Kurikulum Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

1|Kurikulum Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

Kurikulum Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi
Bencana

Pengarah
Berton S. P Panjaitan
R. Theodora Eva Y.A.
Rizky Khusuyassin

Penulis
Apriyuanda Giyant Bayu Pradana
Alam Maulana
Roswanto
Neri Egi Rusmana
R. Hutomo
Marlina Adisty
Sri Hastuti
Ario Akbar Lomban
Jajat Suarjat
Nurhasanah

Editor
Afif

Kontributor
Sugeng Triutomo
Ujang Dede Lasmana

Desain
Roswanto

Diterbitkan oleh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Hak cipta dilindungi oleh undang – undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDTI)
ISBN: ………

2|Kurikulum Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

KATA PENGANTAR

Merujuk pada Sasaran Kebijakan strategis Penanggulangan
Bencana 2020-2024 yaitu “Menurunnya indeks risiko bencana
pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi”
dengan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan
ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
dalam menghadapi bencana. Pelatihan sebagai salah satu upaya
meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam
mengelola risiko bencana yang terpadu dan efektif.
Adanya kurikulum Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi
Bencana dapat sebagai rujukan para pihak dalam melaksanakan
pelatihan yangakan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.
Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat menyusun rencana
kontinjensi dan disepakati bersama oleh para pelaku penanganan
darurat, dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan
sumberdaya yang disusun dalam suatu kerangka kerja
penanganan darurat.
Ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan modul ini bagi anggota Tim
Kerja review kurikulum, tim penulis, tim review, observer, dan
peserta ujicoba. Kurikulum ini diharapkan dapat menuhi
kebutuhan pengelolapelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi.
Namun demikian, saran danmasukan dari peserta dan pemangku
kepentingan bagi pengembangan materi pembelajaran tetap
dibutuhkan.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana BNPB

Berton S. P Panjaitan

3|Kurikulum Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................... 3
DAFTAR ISI ................................................................................. 4
BAB I PENDAHULUAN.................................................................. 6

A. Latar Belakang............................................................... 6
B. Kerangka Dasar Kurikulum .............................................. 7

B.1. Landasan Konseptual ............................................... 7
B.2. Landasan Operasional .............................................. 9
B.3. Landasan Yuridis...................................................... 10
C. Tujuan.......................................................................... 11
C.1. Tujuan Umum ......................................................... 11
C.2. Tujuan Khusus ........................................................ 11
D.Kompetensi Lulusan........................................................ 12
E. Pengertian..................................................................... 12
BAB II STRUKTUR KURIKULUM PELATIHAN ................................... 17
A. Prinsip Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.............. 17
B. Pelatihan penyusunan rencana kontinjensi....................... 18
C. Penjelasan Umum Materi Pelatihan Penyusunan Rencana
Kontinjensi .................................................................. 26
BAB III PERENCANAAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN . 33
A. Sasaran........................................................................ 33
B. Karakteristik Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan ........ 33
C. Karakteristik Tenaga Pendidik ........................................ 33
D. Karakteristik Penyelenggara ........................................... 34
E. Metode Penyelenggaraan ............................................... 35
F. Kelengkapan Pendidikan dan Pelatihan ............................ 35
G. Metodologi Pendekatan Konsep Pelatihan Partisipatif ......... 35
H. Pengelolaan Pelatihan ................................................... 36
I. Evaluasi ...................................................................... 38
J. Sertifikat Pelatihan ....................................................... 39
K. Sumber Belajar (Referensi) ............................................ 40
BAB IV PENUTUP........................................................................ 42

4|Kurikulum Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

Lampiran 1 – Silabus ................................................................. 43
Lampiran 2 – Lembar Kontak Lembaga .......................................... 51
Lampiran 3 – Lembar Komitmen ................................................... 53
Lampiran 4 – Rencana Tindak Lanjut ............................................. 54
Lampiran 5 – Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan........................... 55

5|Kurikulum Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana merupakan payung hukum dalam penanggulangan
bencana,mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana,
perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan
risiko dan kesiapsiagaan. Pelibatan semua unsur terutama
masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana menjadi
suatu keniscayaan. Perubahan paradigma di tingkat kebijakan
dengan lahirnya regulasi untuk mendukung manajemen
pengurangan risiko bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat
PB) atau Indonesia Disaster Relief Training Ground (Ina DRTG) di
Sentul, Jawa Barat, sebagai sebuah pusat pelatihan untuk
pengembangan kapasitas para pelaku penanggulangan bencana.
Untuk mendukung operasionalisasinya dibutuhkan perangkat
lunak, yakni kurikulum dan modul penanggulangan bencana.
Salah satu kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat PB adalah
kurikulum dan modul Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana
berbasis kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8
Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI).

KKNI mengatur kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan
kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan
di berbagai klaster. Untuk kurikulum dan modul penyusunan
rencana kontinjensi pada jenjang 4 sampai denganjenjang 6 yang
dikelompokkan dalam teknisi atau analis.

6|Kurikulum Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

Setelah beberapa tahun kurikulum dan modul penyusunan
rencana kontinjensi dilaksanakan dalam pendidikan dan
pelatihan (pelatihan) PB di BNPB, pada tahun 2021 ini Pusdiklat
BNPB berkomitmen dan mempersiapkan diri untuk proses
akredisasi yang difokuskan pada empat paket pelatihan, salah
satunya penyusunan rencana kontinjensi. Keempat paket
Pelatihan tersebut selama ini telah dilaksanakan setiap tahunnya
oleh Pusdiklat. Namun setelah mengalami proses perubahandan
perkembangan seiring tahun berjalan, perlu untuk melakukan kaji
ulang penyusunan kembali bahan ajar/tayang untuk kurikulum
dan modul yang telah dihasilkan tersebut.

Merupakan kebutuhan untuk memahami kerangka kompetensi
sumberdaya manusia (SDM) di bidang PB yang berada dibawah
payungRencana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(RSKKNI) PB serta kerangka penjenjangan sesuai dengan KKNI.
Kurikulum berbasiskompetensi bidang PB merupakan integrasi
dari kerangka kompetensi maupun kerangka penjenjangan
kualifikasi kerja yang nantinya akan diramu dalam sebuah menu
paket pelatihan.

Dengan diselenggarakannyapaket pelatihan ini diharapkan dapat
memperkecil gap kompetensi SDM antara kompetensi nyata
dengan kompetensi ideal dan diharapkan adapada setiap individu
SDM penggerak bidang PB. Diharapkan pula akan memiliki
korelasi dengan program uji kompetensi dan sertifikasi yang
diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PB BNPB.
Untuk itu pentingnya menyempurnakan kurikulum dan modul
penyusunan rencana kontinjensi yang berbasis kompetensi,
untuk mendukung program dan kegiatan Pusdiklat PB BNPB.

B. Kerangka Dasar Kurikulum
B.1. Landasan Konseptual
1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara
geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memiliki
berbagai potensi positif. Namun demikian juga menyimpan
potensi negatif yang dapat menimbulkan bencana alam,
bencana non alam maupun bencana sosial. Potensi bencana
tersebut yakni gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi,
banjir, banjir bandang, tanah longsor,kekeringan, kebakaran

7|Kurikulum Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

hutan dan lahan, angin puting beliung, kegagalan teknologi
serta bencana sosial/konflik sosial yang dapat berdampak
menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, pengungsian
dan kerugian lain yang tak ternilai.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan
Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana, meliputi tahap prabencana, saat
penanganan darurat, dan pasca bencana. Salah satu tahap
kesiapsiagaan yakni perencanaan kontinjensi yang merupakan
proses perencanaan kedepan, dalam keadaan yang tidak
menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati bersama,
tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem
tanggapan dan pengerahan potensi sumberdaya disetujui
bersama untuk mencegah atau menanggulangi lebih baik
situasi darurat.
3. Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses
perencanaan kontinjensi antara lain sumber daya manusia
fasilitator yang masih terbatas, pembiayaan yang masih
terbatas, serta hasil evaluasi/ observasinya. Untuk itu perlu
dilakukan kajian terhadap hal-hal dimaksud untuk
penyempurnaan dan pengembangan di masa mendatang.
4. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk
mengajarkan kepada aparat maupun masyarakat, serta dunia
usaha dalam edukasi dan sosialisasi kesadaran dan
kesiapsiagaan menghadapi bencana. Diperlukan proses
pelatihan penyusunan rencana kontinjensi dengan materi,
kurikulum, dan modul perencanaan kontinjensi yang berbasis
kompetensi yang memuat unsur-unsur pengetahuan,
keterampilan dan sikap.
5. Dalam mengembangkan kurikulum, didasarkan pula pada
nilai-nilai yang dianut Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, yaitu:

a. Tanggap
Cepat dapat mengetahui gejala adanya bencana atau
keadaan yang mengindikasikan adanya bencana yang
timbul/muncul. Tanggap ini berhubungan dengan rasa atau
affektif.

b. Tangkas
Cekatan, sigap, gesit, yang berkaitan dengan keterampilan.
Dalam penanggulangan Bencana, keterampilan tersebut

8|Kurikulum Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

dalam hal penyelamatan dan evakuasi, pertolongan
pertama, manajemen shelter, komunikasi radio,
pendampingan psikososial dan dapurumum.
c. Tangguh
Kuat sekali, andal, tabah dan tahan menderita serta
mampu beradaptasi dalam menghadap potensi ancaman
bencana. Membangun pribadi yang tangguh adalah
membangun satupribadi manusia seutuhnya baik lahiriah
maupun batiniah yang artinya memiliki kemampuan untuk
menata diri dalam menjalankan kehidupan ini dengan
penuh semangat sekalipun situasi dan kondisi di sekitarnya
kurang mendukung.

B.2. Landasan Operasional
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang antara lain
mengatur penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan,dan mengintegrasikan bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja
dalam rangka pemberian pengakuankompetensi kerja sesuai
dengan struktur pekerjaan di berbagai klaster. KKNI ini terdiri
atas 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 sebagai
jenjang terendah dan jenjang 9 sebagai jenjang tertinggi.
Jenjang tersebut terdiri atas:
a. Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam

jabatan operator.
b. Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam

teknisi atau analis.
c. Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam

jabatan ahli.
2. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang

TanggungjawabFungsional Pendidikan dan Pelatihan.
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 14

Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penjenjangan
Pelatihan Teknis, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. Pelatihan Teknis Substantif;
b. Pelatihan Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.

Pelatihan teknis substantif adalah pelatihan yang
memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat

9|Kurikulum Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

substantif dalam rangka pencapaian kompetensi peserta
sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara profesional. Pelatihan Teknis Umum/
Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud
dalam adalahpelatihan yang memberikan pengetahuan dan
ketrampilan yang bersifatumum dalam rangka pencapaian
kompetensi PNS terkait dengan tugas tugas yang bersifat
umum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara profesional.
4. Kurikulum dan Modul Penyusunan Rencana Kontinjensi
Bencana, Pusdiklat PB BNPB, Tahun 2018.
5. Draft Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana tentang Perencanaan Kontinjensi Bencana.
6. Draft Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kontingensi
Bencana Tahun 2021. Direktorat Kesiapsiagaan, Deputi
Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7. Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi
Ancaman Bencana (edisi keempat), Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

B.3. Landasan Yuridis
Dasar Hukum dalam Penyusunan Kurikulum Penyusunan
RencanaKontinjensi Menghadapi Bencana adalah:
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

tentangPenanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008

tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan

Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

Per/66/M. Pan/6/ 2005 tentang Jenjang Pendidikan dan
Pelatihan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.

10 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemenuhan
Kebutuhan Dasar.

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana.

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik
dan Peralatan.

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian
Risiko Bencana.

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 6a Tahun 2011 Pedoman Penggunaan Dana Siap
Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 10 tahun
2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Pelayanan Publik.

16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 13
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

C. Tujuan
C.1. Tujuan Umum
Tujuan umum disusunnya kurikulum penyusunan rencana
kontinjensi untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan
pelatihan penyusunan rencana kontinjensi, serta memberikan
pegangan dan pedoman bagi fasilitator untuk melaksanakan
pelatihan, sehingga kisi- kisi kurikulum maupun materi yang
diberikan akan standar.
C.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus disusunnya kurikulum, setelah mengikuti
pelatihan penyusunan rencana kontinjensi para peserta
pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu menyusun rencana
kontinjensi yang berbasis skenario risiko bencana yang disusun
dan disepakati bersama oleh para pelaku penanganan darurat,
dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan sumberdaya

11 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

yang disusun dalam suatu kerangka kerja penanganan darurat.

D. Kompetensi Lulusan
Setelah mengikuti pelatihan penyusunan rencana kontinjensi
dengan kurikulum dan modul yang berbasis kompetensi
(bermuatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap), peserta
diharapkan mampu memahami prinsip dan proses serta
penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi, mengelola
dan mengorganisasikan data, mengorganisasikan pelaku, untuk
menyusun dokumen rencana kontinjensi, serta mensimulasikan
draft rencana kontinjensi.

E. Pengertian
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancamdan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non-alam maupunfaktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampakpsikologis.
2. Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik
biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan
teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka
waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan
kerusakan.
3. Kerentanan adalah kondisi-kondisi yang ditentukan oleh
faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-
proses, yang meningkatkan kerentanan masyarakat
terhadap dampak bahaya.
4. Kapasitas adalah sinergi dari semua kekuatan dan sumber
daya yang tersedia dalam sebuah komunitas, masyarakat
atau organisasiyang dapat mengurangi tingkat risiko atau
dampak dari bencana
5. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu
tertentu yang dapatmerupakan kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguankegiatan masyarakat.
6. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk
membarikan gambaran menyeluruh terhadap risiko
bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat

12 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah dalam
bentuk tertulis dan peta.
7. Pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction)
adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi
kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis
bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya
tertentu.
8. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan
dicatatberdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana,
korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana
pada tanggal yangsama dan melanda lebih dari satu wilayah,
maka dihitung sebagai satu kejadian
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta
langkah- langkah secara berhasil-guna dan berdaya-guna.
10. Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya
disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang
digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola
data spasial maupun datanonspasial baik bencana skala kecil
maupun bencana dalam skala besar.terdapat banyak faktor
yang dapat meningkatkan terjadinyaresiko bencana.
11. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembagayang berwenang.
12. Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan
untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
13. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang
diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak
terjadi.
14. Perencanaan Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan
ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana
skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan
manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan
potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau
menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau
kritis.
15. Penentuan Kejadian adalah proses menentukan satu
ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan
kontinjensi.

13 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

16. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang
menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

17. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang
terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk
jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk
bencana.

18. Asumsi adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai
dasar.

19. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci
tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi
lokasi, waktu dandampak bencana.

20. Bidang Operasi adalah kelompok tugas yang melakukan
tugas/ peran sejenis. Pelaku dalam Bidang operasi terdiri dari
unsurpemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.

21. Perencanaan Bidang Operasi adalah suatu rencana yang
disusun oleh bidang operasi yang berisi kegiatan-kegiatan
berkaitan dengankebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di
masing-masing bidang operasi untuk penanganan darurat
mengacu pada standar minimum kebutuhan atau standar
pelayanan minimum yang berlaku.

22. Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimum.

23. Sinkronisasi adalah proses penyelarasan hasil perencanaan
sektoral untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan melalui
rapat koordinasi.

24. Latihan Kesiapsiagaan adalah suatu proses latihan
komprehensif yang diulang secara sistematis dan
berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan
ketrampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan
komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem
kesiapsiagaan terpadu.

25. Legalisasi adalah pengesahan dokumen rencana kontinjensi
agar menjadi legal secara hukum dan dipatuhi oleh
instansi/lembaga terkait melalui Peraturan Kepala Daerah.

26. Penanganan darurat adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatandan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan

14 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana
prasarana.
27. Komando Penanganan Darurat adalah organisasi
penanganan darurat bencana yang memiliki struktur
organisasi standar yang menganut satu komando dengan
rantai dan garis komando yang jelas dalam mengkoordinasikan
instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan
sumberdaya.
28. Sistem Komando Penanganan darurat adalah suatu
sistem penanganan darurat bencana yang disepakati dan
digunakan oleh semua instansi/lembaga dalam rangka
mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia,
peralatan dan anggaran
29. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan
manajemen yang meliputi aspek perencanaan dan
penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan
sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga
darurat, penanganan darurat dan pemulihan darurat
30. Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat/disusun dalam
rangka pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
Rencana operasi ini disusun oleh satuan tugas Komando
Penanganan darurat dengan mempertimbangkan rencana
kontinjensi dan hasil kajicepat.
31. Prosedur Operasi Penanganan darurat adalah suatu
standar/ pedoman tertulis yang dipergunakan untuk
melaksanakan penanganan darurat bencana secara
terkoordinasi, terarah dan terpadu sesuai tahapan yang telah
ditetapkan.
32. Operasi Penanganan darurat adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang
meliputi kegiatanpenyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.
33. Kaji Cepat adalah kegiatan pengkajian secara cepat
mengenai kejadian bencana dan dampaknya yang meliputi
aspek kehidupan/ penduduk, prasarana sarana vital dan
fasilitas umum, ekonomi, serta lingkungan.

15 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

34. Pemulihan Darurat adalah pemulihan dengan segera
prasarana dan sarana vital pada saat kegiatan penanganan
darurat.

35. Evakuasi adalah merupakan suatu kegiatan untuk
memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan
atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah
aman.

36. Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional adalah
tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja
nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka
mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja nasional di
Indonesia.

37. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),
adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap
kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan

yangditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

38. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang
sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI,
diarahkan pada tersedianya SKKNI yang memenuhi prinsip:
• relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di
masing-masing sektor atau lapangan usaha;
• valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah;
• akseptabel oleh para pemangku kepentingan;
• fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan;
• mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau
disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara
nasional maupun internasional.

39. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian
sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan
objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar
Internasional dan/atau StandarKhusus.

16 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

BAB II
STRUKTUR KURIKULUM PELATIHAN

A. Prinsip Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi

Dalam rangka memberikan keluasan pengalaman kepada peserta
pelatihan dalam arti banyak memberikan kesempatan belajar
yang efektif, diperlukan program dan strategi pembelajaran yang
tepat. Untuk itu diterapkan program kurikulum pendidikan dasar
yang kuat,luas dan mendasar serta penerapan learning by doing,
serta metode pembelajaran sesuai dan tepat. Proses pembelajaran
ini akan bermakna atau berhasil bila prosesnya dilaksanakan
dengan jumlah waktu yangcukup, fasilitas yang memadai, serta
dibimbing oleh fasilitator yang berkualitas dan profesional.

Program pelatihan bertujuan mengembangkan kompetensi SDM
(Competency Based Training). Kurikulum Pelatihan berbasis
kompetensi,merupakan kurikulum yang disusun berdasarkan unit
kompetensi yang dapat mengantarkan peserta pelatihan
mencapai kompetensi profesional, sosial dan kepribadian.
Mendesain kurikulum pelatihan berbasis kompetensi dengan
mempergunakan profil kompetensi sebagai dasar untuk
melakukan analisa kebutuhan pelatihan yang hasilnya untuk
menetapkan profil setiap pekerjaan dan dipakai menentukan
kurikulumdan silabus pelatihan.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia yang antara lain menyebutkan
bahwa: (1) Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki
kompetensi tertentu yang diakui masyarakat; (2) Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan
kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan dan
menyetarakan serta mengintegrasikan bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai klaster termasuk klaster penanggulangan
bencana; dan (3) KKNI terdiri atas 9 jenjang kualifikasi dengan
pengertian jenjang 1 adalah jenjang terendah dan jenjang 9
adalah jenjang tertinggi.

17 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

Untuk meyakinkan pelaku penanggulangan bencana mencapai
kompetensi sesuai yang dipersyaratkan, kurikulum yang
dikembangkan mendukung pencapaian kompetensi dalam
lingkup kompetensi profesional, sosial dan kepribadian untuk
menghasilkan “insan pelaku penanggulangan bencana yang
tanggap, tangguh dan tangkas”. Sedangkan untuk menjadi
fasilitator, pelaku masih perlu dibekali dengan kompetensi
pedagogik. Secara teknis pengembangan kurikulum diarahkan
untuk mencapai kompetensi sesuai dengan kompetensi masing-
masing dimensinya.

Ciri-ciri Rancangan Kurikulum Berbasis Kompetensi:
Menyatakan secara jelas rincian kompetensi peserta pelatihan
sebagaikeluaran proses pembelajaran
1. Materi ajar dan proses pembelajaran serta cara penilaian

didesain dengan orientasi pada pencapaian kompetensi yang
dipersyaratkanuntuk profesi dimaksud.
2. Lebih mensinergikan dan mengintegrasikan penguasaan
ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
3. Proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada
kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif secara
prosedural atas dasar pemahaman penerapan, analisis, dan
evaluasi yang benar.
4. Disusun oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan
pihak- pihak berkepentingan terhadap jaminan mutu
kompetensi pelaku.
5. Menyediakan peta pikiran yang jelas dalam hal proses
pembelajaranmutu.

B. Pelatihan penyusunan rencana kontinjensi bencana

Perencanaan kontinjensi (Renkon) menghadapi ancaman
bencana merupakan proses perencanaan ke depan dalam
keadaan tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati
bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem
tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk
mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi
darurat. Rencana kontinjensi merupakan langkah kesiapsiagaan
dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana termasuk
di dalamnya kesiapsiagaan masyarakat.

18 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

Mempunyai spesifikasi yang disusun dalam proses bersama dan
terbuka, berlaku hanya untuk satu jenis bahaya atau ikutannya,
memiliki skenario risiko dan masa berlaku ditandai dengan
adanya indikasi bencana dan atau pernyataan resmi hingga
terjadinya pemicu.

Rencana kontinjensi menjadi dasar penyusunan rencana operasi
tanggap darurat setelah adanya pemicu serta selalu
dimutakhirkan/ dikaji ulang secara periodik berdasarkan
perubahan komponen risiko. Pemuktahiran dapat berupa
deaktivasi maupun perbaikan. Menetapkanperan dan tugas setiap
institusi berdasarkan klaster, mencantumkan komponen
sumberdaya realistis, menyepakati konsensus bersama,
ditindaklanjuti serangkaian aksi (pelatihan, pengadaan,
pengaturan). Mata Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi
Bencana merupakan mata pelatihan yang masuk ke dalam
kelompok inti dengan durasi sebanyak 50 jam pelajaran ( 50 JP),
mata pelatihan dirancang untuk memberikan kesempatan
kepada peserta untuk berbagi teori yang didapat dan
menuangkan dalam sebuah produk pembelajaran

Untuk mengakomodir ciri-ciri dan spesifikasi penyusunan
rencana kontinjensi tersebut, ditampung dalam materi-materi
sebagai berikut:

Tabel 1.1 Materi Pokok, Sub Materi Pokok dan Lokasi Waktu

NO MATA POKOK BAHASAN Klasikal WAKTU Online
PELATIHAN 13 JP Blended 13 JP
Kaitan antara Sync Async
Materi Dasar Renkon dengan
1. Konsep Rencana Rencana – Rencana 7 JP 6 JP
Lain
Kontinjensi • Rencana

Kontinjensi

19 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

• Tujuan Rencana
Kontinjensi

• Proses Rencana
Kontinjensi

• Manfaat Rencana
Kontinjensi

• Keluaran
Rencana
Kontinjensi

• Jenis rencana
• Posisi dalam

tahapan PB
• Tujuan

perencanaan
• Pihak yang

terlibat
• Keterkaitan

dengan rencana
kontinjensi

Kelengkapan
Dokumen Rencana
Kontinjensi
• Format Dokumen

dan Rencana
Kontinjensi
meliputi:
o Susunan

Pelaksana
o Jaring

Komunikasi
o Album Peta
o Strategi

Evakuasi
o Prosedur

Tetap
o Lembar

Komitmen

20 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

o Berita Acara
Penyusunan
Rencana
Kontinjensi

o Profil
Sumberdaya
Organisasi

Tindak Lanjut Pasca

Penyusunan

Rencana

Kontinjensi

• Formalisasi

• Diseminasi

Informasi dan

Advokasi

• Simulasi

• Opsi Tindak

Lanjut

Aktivasi Rencana
Kontinjensi Menjadi
Rencana Operasi
• Rencana

berdasarkan
hasil dari tim
reaksi cepat
• Penetapan
kejadian
keadaan
bencana
• Penyusunan
instruksi
koordinasi dan
penunjukkan
komandan
operasi dimana
rencana

21 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

kontinjensi
sebagai dasar
• Konversi
Rencana
Kontinjensi
• Konsep rencana
operasi

2. Kebijakan dan • Sistem 2 JP 1 JP 1 JP 2 JP
Kerangka Penanganan 5 JP 3 JP 8 JP
Penanganan Darurat Bencana
Darurat
Bencana • Pembagian
Tugas
Penanganan PDB

• Kerangka
Penanganan PDB

• Prinsip-prinsip
Darurat Bencana

• Penetapan
Status Tanggap
darurat

• Tujuan, Sasaran
dan Strategi
Penanganan
Darurat

Materi Pokok • Penentuan 8 JP
3. Karakteristik Bahaya

Bahaya, • Karakteristik
Skenario Bahaya
Kejadian dan
Asumsi Dampak • Skenario
Bencana Kejadian
(parameter, kisi-
kis, dimensi
lokasi)

• Asumsi Dampak
(konsekuensi
seketika dari

22 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

kejadian
bencana dalam
hal luasan dari
kajadiannya,
akibat kepada
manusia, fisik,
pelayanan dasar)

4. Pelaksanaan Penanganan 10 JP 6 JP 4 JP 10 JP
Operasi Darurat Bencana
Penanganan • Tugas Pokok dan
Darurat
Bencana Sasaran
• Struktur

Pengorganisasian
PDB
• Konsep dan
Tindakan
• Kegiatan Pokok
dan Tugas-tugas
Bidang
• Instruksi
Koordinasi

Admin Penanganan
Darurat Bencana
• Admin
• Logistik (

Perkiraan
Ketersediaan,
Proyeksi
Kebutuhan SDM,
Strategi
Pemenuhan SDM

Pengendalian:
• Komando
• Kendali
• Koordinasi
• Komunikasi

23 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

• Pengelolaan
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi

5. Data dan Data Bencana 3 JP 2 JP 1 JP 3 JP
Informasi • definisi data
• data primer
6. Keterampilan • data sekunder
Menyusun Informasi Bencana
Rencana • Definisi informasi
Kontinjensi
Rencana Induk
Komunikasi
• Pengelolaan

jaringan
komunikasi dan
informasi
• Data spasial

Format dokumen 12 JP 7 JP 5 JP 12 JP
dan lampiran
rencana kontinjensi

Penyusunan
dokumen renkon
sesuai Struktur
pada Ranperban
BNPB tentang
Rencana
Kontinjensi
Bencana.Terdiri
atas :
• Penyusunan

skenario
kejadian
bencana

24 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

• Penyusunan
skenario dampak
bencana

• Penyusunan
kerangka kerja
meliputi tujuan,
kebijakan dan
strategi tanggap
darurat

• Penyusunan
rencana
sektoral/kluster

• Proyeksi
kebutuhan
sumber daya

• Perumusan
ketersediaan
sumber daya

• Analisis
kesenjangan
sumber daya

Materi Penunjang Mengenal Satu 2 JP 2 JP O JP 2 JP
7. Dinamika sama lainnya 50 JP

Kelompok • Perkenalan

Komitmen
Pembelajaran
Aplikasi komitmen
pembelajaran
TOTAL ALOKASI WAKTU

25 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

C. Penjelasan Umum Materi Pelatihan Penyusunan Rencana
Kontinjensi

1. Dinamika Kelompok

a) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan dinamika kelompok dimaksudkan untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap peserta pelatihan
agar memiliki komitmen bekerjasama, disiplin, serta mempunyai
tanggung jawab yang tinggi sebagai peserta untuk mengikuti seluruh
rangkaian pelatihan

b) Tujuan Umum
Setelah Pembelajaran Peserta diharapkan saling mengenal dan saling
akrab dengan suasana belajar yang menyenangkan, terciptanya
komitmen bersama saling bekerjasama, disiplin, tanggung jawab
yang tinggi sebagai peserta serta menetapkan pengurus kelas

c) Tujuan Khusus
Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata Pelatihan dinamika
kelompok, peserta diharapkan mampu:
1)Mengenal satu sama lainnya
2)Mengaplikasikan komitmen pembelajaran

d) Materi dan Sub Materi Pokok
Materi
Dinamika Kelompok
Sub Materi Pokok
1) Mengenal Satu sama lainnya
• Perkenalan
2) Komitmen Pembelajaran
• Aplikasi komitmen pembelajaran

e) Waktu Pembelajaran
Alokasi Waktu: 2 JP

2. Konsep Rencana Kontinjensi Bencana

a) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan Konsep rencana Kontinjensi merupakan tahapan awal
yang mendasari penyusunan dokumen, yang mana pada mata
pelatihan ini membahas tentang konsep rencana kontinjensi,
penyusunan dokumen dan format dokumen. konsep penyusunan
dokumen meliputi konsepsi penyusunan dokumen dan langkah-

26 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

langkah selanjutnya, kaitan renkon dengan rencana lain, tidak lanjut
renkon sampai pada bagaimana cara aktivasi dari rencana kontinjensi
tersebut
b) Tujuan Umum
Setelah Pembelajaran Peserta diharapkan Mampu memahami Konsep
Rencana Kontinjensi Bencana dengan baik.
c) Tujuan Khusus
Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata Pelatihan Konsep Rencana
Kontinjensi Bencana, peserta diharapkan mampu:
1)Menjelaskan kaitan antara renkon dengan rencana – rencana

lainnya
2)Mengidentifikasi kelengkapan dokumen rencana kontinjensi

dengan baik dan benar;
3)Menjelaskan tindak lanjut pasca penyusunan rencana kontinjensi,
4)Menjelaskan aktivasi rencana kontinjensi menjadi operasi
d) Materi dan Sub Materi Pokok
Materi
Konsep Rencana Kontinjensi
Sub Materi Pokok
1) Kaitan Renkon dengan Rencana – Rencana Lain

• Rencana Kontinjensi
• Tujuan Rencana Kontinjensi
• Proses Rencana Kontinjensi
• Manfaat Rencana Kontinjensi
• Keluaran Rencana Kontinjensi
• Jenis rencana
• Posisi dalam tahapan PB
• Tujuan perencanaan
• Pihak yang terlibat
• Keterkaitan dengan rencana kontinjensi
2) Kelengkapan Dokumen Rencana Kontinjensi
• Format Dokumen dan Rencana Kontinjensi meliputi:
• Susunan Pelaksana
• Jaring Komunikasi
• Album Peta
• Strategi Evakuasi
• Prosedur Tetap
• Lembar Komitmen
• Berita Acara Penyusunan Rencana Kontinjensi
• Profil Sumberdaya Organisasi

27 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

3) Tindak Lanjut Pasca Penyusunan Rencana Kontinjensi
• Formalisasi
• Diseminasi Informasi dan Advokasi
• Simulasi
• Opsi Tindak Lanjut

4) Aktivasi Rencana Kontinjensi Menjadi Operasi
• Rencana berdasarkan hasil dari tim reaksi cepat
• Penetapan kejadian keadaan bencana
• Penyusunan instruksi koordinasi dan penunjukkan komandan
operasi dimana rencana kontinjensi sebagai dasar
• Konversi Rencana Kontinjensi
• Konsep rencana operasi

e) Waktu Pembelajaran
Alokasi Waktu: 13 JP

3. Kebijakan dan Kerangka Penanganan Darurat Bencana

a) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan membahas tentang Kerangka penanganan darurat
bencana, prinsip-prinsip darurat bencana, penetapan status tanggap
darurat serta tujuan, sasaran dan strategi penanganan darurat

b) Tujuan Umum
Setelah Pembelajaran Peserta diharapkan mampu memahami
Kebijakan dan Kerangka Penanganan Darurat Bencana dengan baik.

c) Tujuan Khusus
Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata Pelatihan Konsep Rencana

Kontinjensi Bencana, peserta diharapkan mampu memahami
Kerangka penanganan darurat bencana, prinsip-prinsip darurat
bencana, penetapan status tanggap darurat serta tujuan, sasaran
dan strategi penanganan darurat
d) Materi dan Sub Materi Pokok
Materi
Kebijakan dan Kerangka Penanganan Darurat Bencana
Sub Materi Pokok
Kebijakan dan Kerangka Penanganan Darurat Bencana

• Sistem Penanganan Darurat Bencana
• Pembagian Tugas Penanganan PDB
• Kerangka Penanganan PDB
• Prinsip-prinsip Darurat Bencana
• Penetapan Status Tanggap darurat

28 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

• Tujuan, Sasaran dan Strategi Penanganan Darurat
e) Waktu Pembelajaran
Alokasi Waktu: 2 JP

4. Karakteristik Bahaya, Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak
Bencana

a) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan membahas tentang pentingnya penentuan jenis
bahaya dalam Menyusun rencana kontinjensi, menentukkan scenario
kejadian dan asumsi dampak yang mencakup waktu bencana,
intensitas bencana, durasi kejadian, luas wilayah terdampak dan hasil
belajar

b) Tujuan Umum
Setelah Pembelajaran Peserta diharapkan Mampu memahami
karakteristik bahaya, scenario kejadian, dan asumsi dampak bencana
dengan baik

c) Tujuan Khusus
Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata Pelatihan Konsep
Rencana Kontinjensi Bencana, peserta diharapkan mampu
memahami Penentuan dan Karakteristik Bahaya dan Penyusunan
scenario Kejadian dan asumsi dampak bencana

d) Materi dan Sub Materi Pokok
Materi
Karakteristik Bahaya, Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak
Bencana
Sub Materi Pokok
• Penentuan Bahaya
• Karakteristik Bahaya
• Skenario Kejadian (parameter, kisi2, dimensi lokasi)
• Asumsi Dampak (konsekuensi seketika dari kejadian bencana
dalam hal luasan dari kajadiannya, akibat kepada manusia,
fisik, pelayanan dasar)

e) Waktu Pembelajaran
Alokasi Waktu: 8 JP

29 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

5. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana

a) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan membahas mengenai operasi pelaksanaan
penanganan darurat untuk Menyusun rencana kontinjensi.

b) Tujuan Umum
Setelah Pembelajaran Peserta diharapkan Mampu memahami
pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana dengan baik

c) Tujuan Khusus
Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata Pelatihan Konsep Rencana

Kontinjensi Bencana, peserta diharapkan mampu memahami tugas
pokok sampai dengan pelaksanaan penanganan darurat bencana,
admin penanganan darurat bencana dan pengendalian penanganan
darurat bencana
d) Materi dan Sub Materi Pokok
Materi
Operasi Penanganan Darurat Bencana
Sub Materi Pokok
1) Tugas Pokok hingga pelaksanaan PDB

• Tugas Pokok dan Sasaran
• Struktur Pengorganisasian PDB
• Konsep dan Tindakan
• Kegiatan Pokok dan Tugas-tugas Bidang
• Instruksi Koordinasi
2) Admin Penanganan Darurat Bencana
• Admin
• Logistik ( Perkiraan Ketersediaan, Proyeksi Kebutuhan SDM,

Strategi Pemenuhan SDM
3) Pengendalian:

• Komando
• Kendali
• Koordinasi
• Komunikasi
• Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
e) Waktu Pembelajaran
Alokasi Waktu: 10 JP

30 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

6. Data dan Informasi

a) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan membahas tentang identifikasi data dan informasi.
pengelompokkan data dan informasi serta jaringan komunikasi yang
dipergunakan untuk penanganan darurat bencana.

b) Tujuan Umum
Setelah Pembelajaran Peserta diharapkan Mampu memahami
pengelolaan data dan informasi dengan baik

c) Tujuan Khusus
Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata Pelatihan Konsep
Rencana Kontinjensi Bencana, peserta diharapkan mampu
memahami data, informasi dan jaringan komunikasi penanganan
darurat bencana

d) Materi dan Sub Materi Pokok
Materi
Data dan Informasi
Sub Materi Pokok
1) Data Bencana
• Definisi Data
• Data Primer
• Data Sekunder
2) Informasi Bencana
• Definisi informasi
3) Rencana Induk Komunikasi
• Pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi
• Data spasial

e) Waktu Pembelajaran
Alokasi Waktu: 3 JP

7. Keterampilan Menyusun Rencana Kontinjensi

a) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan membahas tentang penyusunan rencana kontinjensi,
pemahaman struktur dokumen rencana kontinjensi dan praktek
penyusunan rencana kontinjensi.

b) Tujuan Umum
Setelah Pembelajaran Peserta diharapkan Mampu Menyusun rencana
kontinjensi

31 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

c) Tujuan Khusus
Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata Pelatihan Keterampilan
Menyusun Rencana Kontinjensi maka peserta mampu memahami
format dan lapiran rencana kontinjensi juga dapat menyusun
dokumen rencana kontinjensi sesuai struktur pada Ranperban BNPB
tentang Rencana Kontinjensi bencana

d) Materi dan Sub Materi Pokok
Materi
Keterampilan Menyusun Rencana Kontinjensi
Sub Materi Pokok
1) Format dokumen dan lampiran rencana kontinjensi
2) Penyusunan dokumen renkon sesuai Struktur pada Ranperban
BNPB tentang Rencana Kontinjensi Bencana.Terdiri atas :
• Penyusunan skenario kejadian bencana
• Penyusunan skenario dampak bencana
• Penyusunan kerangka kerja meliputi tujuan, kebijakan dan
strategi tanggap darurat
• Penyusunan rencana sektoral/kluster
• Proyeksi kebutuhan sumber daya
• Perumusan ketersediaan sumber daya
• Analisis kesenjangan sumber daya

e) Waktu Pembelajaran
Alokasi Waktu: 12 JP

32 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

BAB III
PERENCANAAN PELAKSANAAN PELATIHAN

Kurikulum yang telah tersusun, akan dilanjutkan dengan
penyusunan Pedoman Fasilitator dan Modul Peserta serta
pembuatan bahan tayang (power-point) untuk pelaksanaan
pelatihan penyusunan rencana kontinjensi.

A. Sasaran
Sasaran pelatihan penyusunan rencana kontinjensi adalah
seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam
kesiapsiagaan dan penanganan darurat penanggulangan
bencana, khususnya bagi tenaga teknis yang bertugas menyusun
dokumen di instansinya.

B. Karakteristik Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan
Karakteristik calon peserta pendidikan dan pelatihan:
1. Maksimal Eselon IV bagi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
atau manajer tingkat menengah bagi lembaga non-
pemerintah
2. Memahami dasar – dasar Manajemen Bencana
3. Diusulkan oleh Instansi/Kementerian/lembaga Calon Peserta.
Jika peserta tidak berada di bawah instansi (perorangan)
dapat menunjukkan sertifikat kompetensi penanggulangan
bencana
4. Lebih diutamakan memiliki pengalaman dalam darurat
bencana.
5. Dapat melatih LSM, dunia usaha danakademisi (Pentahelix)
6. Membekali setiap orang yang berkecimpung di tanggap
darurat

C. Karakteristik Tenaga Pendidik
Adalah seseorang yang bertugas menyampaikan materi, terdiri
dari:
1. Widyaiswara yang ditugaskan untuk mengampu mata
Pelatihan sesuai kurikulum Pelatihan dan telah lulus Pelatihan
Kewidyaiswaraan.

33 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

2. Pakar/Praktisi dan Pendidik yang karena kompetensinya
dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan Pelatihan
baik dari instansi penyelenggaraan atau di luar instansi
penyelenggaraan Pelatihan.

3. Analis kebijakan yang ditugaskan menjadi pengampu mata
Pelatihan sesuai kemampuannya

Secara ideal, kriteria tenaga pendidik antara lain sebagai berikut:
1. Pengalaman:

a. Memfasilitasi pelatihan bidang penanggulangan bencana
minimal3 (tiga) tahun.

b. Pernah terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.
c. Diutamakan mereka yang pernah mengikuti penyusunan

rencana kontinjensi.
2. Pengetahuan:

a. Diutamakan yang sudah mendapatkan Training of Trainer
(TOT) penyusunan rencana kontinjensi

b. Memiliki pemahaman tentang sistem penanggulangan
bencanadi Indonesia

c. Pernah mendapatkan pelatihan bidang penanggulangan
bencana

d. Memahami tentang standar pelayanan minimal sesuai
bidangnya masing masing

3. Ketrampilan
a. Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi
b. Memiliki kemampuan fasilitasi peserta yang berasal dari
berbagai lembaga/organisasi dengan tingkat pemahaman
dan pengetahuan yang bervariasi tentang rencana
kontinjensi.

D. Karakteristik Penyelenggara
a. Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi
Bencana berasal dari unsur pentahelix di pusat dan daerah
yang telah terakreditasi oleh Pusdiklat PB BNPB dengan
mempergunakan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pusdiklat
PB BNPB yang meliputi jadwal pembelajaran, tenaga
pelatihan, dan sarana prasarana pelatihan;

34 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

b. Pusdiklat PB BNPB beserta penyelenggara pelatihan
melaksanakan seleksi peserta pelatihan;

c. Pusdiklat PB BNPB beserta penyelenggara pelatihan
melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Penyusunan
Rencana Kontinjensi Bencana yang telah ditetapkan.

E. Metode Penyelenggaraan
Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana dilakukan
melalui lokakarya yang dipandu oleh tenaga pendidik
berkompeten melalui:
a. Pemaparan materi/modul oleh fasilitator dan narasumber.
b. Curah pendapat (brainstorming) untuk mendorong partisipasi
peserta dan tukar pengalaman.
c. Diskusi untuk membahas gagasan dan permasalahan yang
timbul sehingga didapatkan suatu kesepahaman atau solusi
bersama terhadap suatu gagasan/masalah yang dihadapi.
d. Pemaparan kelompok, masing-masing kelompok memaparkan
hasil diskusi kelompok, dan dikritisi oleh kelompok lainnya
yang pada akhir diskusi dirumuskan kesepakatan kesepakatan
bersama.
e. Simulasi rapat koordinasi pembahasan draft rencana kontinjensi.

F. Kelengkapan Pendidikan dan Pelatihan
Ruangan lokakarya, meja, kursi, data, peta, komputer/Laptop,
LCD proyektor, kertas flipchart, kertas plano, ATK, kertas
metaplano,peralatan sound-system.

G. Metodologi Pendekatan Konsep Pelatihan Partisipatif
Pelatihan partisipatif untuk mengembangkan kapasitas peserta dan
berbagi pengalaman dan pembelajaran. Fasilitator mendorong dan
mengkondisikan peserta untuk saling belajar sesama peserta, bukan
hanya dari narasumber atau fasilitator, melalui pelatihan partisipatif.
Karakteristik belajar orang dewasa:
1. Sudah berpengalaman sehingga dapat berbagi pengetahuan
dan pengalaman dengan sesama peserta.
2. Belajar bukan untuk belajar saja, melainkan untuk diterapkan.
3. Tidak suka digurui, namun juga membutuhkan informasi baru
bermanfaat.

35 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

4. Sudah memiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Misal:
sudahmenggunakan kacamata baca, kapasitas waktu belajar
efektif menurun.

5. Mengembangkan proses pembelajaran dari pengalaman dan
menghubungkan teori dengan kehidupan nyata.

6. Memberikan informasi yang dibutuhkan peserta.
7. Mempertimbangkan keterbatasan fisik dan psikis peserta orang

dewasa.

Proses yang paling penting adalah mengolah pengalaman
menjadi pembelajaran bersama. Agar pengalaman dapat
menghasilkan pengetahuan, tenaga pendidik secara taat azas
harus memproses pelajaran mengikuti daur belajar yang terdiri
dari empat tahap aktivitas yakni:
1. Melakukan kegiatan
2. Mengumpulkan informasi didasarkan pada pemahaman

peserta atas kegiatan tersebut
3. Melakukan analisis data tersebut
4. Menyimpulkan

Tim tenaga pendidik bekerja sama mengelola sebuah pelatihan
secara penuh waktu (full time) mengingat dengan konsep POD,
setiaptopik belajar merupakan kesinambungan dari topik belajar
sebelum dan sesudahnya. Pembelajaran merupakan proses
akumulasi yang dijalankan oleh narasumber per-sesi seperti
seminar.

H. Pengelolaan Pelatihan
Kurikulum berbasis kompetensi merupakan hasil penyusunan standar
baku kompetensi, namun pendekatan pelatihan partisipatif tetap
diterapkan dengan melakukan kajian kebutuhan peserta setiap
penyelenggaraan pelatihan. Kurikulum dan Materi dalam Buku Materi
Pelatihan digunakan oleh tim tenaga pendidik sebagai dasar untuk
memodifikasi sesuai hasil penjajakan kebutuhan belajar para peserta.
Langkah-langkah kerja yang dilakukan tim tenaga pendidik adalah :
a. Penjajakan Kebutuhan Pelatihan.
Yaitu kajian kebutuhan belajar calon peserta pelatihan yang
menghasilkan daftar pengetahuan (P), sikap (S), dan keterampilan
(K) yang menjadi kesenjangan kompetensi peserta. Caranya dengan
membandingkan antara PSK yang dibutuhkan sebagai standar

36 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

kompetensi dibandingkan dengan PSK yang dimiliki. Untukmelakukan
penjajakan kebutuhan secara cepat, dapat dipilih sampel calon
peserta untuk mengetahui ruang lingkup kebutuhan belajar pada
topik pelatihan dalam buku Materi ini yang dibutuhkanpeserta.
b. Penyusunan Rencana Pelatihan
Tim pendidik menyusun rencana pelatihan dengan merumuskan
tujuan dan keluaran disesuaikan dengan hasil penjajakan kebutuhan
belajar. Rencana pelatihan biasanya berupa Kerangka Acuan
Kegiatan (ToR) Pelatihan (Term of Reference). Strategi pelatihan
dikembangkan untuk mencapai tujuan, berat tidaknya bobot dan
jumlah materi pelatihan sangat bergantung pada kondisi calon
peserta pelatihan di daerah. Terutama bila pelatihan ini dilakukan
oleh BPBD Provinsi untuk BPBD Kabupaten/Kota yang ada di
wilayahnya, keberagaman ini akan mempengaruhi.
c. Modifikasi Kurikulum dan Materi Pelatihan
Sesuai dengan penyusunan rencana pelatihan, disusunlah kurikulum
pelatihan dan bahan pelatihan. Kurikulum dan jadwal pelatihan yang
terdapat dalam buku ini dapat dijadikan rujukan, setiap daerah dapat
memodifikasi dan menyesuaikannya.
d. Pengorganisasian Pelatihan
Pengelolaan tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan
pelatihan yang dilakukan oleh panitia maupun tim tenaga pendidik.Pada
tahap persiapan, selain penyebaran undangan kepada peserta, juga
dilakukan rapat-rapat persiapan tim pendidik, penyiapan alat dan
bahan pelatihan, serta penyiapan tempat pelatihan sesuai
kebutuhan. Sehari menjelang pelaksanaan, dilakukan pengaturan
(tata letak) ruangan agar sesuai dengan proses belajar partisipatif.
Pada saat pelatihan, pengelolaan kegiatan belajar diserahkan pada
tim pendidik sedangkan pejabat dari BNPB/BPBD hanya membukadan
menutup pelatihan. Sebagai support bertindak menjadi panitia,
dibentuk oleh lembaga penyelenggara (BNPB/BPBD). Pasca pelatihan,
dibuat laporan kegiatan dan dilakukan pendampingan terhadap
rencana tindak lanjut pelatihan di daerah.

37 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

I. EVALUASI
a. Evaluasi Peserta
1) Pengamatan secara langsung (klasikal) maupun secara online,
serta penilaian terhadap penugasan-penugasan peserta pelatihan
yang diberikan oleh tenaga pendidik/Widyaiswara,
penyelenggara, maupun evaluator. Penilaian tersebut antara lain
meliputi: aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
2) Kelulusan peserta dilakukan melalui penilaian terhadap nilai ujian
akhir (atau: post test), pengetahuan dan ketrampilan/penugasan
dari peserta pelatihan, dengan bobot penilaian sebagai berikut:
(1) Nilai Ujian Akhir (40%)
(2) Sikap (10%)
(3) Ketrampilan / penugasan (50%)
3) Kualifikasi kelulusan peserta ditetapkan sebagai Berikut:
(1) Lulus Memuaskan (Skor : 90,0 - 100);
(2) Lulus Baik Sekali (Skor : 80 – 89,9);
(3) Lulus Baik (Skor : 70,0 – 79,9);
(4) Tidak Lulus (Skor : Dibawah 70,0)

b. Evaluasi tenaga pendidik pelatihan
Penilaian terhadap tenaga pendidik/Widyaiswara yang dilakukan oleh
peserta pelatihan terhadap mata Pelatihan yag diampunya dalam
pelatihan. sistem blended, evaluasi dilaksanakan dengan 2 cara, saat
tatap muka langsung dipergunakan instrumen penilaian
pembelajaran secara klasikal, serta saat jarak jauh dipergunakan
instrumen penilaian pembelajaran secara online

c. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan,
Penilaian peserta pelatihan terhadap keseluruhan proses
penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan secara harian maupun
pada akhir pelatihan. Terkait dengan sistem blended, evaluasi
dilaksanakan dengan 2 cara, saat tatap muka langsung dipergunakan
instrumen penilaian pembelajaran secara klasikal, serta saat jarak
jauh dipergunakan instrumen penilaian pembelajaran secara online.
Manfaat evaluasi ini adalah untuk memberi masukan kepada

38 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

penyelenggara pelatihan untuk perbaikan mutu pelatihan pada sisa
waktu yang ada dan pada pelatihan mendatang.

d. Evaluasi Pasca Pelatihan
Evaluasi ini dilaksanakan secara terhadap para alumni pelatihan
tersebut ketika yang bersangkutan telah kembali ke instansi masing-
masing. Salah satu alat yang dapat dijadikan acuan untuk
melaksanakan evaluasi ini adalah dokumen RTL (rencana tindak
lanjut) yang telah dibuat oleh para peserta pelatihan sebelum
meninggalkan tempat pelatihan.

J. SERTIFIKAT PELATIHAN
a. STTP
Surat Tanda Tamat Pelatihan adalah surat (dari LAN)
adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya
telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program
Pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi
jabatan (Asli)

b. Sertifikat
Sertifikat adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa
pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan:

1) penambahan pengetahuan dan pemantapan yang
mempersyaratkan pencapaian kompetensi tertentu melalui
evaluasi program pelatihan; atau

2) penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau penyegaran
tanpa mempersyaratkan kelulusan melalui evaluasi program
pelatihan

c. Surat Keterangan
Surat Keterangan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan
bahwa pemiliknya telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian
dari program Pelatihan, namun tidak berhasil mencapai kompetensi
yang diharapkan

39 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

K. Sumber Belajar (Referensi)
1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana
2. PeraturanPemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah
Dalam Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. PERKA BNPB Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana.
7. PERKA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Analisis
8. PERKA BNPB No 6a Tahun 2011 Tentang Dana Siap Pakai
9. PERKA BNPB Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyusunan
Rencana Operasi Penanganan Darurat.
10.PERKA BNPB Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Manajemen Logistik dan Peralatan PB.
11.PERKA BNPB Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
12.Hasil Workshop Review Proses Penyusunan Rencana
Kontinjensi di Berbagai Daerah.
13.Hasil beberapa workshop Review Kurikulum Dan Modul
Penyusunan Rencana Kontinjensi Tahun 2020 – 2021,
Pusdiklat BNPB.
14.Kurikulum dan Modul Penyusunan Rencana Kontinjensi
Bencana, Pusdiklat PB BNPB, Tahun 2018.
15.Draft Rancangan Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana tentang Perencanaan Kontinjensi
Bencana.
16.Draft Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kontingensi
Bencana Tahun 2021. Direktorat Kesiapsiagaan, Deputi
Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
17.Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi
Ancaman Bencana (edisi keempat), Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

40 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

18.Rangkaian hasil pertemuan-pertemuan membahas kurikulum
dan modul penyusunan rencana kontinjensi tahun 2021

19.Learning Materie Contingency Planning, UNHCR, 2011
20.Contingency Planning Guideline, IASC, 2011
21.Contingency Planning.Guidelines.World Food Programme,

2006
22.Contingency Planning For Emergency, A Manual For Local

Government Unit, second edition May, UNHCR, NDCC, 2003
23.Handbook for Emergencies, UNHCR Geneva, ca. 2002

41 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

BAB IV
PENUTUP

Demikian Kurikulum Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi
Bencana. Penyusun berharap agar kurikulum pelatihan ini dapat
dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan
dimaksud.
Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB BNPB
Berton S. P . Panjaitan

42 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n j e n s i B e n c a n a

LAMPIRAN 1. SILABUS KURIKULUM PELATIHAN P

NO HASIL BELAJAR INDIKATOR HASIL MATERI
BELAJAR POKOK

1. Memahami Kaitan antara Renkon Konsep K
R
Konsep Rencana dengan rencana- Rencana r
l
Kontinjensi rencana lain Kontinjensi a

1) Menjelaskan b

Definisi Rencana c

Kontinjensi d

2) Menjelaskan e

Rencana f
g
Kontinjensi
h
3) Menjelaskan Proses
i
Rencana
j
Kontinjensi

4) Menjelaskan

Manfaat Rencana

Kontinjensi

5) Menjelaskan

Rencana

Kontinjensi

6) Menjelaskan jenis

rencana

7) Menjelaskan posisi

dalam tahapan PB

8) Menjelaskan tujuan

perencanaan

9) Menjelaskan pihak

yang terlibat

10)Menjelaskan

Keterkaitan dengan

rencana kontinjensi

43 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n

PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA

SUB MATERI METODE MEDIA JP KET
POKOK 13
1.Ceramah 1. Projector
Kaitan antara 2.Curah 2. Slide
Renkon dengan 3. Laser
rencana-rencana pendapat
lain 3.Curah point
a. Rencana 4. Flipchart
gagasan 5. Spidol
Kontinjensi 4.Diskusi 6. Kertas
b. Tujuan Rencana 5.Studi kasus
6.Games metaplan
Kontinjensi 7.Blended
c. Proses Rencana
Learning
Kontinjensi 8.Online Zoom
d. Manfaat Rencana 9.Dengan LMS

Kontinjensi
e. Keluaran

Rencana
Kontinjensi
f. Jenis rencana
g. Posisi dalam
tahapan PB
h. Tujuan
perencanaan
i. Pihak yang
terlibat
j. Keterkaitan
dengan rencana
kontinjensi

jensi Bencana

Kelengkapan Dokumen k
Rencana Kontinjensi
11) Susunan T
P
Pelaksana R
12) Jaring Komunikasi l
13) Album Peta m
14) Strategi Evakuasi
15) Prosedur Tetap
16) Lembar Komitmen
17) Berita Acara

Penyusunan
Rencana
Kontinjensi
18) Profil Sumberdaya
Organisasi

Tindak Lanjut Pasca
Penyusunan Rencana
Kontinjensi
19) Menjelaskan

Formalisasi
20) Menjelaskan

Diseminasi
Informasi dan
Advokasi
21) Menjelaskan
Simulasi
22) Menjelaskan Opsi
Tindak Lanjut

n

44 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n

Kelengkapan
Dokumen Rencana
Kontinjensi
k. Format Dokumen

dan Rencana
Kontinjensi
meliputi:
▪ Susunan

Pelaksana
▪ Jaring

Komunikasi
▪ Album Peta
▪ Strategi

Evakuasi
▪ Prosedur Tetap
▪ Lembar

Komitmen
▪ Berita Acara

Penyusunan
Rencana
Kontinjensi
▪ Profil
Sumberdaya
Organisasi

Tindak Lanjut Pasca
Penyusunan
Rencana Kontinjensi
l. Formalisasi
m. Diseminasi

Informasi dan
Advokasi
n. Simulasi

jensi Bencana

Aktivasi Rencana o
Kontinjensi menjadi
Rencana Operasi A
23) Eskalasi atau K
R
ekspansi ketika p
peristiwa bencana
lebih besar
ketimbang yang
dikontinjensikan
24) Melakukan
rencana
berdasarkan hasil
dari tim reaksi
cepat
25) Menjelaskan
penetapan
kejadian keadaan
bencana
26) Melakukan
penyusunan
instruksi
koordinasi dan
penunjukkan
komandan operasi
dimana rencana
kontinjensi
sebagai dasar
27) Melakukan
Konversi Rencana
Kontinjensi
menjadi Rencana
Operasi

45 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n

o. Opsi Tindak
Lanjut meliputi:
▪ Modifikasi
ketika kejadian
bencana
berbeda dari
yang
dikontinjensikan
▪ Kalibrasi ketika
mempunyai
dimensi
bencana
berbeda
dengan
rencana
kontinjensi
▪ Eskalasi atau
ekspansi ketika
peristiwa
bencana lebih
besar
ketimbang yang
dikontijensikan

Aktivasi Rencana
Kontinjensi menjadi
Rencana Operasi
p. Rencana

berdasarkan hasil
dari tim reaksi
cepat

jensi Bencana

28) Menyiapkan q
konsep rencana r
operasi

s

t

3. Memahami 1) Menjelaskan Sistem Sistem a

Kebijakan dan Penanganan Darurat Penanganan

Kerangka Bencana Darurat Bencana

Penanganan 2) Menjelaskan b

Darurat Bencana Pembagian Tugas

Penanganan PDB c

3) Menjelaskan

Kerangka d

Penanganan PDB

4) Menjelaskan Prinsip- e

prinsip Darurat

Bencana f

5) Menjelaskan

Penetapan Status

Tanggap darurat

46 | K u r i k u l u m P e n y u s u n a n R e n c a n a K o n t i n

q. Penetapan

kejadian keadaan

bencana

r. Penyusunan

instruksi

koordinasi dan

penunjukkan

komandan

operasi dimana

rencana

kontinjensi

sebagai dasar

s. Konversi

Rencana

Kontinjensi

t. Konsep rencana

operasi

a. Sistem 1. Ceramah 1. Projector
2. Slide
Penanganan 2. Curah 3. Laser

Darurat Bencana pendapat point
4. Flipchart
b. Pembagian Tugas 3. Curah 5. Spidol

Penanganan PDB gagasan Kertas
metaplan
c. Kerangka 4. Diskusi

Penanganan PDB 5. Studi kasus

d. Prinsip-prinsip 6. Presentasi 2

Darurat Bencana 7. Online Zoom

e. Penetapan Status 8. Dengan LMS

Tanggap darurat 9. E-Learning

f. Tujuan, Sasaran

dan Strategi

Penanganan

Darurat

jensi Bencana