Majalah DIANNS Edisi 58

Dari Pendidikan Formal SONGSONG KEHIDUPAN DENGAN DIALEKTIKA Jalan Perjuangan Transpuan: E-KTP dan Stigma Cerita Seorang Penyuluh Kepercayaan bagi Siswa Penghayat: Ketidakadilan terhadap Masyarakat Papua: Dari Penghilangan Hak Politik hingga Rasialisme Kehidupan Sehari-hari Mahasiswa Edisi 58 >> Oktober 2021 >> FIA UB www.dianns.org hingga Sekolah Mingguan tentang Pendidikan

REDAKSI PENANGGUNG JAWAB Dekan Fakultas Ilmu Administrasi PEMIMPIN REDAKSI Dinda Fajriza Hamidah REDAKTUR PELAKSANA Rose Diana Fridayani PIMPINAN ORGANISASI PEMIMPIN UMUM Muhammad Yusuf Ramadhan SEKRETARIS UMUM Tiara Tyas BENDAHARA UMUM Ayuningtyas Bunga Heryana EDITOR Dinda, Nafilah, Yusuf, Nadya, Rose, Anggita Sasmita, Tyas, Benediktus, Ronaldo, Dwi Mauliddia, Bunga, Syadza, Ali REPORTER Sekar, Nafilah, Yusuf, Ali, Dinda, Tiara, Benediktus, Bunga, Dwi Mauliddia, Bagus, Nadya, Pahlevi, Resty, Jodi, Yusrina KOLOM & SASTRA Ronaldo, Laila, Ernanda, Rozy, Rose, Dila, Meisa, Anggita Hajar, Prasiska, Nisrina, Tyas TATA LETAK & ARTISTIK Benediktus, Pahlevi KARIKATUR & ILUSTRASI Syadza, Anggita Sasmita, Hafidatun, Rose, Nisrina FOTOGRAFER Yusuf, Resty, Bunga PEMIMPIN PEMASARAN & HUMAS Anggita Sasmita Fernanda HUBUNGI KAMI Email : [email protected] Web : DIANNS.ORG Line : @fil3760t Instagram : diannsmedia Twitter : @DIANNS_Media Facebook : LPM DIANNS FIA UB Youtube : LPM DIANNS ALAMAT REDAKSI Kantor LPM DIANNS, Sekretariat Bersama Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Jalan MT. Haryono 163 Malang, 65145 DAPUR

Majalah DIANNS 58 1 Salam Redaksi SALAM REDAKSI SALAM REDAKSI ^___^ Salam Persma! Keberagaman adalah warna dari kehidupan. Manusia tanpa keragaman hanyalah manusia seragam. Tak semua manusia melihat lainnya dengan pandangan yang sama. Perbedaan kerap menjadi masalah yang tak kunjung usai, tak menampik pula malah memunculkan krisis keberagaman. Krisis keberagaman dan masalah pluralitas menyebabkan adanya normalisasi intoleransi dan sikap diskriminatif pada kelompok minoritas. Dalam UU No.12 Tahun 2005, menyebutkan kelompok minoritas ialah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Di Indonesia, ruang lingkup kelompok minoritas terbagi menjadi beberapa ruang, yakni kelompok minoritas ras, etnis, agama dan keyakinan, penyandang disabilitas, serta orientasi seksual dan identitas gender. Perlindungan HAM kelompok minoritas telah diatur dalam UUD 1945. Jaminan tertuang dalam Pasal 28A-28J UUD 45. Selanjutnya juga dituangkan dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, meski hak-hak mengenai minoritas kurang dielaborasi. Namun hak konstitusi tersebut tak sepenuhnya didapatkan kelompok minoritas. Atas dasar itu, LPM DIANNS menyajikan Majalah DIANNS edisi 58 dengan tema kelompok minoritas. Pembahasan dalam majalah ini terbagi dalam tiga tulisan utama. Terkait penganut kepercayaan—bagaimana kebijakan yang dipilih sekolah untuk para murid atau siswa sekolah yang menganut kepercayaan. Kemudian bagaimana para transgender melalui berbagai diskriminasi di kehidupannya hanya karena pilihan gender mereka, atau para mahasiswa Papua yang mendapatkan berbagai perlakuan rasis-diskriminatif hanya karena asal, warna kulit, maupun bahasa mereka. Tiga topik utama di atas merupakan sedikit contoh yang dapat LPM DIANNS sajikan dari berbagai bentuk stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Majalah DIANNS edisi 58 ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk sedikit memahami bagaimana cerita-cerita yang terjadi pada kelompok minoritas. Selain itu melalui majalah ini besar harapan kami supaya pembaca dapat turut tergerak melihat kelompok minoritas sebagai manusia yang sama dan setara. Meleburkan dan menghancurkan dindingdinding diskriminasi terhadap apapun.

2 Majalah DIANNS 58 DAFTAR ISI Daftar Isi 01. Salam Redaksi 02. Daftar Isi 04. Laporan Utama: Jalan Perjuangan Transpuan: E-KTP dan Stigma 07. Liputan Khusus: Cerita Seorang Penyuluh tentang Pendidikan Kepercayaan bagi Siswa Penghayat: Dari Pendidikan Formal hingga Sekolah Mingguan 10. Liputan Khusus: Ketidakadilan terhadap Masyarakat Papua: Dari Penghilangan Hak Politik hingga Rasialisme Kehidupan Sehari-hari Mahasiswa 14. Opini: Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia 17. Kabar Kampus Bergotong Royong Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus 21. Tokoh Langkah Kecil Kaum Rentan 25. Komikstrip 26. Budaya RASISME: Penyebab, Dampak dan Cara Menghilangkan 30. Budaya Mengulas Sejarah Mondosiyo: Ritual Adat Masyarakat Lereng Gunung Lawu 32. Ilustrasi 34. Opini: Zonasi dan Diskriminasi

3 Daftar Isi Majalah DIANNS 58 37. Sosial Peduli di tengah Pandemi, Aksi SSM berbagi bantuan Bagi Warga Malang 40. Infografis 42. Media Mata Media Melihat Disabilitas 45. Tokoh Menilik Konsep Pluralisme Seorang Dawam Rahardjo 48. Musik Mengulik album MUSIM SEMI VIRA TALISA PRIMAVERA 51. Kuliner Ragam Kuliner Khas Timur Tengah 54. Resensi Film Tarung Sarung: Mempertahankan Harga Diri Suku Bugis 56. Resensi Buku Kemerdekaan di Atas Tanah Papua 59. Satire 60. Rekomendasi Film 62. Rekomendasi Buku 63. Puisi Beda yang Sama 64. Teka-Teki Silang

Laporan Utama 4 Majalah DIANNS 58 Di Indonesia memiliki KTP merupakan hal yang diwajibkan kepada tiap warga negara saat menginjak usia 17 tahun. Nyaris semua kebutuhan, terutama dalam urusan administrasi, memerlukan kartu identitas. Juni 2021 lalu, media sosial sempat ramai dengan berita membahagiakan bagi temanteman trans. “KTP untuk Transgender”, begitu judul-judul yang diterbitkan di berbagai kanal digital, salah satunya Twitter. Berawal dari beberapa tweet yang mengunggah ulang unggahan Anggun Pradesha, seorang transpuan yang ikut mengadvokasikan perihal KTP ini ke Dukcapil. Berbekal informasi itu, kami mencoba mengontaknya untuk menanyakan lebih lanjut proses dibalik advokasi tersebut. Mengingat keadaan pandemi saat ini, kami sepakat untuk melakukan wawancara melalui Zoom Meeting pada Senin, 30 Agustus 2021. Advokasi mengenai KTP untuk transpuan ini sebetulnya sudah dimulai sejak lama, bukan barubaru ini saja. Anggun menjelaskan bahwa proses advokasi KTP transpuan pernah dilakukan sebelumnya, namun hanya sampai level dinas sosial. Ketika salah seorang transpuan di Bekasi meninggal dan tidak bisa dimakamkan karena ketiadaan kartu identitas, isu ini kembali diperjuangkan oleh teman-teman transpuan ke tingkat yang lebih tinggi. “Kalau sebelumsebelumnya kan sampai dinas sosial, namun kemudian mental lagi karena syarat-syarat dari dinas sosial, organisasinya harus berupa yayasan. Orang yang dimasukin harus mau dikategorikan sebagai orang terlantar, hal-hal kayak gitu. Kemudian di bulan Juni berhasil, ya berhasilnya bukan tiba-tiba,” terang Anggun. Jalan Perjuangan Transpuan: E-KTP dan Stigma “Lansia transpuan tidak bisa dimakamkan karena tidak punya identitas, sehingga membutuhkan biaya mahal.” -Anggun Pradesha-

Penekanan tentang kolom nama dan jenis kelamin dalam media sempat menimbulkan kesalahpahaman. Anggun menegaskan yang diperjuangkan di sini adalah kepemilikan kartu identitas. “Birokrasi yang kulihat mempersulit teman-teman sehingga akhirnya tidak punya KTP,” jelasnya. Banyak transpuan yang melarikan diri dari rumah atau tempat asalnya karena diskriminasi dari keluarga dan lingkungan sekitar, mereka pergi tanpa sempat membawa dokumen-dokumen yang memuat identitas mereka. Di tempat perantauan, mereka lebih dikenal dengan nama sosial mereka. Hal inilah yang menyulitkan transpuan— spesifiknya di daerah Jabodetabek—untuk memiliki KTP. Beruntung, advokasi kali ini tidak banyak menuntut syarat dari transpuan, mereka cukup menyebutkan nama lahir mereka, tempat lahir dan nama orangtua untuk dicari datanya dalam sistem biometrik. Namun, masih ada beberapa orang yang datanya tidak berhasil ditemukan. Masalah ini tengah diperjuangkan kembali oleh teman-teman transpuan agar mereka tetap bisa mendapatkan KTP. Meskipun secara peraturan administrasi tertulis tidak ada diskriminasi mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh memiliki kartu identitas, tidak menutup kemungkinan diskriminasi tersebut dilakukan oleh oknum-oknum dalam bidang pelayanannya. Anggun membenarkan hal ini, namun menurutnya tidak semua dapat dipukul rata. “Lagi-lagi nasib-nasiban,” jelasnya, “Ada yang memang kebetulan pelayannya baik dengan teman-teman transgender, ada yang gak baik, gak ramah karena faktor pengalaman personalnya atau karena fobia, ada.” Pengalaman serupa juga dirasakan di lingkungan tempat tinggal. Beberapa lingkungan masyarakat cukup terbuka dalam menerima teman-teman transpuan, namun banyak pula yang menerapkan persekusi bagi mereka. Banyak transpuan yang akhirnya terusir dari tempat tinggal mereka karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada. Anggun bercerita, di kota-kota besar seperti Jakarta, diskriminasi dan pengusiran yang terjadi kerap berasal dari omongan masyarakat yang tidak nyaman atas kehadiran transpuan. Tingkat diskriminasi menjadi lebih tinggi lagi bagi transpuan yang bekerja di jalanan. Tidak hanya upah yang tidak jelas, transpuan di jalanan juga mengalami ancaman secara fisik dan verbal atas identitas mereka. Generalisasi dan pengkotakan yang dilakukan masyarakat juga menjadi penyebab hadirnya stigma, misalnya yang terjadi pada Mira, seorang transpuan yang dibakar hidup-hidup karena dituduh mencuri pada April 2020 lalu. Dari situ muncul anggapan bahwa seorang trans pasti bertingkah kriminal, atau ia melakukan hal tersebut karena ia seorang trans. “Identitas kelompok minoritas ini seringkali dikaitkan erat dan dibuat sebuah kesimpulan akan identitasnya,” kata Anggun. Beberapa kesalahpahaman dan hinaan terhadap transpuan juga datang dari anak-anak yang tidak mendapat edukasi baik mengenai transpuan dari orangtua atau orang di sekitar. Karenanya mereka cenderung menganggap transpuan sebagai sebuah hiburan atau lelucon lucu untuk ditertawakan, atau contoh yang buruk. Kasus prank memberikan bantuan sembako yang ternyata diisi sampah terhadap 4 transpuan di Bandung yang dilakukan oleh Ferdian Paleka misalnya, konten-konten seperti ini masih banyak diminati karena dianggap suatu hiburan bagi masyarakat. Ditambah pula dengan orang-orang yang masih menganggap transgender adalah sesuatu yang menular dan akhirnya menambah pandangan-pandangan buruk mengenai transpuan. Pola pikir masyarakat tersebut mendorong beberapa komunitas transgender untuk memberikan edukasi mengenai kelompok transgender yang bisa dengan mudah kita temui di berbagai lini masa sosial media, edukasi yang diberikan pun banyak dikemas dengan menarik dan lebih ringan. Hal ini dilakukan agar edukasi terhadap masyarakat dapat disampaikan secara luas, meski respon yang diberikan tidak selalu sesuai harapan. Namun, di tengah berbagai upaya memberikan edukasi, masih terdapat beberapa oknum dari transpuan yang menjadikan identitasnya sebagai transgender sebagai konten ‘lelucon’ demi mendatangkan lebih banyak engagement untuk akun sosial medianya. 5 Laporan Utama Majalah DIANNS 58

Edukasi mengenai identitas gender juga tidak hanya diupayakan kepada masyarakat awam, tetapi juga kepada internal komunitas LGBTQIAP+. Masih bisa kita temui beberapa teman LGBTQIAP+ yang juga bersikap transfobik. Anggun menceritakan pengalamannya yang pernah disindir oleh teman gay-nya yang mengatakan meski dia gay, tapi setidaknya dia tidak mengubah kodratnya sebagai lelaki. Ejekan serupa juga banyak ditemui di ruang media sosial seperti Twitter ataupun TikTok, di mana konten-konten yang menampilkan foto atau video transpuan dikomentari “bencong” oleh beberapa oknum gay. North Texas Daily pernah memuat artikel yang membahas transfobia di dalam komunitas LGBTQIAP+. Transfobia ini seringkali dikaitkan dengan genital mereka. Perubahan alat kelamin tentu bukanlah sebuah keharusan, namun hal ini rupanya mendorong sebagian orang untuk mengatakan bahwa transgender yang masih memiliki kelamin biologis mereka bukan seseorang yang utuh. Tidak seorang pun memiliki kewajiban untuk menjelaskan identitasnya kepada orang lain. Penulis: Sekarwati dan Nafa Dyas Editor: Wadimor Laporan Utama 6 Majalah DIANNS 58 ddiiaannnnss..oorrgg Find Us! LPM Dianns LPM Dianns @diannsmedia @DIANNS_media @fil3760t

Majalah DIANNS 58 7 Cerita Seorang Penyuluh tentang Pendidikan Kepercayaan bagi Siswa Penghayat: Dari Pendidikan Formal hingga Sekolah Mingguan Konon, keberlangsungan hidup sebagai warga negara dijamin secara penuh oleh negara. Mereka dapat mengakses layanan publik seperti pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya tanpa mengalami pembedaan dan pengecualian. Termasuk dalam memperoleh layanan pendidikan, setiap warga negara berhak mendapatkannya. Di Indonesia, pendidikan menjadi salah satu cita-cita – mencerdaskan kehidupan bangsa – yang tertulis didalam Pembukaan UUD 1945. Untuk memenuhinya, penyelenggaraan pendidikan nasional diatur pada Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003. Bunyinya, “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Pun ditegaskan mengenai hak peserta didik dalam Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2003. Pasal yang menerangkan bahwa peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.Namun demikian, layanan pendidikan kepercayaan bagi siswa penghayat baru mengalami kemajuan secara bertahap setelah terbitnya Permendikbud No 27 Tahun 2016. Lepas Ashar, awak DIANNS menemui salah satu orang yang mengabdikan diri dalam pendidikan kepercayaan. Seseorang yang sejak empat tahun silam berkeliling untuk melayani siswa penghayat di Kota dan Kabupaten Malang. Ia bernama Hari Nugroho (52). Ia merupakan penyuluh, profesi setara guru yang berperan mendidik siswa penghayat guna memperoleh pendidikan kepercayaan. Jalan Panjang Pemenuhan Layanan Pendidikan Kepercayaan bagi Siswa Penghayat “Dahulu, semua siswa harus mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama resmi yang ditetapkan pemerintah. Itu berlaku kepada siswa penghayat. Kalau ngga ngikuti, ngga ada nilainya, mereka ngga naik kelas,” tutur Hari, menjelaskan kondisi pendidikan kepercayaan bagi siswa penghayat sebelum terbitnya Permendikbud. Hari dan warga penghayat sangat peduli terhadap kondisi yang tidak menyenangkan itu. Mereka menyorotnya. Sebagai warga negara, siswa penghayat mesti mendapat layanan pendidikan kepercayaan yang sesuai. Hari menuturkan, “Karena kan ngga mungkin mereka itu penghayat kemudian di sekolah harus mengikuti agama yang mereka itu ngga paham. Dan ini (Permendikbud No 27 Tahun 2016 : baca) yang selama ini diperjuangkan oleh warga penghayat kepercayaan,”. Liputan Khusus Hari Nugroho dokumentasi pribadi

Liputan Khusus 8 Majalah DIANNS 58 Sehubungan dengan fenomena tersebut, awak DIANNS meninjau perguliran status penghayat kepercayaan di Indonesia. Kedudukan mereka terpinggirkan atas situasi politik 1965. Keberadaan mereka dicurigai sebagai komunisme oleh pemerintah Orde Baru. Hal yang mendasari penetapan Undang-Undang PNPS 1/1965 tentang Penodaan Agama untuk melindungi agama dari aliran kepercayaan. Sejak UU PNPS 1/1965 berlaku, penghayat kepercayaan mendapat diskriminasi dalam mengakses layanan publik. Mereka kesulitan memperoleh pekerjaan, pendidikan sesuai kepercayaan, dan hak-hak sipil lainnya. Sebab, status mereka sebagai penghayat tidak tercantum dalam administrasi kependudukan. Hingga pada akhirnya terbit putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XIV/2016 yang menjadi kabar gembira bagi mereka. Putusan yang mengesahkan kedudukan penghayat kepercayaan sebagai warga negara yang berhak mendapat pelayanan publik secara penuh. Termasuk pendidikan kepercayaan bagi siswa penghayat – terbit setelah putusan MK – dijamin dalam Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Pada Satuan Pendidikan. Kesulitan saat awal implementasi Permendikbud No 27 Tahun 2016 diingat kembali oleh Hari. Ia menuturkan keadaan yang rumit : sosialisasi kepada sekolah masih kurang. Banyak sekolah yang menolak peraturan itu. Sekolah takut jika melaksanakannya akan mendapat sanksi. Hari menjelaskan, “Kepala sekolah kami datangi, kami memberitahu permennya. Tetep mereka ngga mau nerima. Jangan, nanti saya (kepala sekolah : baca) kena, dapat teguran dari diknas. Gitu alasannya,”. Lalu, hal itu membuat Hari berinisiatif untuk menyelesaikannya. Hari mengungkapkan, “Setelah saya ke sekolah, terus saya ke diknas membuat laporan. Saya buatkan audiensi, udah sampai sana. Malah saya ditinggal pergi,” jelasnya sembari tertawa merujuk kejadian lampau pada salah satu sekolah yang beralamat di Kabupaten Malang. Bagi Hari, panggilan hati untuk melayani siswa merupakan motivasi terbesar ia menjadi penyuluh. Pada awal mengajar, ia menempuh perjalanan dari rumah ke beberapa sekolah dengan jarak yang jauh. Ada jarak yang berkisar 36 km, 46 km, hingga 69 km. “Saya ngajar itu sampai ke Kasembon, Pujon, Turen, dan di Kota Malang. Saya mengajar tiap minggu dan itu ngga ada bayarannya sama sekali, dan itu ngga apa. Yang penting, bagi kami itu mereka (siswa penghayat : baca) terlayani,” tuturnya. Ia pun menambahkan baru pada tahun kemarin, ia menerima intensif sebesar 300 ribu rupiah per bulan dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Saat ini jumlah siswa penghayat di Malang sebanyak 16 siswa: 7 di Kota dan 9 di Kabupaten. Jumlah tersebut masih sedikit jika dilihat dari total keseluruhan siswa dari keluarga penghayat. Berdasar keterangan Hari, siswa-siswa tersebut masih berasal dari dua organisasi yakni Sapta Darma dan Marganing Kamulyan. Padahal jumlah organisasi penghayat di Malang terbilang banyak. Ia menyampaikan, di Malang terdapat 10-an organisasi penghayat yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia dan yang belum bergabung masih banyak. Suasana menjelang Maghrib datang di tempat tinggal Hari. Dingin hembusan angin mulai terasa.

Liputan Khusus Majalah DIANNS 58 9 Bagi siswa penghayat yang berasal dari organisasi Sapta Darma, mereka tidak hanya mengikuti pendidikan kepercayaan di satuan pendidikan. Bertempat di Sanggar pada setiap minggu pagi, mereka juga dapat megikuti pendidikan kepercayaan di Sekolah Minggu. Sekolah Minggu adalah sekolah informal yang dikelolah secara mandiri oleh Sapta Darma dan khusus diselenggarakan untuk siswa penghayat Sapta Darma. “Tujuan utamanya adalah mengenalkan sejak dini tentang nilai-nilai Sapta Darma kepada anak-anak dan remaja Sapta Darma,” tutur Hari. Sekolah Minggu bagi Siswa Penghayat dari Sapta Darma Sumber foto: Warga Sapta Darma Tabel jumlah siswa penghayat berdasarkan satuan pendidikan “Total organisasi penghayat kepercayaan di Malang sekitar 50-an,” kata Hari. Lebih lanjut, Hari menuturkan, sedikitnya jumlah siswa penghayat yang mengikuti pendidikan kepercayaan disebabkan oleh pilihan orang tua. Mereka masih mengkhawatirkan perlakuan diskriminasi yang menimpa anaknya di sekolah. Sehingga mereka memutuskan mengikut sertakan anaknya ke dalam salah satu pendidikan agama resmi. Hari menceritakan awal terbentuknya Sekolah Minggu yang bermula dari sanggaran – ibadah sujud bersama dan pengisian kerohanian – para ibu. Saat itu, anak-anak ikut serta dalam sanggaran mereka. Namun dalam pengisian rohani, terdapat ketidak sesuaian muatan ilmu yang disampaikan dengan tingkat tumbuh kembang pemahaman anak. Melihat hal tersebut, muncul kepedulian terhadap pendidikan kepercayaan bagi anak. Alhasil didirikan Sekolah Minggu untuk anak. “Sekolah Minggu menjelaskan (pengetahuan: baca) yang ringan-ringan, yang sederhana tapi dia bisa masuk,” jelas Hari. Sekolah Minggu mengalami perkembangan seiring dengan pelaksanaan pendidikan kepercayaan di satuan pendidikan. Kurikulum yang telah disusun memudahkan anak-anak untuk belajar pendidikan kepercayaan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Hari menuturkan, proses belajar di Sekolah Minggu dimulai dengan membaca buku paket pendidikan kepercayaan masing-masing orang. Setelahnya, ia memberi konteks dengan pelajaran yang ada di Sapta Darma. “Dengan adanya pendidikan ini (Sekolah Minggu : baca) mereka dapat pelajaran khusus tentang Sapta Darma, itulah kelebihan dari Sekolah Minggu,” tuturnya. Sisi lain, Hari menyesalkan ketidak rutinan anakanak mengikuti Sekolah Minggu yang terkendala jarak. Ada yang jarak rumah dengan sanggar terlalu jauh. Ada juga kesibukan orang tua sehingga tidak dapat mengantarkan mereka. “Kendala di situ, sebenarnya karena ngga ada yang ngantar,” ungkap Hari. Penulis : M. Yusuf Ramadhan & M. Ali Al Ridho Editor : Nafilah Dyas R.

Ketidakadilan terhadap Dari Penghilangan Hak Politik Masyarakat Papua: hingga Rasialisme Kehidupan Sehari-hari Mahasiswa Liputan Khusus Unsplash/Fajar Grinanda 10 Majalah DIANNS 58

Kisah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 membuka sejarah bagaimana Papua bersedia bergabung menjadi bagian dari Indonesia. Dilansir dari media kompas, semenjak Indonesia merdeka di tahun 1945 Papua tidak serta merta menjadi bagian Indonesia. Kala itu Papua masih menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember barulah Belanda terpaksa harus meninggalkan tanah Papua. Akan tetapi hasil konferensi tersebut kembali menuai konflik antara Indonesia dan Belanda, kedua pihak sama-sama merasa berhak atas Papua. Belanda menginginkan Papua berdiri sendiri dibawah kedaulatan Kerajaan Belanda. Sedangkan Indonesia bersikukuh menginginkan seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda berada dalam kekuasaan Republik Indonesia. Konflik tak berkesudahan tersebut akhirnya membuat Belanda membawa masalah ini ke forum PBB. 1961—Pada Sidang Umum PBB, Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Marie Antoine Hubert Luns, mengajukan usulan agar Papua atau Irian Barat berada di bawah PBB. Namun usulan tersebut ditolak oleh majelis umum PBB. Tahun 1962, PBB pun menyelenggarakan perundingan dengan Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan sengketa perebutan tanah Papua. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan Perjanjian New York. Berdasarkan Perjanjian New York, Belanda sepakat untuk menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). UNTEA sendiri adalah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal PBB. Dalam Perjanjian New York itu, Indonesia disyaratkan untuk melaksanakan Penentuan Pendapatan Rakyat (Pepera). Referendum ini bertujuan untuk mengetahui keputusan masyarakat Papua apakah bersedia menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Berdasarkan amanat PBB, Pepera akan dilaksanakan dengan metode one man one vote— di mana seluruh rakyat Papua memiliki hak suara untuk memilih. Namun faktanya, 800.000 suara rakyat Papua justru diwakilkan oleh 1.025 orang dewan perwakilan pada pelaksanaan Pepera tahun 1969. Dalam buku Seakan Kitorang Setengah Binatang, Filep Karma bercerita, “Waktu itu, banyak orang Papua ingin New York Agreement dijalankan dengan one man one vote. Tapi Indonesia menganggap one man one vote tidak cocok untuk Papua. Orang Papua dianggap masih terbelakang, belum siap buat referendum, Indonesia ingin pakai sistem musyawarah. Ibu teman saya lebih suka one man one vote maka dituduh mendukung Papua merdeka. Ditangkap militer lah dia, dipenjara dan diinterogasi.” Alhasil, referendum tersebut menyatakan bahwa rakyat Papua memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia. Majelis Umum PBB pun secara resmi menerima dan menyetujui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Indah Novitasari dalam laporan hasil penelitian berjudul Kajian Politis Integrasi Papua ke Indonesia melalui Pepera menyatakan bahwa pelaksanaan Pepera yang tidak berdasar one man one vote, harus dikaji ulang. Ia menyorot pembentukan Dewan Musyawarah Pepera (DMP) oleh Pemerintah Indonesia yang dipilih secara khusus untuk mewakili suara masyarakat Papua. Ia pun mengkritik keterlibatan Ali Murtopo, ketua Operasi Khusus yang aktif membujuk para anggota DMP dan praktek terornya agar Papua berintegrasi dengan Indonesia. Lebih lanjut Indah menjelaskan, “Pengkajian bukan untuk melegitimasi segala usaha para nasionalis Papua pasca integrasi yang bersifat vandalism, namun lebih kepada pengakuan politis bahwa telah terjadi pengkhianatan secara politik atas hak politik masyarakat Papua di masa lampau.” Kriminalisasi terhadap Mahasiswa Papua Rekam jejak yang tidak demokratis tersebut pun masih berlanjut hingga kini. Pembungkaman suara menimpa mahasiswa Papua di Yogyakarta. Obby Kogoya adalah mahasiswa papua yang divonis bersalah dalam sidang putusan pengadilan negeri Yogyakarta pada 27 Juli 2017. Ia mengalami kriminalisasi dengan dituntut pasal 212 KUHP tentang perilaku perlawanan terhadap aparat. Liputan Khusus Majalah DIANNS 58 11

Kejadian itu bermula saat mahasiswa Papua akan melakukan aksi long march untuk memperingati 47 tahun Pepera di Titik Nol (15/07/2016). Namun belum juga aksi dimulai, sejumlah polisi dan ormas mengepung Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I Yogyakarta. Dikutip dari CNN, mahasiswa Papua yang berada di dalam asrama menjelaskan, “Kawan-kawan kami yang datang ke asrama diadang dan ditangkap oleh polisi.” Begitu juga Obby Kogoya yang datang ke asrama menaiki sepeda motor—Ia diminta berhenti. Sepeda motornya dirampas dan ia terlibat perkelahian dengan polisi. Hingga berujung dilepaskannya tembakan peringatan dan ditangkapnya Obby. Aktivis dan Pembela Hak Asasi Manusia, Rosa Moiwend dalam webinar ‘Akar Rasisme dalam Pusaran Konflik Papua’ mengkritik kriminalisasi yang menimpa Obby Kogoya. Ia menyorot tindak kriminalitas tersebut, “Sangat disayangkan sekali pada peristiwa persekusi terhadap mahasiswa Papua, pelakunya justru dilakukan oleh kalangan aparat yang terdidik.” Rasialisme terhadap Mahasiswa Papua Bentuk rasialisme lain sempat pula dirasakan mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019. Terjadi pengepungan asrama yang dilakukan oleh aparat dan orang-orang yang diduga berasal dari organisasi masyarakat, serta TNI. Awal mula pengepungan disebabkan dugaan pengrusakan tiang bendera yang sebelumnya dipasang Ridwan Mubarun yang merupakan seorang Camat Tambaksari (dikutip dari BBC). Mahasiswa Papua yang berada di asrama lah yang menjadi pihak terduga atas rusaknya tiang itu. Akhirnya dilakukan pengepungan yang disertai makian dan ucapan penghinaan kepada mahasiswa Papua. Dikutip dari jubi yang mewawancarai Doli Iyowau—salah satu aktivis aliansi mahasiswa papua, masih lekat pada ingatannya bahwa salah satu aparat meneriakkan kalimat berikut, ”Awas kamu, kalau sampai jam 12 malam kamu keluar, lihat saja, kamu saya bantai." Berdasarkan laporan Kajian Diskriminasi dan Rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya yang ditulis oleh BEM ITS, belum ada bukti kuat yang menyatakan penghuni asrama bersalah. Namun di sisi lain, sejumlah aparat Brigade Mobil Kepolisian merangsek masuk ke dalam asrama dengan membawa senjata laras panjang. Mereka menangkap secara paksa 43 mahasiswa Papua dan membawanya ke Polrestabes Surabaya untuk diperiksa. Hingga akhirnya, dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh penghuni asrama terbukti tidak bersalah dan mengaku tidak mengetahui asalmuasal perusakan bendera merah putih. Diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua dalam Kehidupan Sehari-hari Feni merupakan mahasiswi papua yang sudah beberapa tahun menetap dan merasakan hidup di Malang. Saat dijumpai awak dianns pada malam 26 September 2021, ia menuturkan pembedaan perilaku oleh masyarakat terhadapnya. Salah satu kejadian yang masih ia ingat yakni saat mencari kos. Ia kerap ditolak oleh pemilik kos. “Dari awal di malang, aku susah cari kos. Gak tau kenapa. Mungkin alasan utamanya non muslim, yang kedua ada stigma orang papua mabuk, suka kacau, bikin rusuh, ngomongnya gak bisa pelan,” terangnya. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa penolakan tersebut masih terus terjadi hingga sekarang. “Bahkan kemarin-kemarin aku mencari kontrakan sama kawan-kawan, kan kita mau pindah. Cari kontrakan sampai susah banget, dari beberapa nomor telepon pemilik kontrakan, tapi ngga ada satupun yang mau,” tegasnya. Liputan Khusus Unsplash/Bob Brewer 12 Majalah DIANNS 58

Begitu juga saat Feni menjalani masa orientasi studi dan pengenalan kampus. Ia masih mendapat pembedaan perilaku. Ia yang memiliki rambut gimbal, diancam hukuman jika rambutnya tidak dipotong. Pun ia menuturkan penugasan dan pembagian kelompok yang tidak adil. “Seperti lebih susah dari yang lain—dikasih ujian yang lebih. Kayak macam aku dibentak-bentak lebih banyak dari yang lain, makan lebih cepat dari yang lain. Lalu susah mendapat kelompok. Banyak yang nggak mau sekelompok gitu,” terang Feni Bentuk diskriminasi lain yang turut dirasakan oleh Feni dalam menjalani kehidupan sehari-hari ialah penggelapan harga saat berbelanja. Saat ia berbelanja barang yang ia tidak tahu harga pasarannya, ia kerap mendapat kenaikan harga dari penjual. Feni menuturkan, “Misal harga asli masker 10 ribu, jadi 30 atau 50 ribu,”. Seturut saat ia membeli makanan, kenaikan harga pernah dialaminya. Normalnya, harga makanan yang ia pesan 10-15 ribu rupiah. Namun selesai makan, makanan tersebut dihargakan 20 ribu per porsi. “Bawa uang kita pas 30 saja. Kita mau berdebat juga susah, akhirnya yang satu ke ATM dulu, satu tunggu di situ,” katanya. Bagi Feni pengalaman keseharian itu sudah sangat biasa. Terhadap perlakuan diskriminasi maupun rasialisme yang menimpanya, ia selalu berupaya untuk kembali pada sejarah. “Sa balikin ke sejarah, jadi saya menceritakan kebenaran soal sejarahnya,” tuturnya. Penulis: Dinda Fajriza dan Tiara Maulidah Editor: Rama Yusuf Unsplash/Asso Myron Liputan Khusus Majalah DIANNS 58 13

Indonesia telah menandatangani konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 3 Maret 2007. 4 tahun berselang, Indonesia meratifikasi konvensi dalam bentuk Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011. Dan, 5 tahun berikutnya, menetapkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meski demikian, kehidupan penyandang disabilitas sangat tidak menyenangkan. Penyandang disabilitas masih dianggap rendah, tidak berdaya, dan diremehkan. Mereka rentan terhadap stigmatisasi mayoritas masyarakat, pelecehan, dan diskriminasi hak atas pekerjaan. Penyandang disabilitas belum memperoleh kesetaraan dan keadilan. Stigmatisasi dan Diskriminasi Berlapis Pada (7/12/2019) Litbang Kompas mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai penyandang disabilitas. FGD dihadiri oleh para penyandang, pembimbing, dan pemimpin komunitas disabilitas. Di FGD tersebut, para penyandang disabilitas diberikan ruang aman dan nyaman untuk bercerita. Mereka mengisahkan ketidakadilan yang menimpanya. Salah satu cerita stigmatisasi disampaikan oleh perempuan penyandang disabilitas, Echi (20). Di sebuah ruang publik, ia berada ditengah-tengah mayoritas masyarakat. Saat itu, seorang ibu hamil Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia Opini Canva 14 Majalah DIANNS 58

melihat sinis ke Echi. Ibu hamil tersebut menganggap disabilitas adalah aneh dan aib. ”Lihat disabilitas, yang hamil langsung elus-elus perut – amit-amit jabang bayi katanya,” tutur Echi, dikutip dalam rubrik riset di Kompas.com. Tidak hanya stigmatisasi yang dialami penyandang disabilitas, bagi penyandang disabilitas perempuan pun mengalami diskriminasi berlapis. Mereka terperangkap dalam jaringan stereotip. Disabilitas dan gender. Mereka tidak mendapat pemenuhan hak dan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Ditambah lagi dengan kondisi dikriminasi berlapis yang beriringan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang menempatkan perempuan disabilitas dalam subordinasi. Alhasil, perempuan penyandang disabilitas rentan terhadap pelecehan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, terdapat 87 kasus kekerasan yang menimpa perempuan penyandang disabilitas. Bila diperinci 78% atau 69 kasus dari keseluruhan kasus adalah kekerasan seksual; 5 kasus, kekerasan psikis; 10 kasus, kekerasan fisik; dan 3 kasus kekerasan ekonomi/pelantaran. Lalu, jika catatan tersebut dilihat berdasarkan jenis disabilitas. Perempuan dengan disabilitas intelektual adalah kelompok paling rentan mengalami kekerasan yakni sebanyak 41 kasus. Diikuti disabilitas ruwi, 19 kasus; psikososial, 18 kasus; daksa, 7 kasus; dan netra, 2 kasus. Maulani Rotinsulu adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Ia mengadvokasi kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Dalam diskusi virtual, ia menjelaskan pelaku kekerasan berasal dari keluarga, teman, tetangga, dan aparat negara, termasuk guru. Melansir dari voaindonesia, Maulani mengemukakan “Fenomena kekerasan seksual pada (perempuan: red) penyandang disabilitas adalah fenomena gunung es yang sangat sulit terungkap maupun terselesaikan kasusnya,”. Banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas. Namun mereka tidak berani melapor kepada pihak berwenang. Sebab negara dan mayoritas masyarakat tidak berpihak kepada mereka. Jika ditinjau dari segi pelayanan dan kebijakan, layanan pelaporan dan payung hukum yang mereka dapat malahan membuat mereka menjadi korban yang bertubi-tubi. Disalahkan, diperolok, dan dikasihani. Tidak dipulihkan. Diskriminasi Hak Memperoleh Pekerjaan Hal lain yang menimpa penyandang disabilitas adalah tidak dipenuhinya hambatan agar memperoleh pekerjaan. Saat usia produktif, penyandang disabilitas kesulitan mengakses pekerjaan. Seperti dalam pekerjaan formal, penyandang disabilitas terhambat atas lowongan kerja lembaga yang tidak inklusi. Sangat sering, lembaga-lembaga mencantumkan keterangan sehat jasmani dan rohani sebagai syaratnya. Ditulis oleh Heru Saputra dalam penelitian Syarat Sehat Jasmani sebagai Diskriminasi Tenaga Kerja Difabel, tercatat kasus-kasus diskriminasi pencarian lowongan kerja yang menimpa penyandang disabilitas. Pada 2004 seorang penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda ditolak mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS). Penolakan tersebut menimpa Wuri Handanyani. Wuri ditolak karena terdapat syarat peserta ujian yang mesti sehat jasmani dan rohani. . Opini Majalah DIANNS 58 15

Senada dengan kasus yang dialami Wuri. Penolakan pencarian kerja karena syarat sehat jasmani menimpa penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai dokter gigi. Namanya, Romi Syofpa Ismail. Meski telah dinyatakan lulus seleksi dalam ujian pada 2018 dan telah mengabdi sejak 2015 di Puskesmas Talunan, Solok Selatan – sebagai pegawai tidak tetap Kementerian Kesehatan – ia digagalkan karena kondisi disabilitas. Melalui surat keputusan Bupati Solok Selatan dan dugaan pengunduran diri ‘atas permintaan sendiri’ oleh Badan Kepegawaian Negara, Drg Romi gagal dalam perekrutan CPNS. Lambannya Implementasi UU Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara (JPDN) menerbitkan siaran pers pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020. Siaran ini merupakan hasil refleksi pengimplementasian UU Nomor 8 tahun 2016. Terdapat 8 pernyataan, salah satunya adalah kelambanan pemerintah menerapkan UU. Hal tersebut didasari atas kelambanan proses pembentukan Komnas Disabilitas. Hingga kini, pemerintah belum membentuknya meski batas waktu telah berlalu. Dan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah mengesahkan 6 PP dari 8 PP pada 2020 yang semestinya ditetapkan pada April 2018. Dikutip dari Kompas. Nurul Sa’adah, narahubung JPDN sekaligus Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak, menuturkan lambannya implementasi UU disebabkan paradigma pemerintah terhadap disabilitas. “Penyandang disabilitas belum dianggap sebagai warga negara yang mempunyai potensi, produktif, bermartabat dan bisa berpartisipasi,” jelasnya. Paradigma mengenai disabilitas perlu digulirkan. Sebab, paradigma membentuk kedudukan penyandang disabilitas. Penentuan paradigma yang berdasar hak asasi manusia berpengaruh penting terhadap penetapan kebijakan, pengaturan regulasi, dan pemenuhan fasilitas pelayanan yang ramah disabilitas. Santoso dan Apsari dalam penelitiannya “Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas” mengemukakan penyandang disabilitas pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang memiliki potensi. Mereka turut berperan dan berkontribusi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Paradigma Biomedis, Sosial, dan Biopsikososial Muhammad Syafi’ie dalam penelitiannya Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas mencatat tiga paradigma mainstream dalam memahami isu disabilitas. Pertama, model biomedis. Model biomedis mengartikan, disabilitas adalah ketidakberuntungan berupa kecacatan individu akibat perbuatan dosa atau bentuk kutukan Tuhan. Model ini menganggap disabilitas hanya berfokus pada kondisi medis. Sehingga pendekatan terhadap isu disabilitas hanya disediakan jaminan sosial dan kesejahteraan. Contohnya seperti belas kasihan berupa santunan dan bantuan sosial. Kedua, model sosial. Model yang mengartikan, disabilitas merupakan konstruksi sosial yang telah dipengaruhi nilai-nilai normatif mayoritas masyarakat didalam lingkungan fisik dan sosial. Maksudnya, lingkungan sosial dan fisik dengan nilai-nilai yang telah ditentukan mayoritas masyarakat ialah yang membuat orang menjadi disabilitas. Sebab, dalam lingkungan tersebut tidak mengakomodir penyandang disabilitas. Terakhir, model biopsikososial. Model yang memahami bahwa disabilitas meliputi impairment, keterbatasan aktivitas, dan hambatan partisipasi. Dalam pengertian, impairment berkenaan dengan masalah pada fungsi atau struktur tubuh; keterbatasan aktivitas sehubungan dengan kesulitan melaksanakan tugas; dan hambatan partisipasi berhubungan dengan keterlibatan di masyarakat. Dengan demikian, disabilitas tidak lagi dianggap bermasalah, dilecehkan, dan didiskriminasi mayoritas masyarakat dan negara. Akan tetapi yang bermasalah adalah mayoritas masyarakat dan negara karena tidak menyediakan kesamaan akses bagi setiap orang dalam masyarakat. Penulis: Rama Yusuf Opini 16 Majalah DIANNS 58

Sebagai sebuah institusi pendidikan, sudah sewajarnya bagi universitas untuk menciptakan ruang yang nyaman bagi para civitas akademiknya. Sayangnya, masih sering ditemui berbagai macam tindak kejahatan di lingkup kampus. Salah satunya adalah pelecehan seksual, yang masih banyak terjadi sampai saat ini. Bergotong Royong Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Adapun secara nasional, menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik selama tahun 2020, terdapat 299.911 kasus kekerasan seksual. Lalu, menurut Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, 57 persen korban kekerasan seksual mengaku kasusnya berakhir tanpa kepastian. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia masih belum serius. Unsplash/Hannah Xu Kabar Kampus Majalah DIANNS 58 17

Di dalam lingkup perguruan tinggi, salah satu liputan yang menarik perhatian kami saat menilik kasus kekerasan seksual yaitu liputan “Nama Baik Kampus.” Liputan yang merupakan hasil kolaborasi antara Tirto.id, VICE Indonesia, dan The Jakarta Post berusaha untuk mengungkap sisi gelap kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kampus kerap kali tidak membela korban dan menutup-nutupi kasus kekerasan seksual dari perhatian publik, dengan alasan agar ‘nama baik’ kampus tidak jatuh. Mereka berhasil mengumpulkan 179 penyintas dari 29 kampus di tanah air. Angka yang mengejutkan tentunya. Ceritanya berbeda-beda. Namun satu hal yang pasti, seluruh korban mengalami trauma yang pilu dan menyakitkan. Membantu dengan Sukarela Salah satu lembaga di yang aktif dalam merespon isu kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah HopeHelps. Organisasi ini aktif dalam isu kekerasan seksual, baik berupa penyuluhan, maupun pendampingan kepada korban. Penulis bertemu dengan Direktur Lokal HopeHelps UB, Laura Uli. Mahasiswi jurusan hukum Universitas Brawijaya angkatan 2018 menjelaskan lebih lanjut mengenai organisasi ini. “Kami di sini berdiri sebagai layanan cepat tanggap untuk kekerasan seksual. Jadi, kalau misalkan ada kasus kekerasan seksual yang temanteman civitas akademika UB alami atau mungkin melihat kejadian tersebut sebagai saksi, kalian bisa melapor ke kami. Nanti akan kami tindaklanjuti," ujar Laura saat awak DIANNS temui melalui kanal Google Meet. Patut diketahui, HopeHelps merupakan organisasi yang memiliki cabang di berbagai universitas. HopeHelps Network pertama kali didirikan di Universitas Indonesia. Dari sana, mereka menyebar ke universitas-universitas lain, baik negeri maupun swasta. HopeHelps UB sendiri masih berusia cukup muda. Organisasi ini baru hadir sekitar bulan Juli tahun 2020 dan kepengurusan baru diresmikan pada bulan Oktober. “Untuk memperjelas legal standing dan kedudukan kita di kampus, kita bekerjasama dengan beberapa dosen, dan juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang mumpuni,” ujarnya. HopeHelps sendiri menyediakan berbagai bantuan bagi para korban kekerasan seksual, mulai dari pembimbingan psikologis, pendampingan hukum, sampai bantuan-bantuan yang sifatnya administratif. Bantuan akan disesuaikan berdasarkan keinginan dan kemauan korban. Selain itu, identitas korban akan tetap dijaga kerahasiaannya. Laura juga menekankan bahwa segala bantuan yang HopeHelps berikan bersifat sukarela. “Kita sendiri bekerja sebagai organisasi non-profit. Kita di sini sebagai volunteer, kita berdiri di sini berdasarkan hati dan nurani kita, dan juga kita bekerja karena memang kita mempunyai ikatan batin masing-masing untuk melindungi korban,” tambahnya Prinsip yang dipegang teguh oleh HopeHelps UB adalah berpihak pada korban. “Kami menjunjung tinggi hak asasi korban dan keadilan pada korban. Intinya kami berpihak pada korban dalam segala aspek apapun,” katanya. Selain itu, ada pula prinsip non-diskriminasi, sehingga apapun gender dan latar belakangnya, korban yang melapor akan tetap dilayani oleh HopeHelps. Molornya Pembentukan ULTKSP Sinyal positif datang dari pihak Universitas Brawijaya mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pada tahun 2020 silam, pihak rektorat telah mensahkan Peraturan Rektor Nomor 70 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan. Salah satu poin utama dari Pertor tersebut adalah mengenai pembentukan Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULTKSP). Sesuai namanya, unit tersebut berfungsi sebagai wadah bagi korban kekerasan seksual untuk melapor dan mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Sesuai Pertor, pihak rektorat menyerahkan pembentukan ULTKSP kepada pihak fakultas atau Kabar Kampus 18 Majalah DIANNS 58

PSDKU. Sayangnya, hingga berita ini ditulis, baru 12 fakultas/PSDKU yang telah membentuk ULTKSP. Padahal, telah ditetapkan bahwa ULTKSP harus dibentuk maksimal 6 bulan setelah Pertor tersebut disahkan. Kami berbicara dengan Wakil Kepala Unit P3 UB, Diah Kusuma Cahyaning Pertiwi (Yaning). Pihaknya sangat mengapresiasi pembentukan Pertor 70 sebagai langkah awal pencegahan kekerasan seksual di lingkup kampus. “Mengenai substansi pertornya, sudah bagus sih, sudah sangat komprehensif, ya. Dalam proses pembentukannya, dari pihak rektorat juga melibatkan pihak-pihak terkait,” ucapnya saat kami temui melalui kanal Google Meet. Namun, ia berpendapat bahwa permasalahan pembentukan ULTKSP ini terjadi akibat miskomunikasi dan kurangnya sosialisasi antara rektorat dengan dekanat. “Setelah aku follow-up ke tiap fakultas, banyak sekali dekanat yang bahkan tidak tahu kalo ada Pertor tersebut dan diwajibkan untuk membentuk ULTKSP,” ucapnya Ia juga melihat, masih banyak pihak dekanat yang belum memahami teknis struktural pembentukan ULTKSP. “Karena tidak ada peraturan tertentu dari pihak rektorat dan diserahkan seluruhnya kepada dekanat, jadi banyak dekanat yang bingung, konsepnya seperti apa, ULTKSP nya itu mau dibentuk seperti apa,” katanya. Selain itu, pembentukan ULTKSP dilakukan bertepatan dengan momentum Pildek, sehingga banyak dekan yang menyerahkan pembentukan ULTKSP kepada dekan baru. Sedangkan, rentang waktu pelantikan dekan baru cukup lama, sehingga membuat pembentukan ULTKSP menjadi sangat molor. Pertengahan Juni lalu, pihak P3 EM UB telah melakukan follow-up terkait keterlambatan pembentukan ULTKSP terhadap pihak rektorat. Saat itu mereka menemui Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, Abdul Hakim. “Saat itu wakil rektor III menjanjikan bahwa ULTKSP itu dibentuk selambat-lambatnya minggu terakhir bulan Juni,” ungkapnya. Namun, sampai saat ini, permasalahan mengenai pembentukan ULTKSP belum terselesaikan. Untuk saat ini, sebagai upaya penanganan kekerasan seksual, pihak P3 EM UB menyiapkan Lekas Pulih, yaitu platform/tempat melapor civitas akademika yang mengalami kekerasan seksual. Kemudian, pihak P3 EM UB akan meneruskan laporan tersebut ke pihak-pihak terkait. “Misalkan untuk pendampingan psikologis kita ada Women Crisis Center – Dian Mutiara. Kalau misalkan ingin dibawa ke ranah hukum, kita juga bisa bantu ke LBH,” ungkapnya. ub.ac.id Kabar Kampus Majalah DIANNS 58 19

Apabila anda menjadi atau mengenal korban kekerasan seksual dan membutuhkan pembimbingan, bisa menghubungi kontak di bawah ini: advokasi.hopehelps.ub @gmail.com 085158337959 hopehelps.ub HopeHelps UB (0341) 551474 wcc_dianmutiara WCC Dian Mutiara Harapan bagi Ruang Aman Kampus Sebagai mahasiswa UB sekaligus direktur lokal HopeHelps UB, Laura berpendapat bahwa ada peluang kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus UB. “Karena ada beberapa temen yang misalkan ada tugas nih, di lab. Kemudian, misalkan dia disitu mengalami kekerasan seksual dan menjadi korban. Tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat mungkin. Apalagi kondisi kampus yang sepi,” ujar Laura. Oleh karena itu, penciptaan ruang aman kampus menjadi salah satu indikator penting dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual. Salah satu contoh optimalisasi ruang aman di lingkup kampus adalah penambahan lampu penerangan. “Nah itu bisa dari rektorat itu menambah penerangan agar semua jalanan di UB itu bisa terang. Jadi, setidaknya ada langkah preventif dan meminimalisir,” ujar Yaning. Ia turut mengapresiasi langkah rektorat yang memuat materi mengenai pencegahan perundungan dan kekerasan seksual ke dalam ospek, sehingga membuat semakin banyak orang paham mengenai isu ini. Yaning berharap, upaya penangan kasus kekerasan seksual di Universitas Brawijaya dapat berjalan dengan merata dan optimal. Selain itu, ia juga berharap agar seluruh civitas akademika di Universitas Brawijaya, termasuk mahasiswa, turut menjaga agar dapat menjadikan kampus sebagai ruang aman bagi siapapun. Penulis: Benediktus Brian Editor: Nadya Rajagukguk Kabar Kampus Unsplash/Markus Spiske 20 Majalah DIANNS 58

Langkah Kecil Kaum Rentan Bunda Mayora: Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak bagi semua warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Baik itu hak mendapat pekerjaan, hak beragama dan beribadah, hak diakui, juga hak-hak asasi lainnya. Negara wajib memenuhi dan menjamin hak tersebut tanpa pengecualian apapun sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34. Namun dalam kehidupan sehari-hari pemenuhan hak ini masih sukar dirasakan terutama bagi kaum rentan seperti lesbian, gay, biseksual, transpuan, dan masih banyak lagi. Awal Perjuangan Ada beberapa tokoh dari kaum rentan yang memiliki kisah menarik tentang langkahnya memperoleh hak asasi. Salah satunya adalah Handayani yang merupakan salah seorang transpuan sekaligus aktivis gereja transpuan asal Surabaya yang aktif pada 90-an. Di mana pada tahun itu terjadi gejolak yang cukup besar bagi kaumnya yaitu transpuan karena muncul akronim baru yaitu LGBT. LGBT merupakan singkatan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Munculnya akronim ini ditujukan untuk membedakan individu yang memiliki perbedaan orientasi seksual dan disforia identitas gender. Lebih lanjut lagi, pembedaan yang dilakukan ini berujung pada diskriminasi seperti yang biasa kita dengarkan hingga sekarang, yaitu sebuah penyakit mental, penyakit sosial, dsb. Walaupun pada 2012, World Health Organization (WHO) telah memutuskan untuk menghapus LGBT dari kategori penyakit mental, tetapi tetap saja hingga saat ini masih banyak masyarakat dunia yang mendiskriminasi individu LGBT. Kembali lagi ke langkah kecil Handayani. Bermula pada tahun 90-an beberapa tahun setelah melakukan operasi transgender, Ia hendak mendapatkan sakramen baptis layaknya seorang kristiani pada umumnya di Gereja Bethany Manyar VOA Indonesia Tokoh Majalah DIANNS 58 21

Surabaya. Sempat terjadi penolakan di awal ketika ia ingin dibaptis karena statusnya yang transgender bertabrakan dengan ajaran agama mengenai takdir laki-laki dan perempuan. Namun hal tersebut tidak membuat Handayani berputus asa karena ia ingin dekat dengan Sang Maha Pencipta. Hingga pada akhirnya langkah kecil yang sangat berat, khususnya bagi Handayani ini berhasil menghancurkan tembok penghalangan bagi kaumnya yang ingin beriman pada Sang Maha Pencipta. Walaupun harus ia bayar dengan memori traumatik. Stigma buruk di lingkungan gereja terhadap Handayani pun masih melekat, meski ia sudah dibaptis. Seperti dilansir dari artikel Vice, Handayani dan teman dekatnya, Mami Sonya yang juga merupakan seorang transpuan masih mendapatkan diskriminasi dari warga gereja. Saat mereka duduk dalam peribadatan gereja, satupersatu orang di samping kanan-kiri mereka memilih pindah bangku menghindari mereka. Lebih buruknya lagi orang-orang tersebut mendiskriminasi Handayani dan Mami Sonya dengan sebutan bencong. Mengetahui hal itu, tidak membuat Handayani dan Mami Sonya naik pitam karena mereka berdua tau hal tersebut malah akan memperburuk diskriminasi yang diarahkan padanya. Diskriminasi dan perundungan di lingkungan agama—terkhusus gereja—kian membuat Handayani bersama teman-teman transpuannya mengambil inisiatif untuk mendirikan sebuah gereja. Inisiatif ini disambut baik oleh Persatuan Waria Kota Surabaya. Gereja WGL atau Gereja Waria Gay Lesbian pun akhirnya berdiri di tahun 90-an. Saat masih awal berdirinya, gereja ini tidak memiliki bangunan yang tetap atau nomaden menyesuaikan iuran kontrak yang mereka kumpulkan sendiri. Sampai di 2014, Handayani memutuskan agar gereja tersebut berdiri di sebagian rumahnya dan berganti nama gereja menjadi Persekutuan Hati Damai dan Kudus (PHDK). Hingga pada akhirnya menjadi gereja transpuan tertua di Jawa. Layaknya sebuah gereja pada umumnya, PHDK juga memiliki seorang pendeta bernama Yoni. Pendeta Yoni merupakan satu-satunya pendeta yang mau melakukan pelayanan penginjilan ke PHDK ini dengan kepercayaannya pada Lukas 15:10. Hal ini dikarenakan pendeta lain berkali-kali menolak ketika Handayani meminta untuk menyampaikan firman Tuhan, bahkan mencemooh ibadah yang mereka lakukan hanyalah kesia-siaan. Selain gereja di lantai satu rumahnya, Ia juga memberikan lantai dua rumahnya untuk dijadikan panti jompo bagi transpuan lansia yang tidak memiliki tempat tinggal untuk hari tuanya. Walaupun panti jompo ini berdiri di atas naungan gereja PHDK namun untuk menghuni panti jompo ini sendiri tidak harus beragama Kristen. Mimpi Buruk dan Impian Lain Berhasil mendirikan gereja transpuan tertua di pulau Jawa, ternyata bukan merupakan garis akhir perjuangan Handayani. Api juangnya malah kian membara untuk meraih mimpi lainnya. Baginya hidup menjadi transpuan di Indonesia saja sudah cukup susah, parahnya lagi bahkan hingga kematian menjemput masih bisa terlihat begitu mengerikan. Hal ini dikarenakan mayoritas transpuan di Indonesia masih belum memiliki identitas atau KTP. Seperti dilansir Mojok dalam artikelnya “KTP yang diangankan Kaum Rentan”. Nampak jelas dari artikel tersebut bagaimana repot dan susahnya transpuan untuk memiliki identitas. Bahkan jika seseorang tidak memiliki identitas maka besar kemungkinan ia akan dikuburkan dalam keadaan Mr.X –kuburan khusus orang yang tidak memiliki identitas— yang dimana hanya sedalam lutut orang dewasa. Selain mimpi buruk menjadi Mr.X yang turut menghantui, menurut Handayani mayoritas transpuan yang tidak memiliki identitas juga tidak memiliki pendidikan atau keterampilan karena keluarga tidak mau membesarkan mereka, lebih parahnya membuang mereka. Akses pekerjaan dan akses kesehatan pun menjadi hal yang hanya bisa diangan-angan oleh mereka. Hal ini pada akhirnya menjerumuskan transpuan kepada jalan pintas yaitu lingkaran setan prostitusi dan membuat mereka semakin tidak diterima oleh masyarakat. Tokoh 22 Majalah DIANNS 58

Oleh karena itu Handayani tidak mau mimpi buruk itu terus menghantui teman transpuannya. Ia pun bekerja sama dengan “Ario” –sebuah perusahaan peti mati— yang memberikan peti mati gratis bagi transpuan. Ntah itu saat teman transpuannya tertangkap satpol PP atau kabar kematian, Handayani akan selalu siap sedia membantu temannya agar dapat mencapai mimpinya yaitu kemandirian ekonomi dan pusparagam kerajinan bagi kaum rentan transpuan. Perjuangan Serupa Tak hanya Handayani sendiri yang berjuang untuk memperoleh hak asasinya. Tokoh transpuan lain yang Bernama Hendrika Mayora Victoria atau yang kerap disapa Bunda Mayora pun juga ikut mendorong ujung tombak yang terarah kepada kaumnya. Berawal ketika Ia pertama kali mencoba membuka jati diri sebenarnya. Penolakan pun silih berganti berdatangan baik yang berasal dari keluarga maupun dirinya sendiri “Saya diberi kelamin laki-laki, tapi perasaan saya kok seperti perempuan. Saya diberi kekuatan fisik laki-laki, tapi saya juga bisa melakukan pekerjaan perempuan,” kenangnya. Hingga pada akhirnya Ia berdamai dengan dirinya sendiri sebagai transpuan. Selepas berdamai dengan dirinya, Bunda Mayora pun memilih melanjutkan kehidupannya di Maumere yang merupakan ibu kota kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Alasan Mayora memilih Kota Maumere adalah karena ia ingin menantang dirinya sendiri hidup keras di lingkungan yang mayoritas beragama Kristen Katolik. Tepat seperti tebakannya, Ia langsung tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya bahkan diskriminasi itu menjadi lebih parah lagi ketika masyarakat mengetahui bahwa Bunda Mayora pernah mengikuti pendidikan pastoral yang mana merupakan pendidikan untuk menjadi seorang pastor Katolik. Hal ini tidak membuat Bunda Mayora langsung jatuh mental dan berputus-asa. Sebaliknya ia malah gigih menunjukkan jati dirinya dengan datang ke gereja lengkap dengan dandanan perempuan. Walaupun acap kali ditolak masuk gereja. Selain gigih untuk memperjuangkan haknya agar dapat beribadah sesuai keyakinannya, Bunda Mayora juga melakukan hal-hal positif lainnya seperti melakukan pekerjaan pembawa acara perkawinan, hajatan keluarga, mengadakan kegiatan kesenian dan pembinaan keimanan anak di gereja, juga menjadi ketua kelompok kerja yang membawahi pengajaran Pancasila. Hal inilah yang membuat stigma-stigma buruk pada LGBT, terkhusus dirinya sendiri mulai luntur dengan sendirinya. Hingga pada akhirnya, saat Bunda Mayora mencalonkan diri pada Maret 2021 dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ia berhasil terpilih mengalahkan 6 calon lainnya dan sekaligus menjadi pejabat publik transpuan pertama di Indonesia. Pendukung Bunda Mayora ternyata banyak yang merasa bersalah dari lingkungan sekitarnya seperti ibu-ibu, tokoh-tokoh RT, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi buah manis hasil perjuangan Bunda Mayora diantara banyak penolakan pahit yang pernah menimpa dirinya. Perubahan Kecil Selepas berdirinya gereja PHDK, banyak komunitas-komunitas transpuan di kota lain yang terdorong untuk membuat inisiatif serupa juga. Handayani pun ikut membantu komunitas di luar Surabaya untuk melakukan konsolidasi bersama membagi pengalaman berdirinya PHDK, dimana mereka melakukan secara kolektif. Tokoh Majalah DIANNS 58 23

Pada 17 Juni 2016, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) merilis surat terbuka kepada gereja-gereja agar memberikan perlakuan yang sama terhadap komunitas LGBT. Dimana beberapa poin pentingnya seperti memberikan perlindungan, hak baptis, dan beribadah yang setara agar mempersempit ruang diskriminasi. Hal ini merupakan sebuah kemajuan besar bagi kaum LGBT dimana mereka dapat memperoleh hak beribadah untuk dekat pada Sang Maha Kuasa. Pada 2 Juni 2021, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Tokoh Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) memberikan layanan administrasi kependudukan berupa KTP elektronik dan Kartu Keluarga bagi kaum rentan transpuan. Perubahan-perubahan kecil ini pun silih berganti berdatangan seraya ikut perjuangan bersama Handayani, Bunda Mayora, dan kaum rentan lainnya. Bergerak mendorong tombak diskriminasi yang tajam diarahkan ke kaumnya sedikit demi sedikit. Penulis : Ronaldo Septian Manalu Editor : Rose Diana Fridayani 24 Majalah DIANNS 58 Ilustrasi: Rose Diana F

Komikstrip Majalah DIANNS 58 25 lustrator: Syadza Qathrunnada

Penyebab, Dampak dan Cara Menghilangkan Meski konstitusi telah menetapkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, kejahatan rasisme masih sering terjadi di Indonesia. Sepanjang tahun 2011-2018, Komnas HAM mencatat 101 aduan tentang dugaan pelanggaran ras dan etnis. Begitu masih berlangsung pada 2019, kejahatan rasisme menimpa mahasiswa Papua yang berada di Surabaya. Dikutip dari CNN, beberapa aparat keamanan dan ormas reaksioner mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Pengepungan berawal dari peristiwa jatuh dan rusaknya bendera merah putih yang dipasang di depan asrama. Lalu, aparat keamanan menduga pelaku perusakan bendera tersebut ialah mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut. Sampai akhirnya terjadi pengepungan yang disertai makian dan ucapan penghinaan kepada mahasiswa papua Arti Rasisme Rasisme berarti kesalahpahaman tentang orangorang berdasarkan garis ras. Rasisme juga sering didasarkan pada rasa takut akan perbedaan, termasuk perbedaan adat, nilai, agama, penampilan fisik, cara hidup, dan memandang dunia. Melansir dari Amnesty.id, rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi kebebasan seseorang. Budaya Unsplash/Markus Spiske 26 Majalah DIANNS 58

Australian Human Rights Commission mengungkapkan rasisme dapat berupa banyak bentuk, seperti: lelucon atau komentar yang menyebabkan tersinggung atau terluka; pemanggilan nama atau pelecehan verbal; pelecehan atau intimidasi; dan komentar di media yang menimbulkan permusuhan terhadap kelompok ras tertentu. Selain itu rasisme juga bisa berbentuk perlakuan tidak adil terhadap orang karena ras mereka. Seturut demikian, eksistensi rasisme mulai terlihat pada tahun 1900-an. Rasisme tersebut dibentuk oleh orang Eropa di Afrika Selatan melalui Apartheid System. Sistem ini merupakan salah satu bentuk rasisme struktural. Melansir dari kema.unpad.ac.id, rasisme struktural adalah tindakan dan perilaku rasisme yang sudah mengakar pada masyarakat di berbagai bidang kehidupan seperti sosial, kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan hukum. Menurut Australian Human Rights Commission, pada tingkat struktural rasisme berfungsi untuk melanggengkan ketidaksetaraan dalam akses ke kekuasaan, sumber daya, dan peluang lintas kelompok ras dan etnis. Penyebab Rasisme Secara sederhana, ide dan kepercayaan yang membentuk prasangka buruk akan melahirkan perilaku negatif yakni diskriminasi. Ketika suatu individu atau kelompok merasa jauh lebih baik dari kelompok yang lain maka secara alamiah ia akan memiliki persepsi bahwa ia berhak untuk memimpin atau mendominasi orang atau kelompok lain. Isu rasisme juga dipengaruhi seberapa kuat media massa meliput dan menyebarkan informasi. Pemberitaan rasisme oleh media akan membentuk pandangan masyarakat pada kasus rasisme yang sedang terjadi. Oleh karena itu peristiwa rasisme bukan merupakan hal yang mudah untuk diberitakan. Apabila terjadi kesalahan penyampaian dalam pemberitaan akan menuai konflik di masyarakat. Gagal mengenali rasisme dalam diri sendiri, kepercayaan membenarkan pemikiran yang keliru akan perbudakan yang dianggap lebih rendah dari manusia. Banyak yang percaya bahwa rasisme hanya bisa terlihat seperti perbudakan, segregasi, atau referensi khususnegatif dan terang-terangan untuk ras. Rasisme alamiah, hadirnya sains memunculkan kepercayaan baru yang seakan membenarkan banyak hal, seperti anak yang berasal dari etnis campuran rentan mengalami gangguan kesehatan dan kesulitan ekonomi. Kebijakan yang diskriminatif, adanya perbedaan kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang seperti perbedaan hak menggunakan fasilitas negara dan alur birokrasi yang sulit untuk kaum minoritas. Banyak orang tidak menyukai adanya rasisme, tetapi mereka gagal untuk benar-benar memahaminya atau menentangnya. Representasi media, cara media (buku, TV, musik, film, dll) merepresentasikan ras, etnis dan agama memiliki dampak besar pada bagaimana masyarakat memandang ras, etnis dan agama tersebut. Sementara budaya yang ditampilkan memicu stereotip rasial. Pergaulan ruang hidup, hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, mereka kemungkinan akan memiliki keyakinan yang sama. Jika bergaul dengan orang yang rasis, kemungkinan besar akan ikut menjadi rasis. Menurut Merriam-Webster, setidaknya ada 6 faktor penyebab terjadinya rasisme, yakni: Dampak Rasisme Rifai Logis, penyintas rasisme berdarah Makassar dan Flores mengaku pernah mendapat perlakuan rasisme secara verbal maupun fisik. “Pernah (red: mendapat perlakuan rasisme) keseringannya bercanda sih waktu itu, Cuma bercandanya kelewatan jadinya dia main kata-kataan ya. Ngatain ‘ah lu item lu ini’ pokoknya dia menghina secara hampir 1800 di luar perkataan baik,” ujar pria yang akrab dipanggil Pai atau Ambon oleh teman-temannya. “Kepala gua pernah didorong, terus dipukul juga pernah waktu SMP,” lanjutnya. Budaya Majalah DIANNS 58 27

Melawan cercaan (verbal bullying) dan ancaman rasial yang dilakukan pelaku rasisme. Pelaku mengancam korban dengan serangan menggunakan julukan ras atau etnis. Pelecehan oleh pihak tertentu, penggeledahan tubuh, penyerangan, dan penahanan. Pelaku rasisme seperti oknum penegak hukum yang tidak bertanggungjawab menyerang korban secara fisik berdasarkan warna ras/etnis dan menggeledah tubuh korban untuk mencari bukti kejahatan untuk tuduhan palsu (dianggap lemah karena kaum minoritas). Diskriminasi di tempat kerja, rekan kerja mengungkapkan kata-kata tidak pantas serta melakukan serangan fisik terhadap individu yang menjadi target di tempat kerja karena berasal dari suku tertentu. Kekerasan masyarakat, penyintas rasisme menyaksikan bagaimana perlakuan kekerasan pelaku rasisme terhadap suku tertentu yang mendatangkan trauma psikis takut hal tersebut terjadi pada dirinya sendiri. Pengalaman dan pelayanan yang menyedihkan, penyintas rasisme merasakan adanya perbedaan pelayanan karena bukan berasal dari suku mayoritas maupun seorang rantauan yang fisiknya sedikit berbeda dari masyarakat disekitarnya. Kesulitan birokrasi, seperti sulitnya mengurus dokumen, imigrasi dan ancaman deportasi bagi suku tertentu. Akibat dari perlakuan-perlakuan yang diterima, Pai pernah merasakan trauma. Selain itu ia menjadi lebih selektif memilih teman. “Dampaknya itu trauma pertama, kedua lebih selektif dalam mencari teman. Gua juga pernah waktu pertama kali masuk sekolah gua dihina. Akhirnya dua hari gua ga masuk (red: sekolah). besokannya (red: hari ketiga) masuk gua liat dia udah ga hina gua lagi nih, yaudah.” Trauma yang dirasakan Pai atau penyintas rasisme lainnya disebut racial trauma. Racial trauma adalah jenis trauma karena adanya pengalaman rasisme. Williams, Printz, Ching dan Wetterneck menyebutkan beberapa contoh racial trauma dalam penelitiannya yang berjudul Assessing PTSD in ethnic and racial minorities: Trauma and racial trauma, yakni: Adapun secara nasional, menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik selama tahun 2020, terdapat 299.911 kasus kekerasan seksual. Lalu, menurut Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, 57 persen korban kekerasan seksual mengaku kasusnya berakhir tanpa kepastian. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia masih belum serius. Upaya menghilangkan rasisme telah dilakukan negara dengan membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Demi melancarkan upaya ini, pengawasan terhadap segala bentuk diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Selain itu, ketimpangan putusan hukum antara pelaku rasisme dan pegiat anti rasis juga harus dihindari oleh pihak pemerintah. Walaupun butuh proses panjang dalam implementasinya, negara memiliki kewajiban dalam pembuatan kebijakan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan adil tanpa adanya diskriminasi ras, agama, etnis maupun suku. Penyebab seseorang menjadi rasis ialah pengaruh pola pembentukan karakter sejak lahir, norma sosial di masyarakat dan sistem politik, serta sektor ekonomi dan budaya dalam suatu negara yang cenderung rasis. Perubahan paradigma masyarakat melalui pendidikan dibutuhkan untuk menghapus rasisme. Hal ini dilakukan dengan Budaya Rifai Logis 28 Majalah DIANNS 58

menanamkan prinsip kesetaraan ras dan etnis. Penanaman rasa kesetaraan tersebut menyangkut asas kemanusiaan yang penting dilakukan. Membangun kepercayaan diri dan bangga menjadi bagian dari suatu ras atau suku serta menghargai perbedaan sebagai langkah awal menghilangkan rasisme. Menurut Pai tindakan rasisme dapat dihilangkan dengan mulai dari diri sendiri. “Kalo ngilangin rasisme sebenernya susah, cuman kalo buat ngilangin rasisme itu dari pribadi masing masing. Semua orang dari apa yang dia lakuin dan apa yang dia ucapin harus dapet pelajaran untuk diri sendiri. Karena semuanya itu dimulai dari diri sendiri.” ujarnya. Kita bisa memulai untuk menjadi seorang yang aktif melawan tindakan dan perilaku rasisme yang ada, dengan kata lain menjadi seorang antirasis. Mencoba membagi informasi mengenai pentingnya kesetaraan bagi semua orang lintas ras dan etnis di segala aspek. Penggunaan media sosial sebagai wadah untuk membagikan bahaya rasisme dapat dilakukan agar bisa menjangkau banyak orang. Penulis: Ayuningtyas Bunga Heryana Editor: Dwi Mauliddia Unsplash/Priscilla Du Preez Budaya Majalah DIANNS 58 29

MMeenngguullaass SSeejjaarraahhMMoonnddoossiiyyoo:: RRiittuuaallAAddaattMMaassyyaarraakkaatt LLeerreennggGGuunnuunngg LLaawwuu Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar selain dikenal dengan keindahan wisatanya, ternyata juga menyimpan budaya bernilai tinggi. Ritual adat Mondosiyo salah satunya. Ritual adat Mondosiyo ini dilakukan oleh masyarakat Desa Pancot, Kecamatan Tawangmangu. Ritual ini digelar setiap 7 bulan sekali atau dalam perhitungan kalender jawa biasa disebut dengan selapanan pisan (6 bulan dalam kalender jawa) yang terjadi pada wuku (bulan) Mondosiyo. Ritual ini digelar tepat pada hari Selasa Kliwon. Namun, sebelum prosesi puncak yaitu di hari Kamis Kliwon, ubo rampe atau peralatan acara terlebih dahulu disiapkan. Setelah itu, warga desa berkumpul di rumah tetua desa untuk memasak masakan yang akan disajikan sebagai sesajen. Uniknya, warga yang memasak tidak diperkenankan mencicipi masakan yang dibuat, sehingga masakan disajikan apa adanya. Selain itu, peralatan-peralatan yang digunakan tidak boleh dilangkahi dan anak-anak dilarang mendekat. Puncak acara diawali dengan menyiram air badeg (air tape) ke batu gilang serta di iringi gending jawa “mugi rahayu” dan diakhiri dengan prosesi badegan (abur-aburan ayam) yaitu melepaskan ayam yang diibaratkan seperti melepaskan nadzar. Budayawan sekaligus dalang setempat, Ki Sulardiyanto Pringgocarito menceritakan tentang awal mula terjadinya Mondosiyo. Dahulu terdapat sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana dan baik. Namun, lambat laun raja tersebut menjadi raja yang kehilangan kebijaksanaan dan kebaikannya. Raja yang dimaksud adalah Prabu (Raja) Boko. Suatu hari, seorang pelayan istana sedang memasak makanan untuk sang raja. Tidak disangka, jari kelingking pelayanan tersebut tersayat sehingga sebagian daging dan darah jari kelingking tersebut tercampur ke dalam masakan yang disajikan kepada raja. Pelayan yang takut akan amarah raja yang tidak sabar menunggu makanan lantas menyajikan makanan yang telah tercampur daging dan darah tersebut. Raja terkejut dan bertanya kepada pelayanan mengapa masakan yang disediakan beda dari sebelumsebelumnya dan cenderung enak. Lantas pelayan jujur bahwa masakan yang disediakan ini telah tercampur daging dan darahnya. Sejak saat itu, raja berpikiran bahwa daging dan darah manusia yang sedikit saja rasanya enak, apalagi jika utuh satu manusia. Setelahnya, raja mengumumkan kepada rakyatnya bahwa setiap 35 hari sekali setiap rumah mendapat giliran untuk menyediakan upeti berwujud manusia. Singkat cerita, tiba giliran Mbok Rondho Dhadapan untuk menyetorkan upeti tersebut. Mbok Rondho ini hanya memiliki seorang putri yang masih gadis yang selalu menemaninya hidup sehari-hari. Mbok Rondho yang bersedih bertemu pemuda yang baru turun gunung (semedi) dari Pertapan Pringgodani. Pemuda itu bernama Puthut Tetuka (ada juga yang menyebutnya Kacanegara), mengetahui hal tersebut Puthut Tetuka bersedia untuk membantu Mbok Rondho Dhadapan dengan cara menantang Prabu Boko untuk bertarung di alun-alun kerajaan. Pertarungan yang sengit pun terjadi disana, kesaktian Prabu Boko yang tiada tanding mampu menelan Puthut Tetuka dan memuntahkannya hingga terlempar ke laut selatan. Budaya 30 Majalah DIANNS 58

Akibat hal tersebut, Puthut Tetuka diberi sebuah batu oleh penguasa laut selatan, yang dinamakan Batu Gilang. Setelahnya, Puthut Tetuka membawa batu tersebut dan kembali menantang Prabu Boko. Dalam peperangan ini, Puthut Tetuka memijak pundak dan menjambak kepala Prabu Boko yang kemudian dihempaskan hingga mengenai Batu Gilang. Benturan yang sangat keras mengakibatkan kepala Prabu Boko hancur, dengan polo (otak) terlempar menjadi Gunung Gamping di Desa Bandardawung, Gigi dan siungnya menjadi bawang putih, matanya yang merah menjadi bawang merah, dan aliran darahnya menjadi sebuah sungai yang dinamakan Kali Banci. Dari kejadian tersebut, muncullah nama Pancot untuk tempat dimana Phutut Tetuka berhasil mengalahkan Prabu Boko dengan pancatannya. Saat ini, tempat tersebut bernama Desa Pancot yang menjadi salah satu produsen bawang merah dan bawang putih terbesar berskala nasional. Dalam perjalanan sejarahnya, seringkali dijumpai versi yang berbeda. Namun menurut Ki Sulardiyanto Pringgocarito yang juga tokoh masyarakat di wilayah Tawangmangu, menegaskan bahwa banyak versi terkait awal mula terjadinya Mondosiyo ini. Namun, cerita yang baku adalah cerita yang dijelaskan diatas, “Perbedaan versi cerita yang berkembang di masyarakat itu banyak, tetapi garis besarnya adalah seperti yang saya jelaskan” ungkapnya. Mondosiyo dapat dikatakan sebagai tradisi budaya atau ritual pelepasan nadzar, karena di dalam Mondosiyo terdapat acara pelepasan dan perebutan sepasang ayam sebagai ucapan pelepasan nadzar. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, siapa yang berhasil mendapatkan ayam diyakini bisa mendapat berkah. Sama seperti hal lainnya, budaya Mondosiyo juga tak luput dari adanya pro dan kontra. Pro dan kontra yang terjadi dalam kalangan masyarakat dapat dilihat dengan adanya kelompok yang setuju dengan anggapan atau pendapat bahwa Mondosiyo ini adalah budaya leluhur yang harus dilestarikan dan juga sebagai media untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Y.M.E. Sedangkan kelompok yang berada pada pihak kontra, merupakan masyarakat yang tidak setuju dan berpendapat bahwa ritual Mondosiyo ini adalah bentuk kemusyrikan umat beragama. Terkait dengan hal itu, Sadimin (68) yang merupakan seorang warga, mengatakan bahwa pro dan kontra dalam masyarakat itu sudah wajar jika terjadi, dan beliau juga mengiyakan jika ritual Mondosiyo itu terkadang menjadi perdebatan dalam golongan di masyarakat. Beliau berpendapat bahwasanya budaya dan agama itu suatu hal yang berbeda. Budaya itu warisan leluhur yang wajib kita lestarikan dan agama adalah perintah Tuhan Yang Maha Esa untuk kita jadikan pegangan sehari hari. Dan jika memang ada budaya yang menjerumus ke hal yang bertentangan ya kita hindari. “Menurut saya, Mondosiyo ini bentuk ekspresi rasa syukur kepada Tuhan Y.M.E. Juga, semua itu tergantung dari niat kita dalam menjalankan hal apapun. Jika niatnya benar-benar baik sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Y.M.E yaa apa salahnya” tuturnya. Adanya pro kontra pada kalangan masyarakat, tidak menjadi penghalang budaya Mondosiyo untuk tetap dilestarikan. Hal itu terlihat dari sebagian besar masyarakat setempat yang memiliki kesadaran akan keharusan melestarikan budaya Mondosiyo. Penulis: Dwi Mauliddia dan Bagus Widyo Utomo Editor: Ayuningtyas Bunga Heryana Budaya Majalah DIANNS 58 31

Desain: Nisrina Salma 32 Majalah DIANNS 58

Majalah DIANNS 58 33 Desain: Rose Diana Desain: Hafidatun Nurin Editor : Syadza Qothrunnada Majalah DIANNS 58 33

Menyoal Kebijakan Zonasi Sekolah Zonasi merupakan kebijakan yang pertama kali diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Dalam penerapannya, kebijakan zonasi ini terus direvisi setiap tahunnya karena dianggap sudah tidak relevan lagi. Pada perkembangannya peraturan itu direvisi ke Permendikbud No. 14 Tahun 2018, No. 51 Tahun 2018, dan yang terakhir Permendikbud No. 20 Tahun 2019. Opini 34 Majalah DIANNS 58 yang

Dalam Permendikbud No 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) paling sedikit 80% dari jalur zonasi, 15% dari jalur prestasi, dan 5% dari perpindahan tugas orang tua atau wali. Kebijakan zonasi digadang-gadang sebagai upaya untuk melakukan pemerataan pendidikan. Namun pada langkah teknisnya, kebijakan zonasi masih mengalami kecacatan berupa munculnya perpindahan tempat tinggal/domisili secara tiba-tiba dari para siswa. Perpindahan tempat tinggal itu disebabkan oleh para siswa yang dititipkan orang tua mereka di kartu keluarga kerabat yang mempunyai rumah dekat dengan sekolah yang dituju. Selain itu, kebijakan zonasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap psikologis peserta didik. Para siswa yang memiliki impian untuk melanjutkan studinya ke sekolah yang mereka harapkan, pada akhirnya mengalami penurunan motivasi belajar karena terkendala oleh radius tempat tinggal ke sekolah yang jauh. Hal ini menjadi krusial ketika motivasi merupakan salah satu faktor perkembangan belajar peserta didik. Di sisi lain motivasi belajar juga berpengaruh dalam penentuan hasil belajar mereka. Kebijakan zonasi sebenarnya tidak ada masalah ketika tidak adanya disparitas kualitas antarsekolah. Bagi peserta didik yang jarak rumah dan sekolah cukup jauh sangat kecil kemungkinannya untuk diterima di sekolah favorit meski nilainya cukup bagus, sehingga dengan terpaksa calon peserta didik akan memilih sekolah yang dekat bukannya berkualitas. Hal ini menjadi masalah karena pemerintah belum mampu mengatasi disparitas antar sekolah. Mengakses layanan pendidikan yang layak dan berkualitas merupakan salah satu langkah seseorang atau sebuah keluarga dalam memperbaiki kehidupan dan masa depannya, tetapi dengan adanya kebijakan zonasi akan mempersempit kemungkinan untuk hal tersebut. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa kebijakan zonasi akan memutus harapan banyak anak dan keluarga, terutama orang tua yang selalu ingin yang terbaik bagi anaknya, termasuk pendidikannya. Diskriminasi Diskriminasi menurut KBBI merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Artinya diskriminasi akan muncul ketika adanya perbedaan. Perilaku diskriminatif akan terus muncul ketika suatu lingkungan terus melanggengkan pemberian stigma kepada hal-hal yang berbeda dengan standar. Contoh ketika dua orang masuk ke mall, satu berpakaian rapi dan bersih dan yang lain berpakaian lecek, lusuh, dan kotor. Satpam cenderung membukakan pintu ke orang yang berpakaian rapi dan bersih karena dianggap sebagai pelanggan berbeda dengan orang yang berpakaian lusuh, satpam akan mengusirnya karena dianggap tidak punya uang. Stigma itulah yang membentuk perilaku diskriminatif. Perilaku diskriminatif tidak hanya berlaku di Mall atau tempat-tempat besar saja, tapi dalam pendidikan juga. Menurut Defi Winarsih pada laman VOAIslam, adanya kebijakan zonasi membuat orang tua murid yang ingin anaknya masuk ke sekolah yang dikehendaki sudah mempertimbangkan sejak awal untuk tinggal di daerah yang masuk zona sekolah tersebut. Lain halnya dengan orang tua murid yang memiliki keterbatasan secara finansial yang pada akhirnya anaknya kehilangan haknya untuk tetap bersekolah. Hal itu menimbulkan diskriminasi kelas yang artinya si kaya akan tetap bisa bersekolah, dan begitupun sebaliknya. Diskriminasi kelas biasanya berbicara mengenai perbedaan perlakuan yang disebabkan oleh ketimpangan secara status dan finansial. Pada kasus diatas orang yang memiliki keadaan finansial yang tercukupi jelas memikirkan sejak jauh hari untuk melakukan mobilisasi domisili guna mendapatkan sekolah yang dikehendaki. Berbeda dengan keluarga yang memiliki keadaan finansial yang kurang tercukupi yang hanya bisa berusaha untuk menitipkan anaknya ke kartu keluarga sanak saudara yang rumahnya dekat dengan sekolah, teOpini Majalah DIANNS 58 35

tapi ketika tidak ada rumah sanak saudara yang dekat dengan sekolah maka harapan untuk bisa melanjutkan sekolah pupus. Sangat bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Rencana awal dengan diaturnya kebijakan zonasi pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Tujuan itu dilandasi dengan harapan bisa mengurangi angka perpindahan penduduk. Namun, pemerintah luput perihal masyarakat yang masih tidak bisa mengakses pendidikan dikarenakan radius tempat tinggal yang jauh dengan sekolah yang pada akhirnya kebijakan zonasi akan mempercuram jurang kesenjangan yang ada. Masyarakat yang memiliki jarak tempat tinggal di daerah pelosok juga dirugikan dengan pelaksanaan kebijakan zonasi ini. Pasalnya, pada kebijakan zonasi semua kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan secara daring. Sampai saat ini masih banyak masyarakat pelosok yang masih belum melek teknologi yang pada akhirnya akan kehilangan hak-haknya yang sudah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 mengenai Hak mendapatkan pendidikan. Seharusnya pemerintah melakukan pemerataan kualitas antarsekolah terlebih dahulu sebelum menjalankan kebijakan zonasi. Sebab kebijakan zonasi yang digadang-gadang sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan masih awang-awang dalam prosesnya. Berbeda ketika pemerintah lebih dulu memangkas disparitas kualitas antarsekolah dulu yang pada akhirnya akan menghilangkan stigma sekolah “favorit” dan “tidak favorit” karena kualitas sekolah sama. Munculnya stigma sekolah favorit ada pada histori panjang sekolah tersebut yang banyak melahirkan lulusan yang bermutu. Sehingga akan membuat lulusannya mempunyai kualitas dan akan memudahkan siswa menuju jenjang berikutnya. Ambil contoh penerimaan SNMPTN, apakah seleksi itu akan memilih siswa dari sekolah tidak favorit? Tentu tidak, suatu perjudian besar jika memilih siswa lulusan sekolah tidak favorit dibanding siswa lulusan sekolah favorit. Konsistensi sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu yang menjadikan munculnya stigma sekolah favorit. Stigma sekolah favorit terus dilanggengkan hingga pada akhirnya stigma itu dijadikan sebagai indeks penilaian bahwa sekolah itu bermutu atau tidak. Adanya stigma itu berakibat pada siswa yang akhirnya berlomba-lomba untuk dapat diterima di sekolah tersebut. Sebenarnya pemerintah telah melakukan upaya yang tepat melalui kebijakan zonasi untuk melakukan pemerataan sekolah. Tetapi pada mekanisme pelaksanaannya masih ada kecacatan berupa manipulasi administrasi perihal keterangan domisili. Penulis : Mochammad Fachrur Rozi Editor : Nadya Rajagukguk Unsplash/NeONBRAND Opini 36 Majalah DIANNS 58

Peduli di tengah Pandemi, Aksi SSM berbagi bantuan Bagi Warga Malang Seperti biasa, Sabtu dan Minggu pagi mereka dibuka dengan kesibukan berbelanja. Waktu menunjukkan pukul 02.00 WIB dini hari, beberapa dari mereka bergegas menuju pasar. Suasana masih sunyi dan dingin, namun api semangat mereka untuk terus berbagi tak pernah padam. Mereka adalah para anggota Solidaritas Sosial Malang, bisa kita sebut saja dengan nama panggilan SSM. Sekumpulan orang yang tak pernah pamrih membantu sesama. Mengenal sedikit solidaritas ini, SSM adalah gerakan kolektif dengan konsep gotong royong (mutual aid), mengusung prinsip egalitarian/non hierarkis (baca : kesetaraan antar manusia). Tujuan pembentukannya juga tak muluk-muluk. Sekedar keinginan untuk merelakan diri membantu sesama dan meluangkan waktu pada sesuatu yang lebih berguna. Dila, salah seorang anak SSM mengatakan, “ketimbang gabut di rumah, lebih baik kita berupaya membantu kesulitan di sekitar kita, berusaha merespons itu dengan cara kita sendiri.” Setelah berbelanja, pada pukul 10.00 WIB mereka mulai memasak. Dapur tampak begitu ramai dan riuh juga sangat mengasyikkan. Bagaimana tidak? Dapur menjadi tempat curhatan dari masingmasing mereka dengan latar belakang yang beragam. Menariknya, urusan dapur bukan lagi berkutat pada milik perempuan saja. Hal ini terlihat saat kaum lelaki juga turut mencampurkan diri dalam kegiatan memasak. Mereka begitu antusias berbagi tugas dan tanggung jawab, tanpa ada bias gender atau diskriminasi. Bagi mereka, kesolidan terlebih dahulu harus terbangun dari daInstagram:: solidaritassosial.mlg Sosial Majalah DIANNS 58 37

pur, sebelum terjun ke jalanan. Kegiatan memasak dan mengemas makanan biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat jam. Sehabis itu, mereka mulai bergegas menuju jalanan dan langsung membagikannya. Jika ada keterlambatan waktu, pembagian makanan akan dilakukan sehabis waktu magrib hingga isya. Dalam melangsungkan aksinya, SSM memberikan bantuan kepada masyarakat mana saja yang membutuhkan –tanpa pandang bulu, terkhusus mereka yang hidupnya di jalanan dan orang pinggiran kota. Penyalurannya pun langsung di jalanan, tidak ada tempat khusus atau semacamnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Bagi SSM, kaum marginal, yakni masyarakat yang hidup di jalanan dan orang-orang pinggiran kota merupakan korban langsung dari kekerasan ekonomi saat pandemi. Sebagaimana Kevin, salah seorang anggota SSM menegaskan bahwa kaum marginal tersebut memiliki kesulitan mengakses kebutuhan pokok khususnya makan. Selain itu, dikarenakan kesibukan mengais pundi-pundi rupiah, membuat mereka (baca : kaum marginal) tak sempat untuk melakukan cek kesehatan. Atas dasar tersebut, SSM berharap bantuan yang diberikan dapat menaikkan semangat dan ketabahan mereka dalam menjalani kehidupan. Selain itu, SSM juga tergerak untuk membantu warga Malang yang melakukan isolasi mandiri (isoman). Bagi SSM, mereka yang sedang berjuang melawan virus dan terpaksa mengunci diri di rumah, memiliki keterbatasan mengakses kebutuhan hidup khususnya makan. Oleh karena itu, penting untuk tetap dibantu baik secara materi maupun dukungan moril. Tak berhenti di situ, kegiatan tolong-menolong solidaritas ini diwujudkan dengan membuka lapak pasar gratis dan menyalurkan donasi secara online. Dalam pasar gratis, bantuan yang diberikan berupa pemberian pakaian layak pakai, buku-buku, atau materi lainnya yang masih bersifat tersier secara ekonomi. Adapun dalam donasi online, SSM membuka ruang penyaluran donasi berupa uang yang dilengkapi dengan nama dan alamat donatur melalui rekening yang tersedia. Menariknya, bantuan-bantuan tersebut bukanlah sekedar keinginan belaka, namun memiliki nilai dan tujuan esensial dibaliknya. Bagi SSM, donasi pakaian, buku-buku, uang, atau materi lainnya menjadi salah satu upaya untuk mengurangi tingkat konsumerisme tiap individu. Pandemi memperkuat Ruang Solidaritas Gerakan solidaritas ini bukanlah kali pertamanya. Awal mula gerakan mereka membantu sesama sebenarnya sudah ada jauh sebelum pandemi. Mengandalkan uang seadanya, mereka merintis aksi berbagi pangan melalui dapur umum tiap Selasa dan Kamis. Seiring berjalannya waktu khususnya saat pandemi, dapur umum tersebut kemudian meluas didorong oleh tingginya partisipasi teman-teman relawan untuk bergabung. Menguatnya atensi dari media sosial juga turut memasifkan solidaritas ini. Alhasil, pandemi ternyata membuat solidaritas ini semakin kuat dan menggila. Tak bisa dipungkiri, menguatnya SSM ditengah pandemi ini dimotori oleh tingginya keresahan satu sama lain atas semua kondisi di sekitarnya. “Bentuk inisiatif dari teman-teman sendiri untuk menyikapi pandemi dan keadaan di sekitar kita semakin tinggi. Atas bantuan sosial media juga, banyak yang kemudian memutuskan untuk bergabung.” jelas Kevin lagi. Bagi relawan yang ingin bergabung, SSM membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya tanpa syarat yang ribet. Bagi SSM, bagaimana pun latar belakang seseorang, selama ia (baca: relawan yang ingin bergabung) mau membantu sesama atas keinginan sendiri, bukan atas dasar label instansi atau organisasi, ia punya kesempatan seluasluasnya untuk bergabung bersama mereka. Merupakan bentuk Protes dan Bukan Bantuan Vertikal Ruang solidaritas ini sangatlah sederhana. Bantuan yang diberkan bukanlah bantuan vertikal seperti bantuan ala kalangan menegah ke atas. Sampai Sosial 38 Majalah DIANNS 58

saat ini, SSM tidak bekerja sama dengan pihak elit apa pun. Bantuan yang diberikan juga tidak semasif bantuan-bantuan pandemi di tempat lain. Hal ini menyebabkan bantuan yang ditawarkan SSM tidak seapik bantuan kalangan atas yang beragam bentuknya dan luas distribusinya. Pada dasarnya, SSM hanya mengandalkan kesederhanaan dan kesolidan antar mereka. Di samping itu, terdapat gejolak protes yang membara dari para anggota SSM atas bantuan pemerintah. Bagi mereka, bantuan pemerintah cenderung ribet dan menyulitkan kalangan menengah ke bawah, padahal merekalah yang golongan terpenting untuk mendapatkan bantuan. Dila menuturkan, “Bantuan dari pemerintah adalah bantuan hierarkis, cenderung birokratis, dan banyak syaratnya. Hal ini menyebabkan mereka ( baca: orang orang jalanan) tidak sempat untuk mengurusi persyaratan itu.” Meskipun demikian, SSM memilih tetap bersemangat untuk mengulurkan tangan tiada henti. Bagi mereka, terdapat naluriah dari setiap manusia untuk saling membantu maka budaya saling bersolidaritas harus terus berlanjut. Di akhir obrolan, SSM berpesan agar masing-masing dari kita memiliki kemauan menciptakan budaya solidaritas antar sesama. Bahwa kita sebaiknya tetap percaya pada harapan kecil kita, percaya pada diri sendiri dan terus mengemban semangat kolektif untuk membantu sesama. Penulis : Nadya Rajagukguk Editor : Rose Diana Sosial Majalah DIANNS 58 39

Infografis 40 Majalah DIANNS 58

Riset dan Layout: Ilham Laila dan Ernanda Hajar Editor : Benediktus Brian Iubilio Infografis Majalah DIANNS 58 41

Mata Media Melihat Disabilitas Sekitar satu jam yang lalu, Kompas memberitakan atlet badminton ganda putri yang memenangkan medali emas di Paralimpiade Tokyo 2020. Sabtu malam pada 4 September ini menjadi kebanggaan untuk Indonesia karena berhasil mengukir sejarah dengan meraih medali emas pertama di cabor badminton Paralimpiade. Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah dengan apiknya mengalahkan Cheng Hefang/Ma Huihui dari Cina dengan skor 21-18, 21-12. Tepuk tangan meriah untuk mereka, sang kebanggaan baru Indonesia. Ajang pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 yang genap satu bulan lalu diselenggarakan pun juga menyabet medali emas pada cabor bulutangkis ganda putri. Dua fenomena yang mirip, namun kentara sekali perbedaan euforianya. Semua orang sepertinya menonton pertandingan final Olimpiade Tokyo 2020 cabor badminton ganda putri pada jam makan siang. Menunda rapat, berhenti sejenak dari aktivitasnya, menyimak dengan hati berdebar. Hingga akhirnya, siang itu tanggal 2 Agustus, gegap gempita, teriakan, hingga tangisan bahagia mengharu-biru dirasakan oleh Rakyat Indonesia. Cuitan Twitter, Instastory, dan para tokoh masyarakat ramai sekali mengucapkan selamat dan bangga kepada Greysia Polli/Apriyani Rahayu. Mereka pun kebanjiran hadiah dari segala penjuru. Semua orang memujanya, menjadi trending topic kurang lebih hingga satu minggu kedepan. Namun, malam ini tak seramai malam itu. Media memberitakan Paralimpiade Tokyo 2020 tak semasif ketika memberitakan Olimpiade. Begitu juga dengan masyarakat yang tak banyak tertarik dengan pertandingan yang satu itu. Paralimpiade merupakan ajang pertandingan olahraga Internasional yang diikuti oleh atlet difabel atau disabilitas. Kerap kali isu tentang disabilitas ini dianggap tidak menarik untuk diberitakan oleh media. Media sendiri merupakan alat untuk menyebarkan informasi dan isu-isu terkini yang pada akhirnya berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat atas isu yang diCanva Media 42 Majalah DIANNS 58

terima. Topik mengenai ekonomi, agama, dan politik jauh lebih menarik bagi masyarakat. Besarnya atensi pada persoalan tersebut, membuat isu mengenai disabilitas teralihkan. Dapat dikatakan terdapat underrepresentation terhadap representasi disabilitas oleh media. Artinya, isu mengenai disabilitas ini tidak diberikan porsi yang layak untuk ditampilkan ke ranah publik. Lukas Ispandriarno, Pakar Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta berpendapat bahwa minat media untuk memberitakan isu disabilitas masih rendah. Setidaknya, ada 2 sampai 30 berita dan jurnal yang belum mengenal jauh tentang disabilitas sendiri. Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan juga mengungkapkan hal yang serupa berdasarkan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP). Survei tersebut menunjukkan bahwa media masih belum konsisten untuk memberitakan isu disabilitas. Representasi media yang sedikit (underrepresented) menjadikan kita jauh dari realitas dan kompleksitas kehidupan penyandang disabilitas di lintas-usia, profesi, etnis, dan sebagainya. Data yang dilansir dari Remotivi misalnya, Dalam drama TV di Jepang, karakter disabilitas hanya berjumlah 1,7% (Saito dan Ishiyama, 2005). Tak hanya di Jepang, di negara-negara lain pun juga minim karakter film yang menampilkan disabilitas (Ross, 1997 ; Willkinson dan McGill, 2009). Sementara Hendeson & Heinz-Knowles (dikutip oleh Saito & Ishiyama, 2005) menemukan pada program hiburan jam tayang utama di Amerika Serikat, hanya 0,6% dari karakter tokoh di televisi yang penyandang disabilitas. Dengan persentase representasi media yang sedikit dan umumnya dengan rupa penggambaran yang kurang beragam atau itu-itu saja, semisal tokoh disabilitas digambarkan sebagai pihak yang perlu dikasihani. tentunya akan mengkonstruksi masyarakat dengan menciptakan stereotip mengenai penyandang disabilitas. Stereotip ini akan menentukan cara pandang masyarakat tentang penyandang disabilitas yang erat kaitannya dengan stigma dan diskriminasi. Penyandang disabilitas akan dilihat sebagai yang ‘lain’. Ujungnya, underrepresentation oleh media ini senyatanya bukan satu-satunya hal yang problematik bagi isu disabilitas. Dari cara penggambaran yang minim, tak ayal dapat menimbulkan masalah lainnya untuk merepresentasikan isu disabilitas. Kekeliruan media merepresentasikan isu disabilitas “The Greatest Showman” film yang disutradarai oleh Michael Gracey ini ramai diperbincangkan pada akhir 2017 silam. Film ini bercerita mengenai legenda sirkus yang terinspirasi dari kisah hidup Phineas Taylor Barnum (P.T. Barnum). Sekitar 1860-an Barnum memiliki pemikiran yang out of the box, yakni menciptakan hiburan yang tidak biasa, ialah pertunjukan orang aneh (freak show). Pertunjukan tersebut menampilkan para manusia yang memiliki disabilitas fisik. Ada manusia kerdil (Tom Thumb), keluarga albino (The Lucasies), serta manusia yang bertubuh besar yang disebut gigantik (Anna Swan). Pertunjukan sirkus keliling mempertontonkan mereka di khalayak ramai. Banyak masyarakat yang penasaran dan akhirnya membeli tiket untuk melihat. Hal ini bisa dikatakan sebagai eksploitasi penyandang disabilitas sebagai objek hiburan dan turut membentuk citra pada penyandang disabilitas sebagai manusia aneh. Pandangan masyarakat itulah yang selanjutnya cenderung memarginalkan penyandang disabilitas. Misrepresentasi atau penggambaran yang keliru bahkan tidak adil pada penyandang disabilitas akan berdampak pada kehidupan sosial mereka. Tak luput serta akan berkaitan pada perihal pemenuhan hak mereka oleh kebijakan publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Leani Ratri Oktilla dan Khalimatus sumber foto: Associated Press Media Majalah DIANNS 58 43

8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mereka patut diperlakukan dan dipandang dengan setara, begitupun juga oleh media. Stereotip yang terbentuk dari media akan diyakini masyarakat, kemudian hal ini menentukan interaksi masyarakat dengan penyandang disabilitas. Paul Hunt (dikutip oleh Pirsl & Popovska, 2013) mengungkap adanya sepuluh stereotip yang diyakini masyarakat mengenai disabilitas. Penyandang disabilitas dipandang sebagai objek yang harus dikasihani; objek rasa penasaran; objek yang bersifat jahat; identik dengan pincang; pusat perhatian; bahan tertawaan atau lelucon; dianggap sebagai musuh; dianggap sebagai beban; manusia aseksual; dan diidentikkan dengan kesulitan untuk berpartisipasi di kehidupan sehari-hari. Erin Pitchard melakukan riset di tahun 2010 dan mengklaim bahwa dwarfisme atau orang yang memiliki tubuh kerdil merasa dirugikan oleh mata media ketika memandang mereka. Media cenderung untuk menggambarkan mereka sebagai orang yang kocak, riang gembira, dan humoris. Seperti potret Daus mini, Ucok Baba, dan Adul yang kerap tayang dalam layar kaca Indonesia. Mereka sering ditemui dalam sinema atau acara televisi yang bergenre komedi. Akibatnya, terbentuklah stereotip yang ada pada tiap kepala masyarakat terhadap mereka, ialah memandangnya sebagai lelucon. Ketika mereka tidak berlaku demikian, akan dianggap sebagai orang yang kaku dan aneh. Inspiratif pun belum tentu positif Jauh beberapa tahun silam, tepatnya 27 November 2014 dalam sebuah talkshow Hitam Putih di TRANS7 menghadirkan seorang narasumber tunadaksa. Mulyana namanya, anak seorang petani di Purwakarta, Jawa Barat. Mulyana adalah seorang atlet renang tuna daksa tingkat Internasional. Dia berhasil memperoleh berbagai kejuaraan renang, diantaranya adalah dua medali emas serta satu medali perak di ajang Asian Para Games 2014 Incheon, Korea Selatan pada 18-24 Oktober 2014. Tak hanya medali, ia turut memecahkan rekor baru dunia nomor 50 meter gaya kupu-kupu kelas S4 dengan catatan waktu 39,44 detik pada final Asian Para Games Incheon, Korea Selatan 2014. Dalam talkshow tersebut, sang host legend alias Deddy Corbuzier dengan sengaja memilih Mulyana untuk ditampilkan ke publik sebagai objek inspirasi. Seolah berpihak pada narasumber dan memberikan ruang yang sama. Namun, dibalik itu semua, narasumber juga dijadikan komoditas yang menarik ditonton karena mengaduk-aduk perasaan pemirsa dalam menceritakan kisahnya. Narasi inspiratif yang digunakan media dalam membingkai isu disabilitas ini terasa sangat positif, pada awalnya. Akan tetapi, jika ditampilkan secara terus-menerus bingkai tersebut bisa saja bermasalah. Dalam narasi inspiratif, kita akan dibuat fokus pada tindakan heroik penyandang disabilitas dalam menghadapi tantangan kehidupan. Memberi label inspiratif’ apabila mereka berhasil menaklukkan tantangan demi tantangan. Namun, kuatnya stereotip yang dihasilkan media menjadikan masyarakat memandang penyandang disabilitas sebagai objek pemilik keterbatasan yang menempel pada tubuh individu itu saja. Luput memandang keterbatasan mereka sebenarnya merupakan dampak lingkungan dan segala kebijakan yang tidak ramah pada disabilitas. Masih banyak ditemui sekolahsekolah yang tidak mau menerima murid yang tak bisa melihat atau jalanan kota dan bangunan publik yang tak ramah pengguna kursi roda. Lingkungan dan keabaian yang membuat mereka menjadi penyandang disabilitas. Keterbatasan itu hasil dari lagi-lagi konstruksi sosial yang dibuat media. Sampai sini, narasi yang dihasilkan pun tetap sama : disabilitas merupakan yang ‘lain’. Penulis : Rose Diana Fridayani Editor : Benediktus Brian Media 44 Majalah DIANNS 58

Menilik Konsep Pluralisme Seorang Dawam Rahardjo Pluralisme merupakan satu di antara berbagai topik yang hangat di masyarakat. Dalam KBBI pluralisme diartikan sebagai keadaan masyarakat yang majemuk. Namun di titik tertentu, kemajemukan tersebut dapat mengakibatkan konflik yang berujung pada perpecahan masyarakat. Dawam Rahardjo adalah salah satu tokoh yang mengurai konsep-konsep pluralisme bagi kaum minoritas dalam tulisannya. Keluarga dan Pendidikannya M. Dawam Rahardjo yang selanjutnya di kenal Dawam, dilahirkan di Kampung Baluwarti, Solo pada 20 April 1942 dengan latar belakang keluarga santri Muhammadiyah. Ayahnya, M. Zudhi Rahardjo seorang ahli tafsir Al-Qur’an dan ibunya bernama Mutmainnah. Istri pertama Dawam, Zainun Hawariah, wafat pada Desember 1994. Dari perkawinan mereka, Dawam dikaruniai dua orang anak. Istri Dawam yang sekarang bernama Sumarni (dinikahinya pada bulan Maret 1995), sarjana ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) dan mendapat gelar MPA dari Universitas of California. Dawam mendapat pengajaran agama terutama dari bibi dan kakak sepupunya. Selain itu ia juga mendapat pendidikan agama dari Madrasah Bustanul Athfal Muhammadiyah, di Kauman, sebelah utara Masjid Besar Solo, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Masjid Besar Solo, dan sekolah umum Al Robithoh Al Allawiyyah di kelas satu. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dawam langsung pada kelas 2 di Sekolah Rakyat Loji Wetan dan di Madrasah Diniyah Al-Islam dari kelas 3 hingga tamat. Sebelum melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dawam mengikuti kelas mengaji selama satu bulan di Pesantren Krapyak (sekarang Pesantren Al Munawir). Selanjutnya, ia melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama I yang dianggap sebagai sekolah elit tingkat SMP di Solo berkat prestasi baik Dawam di sekolah dasar di Al-Islam, Dawam hanya menamatkan Madrasah Tsanawiyah, karena ia melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Manahan. Menduduki bangku SMA, Dawam terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS yang nantinya akan dikirim ke Borach High School, Idaho Amerika Serikat (1960-1961). Selama satu tahun di Idaho, Dawam hidup dengan keluarga kristen yang tentunya akan membentuk pemikirannya untuk menghargai kebebasan dan pluralisme. Di jenjang pendidikan selanjutnya, Dawam menempuh bangku perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM). Aktivitasnya di perkuliahan salah satunya mengikuti Himpunan Mahasiswa Islam dan aktif dalam kegiatan diskusi serta kajian. Dawam Rahardjo sumber foto: sindo news Tokoh Majalah DIANNS 58 45

Aksi dan pemikiran Dawam Rahardjo Para ahli berpendapat bahwa sulit jika hanya menggolongkan pemikiran Dawam dalam satu golongan. Hal ini dikarenakan ia menggeluti dunia intelektual yang berkembang beriringan dengan pemikiran yang kompleks dan sesuai dengan kadar aktivismenya. Julukan yang kerap kali melekat padanya ialah neo-marxis, transformis, pluralis, sekular hingga liberal. Sebagai seorang ekonom, ia tidak hanya kritis terhadap ideologi pembangunan (development) ,namun juga tentang pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Dawam dikenal sangat aktif dalam mengkritisi berbagai pelanggaran kebebasan beragama. Hal ini dapat dilihat dari ketegasannya menolak 11 fatwa hasil musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) VII pada 2005 yang mengharamkan umat Islam untuk mengikuti tiga paham : sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Menurut Dawam, Pancasila merupakan pendekatan utama untuk memahami konsep kebebasan beragama di Indonesia. Karena dalam keyakinannya, Pancasila mengandung trilogi paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Pemikirannya mengenai kebebasan beragama bukan tanpa akar yang kuat. Dawam termasuk dalam kategori islam transformis di mana ia lebih sering berbicara mengenai konteks kesetaraan ekonomi dan keadilan. Dalam wawancara Tempo, 2006 Dawam mengatakan keyakinannya bahwa Pancasila sangat penting bagi penegakan kebebasan beragama bangsa ini. "... Menurut saya, Islam seharusnya tegas-tegas menerima Pancasila dan berjalan di atas garis kebangsaan, dan tentu saja sekuler,. Saya menerima sekularisme dan saya memperjuangkan sekularisme...", Lanjutnya ia juga menegaskan , " Agama itu tidak boleh dilaksanakan melalui tangan kekuasaan. Agama itu keyakinan yang tak bisa dipaksakan. Kalau agama memerintahkan pelaksanaan syariat Islam, itu bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia...." Untuk memahami konsep kebebasan manusia dari Dawam Rahardjo, seorang peneliti di LSAF yakni Iqbal Hassanuddin menjelaskan, pertama-tama konsep otonomi manusia dalam kehidupan beragama harus diletakkan pada lokus aqidah dan keimanan, yang nantinya akan menciptakan kebebasan beragama dengan sendirinya. Proses pengembalian keimanan dan akidah pada tiap-tiap individu ini akan dijadikan dasar dalam pemikiran konsep liberalisme. Kedua, Dawam meyakini bahwa konsep otonomi iman dan akidah setiap individu akan melahirkan konsep kebebasan beragama. Hal tersebut akan mewujudkan pula pluralitas pandangan serta ekspresi keberagamaan. Kebebasan Beragama Menurut Dawam Rahardjo Kebebasan beragama menjadi satu di antara berbagai topik yang kerap kali berujung pada perselisihan. Masing-masing agama mengakui kebenaran mutlak agamanya dan mengkritik penganut agama lain. Berdasar pada permasalahan tentang kebebasan beragama, Dawam memilih untuk memperjuangkan kebebasan beragama dalam konteks hak dasar yang dimiliki setiap warga negara. Terlepas bagaimana kebenaran tiap agama yang berujung pada perdebatan yang tiapa akhir. Dalam beberapa catatannya menyebutkan bahwa, negara harus menjamin hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang bukan pemberian apapun, yang dalam agama adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan dan bukan orang, bahkan oleh negara. Sedangkan hak sipil merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu di suatu negara dan hak tersebut dilindungi / dijamin oleh negara tersebut. Tokoh 46 Majalah DIANNS 58

persoalan keyakinan keagamaan itu merupakan hal yang bersifat individual sehingga negara hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan persoalan hubungan antar masyarakat itu sendiri. Negara semestinya tidak mencampuri hal yang terkait dengan kepercayaan dan aturan peribadatan. Sesuai dengan sila pertama pancasila, sebagai sumber moral yang mengatur hubungan antar pemeluk agama, sedangkan ketentuan berkeyakinan dan berperibadatannya ditentukan oleh agama dan keyakinan masingmasing. Dan peraturan Perundang-undangan yang tegas sangat diperlukan untuk menjamin pengimplementasikan kebebasan beragamanya. kebebasan beragama berarti kebebasan untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masingmasing. kebebasan beragama ini berarti pula kebebasan untuk tidak beragama (dengan syarat tidak mencela umat beragama dan tuhan dalam agama mereka) dan tidak dipropagandakan di NKRI karena bertentangan dengan sila pertama. Walaupun UUD menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama juga berarti bebas untuk tidak percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kebebasan untuk berpindah agama dari agama satu ke agama lain. Salah satu aksi yang ia gencarkan dalam pembelaan kebebasan beragama ketika kelompok agama Ahmadiyah mendapat ancaman atas sikap diskriminasi berupa penolakan dari kelompok muslim lain. Ia gigih melakukan pembelaan terhadap kelompok muslim Ahmadiyah karena menurutnya, kebebasan beragama telah menjadi hak mutlak setiap warga negara. Dalam rangka memaknai kebebasan beragama di Indonesia, dikutip dari website yang salah satunya adalah dengan judul ”Memaknai Kebebasan Beragama” (2005) . dapat disimpulkan bahwa Dawam Raharjo memaknai kebebasan beragama sebagai berikut: Atas dasar kebebasan beragama dan pluralisme, negara tidak boleh membedabedakan suatu agama dengan agama lainnya. Negara harus memperbolehkan perkawinan antara dua individu yang berbeda agama jika hal tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Akan tetapi, Otoritas agama boleh mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan lintas agama, atau keluarga dan individu boleh menganggap haram pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda. Namun fatwa itu tidak mengikat negara dan pandangan keluarga dan individu itu hanya berlaku pada dirinya sendiri. tidak terkecuali di bidang pendidikan, setiap siswa boleh memilih agama untuk dipelajari (tidak bergantung menurut agama orang tua). Namun, minimal ada keharusan bagi setiap siswa atau mahasiswa untuk mengikuti pelajaran budi pekerti atau etika berdasarkan Pancasila, karena pelajaran itu penting bagi pembentukan warga negara yang baik. setiap warga berhak untuk membentuk aliran keagamaan tertentu, bahkan mendirikan agama baru, asal tidak mengganggu ketenteraman umum dan melakukan praktikpraktik yang melanggar hukum dan tata susila atau penipuan dengan kedok agama (tidak mengarah kepada aliran-aliran yang melanggar hukum dan norma yang ada). Negara juga tidak boleh membuat keputusan hukum yang menyatakan suatu aliran keagamaan itu sesat. Namun otoritas keagamaan bisa saja memberi penerangan dan bimbingan yang berkenaan dengan ibadah, akidah, dan syariat, tapi tidak mengikat siapapun, baik negara Sartini, Etika Kebebasan Beragama, maupun warga negara. Penulis: Dila Frilana dan Meisa Dwi Lieni Editor: Muhammad Ali Al-Ridho Tokoh Majalah DIANNS 58 47

Mengulik album MUSIM SEMI VIRA TALISA PRIMAVERA Menjamah dunia jazz dan retro pop mungkin tidak terdengar umum atau menarik, namun tentu memiliki keunikan dan kharisma tersendiri bagi beberapa musisi. Genre musik yang tidak terlalu banyak digandrungi oleh pendengar musik lain seperti Pop, RnB, Blues, dll. mungkin membuat beberapa musisi menghindari aliran jazz dan pop retro ini, sebab jika hanya melihat dari kuantitas pendengarnya, jumlahnya bisa dibilang tidak begitu banyak dibanding genre musik lainnya. Namun, Vira Talisa dapat menghempaskan segala kekhawatiran itu dan mengikuti kata hatinya untuk menyanyikan lagu-lagu jazz dan retro pop buatannya sendiri. Dalam perjalanan karir bermusiknya Vira Talisa memilih aliran bossa nova dan samba jazz, yang merupakan salah satu jenis dari genre musik jazz yang masih terdengar lebih modern, untuk digunakan di dalam lagu-lagu di album pertamanya, Primavera. Primavera sendiri diambil dari bahasa Italia yang memiliki arti musim semi. Pemilihan nama Primavera menurut penuturan Vira Talisa karena musim semi memiliki kaitan yang sangat erat dengan harapan baru. Pemaknaan yang sama dengan lirik dari lagu-lagunya di album ini. Tidak heran jika vibes yang akan dirasakan saat mendengar lagu-lagu di album Primavera ini terasa sangat ceria dan cerah. Album perdana Vira Talisa ini memiliki kesan yang lebih personal dari lagu-lagu dan EP (mini album) yang telah dirilis sebelumnya. Album yang berisikan delapan lagu, yaitu Primavera, Janji Wibawa, Through the Shades of Paradise, He’s Got Me Singing Again, Bunga, Down in Vieux Cannes, For the Time Being, dan Matahari ini merupakan luapan perasaan Vira Talisa dari pengalamanpengalaman yang telah dilaluinya. Dilansir dari CNN Indonesia, Vira Talisa mengungkapkan bahwa lagu For the Time Being adalah lagu yang paling personal, berisikan refleksi diri akan apa yang telah dilaluinya dan juga memuat harapan untuk apa yang akan terjadi ke depan. Dalam pembuatan lagu ini Vira juga menyebutkan nama sosok Radityo Joko Bramantyo yang merupakan kekasih, pemain bas band Vira dan sekaligus muse atau inspirasi Vira dalam menuliskan lagu He’s Got Me Singing Again. Perjalanan Vira dalam bermusik dapat dibilang cukup nekat. Bermula dari hanya mengisi waktu senggangnya di Perancis saat menjalani studinya di Art de Universiteit de Rennes 2 atau Rennes 2 University, kemudian Vira sukses menjadi penyanyi bintang di platform musik SoundCloud. Vira lalu memberanikan diri untuk membuat EP yang bertajuk Vira Talisa yang membuatnya membulatkan tekad untuk berhenti dari office worker dan mulai fokus menjadi musisi secara utuh. Tak disangka-sangka memang, hasil keputusan yang cukup nekat saat itu menghantarkan dirinya meriliskan album Primavera ini. Genre lagu yang beragam pada lagu ini seperti menggambarkan kebebasan Vira dalam mengekspresikan apa yang dia inginkan tanpa keterikatan apapun. Begitu pula emosi yang sangat beragam pada setiap lagu di dalam album Primavera melepaskan segala emosi kesedihan, kerinduan, kesenangan, keinginan dan harapan menjadi perpaduan yang apik dan penuh dengan roller coaster. Sepanjang mendengarkan barisan-barisan lagu di dalam lagu ini, suara ala Vira yang manis mampu Musik 48 Majalah DIANNS 58