Materi TOT E-Learning Manajemen Pemulihan Pascabencana

MANAJEMEN PEMULIHAN PASCABENCANA

Oleh:
Ir. Hermani Wahab, M.Sc

Perencana Ahli Utama
Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas

Training of Trainers (TOT) Dasar Manajemen Bencana
Pusdiklat PB BNPB, 1 April 2021

…Peran Bappenas sebagai clearing house dengan memperkuat money follow
program-THIS untuk making program delivered (masalah di level proyek)…

Pidato Pelantikan Presiden, 20 Oktober 2019 Sidang Kabinet Paripurna dengan topik RPJMN 2020-
2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019)

Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Sasaran pokok serta prioritas nasional tersambung, termasuk
Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi dengan rencana-rencana strategis setiap kementerian. Presiden
adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu menjamin meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dapat menjadi clearing house.

3

Outline

1. Pendahuluan
2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Pembelajaran Pemulihan Pascabencana
4. Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam RPJMN
5. Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
6. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
7. Penutup

2

PENDAHULUAN

Arahan Presiden Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2021

Presiden Joko Widodo 1. Kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah aspek
3 Maret 2021 pencegahan dan mitigasi bencana, terintegrasi antara apa yang
dilakukan di hulu, tengah, dan hilir

2. RIPB 2020-2024 harus diturunkan dalam kebijakan, perencanaan, tata
ruang yang sensitive dan memperhatikan aspek kerawanan bencana
dan dilanjutkan dengan audit lapangan

3. Pengendalian dan penegakan aturan di lapangan, standar bangunan
tahan gempa diikuti dengan audit ketahanan bangunan. Segera
melakukan koreksi dan perkuatan jika tidak sesuai standar

4. Rencana kontinjensi dan operasi saat tanggap darurat harus dapat
terimplementasi dengan cepat. Kemampuan melakukan rehab rekon
yang cepat harus terus diperbaiki

5. Sistem peringatan dini harus dicek, bekerja cepat dan akurat,
kecepatan respon harus terus ditingkatkan

6. Edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai kebencanaan harus
terus ditingkatkan dari lingkup keluarga. Melakukan simulasi di daerah
yang rawan, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana

5

INDONESIA: PEMBANGUNAN DALAM ANCAMAN BENCANA

Potensi bencana yang relatif tinggi dan belum • Tingginya potensi bencana
sepenuhnya diantisipasi dengan upaya kesiapsiagaan,
mitigasi, dan adaptasi yang komprehensif. megathrust di utara Pulau Sulawesi
• Pemulihan pascabencana Kota Palu

dan Sekitarnya

• Tingginya potensi • Tingginya potensi bencana megathrust
bencana
megathrust di di selatan Kepulauan Nusa Tenggara
Pantai Barat • Pemulihan pascabencana Pulau Lombok
Sumatera
dan Sekitarnya
• Pemulihan
pascabencana
Kawasan Selat
Sunda

• Tinginya kepadatan penduduk, resiko
bencana tinggi

• Tingginya potensi bencana
megathrust di Pantai Selatan Jawa

• Pemulihan pascabencana Kawasan
Selat Sunda

PENYUSUNAN RENCANA
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PASCABENCANA

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

SIKLUS BENCANA Siaga Darurat Tanggap Transisi Darurat-
Pencegahan darurat Pemulihan
& Mitigasi

Kesiapsiagaan

Rehabilitasi &
Rekonstruksi

Sumber: Paparan Deputi Bidang RR 2021

KERANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

FASE PENCEGAHAN FASE DARURAT FASE REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI
Transisi Darurat
Menuju Pemulihan

Bencana Pembangunan Reguler

3 – 13 hr 2 – 18 bln

- Recovery Training Asesmen Awal Rencana Implementasi
- Data & Informasi Rehabilitasi & Pemulihan Dini Pemulihan Dini
Rekonstruksi
(RPD)
(A2R2)

4 mgg 2 – 3 bln Max 3 thn

Kajian Rencana Implementasi RR
Kebutuhan Rehabilitasi &
Pascabencana Rekonstruksi Ina-PDRI
(JITUPASNA) Pascabencana

• Hasil A2R2 merupakan dasar perhitungan JITUPASNA (R3P)
• RPD merupakan bagian dari R3P
Sumber: Paparan Deputi Bidang RR 2021

DASAR HUKUM RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

(Perban BNPB No.5 Tahun 2017)

• Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan
Rekonstruksi Pascabencana;

• Bab II, Pasal 2 Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilakukan melalui
tahap: (a) persiapan; (b) penyusunan rancangan; (c) penyajian rancangan; (d) konsultasi atau
konsolidasi; (e) finalisasi; dan (f) penetapan.

• Bab III, Dokumen Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana, Pasal 4 : Rencana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana terdiri atas:

a. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala nasional;
b. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala provinsi; dan
c. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala kabupaten/kota.

• Pasal 7, Kedudukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu sebagai:

a. acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kewenangan dan tanggung
jawab Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

b. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wilayah terdampak bencana;

c. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana kerja Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
serta perencanaan pembangunan sektor terkait; dan

d. acuan untuk penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Hibah.







PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA (R3P)

▪ Tahapan ▪ Ruang lingkup
- Persiapan - Permukiman
- Penyusunan - Infrastruktur
- Penyajian - Ekonomi
- Konsultasi - Sosial
- Finalisasi - Lintas Sektor
- Penetapan

▪ Penyusunan ▪ Jangka waktu
- Dimulai pada saat TD - Max 3 tahun dari
- Paling lama 90 hari
- Tim Pemerintah penetapan

dan/atau Pemda ▪ Fungsi strategis R3P :
- Acuan penyelenggaraan RR sesuai Kew+tanggungjawab
▪ Penanggungjwb dan - Integrasi RPJMN+D, wil terdampak
Penetapan - Integrasi RKP+/Pemda dg pemb sektor terkait
- Acuan penganggaran APBN/APBD/Hibah
- Ka.BNPB/Gub/Bup/
Walikota

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA

BENCANA PENGKAJIAN AKIBAT PENGKAJIAN
BENCANA DAMPAK BENCANA

• Kerusakan • Ekonomi & Fiskal
• Kerugian • Sosial, budaya & politik
• Kehilangan Akses • Pembangunan Manusia
• Gangguan Proses/Fungsi • Lingkungan
• Peningkatan Resiko
PENGKAJIAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN
RENCANA AKSI PEMULIHAN
REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI • Perbaikan/pembangunan
• Penggantian
• Penyediaan bantuan
• Pemulihan proses/fungsi
• Pengurangan resiko

PENGKAJIAN AKIBAT BENCANA

KOMPONEN URAIAN

Kerusakan Perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur milik pemerintah, masyarakat dan badan
usaha sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung
dari suatu bencana.

Misalnya kerusakan rumah, sekolah, pusat kesehatan, pabrik, tempat usaha, tempat ibadah dan lain-lain
dalam kategori tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat.

Kerugian Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan
ekonomi karena kerusakan aset milik pemerintah, masyarakat dan badan usaha sebagai akibat
tidak langsung dari suatu bencana.

Misalnya potensi pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah selama periode waktu
hingga aset dipulihkan.

Gangguan Hilang atau terganggunya akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan
Akses kebutuhan dasarnya akibat suatu bencana.
Misalnya rumah yang rusak atau hancur karena bencana mengakibatkan orang kehilangan akses
Gangguan terhadap naungan sebagai kebutuhan dasar. Kerusakan sarana produksi pertanian membuat hilangnya
Fungsi akses keluarga petani terhadap hak atas pekerjaan.

Meningkatnya Hilang atau terganggunya fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan akibat suatu bencana.
Resiko
Misalnya rusaknya suatu gedung pemerintahan mengakibatkan terganggu/terhentinya fungsi-fungsi
pelayanan-pelayanan dasar. Demikian juga bila terganggu proses-proses kemasyarakatan dasar, seperti
proses musyawarah dan proses-proses sosial dan budaya.

Meningkatnya kerentanan dan atau menurunnya kapasitas individu, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan badan usaha sebagai akibat dari suatu bencana.

Setelah bencana, meningkatnya resiko terkena bencana susulan seperti epidemi penyakit.

PENGKAJIAN AKIBAT BENCANA

Komponen Keterangan

Ekonomi dan Dampak ekonomi adalah penurunan kapasitas ekonomi masyarakat di tingkat
Fiskal kabupaten/kota setelah terjadi bencana yang berimplikasi terhadap produksi
domestik regional bruto.
Sosial Budaya
dan Politik Dampak fiskal adalah penurunan terhadap kapasitas keuangan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sebagai dampak bencana dalam jangka pendek hingga menengah.
Pembangunan
Manusia Dampak sosial budaya adalah perubahan sistem nilai, etika dan norma dalam
masyarakat setelah bencana. Dampak sosial adalah perubahan struktur sosial
dalam jangka menengah dan panjang.

Dampak politik adalah perubahan struktur kuasa dan perilaku politik dalam jangka
menengah dan panjang setelah terjadi bencana.

Dampak pembangunan manusia adalah dampak bencana terhadap kualitas kehidupan
manusia dalam jangka menengah dan jangka panjang yang diukur melalui Indeks
Pembangunan Manusia, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kemiskinan
Multidimensional.

Kualitas Dampak terhadap lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan yang berpengaruh
Lingkungan terhadap kehidupan manusia dan membutuhkan pemulihan dalam jangka menengah
dan jangka panjang.

nrk

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

Komponen Keterangan

Pembangunan Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan aset milik
pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana.

Penggantian Kebutuhan penggantian bertujuan untuk mengurangi kerugian ekonomi
yang dialami oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha
sebagai akibat dari bencana.

Penyediaan Kebutuhan penyediaan bantuan yang bertujuan untuk membantu
bantuan memulihkan akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap hak-hak
dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, jaminan sosial, perumahan,
budaya, pekerjaan, kependudukan dan lain-lain.

Pemulihan Kebutuhan pemulihan fungsi merupakan kebutuhan yang bertujuan untuk
fungsi menjalankan kembali fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pengurangan Kebutuhan pengurangan rIsiko meliputi kebutuhan mencegah dan
rIsiko melemahkan ancaman, kebutuhan mengurangi kerentanan terhadap
bencana dan kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan
pemerintah dalam menghadapi bencana di masa datang.

nrk

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN

Menilai dampak bencana melalui penilaian kerusakan dan kerugian (Damages and Losses
Assessment/DaLA) dan Human Recovery Need Assessment/HRNA) untuk menetapkan kebutuhan
pemulihan dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

KOMPONEN SEKTOR/SUB SEKTOR

❑ Kerusakan 1. PERUMAHAN ( perumahan dan prasarana
❑ Kerugian lingkungan permukiman
❑ Gangguan Akses
❑ Gangguan Fungsi 2. INFRASTRUKTUR (transportasi, energy, pos dan
telekomunikasi, sumber daya air, air dan sanitasi)
Pelayanan Public
❑ Pengurangan Risiko 3. SOSIAL (kesehatan, pendidikan, agama, budaya,
bangunan bersejarah, lembaga sosial)
Bencana
4. EKONOMI PRODUKTIF (pertanian, perikanan,
peternakan, industry kecil dan menengah)

5. LINTAS SEKTOR (lingkungan hidup, pemerintahan,
ketertiban, keamanan dan keuangan perbankan)

TAHAP PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

PERSIAPAN PENYUSUNAN PENYAJIAN
RANCANGAN RANCANGAN

PENETAPAN FINALISASI; KONSULTASI
ATAU

KONSOLIDASI

DAFTAR SEKTOR PEMULIHAN PASCA BENCANA

Kemendagri, KLHK 5 Kemen PUPR
5 • Pemerintahan
LINTAS 1 • Perumahan
• Lingkungan Hidup SEKTOR • Infrastruktur permukiman

Kemenkes, 4 PERUMAHAN Kemenhub, Kemen ESDM,
Kemdikbud,
Kemenristek, SOSIAL 1 Kemenkominfo, Kemendes, Kemen PUPR
Kemenag, Kemenpar BUDAYA
4 • Kesehatan INFRASTRUKTUR • Transportasi (darat (jalan, jembatan, dan
• Pendidikan
• Agama 2 moda), laut (pelabuhan, dermaga, dan moda),
• Lembaga Sosial dan udara (bandara dan moda))
• Bangunan
• Peninggalan Sejarah • Sumber daya Air (Bendungan, Embung, Irigasi)

dan Pengaman Pantai
• Energi (kelistrikan)
• Telekomunikasi dan informasi

EKONOMI 2 • Pertanian
3 PRODUKTIF 3 • Peternakan
• Perdagangan
• Pariwisata Kementan, 21
• KUKM Kemendag,
• Perikanan KUKM,
Kemenpar,
KKP

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA

Peraturan BNPB 6/2017
Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah pascabencana meliputi kegiatan:

REHABILITASI REKONSTRUKSI

1. perbaikan lingkungan dan daerah 1. pembangunan kembali dan
aliran sungai di daerah bencana perkuatan prasarana dan sarana

2. perbaikan prasarana dan sarana 2. pembangunan kembali sarana sosial
umum masyarakat

3. pemberian bantuan perbaikan rumah 3. pembangkitan kembali kehidupan
masyarakat sosial budaya masyarakat

4. pemulihan psikologis sosial 4. penerapan rancang bangun yang
5. pelayanan kesehatan tepat dan penggunaan peralatan
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik yang lebih baik dan tahan bencana
7. pemulihan sosial ekonomi budaya
8. pemulihan keamanan dan ketertiban 5. peningkatan kondisi sosial, ekonomi
9. pemulihan fungsi pemerintahan dan budaya
10. pemulihan pelayanan publik
6. peningkatan fungsi pelayanan publik
7. peningkatan pelayanan utama dalam

masyarakat
8. partisipasi dan peran serta lembaga

dan organisasi kemasyarakatan, dunia
usaha dan masyarakat

PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI

Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana

membangun mengedepankan melaksanakan menjaga melaksanakan membangun meningkatkan kesetaraan
partisipasi koordinasi tata kelola kesinambungan pembangunan kembali kapasitas dan gender,
berdasarkanskala kemandirian kelompok
pemerintahan menjadi lebih rentan,
yang baik prioritas baik dan lebih
aman berbasis penyandang
disabilitas dan
PRB
keadilan

PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI

Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana

tanggung jawab dilakukan dengan melibatkan diintegrasikan secara tata kelola
Pemerintah dan cepat dan masyarakat dan terpadu dengan pemerintahan yang
pemerintah daerah rencana
mempertimbangkan dunia usaha pembangunan baik dengan
pengurangan risiko nasional dan/atau mengutamakan
daerah kearifan lokal.
bencana

PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI

Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana

Meningkatkan koordinasi

Menggerakkan sumber daya dan pendanaan

Membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan
yang baik

PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PP No 21 Tahun 2008 ttg Penyelenggaraan PB, Psl 58 :
(1) Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan

APBD kab/kota
(2) Dalam hal APBD kab/kota tidak memadai dapat meminta bantuandana kepada pemerintah

provinsi dan/atau Pemerintah
(3) Dalam hal pemerintah kab/kota meminta dana bantuan kepadaPemerintah,

harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan

Revisi PP No 22 Tahun 2008 ttg Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana, Psl 23 :
(1) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana berupa dana bantuan

rehabilitasi dan rekonstruksi
(2) Untuk memperoleh bantuan tersebut pemerintah daerah mengajukan

permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB
(3) Berdasarkan permohonan tertulis tersebut BNPB melakukan verifikasi
(4) Hasil verifikasi sebagai dasar Kepala BNPB mengusulkan alokasi danakepada Menteri Keuangan
(5) Berdasarkan usulan dari Kepala BNPB, Menteri keuangan mengalokasikan

dana bantuan kepada Pemda

SKEMA PENDANAAN DALAM
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Sumber-sumber pendanaan rehabilitasi dan rekosntruksi

APBD APBD PROVINSI MASYARAKAT SWASTA
KABUPATEN/

KOTA

APBN PINJAMAN
DAN/ATAU HIBAH

LUAR NEGERI

ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA

PMKPPNoN.o18242 Dana kontinjensi bencana Pra dan Kementerian/Lembaga lain terkait
ThTnh2n021008 bencana
Dana Siap Pakai (DSP)
Tentang Digunakan pada status keadaan darurat bencana yang dimulai
Pendanaan dan Pengelolaan Dana Hibah RR (PMK sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke
224/2017) pemulihan (Perka BNPB No. 2/2018)
Bantuan Bencana
Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Dana Dapat Bantuan
Penang- menyediakan Tidak Tetap
Rp gulangan
Bencana

Cadangan Bencana*:
1. DSP dialokasikan sebesar Rp2,5 Triliun/tahun
2. Dana RR dialokasikan sebesar Rp2,0 triliun

28

KEBUTUHAN DAN PENDANAAN

INDIKASI KEBUTUHAN IDENTIFIKASI SUMBER PENDANAAN

SEKTOR, SUB SEKTOR, KEGIATAN

JUMLAH LOKASI/ INDIKASI APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Sumber Lain
(Unit) SASARAN BIAYA

PERUMAHAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL
EKONOMI

LINTAS -SEKTOR

JUMLAH

Diverifikasi dan divalidasi Diusulkan sesuai kewenangan,
konsistensinya terhadap data untuk diproses lebih lanjut sesuai

kerusakan mekanisme perencanaan dan
penganggaran

▪ Rencana RR disepakati bersama antara BNPB/BPBD, K/L/SKPD wilayah terpapar dan
ditetapkan oleh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala BNPB

▪ APBN-K/L : sesuai dengan kewenangan (Pusat)
▪ APBN-Hibah : hanya untuk kewenangan daerah, prioritas dan menutup gap yg tidak

dapat didanai APBD

▪ Jangka Waktu Rencana RR maksimal 3 tahun.

PROSEDUR PENGAKHIRAN MASA PELAKSANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pemantauan secara Evaluasi
terus menerus
terhadap proses
rehab-rekons

Pelaporan untuk
untuk memverifikasi
perencanaan program

rehab-rekons

PROSEDUR PENGAKHIRAN MASA PELAKSANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

• Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan
suatu dokumen perencanaan penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana yang disusun untuk jangka waktu paling
lama 3 (tiga) tahun

PEMBELAJARAN PEMULIHAN
PASCABENCANA

REPUBLIK Aceh 2004 Jogja 2006
INDONESIA
• Jumlah rumah rusak: Baseline data menggunakan data dan informasi dalam Renaksi RR
Aspek • Jumlah penerima manfaat DIY-jateng
• Jumlah rumah terbangun Monitoring secara dilakukan secara regular, sehingga perkembangan
1. Data Informasi (baseline dan pasca RR) Sistem RANDatabase pelaksanaan RR seluruh stakeholder yang RR terpantau terus.
terlibat.
2. Tata Kelola (Perencanaan, Kelembagaan, BRR menyusun laporan tahunan pelaksanaan RR Aceh-Nias • Keppres 9/2006 tentang Tim Koordinasi RR DIY-Jateng.
Regulasi dan tim pelaksana, Manajemen • Perpres 30/2005 tentang Rencana Induk RR NAD-NIAS • Dibentuk Tim Koordinasi dari K/L dan pemerintah daerah
Aset RR) • Perpres ttg Pembentukan BRR lembaga ad-hoc untuk • Renaksi RR DIY-Jateng
• Tim pelaksana adalah pemerintah daerah DIY dan Jateng
penanganan RR Aceh Nias. • Dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang
• Dikoordinasikan oleh BRR
Pereknomian.
3. Pembiayaan • APBN • APBN
• Pinjaman dan Hibah LN • APBD
• Hibah
4. Mekanisme Penyediaan Perumahan dan • In-situ • Masyarakat. Menggunakan dana sendiri untuk mengembangkan
Ex-situ (relokasi)
Permukiman • rumahnya
Masyarakat tidak dilbatkan. Pembangunan rumah • In-situ
5. Kesiapan dan keterlibatan Masyarakat • menggunakan pola kontraktual.
• Pembangunan perumahan menggunakan pola pemberdayaan
6. Kesiapan dan peran serta aparat pemda • Aparat Pemda turut menjadi korban sehingga tidak terlibat masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama RR dan terlibat
sejak awal proses perencanaan hingga ikut membangun.
• Pemda mulai terlibat ditengah dan akhir proses pemulihan
• Pemda menjadi pelaksana utama proses RR, pusat mendukung
7. Kerjasama atau Koordinasi Antar Pihak • Donor memberikan laporan kegiatan kepada BRR. kebijakan.

• Keterlibatan donor sangat besar • Rakornis bulanan Tim Teknis Nasional (TTN) dengan K/L, SKPD
• Forum koordinasi tingkat SPKD dikoordinasikan oleh Bappeda

Provinsi.

33

Aspek Padang 2009 Merapi 2010

1. Data Informasi (baseline dan pasca RR) • Baseline data menggunakan data dan informasi • Data penerima bantuan di SK-kan Bupati.

dalam Renaksi RR Sumbar • Tidak ada laporan progress kemajuan dan laporan

• Tidak ada laporan progress kemajuan RR Sumbar dan akhir RR Merapi.

laporan akhir.

2. Tata Kelola (Perencanaan, Kelembagaan, • Rencana Aksi RR Sumbar di tetapkan dengan Perka Perka BNPB ttg Renaksi RR

Regulasi dan tim pelaksana, Manajemen BNPB Dibentuk TPT

Aset RR) • Dibentuk Tim Pendukung Teknis

• Dikoordinasikan oleh BNPB

3. Pembiayaan • APBN (dana cadangan penanggulangan bencana) • APBN

bantuan sosial berpola hibah. • APBD

• Skema pembiayaan • Hibah
•
• APBD • Masyarakat. Menggunakan dana sendiri untuk
4. Mekanisme Penyediaan Perumahan dan •
Permukiman Hibah : JICA mengembangkan rumahnya
5. Kesiapan dan keterlibatan Masyarakat •
In-situ • Ex-situ (relokasi)

Pembangunan perumahan menggunakan pola • Pembangunan perumahan menggunakan pola
pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sebagai
pemberdayaan masyarakat, namun antusiasme dan pelaku utama dan terlibat sejak awal proses
perencanaan hingga ikut membangun.
keterlibatan masyarakat tidak seperi Jogja. Pemda menjadi pelaksana utama proses RR, didukung
dengan kebijakan.
6. Kesiapan dan peran serta aparat pemda • Pemerintah daerah sebagai pelaksanaa didukung • Rapat koordinasi teknis (Rakornis) rutin dilaksanakan
dengan TPT • setiap bulan dengan K/L dan SKPD terkait.
7. Kerjasama atau Koordinasi Antar Pihak •
Menjalin koordinasi dengan K/L, SKPD dan 34
tokoh masyarakat.

Aspek Mentawai 2010 Sinabung (on-going)

1. Data Informasi (baseline dan pasca RR) Data jumlah penerima bantuan RR perumahan Data jumlah penerima bantuan RR perumahan ditetapkan
dengan SK Bupati Mentawai.
ditetapkan dengan SK Bupati Mentawai
Renaksi RR ditetapkan dengan Perka BNPB
Baseline
APBN
2. Tata Kelola (Perencanaan, Kelembagaan, Renaksi RR ditetapkan dengan Perka BNPB APBD
Hibah IDF
Regulasi dan tim pelaksana, Manajemen Ex-situ (relokasi)
Kebijakan relokasi mandiri. Masyarakat dibebaskan untuk
Aset RR) mencari sendiri atau berkelompok lokasi rumahnya.

3. Pembiayaan APBN

Hibah IDF

4. Mekanisme Penyediaan Perumahan dan Ex-situ (relokasi)
Permukiman

5. Kesiapan dan keterlibatan Masyarakat Pada awalnya menggunakan Pendekatan menggunakan Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat
6. Kesiapan dan peran serta aparat pemda rekompak yang disesuaikan dengan kondisi lokal
7. Kerjasama atau Koordinasi Antar Pihak Pemda sebagai pelaksana RR (kualitas penyelenggaraannya
Pemda pelaksanaan kegiatan RR perumahan seperti apa??)
Pemda Provinsi sektor lainnya.
(kualitas penyelenggaraannya seperti apa??) Koordinasi melibatkan SKPD Provinsi dan Kabupaten.
Menjalin koordinasi dengan K/L, SKPD dan tokoh IDF melalui UNDP memfasilitasi BPBD untuk melakukan
masyarakat koordinasi dengan SKPD tingkat provinsi dan kabupaten.

35

Aspek Kelud 2014 Gempa Aceh Tengah dan Bener Meriah (2013)

1. Data Informasi (baseline dan pasca RR) Baseline data kerusakan dan kerugian tersedia dalam Tidak tersedia
dokumen Rencana Aksi Daerah RR per Kabupaten.
Renaksi RR ditetapkan dengan Perka BNPB
2. Tata Kelola (Perencanaan, Kelembagaan, -
APBN
Regulasi dan tim pelaksana, Manajemen APBD
RR In-Situ
Aset RR)

3. Pembiayaan APBN

APBD

Hibah IDF

4. Mekanisme Penyediaan Perumahan dan - TIdak ada pembangunan rumah.

Permukiman Pemulihan lebih difokuskan pada sektor livelihood

5. Kesiapan dan keterlibatan Masyarakat Pemulihan livelihood Menggunakan pendekatan Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat
6. Kesiapan dan peran serta aparat pemda pemberdayaan masyarakat petani. (kualitas pelaksanaannya tidak terekam secara baik)

Pemda sebagai pelaksana RR (kualitas Pemda sebagai pelaksana RR
penyelenggaraannya baik

7. Kerjasama atau Koordinasi Antar Pihak Koordinasi melibatkan SKPD Provinsi dan Kabupaten. Rapat koordinasi ditingkat pusat dan daerah, namun tidak

IDF melalui UNDP memfasilitasi BPBD untuk melakukan rutin dilakukan

koordinasi dengan SKPD tingkat provinsi dan kabupaten.

36

Aspek Gempa Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen Gempa Lombok 2018
(2016)
Baseline data kerusakan dan kerugian tersedia dalam
1. Data Informasi (baseline dan Baseline data kerusakan dan kerugian tersedia dokumen Rencana Aksi Daerah RR per Kabupaten.

pasca RR) dalam dokumen Rencana Aksi Daerah RR per • Rencana RR ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
• Inpres No. 5 tahun 2018
Kabupaten. • Keppres No. 28 Tahun 2018 ttg Satgas PB NTB, Sulteng

2. Tata Kelola (Perencanaan, Inpres No. 5 Tahun 2017. dan daerah lainnya
APBN
Kelembagaan, Regulasi dan APBD
Hibah
tim pelaksana, Manajemen RR In-Situ

Aset RR) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat
dengan membentuk pokmas
3. Pembiayaan APBN Pemerintah pusat
Pemda sebagai pelaksana RR
APBD

4. Mekanisme Penyediaan RR In-Situ

Perumahan dan Permukiman

5. Kesiapan dan keterlibatan Menggunakan pendekatan pemberdayaan

Masyarakat masyarakat.

6. Kesiapan dan peran serta Pemda sebagai pelaksana RR
aparat pemda

7. Kerjasama atau Koordinasi Rapat koordinasi ditingkat pusat dan daerah, Koordinasi melibatkan pemerintah pusat, donor, dan SKPD

Antar Pihak namun tidak rutin dilakukan terkait, belum rutin dilaksanakan. dikoordinasikan oleh

Bappeda Provinsi. 37

Aspek Gempabumi dan Likuefaksi, Sulteng 2018

1. Data Informasi (baseline dan pasca RR) Baseline data kerusakan dan kerugian tersedia dalam dokumen Rencana Aksi Daerah
RR per Kabupaten.

2. Tata Kelola (Perencanaan, • Rencana RR ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Kelembagaan, Regulasi dan tim • Inpres No. 10 Tahun 2018
pelaksana, Manajemen Aset RR) • Keppres No. 28 Tahun 2018 ttg Satgas PB NTB, Sulteng dan daerah lainnya

3. Pembiayaan APBN

APBD

Pinjaman LN

Hibah

4. Mekanisme Penyediaan Perumahan RR In-Situ

dan Permukiman Relokasi

5. Kesiapan dan keterlibatan Masyarakat Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk pokmas.

6. Kesiapan dan peran serta aparat pemda Pemda sebagai pelaksana RR

7. Kerjasama atau Koordinasi Antar Pihak Koordinasi melibatkan pemerintah pusat, donor, dan SKPD terkait, belum rutin

dilaksanakan. dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi.

38

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
BENCANA DALAM RPJMN
2020-2024

Arahan Presiden pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2020:

“ Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah 1. Seluruh pemerintah pusat dan daerah bersama-sama,
rentan bencana. Gempa bumi, tanah longsor, gunung bersinergi melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan.
meletus, tsunami, kebakaran hutan, banjir. Oleh karena Pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana dan selalu
itu sikap sigap dan waspada menghadapi sigap menghadapi bencana sesuai karakteristik wilayahnya
ketidakpastian sangatlah penting. masing-masing.

Kapasitas kita dalam mengelola risiko menghadapi 2. Gubernur, Bupati segera menyusun rencana kontijensi.
gejolak ekonomi global, mengelola bencana yang tidak 3. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan
terduga harus kita perkuat. Pembangunan kita harus
sensitif terhadap berbagai risiko. Infrastruktur harus pendekatan kolaboratif: pentahelix. Kolaborasi antara unsur
disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana. pemerintah dengan akademisi, peneliti, dunia usaha,
Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko. masyarakat, serta dukungan media massa untuk
memberitakan secara masif.
* Disampaikan pada Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT 4. Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan
ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang kemampuan SDM dan tata kelola lembaga.
Bersama DPD RI dan DPR RI (16 Agustus 2019) 5. Panglima TNI dan Kapolri turun mendukung penanggulangan
bencana, termasuk penegakkan hukum serta bersinergi
Masyarakat tangguh bencana dengan pemerintah daerah dan BNPB.

Sistem peringatan dini

Ketahanan infrastruktur

40

AGENDA PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KONTEKS
5 ARAHAN PRESIDEN

Pembangunan Infrastruktur Penyederhanaan Birokrasi Regulasi

• Pembangunan infrastruktur mitigasi • Harmonisasi aparatur daerah dan aparatur • Penerapan Permendagri No. 101 tentang
bencana pusat dalam penanganan penanggulangan Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan
bencana Penanggulangan Bencana
• Penguatan manajemen resiko bencana
untuk pembangunan infrastruktur • Penguatan peran pemerintah daerah dalam • Penyelesaian RPerpres Rencana Induk
koordinasi penanggulangan bencana Penanggulangan Bencana 2015-2045
• Penerapan standarisasi bangunan
berbasis mitigasi bencana • Fleksibilitas pengadaan barang dan jasa • Penyelesaian Revisi PP 21/2008 tentang
pasca bencana Penyelenggaraan Penanggulangan
• Aspek bencana dalam Dana Desa dan Bencana
DAK
• Penataan ruang berbasis mitigasi bencana
Pembangunan SDM • Relaksasi/fleksibilitas perizinan dan kredit

• Peningkatan kapasitas pascabencana
masyarakat, pemerintah, dan
pemerintah daerah dalam Transformasi Ekonomi
penanggulangan bencana
• Percepatan pemulihan pascabencana
• Kesiapsiagaan masyarakat bidang sosial ekonomi
dalam menghadapi bencana
• Penguatan UMKM berbasis
• Penguatan scientific-based ketahanan dan daya lenting bencana
policy dalam penanggulangan
bencana • Penguatan aspek amdal, penataan
ruang, dan mitigasi bencana di
kawasan strategis dan perkotaan (KEK,
KI, KSPN)

KERANGKA PIKIR 7 AGENDA PEMBANGUNAN

Didukung oleh: 3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5 Pembangunan Infrastruktur

Dilaksanakan melalui: Memperhatikan/
mempertimbangkan kondisi:
1 2
6 Lingkungan Hidup dan
Transformasi ekonomi: Wilayah sebagai Basis Kerentanan Bencana
Rata-rata Pertumbuhan Pembangunan
6% per tahun

Sebagai Prasyarat: Slide - 4422

7

Kondisi Polhukhankam yang kondusif:
• Penyederhanaan regulasi
• Penyederhanaan birokrasi
• Stabilitas politik dan pertahanan

keamanan

PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RPJMN 2020-2024

Sebagai upaya mendukung ketahanan bencana, rencana pembangunan jangka menengah disusun dengan
mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam agenda pembangunan.

4 AGENDA PEMBANGUNAN
UTAMA TERKAIT PRB

Arah kebijakan pengurangan risiko
bencana berdasarkan karakteristik
wilayah per pulau
Perlindungan sosial untuk risiko
perubahan iklim dan bencana alam

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 Infrastruktur berketahanan bencana

Investasi pengurangan risiko bencana,
sistem peringatan dini multiancaman
bencana, konvergensi PRB dengan
Adaptasi Perubahan Iklim (API)

43

PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) KEWILAYAHAN

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 44

Agenda Pembangunan 6: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3 Program PP1: KP1: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan
Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KP2: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan
11 Kegiatan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Prioritas KP3: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
42 Proyek KP4: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan
Prioritas Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

KP1: Pembangunan Energi Berkelanjutan PN 6 KP1: Penanggulangan Bencana
KP2: Pemulihan Lahan Berkelanjutan KP2: Peningkatan Ketahanan Iklim
KP3: Penanganan Limbah
KP4: Pengembangan Industri Hijau PP2: Peningkatan
KP5: Rendah Karbon Pesisir dan Laut Ketahanan Bencana

PP3: dan Iklim
Pembangunan
Rendah Karbon

45

Agenda Pembangunan 6: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Program Prioritas (PP) 2 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

KP1 Penanggulangan Pro-PN:
Bencana 1) Penguatan Data, Informasi, & Literasi Bencana
2) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana
PP 2 : Peningkatan 3) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan
Ketahanan Bencana 4) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang

dan Iklim berbasis Risiko Bencana
5) Penguatan Penanganan Darurat Bencana
6) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah

terdampak bencana
7) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu

Pro-PN: KP2 Peningkatan
1) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Ketahanan Iklim

Kelautan dan Pesisir
2) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air
3) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor

Pertanian
4) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor

Kesehatan

46

Agenda Pembangunan 6: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) KEBENCANAAN

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 47

RENCANA INDUK
PENANGGULANGAN BENCANA

2020-2044

PENTAHAPAN & TARGET RIPB

PERENCANAAN 2020 - 2044

RIPB Mempertimbangkan Capaian Kesepakatan Paris RIPB 2020 – 2044
Global Centennial

Agreement Resilient Plan

VISI INDONESIA
EMAS 2045

SFDRR SDG’s 2015 – 2030 Indonesia Tangguh
2015 - 2030 2030 SDG, SFDRR & Bencana untuk
AGENDA GLOBAL Mendukung
Global Resilient Pembangunan

Plan

2020 – 2024 Berkelanjutan
RPJMN & RenasPB
Baseline Resilient 70%Daerah Tangguh
Bencana
Plan

2005 2025 RPJPN 2 2045

RPJPN 1

RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA 2020-2044

(Perpres No 87/2020)

Ditetapkan untuk jangka 25 Visi utama adalah Mewujudkan
tahun, terdiri dari 5 tahap Indonesia Tangguh Bencana Untuk
dengan jangka waktu 5
tahunan Pembangunan Berkelanjutan

Ditinjau secara berkala setiap 1x • RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam
dalam 5 tahun atau dapat ditinjau
sewaktu-waktu berdasarkan hasil bentuk Renas PB yang menjadi acuan
evaluasi
daerah
Hasil pemantauan pengendalian • Renas PB ditetapkan melalui Perka BNPB
dan evaluasi dilaporkan kepada • RPB daerah ditetapkan melalui Perka
presiden melalui Menko PMK
Daerah

Pemantauan, pengendalian dan evaluasi Merupakan bahan penyusun
pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044 RPJMN dan RPJMD
dilakukan 1x dalam 1 tahun
Sumber: BNPB