00%
6.000
5.000 8000,00%
4.000
3.000 6000,00%
2.000
1.000 11,44% -4,91% 484,99% 37,46% -15,58% 4000,00%
- -22,81% 2000,00%

-31,38% -25,61%0,00%

-2000,00%

2020 2019 ∆ (%)

Sumber: GFS (diolah)

Realisasi Belanja Modal pada APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020
sebesar Rp3,97 triliun atau 86,95 persen dari pagu. Realisasi belanja modal mengalami
kontraksi 31,38 persen dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan tertundanya

56

pembangunan proyek infrastruktur di daerah akibat kebijakan realokasi dan refocusing
anggaran.

Grafik 4.12 Rasio Belanja Klasifikasi Ekonomi Terhadap Total Belanja Daerah

3,59% 5,06% 7,35% 34,97%
15,73%

0,41% 27,03%
5,85%

0,02%

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil Bantuan Keuangan

Sumber: GFS (diolah)

4.4 PERKEMBANGAN BLU DAERAH

4.4.1. Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang

seluruhnya melayani di bidang kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

RSUD Moch Ansari Saleh merupakan BLUD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

dengan kepemilikan aset terbesar yaitu Rp600,09 miliar. Aset tersebut terdiri dari aset sebesar

Rp517,29 miliar dan aset lancar sebesar Rp82,80 miliar.

RSUD Moch Ansari Saleh berlokasi di Jl Brigjend H. Hasan Basri No.1 Banjarmasin

dan ditetapkan menjadi BLUD penuh berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor 6 Tahun 2011. RSUD Ansari Saleh menyediakan fasilitas layanan kesehatan

diantaranya ruang rawat inap sebanyak 330 kamar, pelayanan instalasi radiologi,laboratorium

Patologi klinik dan Patologi Anatomi, Ruang IGD 24 jam, instalasi farmasi, layanan Medical

Check Up dan unit rawat jalan. RSUD Moch Ansari Saleh juga merupakan salah satu Rumah

Sakit rujukan pasien COVID-19 di Kalimantan Selatan.

Tabel 4. 2 Profil dan Layanan BLUD di Provinsi Kalimantan Selatan (Dalam Miliar Rp)

BLU Daerah Jenis Nilai Aset Pagu PNBP Pagu RM
Layanan 2019 2020 2019 2020
RSUD H. Badaruddin Kasim 87,78 45,75 2019 2020
Tabalong Kesehatan 31,90 36,83
RSUD Balangan 0,87 6,00 59,64 59,81 30,16 21,23
RS Moch Ansari Saleh Kesehatan 619,18 600,09
Banjarmasin Kesehatan 19,00 28,00 --

143,92 135,94

57

RSUD Hasan Basry Kesehatan 311,61 309,69 110,47 137,59 97,92 66,30
Kandangan
110,68 106,33 21,85 19,47 58,03 54,68
RSJ Sambang Lihum Kesehatan 97,16 126,18 30,00 35,00 42,38 49,01

RSUD Datu Sanggul Rantau Kesehatan

Sumber: BLUD Kalimantan Selatan

4.4.2. Perkembangan Pengelolaan Aset, Pendapatan BLUD dan APBD
Secara umum, Perkembangan aset BLUD Lingkup Kalimantan Selatan pada tahun

2020 mengalami kontraksi, terkecuali di RSUD Balangan. Pada tahun 2020, jumlah aset di
RSUD Balangan sebesar Rp6 miliar atau tumbuh 586 persen YoY dibandingkan tahun 2019
sebesar Rp874 juta.

Grafik 4.13 Perkembangan Aset BLUD Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rp 700 700,00%

600 586,50% 600,00%

500 500,00%

400 400,00%
300,00%

300 200,00%

200 100,00%

100 -3,08% -0,62% -3,93% 29,87%0,00%
-47,89% -100,00%

-

RSUD H. RSUD RSUD Ansari RSUD Hasan RSJ Sambang RSUD Datu

Badaruddin Balangan Saleh Basry Lihum Sanggul

Aset 2019 Aset 2020 Pertumbuhan (%)

Sumber: BLUD Kalimantan Selatan (diolah)

Struktur Pendapatan BLUD terdiri dari pendapatan murni BLUD dan alokasi APBD.
Kemandirian BLUD dilihat dari porsi pendapatan murninya lebih besar daripada porsi APBD.
Pendapatan murni BLUD berasal dari pendapatan layanan dan juga pendapatan tambahan
dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Pada tahun 2020, hampir seluruh Pendapatan murni
BLUD di Kalimantan Selatan lebih besar dari Pendapatan APBD. Pendapatan PNBP BLUD
juga mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kasus positif COVID-19 di
Kalimantan Selatan serta aktivitas layanan tracing atau test COVID-19.

58

Grafik 4.14 Perkembangan PNBP BLUD Kalimantan Selatan

PNBP BLUD 2019 PNBP BLUD 2020 Pertumbuhan (%)

180 6000,00%
Dalam Miliar Rp 5562,47%
160 5000,00%

140
120 4000,00%

100 3000,00%

80 10,92% 16,69% 24,55% 2000,00%
60 1000,00%
40 -6,29% 28,23%0,00%
20

- -1000,00%

RSUD H. RSUD Balangan RSUD Ansari RSUD Hasan RSJ Sambang RSUD Datu

Badaruddin Saleh Basry Lihum Sanggul

Sumber: BLUD Kalimantan Selatan (diolah)

Kemandirian BLUD juga dapat dilihat dari rasio antara pendapatan terhadap
belanjanya. Rasio tersebut menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu BLUD dalam
memenuhi kebutuhan belanja dari alokasi pendapatannya. Pada tahun 2020, RSUD Balangan
dan RSJ Sambang Lihum mengalami surplus masing-masing sebesar Rp20,40 miliar dan
Rp21,36 miliar.

Grafik 4.15 Rasio Pendapatan BLUD terhadap Belanja BLUD di Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rp 250 180,00%

154,03% 140,73% 160,00%
200 140,00%

150 93,58% 120,00%
100 107,40%100,00%
79,10%
50 43,84% 80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

- 0,00%
RSUD H.
RSUD RSUD Ansari RSUD Hasan RSJ Sambang RSUD Datu
Badaruddin Balangan
Saleh Basry Lihum Sanggul

Pendapatan 2020 Belanja 2020 Rasio Pendapatan dan Belanja

Sumber: BLUD Kalimantan Selatan (diolah)

4.4.3. Analisis Legal
Pengelolaan Keuangan pada BLUD ditetapkan oleh peraturan Gubernur maupun

peraturan Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan tersebut mengatur
aspek-aspek kelembagaan, tata kelola, SDM, dan pengendalian internalnya. Dari hasil
analisis legal dapat disimpulkan bahwa semua peraturan yang dibuat telah memenuhi
kepatuhan/compliance terhadap ketentuan dalam PP No.23/2005 jo PP No.74/2012 tentang

59

Pengelolaan BLU dan Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD.

Tabel 4.3 Analisis Legal BLUD Kalimantan Selatan

BLUD Peraturan Kepala Daerah Status
RSUD H. Badaruddin Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013 BLUD Penuh
Perda Kab Balangan Nomor 2 Tahun 2008 BLUD Penuh
RSUD Balangan Kep Gubernur Kalsel Nomor 6 Tahun 2011 BLUD Penuh
RSUD Ansari Saleh Peraturan Bupati HSS Nomor 54 Tahun 2016 BLUD Penuh
RSUD Hasan Basry SK Gubernur Kalsel Nomor 188.04/0601/KUM/2011 BLUD Penuh
RSJ Sambang Lihum Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2019 BLUD Penuh
RSUD Datu Sanggul

Sumber: BLUD Kalimantan Selatan (diolah)

4.5 SURPLUS/DEFISIT APBD
Surplus/defisit merupakan selisih dari pendapatan anggaran dengan seluruh

komponen belanja. Alokasi APBD 2020 direncanakan mengalami defisit sebesar Rp3,45
triliun. Kebijakan defisit APBD tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah yang berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan
akhir tahun 2020, APBD Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan mengalami defisit
Rp883,70 triliun. Defisit tersebut disebabkan berkurangnya pendapatan daerah akibat
perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat saat mewabahnya pandemi COVID-19 di
Kalimantan Selatan. Penanganan defisit pada APBD Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan
dengan Penggunaan SiLPA, Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Grafik 4.16 Perkembangan Surplus/Defisit APBD Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rp 30.000 24.403 26.800 24.380 25.264
25.000 22.957 26.126

20.000

15.000

10.000

5.000 1.446 674 2020 (884)
-
2018 2019
(5.000)

Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/(Defisit)

Sumber: GFS (diolah)

Performa fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghimpun
pendapatan untuk memenuhi belanja atau penghematan belanja dengan kondisi pendapatan
tertentu dapat diketahui melalui rasio surplus/(defisit) terhadap pendapatan daerah. Secara

60

agregat, rasio defisit Kalimantan Selatan terhadap pendapatan APBD sebesar -3,62 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Selatan cukup mampu
memenuhi kebutuhan belanja daerah dikarenakan nilai rasio tersebut relatif kecil.

Selain menggunakan rasio surplus/defisit terhadap pendapatan APBD 2020, performa
fiskal dapat diukur dari rasio surplus/defisit terhadap PDRB di Kalimantan Selatan. Rasio
tersebut menggambarkan sejauh mana pemerintah dapat mengendalikan dan melaksanakan
kebijakan anggaran yang disusunnya untuk indikator ekonomi makro riil. Secara agregat,
rasio surplus/defisit terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kalimantan Selatan sebesar
-0,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya defisit APBD Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2020 tidak memberikan banyak pengaruh terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2020

Grafik 4.17 Rasio Surplus/Defisit Terhadap Pendapatan APBD 2020

Dalam Miliar Rp 200 9,01% 20,00%
100 -34,42% 10,00%
0,00%
- -10,00%
(100) -20,00%
(200) -30,00%
(300) -40,00%
(400)
(500)
(600)
(700)

Surplus/Defisit Rasio S/D terhadap Pendapatan APBD 2020

Sumber: GFS (diolah)

4.6. PEMBIAYAAN
4.6.1 Penerimaan Pembiayaan

Grafik 4.18 Proporsi Penerimaan Penerimaan pembiayaan APBD
secara agregat di Kalimantan Selatan
Pembiayaan APBD 2020 dalam mendukung kebijakan fiskal
daerah sebesar Rp3,14 triliun atau
6,41% 2,61% 0,26% 0,00% menurun 4,35 persen dari tahun 2019.
Penggunaan SILPA tahun anggaran
90,71% lalu menjadi contributor terbesar
dalam penerimaan pembiayaan
SiLPA daerah di Provinsi Kalimantan Selatan
Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp2,84 triliun.
Penjualan Kekayaan Daerah dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali atas Pinjama
Pembiayaan Lainnya

Sumber: GFS (diolah)

61

Besarnya SiLPA pada tahun sebelumnya mencerminkan realisasi belanja dan
kegiatan yang tidak efektif sehingga saldo anggaran yang tersisa pada tahun sebelumnya
digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan daerah. Kabupaten Tanah
Laut merupakan Daerah dengan penggunaan SiLPA tertinggi yaitu 61,66 persen pada belanja
daerahnya. Tingginya Penggunaan SiLPA tersebut mengindikasikan kurang optimalnya
belanja dan kegiatan untuk kemakmuran masyarakat.

Grafik 4.19 Rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam Miliar Rp 7.000,00 61,66% 70,00%
6.000,00 60,00%
5.000,00 23,55% 50,00%
4.000,00 40,00%
3.000,00 30,00%
2.000,00 20,00%
1.000,00 10,00%
0,00%
- -10,00%

(1.000,00) -20,00%

Penggunaan Silpa Belanja Daerah Rasio

Sumber: GFS (diolah)

4.6.2 Pengeluaran Pembiayaan
Total Pengeluaran Pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2020

sebesar Rp62,75 miliar atau berkurang 78,88 persen jika dibandingkan tahun 2019.
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp44,6
miliar atau 71,07 persen terhadap total. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Konsekuensi atas penyertaan modal tersebut berupa
pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan
tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.

62

Grafik 4.20 Proporsi Pengeluaran Pembiayaan APBD 2020

28,93%

71,07%

Penyertaan Modal Daerah Pemberian Pinjaman Daerah

Sumber: GFS (diolah)

4.7 ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4.7.1 Analisis Horizontal dan Vertikal
a. Analisis Horizontal

Analisis Horizontal digunakan untuk membandingkan angka-angka dalam satu
laporan realisasi Pemerintah Daerah dalam lingkup satu Provinsi. Secara agregat, total
pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp24,38 triliun yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah Rp5,19 triliun, Pendapatan Transfer Rp18,46 triliun dan Lain-lain
PAD yang sah Rp734,91 miliar.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
memperoleh capaian tertinggi diantara Pemda lainnya dengan nilai PAD sebesar Rp2,94
triliun. Hal ini disebabkan beberapa jenis pendapatan pajak daerah menjadi hak pencatatan
penerimaan pajak daerah Pemprov Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kotabaru
memperoleh capaian tertinggi kedua pada PAD Provinsi Kalimantan Selatan. Penerimaan
PAD terbesar di Kab Kotabaru adalah Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp40,93 miliar dan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp47,29 miliar.

Grafik 4.21 Perbandingan Horizontal Pendapatan APBD 2020

Dalam Miliar Rp 4.000 3.364
3.000 1.252 1.378 1.061 1.127 863 1.081 1.268 1.429 1.083 1.384 930 1.320 918
2.000
1.000

-

PAD Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah

Sumber: GFS (diolah)

63

Dari sisi pendapatan transfer, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh
capaian tertinggi sebesar Rp3,36 triliun. Hal ini disebabkan beberapa komponen dana transfer
yang disalurkan dari RKUN ke RKUD dilaksanakan melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan seperti DAK Non Fisik (Dana Bos). Selain itu, Dana Alokasi Umum yang disalurkan
ke rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga paling tinggi sebesar Rp1,09 triliun.

Grafik 4.22 Perbandingan Horizontal Belanja APBD 2020

Dalam Miliar Rp 1.800,00 1.647,19 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
1.600,00

1.400,00 1.227,08
1.200,00

1.000,00 704,21 683,74
800,00 584,08404,09468,23434,08530,39474,65
600,00 401,56479,91381,07 413,34
400,00

200,00

-

Sumber: GFS (diolah)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperoleh capaian tertinggi pada
belanja pegawai dan belanja barang pada APBD 2020. Hal ini disebabkan jumlah pegawai
pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibiayai APBD paling
banyak dibandingkan pegawai di pemda lainnya. Sementara itu, belanja barang dan jasa
tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh dari belanja barang dan jasa BLUD sebesar
Rp456,29 miliar. Belanja BLUD meningkat seiring dengan peningkatan kasus positif COVID-
19 di Kalimantan Selatan mengingat seluruh BLUD di Kalsel melayani jasa kesehatan dan
menjadi rumah sakit rujukan COVID-19.

b. Analisis Vertikal
Analisi vertikal digunakan untuk membandingkan antar pos pendapatan maupun

belanja yang satu dengan pos lain terhadap totalnya dalam satu komponen APBD yang sama.
Kontribusi pendapatan transfer pada pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2020 sebesar 75,71 persen. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Pusatmasih mendominasi
pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Kontribusi pendapatan transfer pada
APBD Kabupaten Tapin adalah yang tertinggi hingga 91,54 persen. Pemerintah perlu
melakukan upaya agar seluruh Kab/kota mampu menaikkan kontribusi/peran PAD.

64

Grafik 4.23 Perbandingan Vertikal Pendapatan dan Belanja Operasional APBD 2020

Analisis Vertikal Belanja Operasional Analisis Vertikal Pendapatan Daerah

0,04% 0,60% 3,01%
21,28%

8,57%

51,21%

39,58%

Pegawai Barang Bunga 75,71%
Hibah Bansos
PAD
Pendapatan Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah

Sumber: GFS (diolah)

Dari sisi belanja, belanja pegawai pada belanja daerah APBD agregat Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2020 memberikan kontribusi tertinggi yaitu 51,21 persen. Belanja
pegawai merupakan salah satu kebutuhan dasar operasional atas belanja APBD. Pada tahun
2020, pemerintah daerah telah melakukan penekanan atas jenis belanja ini melalui
pengurangan komponen pembayaran THR dan Gaji ke 13. Belanja tersebut dialihkan untuk
program penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi Kalimantan
Selatan.
4.7.2 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang
dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya
sudah ditentukan dan belanja tertentu. Gambaran kemampuan keuangan daerah yang
dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah ditunjukkan dalam Peta Kapasitas
Fiskal Daerah. Peta kapasitas fiskal daerah dapat digunakan untuk pertimbangan dalam
penetapan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana penamping oleh pemerintah
daerah jika dipersyaratkan dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pemetaan Kabupaten/kota pada peta fiskal daerah didasarkan pada
nilai Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.07/2020.

65

Gambar 4.1 Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan 2020

RENDAH SANGAT RENDAH
(0,517 ≤ IKFD < 0,747) (IKFD < 0,517)

HST

SEDANG TINGGI
(0,747 ≤ IKFD < 1,168) (1,168≤ IKFD < 2,145)

Kotabaru Batola Banjar Banjarmasin
Tabalong HSS HSU Balangan

Tanah Laut Tapin Banjarbaru Tanah Bumbu

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020, Terdapat
kabupaten yang masuk kategori rendah (0,517 ≤ IKFD < 0,747) yaitu Kab Hulu Sungai
Tengah. Sedangkan kabupaten/kota yang masuk kategori tinggi (1,168≤ IKFD < 2,145) yaitu
Kab Balangan, Kab Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin dan sisanya masuk di kategori
sedang (0,747 ≤ IKFD < 1,168). Secara umum, IKFD seluruh Kabupaten dan Kota 2020 di
Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengalami perubahan dibandingkan IKFD tahun 2019.

4.8 PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH
Belanja wajib atau Mandatory Spending merupakan alokasi belanja yang diatur dalam

undang-undang dengan tujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di
suatu daerah. Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, belanja wajib meliputi alokasi
pendidikan, alokasi kesehatan, penggunaan dana transfer umum dan alokasi dana desa.

4.8.1. Belanja Daerah Sektor Pendidikan
Alokasi belanja sektor pendidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) di mana jumlah
alokasi untuk anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari APBD. Total Belanja Pendidikan
di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp5,34 triliun atau 24,98 persen dari
total belanja per Fungsi. Capaian realisasi fungsi pendidikan mengalami penurunan 13,50
persen (C to C) dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut merupakan imbas atas
realokasi anggaran APBD dalam rangka penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan
Selatan.

66

Tabel 4.4 Sepuluh Capaian Output Strategis Belanja APBD Pada Sektor Pendidikan di
Provinsi Kalimantan Selatan 2020

Pemda Kegiatan Nilai Realisasi
Prov Kalsel 101.850.620.200
Penyediaan Jasa Guru PTK Non PNS SMA SMK dan
Diksus Prov Kalsel

Prov Kalsel Bantuan Operasional Sekolah BOS SMA Negeri DAK 54.628.610.490

HST Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik PAUD TKA di HST 51.339.432.400

Prov Kalsel Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK DAK 48.762.552.781
Prov Kalsel BOSDA SMK Negeri Se Kalsel 45.020.085.500
Kotabaru Penyediaan Jasa Guru PTT dan Guru Kontrak di Kotabaru 43.511.875.000

Prov Kalsel Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri DAK 43.445.488.914
Banjarmasin 42.613.195.087
Tanah Bumbu Operasional Sekolah Dasar BOS APBN di Kota 42.002.391.000
Banjarmasin
Penyediaan Jasa Non PNS Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Pengadaan mebeluer sekolah di Tanah Bumbu 34.551.450.000
Sumber: SIKD (diolah)

4.8.2. Belanja Daerah Sektor Kesehatan

Pada sektor kesehatan, alokasi anggaran APBD sebagaimana diatur dalam UU No.36
Tahun 2019 tentang kesehatan di mana minimal sebesar 10 persen dari APBD di luar gaji.
Capaian realisasi belanja fungsi kesehatan pada APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2020 sebesar Rp4,35 triliun atau 20,34 Persen terhadap total belanja per fungsi APBD.
Belanja kesehatan APBD sebagian besar digunakan untuk penanganan kasus positif COVID-
19 di beberapa Rumah Sakit BLUD yang menjadi Rumah Sakit rujukan COVID-19 di Provinsi
Kalimantan Selatan. Selain itu, RSUD juga memberikan layanan testing dan tracing untuk
mendeteksi penyebaran virus COVID-19 di Kalimantan Selatan.

Tabel 4.5 Sepuluh Capaian Output Strategis Belanja APBD Pada Sektor Kesehatan di
Provinsi Kalimantan Selatan 2020

Pemda Kegiatan Nilai
Prov Kalsel 433.403.725.920
HST Pelayanan Kesehatan BLUD Prov Kalsel 267.221.678.311
Banjar 243.618.856.633
HST Peningkatan Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat 241.297.706.827
di HST
HSS Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD di Banjar 151.413.103.836
Prov Kalsel 127.137.529.367
Peningkatan Mutu Pelayanan Medik dan Penunjang di
HST
Pelayanan Kesehatan RSUD Brigjend H Hasan Basry
Kandangan

Pelayanan Kesehatan BLUD Prov Kalsel

67

Prov Kalsel Pelayanan Kesehatan BLUD Prov Kalsel 100.898.610.456

Banjarbaru Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan 91.193.819.705
Kotabaru Masyarakat BLUD di Banjarbaru 78.736.532.883
Dukungan Penyelenggaraan Operasional BLUD di
Kotabaru

Banjar Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat di Kab Banjar 73.717.387.007

Sumber: SIKD (diolah)

4.8.3. Belanja Infrastruktur Daerah

Belanja infrastruktur merupakan jenis belanja yang terkait langsung dengan

pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Capaian realisasi belanja infrastruktur

di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp2,8 triliun atau 13,29 persen dari total belanja per

fungsi APBD. Belanja infrastruktur mengalami kontraksi terbesar hingga -42,15 persen C to C

akibat tertundanya pembangunan sejumlah proyek infrastruktur sebagai dampak realoksi

anggaran. Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah I Barito Kuala,

Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar dan Tapin merupakan kegiatan dengan realisasi terbesar

belanja infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp122,33 miliar.

Tabel 4.6 Sepuluh Capaian Output Strategis Belanja APBD Pada Sektor Infrastruktur di
Provinsi Kalimantan Selatan 2020

Pemda Kegiatan Nilai
Kalsel Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan 122.333.205.803
Wilayah I Batola Banjarmasin Banjarbaru Banjar dan
Tapin

HSU Rehabilitasi pemeliharaan jalan HSU 99.513.445.850

Banjarbaru Pembangunan Fasilitas Umum di Banjarbaru 91.869.623.030

Banjarmasin Pembangunan Jembatan Banjarmasin 79.960.962.994
Kalsel Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah III Tala 72.226.578.179
Batola Tanbu Kotabaru 56.112.421.166
Tapin Pembangunan jalan Barito Kuala 51.491.248.975
Kalsel 51.341.295.514
Banjar Pembangunan Gedung Kantor di Tapin 48.615.028.077
Pembangunan Rehabilitasi Sarana Prasarana Publik di
Kalsel
Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum di Banjar

HST Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Berkala Jalan di HST 41.404.424.566

Sumber: SIKD (diolah)

68

BAB 5

Perahu Klotok Wisata Siring

PERKEMBANGAN DAN
ANALISIS PELAKSANAAN
ANGGARAN
KONSOLIDASIAN

Pendapatan konsolidasian Provinsi Kalimantan
Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp15,24
triliun atau mengalami kontraksi 9,58 persen
dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp16,85
triliun. Pendapatan perpajakan mendominasi
70,72 persen pada pendapatan konsolidasian.

POIN UTAMA BAB 5

• Pendapatan perpajakan PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
pemerintah konsolidasian PELAKSANAAN ANGGARAN
mendominasi seluruh KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
pendapatan konsolidasian
dengan kontribusi 70,72 5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
persen atau sebesar
Rp10,77 triliun KONSOLIDASIAN

• Realisasi Pendapatan hibah Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
konsolidasian meningkat
10,39 persen dibandingkan (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan
tahun 2019
konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
• Komitmen pemerintah dalam
melaksanakan desentralisasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
fiskal terwujud dalam
besarnya peran belanja Konsolidasian (LKPDK) dalam periode tertentu. Laporan
daerah di Provinsi Kalimantan
Selatan pada anggaran tersebut menunjukkan sinergi antara serapan belanja
konsolidasian
Pemerintah Pusat dalam APBN dengan belanja Pemerintah
• Perhitungan Belanja
konsolidasian per kapita Daerah dalam APBD agar dapat dirasakan manfaatnya oleh
menunjukkan seberapa besar
belanja pemerintah pusat dan masyarakat melalui program-program pengentasan
pemerintah daerah yang
digunakan untuk kemiskinan, peningkatan taraf hidup masyarakat dan
menyejahterahkan
penduduknya dalam suatu pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk menjadi
daerah

poros utama perekonomian daerah.

Pendapatan konsolidasian Provinsi Kalimantan
Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp15,24 triliun
atau mengalami kontraksi 9,58 persen dibandingkan tahun
2019 yang sebesar Rp16,85 triliun. Pendapatan perpajakan
mendominasi 70,72 persen pada pendapatan
konsolidasian. Sementara itu, belanja konsolidasian
Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebesar
Rp33,19 triliun atau mengalami kontraksi 5,13 persen
dibandingkan tahun 2019. Kontraksi ini disebabkan respons
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam
menyikapi kondisi extraordinary penyebaran pandemi
COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selat

69

Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan
(Dalam Miliar Rp)

2018 2019 2020 Kenaikan
Daerah Konsolidasi
Uraian Konsolidasi Konsolidasi Pusat Konsolidasi
(%)

Pendapatan Negara 15,113.11 16.854,06 8.975,96 6.263,02 15.238,99 -9,58%

Pendapatan 11,697.23 13.071,04 7.804,94 2.971,41 10.776,35 -17,56%
Perpajakan

PNBP 3,024.07 3.242,62 1.171,02 2.216,39 3.387,41 4,47%

Hibah 390.85 533,54 - 588,96 588,96 10,39%

Transfer *) 0.97 6,86 - 486,27 486,27 6987,23%

Belanja Negara 30,277.62 34.987,32 9.171,29 24.020,09 33.191,39 -5,13%

Belanja Pemerintah 28,099.60 31.294,09 7.865,91 22.128,00 29.993,90 -4,15%

Transfer *) 2,178.02 3.693,23 1.305,39 1.892,09 3.197,48 -13,42%

Surplus/(Defisit) -15,164.51 - -195,33 - - -1,00%
18.133,26 17.757,07 17.952,40

Pembiayaan 1,674.08 2.982,10 - 3.073,94 3.073,94 3,08%

Penerimaan 1,764.63 3.279,19 - 3.136,70 3.136,70 -4,35%
Pembiayaan

Pengeluaran 90.55 297,09 - 62,76 62,76 -78,88%
Pembiayaan

SiLPA -13,490.42 - - 195,33 - - -1,80%
15.151,15 14.683,13 14.878,46

*) Seluruh Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer

Pemerintah Daerah

*) Tabel lengkap tersedia pada lampiran

Sumber: LRA LKPK (diolah)

5.2. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

a. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan perpajakan pemerintah konsolidasian mendominasi seluruh pendapatan

konsolidasian dengan kontribusi 70,72 persen atau sebesar Rp10,77 triliun. Pendapatan

pajak konsolidasi diperoleh dari pajak pemerintah pusat sebesar Rp7,80 triliun dan

pendapatan pajak daerah Rp2,97 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan masih

menjadi sumber utama dalam pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

70

Grafik 5.1 Komposisi Pendapatan Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan 2020

3,86% 3,19%

27,57%

22,23% 72,43%

70,72% Pajak Pusat Pajak Daerah

34,57%

65,43%

Pendapatan Perpajakan PNBP Hibah Transfer *) PNBP Pusat PNBP Daerah

Sumber: LKPK (diolah)

PNBP Konsolidasian memberikan kontribusi 22,23 persen atau Rp3,39 triliun. PNBP
Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh PNBP yang berasal dari
Pemerintah Daerah sebesar 34,57 persen atau Rp2,22 triliun. Sementara itu, Pendapatan
hibah dan transfer berkontribusi masing-masing 3,86 persen atau Rp588,96 miliar dan 3,19
persen atau Rp486,27 miliar.

b. Analisis Perubahan
Pendapatan konsolidasian pada tahun 2020 mengalami kontraksi 9,58 persen
dibandingkan tahun 2019. Kontraksi tersebut disebabkan perubahan pola aktivitas ekonomi
masyarakat dan berdampak langsung pada penerimaan Negara maupun daerah pada masa
pandemi COVID-19. Kontraksi pendapatan perpajakan konsolidasian hingga 17,56 persen
dibandingkan tahun 2019 berpengaruh besar terhadap penurunan pendapatan konsolidasian.
Grafik 5.2 Perubahan Pendapatan konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2020

14000 13.071,04

12000 11697,23 10.776,35 2018 2019 2020

10000

8000

6000 3.242,62 3.387,41
4000 3024,07 390,85
2000
533,54 588,96 0,97 6,86 486,27
0

Perpajakan (Miliar Rp) PNBP (Miliar Rp) Hibah (Miliar Rp) Transfer (Miliar Rp)

Sumber: LKPK GFS (diolah)

Realisasi Pendapatan hibah konsolidasian meningkat 10,39 persen dibandingkan
tahun 2019. Pendapatan hibah konsolidasian tahun 2020 sebesar Rp588,96 miliar terdiri dari

71

hibah pemerintah pusat sebesar Rp486,08 miliar, hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi
swasta dalam negeri sebesar Rp102,81 miliar dan hibah perorangan sebesar Rp61,63 juta.

c. Analisis Tax Ratio Konsolidasian

Perhitungan tax ratio konsolidasian didasarkan dari perhitungan pajak konsolidasian
dengan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan. Tax Ratio konsolidasian Provinsi Kalimantan
Selatan pada tahun 2020 turun menjadi 6,02 persen yang disebabkan berkurangnya
penerimaan perpajakan baik di pusat maupun di daerah. Penurunan aktivitas ekonomi akibat
penyebaran COVID-19 menyebabkan beberapa perusahaan melakukan efisiensi sehingga
berpotensi pada penurunan pendapatan Negara/daerah.

Grafik 5.3 Perkembangan Tax Ratio Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan

200.000,00 6,85% 6,50% 6,80% 7,23% 8,00%
150.000,00 2016 2017 2018 2019 7,00%
100.000,00 6,00%

50.000,00 6,02%5,00%
-
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

2020

Pajak Konsolidasian (miliar Rp) PDRB Kalsel (miliar Rp) Tax Ratio

Sumber: LKPK GFS dan BPS Kalsel (diolah)

5.3 BELANJA KONSOLIDASIAN
5.3.1 Analisis Proporsi dan Komposisi

Komitmen pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal terwujud dalam
besarnya peran belanja daerah di Provinsi Kalimantan Selatan pada anggaran konsolidasian.
Proporsi belanja pemerintah daerah terhadap belanja konsolidasian Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2020 sebesar 72,37 persen, sedangkan belanja pemerintah pusat berkontribusi
27,63 persen.

Belanja operasi merupakan belanja yang memberikan manfaat jangka pendek bagi
kelangsungan perekonomian Kalimantan Selatan yang meliputi belanja pegawai, barang,
bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Belanja operasi konsolidasian memberikan
kontribusi sebesar Rp23,78 triliun atau 79,28 persen terhadap total. Belanja pegawai dan
belanja barang memberikan kontribusi terbesar pada capaian belanja operasi masing-masing
sebesar Rp12,31 triliun dan Rp9,87 triliun.

Sementara itu, belanja modal konsolidasian hanya memberikan kontribusi 17,70
persen atau Rp5,31 triliun. Belanja modal dan infrastruktur menjadi target realokasi anggaran

72