Materi TOT E-Learning Manajemen Pemulihan Pascabencana

FOKUS CAPAIAN RIPB 2020-2044

Indonesia yang tangguh terhadap bencana diwujudkan melalui:

1 Penanggulangan 2 Tata kelola penanggulangan 3 Penanganan darurat
bencana yang tangguh bencana yang profesional bencana dan pemulihan
dan berkelanjutan dan inklusif pascabencana yang prima

FOKUS CAPAIAN 2020-2024:

Terwujudnya peraturan Terintegrasinya data, informasi, Terlaksanannya kerjasama seluruh

01 perundang-undangan yang 05 dan literasi kebencanaan serta 09 pemangku kepentingan dalam

harmonis di bidang meningkatnya pemahaman rehabilitasi dan rekonstruksi
penanggulangan bencana terhadap risiko bencana daerah terdampak bencana

02 Terintegrasinya riset 06 Terwujudnya tata kelola 10 Terwujudnya pengelolaan
inovasi dan teknologi risiko bencana yang ekosistem laut dan pesisir yang

kebencanaan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana

03 Tersedianya sistem 07 Meningkatnya kapasitas 11 Meningkatnya kapasitas
peringatan dini terpadu penanganan darurat bencana kabupaten/kota terhadap

multi ancaman bencana secara terpadu. ketahanan bencana

04 Meningkatnya 08 Meningkatnya ketersediaan 12 Meningkatnya kualitas
pengembangan dan inovasi infrastruktur vital yang berbasis
sarana prasarana pelatihan dan
skema alternatif pembiayaan standarisasi kompetensi mitigasi bencana
bidang kebencanaan
penanggulangan bencana 51

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM RIPB 2020-2044

1. Penguatan peraturan perundang-undangan INDONESIA 4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional,
penanggulangan bencana yang efektif dan efisien TANGGUH transparan, dan akuntabel
BENCANA
Strategi: Strategi:
a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang- a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan

undangan dan implementasi dalam penanggulangan pelaku penanggulangan bencana.
bencana yang adaptif dan berkelanjutan b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan
b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan
kriteria penanggulangan bencana bencana.
c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem
2. Peningkatan sinergi antar lembaga dan pemangku
kepentingan dalam penanggulangan bencana perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan
bencana.
Strategi: d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola
a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
e. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara bencana.
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan
dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
penanggulangan bencana.
b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, 5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas
data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu penanganan kedaruratan bencana yang cepat
dan berkesinambungan. dan andal

3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai 6. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat Strategi:
dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dilakukan terdampak bencana untuk membangun kehidupan
dengan strategi yang lebih baik a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber

Strategi: Strategi: daya manusia dalam penanganan darurat
a. Melaksanakan dan mengembangkan program a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan
bencana.
kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang
b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai yang peka risiko bencana. b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik
b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat
skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk terdampak bencana yang lebih baik. dan peralatan penanganan darurat bencana.
penanggulangan bencana c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan
c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk permukiman berketahanan bencana. c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan
penanggulangan bencana d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi,
sumber daya alam, dan lingkungan hidup. masyarakat dalam penanganan darurat bencana.

d. Menguatkan kualitas kelembagaan dan

penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana

vital. 52

KETERKAITAN PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM SFDRR DAN SDGs

A Jumlah kematian, orang hilang dan orang yang Goal 2.
Target 1.5
terkena bencana per 100.000 orang
Goal 11.
B Kerugian ekonomi bencana langsung dalam Target 11.5

kaitannya dengan Bruto Domestik Bruto global (PDB) Goal 11.
Target 11.b
C Kerugian ekonomi bencana langsung dalam
Goal 13.
kaitannya dengan PDB global, termasuk kerusakan Target 13.1

D akibat bencana pada infrastruktur kritis dan
gangguan layanan dasar

E Jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko
bencana nasional dan lokal

F Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan

melaksanakan strategi pengurangan risiko bencana lokal

sejalan dengan Sendai Framework for Disaster Risk

G Reduction 2015-2030

Source: PreventionWeb

53

KETERKAITAN RIPB 2020-2044 DENGAN RPJMN 2020-2024

Arah Kebijakan Arah Kebijakan Penanggulangan
RIPB 2020-2044 Bencana dalam RPJMN 2020-2024

Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana

Penguatan peraturan perundang-undangan Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola
penanggulangan bencana yang efektif dan efisien Bencana

Peningkatan sinergi antar lembaga dan pemangku Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan
kepentingan dalam penanggulangan bencana
Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan
Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana Ruang berbasis Risiko Bencana
sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko
bencana, dilakukan dengan strategi Penguatan Penanganan Darurat Bencana

Penguatan tata kelola penanggulangan bencana Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di
yang semakin profesional, transparan, dan daerah terdampak bencana
akuntabel
Penguatan sistem mitigasi multi ancaman54
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas
penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan

andal

Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat
terdampak bencana untuk membangun
kehidupan yang lebih baik

bencana terpadu

KEDUDUKAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM DOKUMEN JANGKA PANJANG

> 10 TAHUN 5 TAHUN 3 TAHUN
RENCANA AKSI PRB
RENCANA JANGKA RENCANA JANGKA RENCANA JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS
PANJANG PANJANG (RPJM – RPB) SEKTORAL

(RPJP – RTRW) (RPJP – RTRW)

Agenda Nasional RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL
SDGs 2030 RTRW NASIONAL
PUSAT RENSTRA K/L
RIPB Nasional 2020-
2044 RENCANA KAJIAN RISIKO RAN PRB
NASIONAL PB BENCANA NASIONAL

PROVINSI RIPB Provinsi 2020- RPJP PROVINSI RPJM RENSTRA SKPD PROV
2044 RTRW PROVINSI PROVINSI
RPJP KAB/KOTA RENSTRA SKPD
RIPB Kabupaten/Kota RTRW KAB/KOTA RENCANA KAJIAN RISIKO KAB/KOTA RAD PRB PROV
2020-2045 PB PROVINSI BENCANA PROVINSI
RAD PRB
KABUPATEN RPJM KAB/KOTA
KABUPATEN

RENCANA PB KAJIAN RISIKO
KAB/KOTA BENCANA KAB/KOTA

KEDUDUKAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM
DOKUMEN JANGKA PENDEK

SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA SITUASI TERDAPAT POTENSI TERJADINYA BENCANA

PRABENCANA TANGGAP DARURAT PASCABENCANA

PUSAT RPJM NASIONAL RKP NASIONAL RENCANA TEKNIS
RENJA K/L PRB

KRB RENCANA RENCANA AKSI
NASIONAL NASIONAL PB NASIONAL PRB

PROVINSI RPJMD PROVINSI RKPD PROV RENCANA TEKNIS RENCANA
PRB KONTINJENSI
KRB RENCANA PB RENJA SKPD PROV RENCANA OPERASI DOKUMEN
PROVINSI PROVINSI RENCANA AKSI PROVINSI DARURAT BENCANA JITUPASNA
RKPD PROVINSI PRB
KABUPATEN RPJMD KAB/KOTA KAB/KOTA RENCANA PROVINSI RENCANA RR
RENJA SKPD RPKB PROVINSI KONTINJENSI PASCABENCANA
KAB/KOTA (RENKON) KAB/KOTA RENCANA OPERASI
RENCANA TEKNIS DARURAT (RENOPS) RENCANA AKSI RR
KRB RENCANA PB PRB BENCANA KAB/KOTA (RENAKSI)
KAB/KOTA KAB/KOTA
RENCANA AKSI
PROVINSI PRB

RPKB PROVINSI

RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2020 -2024

57

PENANGGULANGAN BENCANA ADALAH URUSAN WAJIB

58

REFORMASI SISTEM KETAHANAN
BENCANA

Faktor Global dalam Reformasi Sosial Dewasa Ini

“… The COVID-19 pandemic has demonstrated our global fragility . Despite the enormous scientific
and technological advances of recent decades, a microscopic virus has brought us to our knees. …

But, the fragility exposed by the virus is not limited to our health systems . It affects all areas
of our world and our institutions. The fragility of coordinated global efforts is highlighted by our
failed response to the climate crisis. ...

COVID-19 must be a wake-up call . It is time for an end to the hubris. Our deep feelings of
powerlessness must lead to greater humility. Deadly global threats require a new unity and
solidarity. We have seen some solidarity, but very little unity, in our response to COVID-19. ...

– Antonio Guterres, on Secretary-General's remarks to
the World Health Assembly (New York, 18 Mei 2020)

• Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan bahwa COVID-19 menjadi sebuah “A Wake-Up Call”. Virus tidak
hanya isu sistem kesehatan, namun telah mempengaruhi semua wilayah di dunia dan berbagai aspek kehidupan di sekitar kita.

• PBB telah menyerukan agar:
Pertama, respon kesehatan yang komprehensif dan terkordinasi.
Kedua, penanganan dimensi sosial dan ekonomi akibat krisis pandemi COVID-19.
Ketiga, pemulihan dari COVID-19 menuju kehidupan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan merata, serta kehidupan sosial yang lebih
kuat dan tangguh.

60

Reformasi Sosial untuk Meningkatkan Ketahanan

“Pemerintah butuh kecepatan “Presiden meminta Kepala Bappenas
untuk memberikan keselamatan
seluruh rakyat Indonesia meski untuk melakukan reformasi sosial.

belum ada kepastian kapan Reformasi sosial tersebut berupa
pandemi akan berakhir” mendesain ulang sistem kesehatan
nasional, sistem perlindungan sosial dan
Presiden Joko Widodo
30 April 2020 ketahanan bencana”

Sebagai RKP kedua dalam kerangka RPJMN Fokus Tema Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso
2020-2024, RKP 2021 memiliki empat fokus: RKP RKP Monoarfa menegaskan tema RKP 2021
1. pemulihan industri, pariwisata, dan 2021 2021
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi
investasi; dan Reformasi Sosial” dipilih dengan
2. reformasi sistem kesehatan nasional;
3. reformasi sistem perlindungan sosial; pertimbangan mitigasi COVID-19.
4. reformasi (penguatan) sistem ketahanan
61
bencana.

Riskscape Indonesia dalam Multiancaman Bencana

Memahami risiko bencana adalah jantung dalam membangun ketahanan terhadap bencana.

• Wilayah “ring of fire” Gambar Kerugian Akibat Bencana dan Investasi
memiliki risiko sangat tinggi
Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2015-2019
• Lebih dari 60% dari total
perhitungan proyeksi
kerugian di Asia-Pasifik,
termasuk Indonesia, berasal
dari bencana
hidrometeorologi.

• Ancaman bencana non-alam
(biological hazard, chemical
hazard)

• Pelaksanaan
penanggulangan bencana
belum terpadu

• Masih minimnya
pemahaman risiko bencana
di masyarakat

• Masih minimnya investasi
pengurangan risiko bencana

Sumber: UN ESCAP Asia-Pasific Disaster Report 2019 62

Kondisi Eksisting Kerangka Kebijakan Penanggulangan Bencana

KERANGKA PERENCANAAN KERANGKA KELEMBAGAAN KERANGKA REGULASI KERANGKA PEMBIAYAAN

• Rencana Pembangunan Pusat (Kelembagaan Kunci) • UU 24/2007 tentang • PP No. 22/2008 tentang
Jangka Menengah (RPJMN) • BNPB Penanggulangan Bencana Pendanaan dan Pengelolaan
2020-2024 (Perpres • BMKG Bantuan Bencana
18/2020) • Basarnas • UU 1/2014 tentang
• BIG Pengelolaan Wilayah Pesisir • PP No. 10/2011 tentang Tata
• Rencana Induk • Kementerian PPN/Bappenas dan Pulau-Pulau Kecil Cara Pengadaan PLN dan
Penanggulangan Bencana • Kementerian Dalam Negeri Penerimaan Hibah
(RIPB) 2020-2044 (Perpres • Kementerian PUPR • UU 23/2014 tentang
N0. 87 tahun 2020) • Kementerian Kesehatan Pemerintahan Daerah • Dana Siap Pakai (DSP)
• Kementerian Pendidikan
• Sistem Peringatan Dini • Kementerian Sosial • UU 6/2018 tentang • Dana Rehabilitasi dan
Terpadu (Draft Rperpres yang • Kementerian ATR/BPN Kedaruratan Kesehatan Rekonstruksi (RR)
pembahasannya terhenti) • Kementerian LHK Masyarakat
• APBN
Daerah • PP 21/2008 tentang • APBD
• BPBD Penyelenggaraan • Pinjaman dan Hibah Luar
• Bappeda Penanggulangan Bencana
• OPD terkait Negeri
• PP 2/2018 tentang Standar • Pooling Fund Bencana
Pelayanan Minimal
• Kolaborasi Masyarakat
• PP 21/2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala 63
Besar (PSBB)

• Permendagri 101/2018
tentang SPM Sub-urusan
Bencana Kab/Kota

Isu dalam Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana

Pra Bencana Tanggap Darurat Pascabencana

• Sistem data dan informasi • Kapabilitas dan kapasitas • Identifikasi korban dan
• Scientific-based policy kelembagaan dalam kerugian dampak bencana
• Analisa resiko bencana respon cepat
• Pengurangan resiko • Strategi terpadu pada
• Koordinasi dan Kerjasama tahap transisi pemulihan
bencana lintas K/L dan Pemda, serta dan tahap rehab/rekon
• Literasi resiko bencana institusi TNI/Polri
• Kesadaran masyarakat • Strategi yang konteks lokal
• Peringatan dini yang • Kolaborasi para pihak di sesuai daerah dan jenis
masa tanggap darurat bencana
terpadu
• Kesiapsiagaan • Pola mobilisasi logistik dan • Adopsi strategi
• Mitigasi (struktural dan bantuan rehab/rekon ke
pembangunan nasional
non-struktural) • Komunikasi publik di tahap dan daerah
• Penanganan lintas sektor darurat
• Pola koordinasi, Kerjasama
dan isu • Keterpaduan bantuan dan kolaborasi
• Pendanaan pengurangan kepada korban
• Mobilisasi pendanaan dan
resiko bencana • Data korban dan kerugian distribusi
• Penataan ruang yang
• Pendanaan di masa • Regulasi yang fleksibel dan
berbasis mitigasi bencana tanggap darurat, mobilisasi relaksasi
pendanaan, dan distribusi
ke sasaran • Build back better dalam
rehab/rekon

64

LANDASAN KEBIJAKAN: TEMA DAN PRIORITAS RKP 2021

Tema RKP 2021 perlu adaptif dan responsif terhadap wabah COVID-19 dan proses pemulihannya

TEMA RKP 2021 Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

FOKUS Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
PEMBANGUNAN Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi

dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021

PN 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan PN 5 Infrastruktur untuk ekonomi
berkualitas dan berkeadilan dan pelayanan dasar

AGENDA PN 2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi Lingkungan hidup, ketahanan
PEMBANGUNAN kesenjangan PN 6 bencana, dan perubahan iklim

PN 3 SDM berkualitas dan berdaya saing Stabilitas polhukhankam dan
PN 7 transformasi pelayanan publik

PN 4 Revolusi mental dan pembangunan PN yang memperoleh penekanan di tahun 2021
kebudayaan

Catatan: Tema RKP 2021 mengalami penyesuaian. Tema RKP 2021 sebelum Pandemi Covid 19: “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi

di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas” 65

Kerangka Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana

Kerangka Kebijakan 5 Area Strategi Reformasi Tujuan

Kerangka Kelembagaan Penganggaran Perencanaan RPJMN RENCANA INDUK RANCANGAN SISTEM Pembangunan Satu Berkurangnya jumlah
2020-2024 PENANGGULANGAN PERINGATAN DINI Data Bencana kematian & orang
BENCANA 2020-2044 TERPADU Terintegrasi terdampak bencana

Kerangka APBN Dana Siap Pakai Pinjaman & Hibah Lembaga Penguatan Sistem Berkurangnya kerugian INDONESIA TANGGUH BENCANA 2030
APBD (DSP) Dalam Negeri Swasta (NGO) Peringatan Dini ekonomi relatif terhadap
Bencana Terpadu
Dana Rehabilitasi Pinjaman & Hibah Kolaborasi PDB yang disebabkan
& Rekonstruksi Luar Negeri Masyarakat Penguatan Ketahanan oleh bencana
Sosial melalui
Kerangka serta Pemberdayaan Bertambahnya jumlah
Pemerintah Masyarakat kota dan permukiman
Daerah dan yang mengimplementasi
BPBD seluruh Penguatan kebijakan & perencanaan
provinsi/ Kelembagaan yang terkait penanggulangan
kabupaten/kota Kolaboratif
bencana
Peningkatan Investasi
dan Sinergi Bertambahnya jumlah
Pembiayaan kota dan permukiman

Kerangka Regulasi: UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU yang
mengimplementasikan
6/2018 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Permendagri 101/2018 tentang SPM Sub-urusan Bencana
penanganan holistik
Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK) / Digital Platform risiko bencana di semua
lini sesuai dengan SFDRR
SEKTOR KESEHATAN SOSIAL EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
TERKAIT 2015-2030

KEAMANAN 66

Konsep Keterkaitan Ketahanan Bencana dengan Kebijakan Reformasi Kesehatan
Nasional, Perlindungan Sosial, dan Ketahanan Pangan Nasional

Reformasi
Sistem

Kesehatan
Nasional

Reformasi

(Penguatan)

Sistem

Reformasi Ketahanan Reformasi
Ketahanan Bencana Sistem

Pangan Perlindungan

Sosial

5 FOKUS AREA: Data Bersama Terintegrasi, Sistem
Peringatan Dini, Pemberdayaan Masyarakat,
Kelembagaan kolaboratif, Sinergi Pembiayaan

KERANGKA REGULASI KERANGKA KERANGKA 67
KELEMBAGAAN PENDANAAN

PENUTUP

KESIMPULAN

• Penanggulangan Bencana telah menjadi mainstreaming dalam RPJMN 2020-2024
• Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) telah ditetapkan melalui Perpres No 87 tahun 2020 tanggal 10

September 2020
• Perpres RIPB perlu diacu dalam Dokumen Rencana Nasional PB dan Rencana Penanggulangan Bencana di tingkat

Provinsi dan Kab/Kota

• Kegiatan Penanggulangan Bencana, masuk dalam Agenda Pembangunan (PN) 2 dan Agenda Pembangunan
(PN) 6 dalam Dokumen RPJMN 2020-2024

• Major Project (MP) yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana adalah:

1. MP Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah, Banten, dan Nusa Tenggara Barat yang terdapat dalam
PN 2

2. MP Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu yang terdapat dalam PN 6

• Renas PB Merupakan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang disusun untuk menjadi acuan
Kebijakan Kebencanaan dalam kurun waktu 5 tahun yang merupakan Turunan dari RIPB dan dilegalisasi oleh
Ka. BNPB

• Penyusunan Renas PB perlu mempertimbangkan Muatan Strategis dalam RPJMN, RIPB 2020-2024, SFDRR,

Renstra K/L, dan isu kebencanaan terkini yaitu Pandemi 69

TERIMA KASIH