baik di pusat maupun di daerah dalam merespons pandemi COVID-19. Belanja modal akan
meningkat sejalan dengan terjadinya peningkatan kepemilikan asset, seperti : perolehan
tanah, gedung dan bangunan , peralatan dan aset tak berwujud lainnya.
Grafik 5.4 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan 2020
B.Tak Terduga 906
B. Bansos 116
B. Hibah
B. Bunga 1.478
B. Modal 6
B. Barang
5.308
B. Pegawai
9.873
12.307
- 5.000 Pusat 10.000 15.000
Dalam Miliar Rp
Konsolidasian Daerah
Sumber: LKPK GFS (diolah)
5.3.2 Analisis Perubahan
Belanja konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mengalami
penurunan 5,13 persen dibandingkan tahun 2019. Belanja barang dan belanja modal
konsolidasian mengalami penurunan realisasi sebagai respons realokasi dan refocusing
anggaran akibat pendemi Covid-19. Sementara itu, belanja tak terduga meningkat signifikan
pada tahun 2020. Belanja tak terduga ini digunakan untuk menangani bencana sosial dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
Grafik 5.5 Perubahan Belanja Konsolidasian 2020 dan 2019
Dalam Miliar Rp 14.000 14000,00%
12.000
10.000 12430,14% 12000,00%
8.000 10000,00%
6.000
4.000 8000,00%
2.000
6000,00%
-
7,84% -11,34% 484,99% 37,46% -21,76% -13,42%4000,00%
-29,37%
2000,00%
0,00%
-2000,00%
B. B. Barang B. Modal B. Bunga B. Hibah B. Bansos B.Tak Transfer
Pegawai Terduga
Konsolidasian 2020 Konsolidasian 2019 Perubahan (%)
Sumber: LKPK GFS (diolah)
5.3.3 Perhitungan Belanja Konsolidasian Per Kapita (spending per citizen)
Perhitungan Belanja konsolidasian per kapita menunjukkan seberapa besar belanja
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang digunakan untuk menyejahterahkan
penduduknya dalam suatu daerah. Pada tahun 2020, belanja konsolidasian per kapita turun
menjadi Rp7,71 juta per jiwa. Penurunan belanja konsolidasian pemerintah dan
73
bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan berdampak signifikan
terhadap penurunan belanja konsolidasian per kapita tahun 2020.
Tabel 5.2 Perkembangan Belanja Konsolidasian 2018-2019 Provinsi Kalimantan Selatan
Uraian 2018 2019 2020
34.987.318.556.953 33.191.386.647.423
Belanja Konsolidasian (Rp) 30.277.620.000.000
4.244.096 4.303.979
Jumlah Penduduk (jiwa) 4.182.695
8.243.762 7.711.791
Belanja Konsolidasian per 7.238.783
kapita (Rp)
Sumber: LKPK GFS dan BPS (diolah)
5.4 SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN
a. Analisis Proporsi/komposisi surplus/defisit
Keseimbangan umum atau surplus/defisit adalah selisih antara pendapatan dengan
belanja konsolidasian pada tahun anggaran yang sama. Pada tahun anggaran 2020, terjadi
penurunan angka defisit menjadi Rp17,95 triliun di tahun 2020. Dilihat dari komposisinya, baik
pemerintah pusat maupun daerah mengalami defisit masing-masing sebesar Rp195,33 miliar
dan Rp17,76 triliun. Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya di mana pemerintah pusat
mengalami surplus sebesar Rp329,03 miliar.
Grafik 5.6 Komposisi Surplus dan Defisit Konsolidasian Kalimantan Selatan (Miliar Rp)
5.000,00 329,03 Daerah Konsolidasi
-
Pusat
-5.000,00
-195,33
-10.000,00
-15.000,00 -18.462,29 -17.757,07 -18.133,26
-20.000,00 2019 2020 -17.952,40
Sumber: LKPK GFS (diolah)
b. Analisis rasio surplus/defisit terhadap PDRB
Rasio defisit terhadap PDRB menunjukkan seberapa besar potensi suatu daerah dalam
mengatasi kondisi ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di daerahnya. Pada
tahun 2020, rasio defisit konsolidasian dengan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan sebesar
74
10,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya defisit anggaran konsolidasian 2020 tidak
memberikan pengaruh banyak terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2020.
Grafik 5.7 Rasio Surplus/defisit terhadap PDRB
200.000,00 -8,00%
150.000,00
100.000,00 -8,50%
50.000,00 -8,82% -9,00%
-
2018 -9,50%
-50.000,00 Surplus/defisit (miliar Rp)
-10,03% -10,02% -10,00%
2019
2020 -10,50%
PDRB (miliar Rp)
Rasio (%)
Sumber: LKPK GFS (diolah)
5.5. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT
Untuk mengetahui kontribusi Pemerintah pada PDRB dilakukan analisis laporan
operasional statistik keuangan pemerintah. Laporan tersebut berisi ringkasan transaksi yang
berasal dari interaksi yang disepakati antara unit institusi pada suatu periode akuntansi yang
mengakibatkan perubahan posisi keuangan.
Tabel 5.3 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
KODE AKUN STATISTIK KEUANGAN JUMLAH 2020 JUMLAH 2019
PEMERINTAH
A1 40.624.051.703.793 47.026.186.726.990
A11 Transaksi yang mempengaruhi 10.697.322.780.348 13.098.383.955.276
A12 kekayaan netto
A13 538.024.523.139 557.080.048.016
A14 Pendapatan: 29.388.704.400.305 33.370.722.723.698
26.444.789.523.707 27.580.515.938.789
A2 Pajak 11.556.912.673.795 11.394.586.481.813
A21 10.091.169.530.627
A22 Kontribusi sosial 9.062.008.052.338
A23 0 0
A24 Hibah 1.045.863.360
A25 6.118.173.844
A26 Pendapatan lain 0 0
A27 4.527.339.901.130
A28 Beban: 3.638.015.778.389
117.587.105.753 136.413.752.795
NOB Kompensasi pegawai 1.429.960.409.064
2.064.147.739.588
A3 Penggunaan barang dan jasa 19.445.670.788.201
KODE 14.179.262.180.085
Konsumsi aset tetap
Bunga
Subsidi
Hibah
Manfaat sosial
Beban Lainnya
Keseimbangan operasi
bruto/neto
Transaksi Aset Non Keuangan
Neto
AKUN STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH
75
Transaksi yang mempengaruhi 5.363.918.097.749 7.198.012.234.499
kekayaan neto 5.215.383.396.499 0
0 0
A311 Aset tetap 0
148.534.701.250 271.792.908.294
A312 Persediaan 8.815.344.082.336 11.975.865.645.408
A313 Barang berharga 8.897.313.731.526 11.973.848.784.757
8.897.313.731.526 11.973.848.784.757
A314 Aset nonproduksi
0 0
Net Lending/Borrowing 81.969.649.190 -2.016.860.651
Transaksi Aset Keuangan dan 81.969.649.190 -2.016.860.651
Kewajiban
0 0
a Akuisisi Neto Aset keuangan 179.150.000.000.000 180.737.970.000.000
Domestik 20.736.507.831.886 21.622.169.765.235
Luar Negeri 11,57% 11,96%
b Keterjadian Kewajiban 5.215.383.396.499,00 7.198.012.234.499,13
2,91% 3,98%
Domestik
Luar Negeri
PDRB 2020
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G) =
A21+A22+A23+A27
Kontribusi belanja Pemerintah terhadap
PDRB
PMTB =A311
Kontribusi investasi Pemerintah
terhadap PDRB
Sumber: LO GFS (diolah)
Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 1,81 persen C to C dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp179,15
triliun. Peran Pemerintah terhadap PDRB memberikan kontribusi sebesar 11,57 persen.
Belanja Pemerintah sangat diperlukan pada kondisi pelemahan ekonomi pada tahun 2020
atau kondisi extraordinary. Salah satu peran pemerintah disalurkan dalam bentuk bantuan
sosial dan insentif.
Kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB hanya sebesar 2,91 persen atau lebih
rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 3,98 persen. Menurunnya investasi
pemerintah salah satunya disebabkan pengalihan belanja untuk penanganan COVID-19 di
Kalimantan Selatan. Sementara itu, Investasi Pemerintah di tahun 2020 salah satunya dalam
bentuk penempatan dana pada Bank Umum dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
Penggunaan investasi pemerintah dapat memberikan dua manfaat sekaligus.
Pertama, investasi dapat menjadi sarana pemerataan pembangunan antar wilayah di Provinsi
Kalimantan Selatan. Kedua, investasi dapat digunakan sebagai alat shifting atau pengalihan
sektor ekonomi. Sebagai contoh, komoditas batubara merupakan sumber daya alam yang
terbatas dan diperlukan adanya sektor alternatif untuk seperti industri, pertanian, perkebunan
dan perikanan.
76
BAB 6
Kain Sasirangan
KEUNGGULAN DAN
POTENSI EKONOMI
SERTA TANTANGAN
FISKAL REGIONAL
Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 (dua)
sektor unggulan yang mendominasi dalam
kontribusi terhadap perekonomian. Sektor
Pertambangan dan Penggalian serta Pertanian
Kehutanan dan Perikanan,
Tantangan yang dihadapi Provinsi Kalimantan
Selatan ialah Optimalisasi Kapasitas Fiskal
Daerah dan Pembangunan Infrastruktur
POIN UTAMA BAB 6
• Penentuan sektor unggulan KEUNGGULAN DAN POTENSI
dan sektor potensial EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL
Provinsi Kalimantan Selatan REGIONAL
dilakukan menggunakan
analisis LQ dan analisis Menentukan sektor usaha unggulan dan sektor usaha
MRP. potensial daerah, dapat diperoleh dengan mengukur
seberapa besar kontribusi diberikan oleh sebuah sektor
• Sektor unggulan Provinsi usaha dan seberapa besar pertumbuhan sektor usaha
Kalimantan Selatan adalah tersebut terhadap kinerja perekonomian daerah/regional
sektor pertambangan dan yang diukur dari Produk Domestik Regional Brutto (PDRB).
penggalian serta sektor Dalam usahanya memetakan sektor usaha unggulan dan
pertanian kehutanan dan sektor usaha potensial di Provinsi Kalimantan Selatan
perikanan. sebagai landasan dalam menilai kebijakan fiskal
regional/daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
• Sektor potensial Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan analisis location quotient
Kalimantan Selatan yaitu dan analisis rasio pertumbuhan yang menggunakan Model
pengadaan air pengelolaan rasio Pertumbuhan (MRP).
sampah limbah dan daur
ulang, jasa Kesehatan, jasa
Pendidikan, transportasi,
jasa keuangan, penyediaan
akomodasi makan dan
minum, serta sektor
industry.
• Target shifting dari sektor
pertambangan dan
penggalian adalah sektor
pertanian kehutanan dan
perikanan, sektor industri.
ANALISIS LOCATION QUOTIENT dan ANALISIS RASIO PERTUMBUHAN
Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, alat bantu yang dapat digunakan untuk
melihat profil kegiatan ekonomi diantaranya adalah analisis LQ yang diaplikasikan bersama
dengan Analisis Rasio Pertumbuhan (MRP). Dua alat analisis tersebut didasarkan pada dua
kriteria yang berbeda yaitu kriteria kontribusi dan kriteria pertumbuhan.
Analisis tersebut dioperasionalkan menggunakan data PDRB Kalimantan Selatan dan
PDB Indonesia. Terhadap hasil analisis LQ dan Rasio Pertumbuhan dilakukan mekanisme
overlay, untuk mendiskripsikan kegiatan ekonomi yang potensial, dengan menggunakan
kriteria pertumbuhan dan kriteria keunggulan komparatif (Suyana Utama, 2010), kategorinya
meliputi:
1) RPs >1 dan LQ ≥1, berarti suatu kegiatan tumbuh dominan dan memiliki keunggulan
komparatif;
2) RPs>1dan LQ≤1, berarti suatu kegiatan tumbuh dominan tapi tidak memiliki keunggulan
komparatif;
3) RPs<1 dan LQ ≥1, berarti suatu kegiatan tumbuh rendah tapi memiliki keunggulan
komparatif;
4) RPs <1 dan LQ ≤1, berarti suatu kegiatan tumbuh rendah dan tidak potensial.
Melalui teknik overlay, penentuan kriteria sebagai berikut:
1) Merupakan sektor unggulan jika memiliki nilai lebih dari 1 (notasi +);
2) Merupakan sektor potensial jika memiliki nilai lebih dari 1 (notasi +) minimal 1 alat analisis;
3) Bukan sektor unggulan ataupun sektor potensial apabila tidak memenuhi kriteria tersebut
diatas.
77
Grafik 6.1 Distribusi PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020
R,S,T,U. Jasa lainnya 1,32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,06
4,92
P. Jasa Pendidikan 6,3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan…
0,72
M,N. Jasa Perusahaan 2,28
L. Real Estate 3,57
3,68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,12
J. Informasi dan Komunikasi 6,92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10,6
H. Transportasi dan Pergudangan
8,25
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan…
F. Konstruksi 0,42
0,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur…
D. Pengadaan Listrik dan Gas 13,63 18,71
C. Industri Pengolahan 14,36
B. Pertambangan dan Penggalian
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Sumber: BPS Kalimantan Selatan
Berdasarkan hasil analisis, data share distribusi di Provinsi Kalimantan
Selatan terhadap PDRB menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) sektor unggulan yang
mendominasi dalam kontribusi terhadap perekonomian. Sektor Pertambangan dan
Penggalian serta Pertanian Kehutanan dan Perikanan, memberikan kontribusi terbesar
terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan masing-masing sebesar 18,71
persen dan 14,36 persen. Sementara sektor potensial Kalimantan Selatan, berdasarkan
hasil analis LQ dan Rasio Pertumbuhan, menunjukkan hasil berturut-turut sebagai
berikut: 1) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; 2) sektor jasa
Kesehatan; 3) jasa pendidikan; 4) transportasi; 5) jasa keuangan; 6) penyediaan
akomodasi, makan, dan minum; serta sektor 7) industri.
78
Grafik 6.2 Hasil Analisis LQ dan Analisis Rasio Pertumbuhan Potensi Ekonomi
Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber: BPS dan BPS Kalimantan Selatan, data diolah
Disisi lain, Sektor unggulan dan sektor potensial dalam perspektif kebijakan
Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016–2021,
Pemerintah Daerah memprogramkan adanya pengalihan (shifting) sektor unggulan
ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dari sektor pertambangan dan penggalian yang
selama ini menjadi tulang punggung perekonomian ke sektor lainnya (mengantisipasi
semakin menipisnya sumber daya tambang dan sifatnya yang tidak terbarukan). Adapun
target shifting yang ditetapkan sebagai Prioritas (Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, IV-9) untuk menjadi sektor unggulan dan
prioritas dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan ke depan difokuskan pada 3
(tiga) sektor, yaitu : 1) sektor pertanian kehutanan dan perikanan, 2) sektor industri, serta
3) sektor pariwisata. Penetapan prioritas sektor shifting ditetapkan oleh
Gubernur/Kepala Daerah dengan mempertimbangkan: 1) Potensi dan keunggulan yang
dimiliki oleh daerah berdasarkan hasil Analisa teknokratik; dan 2) Hasil kesepakatan
politik antara eksekutif dengan legislatif Kalimantan Selatan dengan memperhatikan
79
lingkungan social, ekonomi dan budaya; 3) Sektor-sektor ekonomi yang merupakan
sumber penghidupan utama bagi mayoritas masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan; 4)
Pemda perlu mencari alternatif sektor ekonomi yang dapat menjadi penyokong utama
pertumbuhan ekonomi daerah untuk jangka Panjang; dan 5) memanfaatkan kedekatan
geografis Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi dengan calon Ibu Kota Negara
(kabupaten Penajam, Kalimantan Timur) dengan bersiap menjadi daerah penyangga
Ibu Kota.
Perbedaan hasil Analisa sektor potensial antara analisis LQ dan MRP
dengan penetapan Pemerintah Daerah tentang sektor unggulan dan prioritas dalam
perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan sudah sewajarnya terjadi dan bukan
menunjukkan adanya kesalahan dalam analisa ataupun penetapan kebijakan.
Perbedaan hasil disebabkan karena perbedaan penggunaan data dan parameter dalam
pelaksanaan analisis dan pembuatan kebijakan. Dalam pelaksanaan analisis LQ dan
MRP, penetapan sektor unggulan dan potensial hanya berdasarkan parameter dan data
perbandingan kontribusi terhadap PDRB, sementara dalam penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah menggunakan parameter dan data yang lebih komprehensif
(parameter ekonomi, potensi daerah, bahasan dan negosiasi politik anggaran, kondisi
sektor usaha masyarakat, dsb). Hubungan antara hasil analisa LQ dan MRP dengan
Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah dapat dilihat dimana beberapa sektor hasil
Analisa LQ dan MRP menjadi subsektor dari sektor potensial yang menjadi keputusan
kebijakan Pemerintah Daerah. Sementara itu, beberapa sektor potensial hasil LQ dan
MRP (1. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; 2. sektor
jasa Kesehatan; 3. jasa Pendidikan) tidak menjadi sektor potensial pada keputusan
Pemerintah Daerah karena merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi dari segi
kualitas dan kuantitasnya dan tidak bisa diperlakukan sebagai target-target penyumbang
ekonomi secara langsung.
80
Gambar 6.1 Hasil Analisis LQ - MRP dan Keputusan Kebijakan Pemda
Berdasarkan hasil bahasan diatas, maka ditetapkan sektor pertambangan dan
galian sebagai sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan menimbang
kontribusinya yang masih mendominasi sampai dengan saat ini. Sementara itu sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri dan sektor pariwisata merupakan
sektor potensial yang akan di dorong untuk memberikan kontribus lebih besar yang
nantinya bisa menjadi sektor unggulan menggantikan sektor pertambangan dan galian
dalam perkonomian Provinsi Kalimantan Selatan ke depan sejalan dengan semakin
sedikitnya sumber tambang dan galian akibat eksplorasi..
VI. SEKTOR UNGGULAN DAERAH
VI.1.1. Sektor Pertambangan dan Penggalian
Selama sepuluh tahun berturut-turut, kontribusi sektor pertambangan
batubara terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan selalu menjadi yang
terbesar. Data sebaran cadangan mineral Indonesia menunjukkan bahwa terdapat
sekitar 16,5 miliar ton cadangan batubara di Kalimantan Selatan. Jumlah tersebut
merupakan jumlah terbesar ke-4 dari total 147,6 miliar ton cadangan sumber daya
batubara Indonesia yang tercatat pada awal Tahun 2020 (sumber: Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral).
81
Grafik 6.3 Produksi dan Pemasaran Batubara Kalimantan Selatan Januari – Juli 2020
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan
Sektor pertambangan menyumbang 18,71 persen dari struktur PDRB
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Komoditas batubara menyumbang lebih
kurang 80 persen dari total ekspor Provinsi Kalimantan Selatan atau senilai US$ 6.490
di tahun 2020. Berdasarkan tujuannya, sejak tahun 2019 pasar utama batubara Provinsi
Kalimantan Selatan mulai beralih untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, dan
sampai dengan Juli 2020 tercatat porsi untuk pemenuhan kebutuhan batubara di pasar
domestik telah mencapai 62 persen.
Data yang dirilis oleh Kementerian ESDM menunjukkan jumlah cadangan
batubara Indonesia dari 28,40 m ton pada Semester I 2017 meningkat menjadi 39,89 m
ton pada Semester I 2019. Peningkatan jumlah cadangan atas hasil eksplorasi tersebut
diikuti dengan peningkatan produksi hasil eksploitasinya. Bahwa pada tahun 2019
produksi batubara Indonesia mencetak rekor tertinggi dengan realisasi mencapai 610
juta ton atau 24,74 persen melampaui rencana target. Jumlah produksi tersebut lebih
tinggi 9,52 persen dibanding periode yang sama di tahun 2018. Dinyatakan lebih lanjut
bahwa penyebabnya dikarenakan peningkatan produksi dari para pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) yang pengawasannya berada di Pemerintah Provinsi.
Berbeda dengan hasil kajian Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi
Kalimantan Selatan merilis data bahwa produksi batubara tahun 2019 mengalami
penurunan dan terus berlanjut hingga tahun 2020. Sampai dengan Triwulan III 2020,
produksi batubara Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 44,7 juta ton, lebih
rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 dengan jumlah produksi sebesar
50,7 juta ton. Demikian juga produksi hasil pertambangan bijih besi dan nikel yang makin
turun bahkan sudah habis.
82
Grafik 6.4 Produksi Bahan Tambang Kalimantan Selatan (dalam ton)
Batubara Bijih Besi Nikel
70.501.664,40 76.508.203,71
52.454.060,47 1.884.781,00 67.342,33 69.305.027,79
- -
3.015.325,76 2018 -
11.341,22 2017 2019
2016
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan
Pemerintah Daerah menyadari bahwa ketergantungan terhadap komoditas
sektor pertambangan dalam perekonomian tidak dapat selamanya diandalkan. Sesuai
dengan sifat bahan tambang yang berasal dari fosil, bahwa hasil tambang tidak dapat
diperbaharui sehingga pasti akan habis. Terlebih dengan kegiatan eksploitasi yang
meningkat. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengalihan ke sumber daya unggulan
selain tambang, sebagai tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan
yang berkelanjutan.
Proses shifting sebagaimana yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan melibatkan peran
Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus segera menyiapkan
strategi shifting yang sifatnya berkelanjutan. Strategi bukan hanya sekedar melakukan
pembatasan jumlah produksi sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), namun harus meliputi: 1) mulai melakukan
pembatasan yang mengarah ke pelarangan ekspor batubara mentah. Bahwa batubara
yang akan di ekspor harus didominasi dengan batubara hasil olahan yang bersifat siap
pakai bagi dunia industri, sehingga memiliki nilai tambah yang lebih banyak; 2) lokasi
penggalian dan pertambangan yang sudah tidak aktif harus dilakukan reklamasi
terutama kearah pembentukan daerah tujuan wisata; 3) Pemerintah Daerah bersama
dengan para pengusaha pertambangan secara paralel juga mempersiapkan skill shifting
bagi masyarakat, dari pekerja tambang non profesional menjadi petani ataupun pekerja
di sektor kepariwisataan.
VI.2. SEKTOR POTENSIAL DAERAH
VI.2.1. Potensi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan ini merupakan sektor unggulan
terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekaligus juga sebagai sektor
potensial. Distribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan
83
menunjukkan tren yang stabil dengan pola musiman paling tinggi terjadi di kuartal ke-3
setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2020, pertumbuhan share yang diberikan sektor ini
terhadap pembentukan tingkat PDRB Provinsi Kalimantan Selatan bahkan mencapai 17
persen, melampaui share yang disumbangkan oleh sektor pertambangan dan
penggalian yang terus turun hingga 16 persen.
Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi daerah merupakan salah
satu sektor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor
pertanian memiliki peran atas: 1) penyedia pangan untuk pemenuhan kebutuhan yang
makin meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk; 2) meningkatkan permintaan
produk industri, bahkan hingga level sekunder dan tersier; 3) meningkatkan devisa dari
impor barang modal yang akan digunakan untuk produk ekspor hasil pertanian; 4)
meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan (Jhingan, 2012). Di Provinsi Kalimantan
Selatan, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian merupakan sektor yang banyak
menyerap tenaga kerja, terutama terhadap penduduk usia kerja yang berada di daerah
pedesaan.
Grafik 6.5 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Sektor dan Klasifikasi Tempat
Tinggal Tahun 2020
Sumber: BPS Kalimantan Selatan
Produk yang dapat dihasilkan dari subsektor pertanian Provinsi Kalimantan
Selatan terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Pada tahun 2020, subsektor pertanian
di Kalimantan Selatan menghasilkan 1.134.430,21 ton, yang dihasilkan dari 292.026,78
ha luasan lahan pertanian. Tiga besar kabupaten penyumbang produksi padi Provinsi
Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin dan Kabupaten
Hulu Sungai Tengah. Ketiga kabupaten ini menyuplai hampair 50 persen dari total
produksi padi di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya potensi berupa
ketersediaan lahan yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah
menargetkan di tahun 2021 untuk melakukan pengembangan lahan pertanian pada
lahan rawa dalam rangka meningkatkan target produksi hingga 2,5 juta ton, serta target
dua kali bahkan tiga kali tanam dalam 1 (satu) tahun.
84
Grafik 6.6 Hasil Produksi Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan (dalam ton)
3.000.000
PRODUKSI (TON) 2.500.000 Padi
2.000.000
1.500.000 Jagung
1.000.000
Kedelai
500.000
- Kacang
Tanah
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: BPS Kalsel (Diolah)
Di subsektor kehutanan, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan mengimplementasikan program pembangunan berbasis
kehutanan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di area sekitar hutan, Sejalan
dengan hal tersebut, Pemeritah Provinsi Kalimantan Selatan telah membangun
perhutanan sosial hingga 48.920 hektar dengan melibatkan 110 kelompok tani.
Perhutanan sosial tersebut meliputi pembangunan Hutan Desa, Hutan Kemitraan, Hutan
Adat, dan Hutan Kemasyarakatan.
Untuk subsektor perikanan, hasil produksi perikanan Provinsi Kalimantan
Selatan terus mengalami peningkatan selama kurun 5 (lima) tahun terakhir hingga tahun
2019. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menempuh langkah strategis dalam
upayanya untuk meningkatkan kapasitas produksi adalah dengan perbaikan sarana dan
prasarana Pelabuhan termasuk juga dalam hal ini dengan peningkatan kesejahteraan
para nelayan. Strategi lainnya adalah dengan memastikan ketersediaan BBM, serta
modernisasi peralatan tangkap para nelayan.
Grafik 6.7 Hasil Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan (dalam ton)
300.000
Produksi Perikanan (Dalam Ton) 250.000
200.000 36,98%
150.000
100.000 63,02%
50.000
- Perikanan Tangkap
2015 2016 2017 2018 2019s.d Juni 2020 Perikanan Umum
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
85
Meski demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu perhatian
lebih untuk optimalisasi terhadap sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan ini
mengingat produknya belum banyak yang memiliki nilai ekspor, sebagaimana produk
sektor pertambangan dan penggalian.
Grafik 6.8 Nilai Ekspor Barang Kalimantan Selatan (s.d. November 2020)
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0
Bahan Bakar Lemak & Kayu, Barang Karet, Barang Berbagai Lainnya
Mineral Minyak dari Kayu dari Karet produk kimia
Hewan/Nabati
Nilai (US$) Jan-Nov 2020 Nilai (US$) Jan-Nov 2019
Sumber: BPS Kalimantan Selatan
VI.2.2. Potensi Sektor Industri
Dalam sektor ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan
pengembangan 2 (dua) kawasan industri pengolahan yaitu Kawasan industri Batulicin
dan Kawasan industri Jorong. Pembangunan dan pengembangan Kawasan industri
tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategi Nasional sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa suatu
usaha industri harus berada dalam Kawasan industri.
Pemilihan Kawasan Batulicin dan Jorong sebagai Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri (WPPI) dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015 – 2035 Kementerian Perindustrian (kemenperin.go.id), didasarkan pada
beberapa kriteria umum dan pertimbangan. Kriteria dan pertimbangan tersebut
diantaranya meliputi: 1) sumber daya alam yang dimiliki, 2) kebijakan afirmatif untuk
pengembangan industri ke luar Pulau Jawa, 3) berpotensi dalam perwujudan industri
hijau; serta pertimbangan bahwa 4) di regional Kalimantan Selatan telah memiliki industri
pendorong utama (anchor industri), yaitu pengolahan atas barang tambang dan galian,
sebagai trigger bagi tumbuhnya industry lainnya.
86
Grafik 6.9 Laju Pertumbuhan Usaha Industri (dalam persen) Besar dan Sedang (a)
dan Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Mikro (b) Provinsi Kalimantan Selatan
100 200 Industri Tekstil
Industri Makanan
Industri Minuman
Industri Kayu
Industri Kayu
50 Industri Bahan Kimia
Industri Karet dan Plastik Industri Alat Angkutan Lainnya
Industri Pengolahan Lainnya
100
0
0
-50 -100
Sumber: Sumber: BPS Kalimantan Selatan
Pembangunan kawasan industri tersebut, diharapkan dapat memicu pertumbuhan
kegiatan perekonomian di Kalimantan Selatan, tidak hanya bagi usaha yang berskala
namun juga bagi usaha berskala menengah dan kecil atau bahkan yang berskala mikro,
mengingat pertumbuhan industri berskala menengah kecil dan mikro jauh lebih cepat.
Melalui visi RPJPD 2005 – 2025 Kalimantan Selatan, yaitu “Kalimantan
Selatan Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis
Agroindustri”, maka prioritas dalam RKPD 2020 atas sektor industri dan sektor pertanian
kehutanan dan perikanan dapat dinyatakan sudah berada dijalur yang sesuai. Untuk
selanjutnya, fokus kegiatan 2 (dua) sektor tersebut dijalankan dengan berorientasi pada
perdagangan dan jasa yang menumbuhkan agroindustri sebagai pilar utamanya.
VI.2.3. Potensi Sektor Kepariwisataan
Provinsi Kalimantan Selatan yang selama ini perekonomiannya sangat
bertumpu pada pertambangan batubara, sejak tahun 2016 telah memasukkan sektor
pariwisata sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMD periode tahun 2016 –
2021, dengan maksud akan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu
destinasi wisata Nasional. Kebijakan tersebut sejalan dengan yang ditetapkan dalam
skala Nasional. Dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024,
disebutkan bahwa pembangunan ekonomi akan dipacu lebih tinggi, inklusif, serta
berdaya saing salah satunya dengan akselerasi peningkatan nilai tambah pariwisata.
Terdapat beberapa keuntungan dari sektor pariwisata. Sebagaimana yang
dinyatakan The World Bank (2017) bahwa sektor pariwisata sangat terkait dengan
87
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang meliputi inklusivitas sosial,
ketenagakerjaan, pengurangan kemiskinan, efisiensi sumber daya, perlindungan
lingkungan dan iklim. Selain itu, sektor pariwisata juga memberikan keuntungan
perlindungan nilai-nilai budaya, keanekaragaman, warisan, serta kedamaian dan
keamanan. Apabila dibandingkan dengan industri secara umum, kepariwisataan
merupakan kegiatan/lapangan usaha yang pengembangannya menciptakan keragaman
manfaat, karena: 1) Dampak multiplier pariwisata, karena memiliki hubungan erat
dengan industri lainnya; 2) Memiliki kapasitas yang kuat untuk menyerap tenaga kerja,
karena sifatnya sebagai industri pelayanan/jasa dan padat karya yang memungkinkan
bagi tenaga kerja dari semua tingkatan latar belakang Pendidikan; 3) Merupakan industri
hijau, karena menekankan perlindungan; 4) Memajukan citra kota, karena
pengembangan pariwisata dapat menciptakan lingkungan hijau yang indah dengan
lingkungan yang menyenangkan.
Di sektor kepariwisataan ini, terdapat 3 (tiga) Kawasan Strategis
Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPPN) meliputi KSPPN Loksado, KSPPN
Banjarmasin, dan KSPPN Martapura.Bagi daerah yang ekonominya didominasi oleh
eksploitasi sumber daya alam, pilihan kegiatan usaha kepariwisataan menjadi hal yang
paling masuk akal.
Sektor kepariwisataan ini tidak tertuang secara eksplisit dalam Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia, namun outputnya dapat diproksikan melalui beberapa
sektor kegiatan usaha yang diantaranya meliputi sektor perdagangan, transportasi dan
pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta sektor jasa lainnya.
Berdasarkan hasil analisis LQ dan Rasio Pertumbuhan dalam tabel diatas, sektor-sektor
tersebut memang berpotensi untuk dikembangkan dan menjadi objek target shifting
penopang ekonomi Kalimantan Selatan.
Dengan kondisi perkembangan dunia yang sangat cepat didorong oleh laju
teknologi dan informasi, hal yang dapat menghubungkan pengembangan sektor-sektor
dalam klaster kepariwisataan tersebut adalah industri ekonomi kreatif berbasis digital.
88
Tabel 6.1 Peta Daya Saing Digital Nasional Berdasarkan Indeks Daya Saing Digital
2020
K
A
L
S
E
L
Sumber: East Ventures Digital Competitiveness Index 2020
Potensi daya saing digital yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan berada pada urutan ke-
14 diantara 34 provinsi di Indonesia. Modal kesiapan dan daya saing digital tersebut
dapat mendorong pertumbuhan beragam platform perdagangan online (e-commerce),
transportasi online (ride hailing), jasa keuangan online (financial technology), dan
bahkan digitalisasi pariwisata (online traveling).
Ditengah kondisi pandemi yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020,
tantangan shifting pemerintah Kalimantan Selatan dalam sektor kepariwisataan ini
adalah untuk membangun iklim ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Pemerintah Daerah
idealnya dapat mengoptimalkan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional yang
diluncurkan oleh Pemerintah Pusat seperti program subsidi bunga bagi unit usaha, baik
bagi pelaku di skala rintisan awal (start-up) maupun bagi para pelaku usaha dalam
kegiatan/proyek skala menengah ke atas yang dibiayai oleh APBD.
VI.3. TANTANGAN FISKAL REGIONAL DALAM MENDORONG POTENSI
EKONOMI DAERAH
VI.3.1. Optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah
Serupa dengan yang dialami oleh Pemerintah Pusat, terganggunya
operasional bisnis akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan berbagai sektor lapangan
usaha mengalami penurunan pendapatan dan bahkan merugi. Hal tersebut pada
gilirannya mengakibatkan beberapa sektor pajak sebagai kontributor terhadap
penerimaan Pemerintah Daerah juga mengalami kontraksi, diantaranya meliputi pajak
restaurant, pajak hiburan, dan pajak hotel. Tidak hanya itu, kondisi sulit tersebut
ditambah dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang terkoreksi, akibat pandemic
COVID-19. Kondisi demikian itu menjadi tantangan berat untuk mempertahankan atau
bahkan menaikkan ruang fiskal yang dimiliki Pemerintah Daerah.
89
Untuk tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah
menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah di Indonesia sebagai dasar untuk
pengusulan pemerintah daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman
daerah, penentuan besaran dana pendamping, serta untuk keperluan lain yang
ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Peta Kapasitas Fiskal Daerah
(KFD) tahun 2020 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.7/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dari 5 (lima) kategori KFD yang
ada yaitu Sangat Rendah, Rendah Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi, indeks KFD
Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,891 poin, yang termasuk kategori SEDANG.
Posisi ruang KFD yang dimiliki Provinsi Kalimantan Selatan berada pada urutan ke 10
dari 34 provinsi di Indonesia, bersama dengan Provinsi Lampung, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.
Tabel 6.2 Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
1,8 Sebaran Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
1,6
1,4 Tinggi Banjarmasin; 1,688
1,2
Banjar; 1,129 Tapin; 1,169 Tanah Bumbu; 1,552
1
0,8 Balangan; 1,156
0,6
0,4 Barito Kuala; 1,075 HSU; 1,024 Tabalong; 0,846 Banjarbaru; 1,112
0,2
Sedang HST; 0,754 Tanah Laut; 0,824
0 HSS; 0,568 Kotabaru; 0,793
0
2 4 6 8 10 12 14
Sumber: Nomor 120/PMK.7/2020
Peta kapasitas fiskal tersebut idealnya harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah di
Kalimantan Selatan untuk memberikan perhatian dan treatment tertentu dengan porsi
yang lebih banyak dalam melakukan pengembangan dan penggalian sumber-sumber
kegiatan ekonomi potensial.
Tantangan ini pada gilirannya kurang memicu komitmen yang kuat dari
Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan terhadap target shifting lapangan usaha
potensialnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari Kebijakan Umum Anggaran 2020.
Bahwa berdasarkan klasifikasi fungsinya, alokasi APBD konsolidasian untuk fungsi
pariwisata dan budaya hanya teralokasi 0,34 persen dari total anggaran belanja, fungsi
90
pertanian kehutanan dan perikanan teralokasi 3,88 persen, dan 0,27 persen untuk fungsi
industri.
VI.3.2. Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Mendorong sektor potensial Kalimantan Selatan, utamnya sektor pertanian
dan sektor pariwisata membutuhkan dukungan sarana infrastruktur yang baik. Dalam
proses produksi, distribusi, dan konsumsi dari sektor pertanian, infrastruktur merupakan
katalisator karena akan mempengaruhi biaya produksi maupun biaya distribusi. Kondisi
infrastruktur yang tidak memadai dapat mengakibatkan naiknya biaya produksi dan
distribusi, yang pada akhirnya akan mengakibatkan hasil produksi pertanian menjadi
sulit bersaing, karena pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pendorong
pertumbuhan. Meski mahal, investasi pada infrastruktur pertanian akan efektif untuk
mendukung perkembangan pertanian itu sendiri.
Secara umum, infrastruktur yang diperlukan dalam sektor pertanian
sekurang-kurangnya meliputi waduk, penampungan air, embung, serta saluran irigasi.
Ditambah lagi perlunya infrastruktur non fisik yang menunjang, seperti
pembenihan/pembibitan. Di sektor pariwisata, sesuai isu dan peta permasalahan
sebagaimana yang dipetakan dalam RKPD 2020, diperlukan banyak perbaikan terutama
pada aspek hygienitas dan kelestarian lingkungan. Meski disisi lain, pembangunan fisik
tersebut membutuhkan biaya yang besar. Hal tersebut menjadi tantangan besar dari
bagi pemerintah daerah Kalimantan Selatan, terutama ditengah kondisi kapasitas fiskal
yang terbatas.
Strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kalimantan Selatan adalah
dengan menambah jumlah dan ragam usulan rencana pembangunan infrastruktur
menggunakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterimanya.
91
Grafik 6.10 Pagu dan Realisasi DAK Fisik Bidang Pertanian dan Bidang Pariwisata 2020
Pagu Realisasi %
Millions 350.000 PERTANIAN PARIWISATA 120%
300.000 Realisasi: 88% Realisasi: 86% 100%
250.000 Porsi alokasi: Porsi alokasi: 80%
200.000 1,19% 0,86% 60%
150.000 40%
100.000 20%
0%
50.000
-
Sumber: OM SPAN (data diolah)
Strategi tersebut termasuk upaya optimalisasi atas pemanfaatannya, khususnya dalam
ini DAK Fisik bidang Pertanian dan bidang Pariwisata, mengingat alokasi pagu serta
realisasi anggaran bidang/sektor tersebut belum menggambarkan komitmen serius
pemerintah daerah Kalimantan Selatan untuk membangun dan mengembangkan sektor-
sektor potensial yang menjadi target shifting.
92
BAB 7
Gerbang Masuk Banjarbaru
ANALISIS TEMATIK
Program PEN merupakan langkah strategis yang
ditempuh oleh Pemerintah. Diawali dengan
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan
POIN UTAMA BAB 7
• Fungsi stimulus program EFEKTIVITAS PROGRAM PEMULIHAN
PEN tahun 2020 bagi EKONOMI NASIONAL (PEN)
perekonomian (Y), TAHUN 2020
mempengaruhi tingkat
Konsumsi Masyarakat (C) VII.1 PENDAHULUAN
dan Belanja Pemerintah
(G). Pada awal Bulan Maret 2020, Organisasi
Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO)
• Model Analisis Trend menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Merespon hal
Eksponensial menunjukkan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Pembatasan
bahwa tingkat konsumsi Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya memutus
masyarakat di Provinsi mata rantai penyebaran pandemi. Sebagaimana yang
Kalimantan Selatan dapat terjadi di negara-negara lain, pembatasan sosial berskala
terdongkrak sebesar 4,62% besar juga menyebabkan lumpuhnya kegiatan
melalui implementasi perekonomian Indonesia.
program PEN tahun 2020.
Data pertumbuhan ekonomi Indonesia di
• Penggunaan Model Triwulan I 2020 hanya berada di angka 2,97 persen, lebih
Forecasting Deret Waktu rendah dari yang ditargetkan sebesar 3,5 persen sampai 4
ARIMA menunjukkan bahwa persen. Pelemahan pertumbuhan yang tidak sesuai target
program PEN yang tersebut terus terjadi hingga berturut-turut di Triwulan II
dilakukan pemerintah efektif sebesar minus 1,26 persen dan Triwulan III sebesar minus
secara simultan dapat 2,03. Kondisi yang sama juga terjadi di regional Provinsi
menahan pelemahan Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonominya terkontraksi
pertumbuhan ekonomi. sebesar 2,61 persen di Triwulan II, 4,68 persen di Triwulan
III, dan 2,94 persen di Triwulan IV.
• Program PEN dapat
menahan laju kenaikan Sektor manufaktur, perdagangan, pertambangan
Tingkat Pengangguran dan penggalian, serta konstruksi yang menjadi kontributor
Terbuka Provinsi utama terhadap PDB, tercatat telah mengalami kontraksi.
Kalimantan Selatan sebesar Pada saat yang sama, konsumsi rumah tangga yang selalu
0,45 persen hingga berada menjadi penopang PDB juga ikut turun akibat merosotnya
di titik 4,74 persen pada daya beli masyarakat. Demikian juga yang terjadi di Provinsi
Agustus 2020 Kalimantan Selatan, bahwa tingkat
93
konsumsi riil rumah tangga dan LNPRT nya terpuruk bahkan hingga -9,11 persen di Triwulan
I 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019.
Menurunnya aktivitas perekonomian juga terlihat dari deflasi yang terjadi. Target
inflasi yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPR yang dimaksudkan untuk mendorong
aktivitas perekonomian akhirnya tidak tercapai dan menyebabkan bertambahnya tingkat
pengangguran di masyarakat. Data mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia
meningkat dari 4,99 persen di Bulan Februari menjadi 7,07 persen di Bulan Agustus 2020.
Demikian pula yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat pengangguran terbuka
meningkat dari 3,80 persen di Bulan Februari menjadi 4,74 persen di Bulan Agustus 2020.
Serupa dengan kondisi yang terjadi pada masa pandemi MERS, SARS, Ebola dll, hal
terpenting yang dibutuhkan adalah memahami dampak dan kemudian menetapkan kebijakan
untuk memitigasi dampak tersebut (Pike et al., 2014 & Busch et al., 2015, sebagaimana dikutip
dalam Stephens, 2017). Lebih lanjut terkait penanganan dampak pandemi, bahwa dalam
memahami ilmu ekonomi sebuah pandemi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk
mengurangi dampak negatif terhadap ekonomi; sebagaimana dalam kasus SARS, yang
dampak ekonominya jauh melebihi dari penyakit menular itu sendiri (Lee et al., 2003,
sebagaimana dikutip dalam Stephens, 2017).
Menghadapi itu, peran Pemerintah sangat dibutuhkan. Bulan Maret 2020,
Pemerintah memutuskan meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, secara prinsip program PEN
ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi.
Bahwa program PEN dimaksudkan sebagai langkah cepat pemerintah Indonesia untuk
mengatasi kondisi perekonomian dari kejatuhan yang semakin dalam. Dan untuk itu, telaahan
ini disusun sebagai kajian awal untuk mengukur efektifitas program PEN, terutama dilihat dari
pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
7.2. PROFIL PROGRAM PEN TAHUN 2020 DI KALIMANTAN SELATAN
Program PEN merupakan langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah.
Diawali dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dan
selanjutnya sebagai bagian dari pengimplementasian dari ketentuan tersebut, program PEN
dijalankan melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Kebijakan Keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk
94
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas
Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Pelaksanaan program PEN
dimulai sejak bulan Maret, yang diawali dengan pembayaran tunjangan kepada para tenaga
Kesehatan dan kemudian diikuti dengan beragam program bantuan yang dikelompokkan
dalam beberapa klaster.
Jumlah alokasi anggaran untuk masing-masing klaster dalam APBN ditetapkan
dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN
Tahun Anggaran 2020.
7.2.1. Program Penanggulangan COVID-19 : KLASTER KESEHATAN
Total anggaran belanja yang dialokasikan dalam klaster Kesehatan adalah
sebesar Rp97,260 triliun dengan jenis program yang dilaksanakan meliputi beberapa jenis
insentif, yaitu: 1) Belanja Penanganan COVID lainnya; 2) Insentif Tenaga Medis; 3) Santunan
Tenaga Medis; 4) Bantuan Iuran JKN; 5) Gugus Tugas COVID-19; 6) Cadangan Penanganan
Vaksin; 7) Cadangan Vaksin perlindungan sosial Tahun 2021.
Sebagian besar alokasi anggaran pada klaster Kesehatan ini direalisasikan pada
akhir Triwulan ke-2 dan awal Triwulan ke-3, kecuali bantuan atau insentif dan santunan
kepada Tenaga Kesehatan pusat yang sudah terealisasi sejak Bulan Maret 2020. Di Provinsi
Kalimantan Selatan, realisasi klaster Kesehatan tahun 2020 terdiri dari sebesar Rp25,24 miliar
berupa insentif yang diberikan kepada 3.250 tenaga kesehatan dan sebesar Rp7,93 miliar
untuk bantuan klaim penggantian biaya perawatan pasien COVID-19.
7.2.2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional : KLASTER PERLINDUNGAN SOSIAL
Klaster ini merupakan kelompok yang memiliki pagu alokasi anggaran terbesar dalam
program PEN secara keseluruhan dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp234,33 triliun.
Dalam klaster ini, beberapa program perlindungan sosial yang dijalankan oleh Pemerintah
meliputi bantuan sosial: 1) Program Keluarga Harapan (PKH); 2) Bantuan Pemerintah Non
Tunai (BPNT) sembako; 3) sembako Jabodetabek; 4) Bantuan Sosial Tunai non Jabodetabek;
5) Kartu Prakerja; 6) diskon listrik; 7) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa; 8) Subsidi
gaji/upah; 9) subsidi kuota internet; 10) bantuan internet dan bantuan tunai guru; 11) Bantuan
gaji honorer guru. Berdasarkan jenis program bantuan sosial yang diberikan, beberapa jenis
program yang dijalankan tersebut merupakan program regular yang kemudian dilakukan
perluasan untuk menjaga daya beli masyarakat, dalam kerangka konsumsi nasional sebagai
pengungkit pertumbuhan ekonomi.
95
Kinerja realisasi klaster Perlindungan Sosial pada tahun 2020 di Provinsi
Kalimantan Selatan mencapai Rp2.253,2 miliar. Secara detil realisasi anggaran untuk
program-program dukungan fiskal pemerintah regional Provinsi Kalimantan Selatan, masing-
masing sebesar: 1) Program PKH terealisasi sebesar Rp343,16 miliar yang diterima oleh
845.529 keluarga penerima manfaat; 2) BPNT sembako terealisasi sebesar Rp419,16 Miliar
yang diterima oleh 2.171.228 Keluarga Penerima Manfaat; 3) Bantuan Sosial Tunai terealisasi
sebesar Rp273,31 Miliar; 4) Bantuan Sosial beras kepada KPM PKH terealisasi 4.293.945 kg
diterimakan kepada 95.421 Keluarga Penerima Manfaat; 5) bantuan Kartu Prakerja terealisasi
sebesar Rp467,93 miliar yang diterima oleh 131.811 peserta; 6) Bantuan Subsidi Upah telah
terealisasi Rp461,19 miliar yang diberikan kepada 384.326 penerima subsidi; 7) Diskon Tarif
Listrik Rumah Tangga dan UMKM telah tersalur sebesar Rp288,46 miliar yang diberikan
kepada 565.442 pelanggan dari segmen Rumah Tangga pengguna daya 450 VA, kepada
123.431 pelanggan dari segmen Rumah Tangga pengguna daya 900 VA, serta kepada
15.518 pelanggan dari segmen bisnis UMKM pengguna daya 450 VA.
7.2.3. Program Pemulihan Ekonomi Nasional : KLASTER SEKTORAL K/L DAN PEMDA
Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program PEN yang
dialokasikan melalui anggaran K/L dan Pemda adalah sebesar Rp65.970 miliar. Dalam klaster
sektoral K/L dan Pemda, dukungan fiskal Pemerintah diberikan berupa: 1) program Padat
Karya yang terdapat dalam alokasi anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian PUPR; 2) insentif
perumahan yang meliputi subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka
perumahan; 3) dukungan pariwisata yang diberikan kepada Pemda, subsidi pelayanan jasa
penumpang pesawat udara, dan subsidi biaya kalibrasi fasilitas penerbangan; 4) Dana Insentif
Daerah pemulihan ekonomi; 5) cadangan DAK fisik; 6) fasilitas pinjaman daerah
Pada Kementerian Pertanian, alokasi anggaran program PEN secara nasional
adalah sebesar Rp1.219,6 miliar, sedangkan yang dialokasikan untuk disalurkan di Provinsi
Kalimantan Selatan sebesar Rp57,16 miliar. Kinerja realisasinya mencapai Rp49,51 miliar.
Realisasi tersebut telah diterima oleh 95.426 tenaga kerja di sektor pertanian yang ada di
lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.
Anggaran program PEN yang teralokasi di Kementerian Perhubungan, secara
Nasional sebesar Rp6.080,8 miliar, dan terealisasi sebesar Rp4.440,8 miliar. Di regional
Provinsi Kalimantan Selatan, alokasi yang disediakan adalah sebesar Rp26,71 miliar, dengan
kinerja realisasi tahun 2020 mencapai Rp23,72 miliar.
96
Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, total alokasi anggaran program PEN
yang ditetapkan dengan Keppres 72 Tahun 2020 adalah sebesar Rp15,7 miliar. Untuk
program PEN di K/L ini, tidak terdapat alokasi untuk Provinsi Kalimantan Selatan.
Alokasi anggaran program PEN yang terdapat dalam struktur anggaran
Kementerian PUPR merupakan alokasi padat karya terbesar, yaitu Rp11.123,9 miliar. Adapun
alokasi yang disalurkan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp176,17 juta, dan
pada tahun 2020 telah terealisasi telah mencapai Rp173,85 juta yang diterimakan kepada
15.990 orang pekerja.
Dalam alokasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara Nasional
dukungan fiskal Pemerintah dialokasikan sebesar Rp812,44 miliar. Sedangkan yang di
salurkan di regional Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp53,83 miliar. Pada tahun
2020 tersalurkan Rp40,93 miliar, dengan capaian realisasi output sebesar 11.864 ha.
Dukungan fiskal Pemerintah terhadap pariwisata yang terdampak pandemi yang
teralokasi pada anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian
Perhubungan adalah sebesar Rp570 miliar. Dalam dukungan pariwisata ini, tidak terdapat
alokasi yang disalurkan di regional Provinsi Kalimantan Selatan.
Sementara untuk pelaksanaan program PEN di Pemda, anggaran program PEN diberikan
dalam beberapa dukungan fiskal sebagaimana berikut :
Dukungan Pariwisata. Berdasarkan Keppres 72 Tahun 2020, dukungan pariwisata untuk
Pemda dialokasikan sebesar Rp3.300 miliar. Hingga awal Desember 2020, kinerja
realisasinya baru mencapai 34,2 persen.
Pemberian BOK tambahan. Sebagaimana bantuan yang diberikan kepada tenaga
Kesehatan Pusat, insentif bagi tenaga kesehatan Daerah diberikan sebagai wujud
penghargaan atas perjuangan para tenaga Kesehatan dalam menangani COVID-19.
Mekanisme pengalokasian anggaran insentif ini dilakukan melalui tambahan dana BOK.
Keseluruhan alokasi dukungan fiskal untuk BOK tambahan adalah sebesar Rp3,7 triliun.
Cadangan DAK fisik. Dukungan fiskal ini diberikan untuk memulihkan perekonomian di
Daerah, dengan memulihkan Kembali Sebagian alokasi DAK Fisik yang sempat dihentikan.
DAK Fisik yang dipulihkan adalah yang bersifat melibatkan stakeholder lokal, penyedia atau
pengembang lokal, yang menggunakan material lokal dan banyak menyerap tenaga kerja
lokal, serta merupakan pekerjaan fisik yang selesai dalam waktu 5 bulan. Total pagu alokasi
cadangan DAK Fisik adalah sebesar Rp8,7 triliun, sampai dengan batas penyaluran di Bulan
Oktober 2020 telah tersalur sebesar Rp7.285,75 miliar atau sebesar 83,59 persen. Di Oktober
2020 telah tersalur sebesar Rp7.285,75 miliar atau sebesar 83,59 persen. Di Kalimantan
97
Selatan, sampai dengan akhir Desember 2020 telah tersalur sebesar Rp208,49 miliar atau
sebesar 89 persen dari pagu sebesar Rp234,53 miliar.
Dana Insentif Daerah tambahan. Alokasi fiskal ini diberikan sebagai motivasi dan insentif
kepada Daerah atas tatanan normal baru kepada Pemda yang: mengurangi jumlah paparan
COVID-19 secara Nasional, berhasil melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-
19 secara efektif berdasarkan zonasi yang ditentukan oleh BNPB, mendukung percepatan
pemulihan ekonomi Daerah, serta mendorong inovasi untuk penerapan protokol COVID-19.
Dari alokasi Rp5 triliun yang disediakan, tersalurkan sebesar Rp4.910,25 miliar atau 98,2
persen untuk total sebanyak 419 Daerah.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Bantuan fiskal dari Pemerintah ini diberikan kepada
keluarga miskin di Desa yang tidak termasuk penrima Program Keluarga Harapan, Kartu
Sembako, dan Kartu Prakerja. Alokasi yang disediakan oleh Pemerintah untuk program ini
adalah sebesar Rp21 triliun, dan yang telah tersalurkan sampai dengan awal Desember 2020
adalah sebesar Rp18,47 triliun untuk diterimakan pada 8,0 juta Keluarga Penerima Manfaat.
Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, hingga Desember 2020 telah tersalurkan Rp387,88 miliar
untuk 1.864 desa.
Fasilitas Pinjaman Daerah. Daerah yang dapat menggunakan fasilitas dukungan fiskal ini
adalah Daerah terdampak COVID-19 dan memiliki program inisiatif pemulihan ekonomi untuk
mendukung program PEN. Pinjaman yang diberikan merupakan pinjaman bunga rendah
bahkan hingga nol persen. Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020, fasilitas pinjaman daerah ini
dapat diberikan hingga Rp20.000 miliar. Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini tidak ikut
menggunakan fasilitas pinjaman daerah yang disediakan.
7.2.4. Program Pemulihan Ekonomi Nasional : KLASTER UMKM DAN PERLINDUNGAN
USAHA
Program PEN dalam kelompok perlindungan usaha ini telah diterimakan kepada
163.326 pelaku usaha mikro di Provinsi Kalimantan Selatan, yang masing-masingnya
menerima sebesar Rp2,4 juta. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, dukungan fiskal
Pemerintah bagi para pelaku usaha UMKM di Indonesia dialokasikan sebesar Rp28.800
miliar, dan di skala Nasional telah tersalur seluruhnya. Penyaluran Bantuan bagi Pelaku
Usaha Mikro (BPUM) ini telah diterima oleh sebanyak 12 juta orang Pelaku Usaha Mikro.
7.2.5. Program Pemulihan Ekonomi Nasional : INSENTIF DUNIA USAHA
Di sisi penerimaan Negara, program PEN juga dijalankan Pemerintah sebagai
respon terhadap tingginya tekanan akibat makin meluasnya dampak pandemi COVID-19
terhadap banyak kegiatan perekonomian, bahkan hingga mengenai para pelaku usaha kecil
98
dan menengah. Pemerintah telah memberikan banyak keringanan pajak selama masa
pandemi.
Sejak April Tahun 2020, terdapat beberapa fasilitas kemudahan atau keringanan
yang diberikan pemerintah kepada berbagai sektor usaha. Diawali dengan penetapan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak
Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-
19, kemudian diikuti dengan kebijakan perluasan cakupan Klasifikasi Lapangan Usaha
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020
tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19.
Ragam jenis keringanan dan fasilitas yang diberikan Pemerintah dalam rangka
menanggulangi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi Nasional yang diberikan meliputi
pajak-pajak berikut.
7.2.5.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Insentif pajak ini atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam
negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh unit instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak
lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19. Di regional
Kalimantan Selatan dan Tengah, realisasi PPh pasal 21 yang ditanggung Pemerintah (DTP
PPH pasal 21) sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp61,45 miliar. Data tersebut
merupakan laporan dari 1.010 Wajib Pajak di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan
Selatan dan Tengah.
7.2.5.2. Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pasal 22 impor Ditanggung Pemerintah
Diberikan terhadap impor dan perdagangan barang yang diperlukan dalam rangka
penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh instansi pemerintah, rumah sakit, dan
pihak lain yang ditunjuk. Insentif pajak penghasilan Pasal 22 dan Pasal 22 Impor juga
diberikan atas impor atau pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk
penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin atau obat, serta atas penjualan
barang yang dilakukan oleh pihak penjual yang bertransaksi dengan instansi pemerintah,
rumah sakit, dan pihak yang ditunjuk.
Hingga akhir tahun 2020, jumlah DTP PPh pasal 22 impor yang tercatat di regional
Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp1,51 miliar. Berdasarkan data Kanwil Ditjen
Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, jumlah tersebut merupakan DTP PPh pasal 22 impor
dari 6 (enam) importir Wajib Lapor, dari nilai impor sebesar Rp59,13 miliar.
99
7.2.5.3. Pajak Penghasilan Pasal 23 Ditanggung Pemerintah
Insentif yang diberikan atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam
negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh instansi pemerintah,
rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam
rangka penanganan wabah Covid-19. Berdasarkan data dari Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan
Selatan dan Tengah, jumlah DTP PPh pasal 23 sampai dengan akhir tahun 2020 adalah
sebesar Rp7,8 miliar. Insentif ini dimanfaatkan oleh 1.721 wajib lapor PPh pasal 23 yang ada
di regional Kalimantan Selatan.
7.2.5.4. Pajak Penghasilan Pasal 25 Ditanggung Pemerintah
Fasilitas keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha
jasa konstruksi tertentu yang terdampak COVID-19. Terhadap pajak yang terutang, diberikan
insentif pengurangan angsuran sebesar 50 persen. Di wilayah Kalimantan Selatan, insentif
pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini diberikan sebesar Rp173,59 miliar. Jumlah tersebut
dinyatakan oleh Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah berasal dari 612 Wajib
Pajak dengan total PPh pasal 25 terutang sebesar Rp407,83 miliar.
Di skala Nasional, jumlah keseluruhan nilai pemberian insentif dan keringanan
Pajak sebesar Rp123,01 triliun. Insentif tersebut diarahkan untuk diserap dan dimanfaatkan
oleh wajib pajak yang berhak (eligible). Berdasarkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020, insentif
PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) berlaku untuk 1.062 Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU), pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk 431 KLU,
insentif pengurangan PPh Pasal 25 diberikan untuk 846 KLU, dan insentif restitusi PPN
dipercepat hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar pemberiannya ditujukan untuk 431
KLU.
Data di akhir Triwulan III menunjukkan bahwa Pendapatan Negara dan Hibah
mencapai Rp1.158,99 triliun atau 68,18 persen dari target APBN pada Perpres 72/2020.
Capaian Pendapatan Negara tersebut mengalami kontraksi 13,65 persen YoY. Pada skala
regional, realisasi Penerimaan Perpajakan Provinsi Kalimantan Selatan pun mengalami
kontraksi. Data per 31 Desember 2020 mencatat kontraksi yang terjadi bahkan mencapai
34,96 persen secara YoY, yang banyak disebabkan oleh penurunan kinerja sektor
Pertambangan serta Perdagangan Besar dan Kecil sebagai sektor utama pendukung
penerimaan perpajakan di regional Provinsi Kalimantan Selatan.
Seiring dengan mulai dimanfaatkannya keringanan dan insentif Pajak, Pemerintah
melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyesuaian target atas penerimaan
perpajakan. Sebagaimana pengaturan dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020, penyesuaian
target terbesar dilakukan terhadap target penerimaan PPh dan PPN. Besaran koreksi target
100
penerimaan atas PPH di regional Provinsi Kalimantan Selatan bahkan mencapai 50 persen,
sedangkan target penerimaan PPN dan PPN BM dikoreksi hingga 45 persen lebih rendah.
Pendapatan Gambar 7.1 Penyesuaian Target dan Realisasi Penerimaan
Pajak Provinsi Kalimantan Selatan s.d. awal Triwulan IV
fiskal lebih rendah Tahun 2020
karena kontraksi
ekonomi, sementara di Billions 10.000 100%
9.000
8.000 90%
7.000
sisi lain terdapat 6.000 80%
5.000
pengeluaran fiskal yang 4.000 70%
3.000
2.000 60%
1.000
digunakan untuk - 50%
40%
menurunkan dampak 30%
krisis akibat fiskal 20%
10%
menjadi lebih tinggi PPh PPN + PPN BM PBB 0%
Pajak Lainnya
(Loayza, 2020). Ibarat Target Awal 2020 Target 2020 %
dua mata pisau, Sumber : DJP Kalselteng (Diolah)
pemberian keringanan
Sumber: Kanwil DJP Banjarmasin dan OM SPAN
dan fasilitas pajak memberikan dampak di dua sisi bagi Pemerintah. Di satu sisi berupa
tekanan penerimaan, sementara di sisi lainnya Pemerintah juga menghadapi kebutuhan
pengeluaran atau belanja berupa dukungan fiskal melalui beragam program bantuan. Meski
demikian, dua kondisi tersebut dijalankan secara simultan ditujukan untuk memulihkan kondisi
Kesehatan dan perekonomian masyarakat.
7.3. SINERGI PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN SELATAN DALAM
PENANGGULANGAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Upaya penanggulangan pandemi serta dampaknya tidak dapat dilakukan secara
parsial. Keterlibatan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam menangani pandemi yang
sudah meluas hingga ke pelosok daerah di Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan di tahun 2020 telah melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sekretaris
Daerah Provinsi atas nama Gubernur Kalimantan Selatan melalui surat nomor 900/103.2-
SET/BAKEUDA tanggal 14 Januari 2021 hal Laporan Kinerja Penanganan COVID-19,
melaporkan bahwa secara garis besar, terdapat 2 (dua) hal yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berupa realokasi dan refocusing anggaran
belanja daerah tahun 2020.
Dalam hal realokasi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah
merealokasikan beberapa pos belanja kegiatan tahun 2020 ke kelompok Belanja Tidak
Terduga tahun 2020 yang berupa belanja Bidang Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait
Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan. Total anggaran yang
101
diralokasikan ke dalam kelompok Belanja Tidak Terduga tersebut sebesar Rp321,50 miliar,
yang telah direalisasikan sebesar Rp287,29 miliar atau 89,36 persen dari alokasi.
Dalam hal refocusing anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah
melakukan refocusing terhadap 9 (Sembilan) jenis kegiatan yang ada dalam program yang
menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Kalimantan
Selatan untuk difokuskan pada kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 sebesar
Rp85,31 miliar dan terealisasi sebesar Rp84,29 miliar atau 98,80 persen dari alokasi.
Kegiatan-kegiatan dalam program yang dijalankan oleh SKPD dan menjadi target refocusing
untuk pen meliputi: 1) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang
anggarannya di-refocusing sebesar Rp711,47 juta dan telah terealisasi sebesar Rp471,66
juta; 2) Penatakelolaan SIK dan Kelitbangan Bidang Kesehatan, yang anggarannya di
refocusing sebesar Rp365,44 juta dan telah terealisasi sebesar Rp344,71 juta; 3) Pengadaan
Alat Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan, yang anggarannya di refocusing sebesar
Rp10,13 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp10,06 miliar; 4) Pengadaan Obat Buffer, BMHP
dan Vaksin Provinsi, yang anggarannya di refocusing sebesar Rp22,03 miliar dan telah
terealisasi sebesar Rp21,92 miliar; 5) Penyelidikan Epidemiologi, yang anggaran di refocusing
sebesar Rp246 juta dan telah terealisasi sebesar Rp221,71 juta; 6) Upaya Pengendalian
Penyakit, yang anggarannya di refocusing sebesar Rp341,75 juta dan telah terealisasi 327,42
juta; 7) Koordinasi SDM Kesehatan, yang anggarannya di refocusing sebesar Rp26,74 miliar
dan telah terealisasi sebesar Rp26,21 miliar; 8) Penanganan dan Pencegahan Penyakit
COVID-19 (RS ULIN), yang anggarannya di refocusing sebesar Rp20,76 miliar dan telah
terealisasi 100 persen; serta 9) Penanganan dan Pencegahan Penyakit COVID-19 (RS A
Saleh), yang anggarannya di-refocusing sebesar Rp3,98 miliar dan juga terealisasi 100
persen.
7.4. KINERJA PROGRAM PEN TAHUN 2020 DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN
KALIMANTAN SELATAN
Dikaitkan dengan tujuan program PEN, maka efektifitas kinerja program PEN
yang disalurkan di Provinsi Kalimantan Selatan diukur dengan menggunakan tingkat PDRB
Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan adalah data series Belanja Konsumsi
Pemerintah (G) dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat (C), masing-masing untuk periode
10 (sepuluh) tahun sejak Tahun 2010. Penggunaan data 2 (dua) unsur pembentuk PDRB
tersebut untuk mewakili 2 (dua) sisi fungsi stimulus program PEN bagi perekonomian,
sebagaimana persamaan umum berikut.
C + I + G + (X - M) = PDRB Dari sisi permintaan (demand side),
pengukuran efektifitas program PEN dilakukan atas
102
komponen Konsumsi (C). Sebagaimana diketahui bahwa komponen Konsumsi (C)
merupakan salah satu pembentuk angka tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB). Dalam masa
krisis pandemi, penurunan konsumsi domestik merupakan salah satu dampak pandemi
terhadap kondisi ekonomi (Abiad et al., 2020). Implementasi kebijakan program PEN yang
diluncurkan oleh Pemerintah diantaranya diberikan dalam bentuk tunai seperti, bantuan sosial
tunai, bantuan subsidi upah, dan juga termasuk insentif kepada tenaga Kesehatan pusat dan
daerah, dimana bantuan dan insentif tersebut merupakan upaya untuk mendongkrak daya
beli masyarakat. Oleh karenanya, pengukuran terhadap tingkat Konsumsi (C) diperlukan.
Gambar 7.2 Prognosis Konsumsi Masyarakat (C) di Provinsi Kalimantan Selatan Dengan
Asumsi Jika Tidak Ada Program PEN
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah)
Pengukuran nilai prognosis diatas menggunakan metode Analisis Trend
Eksponensial. Dengan menggunakan pemodelan tersebut dapat diketahui prognosis
Pengeluaran Konsumsi Masyarakat (C) dalam kondisi tidak diimplementasikannya program
PEN. Data tersebut diperlukan untuk digunakan sebagai data pembanding dengan kondisi
Pengeluaran Konsumsi Masyarakat (C) setelah diluncurkannya program PEN. Data yang
digunakan adalah data Konsumsi Masyarakat (C) yang merupakan gabungan dari data
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan data Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit
yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) mulai Tahun 2010.
Sedangkan dari sisi penawaran (supply side), pada saat pendemi ini Belanja
Konsumsi Pemerintah menjadi tumpuan utama pengungkit gerak pertumbuhan ekonomi di
Indonesia. Berdasarkan Keppres 72 Tahun 2020, struktur alokasi belanja negara dilakukan
penyesuaian untuk difokuskan kepada penanganan dampak pandemi COVID-19
sebagaimana dilakukan di negara-nagara lain. Banyak negara telah melakukan pemograman
ulang anggarannya, mengaktifkan dana cadangan kontigensi, serta mengadopsi anggaran
tambahan demi untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 (Rahim et al., 2020).
103
Seperti halnya komponen Konsumsi (C), komponan Belanja Pemerintah (G) ini
juga merupakan bagian pembentuk tingkat PDRB. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini
dilakukan pengukuran Belanja Konsumsi Pemerintah (G) dimaksudkan untuk melihat kinerja
program PEN terhadap gerak pertumbuhan PDRB.
Gambar 7.3 Prognosis Belanja Konsumsi Pemerintah (G) di Provinsi Kalimantan
Selatan(Asumsi Tidak Ada Alokasi Anggaran Program PEN)
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah)
Dengan menggunakan Model Forecasting Deret Waktu ARIMA, hasil prognosis
atas data series realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah (G) per Triwulan sejak Tahun 2010
menunjukkan pola musiman. Pola tersebut kemudian digunakan untuk membuat prognosis
data Belanja Konsumsi Pemerintah (G), yang kemudian diasumsikan sebagai Belanja
Konsumsi Pemerintah (G) dalam kondisi tidak terdapat alokasi untuk program PEN, untuk
kemudian dioperasionalkan dalam menghitung PDRB asumsi sebelum diimplementasikannya
program PEN.
Data Belanja Konsumsi Pemerintah (G) yang digunakan dalam melakukan
prognosis tersebut merupakan data konsolidasian per Triwulan, yang meliputi Belanja
Konsumsi Pemerintah (G) dalam APBN yang masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan dan yang
dialokasikan dalam APBD se-Provinsi Kalimantan Selatan.
Data tingkat Pengeluaran Konsumsi (C) dan Belanja Konsumsi Pemerintah (G)
dioperasionalkan secara simultan membentuk tingkat PDRB. Dalam hal ini, tingkat Investasi
(I) dan Neraca Perdagangan (X-M) tidak dipengaruhi langsung oleh alokasi program PEN,
sehingga menggunakan angka kondisi riil sebagaimana tercatat dalam database BPS
Provinsi Kalimantan Selatan. Asumsi tersebut didasarkan pada fakta bahwa karakteristik
program PEN yang bersifat tunai untuk mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi (C)
masyarakat; dan yang non tunai sebagaipenambah Belanja Konsumsi Pemerintah (G).
104
Bahwa alokasi program PEN tidak ditujukan langsung untuk pembentukan Modal Tetap (I)
maupun Neraca Perdagangan (X-M).
Gambar 7.4 Perbandingan Tingkat PDRB Provinsi Kalimantan Selatan,
Prognosis dan Eksisting Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Prognosis Tingkat PDRB (Tanpa Program PEN)
Periode Proyeksi (C) Proyeksi (G) I + (X-M) ** Prognosis Tingkat PDRB
jika tidak ada tanpa Program Tanpa Program PEN
Q1 Program PEN
Q2 PEN PDRB Q to Q Y on Y
Q3
Q4 22.663,16 3.893,68 17.358,24 43.547,07 -6,09% 4,15%
Periode 22.472,49 5.376,84 17.044,27 43.093.60 -1,04% -4,28%
Q1 22.186,04 5.028,81 17.879,96 44.294,81 2,74% -6,94%
Q2
Q3 21.826,82 6.360,14 16.879,92 43.909,88 -0,82% -5,30%
Q4
Tingkat PDRB Eksisting (Setelah Implementasi Program PEN)
Kondisi riil (C) Kondisi riil (G) I + (X-M) Tingkat PDRB eksisting
PDRB Q to Q Y on Y
22.854,38 4.246,66 17.358,24 44.459,28 -5,10% 4,17%
21.779,72 5.451,61 17.044,27 44.275,59 -0,03% -2,61%
22.533,18 5.523,26 17.879,96 45.956,40 3,26% -4,68%
22.834,74 6.725,18 16.879,92 44.459,83 -0,58% -2,94%
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah)
Dari sisi permintaan (demand side), program PEN efektif mendongkrak
kemampuan/daya beli masyarakat, yang secara langsung akan mempengaruhi tingkat
PDRB. Dalam hal ini, bagian dari program PEN yang diberikan dalam bentuk bantuan tunai,
baik yang diberikan melalui alokasi dalam anggaran K/L maupun yang diberikan melalui
tambahan pada Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan mempengaruhi langsung
tingkat Pengeluaran Konsumsi (C) masyarakat. Sementara itu dari sisi penawaran (supply
side), tambahan Belanja Konsumsi Pemerintah (G) sebagai dukungan fiskal dalam
beragam jenis klaster program PEN sejak akhir Triwulan I Tahun 2020, secara simultan
juga mendorong peningkatan angka PDRB, sebagaimana tercatat resmi oleh Biro Pusat
Statistik.
7.5. KINERJA PROGRAM PEN TAHUN 2020 DALAM MENAHAN LAJU
PENGANGGURAN KALIMANTAN SELATAN
Pada bulan Agustus 2020, jumlah angkatan kerja Provinsi Kalimantan Selatan
mencapai 2,19 juta orang, atau mengalami kenaikan sebesar 51,87 ribu orang dibandingkan
keadaan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 adalah sebesar 2,08 juta
orang dan mengalami peningkatan 37,49 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2019.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Park et al. (2020) menunjukkan
bahwa angkatan COVID-19 diantaranya berdampak pada tenaga kerja dan pendapatan upah.
Yang terjadi di China, diperkirakan 5 juta orang kehilangan pekerjaannya dalam 2 bulan
105
pertama tahun 2020. Tingkat pengangguran di wilayah perkotaan bahkan mencapai 6,2
persen di bulan Februari 2020, meningkat dari 5,3 persen di bulan Januari 2020 dan 5,2
persen di bulan Desember 2019. Serupa itu, hasil evaluasi atas pasar tenaga kerja untuk
wilayah Bahkan juga menunjukkan bahwa kenaikan angka tingkat pengangguran tahunan
mencapai angka tertinggi pada April 2020, terutama di Albania dan Macedonia Utara
(Madźarĕviĕć-Śujter, 2020), demikian pula yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Di regional Provinsi Kalimantan Selatan, sejak ditetapkan Pembatasan Sosial
Berskala Besar beberapa perusahaan tercatat telah melakukan pengurangan tenaga kerja
sehingga berdampak pada lonjakan angka pengangguran dan berkurangnya lapangan kerja
bagi penduduk usia kerja. Data periode Agustus 2020 mencatat bahwa jumlah pengangguran
di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi 103,65 ribu atau ada penambahan sebesar 14,38 ribu
orang.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap angkatan kerja. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja
terhadap jumlah angkatan kerja dengan persamaan sebagai berikut:
Secara definisi, kategori pengangguran
= × % terbuka dalam tulisan ini meliputi:
1) Penduduk yang tak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan
2) Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
3) Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan
4) Penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
Tingkat TPT Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus 2020 sebesar 4,74
persen. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,56 poin dibandingkan keadaan Agustus
2019. TPT untuk jenjang Sekolah Menengah Atas Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu
sebesar 9,01 persen. Sementara itu, TPT terendah terdapat pada jenjang angkatan SD
kebawah yaitu sebesar 2,79 persen. Pada periode ini seluruh kelompok jenjang angkatan
mengalami peningkatan angka TPT, kecuali jenjang angkatan Sekolah Menengah Atas
Kejuruan yang mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
106
Tabel 7.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Tingkat TPT Provinsi Kalimantan
Terdampak COVID-19 Kalimantan Selatan pada Selatan pada bulan Agustus 2020
sebesar 4,74 persen. Indikator ini
Agustus 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,56
poin dibandingkan keadaan Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jumlah 2019. TPT untuk jenjang Sekolah
Menengah Atas Kejuruan menempati
Pengangguran karena COVID-19 27.715 posisi tertinggi yaitu sebesar 9,01
persen. Sementara itu, TPT terendah
Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena 11.339 terdapat pada jenjang angkatan SD
COVID-19 kebawah yaitu sebesar 2,79 persen.
Pada periode ini seluruh kelompok
Sementara Tidak Bekerja Karena 28.407 jenjang angkatan mengalami
COVID-19 peningkatan angka TPT, kecuali
jenjang angkatan Sekolah Menengah
Penduduk Bekerja yang Mengalami 332.585 Atas Kejuruan yang mengalami
Pengurangan Jam Kerja Karena penurunan selama 3 (tiga) tahun
COVID-19 terakhir.
Total 400.046
Penduduk Usia Kerja (PUK) 3.154.399
Persentase terhadap PUK (%) 12,68%
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan
Definisi Penduduk Usia Kerja adalah penduduk dalam kelompok usia 15 tahun
keatas. Sementara untuk Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah penduduk usia kerja dengan
kegiatan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja atau pengangguran,
atau penduduk usia kerja dengan kegiatan bersekolah, mengurus RT, ataupun melaksanakan
kegiatan lainnya. Di masa angkatan, tenaga kerja dalam kelompok muda (antara 15 s.d. 24
tahun) merupakan kelompok yang paling terdampak, dan terancam menjadi “lockdown
generation” yang akan merasakan beban krisis untuk waktu yang lama (ILO and ADB, 2020).
Kelompok tersebut yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.
Terkait dengan upaya mengatasi lonjakan pengangguran, kebijakan pemerintah
Indonesia yang diberikan untuk regional Provinsi Kalimantan Selatan berupa dukungan sektor
ketenagakerjaan dalam bantuan program Kartu Prakerja dengan nilai manfaat masing-masing
sebesar Rp3,55 juta untuk mengatasi dampak kemasyarakatan akibat COVID-19. Bantuan
tersebut disalurkan kepada 131.811 penerima dengan total nilai manfaat Rp467,93 miliar.
Dukungan lainnya berupa bantuan padat karya Kementerian Pertanian sebesar Rp56 miliar
yang diterimakan kepada 95.426 orang tenaga kerja, padat karya Kementerian Perhubungan
sebesar Rp26,71 miliar yang diterimakan kepada 739 orang tenaga kerja, serta bantuan padat
karya Kementerian PUPR sebesar Rp165 miliar.
107
Gambar 7.5 Prognosis TPT Dengan Asumsi Tidak Adanya Program PEN di Kalimantan
Selatan
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan
Efektivitas Program PEN terhadap pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka
tahun 2020 dilakukan dengan metode simulasi berdasarkan data pergerakan TPT dari tahun
2015. Simulasi data menggunakan metode forecasting dengan pemodelan ARIMA dan
menghasilkan rentang nilai peramalan. Kondisi High atau batas atas rentang nilai peramalan
diasumsikan sebagai nilai TPT apabila Pemerintah tidak memberikan bantuan dana PEN
kepada masyarakat.
Tabel 7.2 Penduduk Usia Kerja yang Terdampak COVID-19 Angka TPT di Provinsi
di Kalimantan Selatan s.d. Agustus 2020 Kalimantan Selatan pada
Periode Jumlah TPT TPT ∆ (%) masa periode 2020
Angkatan Kerja Simulasi Existing diperkirakan akan lebih
(%) (%)
Feb 2019 2.248.595 - 3,50 - tinggi 0,56 persen di Bulan
4,18 -
Agt 2019 2.135.100 - 3,80 -0,56 Februari dan 0,45 persen
4,74 -0,45
Feb 2020 2.259.106 4,36 di Bulan Agustus pada
Agt 2020 2.186.967 5,19 kondisi tidak ada program
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan PEN. Angka tersebut
diperoleh dari
operasionalisasi data
jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan Y on Y dari
sebanyak 2,13 juta orang di Agustus 2019 menjadi 2,19 juta orang di Agustus 2020.
108
7.6. PUBLIKASI KEBIJAKAN PROGRAM PEN TAHUN 2020 DI KALIMANTAN SELATAN
Respon cepat Pemerintah dalam menghadapi pandemic COVID-19 dan dampak
ikutannya harus diimbangi dengan kesadaran yang cepat pula pada stakeholder.
Pengimplementasian program PEN diperpanjang waktunya, diperluas cakupan penerima
bantuan dan insentifnya, dan bahkan dipercepat proses bisnis birokrasinya. Sebagai bentuk
kebijakan, dari mulai perumusan, penetapan, hingga pelaksanaan dan evaluasi, diperlukan
keterbukaan informasi kepada publik. Setiap kebijakan publik memerlukan komunikasi
sebagai salah satu faktor yang memiliki peran yang penting dalam mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan publik. Bahwa hal-hal yang terkait dengan informasi, koordinasi,
sosialisasi, dan persuasi merupakan bagian dari mengkomunikasikan suatu kebijakan.
Untuk mengetahui bahwa program PEN telah terinformasikan kepada stakeholder
dilakukan survei dengan menggunakan purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan
kriteria-kriteria tertentu. Penentuan sampel dikumpulkan mewakili stakeholder yang terkait
dengan pelaksanaan program PEN, yang diantaranya mewakili Pemda, para pelaku usaha
mikro dan kecil, pengelola keuangan satker K/L, maupun kelompok pekerja informal lainnya
yang ada di Kalimantan Selatan. Dari hasil survei diketahui beberapa yang menjadi perhatian
meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Semua sampel mengetahui adanya implementasi program PEN, dengan komposisi
sebanyak 45 persen hanya mengetahui 1 s.d. 3 jenis, sebanyak 27 persen mengetahui
4 s.d. 6 jenis, dan 28 persen sampel mengetahui lebih dari 6 jenis bantuan dan insentif
pemerintah dalam program PEN;
2. Sebanyak 52 persen sampel mengetahui mengenai program PEN dari informasi yang
disebarluaskan oleh Pemda, 42 persen mendapatkan informasi dari media massa, dan
6 persen sampel mengetahui program PEN dari pengurus RT/RW di tempat tinggalnya
masing-masing;
3. Diketahui pula bahwa setelah menerima informasi tentang program PEN, mayoritas
sampel yaitu sebanyak 66 persen menyebutkan tidak melakukan tindak lanjut,
termasuk tidak menyampaikan lebih lanjut informasi tersebut, 18 persen
menindaklanjuti/menyebarluaskan informasi, dan 16 persen
menindaklanjuti/menyebarluaskan informasi tentang program PEN yang diikuti
tindakan berkoordinasi dngan unit terkait.
4. Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa informasi tentang kebijakan
penanganan COVID-19 dan program PEN sudah tersampaikan, namun tindak lanjut
yang dilakukan atas informasi tersebut belum optimal. Beberapa kondisi yang ada
diantaranya berupa penyesuaian alokasi anggaran di APBD yang tidak segera
dilakukan karena harus menunggu arahan lebih lanjut dengan alasan bahwa proses
109
penyesuaian alokasi anggaran merupakan bagian dari proses politik. Sementara itu,
masyarakat target menerima informasi tentang program PEN hanya sebatas yang
diterima saja, tanpa mengetahui keseluruhan jenis program PEN yang dijalankan oleh
Pemerintah.
Dalam hal ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
melakukan koordinasi dengan para pimpinan/Kepala Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kotamadya se Kalimantan Selatan. Secara formal dan berkala, informasi realisasi
penyaluran dukungan fiskal yang diberikan untuk penanganan COVID-19 dan program PEN
disampaikan. Melalui koordinasi dan penyampaian informasi tersebut bukan sekedar dapat
mengurangi kesenjangan informasi antar Pusat dan Daerah, melainkan juga diharapkan
dapat lebih membangun perhatian serta kepedulian (awareness) yang sama dari para
pimpinan/Kepala Daerah terhadap urgensi program PEN.
110
BAB 8
Taman Siring Km 0
PENUTUP
Postur APBN Kalimantan Selatan tahun 2020
dalam posisi defisit
Realisasi belanja APBN mengalami penurunan
sebesar 12,42 persen dibandingkan realisasi tahun
2019
Sektor potensial sekaligus menjadi sektor target
shifting dari sektor pertambangan, sebagaimana
tertuang dalam dokumen RPJMD 2016 – 2021, yaitu
sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor
industri, serta sektor pariwisata
BAB 8
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Tahun 2020 merupakan tahun ke-4 dari dalam periode pembangunan jangka
menengah Provinsi Kalimantan Selatan, yang disusun untuk mewujudkan visi
“Kalsel MAPAN (Mandiri dan Terdepan), Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Berdikari dan Berdaya Saing”. Mewujudkan visi tersebut, target makro
pembangunan ditetapkan meliputi : 1. tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar
4,5 – 5,03 persen, 2. tingkat inflasi 5 persen, 3. tingkat pengangguran 3,96 –
4,01 persen, 4. Gini Ratio 0,286 , dan 5. IPM 71,80;
2. Tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan Kalimantan Selatan pada
tahun 2020 adalah dominasi sektor pertambangan serta pembangunan
infrastruktur yang belum merata, yang harus dihadapi ditengah-tengah upaya
optimalisasi kapasitas fiskal dan kondisi pandemi COVID-19;
3. Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan di tahun 2020 sangat kesulitan untuk
dapat mencapai target makro ekonomi tahun 2020 yang ditetapkan di masa
pandemic covid19. . capaian kinerja di tengah pandemic covic-19 sebagai
berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terkontraksi menjadi 2,94 persen, jauh
dari target yang ditetapkan dan lebih rendah dari capaian Nasional yang
juga terkontraksi hingga di level 2,19 persen. Dengan struktur yang banyak
ditopang oleh sektor pertambangan dari sisi penerimaan serta oleh
konsumsi masyarakat dari sisi pengeluaran, menyebabkan PDRB
Kalimantan Selatan sangat rentan terdampak kebijakan pembatasan sosial
masyarakat untuk menghambat penyebaran COVID-19 sehingga pada
gilirannya menurunkan aktivitas pertambangan dan kemudian diikuti
penurunan daya beli masyarakat.
b. Tingkat inflasi 0,79 persen, sangat jauh dibawah target 5 persen yang
ditetapkan. Kondisi inflasi yang sangat rendah dalam hal ini juga secara
tidak langsung menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat
Kalimantan Selatan. Beberapa kebijakan telah ditempuh Pemerintah
Daerah Kalimantan Selatan untuk mejaga tingkat inflasi, seperti bantuan alat
111
tangkap perikanan, bantuan bibit dan pakan ikan, bantuan bebek petelur,
bantuan benih tanaman holtikultura, hingga penyaluran kredit gerbang
emas.
c. Nilai IPM mencapai 70,91 , meski masih dibawah target namun meningkat
0,19 poin dari tahun sebelumnya.
d. Angka tingkat kemiskinan 4,83 persen, melampaui batas maksimal level
kemiskinan yang ditargetkan.
e. Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,74 persen, melampaui batas
maksimal tingkat pengangguran yang ditargetkan.
4. Postur APBN Kalimantan Selatan tahun 2020 dalam posisi defisit. Realisasi
pendapatan negara sebesar Rp8.971,84 miliar atau turun 15,86 persen jika
dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2019. Penurunan aktivitas
pertambangan menjadi penyebab utama penurunan pendapatan perpajakan
Kalimantan Selatan. Sementara itu realisasi PNBP yang porsinya hanya 13
persen dari total pendapatan, pada tahun 2020 capaiannya melampaui target
yaitu sebesar Rp1.170 miliar atau 112,33 persen dari target yang ditetapkan.
5. Realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 juga
mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp25.810,43 miliar atau turun
12,42 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Belanja Negara sebagian
besar dialihkan menjadi bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak
pandemi COVID-19. Belanja tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk
bansos seperti PKH, Klaim biaya RS, Insentif bagi para tenaga medis, subsidi
bunga kredit hingga program padat karya. Penurunan kinerja belanja K/L paling
besar terjadi pada jenis belanja barang yaitu 28,79 persen yang dikarenakan
realokasi maupun refocusing belanja perjalanan dinas, dan diikuti dengan
penurunan belanja modal sebesar 24,41 persen yang lebih dikarenakan
penundaan beberapa proyek infrastruktur sebagai respon pemerintah dalam
menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Sementara untuk TKDD,
kinerjanya tetap baik dengan capaian realisasinya hingga 99,87 persen.
6. APBD Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mengalami kontraksi pendapatan
daerah sebesar 9,03 persen. Kontraksi terjadi pada komponen Pendapatan
Asli Daerah (-8,18 persen) dan Pendapatan Transfer (-10,42 persen). Kontraksi
disebabkan perubahan pola dan aktivitas ekonomi masyarakat pada masa
pandemi COVID-19 di tahun 2020
112
7. Berdasarkan dominasi share terhadap PDRB tahun 2020, terdapat 2 (dua)
sektor unggulan Kalimantan Selatan yaitu sektor pertambangan sebesar 18,71
persen dan sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 14,36 persen.
8. Berdasarkan penghitungan overlay atas hasil analisis LQ dan Rasio
Pertumbuhan, terdapat 7 (tujuh) sektor potensial untuk dikembangkan.
Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan menetapkan 3 (tiga) diantaranya
sebagai sektor potensial sekaligus menjadi sektor target shifting dari sektor
pertambangan, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2016 – 2021,
yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor industri, serta sektor
pariwisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kalimantan
Selatan dihadapkan pada tantangan optimalisasi kapasitas fiskal serta
perluasan pembangunan infrastruktur daerah.
9. Dukungan Pemerintah Pusat berupa kebijakan penanganan COVID-19 dan
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibebankan pada APBN
2020 yang masuk di Provinsi Kalimantan Selatan terbagi dalam: 1) klaster
kesehatan sebesar Rp25,24 miliar berupa insentif kepada 3.250 tenaga
Kesehatan; 2) klaster perlindungan sosial sebesar Rp2.253,2 miliar; 3) klaster
sectoral K/L dan Pemda sebesar Rp710,71 miliar; 4) klaster UMKM dan
Perlindungan Usaha Rp391,98 miliar; 5) Insentif dunia usaha sebesar
Rp244,35 miliar
10. Sinergi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam melakukan penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditempuh melalui
kebijakan realokasi belanja daerah beban APBD 2020 ke dalam kelompok
Belanja Tidak Terduga dan refocusing sebesar Rp321,50 miliar dan terealisasi
sebesar Rp287,29 miliar atau 89,36 persen.
11. Kebijakan Penanganan COVID-19 dan program PEN tahun 2020 di Kalimantan
Selatan dapat efektif menopang kesejahteraan masyarakat Kalimantan
Selatan dari kejatuhan yang lebih dalam.
a. Model Trend Eksponensial digunakan untuk mengukur prognosis tingkat
Konsumsi Masyarakat (C) Kalimantan Selatan. Perbandingan hasil
pengukuran menunjukkan bahwa tingkat (C) di Kalimantan Selatan dapat
terdongkrak 4,62 persen dengan implementasi program PEN;
b. Model forecasting deret waktu ARIMA digunakan untuk mengukur prognosis
Belanja Pemerintah (G). Perbandingan hasil pengukuran menunjukkan
bahwa kenaikan (G) yang digunakan untuk program PEN di Kalimantan
113
Selatan, secara simultan bersama dengan tingkat (C) dapat menahan
pelemahan PDRB hingga ke level -2,63 persen pada Q-1I, -4,68 persen
pada Q-III, dan -2,94 persen pada Q-IV 2020 secara YoY, jauh lebih baik
dibandingkan proyeksi kondisi tanpa diimplementasikannya program PEN,
yang terpuruk hingga di titik -4,28 persen pada Q-II, -6,89 persen pada Q-
III, dan -5,30 persen pada Q-IV 2020;
c. Model forecasting deret waktu ARIMA digunakan untuk mengukur prognosis
TPT. Perbandingan hasil pengukuran menunjukkan bahwa implementasi
program PEN dapat menahan laju kenaikan TPT Kalimantan Selatan
sebesar 0,45 persen hingga berada di titik 4,74 persen pada Agustus 2020.
B. REKOMENDASI
1. Pemerintah Daerah diharapkan hati-hati dalam menyikapi lonjakan
pendapatan APBD 2020, karena hal tersebut terjadi ditengah kondisi pandemi
yang secara nyata menyebabkan pelemahan aktivitas perekonomian Provinsi
Kalimantan Selatan.
a. Bahwa peningkatan lonjakan dana transfer yang terjadi pada dasarnya
bersifat sementara karena ditujukan untuk penanggulangan dampak
pandemi, sehingga pengelolaannya harus efektif dan tepat sasaran;
b. Bahwa peningkatan PNBP Rumah Sakit Umum Daerah diantaranya berasal
dari proses penanganan/penyembuhan COVID-19 termasuk hasil klaim
Rumah Sakit, sehingga harus kembali dipergunakan untuk meningkatkan
kualitas layanannya. Lebih lanjut, strategi pelayanan umum perlu dilakukan
pemisahan layanan antara pasien COVID-19 dan non COVID-19.
2. Diperlukan komitmen yang kuat dari pihak Pemerintah Daerah Kalimantan
Selatan dalam mewujudkan Pertanian Kehutanan dan Perikanan, serta industri
dan juga pariwisata sebagai sektor yang akan dijadikan tulang punggung
perekonomian untuk menggantikan (shifting) dari pertambangan, termasuk
dalam bentuk komitmen dukungan alokasi anggaran belanja.
3. Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan perlu memperhatikan optimalisasi
pengelolaan Dana Transfer terutama DAK Fisik untuk membantu perluasan
pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata ataupun sektor
industri kecil.
4. Menghadapi tantangan berat di tahun 2020 yang diakibatkan pandemi COVID-
19, masih tetap dibutuhkan konsisitensi sinergi yang kuat dari Pemerintah
114
Daerah Kalimantan Selatan bersama dengan Pemerintah Pusat dalam
menjalankan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional di tahun 2021, hingga kondisi benar-benar dinyatakan pulih seperti
sedia kala. Termasuk menerapkan program budaya new normal kepada
masyarakat Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Daerah kiranya dapat memanfaatkan secara optimal dan efektif
seluruh kekuatan fiskal atau anggaran yang dimilikinya di satu tahun anggaran
untuk membiayai kegiatan, program dan.proyek di tahun anggaran
bersangkutan;
6. Pemerintah daerah harus kreatif dalam berinovasi untuk meningkatkan ruang
fiscal yang dimilikinya atau sumber-sumber pendanaan baru sehingga mampu
membiayai program, kegiatan dan proyek strategisnya diluar transfer
pemerintah pusat yang cenderung terbatas;
115
DAFTAR
PUSTAKA
Abiad, Abdul. Arao, Mia. Dagli, Suzette. Ferrarini, Benno. Noy, Ilan. Osewe, Patrick. Pagaduan, Jesson. Park,
Donghyun. and Platias, Reizle. (2020). The Economics Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing
Asia. ADB Briefs No.128 6 March 2020.
Allain-Duprēe, Dorothee. (2020). The Territorial Impact of COVID-19: Managing The Crisis Across Level of
Government. OECD. Tackling Coronavirus (COVID-19) Contributing To A Global Effort 10 November
2020.
Arifin, Samsul., Mayasya, Shany.(2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap
Dollar Amerika Serikat. Jurnal Ekonomi-Qu Vol. 8, No. 1, April 2018.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2020.
Banjarbaru.
Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Nasional.
Campbell, J. P. (1990). Productivity in Organization. San Fransisco: Joey-Bass.
Hakim, Abdul., Kusuma Indra. Kajian Empiris Fluktuasi Neraca Perdagangan Indonesia. Jurnal Fakultas
Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
Handayaningrat, Soewarno. (1996). Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung
Agung
Haryanto. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG). The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No.2, Juni 2020.
Bappenas RI
International Labour Organization and Asian Development Bank. (2020). Tackling The COVID-19 Youth
Employment Crisis in Asia and The Pacific. International Labour Organization, Bangkok (Thailand), and
Asian Development Bank, Manila (Philippines), 2020.
Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahunan 2019
Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2020
Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2020
Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2020
Kurniawan, Chandra. Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Media Wahana
Ekonomika, Vol. 12, No.4, Januari 2016: 1-9
Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Edisi Desember 2020. Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Selatan.
Loayza, Norman V. (2020). Costs and Trade Off in the Fights Against the COVID-19 Pandemic: A Developing
Country Perspective. World Bank Group. Research and Policy Briefs No.35 May 15, 2020.
Loayza, Norman V., Sanghi, Apurva., Shaharuddin, Nurlina., And Wuester, Lucie. (2020). Recovery From the
Pandemic Crisis: Balancing Short-Term and Long-Term Concern. World Bank Group. Research and Policy
Briefs No.38 September 7, 2020.
Madźarĕviĕć-Śujter, Sanja. (2020). Western Balkan Labor Markets and The COVID-19 Shock. World Bank
Group. The Economic and Social Impact of COVID-19: Labor Market
DAFTAR
PUSTAKA
Ngadi, Ruth Meilianna, Purba, Astrelina. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap PHK dan Pendapatan
Pekerjaan di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indoensia, Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli
2020.
Novitasari dan Tika Widiastuti. (2019). Penghitungan Efektivitas Pemberdayaan Desa Menggunakan Indeks
Desa Zakat (Idz) (Studi Kasus: Desa Laharpang Kediri). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.6
No.7 Juli 2019: 1421-1433.
Park, Cyn-Young., Villafuerte, James., Abiad, Abdul., Narayanan, Badri., Banzon, Eduardo. Samson, Jindra.,
Aftab, Ammar., and Tayag, Mara Claire. (2020). An Updated Assesment of The Economic Impact of
COVID-19. ADB Briefs No.133 May 2020.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan. (2020).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. (2020)
Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. (2020)
Purwanti, Pramitha., Mayadewi, Anggraita. (2020). Analisis Perbandingan Ekspor dan Impor Komoditi
Unggulan Indonesia-China Sebelum dan Setelah Penerapan ACFTA. E-Journal EP Unud. January, 2020
Raheem, Fazeer., Allen, Richard., Barroy, Halēnē., Gores, Laura., and Kutzin, Joseph. (2020). COVID-19 Funds
in Response to the Pandemic. International Monetary Fund. Fiscal Affairs. Special series on COVID-19
August 26, 2020.
Stephens, Aaron Rae. (2017). The Need for Emergency Economic Policy Options to Mitigate the Economic
Impacts of Epidemics: Ebola in West Africa and Mers in South Korea. Regional Economies and Policies
(REP) 2017(2): 1-11.
Wei, William W.S. (2013). Time Series Analysis Solution Manual. Diambil dari
https://www.slideshare.net/AdrianJohn8/time-seriesanalysissolutionmanualbywilliamwei
Wei, William W.S. Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods. Departement of Statistic The
School of Bussiness and Management Temple University. Diambil dari
http://civil.colorado.edu/~balajir/CVEN6833/lectures/wwts-book.pdf
LAMPIRAN
1. PDRB Sisi Lapangan Usaha Kalimantan Selatan Tahun 2
Kat Uraian Harga Berlaku
2017 2018 2019
2
1 23.171,08 34
Pertanian
A Pertambangan & 33.121,19 24.458,20 25.837,80
Penggalian
B Industri Pengolahan 22.951,18 35.461,57 34.453,28
Listrik dan Gas 206,86
C Pengadaan Air 645,16 24.081,10 24.635,65
D Konstruksi 237,11 255,04
E Perdagangan dan 12.393,79 709,00 754,90
F Reparasi
Transportasi & 15.483,03 13.675,86 14.910,49
G Pergudangan
Akomodasi & Makan 10.345,47 17.220,84 19.031,70
H Minum
Infokom 3.143,54 11.387,10 12.469,23
I Jasa Keuangan &
Asuransi 5.535,38 3.463,67 3.834,60
J Real Estate 6.065,46 6.570,31
Jasa Perusahaan 5.738,71
K Administrasi 6.207,19 6.450,60
Pemerintahan 3.531,10 3.795,37 4.118,67
L Jasa Pendidikan 1.053,37 1.175,72 1.305,73
M,N Jasa Kesehatan
9.485,82 10.222,28 11.103,08
O Jasa Lainnya 8.008,70 8.816,48
7.278,69 3.364,77 3.628,09
P PDRB 3.078,92
Q 2.150,13 2.385,00
R,S,T, 1.941,26 171.684,07 180.560,65
U
159.104,55
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search