Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (ICS) & Rencana Operasi Darurat (ERP)

SISTEM KOMANDO
PENANGANAN DARURAT
BENCANA (ICS) & RENCANA
OPERASI DARURAT (ERP)

18 Juli 2022, Pelatihan Kementerian Keuangan

Ario Akbar Lomban, SE. M.Ikom︎
Widyaiswara Ahli Madya︎
Pusat Pendidikan & Pelatihan Penanggulangan Bencana︎

Ario Akbar Lomban, SE. M.Ikom
Widyaiswara Ahli Madya

Phone : +6285761715191 Spesialization
Email : akbarlomban@gmail.com •  Emergency Response System
•  Management Data & Information
•  Crisis Communication
Emergency Response
Posko Logistik Bencana Tsunami Aceh - Bandara Hang Nadim
Batam (2004), Evakuasi Adam Air & Lion Air, 2009, Banjir
Jakarta, Bencana Asap Riau (2013 – 2014) & Palembang (2015),
Erupsi Sinabung (2013- 2014), Erupsi Gunung Agung (2017),
Gempa NTB (2018), Karhutla Kalimantan Barat (2018), Bansor
Lebak (2020), Longsor Sumedang (2021), Siklon Tropis Seroja
NTT (2021)
Published
Buku Data Bencana (2011- 2014), Merintis Jalan Menuju
Indonesia Tangguh (2015), Masa Depan Penanganan
Darurat Bencana (2017), Satu Rasa untuk Kemanusiaan
(2020), Urgensi Kajian Risiko Bencana Kota Depok (2021),
Artikel Majalah Gema, dll

PEMBAHASAN

01 Manajemen PDB 02 SKPDB

03 Rencana Operasi 04 Simulasi PB

SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA

PASCA PRA
BENCANA BENCANA

kegiatan untuk mengembalikan mencakup kegiatan pencegahan,
kondisi masyarakat & mitigasi, kesiapsiagaan, serta
lingkungan hidup yang terkena peringatan dini (perencanaan,
bencana dengan memfungsikan
kembali kelembagaan, pendidikan & pelatihan, FGD, PRB,
prasarana, & sarana dengan penelitian, tata ruang, dll)
melakukan upaya rehabilitasi
dan rekonstruksi TANGGAP
DARURAT

meliputi kegiatan penyelamatan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan

PERUBAHAN PARADIGMA RESPONSIF
MENJADI PREVENTIF

1.  Risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun
daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh
kelembagaan yang kuat

2.  Mengidentifikasikan, mengkaji & memantau risiko
bencana serta menerapkan sistem peringatan dini

3.  Memanfaatkan pengetahuan, inovasi & pendidikan
untuk membangun kesadaran keselamatan diri &
ketahanan terhadap bencana pada semua
tingkatan masyarakat

4.  Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana.
5.  Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada

semua tingkatan masyarakat agar respons yang
dilakukan lebih efektif. (UNISDR, 2005)

KERANGKA PIKIR PENGURANGAN RISIKO BENCANA

RISIKO BENCANA Kajian Risiko Bencana

PENCEGAHAN Pengelolaan sumber bencana sehingga tidak menimbulkan/
mengurangi risiko

MITIGASI Membangun buffer/penghalang sehingga risiko bencana tidak
menyentuh kerentanan & kapasitas

PENGALIHAN Menghindar/relokasi, atau mengalihkan kepada
pihak lain untuk mengurangi risiko

KESIAPSIAGAAN Upaya penyelamatan diri/evakuasi
terstruktur

TAHAPAN KEDARURATAN

KEADAAN DARURAT STATUS KEADAAN PENANGANAN
DARURAT DARURAT
Suatu keadaan yang mengancam
dan mengganggu kehidupan Adalah suatu keadaan yang Serangkaian kegiatan yang dilakukan
maupun penghidupan ditetapkan oleh pemerintah untuk dengan segera pada keadaan
sekelompok orang yang jangka waktu tertentu, atas dasar darurat bencana untuk
memerlukan tindakan rekomendasi lembaga yang mengendalikan ancaman/penyebab
penanganan segera & memadai diberikan wewenang untuk & menanggulangi dampak yang
(Perban No. 3/2016) penanggulangan bencana (UU ditimbulkan (PP 21/2008 Psl. 25)
24/2007 Ps. 7 ayat 2)

TAHAPAN PENANGANAN KEADAAN DARURAT

SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT TRANSISI KEPEMULHAN

•  Potensi ancaman bencana •  Keadaan ketika ancaman •  Keadaan ketika ancaman

meningkat bencana terjadi bencana yang terjadi
cenderung menurun
•  Ditandai adanya informasi •  Terdapat masyarakat eskalasinya dan/atau telah
berakhir
peningkatan ancaman dari terdampak & korban
sistem peringatan dini & •  Masih terdapat pelayanan
pertimbangan dampak yang •  Situasi chaos
akan terjadi •  Renkon - Renops - Renaksi kehidupan & penghidupan
sekelompok orang/masy masih
•  Berlaku untuk jenis ancaman tetap berlangsung

bencana yang “slow on set”

•  Renkon digelar

UNSTOPABLE – DENZEL WASHINGTON

PERTANYAAN/TUGAS

1.  Kejadian tersebut, termasuk konteks siaga darurat atau tanggap
darurat?

2.  Terdapat fungsi apa saja dalam proses penanganan dalam video
tersebut? sebutkan minimal 4 fungsi “K” dan dijabarkan
penjelasannya.

3.  Jawaban dikirimkan langsung ke panitia dengan menyebutkan
nama_lengkap
Terima kasih!

SIAGA DARURAT

“Suatu keadaan terdapat potensi
bencana, yang merupakan
peningkatan eskalasi ancaman yang
penentuannya didasarkan atas hasil
pemantauan yang akurat oleh
instansi yang berwenang & juga
mempertimbangkan kondisi nyata/
dampak yang terjadi di masyarakat”.

TANGGAP DARURAT BENCANA

Kaji Status
Cepat Keadaan
Darurat

“Serangkaian kegiatan yang Pemulihan UU PB Search &
dilakukan untuk menangani Segera 24/2007 Rescue
dampak buruk yang ditimbulkan Sarpras Pasal 48
segera, pada saat kejadian Vital
bencana”.

Perlindungan Pemenuhan
Kelompok Kebutuhan
Rentan Dasar

“Much as we may wish to make a new beginning. TRANSISI DARURAT
Some part of us resist doing so as though we were KE PEMULIHAN
making the first step toward disaster”
- William T. Bridges - Keadaan dimana penanganan
darurat bersifat sementara
berdasarkan kajian teknis dari
instansi yang berwenang dengan
tujuan agar sarana prasarana
vital serta kegiatan ekonomi
masyarakat dapat segera
berfungsi. Dilakukan sejak
berlangsungnya tanggap darurat
sampai dengan tahap rehabilitasi &
rekonstruksi dimulai.

UU 24 Tahun 2007 Pasal 48

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

UU 24 Tahun 2007 Pasal 48

•  Pengumpulan, pengolahan •  Air Bersih︎
& analisis data︎ •  Sandang & Pangan︎
•  Sanitasi︎
•  Penyajian informasi ︎ •  Pelayanan Kesehatan︎
•  Segera saat siaga & •  Tempat pengungsian︎

setelah terjadi bencana︎

•  Skala Nasional ︎ •  Lansia︎
•  Skala Provinsi︎ •  Ibu Menyusui &
•  Skala Kabupaten/Kota︎
Balita︎
•  Difabel︎

•  Search & Rescue︎ •  Pembersihan lokasi
•  Pertolongan Darurat︎ bencana︎
•  Evakuasi Korban︎
•  Prioritas Kel Rentan︎ •  Perbaikan darurat
fasilitas umum︎

•  Perbaikan utilitas︎

01. KAJI CEPAT Pengkajian cepat yang dilakukan pada saat
BENCANA tanggap darurat bencana (Pengumpulan data,

pengolahan & analisis data & penyajian Informasi
secara cepat)

1.  Menilai ada/tidaknya kedaruratan
2.  Menggambarkan jenis & besarnya

masalah
3.  Kemungkinan perkembangan lebih

lanjut akibat keadaan darurat
4.  Menilai kemampuan dalam merespon &

kebutuhan untuk penanggulangan
5.  Menentukan prioritas tindakan yang

perlu dilakukan untuk penanggulangan

02. PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT

NASIONAL KEPALA NEGARA

PROVINSI GUBERNUR

KAB/KOTA BUPATI / WALIKOTA

•  Penetapan status & tingkatan bencana memuat
indikator : Jumlah korban, kerugian harta benda,
kerusakan prasarana & sarana, cakupan luas wilayah
yang terkena & dampak sosek yang ditimbulkan. (UU
No. 24/ 2007 Ps 7 ayat 2)

•  Dasar pemberlakuan kemudahan akses
•  Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat

Bencana (SKPDB)

03. PENYELAMATAN & EVAKUASI

04. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Kebutuhan air bersih &
sanitasi, pangan, sandang,
kesehatan, penampungan
sementara ditujukan untuk
memenuhi standar minimal
pelayanan kemanusiaan saat
darurat bencana

05. PERLINDUNGAN
KELOMPOK RENTAN

Penyelamatan &
Evakuasi, Pengamanan,
Pelayanan Kesehatan,
Psikososial/Kesehatan
Mental

06. PEMULIHAN SEGERA
FUNGSI SARANA &
PRASARANA VITAL

1.  Pembersihan lokasi (puing-puing,
sampah, bahan berbahaya dll)

2.  Perbaikan darurat fasilitas umum (jalan,
jembatan, bandara, pasar dll)

3.  Perbaikan sarana dan prasarana
pendukung (utilitas) seperti; jaringan
komunikasi, listrik, air bersih dll

TIDAK ADA POSKO DALAM POSKO

“Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana (SKPDB) adalah satu kesatuan
upaya yang terstruktur dalam SATU
KOMANDO yang digunakan untuk
mengintegrasikan kegiatan penanganan
darurat secara efektif dan efisien dalam
mengendalikan ancaman/penyebab &
menanggulangi dampak pada saat
keadaan darurat bencana”
(Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016)

FUNGSI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA (SKPDB)

KOMANDO PERENCANAAN OPERASI

Menentukan tujuan, strategi, Mengumpulkan dan menganalisa Merekomendasikan taktik,
prioritas penanganan insiden & informasi, menelusuri sumberdaya pemenuhan sumberdaya &
menjalankan tanggungjawab PDB & memuktahiran mengarahkan taktik penanganan
pendokumentasian PDB

LOGISTIK MEDIA CENTER ADM / KEU

Menyediakan sumberdaya & Manajemen data, informasi Bertanggungjawab terkait hal-hal
pelayanan yang diperlukan komunikasi PDB pembiayaan STOK PDB &
pengadaan barang/jasa

SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
(STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KAB/KOTA)

Pos Pendamping Nasional︎
Nasional Provinsi︎
Pos Pendukung Kab/Kota︎
(Bantuan Internasional)


Pos Pendamping Provinsi

Posko PDB Pos Pendukung
Pos Lapangan
NPeontedsam: pingan :
Komando :

SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
(STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA PROVINSI)

Pos Pendamping Nasional
Nasional Provinsi
Pos Pendukung Kab/Kota
(Bantuan International)


Posko PDB

Pos Pendukung

Pos Lapangan Pos Lapangan Pos Lapangan Pos Lapangan

NPeontedsa m: pingan :

Komando :

SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
(STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NASIONAL)

Pos Pendukung Posko Nasional
(Bantuan Internasional) Nasional PDB Provinsi

Pos Pendamping Wilayah

Kab/Kota

Pos Lapangan Pos Lapangan Pos Lapangan Pos Lapangan

Notes : :
Pendampingan

Komando :

STRUKTUR ORGANISASI PDB MERAPI 2010

STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
GEMPABUMI LOMBOK 2018

PERKA BNPB No. 8/ 2013
“Sebagai pusat informasi tentang
perkembangan terbaru seputar
bencana yang terjadi dan
penanganan pascabencana bagi
media massa, masyarakat & pihak-
pihak yang membutuhkan”.

STRUKTUR KLASTER PENANGGULANGAN BENCANA

KLASTER NASIONAL PB KLASTER INTERNASIONAL

Klaster Kesehatan
Koord: Kapus PPK, Kemenkes
Klaster Pencarian dan Penyelamatan
Koord: Direktur Operasi dan Pelatihan, BASARNAS

Klaster Logistik
Koord: Direktur Logistik, BNPB
Klaster Pengungsian dan Perlindungan
Koord: Direktur Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam, Kemensos
Klaster Pendidikan
Koord: Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Luar Negeri, Sekretariat Jendral, Kementerian
Pendidikan
Klaster Sarana dan Prasarana
Koord: Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Kementerian
PUPR
Klaster Ekonomi
Koord: Sekretaris Ditjen Hortikultura, Kementan

Klaster Pemulihan Dini
Koord: Direktur Pencegahan dan Penanggulangan
Bencana, Kemendagri

KEMUDAHAN AKSES
PENANGANAN DARURAT BENCANA

(UU 24 Tahun 2007 Ps. 50)

“Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses, dapat dipidana
penjara paling singkat 3 thn atau paling lama 6 thn & denda paling sedikit 2 milyar atau

denda paling banyak 4 milyar”. (Pasal 77 UU No. 24/2007)

DANA SIAP PAKAI

Laporan kejadian (kronologisnya)
paling lambat 3 hari setelah
kejadian︎
︎
Penetapan status keadaan
darurat DpaeenraanhgsaentaenmbpeantcFana fdasaeri,
Kepala
waktu︎
︎
Usulan permintaan dukungan
bantuan (realitis, dilengkapi
rincian kebutuhan penanganan
darurat dan RAB) paling lambat
1 minggu setelah kejadian︎



PENANGANAN COVID-19 1 T (Target)
DENGAN PENDEKATAN 5S1T

5 S (Strategi, Struktur, Sistem, Skill, Speed)

STRATEGI STRUKTUR SISTEM SKILL SPEED TARGET

Mengedepankan Kolaborasi pusat Manajemen Kepakaran : ︎ §  Disiplin︎
preventif promotif dan daerah dengan penanganan §  Kesehatan §  Patuh︎
untuk meningkatkan pendekatan berbasis § 
ketahanan nasional di Kolaborasi masyarakat︎ §  Militan︎ Yang sehat tetap sehat,
bidang kesehatan︎ Pentahelix berbasis gotong §  Epidemiologi︎ Rantai yang kurang sehat
royong ︎ §  Medis︎
komunitas︎ Komando dari menjadi sehat, dan yang
§  Teknologi pusat hingga sakit diobati sampai
sembuh.︎
informasi︎ tingkat RT/RW
§  Ekonomi︎ sebagai kunci
§  Hukum︎
§  Sosial Budaya ︎ kecepatan

penanganan
Covid-19︎

SKPDB DALAM PENGARAH PRESIDEN
PENANGANAN COVID-19 KETUA PELAKSANA
GTPP COVID-19 NASIONAL
STRATEGIS
OPERASIONAL GUBERNUR
KA PELAKSANA
TAKTIS GTPP COVID-19 PROVINSI
WALIKOTA/BUPATI
•  Mengkoordinasikan, memadukan & mensinergikan semua elemen yang terlibat KA PELAKSANA GTPP
dalam Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk meminimalisir dampak, COVID-19 KAB/KOTA
menstabilkan situasi & mencegah terjadinya perluasan dampak pandemi yang
terjadi.︎ CAMAT
KA PELAKSANA GTPP
•  Merencanakan & melaksanakan operasi penanganan darurat bencana secara COVID-19 KECAMATAN
terpadu ︎
CAMAT
︎ KA PELAKSANA GTPP
COVID-19 KECAMATAN

CAMAT
KA PELAKSANA GTPP

RW/RT

Fungsi 4K1I melalui REGULASI •  Dalam bentuk SE, Protokol, Pedoman, dsb
Pendekatan •  Secara berkala (mengikuti RO & RA), dan
Sistem
Penanggulangan sesuai kebutuhan
Bencana
KELEMBAGAAN •  SATGAS Nasional sd SATGAS RT/RW
KOMANDO •  Memanfaatkan perangkat yang sudah ada
KENDALI
PERENCANAAN • Rencana Operasi. Durasi sd 2021, dengan target
KOORDINASI ANGGARAN capaian berkala (per 100 hari, per 6 bln, dsb)
KOMUNIKASI
INFORMASI • Rencana Aksi. Periode operasi lebih singkat untuk
memastikan keberhasilan target capaian berkala

• lAaPinBnNya, AyaPnBgDt,idSWakAmSeTAngdikaant s&umsabher pendanaan
• yRaenfogksuusdinagh dbaenrjarelaanlodkaarsii mdaurlitipproihgarkam-program

PENINGKATAN • Sarpras, Logpal, SDM, Pelatihan dsb

KAPASITAS

LANDASAN HUKUM
SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

•  PP No. 21 Pasal 47 Ayat 4
Ø  Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.

•  PP No. 21 PENJELASAN Pasal 47 (4)
Ø  Yang dimaksud dengan “sistem komando tanggap darurat bencana” adalah suatu
standar penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga
dengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur, dan
komunikasi dalam suatu struktur organisasi

•  PERKA BNPB No. 3 Tahun 2016
Merupakan satu kesatuan upaya terstruktur dalam SATU KOMANDO yang digunakan
untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam
mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat
keadaan darurat bencana.





RENCANA 01 DARURAT (Keadaan / Situasi)
OPERASI DARURAT 02 KEDARURATAN (Suatu keadaan yang harus
03 segera diatasi)
BENCANA 04
TANGGAP DARURAT (Tahapan/Upaya)
PENANGANAN DARURAT (Upaya yang dilakukan
untuk mengatasi keadaan darurat)

KESIAPAN

Pengetahuan & kapasitas yang dikembangkan oleh
Pemerintah, organisasi, komunitas & individu, untuk secara
efektif mengatasi, menanggapi, memulihkan dari dampak
yang mungkin, akan atau sudah terjadi

KESIAGAAN

Kondisi untuk dapat bertindak segera berdasarkan
kemampuan, ketersediaan aset, keterampilan sesuai prokotol
yang sudah ditetapkan/disepakati

DASAR HUKUM

Pasal 36 UU 24/2007 :︎
-  Ditetapkan oleh Pemerintah & Pemerinrah Daerah sesuai kewenangannya︎
-  Penyusunannya dikoordinasikan oleh Badan (BNPB/BPBD)︎
-  Dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada satu wilayah

dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yg berisi program kegiatan PB︎
-  Ditinjau secara berkala oleh Pemerintah & Pemerintah Daerah︎

Rencana Rencana Rencana Operasi︎
Penanganan Kontinjensi︎
Kedaruratan

Bencana︎

P••  aPPseeannlgy4uo5srguananyaiansta&s(i2aun)ji,cUopUbena2y4Ru/Plu2Bh0︎ a0n7, ︎ PP 21 Ps. 17.3︎ Ps. 50, UU 24/2007︎
• pPeemlatuikhtaanhi&ranglapdroi smeedkuarnTisDmBe︎ TD︎ • Rencana tanggapan Perintah pelaksanaan dari
terhadap ancaman- Komandan pada saat
ancaman tertentu︎ darurat︎

Mengapa Proses
Perencanaan Sangat
Penting Dalam PB?

Setiap kegiatan dalam penyelenggaraan
bencana harus terencana, terarah,
terpadu dan menyeluruh, oleh karenanya
perencanaan harus dilakukan sebelum
melaksanakan kegiatan penanggulangan
bencana

Penanggulangan bencana mempunyai
karakteristik yang berbeda untuk setiap
tahapan prabencana, saat darurat
bencana dan pascabencana.

Agar setiap kegiatan penyelenggaraan
penanggulangan bencana dapat dipantau
dan dievaluasi capaian atau kinerjanya,
maka harus ada perencanaan yang
dibuat sebelumnya.

Kontinjensi &
Rencana Kontinjensi

Kontinjensi adalah keadaan atau
situasi (bahaya/emergency) yang
diperkirakan akan segera terjadi dan
juga belum tentu terjadi
Rencana kontinjensi adalah suatu proses
identifikasi dan penyusunan rencana
yang didasarkan pada keadaan
kontinjensi atau yang belum tentu
terjadi. Rencana kontinjensi, mungkin
tidak akan pernah diaktifkan, jika
keadaan yang diperkirakan tidak terjadi

Rencana Operasional/Taktis

“Suatu rencana yang diturunkan dari rencana strategis untuk
mencapai tujuan/target & waktu tertentu yang berhubungan dengan
manusia dan aksi”.

•  Rencana yang bersifat statis adalah
rencana yang berlaku umum dan hanya
memuat SIAPA dan APA yang dilakukan
dan BAGAIMANA caranya?

•  Sedangkan rencana yang bersifat
dinamis adalah memuat KAPAN (waktu,
durasi), DIMANA (lokasi) dan BERAPA
(volume dan besaran) sumberdayanya.

•  Jadi setiap rencana yang lengkap adalah
yang mengandung sifat statis
(framework) dan dinamis (action plan).

KOORDINASI & KETERPADUAN LINTAS SEKTOR
DALAM SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

(Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016)



MINDSET
“MUST CHANGE”
PERUBAHAN
RESPONSIF
MENJADI
PREVENTIF … ?

Era Digital DINAMIKA PENANGANAN
TIK DARURAT BENCANA

Ancaman PDB yang Karakter •  Penanggulangan bencana bersifat
bencana responsif, Masyarakat dinamis, termasuk penanganan darurat.
meningkat adaptif &
komprehensif •  Dibutuhkan regulasi adaptif, agar
penanganan darurat bencana dapat
Perubahan berjalan efektif & efisien. (adanya DTH,
Iklim status keadaan tertentu & status kondisi
risiko bencana berdampak luas )

•  Saat ini penanganan darurat bencana
lebih fleksibel, tapi tetap profesional

•  Rehabilitasi & rekonstruksi khusus untuk
pembangunan rumah dilaksanakan sedini
mungkin (menggunakan dana DSP),
beriringan dengan penanganan darurat,
tidak lagi terpaku dilakukan jika masa
keadaan darurat sudah berakhir.

LESSON LEARNED PDB
SIKLON TROPIS SEROJA NTT 2021

MEMAKNAI GOLDEN TIME

NALURI︎ TINDAKAN︎

LAPOR & KEPUTUSAN
KOORDINASI︎ & STRATEGI︎

PILIHAN GOAL︎
TAKTIK︎