MAJALAH DIANNS Edisi 53

DIA SONGSONG KEHIDUP N AN DENGAN DIALEKTIKA NS 08530599 Edisi 53 >> Oktober 2015 >> FIA UB www.dianns.org PENDIDIKAN TINGGI TERJEBAK DALAM INVOLUSI REVITALISASI PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA WAJAH BARU LIBERALISME PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM POLEMIK PRAKTIK SANKSI PIDANA MATI MUSIK DAN KELAS SOSIAL MENILIK BENANG MERAH ANTARA

DIANNS RUANG REDAKSI EDITOR REPORTER LAYOUT DAN ARTISTIK FOTOGRAFER PEMIMPIN REDAKSI: Candra Eka Prasetya REDAKTUR PELAKSANA: Dea Kusuma Riyadi Syaukani Ichsan Dea K. Riyadi Aliefiana Fernanda Karima Styorini Hesti Ramadhani Choirul Umamy Angelia Hayu Lestari Syaukani, Shochihatuz, Asti, Candra, Dea, Aliefiana, M. Khoirul, Roihatul, Resti, Fadhila, Mechelin, Athiyyah, Ria, Fakhrul, Esa, Danar, Deby, Rizky, Amalia, Nuris, Muhammad, Rahma, Ganis, Zendy, Clara, Nurbaiti, Nurhidayah, M. Khoirul Anwar, Amalia Puspita, Asti Faizati, Nurhidayah Istiqomah, Candra Eka Prasetya, Dea K. Riyadi, Clara Dilasanti, Muhammad Bahmudah, M. Fakhrul Izzati, Asti Faizati, Ganis Harianto PIMPINAN ORGANISASI IKLAN PEMASARAN DAN SIRKULASI ALAMAT REDAKSI HUBUNGI KAMI PEMIMPIN UMUM: Syaukani Ichsan SEKRETARIS UMUM: Shochihatuz Z. BENDAHARA UMUM: Asti Faizati Kantor LPM DIANNS, Sekretariat Bersama Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono 163 Malang, 65145 [email protected] 0838-4803-9996 fil3760t diannsmedia @DIANNS_Media LPM DIANNS FIA UB KOORDINATOR: Clara Dilasanti Ganis, Clara, Zendy, Nurbaiti, Nurhidayah

ujuh dasawarsa sudah Indonesia Tlepas dari belenggu penjajahan Jepang dan Belanda. Namun, untuk bisa menyebut Indonesia 'merdeka' seutuhnya, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi, salah satunya masalah pendidikan. Pendidikan dapat menjadi penanda, sebab pendidikan menjadi indikator suatu bangsa telah mengalami kemajuan atau perkembangan peradaban. Persoalan pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks dan sistemik. Mengingat, akar permasalahan bukan hanya terletak pada perubahanperubahan di tingkat teknis semata. Tetapi, menyangkut pada perubahan paradigmatis dan sistem tata kelola kelembagaan. Sebagai Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) dan insan terdidik, tentunya kami mempunyai andil dalam memperbaiki proses penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Hal ini secara sadar kami lakukan, guna mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh sebab itu, berangkat dari kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia yang ada, menjadi relevan bagi kami untuk mengangkat tema pendidikan tinggi secara kritis di majalah DIANNS edisi ke-53 kali ini. Adapun ulasan singkat dalam majalah DIANNS di edisi 53 ini, yakni: pada rubrik Laporan Utama, kami membahas tentang perlunya revitalisasi di tingkat pendidikan tinggi. Sebab, institusi pendidikan hari ini telah kehilangan esensi dan tujuan dari disenggarakannya proses pendidikan. Selain itu terdapat tiga tulisan lain yang membahas beberapa masalah di bidang pendidikan tinggi. Pertama, berkaitan tentang biaya pendidikan tinggi yang mahal. Besarnya biaya masuk perguruan tinggi yang tidak disertai perimbangan alokasi dana bantuan pemerintah terhadap jumlah peserta tidak mampu, semakin memperluas jurang ketimpangan akses pendidikan antara ‘Si Kaya’ dan ‘Si Miskin’ untuk memperoleh pendidikan. Kedua, tentang rendahnya kualitas pendidik (guru dan dosen) di Indonesia. Menurut kami peran pendidik mempunyai lokus dominan dalam merangsang minat dan bakat peserta didik di dalam kelas. Ketiga, mengenai polemik kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang ditengarai sebagai bentuk baru liberalisasi di sektor pendidikan. Ketiga tulisan tersebut kami sajikan dalam rubrik Liputan Khusus. Di luar rubrik Laporan Utama dan Liputan Khusus , terdapat rubrik yang tak kalah menarik untuk dibahas bersama, yaitu: rubrik ekonomi, politik, sosial, budaya, musik, dan media. Maka melalui terbitnya majalah DIANNS edisi ke-53 ini, besar harapan kami kepada pembaca untuk mampu bergerak bersama dalam mengawal secara kritis dan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebagai apresiasi atas kerja-kerja kolektif awak media LPM DIANNS dan pihak-pihak yang telah ikut terlibat, kami mengucapkan terimakasih. Demikian paragraf akhir ini kami tutup dengan mengutip pesan seorang sastrawan besar, Pramoedya Ananta Toer yang bertutur “Karena kau menulis, suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh di kemudian hari”. Selamat Membaca! -Redaksi Salam Redaksi

5 26 7 28 12 Ÿ Kilas Balik: Musang Kapitalis Berburu Kemandirian Daftar Isi Ÿ Laporan Utama: Revitalisasi Pendidikan Tinggi Indonesia, Pendidikan Tinggi Terjebak dalam Involusi Ÿ Liputan Khusus: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum: Wajah Baru Liberalisasi Pendidikan Ilustrasi Sampul: Moh. Khoirul Anwar Liputan Khusus: Pendidikan tinggi Indonesia: Partisipasi Rendah, Tak ada Istilah ‘Gratis” Ÿ Opini: Trajektori Historis Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ÿ Liputan Khusus: Kualitas Pendidik Jadi Soal Rendahnya Mutu Pendidikan ............................................ 20 Ÿ Opini: Membangun Pendidikan Adalah Merawat Peradaban Ÿ INFOGRAFIS: Dana Pendidikan ............................................................... 31 Ÿ Ruang Redaksi: Ÿ Salam Redaksi: ...... 1 ...... 2 Ÿ Kabar FIA: Prodi Baru Untuk Tahun Ajaran Baru................................. 34 16

Ÿ Sastra: Ÿ Sastra: Ÿ Resensi: Ÿ Resensi: Senandung Langit Jingga Mencari Damai Bersama Bayangmu........................................................................... 80 Masihkah............................................................................ 83 Ayah” Kerinduan Pembaca Sastra Indonesia Kepada Andrea Hirata.................................................................... 84 Intip Kisah Guru Sekolah Apung Lewat The Teacher’s Diary............................................................. 87 DIANNS Ÿ Musik: Menilik Benang MerahAntara Musik dan Kelas Sosial................................................................................... 68 Ÿ Komik strip .......................................................................... 67 Ÿ Sosial: Kontroversi LGBT, Dari Penyimpangan Hingga Hak Asasi Ÿ Jalan-Jalan: Mengobati Rindu Dengan Menyambangi Istana Dewi Ÿ Politik: Polemik Praktik Sanksi Pidana Mati .................................. 38 Ÿ Sosial: Skinhead: Subkultur Dari Kelas Buruh 49 Ÿ Kabar FIA: Kurangnya Koordinasi Akibatkan Mahasiswa Tidak Difasilitasi ............................ 36 Ÿ Media: Ampuh, Media Sosial Sebagai Kanal Mendongkrak Pendapatan Sektor Wisata................................................... 57 Ÿ Ekonomi: Genjot Pajak Kos, Pemkot Perlu Tingkatkan Kualitas Belanja Anggaran................................... 42 Ÿ Ekonomi: Kadistanhut: Penurunan Luas Lahan 44 jadi salah satu 76 40 47 71 53 Ÿ Politik: Revitalisasi Pasar Hilangkan Esensi Tradisional Ÿ Budaya: Dawai Dari Malang Hingga Afrika Ÿ Lingkungan: Prestasi Warga Sukun di Tengah Krisis Status Kepemilikan Tanah ............................................................ 63 Ÿ Lingkungan: Save Sleman, Yogyakarta sebagai Cerminan Ÿ Jalan-Jalan: DIENG Culture Festival Ÿ INFOGRAFIS Hikayat Candi Tanah Malang ............................................. 55 60

DIANNS 53 - 5 Pendidikan harus memberikan kebebasan berpikir bagi manusia. Pendidikan harus konstruktif dalam memandang dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Pada intinya pendidikan berfungsi sebagai alat transformasi nilai, sosialisasi berbagai macam pembaruan, alat propaganda, dan alat interaksi sosial antar individu maupun kelompo. Pendidikan tidak hanya dilakukan di bangku sekolah, pendidikan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Lambang Cahyo H. lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta berargumen bahwa siapa saja yang dapat mengajarkan suatu hal kepada seorang atau kelompok tertentu yang membutuhkan pembelajaran maka itu disebut pendidikan. Watak dasar dari pendidikan adalah untuk hanya menerima semua informasi dari menyadarkan manusia. Dengan pendidikan, manusia diajarkan mengenai pemahaman tentang kesadaran kritis dan membebaskan dirinya dari belenggu realitas semu. Kurikulum yang membelenggu Selama ini, guru berperan sebagai pendidik dan murid sebagai yang peserta didik yang dibelenggu oleh kurikulum. Guru harus mengejar target pengajaran kepada siswa, sebagaimana yang dirumuskan dalam kurikulum. Sedangkan murid hanya dapat menerima tanpa berbuat apa-apa. Dalam konteks tersebut, guru hanya sebagai media penyampai informasi. Lebih lanjut, kebanyakan guru tidak lebih dari sekedar penatar yang mendoktrin ajaran yang tidak boleh dikritisi. Para pelajar hanya berperan pasif, guru menerangkan murid mendengarkan, mencatat, kemudian dihafalkan. Kegiatan tersebut dilakukan berulang kali. Anak didik menjadi generasi instan yang endidikan secara sederhana Pmerupakan kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai perjuangan untuk pembangunan. Pembangunan tersebut tidak hanya material saja, akan tetapi non material yang diarahkan kepada kemajuan bangsa. guru. Pendidikan mencetak generasi yang sama dengan pencetaknya, apabila tidak sama maka pelajar dianggap gagal. Pelajar dirancang menjadi robotrobot pembangunan yang sesuai dengan permintaan pasar. Sistem pendidikan di Indonesia pun dianggap tidak membebaskan dan tidak memerdekakan, akan tetapi membelenggu. Pendidikan seharusnya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dalam hal ini, kebutuhan rakyat harus dipenuhi oleh pemerintah selaku fasilitator. Menurut Nurul Zuriah, dosen teladan ke III tahun 1997, mengatakan bahwa pendidikan tidak bisa lepas dari akarnya, yaitu masyarakat. Masyarakat harus menjadi komponen, objek, dan subjek pendidikan. Dengan demikian akan timbul rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan. Kuncinya adalah pemberdayaan rakyat dalam pendidikan. sehingga pemerintah menge luarkan PP No. 61/1999 Otonomi pendidikan Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No. 61 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum dapat memicu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia untuk meletakan isu otonomi dalam rencana strategis jangka pendek masing-masing PTN, guna mewujudkan suatu kemandirian. Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan PTN yang dijadikan sebagai pilot project otonomisasi PTN. Perubahan status PTN menjadi badan hukum disebut juga sebagai otonomisasi PTN. Hal tersebut terjadi saat Indonesia sedang meng-alami krisis multidimensi, MUSANG KAPITALIS BERBULU KEMANDIRIAN (FEBRUARI 2000) “Mengapa pendidikan di Indonesia mahal? Sebab ilustrasi pendidikan di Indonesia terdapat di uang 20.000- an, bukan di uang seratusan” Kalimat tersebut merupakan sentilan yang terdapat di Majalah DIANNS edisi ke-41. Pada edisi tersebut LPM DIANNS menyingkap pelbagai masalah pendidikan di Indonesia: mulai dari masalah pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi –tidak hanya pendidikan yang mahal–, sistem pendidikan, dan otonomi pendidikan. Kilas Balik foto: Kiki Oleh: Shochihatuz Zainia Fauzi

DIANNS 53 - 6 akan dilakukan dalam lima tahun sedangkan untuk action dilakukan dalam sepuluh tahun. Rencananya, Unibraw sudah otonom sekitar tahun 2002-2003. Akan tetapi, Janggan Sargowo mengatakan bahwa Unibraw baru bisa otonom lima tahun lagi karena otonomisasi UGM saja ditunda dua tahun, apalagi Unibraw yang masih di bawah UGM. Menurut dosen Fakultas Hukum Unibraw, Rachmad Safa'at, SH, M.Si., Unibraw siap untuk otonom secara ekonomi, tetapi tidak untuk pengembangan keilmuan. Terdapat perbedaan antara badan usaha dan universitas. Badan usaha menekankan pada laba yang diperoleh dari produk yang dihasilkan, sedangkan universitas bertugas membuat produk untuk pengembangan keilmuan. Dalam persiapan otonomisasi ini, sama seperti di PTN lain, mahasiswa tidak dilibatkan di dalamnya. Terlihat dari pernyataan Rektor Unibraw bahwa otonomisasi bukan “ladang” mahasiswa karena otonomisasi adalah aspek akademis dan mahasiswa tidak boleh masuk di dalamnya. PTN yang berubah menjadi badan hukum tidak menerima subsidi yang tiap tahunnya digelontorkan oleh pemerintah; mereka mencari dana subsidi sendiri. Dana tersebut dapat diperoleh melalui SPP mahasiswa dan usaha-usaha lain yang dilakukan PTN. Imbas dari pencairan dana tersebut adalah kenaikan SPP mahasiswa. Persoalan biaya merupakan poin yang menjadi titik silang antara pihak pro dan kontra otonomi. Melihat pendapatan per kapita di Indonesia, tidak semua orang dapat menerima kenaikan biaya tersebut. Hal tersebut membuat kesempatan belajar untuk orang yang kurang mampu akan semakin kecil. Apalagi minat belajar warga Indonesia masih rendah sehingga belum siap dengan pendidikan yang mahal. PTN VS PTS Selama ini Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di mata masyarakat umum identik dengan biaya mahal dan hanya orang - orang kaya saja yang dapat kuliah di yang dianggap sebagai langkah untuk mengurangi subsidi pendidikan. Imbas dari keluarnya PP tersebut adalah muncul ketakutan terhadap kapitalisasi pendidikan. Ketakutan ini muncul bukan tanpa alasan, seiring gejala komersialisasi pendidikan yang ditunjukkan oleh pilot project otonomisasi PTN. Gejala tersebut adalah kenaikan jumlah Sumbangan Pendidikan Pendidikan (SPP) yang harus dibayar oleh mahasiswa di PTN tersebut. Adanya peningkatan biaya pendidikan PTN sebenarnya tidak perlu terjadi apabila PP No. 61/1999 dicermati sebagai kebutuhan untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang ideal. Peningkatan biaya pendidikan oleh para pembuat kebijakan justru semakin mengaburkan maksud dari otonomisasi pendidikan. Pendidikan tinggi seharusnya bukan menonjolkan kapitalistik, tetapi mengedepankan sisi keintelektualan. Menurut Paulo Freire, pendidikan harusnya menjadi jalan pemanusiaan, pembebasan, dan pemerataan, sedangkan di Indonesia pendidikan hanya menjadi retorika semata. Tak heran jika masih banyak pihak yang meragukan otonomisasi PTN tersebut. Brawijaya otonom Bagi Universitas Brawijaya (Unibraw) –sebutan UB kala itu. Pembahasan otonomi PTN masih dalam tahap studi dengan melihat perkembangan lebih lanjut di pilot project empat PTN. Langkah yang dilakukan Unibraw menyambut otonomi dilakukan dengan mengubah iklim organisasi, inventarisasi aset yang dimiliki, dan pembenahan kualitas sumber daya. Prof. Dr, dr. H. Janggan Sargowo, Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Akademik dan Profesional Unibraw, menjelaskan bahwa secara teknis persiapan otonomi di Unibraw dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah prospek (visibility) dan studi, kemudian tahap kedua adalah pengkajian dan ketiga membuat keputusan strategis dan pelaksanaan (strategic and action). Untuk tahap ketiga, strategic planning, PTS. Hal tersebut dibantah oleh Drs. Muhadjir Effendy M.A, selaku Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang menjabat mulai tahun 2000 hingga saat ini, mengatakan bahwa tidak semua PTS itu diisi orang kaya saja karena masih ada beasiswa bagi kaum dhuafa. Selain itu, bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi akan tetap dibantu oleh pihak universitas. SPP PTS tidak jauh berbeda dengan PTN. Contoh nyatanya biaya kuliah Universitas Islam Malang (UNISMA) yang jauh lebih murah daripada Universitas Brawijaya sebagai PTN. Menurut penuturan Rektor UMM “Idealnya PTS itu seharusnya tidak untuk mencari keuntungan. Jadi, untungnya itu dilipatgandakan agar pelayanan kita terhadap masyarakat semakin meningkat, mengelola dengan cara bisnis, tapi untuk public enterprise.” Sedangkan, PTN memiliki pengelolaan keuangan yang berbeda dengan PTS. “PTN itu selama ini orientasinya mengahabiskan anggaran pemerintah, diberikan berapa pun akan habis,” lanjut Muhadjir. Kesan dikotomi PTN dan PTS masih berlangsung. Dibandingkan dengan universitas negeri, PTS masih dikenakan beban. Contohnya saja dalam sistem akreditasi, PTS masih dikenakan biaya ujian pengawasan mutu sedangan PTN tidak dikenakan. Namun, bukan berarti akreditasi PTN selalu berada di atas PTS; banyak juga PTS yang memiliki akreditas lebih bagus daripada PTN. Masalah output, sudah tidak dipermasalahkan lagi antara ijazah negeri maupun swasta karena tidak hanya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang menjadi acuan tapi juga masalah perilaku serta kepribadian manusia itu sendiri. Berbicara tentang fasilitas, pada saat diterbitkannya majalah DIANNS edisi ke-41 ini, adakalanya fasilitas PTS lebih baik daripada PTN. PTS lebih responsif terhadap perkembangan fasilitas dan teknologi dibandingkan PTN. PTS sudah membuktikan bahwa tanpa subsidi pemerintah, mereka dapat menyediakan fasilitas yang baik dan bermanfaat bagi mahasiswanya. Kilas Balik

ilustrasi: Irul

DIANNS 53 - 8 Djoko Saryono: “Kalau konteksnya adalah revitalisasi pendidikan tinggi, kita harus meninggalkan konsep daya saing.” ra industrial membawa perubahan yang signifikan dalam Eberbagai macam aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Saat ini, mendidik manusia untuk mempunyai daya saing yang tinggi dimahfumi sebagai sesuatu yang tepat. Ironisnya, pola pikir tersebut turut dipahami sebagai bentuk ideal penyelenggaraan pendidikan oleh institusi Pendidikan Tinggi (PT) dewasa ini. Sehingga, proses pendidikan terjebak dalam involusi. Persaingan yang terjadi, sejatinya merupakan kompetisi antara sesama anak bangsa. Maka diperlukan revitalisasi pendidikan tinggi, sebagai upaya mengembalikan hakikat diselenggarakannya pendidikan di Indonesia. berlaku demikian.” Djoko juga menyindir sikap civitas akademika yang berprilaku tidak sesuai dengan tradisi ilmiah. Ia mengkritik dua kampus ternama di kota Malang,“Kalau seorang dosen dan seorang mahasiswa di kampus itu, pantesnya pamer karya ilmiah hasil penelitian yang ditulis dan dimuat di dunia, atau mobil barunya?” Baginya, hal tersebut merupakan bentuk nyata ciri kelas menengah Indonesia yang masuk ke dalam dunia pendidikan tinggi. Hakikat Pendidikan Tinggi dan Metode Pembelajaran Hakikat penyelenggaraan pendidikan tinggi tentunya tidak terlepas dari mandat konstitusi, yaitu sebagai upaya kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Ihwal penyelenggaraan pendidikan, UndangUndang Dasar 1945 (UUD 45) mengamanatkan dalam Bab XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang termaktub pada Pasal 31, yakni pada Poin (3) yang berbunyi; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut, pada Poin (5) disebutkan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selaras dengan cita-cita konstitusi, maka institusi pendidikan tinggi seharusnya menjadi medium yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengkreasikan ilmu pengetahuan. Memahami substansi dari ilmu pengetahuan tidak membuat manusia menafikan ilmu moral. “Puncak dari ilmu pengetahuan adalah kerendahhatian yang luar biasa, bukan berarti mempunyai keilmuan yang tinggi lantas Revitalisasi Pendidikan Tinggi Indonesia, Pendidikan Tinggi Terjebak dalam Involusi Konsep mengejar daya saing dalam hal proses pendidikan dinilai sudah tidak relevan. Bahkan menurut Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd, konsep tersebut adalah wacana uzur yang masih diperkukuh. “Kalau konteksnya adalah revitalisasi, kita harus meninggalkan konsep daya saing. Konsep daya saing seperti itu sudah kuno.” Lebih lanjut, menurut Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM) ini “Sekarang adalah zamannya Coopetation (daya sanding), bukan zaman Competition (daya saing). Jadi, pola pikir itu sudah salah arah,” tegas Djoko Saryono (21/8/2015), ketika ditemui di ruang kerjanya. Ia juga menambahkan, institusi pendidikan yang memiliki daya saing sebaik apapun, jika tidak diikuti dengan kemampuan daya sanding – Kemampuan bekerjasama, bermitra, berhubungan, dan berelasi, hanya akan mencetak manusia yang bermental nafsi. Berbeda dengan pandang tersebut, Sakban Rosidi justru menilai hal ini dikarenakan absennya nilai-nilai filsafat sebagai pegangan hidup. Hal ini menyebabkan institusi pendidikan tinggi kehilangan makna dan tujuan diselenggarakannya pendidikan. “Filsafat yang hidup, maksudnya dilaksanakan sadar dan gak sadar di Indonesia, yaitu pragmatisme yang terjebak dalam formalistik,” tegas dosen Filsafat, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo, Malang, Sakban Rosidi (1/7/2015) ketika di temui di kediamannya. Ia menambahkan, jika kedua pandangan aliran filsafat (pragmatisme dan formalistik) tersebut berjalan berdampingan, dan berada dalam institusi pendidikan hari ini, maka proses penyelenggaraan pendidikan hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah saja. “Buktinya, sarjana teknik bisa antre ngelamar pekerjaan bareng dengan sarjana ilmu administrasi, itu kan persaingan yang nggak lucu,” imbuh Sakban Rosidi. Maraknya promosi peningkatan daya saing, merupakan dampak dari kebijakan penyelenggara pendidikan yang tidak memahami substansi manajemen organisasi pendidikan dan terjebak dalam konsep berpikir formalistik. Meninjau akar permasalahan yang terjadi, menurut Djoko Saryono,“Institusi pendidikan hari ini terlalu bersikap ego-sektoral, individualis, hedonis, dan narsis. Padahal, mengantongi predikat sebagai pusat peradaban (center of culture), seharusnya institusi pendidikan tinggi tak elok Laporan Utama

DIANNS 53 - 9 bahwa “No one can teach any one else, no one can learn alone, and the man, learn and act together in end on there world (Tak seorang pun mampu mengajarkan orang lain, tak seorang pun mampu belajar secara sendiri, sebab manusia bertindak dan belajar di atas dunia manusia – self control). Sehingga, proses belajar dan mengajar membutuhkan proses timbal balik dari pengajar dan peserta didik. Ia bukan merupakan proses yang berlangsung secara satu arah. Disorientasi Berbeda dengan Sakban Rosidi yang lebih menekankan aspek metode pembelajaran. Djoko Saryono justru memberikan kritik terhadap penggunaan nama universitas. Ia menilai bahwa penggunaan nama perguruan tinggi baik negeri atau swasta di Indonesia, sebesar 90 persen menggunakan nama intitusi yang merepresentasikan nilai-nilai; kegagahan, kemegahan, keangkuhan, serta kekuasaan. Hal ini merupakan cara pandang mitologi atau metafisik yang meresap ke dalam alam bawah sadar masyarakat indonesia. Ia menegaskan, bahwa sebagai bentuk menghormati dan menghargai keilmuan, seharusnya nama yang diberikan kepada perguruan tinggi adalah berasal dari soko guru yang mempunyai tradisi ilmiah dan keilmuan. “Kenapa tidak Universitas Ki Hajar Dewantara? Kenapa penggunaan nama Brawijaya sebagai sosok seorang penguasa? Kenapa harus penggunaan Hasanudin yang notabenenya sebagai penguasa politik dan militer? Kenapa tidak Universitas Habibie?,” tukas Djoko Saryono. Penggunaan nama perguruan tinggi yang mencerminkan relasi kekuasaan ini hanya semakin menjauhkan pendidikan dari makna asasi (suprastruktur) penyelenggaraan pendidikan. Sebab, penggunaan nama tersebut akan memperkukuh dan stimulus bangunan imajinasi pola pikir m a s ya r a k a t I ndo n e s i a . “Ya n g diidolakan dan diimpikan, iku kan seseorang ilmuan, bukan seorang, penguasa kenapa tidak nama-nama ilmuan? Ini kan berpengaruh terhadap struktur alam bawah sadar manusia” ia tidak bermoral,” ujar Djoko Saryono. Di samping itu, metode pembelajaran seharusnya juga memberikan konsentrasi kepada pemberian tugas yang bersifat universal (kemanusiaan), peradaban, dan kebangsaan. Hal senada juga dimahfumi oleh Guru Besar Ilmu Administrasi Pendidikan UM, Hedrayat Soetopo. Fungsi pendidikan tinggi adalah menciptakan manusia yang berpikir secara analitis (man of analiysis) dan manusia yang kaya akan keilmuan (man of rich man). “Makanya dalam perkuliahan sehari-hari itu, tugas seorang pengajar atau dosen harus mampu menciptakan manusia penalar,” tukas Hedrayat (12/8/2015) dalam wawancaranya dengan LPM DIANNS di ruang kerjanya. Ironisnya, keadaan tersebut tidak nampak dipahami oleh seluruh instansi pembelajaran, alih-alih menciptakan manusia penalar hanya menjadi tanggung jawab pendidikan tinggi. Seharunya, upaya stimulasi telah dilakukan sejak di tingkat sekolah dasar. Sebagaimana kasus yang diutarakan oleh Sakban Rosidi. Ia mengkritik pengajar yang memberikan penilaian hanya setingkat enam puluh untuk ketidakmampuan seorang anak dalam menghafal dua puluh lima nama Nabi dalam matapelajaran Agama. “Lah, ujian agama ini tujuannya untuk apa si? Kan, menjadikan orang yang menjalankan agamanya dengan berpedoman pada akhlak yang mulia sesuai ajaran agamanya? Atau hanya dengan menghafalkan dua puluh lima nama Nabi tolak ukurnya?,” tukas Sakban Rosidi. Timbulnya kerancuan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, terlebih dikarenakan ketidakmampuan seorang pengajar ihwal memahami hakikat ilmu pengetahuan dalam pengembangan penalaran, dinilai menjadi salah satu penyebab. Karena itu, menjadi penting pendidikan logika guna memberikan kemampuan untuk dapat berpikir secara kritis dan konstruktif dalam memaknai setiap tindakan yang dilakukan. Seseorang yang telah dilatih kemampuan bernalar dan pendengarannya akan menjadi pelaku moral yang tangguh. Sebab, manusia tersebut mempunyai alasan yang kuat dalam tindakannya. Tentunya, bukan menjadi manusia yang hanya sekedar ritualis atau sekedar meniru. Metode tersebut dikatakan sebagai Discursive Behavior – perilaku yang dalam alam rasio (pikiran) mempunyai wacana yang kuat, terhadap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan, menurut Sakban Rosidi “Hal itu dalam bahasa Marx Weber, dikatakan dengan istilah Meaningfull Action (tindakan yang mempunyai makna).” Hal ini juga menjadi bentuk pembeda, antara manusia dengan binatang. Pada satu sisi, binatang bertindak atas dasar yang disukai, sedangkan di sisi lain manusia bertindak berdasarkan apa yang dinilai baik. “Artinya, salah satu indikator kemerdekaan manusia adalah, you are able to be the master of your self (Kau menjadi majikan bagi dirimu sendiri). Lah, binatang itu kan nggak bisa,” ungkap Sakban Rosidi. Ia juga menambahkan dalam penggunaan metode pembelajaran, tidak ada metode yang mutlak bagus. Metode dalam proses pembelajaran hanyalah bersifat cocok atau tidak cocok. Ketidakcocokan penerapan metode dalam proses pembelajaran hanya akan menciptakan lingkungan belajar yang menjenuhkan. Sebab, kesalahan itu terletak pada perencana metode pembelajaran, yang tidak dipahami oleh seorang pengajar, ihwal sifat dasar – latar belakangnya, sifatsifat perserta didik, kecerdasaan yang dimiliki oleh peserta didik, kesehatanya, dan ketangguhanya, dari objek (peserta didik). Sejalan dengan itu, penggunaan metode pembelajaran juga harus mempunyai titik tolak menjadi fokus pencapaian. “Kalau tujuannya itu adalah kecakapan rasional, maka metodenya dan caranya adalah dengan pendidikan penalaran. Dikasih prinsipnya, dikasih penjelasannya, dikasih contoh, dan kemudian diuji. Nah, kalau tujuannya untuk dapat mengapresiasikan kesenian, maka tujuannya jelas berbeda,” imbuh Sakban Rosidi. Dengan demikian, seorang pengajar harus mampu melihat aspek-aspek yang melekat pada peserta didik. Sakban juga menambahkan model dan salah satu prinsip pendidikan yang berasal dari buah pikir ahli pedagogik keturunan Brasil, yakni Paulo Feire Laporan Utama

DIANNS 53 - 10 keputusan yang tepat. “Organisasi dapat bergerak hebat, jika pemimpinnya berpikir tidak ribet, alangkah ribetnya kita sudah berpikir, akan tetapi hal itu tidak tepat. Sebagai salah satu contoh, di salah satu Kampus Ternama di Kota Malang, nyetel film Samin vs Semen saja, kenapa digerebek? Itu tidak ada artinya, lah toh isinya hanya unjuk rasa,” ujar Djoko Saryono. Keadaan tersebut menurut Djoko Saryono sesuai dengan tesis Max Weber , yang mengatakan bentuk patologi birokrasi-penyakit birokrasi di negeri berkembang. “Masalah yang seharusnya disederhanakan, justru menjadi komplek, sehingga orang organisasi lain sudah mengambil keputusan, kita justru hanya berjalan ditempat,” imbuh Djoko. Konsep suprastruktur (pola pikir) yang dapat menyederhanakan permasalahan di tingkat penyelenggara pendidikan akan menciptakan suatu tatanan sosial yang fleksibel, sebuah ciri kehidupan yang eksis. Di samping itu Djoko Saryono juga mengatakan, bahwa negara-negara utara mampu menjadi hebat, dikarenakan dalam metode belajarmengajar ada proses pengajaran, penanaman, dan penyadaran akan pentingnya kemampuan beradaptasi dan bergerak lincah dan tangkas. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang lebih gemar menanamkan psikologi daya saing yang individualistik. Ia juga menambahkan, di samping gaya kepemimpinan yang tepat, hal yang juga harus dibangun adalah mengiatkan kembali budaya literasi. Sebab, kesadaran berpikir kritis dan kreatif hanya akan terbentuk, terasah, terlatih melalui kebiasaan baca dan menulis. “Tradisi baca dan menulis itu, akan menghidupkan kebiasaan berpikir kritis dan kreatif. Bila keduanya dilakukan maka akan menghidupi dunia ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan pada umumnya,” ucap Djoko Sryono. Dengan demikian, menjadi bangsa yang kuat adalah memperkuat budaya literasi. Khususnya, minat baca dan menulis, serta apresiasi terhadap bentuk-bentuk ilmu pengetahuan. Liputan: Syaukani Ichsan imbuh Djoko. Alhasil, yang terjadi adalah disorientasi dalam penerapan penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut, Djoko Saryono mengungkapkan di era moderenis saat ini, perguruan tinggi telah menjadi sesesok “Maling Kundang” – durhaka kepada hati nurani dan tugas suci mendidik. “Perguruan tinggi kini telah menjadi perluasan pasar kapitalistik yang bersifat konsumeris,” tegas Djoko. Karena itu, pada akhirnya berdampak kepada ketidakmampuan untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang menjadi identitas negara Indonesia. Sebab, menurut Djoko Saryono Indonesia hanya mengkonsumsi pengetahuan. Hal ini disebabkan rakyat Indonesia belum seutuhnya mampu menghargai kerja-kerja literasi dan juga budaya membaca, berpikir, dan menulis yang masih minim. Revitalisasi Adalah Solusi Perlu proses untuk menggiatkan kembali tradisitradisi dan budaya ilmiah atau yang disebut dengan revitalisasi di sektor pendidikan tinggi. Mengingat, efek yang ditimbulkan sudah semakin memprihatinkan. Setidaknya proses revitalisasi dapat dilakukan dengan melihat aspek kajian, yaitu; pada bagian mikro dan makro. Dalam tataran mikro proses perbaikan dapat dilakukan, Pertama pada tingkat manajemen organisasi. Kedua, pembangunan mental dan karakter masyarakat yang berpedoman pada prins ip-prins ip keilmuan. Terakhir, menetapkan kembali ideologi atau hakikat penyelanggaraan pendidikan tinggi. Sedangkan, pada tingkatan makro diperlukan kapabilitas organisasi untuk mengidentifikasikan perubahan iklim zaman, tantangan, persoalan, dan tentunya komitmen pemerintah dalam memperbaiki instansi pendidikan tinggi, guna untuk mengembalikan makna asasi pendidikan. Lebih lanjut Djoko Saryono menambahkan, bahwa penentuan arah keberhasilan suatu organisasi secara langsung jugadipengaruhi oleh cara kepemimpinan yang dapat menyederhanakan permasalahan dan pengambilan “Sekarang adalah zamannya Coopetation (daya sanding), bukan zaman Competition (daya saing). Jadi, pola pikir itu sudah salah arah”, tegas Djoko Saryono Laporan Utama

ilustrasi: Irul

DIANNS 53 - 12 jang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, sesuai dengan pencanangan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan mewajibkan anak usia 7-12 tahun menempuh pendidikan di jenjang SD/MI dan usia 12-15 tahun menempuh pendidikan di jenjang SMP/MTs. Berdasarkan data BPS tahun 2013, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI berada di angka 107,71 persen sedangkan APK jenjang SMP/MTs sebesar 85,96 persen. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dan Perguruan Tinggi, dana pendidikan masih harus ditanggung oleh masyarakat. Akibatnya, APK kedua jenjang tersebut berada di bawah kedua jenjang yang biayanya ditanggung pemerintah. Berkaitan dengan dana pendidikan yang harus ditanggung di Perguruan Tinggi, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 55 Tahun 2013 dikenal istilah Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang merupakan total biaya yang dibutuhkan setiap mahasiswa untuk Berbeda dengan pendidikan cumacuma alias gratis yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM, tidak ada istilah “pendidikan gratis” dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 46 ayat 1 UU Sisdiknas menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Darmaningtyas, pengamat pendidikan sekaligus penulis buku Melawan Liberalisme Pendidikan membenarkan bahwa sebenarnya tidak ada istilah “pendidikan gratis”. Ia mengakui bahwa membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mewujudkan pendidikan bermutu, namun hal tersebut harus ditanggung oleh negara, bukan oleh masyarakat yang memang berhak memperoleh pendidikan. “Pendidikan gratis merupakan terminologi perjuangan yang berlatar belakang pendidikan kita. Memang tidak ada pendidikan bermutu yang tidak mahal, namun kemahalan itu yang harus ditanggung oleh negara,” terang Darmaningtyas saat mengisi diskusi tentang pendidikan di Wisma Kali Metro pada Selasa (8/9) lalu. Dalam penyelenggaran pendidikan di Indonesia, dana pendidikan di jenerdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi B(Ditjen Dikti), Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) 2015 adalah sebesar 29,4 persen. Hal ini menunjukan bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia terbilang masih rendah. Biaya yang mahal disinyalir menjadi salah satu penyebab utama ketidakmampuan sebagian besar rakyat Indonesia untuk merasakan bangku pendidikan tinggi. Padahal, sudah dijelaskan pada pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa, “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.” semester. Penentuan biaya ini dilakukan dengan cara mempertimbangakan berbagai aspek seperti: capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. Hal ini berarti program studi dan letak perguruan tinggi yang dipilih mahasiswa akan ikut menentukan besar-kecilnya BKT mahasiswa. Namun, biaya ini bukanlah biaya yang sepenuhnya harus ditanggung oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan pasal 98 dalam Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari anggaran fungsi pendidikan. Pasal tersebut kemudian menjadi dasar penetapan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Bantuan tersebut diberikan Pemerintah dalam rangka mengurangi BKT yang ha rus dit anggung maha s i swa . Selanjutnya, selisih antara BKT dan BOPTN disebut dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT inilah yang harus ditanggung mahasiswa per semester. Penetapan BKT, BOPTN, dan UKT untuk setiap program studi di seluruh perguruan tinggi telah dituangkan dalam Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014, sebagai pengganti Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013. Dalam Pendidikan Tinggi Indonesia: Partisipasi Rendah, Tak Ada Istilah ‘Gratis’ Liputan Khusus ilustrasi: Irul

DIANNS 53 - 13 Rp 1 juta. Sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan di atas, maka kuota untuk kedua kelompok UKT tersebut masing-masing sebesar 5 persen dari seluruh total mahasiswa baru. Sedangkan untukUKT kelompok tiga hingga enam berkisar antara Rp 3 juta – Rp 21 juta. Besaran UKT yang berada di atas BKT tersebut terjadi karena adanya subsidi silang. Subsidi ini berarti mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi membayar lebih besar untuk membantu mahasiswa yang berkemampuan ekonomi di bawahnya. Darmaningtyas menyatakan bahwa subsidi silang tersebut justru dinikmati oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. “Menurut yang saya cermati, akhirnya yang miskin itu membayar lebih banyak untuk mendapatkan yang sedikit dan yang kaya membayar lebih sedikit untuk mendapat yang lebih banyak. Karena yang miskin itu kebanyakan berada di perguruan tinggi swasta yang dibiayai mereka sendiri. Sedangkan perguruan tinggi negeri didominasi orang kaya padahal yang (perguruan tinggi) negeri itu dibiayai negara,” ujar aktivis yang juga penulis buku Pendidikan yang Memiskinkan tersebut. Munawar Ismail, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB, membenarkan bahwa pendidikan di Indonesia, khususnya jenjang perguruan tinggi, masih mahal dengan dalih untuk memberikan fasilitas dan mutu yang lebih baik. “Apa ada pendidikan itu murah? Pendidikan itu mahal, kalau pendidikan murah ya hasilnya nanti jelek,” ucapnya saat ditemui di ruangan kerja pada Rabu (19/8) lalu. Menurutnya lagi, mahal atau murah biaya pendidikan adalah masalah komitmen Negara, karena negara memiliki kepentingan untuk mencerdaskan bangsa. “Kalau hubungan antara mahal dan kualitas tinggi, itu kan masalah teknis. Ini bukan masalah teknis, melainkan masalah komitmen. Sebenarnya bisa saja masyarakat membayar murah tapi negara punya Mahalnya biaya pendidikan tinggi membuat sebagian masyarakat lebih komitmen tinggi dan mencukupi anggaran pendidikan sehingga mutunya bagus. Mahal itu tidak otomatis bagus, bagus tidak selalu mahal,” terang Darmaningtyas. Permendikbud tersebut disebutkan bahwa UKT dibagi menjadi delapan kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. UKT kelompok satu dan dua memiliki kuota khusus yaitu masing-masing 5 persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri dan 90 persen sisanya masuk ke dalam kelompok UKT tiga hingga delapan. Meskipun begitu, bukan berarti UKT kelompok tiga hingga delapan bernominal kecil. Mahas i swa yang masuk dalam kelompok-kelompok UKT tersebut harus membayar jutaan rupiah per semester, bahkan untuk program studi tertentu besaran UKT per semester berada di atas Rp 10 juta. Menurut Darmaningtyas, sistem UKT merupakan kebijakan Orde Baru yang kini coba dilahirkan kembali namun dengan mekanisme yang berbeda. “UKT itu sebenarnya dalam rangka mengembalikan kebijakan Orde Baru. Namun bedanya, dulu UKT itu sama sedangkan sekarang progresif. Ada yang Rp0 namun ada juga yang mencapai Rp7 juta per semester, seperti di UGM,” tutur pria lulusan Universitas Gadjah Mada tersebut. Berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014, BKT Universitas Brawijaya (UB) berkisar antara Rp5 juta – Rp 12 juta. Sedangkan untuk UKT dibagi menjadi enam kelompok. Kelompok satu sebesar Rp 500 ribu dan kelompok dua sebesar memilih bekerja sehingga mendapatkan uang, daripada melanjutkan ke pendidikan tinggi yang mengeluarkan biaya. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini adalah dengan memberikan bantuan berupa beasiswa dan beberapa program lain seperti Bidikmisi. Bidikmisi merupakan bantuan biaya yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun tidak mampu secara ekonomi untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Pemberian beasiswa Bidikmisi ini ditujukanpada mahasiswa miskin yang berprestasi, sedangkan mahasiswa miskin yang tidak berprestasi memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengakses beasiswa pendidikan tinggi ini. Padahal salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan seluruh bangsa. Seharusnya tujuan ini dapat menjadikan seluruh masyarakat memiliki hak yang sama atas pendidikan tinggi, baik bagi yang berprestasi maupun tidak. Kuota yang disediakan oleh pemerintah untuk program bantuan mahasiswa miskin pun masih rendah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Pasal 74 UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu kuota yang disediakan adalah sebesar 20 persen dari total seluruh mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Pendidikan dan Ekonomi Pendidikan dan ekonomi merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi. Pendidikan yang baik akan menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kompeten dan produktif. Peningkatan produktivitas tersebut akan mempengaruhi perputaran ekonomi suatu negara. “Pendidikan itu sebenarnya lebih dekat dengan investasi, yaitu investasi dalam hal SDM. Pendidikan itu memiliki dampak pergerakan ekonomi dalam jangka pendek karena pengeluaran pendidikan,” ujar Munawar Ismail selaku Guru Besar Ilmu Ekonomi Makro FEB tersebut. Beliau menganalogikan dengan mahasiswa rantau yang berkuliah di Kota Malang. Mahasiswa tersebut seharusnya membelanjakan uangnya di kota asal, akan tetapi uang Liputan Khusus Sumber: Dok. Pribadi Munawar Ismail

DIANNS 53 - 14 Liputan Khusus “Pendidikan harus bisa diakses orang miskin, ketika orang miskin tidak dapat mengakses pendidikan, selama hidup akan miskin ” tersebut justru dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan di Kota Malang. Pengeluaran uang yang meningkat di Kota Malang akan meningkatkan pendapatan kota juga. Akhirnya, hal tersebut berimbas pada peningkatan ekonomi Kota Malang. “Hubungan antara ekonomi dan pendidikan (adalah) pendidikan itu bisa menjadi pendorong utama ekonomi,” imbuh Munawar. Berdasarkan data dari Ditjen Dikti, SDM Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi adalah sebesar 6 persen, sedangkan 54 persen mengenyam pendidikan menengah, dan 41 persen menempuh pendidikan dasar. Angka tersebut apabila dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan negara–negara maju masih kalah bersaing. Di Malaysia saja, masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi adalah sebesar 20,30 persen, 56,30 persen mengenyam pendidikan menengah, dan 24,30 persen mengenyam pendidikan dasar. Berbeda halnya dengan Indonesia dan Malaysia, negara maju memiliki persentase tertinggi pada masyarakat berpendidikan tinggi, yaitu sebesar 40,30, sedangkan sisanya yaitu 39,30 persen berpendidikan menengah, dan 20,40 persen berpendidikan dasar. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa proporsi SDM terhadap tahap pembangunan memiliki perbedaan yang signifikan, Apabila mayoritas SDM suatu negara telah menempuh pendidikan tinggi, maka pembangunan negara tersebut pun akan berbasis riset. Sedangkan pembangunan di Malaysia adalah berbasis industri menengah dan berat yang lebih berfokus pada produksi manufaktur seperti otomotif. Jika menilik ke keadaan Indonesia, produksi masyarakat masih dalam kelas industri menengah dan ringan. Contohnya masih banyak home industry seperti pembuatan tenun dan sepatu secara tradisional. Oleh karena itu, masyarakat pendidikan tinggi juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan yang kemudian akan Indonesia perlu mengenyam pendidikan tinggi agar pembangunan Indonesia dapat berkembang. Selain berpengaruh pada pembangunan, meningkatkan proses pembangunan di Indonesia. Kemiskinan dan biaya pendidikan yang mahal menyebabkan tingkat pendidikan warga miskin menjadi rendah. Hal tersebut menimbulkan lingkaran setan kemiskinan yang sedari dulu telah menjadi isu hangat, namun hingga saat ini belum dapat diatasi. “Pendidikan harus bisa diakses orang miskin, ketika orang miskin tidak dapat mengakses pendidikan, selama hidup ya akan miskin” papar Munawar. Melalui pendidikan tinggi, seseorang dapat meningkatkan kapabilitas dan produktivitas, sehingga akan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam dunia kerja, pendidikan terakhir di bangku perguruan tinggi juga dapat memperoleh bargaining position yang layak dan bagus. Senada dengan Munawar, Darmaningtyas juga menyoroti kesulitan warga miskin untuk menikmati pendidikan tinggi dan berujung kepada kemiskinan yang berkepanjangan. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai fenomena Genologis atau garis keturunan. Dalam fenomena tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang berhasil menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkemuka, akan menurunkan pada anak-anaknya yang juga akan menempuh pendidikan di PTN terkemuka. Begitu pula dengan masyarakat yang tidak mampu menjangkau pendidikan tinggi, maka anak-anaknya juga kesulitan menempuh pendidikan di PTN terkemuka. Sekalipun bisa mengakses pendidikan tinggi, biasanya menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pinggiran. Imbas dari perbedaan kemampuan dalam mengakses perguruan tinggi tersebut akan berlanjut hingga mereka mencari pekerjaan, menikah, sampai pada keturunannya. Mereka yang mampu mengenyam pendidikan tinggi dapat bekerja di sektor-sektor potensial dan dapat mengakumulasi kapital yang lebih besar sedangkan mereka yang kesulitan mengakses perguruan tinggi akan bekerja di sektor informal atau pun sektor formal seperti pabrik. Ketika mereka memutuskan untuk menikah pun biasanya juga terjadi kesenjangan. Mereka yang mampu mengakumulasi kapital besar akan memilih calon pasangan yang dianggap sederajat, sedangkan mereka yang tidak mampu akan mendapat pasangan yang dianggap sederajat pula dengan mereka. Hal ini akan berimbas pada keturunan mereka, keturunan masyarakat berkapital besar akan mampu menepuh pendidikan tinggi, sedangkan keturunan masyarakat yang tidak mampu akan kembali kesulitan mengenyam pendidikan tinggi. “Kesimpulannya, sistem pendidikan kita memperbesar jurang kesenjangan antara penikmat PTN terkemuka dengan penikmat PTS pinggiran. Dari segi sosial pun tidak bagus karena disadari atau tidakakan menimbulkan kecemburuan,” terang Darmaningtyas.

DIANNS 53 - 15 Pendidikan Gratis di Luar Negeri Berbeda dengan negara kita yang masih berkutat dengan biaya pendidikan yang mahal, beberapa negara di Eropa telah memberikan pendidikan gratis untuk warga negaranya. Salah satu negara di Eropa yang memberikan pendidikan gratis adalah Jerman. Jerman merupakan negara pemilik kecanggihan teknologi yang patut diperhitungkan. Negara tersebut juga terkenal sebagai negara yang mengedepankan pendidikan karena memberlakukan pembebasan biaya kuliah di universitas-universitas negeri. Untuk membiayai hal tersebut, pemerintah Jerman membebankan pajak yang tinggi kepada rakyat. Namun, pajak tersebut dapat dinikmati kembali oleh rakyar dalam bentuk pendidikan dan kesehatan gratis. Terkait dengan penerapan pajak, Darmaningtyas juga menyoroti penerapan pajak progresif yang ada di negara-negara maju sebagai solusi alternatif agar bisa memberikan pendidikan gratis untuk warga negara. “Sebetulnya yang saya usulkan di sini juga begitu. Pajak progresif mestinya harus diterapkan, sehingga tanggung jawab pembayaran pajak setiap orang tergantung penghasilannya. Tetapi, hakhak sosialnya seperti pendidikan, kesehatan, dan angkutan umum itu sama,” jelasnya. Selain Jerman, terdapat Finlandia yang juga membebaskan biaya kuliah bagi warga negaranya. Pemerintah Finlandia peduli terhadap pendidikan yang didukung juga oleh kultur budaya mereka yang gemar membaca sejak usia dini. Negara-negara tersebut seharusnya dapat dijadikan contoh agar pendidikan di Indonesia dapat dinikmati oleh semua kalangan dan dapat bersaing di kancah internasional. Liputan: Dea Kusuma Riyadi dan Shochihatuz Zainia Fauzi Liputan Khusus ilustrasi: Irul

DIANNS 53 - 16 Perguruan Tinggi Badan Hukum: Wajah Baru Liberalisme Pendidikan Liberalisme pendidikan sejatinya telah bermula sejak jatuhnya rezim tangan besi Soeharto. Dimulai pada pemerintahan transisi B.J. Habibie, munculah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. PP ini lantas diikuti dengan berubahnya status 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkemuka seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Setelah itu, lahirlah Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang intinya mengatur soal pelepasan tanggung jawab pemerintah terkait pendanaan terhadap badan hukum pendidikan, terutama untuk institusi swasta RUU BHP sempat timbul tenggelam selama beberapa tahun, sampai akhirnya disahkan menjadi Undangundang (UU) pada 17 Desember 2008. Akan tetapi, berkat penolakan dari aktivis-aktivis peduli pendidikan kala itu, UU BHP akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Maret 2010. Namun, pada 10 Agustus 2012, Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menjadi embrio lahirnya PTN Badan Hukum. Menurut Darmaningtyas dalam bukunya yang berjudul “Melawan Liberalisme Pendidikan”, beberapa substansi dari UU Nomor 12 Tahun 2012 sama dengan UU BHP. Sehingga, dapat dikatakan bahwa matinya UU BHP tak lantas menjadi kisah akhir liberalisasi pendidikan di Indonesia. Praktik itu kini menjelma dalam wajah baru bernama PTN Badan Hukum. Liputan Khusus Sumber: ui.ac.id

DIANNS 53 - 17 Konsep utama dari PTN Badan Hukum sesungguhnya tak jauh berbeda dengan PT BHMN. Fokus utama dari bentuk perguruan tinggi ini adalah adanya otonomi dalam hal pengelolaan keuangan yang diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi. Otonomi ini, jika dikaitkan dengan bentuk badan hukum itu sendiri, berarti pemerintah tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendanaan pendidikan, karena PTN dianggap mandiri. Disamping itu, tak jauh berbeda dengan entitas bisnis, PTN badan hukum juga bersifat profit oriented. Pendapat tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya (UB) saat ditemui di ruangannya pada (12/8). “Kalau BLU kan Badan Layanan Umum yang orien-tasinya tidak begitu profit, kalau PTN Badan Hukum sudah jelas sekali profit oriented. Namanya juga badan hukum,” ujar Bisri Sifat PTN Badan Hukum yang profit oriented juga dapat dilihat dari PP Nomor 38Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Dalam pasal 10 disebutkan: “PTN Badan Hukum dapat memperoleh dana dari kegiatan usaha dengan mendirikan dan/atau memiliki badan usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari pasal ini, dapat dilihat bahwa karakteristik PTN Badan Hukum dalam hal memperoleh dana serupa dengan entitas bisnis. Fenomena seperti ini, oleh Darmaningtyas dalam bukunya “Melawan Liberalisme Pendidikan” disebut sebagai bentuk privatisasi pendidikan. Otonomi pengelolaan keuangan yang diberikan kepada perguruan tinggi pada dasarnya merupakan bentuk “lepas tangan” pemerintah. “Sejak awal, RUU Pendidikan Tinggi merupakan alasan pemerintah untuk mengurangi tanggung jawabnya. Karena dengan bentuk badan hukum pendidikan, pemerintah bisa mengelak. Apalagi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas, sehingga soal pendanaan akhirnya diserahkan semua ke perguruan tinggi,” ungkap Darmaningtyas saat akan mengisi diskusi di Wisma Kalimetro pada (8/9). Dalam bukunya, Darmaningtyas juga menyebutkan bahwa konsekuensi logis dari privatisasi pendidikan adalah meningkatnya biaya kuliah. Hal tersebut lantaran pemerintah menuntut agar PTN-PTN meningkatkan kualitasnya dan mendorong mereka untuk menjadi universitas bertaraf internasional (world class university), namun subsidi yang diberikan jumlahnya tetap bahkan cenderung menurun. Hal ini menjadikan para petinggi universitas harus menemukan “sumber” pendanaan baru yang dapat menutupi kekurangan subsidi pemerintah. Mahasiswa yang merupakan komponen terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan di universitas jelas menjadi “sumber” yang paling mudah digunakan. Dalam PP Nomor 38 pasal 3 ayat (2) dituliskan bahwa sumber pendanaan bagi PTN Badan Hukum juga bersumber dari masyarakat dan biaya pendidikan. Selanjutnya pada ayat (6) dikatakan, “Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PTN Badan Hukum dapat menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.” Kata “dapat” yang digunakan disini bermakna “bisa iya, bisa tidak”. Karena terminologi “dapat” sejatinya tidak menunjukkan kewajiban pemerintah daerah untuk turut andil dalam pendanaan PTN. Adapun yang dimaksud dengan pendanaan yang bersumber dari masyarakat meliputi: hibah; wakaf; zakat; persembahan kasih; kolekte; dana punia; sumbangan individu dan/atau perusahaan; dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan yang terkomersilkan Istilah komerisalisasi pendidikan tidaklah asing layaknya istilah liberalisme pendidikan. Kedua hal ini sebenarnya bagaikan dua sisi mata koin, saling berhubungan, sisi satu melengkapi sisi lainnya. Pendidikan yang sudah terjamah roh-roh liberal pada akhirnya akan mengikuti pola kapitalisme. Dalam Melawan Liberalisme Pendidikan, disebutkan bahwa World Trade Organization (WTO) mengintervensi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia untuk meliberalisasi sektor jasa, tak terkecuali jasa pendidikan. WTO kemudian membuat General Agreement on Trade in Service (Kesepakatan Umum Perdagangan Sektor Jasa/GATS) yang menetapkan bahwa pendidikan termasuk dalam jasa yang dapat diperdagangkan di pasar global. Setelah menandatangani GATS, Pemerintah Indonesia lantas mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. UU tersebut diikuti oleh Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 76 dan 77 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi penanaman modal asing, maksimal sampai dengan 49% (empat puluh sembilan persen). Masuknya pendidikan sebagai jasa yang diperdagangkan menyebabkan paradigma pendidikan bergeser ke arah komersialisasi yang kapitalistik. Pendidikan menjelma menjadi komoditas yang diperjual belikan. Konsekuensinya, mayoritas masyarakat terutama masyarakat miskin akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan. Sehingga, jurang ketidakadilan antara si miskin dan si kaya akan semakin lebar, sesuai dengan ciri utama sistem kapitalis. Walaupun di Liputan Khusus Foto: Rio Djohar

DIANNS 53 - 18 Indonesia terdapat beasiswa Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), beasiswa tersebut hanya menuntaskan permasalahan bagi mereka yang pintar namun tidak mampu. Bagi mereka yang mampu namun tidak pintar, bisa memilih perguruan tinggi swasta. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu dan juga tidak pintar, tidak akan mendapat kesempatan untuk mengecap pendidikan yang baik. Andaikata mereka bisa masuk ke perguruan tinggi swasta, bisa dijamin mutu perguruan tinggi swasta yang mereka masuki tidak sebaik perguruan tinggi swasta yang dipilih oleh golongan yang mampu namun tidak pintar. Padahal, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) disebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Hal ini berarti, tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan –termasuk di perguruan tinggi– adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Membuat yang bodoh menjadi pintar, membuat mereka yang tidak mengerti menjadi mengerti, membuat tempayan yang kosong jadi terisi. Akan tetapi, dengan adanya konsekuensi dari liberalisme pendidikan, pendidikan yang mulanya ditujukan untuk “Bangsa Indonesia” menjadi eksklusif untuk orang-orang yang memiliki sumber daya finansial yang besar saja. Usaha untuk mencari mahasiswa-mahasiswa dengan kocek tebal namun memiliki kemampuan rata-rata akhirnya bermuara pada perkembangan seleksi masuk. Saat ini berbagai PTN menggelar seleksi penerimaan mahasiswa baru yang bersifat mandiri. Mandiri dalam artian seleksi Liputan Khusus “Mahal atau murah itu komitmen dari negara. Jika negara berkepentingan melahirkan orang-orang pintar, maka pendidikan dibuat murah.” ilustrasi: Fadhila tersebut hanya dilaksanakan oleh PTN yang bersangkutan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa lewat jalur mandiri ini, PTN memungut lebih banyak biaya dari mahasiswa. Sebagai contoh, pada 2015, calon mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) program studi Pendidikan Dokter yang diterima lewat Seleksi Penerimaan Minat dan Kemampuan (SPMK) diwajibkan membayar sejumlah uang dari kisaran Rp 115.500.000 sampai Rp 232.500.000. Sedangkan untuk calon mahasiswa Pendidikan Dokter yang diterima lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) diharuskan membayar antara Rp 500.000 sampai Rp 24.179.000. Terkait biaya pendidikan yang menjadi mahal akibat dari komersialisasi dan liberalisme pendidikan ini, Mohammad Bisri berkomentar “Image mahal dan tidak itu kan diciptkan oleh orang. Harusnya kita tidak bicara image, tapi angka. Wong waktu pembuatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) itu kita sudah bandingkan dengan perguruan tinggi lainnya kok. Hanya saja, karena UB itu letaknya bukan di perkotaan besar seperti Surabaya, kesannya jadi mahal.” Di satu sisi, Darmaningtyas menyampaikan: “Mahal atau murah itu komitmen dari negara. Jika negara berkepentingan melahirkan orang-orang pintar, maka pendidikan dibuat murah.” Lebih lanjut, akitivis pendidikan yang baru saja menerbitkan buku berjudul “Pendidikan yang Memiskinkan” ini mengatakan bahwa hubungan antara biaya yang mahal dengan mutu pendidikanadalah soal teknis. “Nah, persoalannya itu bukan persoalan teknis. Ini soal komitmen dari negara,” imbuhnya. PTN Badan Hukum dituntut mandiri Konsep PTN Badan Hukum yang merupakan produk liberalisme pendidikan sejatinya bertentangan dengan apa yang diinginkan para pendahulu kita. Founding Fathers menghendaki Indonesia menjadi wellfare state (negara kesejahteraan). “Negara memiliki peranan penting untuk mengatur kesejahteraan penduduknya. Namun, UU Pendidikan Tinggi lebih mengarah ke privatisasi dan liberalisasi yang pada akhirnya peran negara menjadi minim karena semua mengikuti mekanisme pasar,” ujar Darmaningtyas. Minimnya peran negara pada akhirnya menuntut PTN untuk dapat mandiri. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan kepada perguruan tinggi yang berbentuk badan hukum. Pemerintah memperbolehkan PTN Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha

DIANNS 53 - 19 layaknya entitas bisnis agar dapat memperoleh dana untuk kebutuhan operasional. Sedangkan bantuan dari pemerintah, harus terlebih dahulu diajukan lewat usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN. Usulan itu pun harus dibahas terlebih dahulu dengan menteri, pada akhirnya menteri yang akan menyetujui berapa sesungguhnya besaran dana Bantuan Operasional yang diperlukan, seperti yang termaktub pada PP Nomor 38 Tahun 2013. Sehubungan dengan hal ini, Mohammad Bisri mengatakan bahwa tuntutan untuk dapat mandiri adalah salah satu kerugian dari bentuk PTN Badan Hukum. “Kerugiaannya PTN Badan Hukum ya kita harus mandiri, jadi peran pemerintah minim. Padahal kita ini kan punyanya negara. Ya. . . seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pendidikan,” ungkap mantan Dekan Fakultas Tekhnik ini. Bagaimana dengan UB? Dalam Rencana Strategis (Renstra) Bisnis UB tahun 2014-2019, disebutkan bahwa UB tengah menjajaki peluang menuju bentuk PTN Badan Hukum. Terkait hal tersebut, Mohammad Bisri mengatakan bahwa saat ini proses pengajuan bentuk badan hukum berbeda dengan dulu. “Dulu prosesnya adalah melakukan pengajuan langsung dari kampus. Akan tetapi, sekarang jika ingin menjadi PTN Badan Hukum, kinerjanya akan dinilai langsung dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Apakah perguruan tinggi ini pantas atau tidak untuk menjadi badan hukum.” Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa menjadi badan hukum adalah ambisi setiap PTN. Itulah mengapa dalam Renstra Bisnis dituliskan bahwa UB sedang menjajaki peluang ke arah sana. “Jadi bisa dibilang kalau jadi PTN Badan Hukum itu gengsi,” imbuhnya. Namun, di sisi lain Mohammad Bisri menuturkan bahwa UB perlu mempertimbangkan dengan matang untuk menjadi PTN Badan Hukum. “Mengikuti Renstra sih iya, tapi jangan setelah menjadi PTN Badan Hukum itu malah kesannya jadi perguruan tinggi yang mandiri. Tahu toh maksudnya mandiri? Ya nanti kita harus cari dana sendiri, mengolah-olah sendiri. Nah, apa memang seperti itu maunya UB?” Menurut Mohammad Bisri, UB perlu menimbang kerugian dan kelebihan menjadi sebuah PTN Badan Hukum. “Ya saya memang harus mengikuti Renstra, tapi menurut saya pribadi kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Apakah UB ini sudah siap menjadi PTN Badan Hukum?” ujarnya. Ia juga menuturkan bahwa kini UB tengah dalam proses pemantauan oleh Ditjen Dikti. Karena proses penetapan PTN Badan Hukum kini didasarkan pada penilaian Ditjen Dikti, maka tidak menutup kemungkinan UB akan menjadi badan hukum dalam waktu dekat. “Jadi kita nggak tahu, karena semuanya ditentukan oleh Dikti. Bisa juga tahu-tahu tahun ini kita disuruh jadi PTN Badan Hukum. Saya khawatirnya mendadak seperti itu,” tutur rektor yang menjabat sejak 2014 lalu. Andai kata UB menjadi PTN Badan Hukum, Mohammad Bisri mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan berimbas pada biaya kuliah. “Saya kira ndak berimbas lah, tetap saja. Cuma repotnya, kalau lepas beneran kan kita perlu stok anggaran untuk tahun-tahun ke depan. Kalau tidak terpenuhi ya nanti pelayanan kita bisa turun drastis.” Ia juga menambahkan bahwa UB akan membuka unit-unit usaha yang dapat menopang kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Liputan: Aliefiana Fernanda V. dan Athiyyah Rahma Liputan Khusus

Tenaga pendidik menjadi salah satu satu komponen yang memegang peranan strategis dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, pendidik adalah pihak yang diberi tanggung jawab langsung untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi peserta didik. Letak peran strategis pendidik tersebut tersurat dalam UndangUndang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 6 yang berbunyi: “Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Sakban menganalogikan guru yang cakap seperti seorang dokter yang ahli. Para guru dituntut memiliki kemampuan untuk mendiagnosa secara tepat dalam proses belajar mengajar. “Dokter yang ahli tahu apa yang harus Peran strategis seorang pendidik sangat menentukan kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan dari proses pendidikan. Namun, rendahnya kualitas SDMyang dihasilkan instansi pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi dewasa ini, menurut Pengamat Kebijakan Pendidikan, Sakban Rosidi, salah satunya disebabkan oleh minimnya kecakapan tenaga pendidik dalam mengajar. Lebih lanjut Sakban menjelaskan, kecakapan tenaga pendidik lebih menentukan keberhasilan proses belajar mengajar dibandingkan dengan perangkat pendidikan lain seperti ruangan belajar, peralatan praktik, laboratorium, perpustakaan, kurikulum, atau manajemen sekolah. Pemahaman siswa terhadap materi, menurutnya sangat bergantung pada kecakapan guru selama proses pembelajaran berlangsung. “Kecakapan gurulah yang mampu menjadikan suatu kurikulum bersifat experience. Oleh karena itu, guru harus cakap, komunikatif, dan interaktif,” kata Sakban Rosidi, ketika diwawancarai DIANNS di kediamannya, Kamis (1/07). DIANNS 53 - 20 Kualitas Pendidik Jadi Soal Rendahnya Mutu Pendidikan Liputan Khusus

DIANNS 53 - 21 ambil bagian supaya mendapatkan penghasilan,” ujar Degeng, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/08). Membangun kompetensi dan kualitas Menyadari tuntutan terhadap pendidik yang profesional guna meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah telah menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi tersebut sebagaimana yang tertera dalam Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selain itu, guru juga wajib memiliki kualifikasi akademik minimal diploma empat, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, Degeng menuturkan bahwa integrasi dari keempat kompetensi tersebut mutlak diperlukan untuk menumbuhkan serta mengembangkan potensi peserta didik. Pertama, kompetensi profesional seorang pendidik harus berintegerasi dengan kompetensi pedagoginya. Selain harus menguasai materi yang akan diajarkan, seorang pendidik juga harus menguasai cara menyampaikan konten tersebut. “Dalam artian cara mengajarnya harus bagus. Kalau dia me-nguasai konten, tapi tidak tahu cara mengajarkannya, ya percuma,” tegas Profesor UM ini. Kemudian kompetensi pribadi seorang pendidik, Degeng melihat kebanyakan guru saat ini memiliki cara mengajar yang masih kaku dan cenderung memaksa. Para guru mas ih m e m p e rl a k u k a n pendidikan sebagai suatu kewajiban dan bukan sebagai kebutuhan. Akibatnya peserta didik melihat aktivitas belajar lebih seperti aktivitas yang membebani, membosankan, mencekam, bahkan menyakitkan. Semestinya guru mencari cara bagaimana menunjukkan kepada peserta didik bahwa belajar merupakan sesuai yang sangat indah, menyenangkan, menggairahkan, dan semua orang akan rindu untuk masuk ke dalam situasi yang disebut dengan belajar. Selanjutnya, sehubungan dengan kompetensi sosial, Degeng mengatakan bahwa seorang pendidik juga harus bisa membangun hubungan baik dengan orang lain guna memenuhi tanggung jawab dan menambah life skill yang dimilikinya. “Jika keempat komponen kompetensi semuanya dipadukan di sebuah profil kompetensi pendidik, saat itulah seorang pendidik dapat menjalankan fungsinya yaitu menumbuhkan dan mengembangkan potensi peserta didik,” tutur Degeng. Sertifikasi tak jamin mutu guru Sejak tahun 2007, pemerintah telah menetapkan program sertifikasi bagi guru melalui program sertifikasi guru dalam jabatan. Sertifikasi atau pemberian sertifikat pendidik dimaksudkan sebagai pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedangkan pengakuan kedudukan dosen dijelaskan pada pasal berikutnya dengan substansi yang sama. Menurut Sakban, meskipun sertifikat pendidik diperoleh melalui serangkaian proses ujian dan pelatihan, hal itu tidak menjamin peningkatan kecakapan guru. “Sertifikasi hanya meningkatkan mutu guru dalam taraf pembelajaran, bukan kecakapan,” ujarnya. Kriswindari sebagai pemerhati pendidikan juga menilai bahwa sertifikasi tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur mutu guru. “Kualitas guru tidak dapat diukur melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Karena sertifikas cenderung menitikberatkan aspek administratif, misalnya pengumpulan sertifikat seminar, minimal jam kerja dan sebagainya. Meskipun ada ujian, namun itu juga tidak bisa dijadikan jaminan. Karena mendidik butuh penguasaan secara menyeluruh,” papar aktivis Liputan Khusus Sumber: Dok. Pribadi Sakban Rosidi dilakukan saat menangani penyakit pasien. Jika tidak, akan sangat fatal akibatnya. Begitu pun guru yang cakap. Ia harus tahu bagaimana melaksanakan pembelajaran yang bisa dipahami oleh peserta didik secara mendalam,” jelas pria yang juga menjadi Dosen Filsafat di Program Pascasarjana IKIP Budi Utomo Malang ini. Berbeda dengan pandangan tersebut, Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang (UM), I Nyoman Sudana Degeng, menilai masalah para pendidik saat ini terletak pada paradigma yang salah mengenai pendidikan. Menurutnya, para pendidik kita saat ini cenderung memandang kegiatan mengajar hanya sebuah kewajiban saja. Menurut Nyoman, paradigma yang salah ini sudah tidak sesuai dengan fungsi guru sebagai tenaga profesional yang tertuang pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu untuk meningkatkan martabat dan mutu pendidikan nasional. “Jiwa seorang guru itu dari waktu ke waktu, bangun tidur sampai dia tidur lagi seharusnya memikirkan bagaimana negeri ini bisa terus berjalan maju. Bukan hanya bagaimana dirinya meng-

DIANNS 53 - 22 anak, membeli kendaraa, dan naik haji. Yang membeli buku sedikit. Padahal, orang kalau mau pintar ya kuncinya ada di buku.” Tenaga Kependidikan (LPTK). Sesuai mandat lembaga pendidikan tinggi, LPTK bertanggung jawab mengemban tugas untuk menyiapkan: tenaga pendidik dan kependidikan, seni, vokasi, dan tenaga lainnya. Eddy Sutadji selaku Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) UM menuturkan, “LPTK memiliki fungsi mencetak caloncalon guru yang dapat menjadi instruktur, dosen, atau profesi lainnya yang masih dalam ranah pendidik. Meskipun fokus utama kami adalah pada tenaga kependidikan guru, namun kami juga menghasilkan tenaga kependidikan non-guru, misalnya tenaga administrasi.” Untuk menghasilkan lulusan tenaga kependidikan yang berkualitas, menurut Eddy, hal itu tergantung pada kualitas pengelolaan LPTK masingmasing. Standar pengelolaan LPTK diatur oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan otonomi perguruan tinggi. Dengan demikian, selain berkewajiban menaati ketentuan yang telah ditetapkan, LPTK juga berhak menetapkan peraturan sendiri. “Semua itu ada di dalam statuta perguruan tinggi yang disahkan oleh kementerian,” ujarnya. Guru, paradigma, dan revolusi cara mengajar Paradigma tentang pendidikan yang sekarang ini berkembang menganggap belajar merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut tercermin pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sidiknas) yang masih menerapkan sistem wajib belajar. I Nyoman Sudana Degeng berpendapat Indonesia saat ini belum berhasil membangun sebuah paradigma pendidikan yang membuat peserta didik semangat dan cinta untuk belajar, namun masih pada tahap belajar sebagai suatu kewajiban saja. “Kalau masih ada undangundang tetang wajib belajar, ya murid belajar karena kewajiban, guru mengsajar juga karena kewajiban saja,” tandasnya. Degeng menjelaskan, kondisi ini jika ditarik pada teorinya, kita masih menggunakan paradigma behavioristik. Paradigma behavioristik mengkondisikan kegiatan belajar dan pembelajaran berpusat pada pengajar sehingga muncul keseragaman yang teratur. Paradigma behavioristik memandang pembelajaran sebagai suatu kewajiban yang memaksa, yang segala sesuatunya dijadwalkan dan murid hanya menjadi objek. Paragidma behavioristik lebih memfokuskan pada sistem yang ada di luar diri siswa, seperti; peraturan, perangkat sekolah, dinas, dan pemerintah. Dalam paradigma seperti ini pemerintah mengambil bagian begitu dominan dalam pendidikan. Jika ingin membenahi bangsa ini, menurut Degeng, harus dimulai dari kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas. Paradigma behavioristik mesti ditinggalkan menuju paradigma konstruktivistik. Pembelajaran dengan paradigma konstruktivistik, menurut Degeng, prakarsa belajar muncul dari peserta didik sendiri dalam pemaknaan informasi pengetahuan baru melalui pengalaman kongkret dan bebas; proses dan hasil belajarnya ditentukan peserta didik itu sendiri. Liputan Khusus perempuan yang juga bergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) tersebut. Mengenai tunjangan sertifikasi, Degeng juga menilai tunjangan tersebut bukan merupakan cara untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Menurutnya tunjangan sertifikasi hanya sebagai bentuk meningkatkan kemampuan finansial guru atau dosen agar kebutuhannya dapat tercukupi. “Pengaruhnya, kalau dulu makan krupuk sekarang makan tempe. Kalau dulu jalan kaki, sekarang naik motor. Memangnya uang bisa meningkatkan kompetensi? Tunjangan sertifikasi itu tidak menyebabkan dia menjadi lebih baik dalam mengajar,” jelas Degeng. Lebih lanjut, Degeng menambahkan, hal yang dapat meningkatkan kualitas seorang pendidik adalah dengan melanjutkan jenjang studi atau memperkaya literasi melalui buku-buku yang dibacanya. Lewat hal-hal tersebut seorang pendidik akan menguasai konten lebih banyak sehingga lebih cakap dalam mengajar. Pengamat Pendidikan Nasional, Darmaningtyas, juga menuturkan jika tunjangan sertifikasi atau profesi hanya berpengaruh pada kemampuan finansial saja. “Dari yang memakai motor, sekarang guru sudah banyak yang naik mobil. Handphone-nya juga bagus-bagus sejak ada tunjangan sertifikasi,” kata Darmaningtyas dalam diskusi pubik yang bertajuk 'Pendidikan Semakin (Tak) Mendidik' di Wisma Kalimetro Malang, Selasa (8/09). Darmaningtyas juga memaparkan tetang rendahnya tingkat daya beli buku atau majalah yang berasal dari tunjangan profesi seorang guru di Indonesia. Darmaningtyas mengatakan bahwa menurut penelitian Bank Dunia, rata-rata kurang dari 20% (dua puluh persen) tunjangan profesi yang digunakan guru untuk membeli buku dan majalah. “Jadi tunjangan profesi itu lebih banyak untuk perbaikan rumah, biaya sekolah foto: Dea

DIANNS 53 - 23 perubahan cara mengajar oleh para pendidik. Degeng menuturkan, jika ingin melakukan perubahan dan menjadi pendidik yang sesungguhnya, setiap pendidik harus memiliki ketulusan hati dan setia dalam mengajar. Tulus dalam mengajarkan ilmunya, dengan kelemah lembutan dan wajah yang selalu memancarkan suka cita. “Guru atau dosen yang wajahnya mengkeret saat bertemu dengan murid, bagaimana jadinya? Murid ini kan sedang belajar sesuatu. Jika bertemu dengan wajah yang mengkeret, kira-kira bisa belajar nggak?”. Selain itu, menurut Degeng, penting pula guru untuk terus setia terhadap profesi dan amanah yang diembannya. Cara mengajar guru, menurut Degeng, juga perlu diubah. Guru tidak bisa menggunakan metode pembelajaran dengan porsi yang sama terhadap semua murid. Setiap orang dilahirkan dengan potensi yang berbedabeda. Tugas guru adalah menumbuhkan potensi muridnya, tetapi bukan menumbuhkan potensi yang sama kepada semua murid. Degeng menganalogikan, murid sebagai buah-buahan yang berbeda-beda. Tugas guru adalah menumbuhkan buah-buah itu. Jika dari bibit semangka maka guru menumbuhkannya menjadi buah semangka. Jika bibit apel, maka ditumbuhkan menjadi buah apel. Jangan sampai bibit semangka disamaratakan menjadi buah apel seluruhnya. Cara mengajar dan jenis ilmu yang sesuai potensi murid harus dibedakan supaya semua potensi anak bangsa bisa dikembangkan. Darmaningtyas juga memiliki pendapat tersendiri mengenai seperti apa guru yang dibutuhkan oleh negara kita saat ini. Menurutnya guru yang dibutuhkan saat ini adalah guru yang bisa menginspirasi murid-muridnya untuk kemaslahatan bersama. Menginspirasi dalam hal ini, menurut Darmaningtyas dapat menggunakan cerita-cerita pencarian, cerita-cerita perjuangan yang diperolehnya dari membaca atau pengalaman pribadinya. Dengan memperbanyak membaca, guru menjadi banyak memiliki pengetahuan yang dapat disampaikan kepada muridmuridnya. “Coba kalau kalian baca, hampir semua tokoh-tokoh di dunia ini sangat dipengaruhi kisah-kisah inspiratif. Entah itu tentang perjuangan tokoh-tokoh sebelumnya, entah itu perjuangan suatu suku, entah apa. Itu memberikan kesadaran kepada murid bahwa saya ke depan harus melakukan ini,” ujar Darmaningtyas. Darmaningtyas menjelaskan, guru dapat menginspirasi muridnya melalui cerita inspiratif jika guru tersebut sering membaca buku seperti novel, bibliografi, sejarah atau menonton film-film yang berbobot. Ia menambahkan, dengan membaca bibliografi kita akan mengetahui jenjang karya seseorang dan mengetahui bagaimana perjalanan hidup orang itu. “Misalnya, Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Kita kan bisa mengambil inspirasi dari sana. Bahwa untuk seorang anak miskin bisa sukses, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi,” kata Darmaningtyas. Namun menurutnya saat ini masih minim sekali guru-guru yang menginvestasikan tunjangan profesionalnya untuk membeli buku-buku semacam itu. Liputan: Zendy Titis Dwi Andini dan Candra Eka Prasetya Liputan Khusus Paradigma konstruktivistik memandang pembelajaran sebagai suatu hal yang dirindukan dan diinginkan semua orang. Degeng menjelaskan bahwa cara mengajar konstruktif adalah dengan membangun prakarsa dan mengambil bagian secara aktif di dalam pembelajaran. Ada interaksi, negosiasi, dan kolaborasi antara guru dan murid. “Sekarang kondisinya di sekolah atau perkuliahan semuanya kan dijadwal. Ini paradigma behavioristik. Kalau murid tidak menghendaki belajar matematika misalnya, bakalan ndak bisa efektif toh? Paradigma kons-tuktivistik berbeda, guru akan menyesuaikan dengan apa yang ingin dipelajari murid, itu yang akan menumbuhkan rasa rindu belajar,” katanya. Menurut Degeng, para pendidik ber-peran besar dalam membangun para-digma ini, karena mereka yang ber-hubungan langsung dengan peserta didik. Ironisnya, kebanyakan para pendidik kita saat ini memiliki paradigma bahwa mengajar hanya sebuah kewajiban saja. Bukan berpikir bagaimana membangun negeri ini menjadi lebih baik. Kebanyakan dari mereka hanya melihat profesi guru sebagai sebuah pekerjaan profesional yang nanti ujung-ujungnya mendapatkan gaji. “Jika guru hanya memikirkan tentang gaji, sebenarnya jiwanya bukan seorang guru. Dia adalah guru yang menjadi tukang: tukang ngajar, tukang didik. Setelah menjalankan tugasnya sebagai tukang, dia pasti berhenti,” tegas Guru Besar Teknologi Pembelajaran ini. Saat ini untuk merubah kondisi pendidikan kita menjadi lebih baik dibutuhkan perubahan paradigman dan “Pengaruhnya kalau dulu makan kerupuk, sekarang makan tempe. Kalau dulu jalan kaki,sekarang naik motor. Memangnya uang bisa meningkatkan kompetensi? Tunjangan sertifikasi itu tidak menyebabkan dia menjadi lebih baik dalam mengajar,” Degeng

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah masyhur yang terus diyakini oleh adik-adik bimbingan komunitas peduli anak jalanan, Save Street Child Malang (SSCM). Pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa, tak terkecuali anak jalanan. Hal ini yang melatarbelakangi komunitas SSC Malang untuk menyebarkan semangat kepedulian terhadap anak jalanan ketika negara alpha Jendela Dunia Foto: Ipad

Beberapa anak terlihat sibuk membaca buku yang disediakan oleh komunitas Nandvr Dvlvr (Nandur Dulur) di Taman Merbabu bulan lalu (14/9/2015). Tahun ini, pemerintah menggalakkan gerakan budaya membaca untuk penanaman budi pekerti. Siswa diwajibkan membaca buku di luar mata pelajaran selama minimal 15 menit setiap hari. Namun, jumlah perpustakaan sekolah yang ada saat ini sangat minim jika melihat jumlah siswa yang ada. Masih banyak sekolah yang belum mempunyai perpustakaan. Minimnya keberadaan perpustakaan sebagai taman bacaan bagi anak-anak menjadi cerminan rendahnya komitmen pemerintah dalam peningkatan budaya membaca. Perpustakaan mini Foto:Clara

DIANNS 53 - 26 kelompokkan dalam tiga era pra imperialisme barat, masa kolonialisme, dan paska kemerdekaan. Pengelompokan ini sangat efektif untuk melihat trajektori historis komitmen politik dari policy makers terhadap pendidikan pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Sejarawan Indonesia, Sartono Kartodirjo, dalam bukunya “Sejarah Indonesia Baru” (1992) mengelompokkan sejarah politik kebijakan pendidikan di Indonesia setidaknya dalam empat tahap besar. Pertama, adalah pada era sinkretisme Hindu-Budha (Sriwijaya dan Majapahit) yang berlangsung sejak abad I hingga XIV masehi. Pada masa ini kebijakan pendidikan yang ada di nusantara sangat berorientasi politik. Artinya, pendidikan yang ada masih berorientasi ke atas dan hanya dinikmati oleh kalangan elit kerajaan tertentu saja. Tujuan dari pendidikan pada masa itu adalah untuk mempertahankan kekuasaan politik yang ada. Pendidikan sebagai media untuk mempersiapkan keturunan-keturunan raja menjadi pemimpin eksekutif kerajaan, dan kelas menengah untuk menjadi birokrasi kerajaan. Sementara, bagi berhard Bohne dan John Graham Edalam bukunya Public Administration and the Modern State (2014) menekankan bahwa pilihan model kebijakan dan administrasi publik sangat ditentukan oleh konfigurasi politik di sebuah negara. Sehingga, disimpulkan oleh Bohne dan Graham, bahwa pada dasarnya semua kebijakan publik memiliki motif dan konsekuensi politik, termasuk kebijakan publik di sektor pendidikan. Tulisan ini akan mengulas apa yang menjadi motif dan konsekuensi politik dari kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut maka perlu dikaji arah pergerakan historis (trajektori) politik kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk berbagai permasalahannya. Dan pada akhirnya, tulisan singkat ini akan menawarkan sebuah konsepsi menuju restorasi kebijakan pendidikan di Indonesia yang berbasis pendekatan yang lebih mengedepankan peserta didik sebagi subjek pendidikan dan berorientasi pada pendidikan sebagai media untuk memerdekakan manusia. Sejarah politik kebijakan pendidikan di Indonesia secara umum dapat diCara pandang yang menempatkan studi kebijakan dan administrasi publik steril atau terpisah dari dinamika politik sudah lama ditinggalkan. masyarakat umum tidak ada intervensi langsung dan sistematis dari kerajaan dalam hal pendidikan. Kalau toh ada, aktivitas pendidikan yang terjadi pada masa ini lebih bersifat non-formal dan dilakukan melalui hubungan yang sangat personal antara guru-murid. Kemudian, Islam mulai masuk ke nusantara pada abad XII dengan membawa misi awal untuk perdagangan. Interaksi dagang antara kaum asing atau pendatang (Islam) pada masa itu dengan pribumi nusantara (Hindu-Budha) di beberapa daerah memunculkan beberapa institusi pendidikan dengan motif sebagai alat misionaris agama Islam di nusantara. Misi pendidikan sebagai bagian dari politik-agama yang dibawa oleh Islam pada abad XII ini dilakukan dengan sangat halus oleh sembilan orang misionaris utama Islam nusantara yaitu; para Wali Sembilan (Walisongo) sehingga tidak mendapatkan reaksi konfrontatif dari pihak Kerajaan Majapahit. Trajektori Historis Kebijakan Pendidikan di Indonesia oleh: Fadillah Putra, S.Sos, MPAff* “Pada dasarnya semua kebijakan publik memiliki motif dan konsekuensi politik, termasuk kebijakan publik di sektor pendidikan” Opini ilustrasi: Irul

DIANNS 53 - 27 didikan, maka nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, transparansi, egalitarianisme mulai diperkenalkan pada berbagai lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga, subordinasi para peserta didik yang hanya dijadikan sebagai objek 'garapan' harus mulai dihapuskan. Meskipun pekerjaan itu tidaklah mudah, karena memposisikan peserta didik sebagai objek “garapan” sudah berlangsung di Indonesia sejak era HinduBudha, Islam, kolonialisme Belanda, dan Orde Baru (sudah berlangsung selama lebih dari seribu tahun). Sehingga, sudah seharusnya lembaga pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan-insan yang merdeka yang tidak submisif. Sebab, hanya dengan pendidikan yang memerdekakan manusia inilah maka akan muncul bangsa yang merdeka dan berdaulat secara utuh. Apabila lembaga pendidikan yang ada hanya digunakan sebagai alat kekuasaan semata, maka tidak ada bedanya pola pendidikan modern dengan pola pendidikan primitif ribuan tahun silam. Ketika lembaga pendidikan hanya menjadi alat bagi kekuasaan, maka jangan heran bila generasi muda kemudian menjadi generasi-genrasi yang peragu, penakut serta submisif terhadap berbagai kekuatan asing. *Penulis adalah Dosen Administrasi Publik FIA UB, Alumnus University of Texas at Austin,USA dan PhD Candidate University of Melbourne, Australia. Aktivitas pendidikan Islam oleh Walisongo ini, meski sangat sederhada dan informal, akan tetapi lebih sistematis dibandingkan model lembaga pendidikan dari agama native nusantara (HinduBudha). Lembaga-lembaga pendidikan Walisongo tersebut makin lama semakin kuat dan bertahan hingga saat ini dalam bentuk yang kita kenal dengan pondokpondok pesantren. Dari ulasan singkat historis di atas terlihat bahwa orientasi kebijakan pendidikan di nusantara pada era sebelum masuknya imperialisme barat sesungguhnya sarat dengan muatan politik. Pendidikan dipergunakan sebagai alat atau sumber legitimasi untuk mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan. Dalam konteks era Nusantara I (Sriwijaya) dan Nusantara II (Majapahit) jelas bahwa pendidikan digunakan sebagai alat untuk melanggengkan dominasi politik dinasti yang berkuasa. Sedangkan dalam konteks era awal masuknya Islam di Indonesia, sejarah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan (pondok-pondok pesantren) digunakan sebagai media penyebaran agama, yang lambat laun menciptakan sebuah entitas politik dan melegitimasi kerjaan Mataram, sebagai kerajaan Islam terbesar di nusantara saat itu. Era kedua adalah ditandai dengan masuknya imperialisme barat ke Indonesia sejak abad XIV. Sama seperti masuknya Islam, imperialisme barat juga pada awalnya masuk dengan membawa misi perdagangan. Hanya saja, imperialisme barat tidak hanya masuk membawa misi tambahan agama (sebagaimana Islam) tapi juga dengan misi militeristik. Hal inilah yang menyebabkan interaksi antara pendatang asing (barat) dan native nusantara banyak diwarnai dengan kekerasan dan ekspolitasi. Tentunya, beserta kekuatan dan strategi perang yang lebih canggih. Hingga pada akhirnya imperialisme barat dapat menguasai nusantara selama hampir 400 tahun. Pada era ini sistem pendidikan yang dikembangkan jauh lebih formal dan sistematis dibandingkan model pendidikan era Hindu-Budha maupun Islam. Sekolahsekolah formal mulai didirikan dengan motif utama mempersiapkan pegawaipegawai rendahan yang membantu terselenggaranya urusan pemerintahan Hindia-Belanda berikut berbagai transaksi dagangnya. Sehingga, materimateri pendidikan yang diajarkan juga lebih bersifat materi formal dan organisatoris, ketimbang pendidikan yang melulu tentang keagamaan. Lagilagi, kebijakan pendidikan tetap tidak dapat dipisahkan dari motif politik dari sebuah kekuatan yang sedang berkuasa. Meskipun pada tahun 1901 pemerintah Belanda menerapkan Politik Etis yang salah satunya adalah terkait pendidikan, akan tetapi tetap motif utamanya adalah untuk melanggengkan kekuasaan Belanda di nusantara. Era ketiga adalah pada paska kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 1945 sampai sekarang. Pada era ini misi politik dalam lembaga pendidikan tetap ada, meskipun tidak lebih dominan sebagaimana pada dua era sebelumnya. Kebijakan pendidikan yang dilakukan pada era ini lebih menekankan pada penyiapan kualitas SDM untuk menunjang pembangunan dalam rangka memperkokoh posisi NKRI baik berorientasi “ke dalam” maupun “ke luar”. Orientasi ke dalam artinya adalah memposisikan pendidikan sebagai media untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Sedangkan keluar adalah dalam rangka mengantarkan Indonesia agar dapat tangguh dalam persaingan politikekonomi global. Kebijakan pertama pemerintah NKRI terhadap pendidikan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1945 melalui bantuan dana langsung pada sekolah-sekolah melalui BPKNP (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat). Pola yang relatif sama dilakukan hingga pada era Orde Baru. Hanya saja yang membedakan adalah pada era Orde Baru kebijakan pendidikan sangat memposisikan peserta didik sebagai objek, ketimbang subjek. Baru pada era pasca Reformasi 1998, upaya untuk melakukan perubahan paradigma dilakukan. Sejak paska Reformasi 1998, sistem pendidikan diarahkan pada memposisikan peserta didik sebagai subjek (pelaku utama), tidak hanya dalam proses pendidikan, akan tetapi subjek dalam pembangunan secara umum. Dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang lebih menempatkan peserta didik sebagai subjek penOpini “ pendidikan yang memerdekakan manusia inilah maka akan muncul bangsa yang merdeka dan berdaulat secara utuh” Sebab, hanya dengan

DIANNS 53 - 28 Membangun Pendidikan Adalah Merawat Peradaban oleh: Syaukani Ichsan* Opini ilustrasi: Irul antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, yakni melalui instrumen komunikasi yang berlangsung secara gradual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rendahnya kualitas minat baca individu atau lebih luas masyarakat Indonesia, merupakan hasil kreasi yang secara mekanis diproduksi oleh komunitas sosial atau institusi pendidikan. Jika keadaan ini terus-menerus dipelihara, maka jangan tanyakan apakah di hari esok kita masih dapat menghadirkan kembali semangat dan pemikiran tokoh-tokoh pejuang seperti: Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Soetan Sjahrir, Musso, Soedirman, Cipto Mangoenkoesoemo,H.O.S Tjokroaminoto, Pramoedya Ananta Toer, serta Agus Salim. Oleh karena itu, diperlukan komitmen para pengajar yang mampu meningkatkan kualitas minat baca para peserta didik. Karena, rendah atau tingginya indeks minat baca seseorang tidak menjadi ukuran seseorang itu miskin secara fisik. Akan tetapi, sangat berimplikasi kepada perkembangan keilmuan, sosial, teknologi, dan budaya suatu bangsa. Hal ini erat kaitanya dengan pembentukan struktur sosial yang dibangun dalam model pembelajaran di dalam institusi pendidikan formal selama ini. Institusionalisasi Pendidikan; Metode Imajiner Kehidupan industrial saat ini, memaksa kita untuk membangun mentalitas manusia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, kompetisi, dan spesialisasi dalam bidang keilmuan tertentu. Hal ini dapat kita rasakan dari orientasi institusi pendidikan tinggi yang lebih mengutamakan persaingan dibanding menanamkan nilai-nilai Ekasila (gotong royong). Maka wajar jika di abad kontemporer ini, pendidikan tidak jauh beda dengan sirkuit balapan (Baca: Bukik Setiawan, Sirkuit “A books or a letter may institute a more intimate association between human beings separated thousands of miles from each other than exist between under the same roof”. mentransformasikan; nilai-nilai, pikiran, perasaan, dan pendidikan. Proses transformasi ini, menjadikan syarat keberlanjutan peradaban. Pendidikan atau edukasi dalam makna yang lebih luas, adalah proses kontinuitas kehidupan sosial bermasyarakat. alam buku yang berjudul D“Democracy and Education”, John Dewey memberikan diktum penting bagi kita, ihwal pentingnya budaya baca sebagai syarat menghubungkan manusia dengan tatanan sosial di masa lampau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, presentasi minat baca Indonesia berada jauh dari kondisi yang ideal, yakni dari total penduduk berumur 10 tahun ke atas (adult and youth), hanya sebesar 17,66% (persen) saja yang memiliki minat baca. Sedangkan, di urutan pertama, mayoritas penduduk Indonesia lebih gemar menonton televisi, yakni dengan presentasi sebesar 91,68 %, kemudian olahraga 24,99%, dan terakhir mendengarkan radio sebesar 18,77%. Hal ini menjadi sinyalemen, bahwa budaya membaca penduduk Indonesia, masih relatif lamban. Di sisi lain, United Nations Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2012, mencatat bahwa indeks minat baca di Indonesia, hanya mencapai 0,001 %, berarti dari setiap 1000 orang penduduk Indonesia, hanya satu orang yang tertarik membaca. Gambaran data di atas, dapat menjadi representasi ihwal karakteristik masyarakat kita. Rendahnya kualitas minat membaca penduduk Indonesia juga berhubungan dengan lingkungan sosial dan budaya yang dibangun. Kita tidak bisa menafikan, bahwa pola pendidikan dan pengajaran formal masih kurang memperhatikan pentingnya budaya membaca. Dalam lingkungan komunitas sosial, lahirnya anggota baru di dalam komunitas sosial menjadi tanggung jawab generasi terdahulu dalam Oleh karena itu, pendidikan dikatakan sebagai transmisi, yakni untuk membentuk ciri atau karakter individu dalam suatu komunitas. Sebagai contoh, manusia yang hidup dalam pola komunikasi pada komunitas tertentu secara intens, ia akan mempelajari dan menyerap nilai-nilai yang didapatkan dalam lingkungannya. Proses pada tahapan itu dikatakan sebagai a common understanding –proses memahami elemen-elemen pembentuk yang ada di dalam komunitas sosial. Dalam proses pembentukan karakter individu ini, ia tidak berjalan secara linear, melainkan dibangun dalam hubungan mutualis

apa kita melakukan itu? Hal tersebut adalah gambaran model pendidikan formal yang terjadi saat ini, bahwa kerapkali model pembelajaran berjalan sentrifugal dan imperatif (satu arah). Sehingga, kita tidak mampu untuk mengetahui lebih mendalam tentang makna dan tujuan dari aktivitas yang kita lakukan. Lantas, apa bedanya manusia dengan robot yang bekerja secara automaton? Instrumen Pendidikan “Education is a social function, securing direction and development in the immature through their participation in the life of the group to which they belong”. Bagi Dewey pendidikan adalah fungsi sosial, pengembangan, dan memastikan arah (direction) kedewasaan melalui partisipasi mereka di dalam kehidupan komunitas yang ditempati. Berkaitan dengan menentukan arah dalam aktivitas pembelajaran. Seorang pendidik tidak berhak untuk mendikte murid dengan pemberian tugas secara tekstual dan mengarahkan tindakan murid menurut apa yang ideal baginya. Jika metode pembelajar selama ini tidak berfungsi untuk memberikan gambaran di masa depan (foresight) terhadap hasil aktivitas yang telah dilakukan. Maka, hal ini adalah non-sense, jika kita berbicara tujuan pendidikan adalah membangun jiwa yang merdeka dan mengembangkan potensi-potensi manusia yang tersembunyi. Dengan demikian berbicara tujuan pendidikan adalah berbicara hasil. Balapan Pendidikan). Model pendidikan seperti itu merepresentasikan, institusi pendidikan seperti pasar yang bersifat kapitalistik. Di sisi lain, gaya pendidikan tersebut juga menghasilkan karakter individu yang ahistoris dan apatis terhadap lingkungan sosial. Sedangkan, bagi mereka yang tidak mampu untuk bersaing akan tersingkir. Maka persaingan yang selama ini didengung-dengungkan, sebenarnya ditujukan kepada siapa? Jika hal ini terus dirawat, maka keadaan ini akan menghasilkan rantai perbudakan secara sistemik di zaman modernis saat ini. Bagi Dewey, kondisi tersebut tidak berlangsung secara alamiah, melainkan secara mekanis diproduksi serta dilakukan secara terus-menerus oleh institusi, “Because of enslavement to others, etc. Only gradually was the by-product of the institution, its effect upon the quality and extent of conscious life, noted and only more gradually still was this effect considered as a directive factor in the conduct of the institution”. Di sisi lain, kesadaran untuk hidup bersama sebagai mandat Pancasila tidak dimahfumi secara seksama. Selama ini metode pendidikan kita, hanya bersifat omong kosong. Tentang gambaran ideal tatanan sosial secara teoritis yang berada di atas awan dan bersifat non-praksis atau organik. Di samping itu dalam menentukan kompetensi seseorang, pendidikan hanya diletakan sebatas penggunaan metode pengukuran kuantitatif. Alhasil, kecenderungan dalam menghitung dan menghafal lebih dominan dimiliki oleh individu, dibandingkan dengan kemampuan berpikir secara kritis, analitis, dan konstruktif. Idealnya, proses pembelajaran tidak hanya berjalan dengan menggunakan metode pengukuran kuantitatif semata. Akan tetapi, secara integral juga diperlukan penggunaan metode pengukuran kualitatif, yakni dengan mengutamakan pengalaman (experience) untuk mencari makna (meaning) atas tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh, perintah pada simbol + (tambah) dalam perhitungan matematis bermakna, untuk melipat gandakan hasil perhitungan, benar? Kita tahu dan kita mampu untuk mengoperasikannya. Namun, pertanyaannya adalah untuk Dewey memberikan catatan penting, bahwa aktivitas dalam pendidikan adalah aktivitas yang yang merefleksikan kondisi di masa depan. Setidaknya, dalam melakukan proses peramalan terdapat tiga tahapan. Pertama, melakukan pengamatan (observant) secara seksama untuk melihat gambar-an kondisi, ihwal ketersediaan dan menemukan hambatan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kedua, menunjukan urutan yang tepat terkait sarana yang digunakan. Ketiga, membuat pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dilakukan sebagai bentuk antisipasi ketidakpastian di masa depan. Ketiga, tahapan ini merupakan metode yang digunakan oleh Dewey sebagai cara membangun kesadaran berpikir (consciousness think). Instrumen terpenting dalam tindakan ini adalah mind atau rasio manusia, karena rasio adalah kemampuan untuk menghadirkan hasil kondisi di masa depan. Akan tetapi, kesadaran (consciousness) hanya akan dapat dibangun, jika mentalitas seorang sudah sadar (conscious) terhadap lingkungan sosial. Menjadi sadar adalah dengan memahami ciri atau sifat aktivitas yang dilakukan, yakni secara; disengaja (deliberate), berdasarkan pengamatan (observant), dan perencanaan (plant). Oleh karena itu, kesadaran tidak dibentuk dalam ruang kosong yang tidak bermakna. Tetapi, kesadaran hanya tercipta ketika seorang individu mengetahui tujuan atas apa yang dilakukan. Di sisi lain, pendidikan adalah membangun pengalaman peserta melalui rancangan uji coba, dan kemudian secara konstan rancangan tersebut dapat dimodifikasi berdasarkan perkembangan kondisi peserta didik. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui proses eksperimental dan tentunya diikuti dengan aktivitas yang membebaskan dan menyenangkan. Instrumen terpenting pada bagian ini adalah body (raga). Baik mind dan body keduanya adalah instrumen sama penting yang harus dibangun dalam proses pembelajaran. Pendidikan Progresif Pendidikan tidak selamanya harus terinstitusionalkan secara formal, “Education is a social function, securing direction and development in the immature through their participation in the life of the group to which they belong.” Opini DIANNS 53 - 29

DIANNS 53 - 30 *Penulis adalah Pemimpin Umum LPM DIANNS Periode 2015. Opini “Because of enslavement to others, etc. Only gradually was the by-product of the institution, its effect upon the quality and extent of conscious life, noted and only more gradually still was this effect considered as a directive factor in the conduct of the institution” Sumatra Barat. Kiranya, refleksi singkat di atas dapat menjadi bentuk gambaran yang menghubungkan tatanan sosial di masa lampu. Dahulu pendidikan diselenggarakan sebagi bentuk perlawanan Boemiputra terhadap sistem kolonial yang bertujuan untuk memerdekakan kaum kromo yang hidup dalam kemelaratan. Maka sepatutnya kita bertanya kembali hari ini, untuk apa pendidikan hari ini diselenggarakan? Selain hanya bersifat formalistik dan penuh nuansa kapitalistik. Jikalau hari ini para intelektual hanya duduk manis di atas bangunan menara gading atau yang dikatakan hanya sebagai intellectual an sich. Maka ilmu yang diperoleh dalam proses pendidikan formal selama ini, akan menjadi dua kemungkinan, yakni; ia menjadi alat pembebasan bagi kamu kromo? Atau menjadi alat penindas baru bagi kaum komunal? tara, anak-anak dari rakyat biasa hanya diperbolehkan masuk sekolah rendahan. Maka, Tan Malaka menyusun kurikulum pendidikan yang mempertimbangkan tiga aspek terpenting; Pertama, memberikan pembekalan dalam proses kehidupan dan pemodalan (berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda, Jawa, Melayu). Kedua, memberikan hak kepada muridmurid, yakni kesukaan hidup dengan j a l an pe rgaul an ( v ereening ing ) –kebebasan kepada murid untuk mempunyai waktu luang bermain dan bersenang-senang. Ketiga, menunjukan kewajiban kelas terhadap berjuta-juta kromo (Baca: Bonnie Triyana, Sekolah ala Tan Malaka). Di samping itu, sejarah juga mencatat terdapat sekolah liar lainnya, yakni Taman Siwa yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara dan Sekolah Kaum Muda yang dibangun oleh para Ulama dan Kiyai yang berada di Minangkabau, melainkan proses mengajar juga dapat dilakukan di luar otoritas kekuasaan yang berlaku. Sejarah mencatat pada tahun 1921, Sarekat Islam (SI) pernah mendirikan sekolah alternatif yang dikelola oleh Tan Malaka yang kemudian dinamakan SI School. Sebagai dasar epistemologi progresifisme dalam aliran filsafat pendidikan. SI School tidak hanya bertujuan membangun para cendekiawan pintar secara teoritis semata. Akan tetapi, konsep yang dibangun bertujuan untuk menciptakan manusia yang merdeka. Pada tahun itu Indonesia tengah dijajah oleh Belanda, alhasil menciptakan kemelaratan dan kelaparan bagi jutaan kaum kromo. Di sisi lain, model pendidikan kala itu lebih menitikberatkan pada strata sosial dan ras, serta sangat diskriminatif. Seorang anak pribumi priayi tinggi diperbolehkan masuk ke sekolah-sekolah, khususnya warga kulit putih. Semen-

DIANNS 53 - 31 Foto:Dio Rachmad

DIANNS 53 - 32

unya laptop rusak? Butuh barang Pelektronik baru ataupun bekas? Bingung harus kemana? Santai aja, Rek! Daripada disimpan malah penuh-penuhin gudang atau dibuang percuma, mending dibawa aja ke sini. Cakalang Elektronik adalah jawaban dari kebingungan Anda. Toko elektronik ini sudah eksis sejak tahun 2004 dan hingga kini memiliki reputasi baik di mata pelanggannya. Makanya gak usah bingung lagi nyari tempat untuk servis alat elektronik, bahkan toko ini juga melayani tukar tambah barang rusak. Dengan konsep pelayanan yang cepat dan tanggap, Cakalang Elektronik akan membantu menyelesaikan berbagai masalah Anda. Teknisi yang dimiliki pun merupakan tenaga yang terlatih dan terampil. Inilah yang membuat servis barang-barang elektronik kesayangan Anda bisa ditunggu saat itu juga, tak perlu menunggu beberapa hari. Tak perlu khawatir masalah harga karena toko milik Pak Yanto ini memberikan servis dengan harga yang terjangkau, khususnya bagi kalangan mahasiswa. Toko elektronik yang terletak di jalan Cakalang ini juga menyediakan berbagai alat listrik, seperti: berbagai macam kabel tipis hingga tebal, fitting lampu, saklar, sambungan T, MCB, sekreng, senter, raket nyamuk, lamp kepala, box MCB, cam stater, test pen, isolasi, lakban, gunting, lem, dan berbagai macam lampu mulai harga Rp. 1.000,- Cakalang juga menjual berbagai barang elektronik, yaitu: CPU, monitor, LCD, laptop, printer, radio, televisi, VCD, DVD, kipas angin, mesin cuci, penanak nasi, oven, lampu darurat, antena, dan juga setrika dengan kondisi baru, bekas dan bahkan menerima tukar CAKALANG ELEKTRONIK Toko Alat Listrik Cakalang Electronic JL. Cakalang 274 A, Polowijen Malang Web : Malangelectronic.com Telp : 0858 1538 0169 0341 - 7026289 tambah dengan harga yang terjangkau. Bahkan Cakalang Elektronik juga menerima barang-barang elektronik yang rusak. Tak perlu takut barang elektronik Anda terbuang sia-sia karena Cakalang akan membelinya dengan harga khusus. Toko ini juga menerima pemasangan parabola, CCTV, antena, dan TV LCD untuk memanjakan pelanggannya. Gak ketinggalan, Cakalang juga menyewakan TV, LCD, dan sound system. Ga usah banyak mikir lagi, ayo langsung aja hubungin Cakalang Electronik kapan pun Anda membutuhkan barangbarang elektronik maupun ketika barang elektronik Anda harus diservis. Ga perlu ragu lagi! Oiya, ada harga spesial juga loh buat mahasiswa. Yuk, check this out! Kepuasan Anda adalah tujuan servis kami!

DIANNS 53 - 34 Prodi Baru untuk Tahun Ajaran Baru erbekal mandat Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (DIKTI), Fakultas Ilmu Administrasi B(FIA) Universitas Brawijaya (UB) membuka tahun ajaran baru dengan program studi (prodi) baru. Administrasi Pendidikan menjadi prodi baru di FIAUB untuk tahun ajaran 2015/2016. Administrasi Pendidikan yang merupakan prodi strata-1 ini menjadi prodi ke enam menyusul lima prodi yang lebih dulu ada yakni Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, Perpustakaan, Pariwisata dan Perpajakan. Sebelumnya terdapat delapan prodi, namun tiga diantaranya berakhir menjadi minat khusus seperti Bisnis Internasional, Administrasi Pemerintahan, dan Perencanaan Pembangunan. Mandat DIKTI Lahirnya prodi baru ini merupakan landasan dasar untuk memperkuat prodi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi (MMPT) atau Master of Art in Higher Education (MAHE). Hal tersebut disampaikan oleh Khoirul Muluk selaku Pembantu Dekan I (PD I) FIA UB. Ia juga mengungkapkan bahwa FIA memperoleh kepercayaan dari DIKTI untuk membuka prodi Administrasi Pendidikan. “Administrasi pendidikan ini merupakan mandat dari Dikti pada tahun 2011, lalu pada tahun 2012 FIA menyiapkan program studi ini. Hingga tahun 2014, ijin untuk mendirikan program studi ini keluar dari Dikti”, ungkap Muluk. Seperti yang telah diungkapkan Muluk, Fadilah Amin selaku ketua prodi Admninistrasi Pendidikan, juga mengungkapkan bahwa pembukaan prodi baru tersebut bertujuan untuk membuat program magister manajemen pendidikan tinggi menjadi satu line dengan program sarjana. “Kita sudah mempunyai pascasarjana (S2) makanya srata-1 (S1) juga harus punya, sehingga FIA mengajukan izin untuk pembukaan prodi Administrasi Pendidikan dan FIA diperkenankan oleh Dikti untuk membuka prodi secara legal untuk mempersiapakan kurikulum dan SDM. Sehingga tahun ini baru bisa menerima mahasiswa” tutur Fadilah Amin. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 595/E/0/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi pada Universitas Brawijaya di Malang. Administrasi Pendidikan pada tahun pertama pembukaan menerima mahasiswa baru sebanyak 57 mahasiswa yang berasal dari jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Penerimaan Minat dan Kemampuan (SPMK). Sejalan dengan turunnya izin dan pembukaan pendaftaran mahasiswa baru pada prodi Administrasi Pendidikan, tiga prodi yang telah menjadi minat, tidak lagi membuka pendaftaran mahasiswa baru karena izin dari DIKTI masih belum turun. “Kami tidak akan menerima mahasiswa dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SPMK lagi sebelum izin keluar, sedangkan A d m i n i s tr a s i Pe n - didikan telah memiliki izin dengan akreditasi C prodi baru,” papar Muluk. Konsep Administrasi Pendidikan Menurut William Moris dalam buku “Administrasi Pendidikan” karangan Prof. Dr. H. Asnawira administrasi pendidikan terdiri dari dua kata yaitu “administrasi” dan “pendidikan”. Kata administrasi sendiri terdiri dari “ad” dan “ministre”, Kabar FIA ilustrasi: Irul

DIANNS 53 - 35 kurikulum Administrasi Pendidikan pada umumnya yang menekankan pada bidang pendidikan, kurikulum Admnistrasi Pendidikan di FIA lebih kepada Administrasi Publik,” tutur Muluk. Disisi lain Ahmad Yusuf Sobri selaku ketua jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM), mengatakan bahwa Administrasi Pendidikan bukanlah core dari ilmu administrasi melainkan core bidang pendidikan. Administrasi Pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. dua kata itu dapat disimpulkan administrasi yang ada di dalam pendidikan. Sehingga akar dari administrasi pendidikan bukanlah administrasi melainkan pendidikan yang bertujuan untuk mengelolah pendidikan. “Rumpun ilmu dari Administrasi Pendidikan adalah pendidikan, sehingga tenaga pengajar seharusnya dari orang yang memiliki background pendidikan. Hal ini dikarenakan ada mata kuliah pengantar pendidikan, supervise pendidikan, perkembangan peserta didik, dan belajar pembelajaran,” tegas Ahmad Yusuf Sobri. Dikarenakan kurikulum yang masih dalam masa “penggodokan”, prodi baru tersebut masih menggunakan 6 dosen pengajar dari prodi Administrasi Publik yang memiliki background pendidikan. Sesuai dengan persyaratan DIKTI untuk jumlah minimal dosen pengajar pada prodi baru Administrasi Pendidikan. Fadilah Amin mengungkapkan untuk mengantisipasi kurangnya sumber daya dikarenakan adanya beberapa mata kuliah yang secara spesifik berhubungan dengan bidang pendidikan, pihak FIA akan mendatangkan dosen pengajar dari luar yang dalam bahasa Inggris adalah “serve” yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Selanjutnya Tilaar (1998:13) memandang pendidikan sebagai dari usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan manusia merupakan pembangunan nasional. Dari sudut normatif karena pendidikan pada hakekat-nya memang suatu peristiwa dan aktivitas yang berpegang pada ukuran, norma atau nilai yang disepakati dan diyakini sebagai sesuatu yang baik. Seperti agama, falsafah hidup, kesusilaan, semuanya adalah sumber-sumber dalam pendidikan. Sementara itu menurut Departemen Dinas Pendidikan Republik Indonesia (Depdiknas RI) Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efesien dan efektif. Muluk mengungkapkan Administrasi Pendidikan merupakan desain awal dari Administrasi Publik disektor pendidikan. Jika melihat kurikulum Administrasi Pendidikan yang selama ini ada di Indonesia lebih menekankan pada pendidikan. Ia juga menambahkan jika dilihat dari materi kuliah, sebenarnya administrative science mirip dengan perencanaan kepemimpinan, manajemen, monitoring, dan supervisi pendidikan. “Jadi, kita menyusun Administrasi Pendidikan ke sektor publik, karena tidak mencari keuntungan atau profit. Berbeda dengan UB yang berkompeten di bidang Administrasi Pendidikan. Dalam kisaran empat tahun untuk mencetak sarjana, FIA masih harus menunggu keputusan nomenklatur tentang gelar yang nanti dikeluarkan oleh DIKTI untuk prodi baru Administrasi Pendidikan. Ditemui di ruangannya, Muluk mengaku bahwa FIA masih belum memutuskan untuk gelar sarjana Administrasi Pendidikan sampai dikeluarkannya keputusan dari DIKTI. “Kita belum memutuskan sampai gelar nanti keluar, dari pada kita memutuskan sekarang tetapi nanti berubah, lebih baik tidak diputuskan. Kita masih punya waktu 4 tahun,” ungkap Muluk. Pemberian gelar sarjana dari DIKTI untuk keseluruhan prodi Admnistrasi Pendidikan di universitas seluruh Indonesia adalah S.Pd (Sarjana Pendidikan). Tetapi dengan adanya perbedaan dalam core serta untuk memberikan ciri khas terhadap Administrasi Pendidikan di FIA dengan Administrasi Pendidikan di universitas lain, FIA masih mensimulasikan apakah bisa untuk mengganti gelar S.Pd tersebut. Fadilah Amin mengungkapkan perencanaan untuk gelar Sarjana Administrasi Pendidikan adalah S.APd (Sarjana Administrasi Pendidikan). Ia juga menambahkan apabila tidak menjadi S.APd, Administrasi Pendidikan dapat menjadi S.AP (Sarjana Admnistrasi Publik) hal ini dikarenakan Administrasi Pendidikan berada dibawah jurusan Administrasi Publik. “Secara normatif gelar sarjana Administrasi Publik adalah S.Pd. Tetapi kita masih mengupayakan secara spesifik untuk menjadi S.Apd,” papar Fadilah Amin. Liputan: Deby Yuliana dan Nurhidayah Isiqomah “Dengan adanya perbedaan dalam core serta untuk memberikan ciri khas terhadap Administrasi Pendidikan di FIA dengan Administrasi Pendidikan di universiatas lain, FIA masih mensimulasikan apakah bisa untuk mengganti gelar S.Pd dengan S.APd” Kabar FIA

Kurangnya Koordinasi Akibatkan Mahasiswa Tidak Difasilitasi ampus Abu-Abu atau Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu fakultas yang tiap tahunnya menerima banyak mahasiswa baru. Dari sekian banyak mahasiswa FIA, tidak sedikit yang telah mengharumkan nama UB khususnya FIA di tingkat nasional maupun internasional. Peran fakultas dalam membina dan memfasilitasi mahasiswanya agar terus dapat berprestasi sangatlah penting. Namun, kurangnya koordinasi dan keterbatasan informasi dari pihak fakultas seringkali membuat mahasiswa kebingungan dan harus mengambil langkah sendiri untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Khairani Aisyah mahasiswa FIA angkatan 2013 yang akrab disapa Rani mengungkapkan pengalaman pribadinya saat mengikuti program ASEAN Youth Exchange 2014. Dari tiga ribu mahasiswa se-Indonesia, ia terpilih menjadi satu dari tiga belas mahasiswa yang mewakili Indonesia di program yang diselenggarakan di Negeri Gajah Putih, Thailand. Rani sempat mengeluhkan sulitnya memperoleh bantuan dana dari pihak fakultas (FIA) saat hendak mengikuti program tersebut. Hal tersebut dipicu oleh pemberian bantuan dana bagi mahasiswa berprestasi harus melalui prosedur program kerja Lembaga Otonomi Fakultas (LOF) di FIA. Selama ini, mahasiswa peraih juara tiga lomba karya tulis ilmiah nasional di Universitas Halu Oleo Kendari 2013 tersebut harus menanggung sendiri semua dana untuk kegiatannya. Padahal, kegiatan yang ia ikuti juga membawa nama baik UB khususnya FIA. Alasan utama mahasiswa minat Bisnis Internasional (Binter) ini memilih menggunakan dana pribadinya adalah ia tidak ingin kehilangan kesempatan mengikuti ajang-ajang bergengsi, selain itu minimnya informasi dari pihak fakultas juga menjadi faktor pendukungnya. “Informasi dari fakultas tidak K lengkap, dan seringkali informasi (lomba) didapat dari luar (fakultas), jadi pakai dana pribadi daripada meninggalkan peluang,” ungkap Rani. Ia juga menambahkan meski menggunakan dana pribadi, ia tidak pernah menanggalkan nama almamaternya. “Karena hampir mustahil jika saya mendaftar tanpa ada embel-embel kampus, satu hal penting saat ditanya asal saya, dengan bangga saya akan memperkenalkan Binter, FIA, dan yang pasti Universitas Brawijaya,” imbuh Rani yang baru-baru ini menjadi delegasi Indonesia dalam International Student Energy Summit Canada pada tahun 2015. Sama halnya dengan Rani, Mufli Muhammad juga harus menggunakan dana pribadi untuk menyalurkan minatnya dalam mengikuti berbagai perlombaan. Mahasiswa peraih juara satu lomba esai tingkat nasional bertajuk Economics Event (PRESENT) 2015 STEI Tazkia, mengungkapkan alasan penggunaan dana pribadinya. Hal itu dikarenakan segannya Mufli untuk datang ke Research Study Club (RSC) selaku LOF yang menaungi pengembangan minat dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah. “Saya segan untuk datang ke RSC setiap ingin menanyakan seputar fasilitas bantuan dana untuk perlombaan penulisan ilmiah karena saya bukan anggota RSC,” ungkapnya. Ia juga menambahkan RSC dapat membantu teman-teman FIA untuk mendapatkan bantuan dana perlombaan dengan catatan mendapatkan persetujuan dari Pembantu Dekan III (PD III) FIA. Ditemui di ruangannya, Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si selaku PD III FIA, mengatakan bahwa terdapat dua bentuk fasilitas dari pihak fakultas bagi mahasiswa FIA yang ingin mengikuti perlombaan. Fasilitas tersebut adalah pemberian bantuan dana dan reward. Bantuan dana diberikan melalui seluruh LOF di FIA selaku lembaga yang diberi wewenang oleh fakultas untuk menyelenggarakan aktivitas, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan. Sementara itu, reward diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kompetisi tanpa melalui LOF atau mengikuti perlombaan atas nama pribadi. Pemberian reward dapat berupa uang atau pun barang bermanfaat bagi pemenang lomba. Lebih lanjut, Sri Mangesti menjelaskan apabila mahasiswa ingin mendapatkan bantuan dana guna keperluan perlombaan, maka harus mengikuti prosedur melalui LOF. Apabila mahasiswa ingin mendapatkan reward, maka mahasiswa yang bersangDIANNS 53 - 36 Kabar FIA Foto: Asti

kutan harus melaporkan hasil perlombaan kepada Bagian Kemahasiswaan FIA, dimana Bagian Kemahasiswaan bertugas untuk mendata berbagai prestasi yang telah dicapai mahasiswa. Saat DIANNS menanyakan upaya fakultas dalam menjaring mahasiswa berprestasi di FIA, Sri Mangesti menjawab bahwa pihak fakultas telah melakukan pemantauan guna mencari bibit-bibit baru mahasiswa berprestasi melalui LOF di FIA. Pihak fakultas memberikan wewenang kepada LOF untuk melakukan perekrutan dan pemilihan anggota, menyelenggarakan kegiatan atau perlombaan untuk mahasiswa FIA, sehingga bakat dan minat setiap mahasiswa akan dapat tersalurkan. Melalui upaya tersebut, pihak fakultas dapat mengetahui data-data terkait mahasiswa berprestasi, baik nama, jumlah, tahun, dan kegiatan yang diikuti. Pada praktiknya, mahasiswa berprestasi di FIA terbagi menjadi dua kelompok, yakni mahasiswa berprestasi yang mengikuti perlombaan melalui LOF dan mahasiswa berprestasi yang mengikuti perlombaan atas nama pribadi. Ratna Dhian Noventy, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik angkatan 2012, merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan fasilitas dari fakultas dalam mengikuti berbagai kegiatan perlombaan. Berbagai gelar juara dan kesempatan emas pun telah ia dapatkan seperti juara keempat USU National Scientific Challenge Event 2015 di Universitas Sumatera Utara (USU), juara pertama The Most Outstanding Student di FIA, dan menjadi perwakilan International Internship and Exchange Program between Utara Malaysia University and Brawijaya University. Ratna mengungkapkan karena perlombaan yang ia ikuti termasuk ke dalam ranah lomba karya tulis ilmiah, maka prosedurnya sesuai dengan yang telah ditetapkan RSC agar dapat menggunakan fasilitas yang disediakan fakultas. “Saya senantiasa mengajukan ke lembaga tersebut jika hendak mengikuti perlombaan di bidang karya tulis ilmiah,” terang mahasiswa yang menjadi finalis dari Scientific Writing Competition-SELF (Sharia Economic Learning Forum) XII di Universitas Udayana Bali. Ratna berharap peran fakultas tidak hanya memberi dukungan pada kegiatan yang sifatnya perlombaan, namun juga hal-hal seperti konferensi pemuda atau forum pemuda, baik lingkup internasional maupun nasional. “Sebagai wujud nyata kepedulian fakultas untuk meningkatkan kerja sama, memberikan kinerja berkualitas tinggi, belajar dari cara yang berbeda untuk hidup, dan agar benar-benar mampu untuk menjadi generasi emas dan juga memberikan kontribusi positif bagi generasi selanjutnya,” papar Ratna. Ia juga menambahkan agar fakultas senantiasa memfasilitasi setiap mahasiswa dalam mencapai prestasi yang membanggakan dengan terus melakukan monitoring. Seperti halnya Ratna, Mufli berharap agar setiap perlombaan dapat diberikan dana karena setiap perlombaan yang diikuti akan membawa nama baik almamater tercinta. Tidak jauh berbeda dengan Ratna dan Mufli, Rani berharap fakultas dapat menjembatani setiap mahasiswa untuk menemukan “jalan keluar” apabila memang fakultas tidak dapat memberikan banyak dukungan. Liputan: Asti Faizati Nuris Ajizah Kabar FIA foto: Ipad DIANNS 53 - 38

DIANNS 53 - 38 Polemik Praktik Sanksi Pidana Mati Politik asca ditetapkannya sanksi hukuman mati terhadap Pterpidana mati narkotika Mary Jane pada tanggal (28/4) lalu, menyebabkan timbulnya polemik di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya bias dalam penafsiran hukum yang berpegang pada DUHAM (Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia) dan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007 tahun 2007. Menanggapi dualitas pandangan tersebut, Eva Achjani Zulfa, sebagai Dosen Pidana Universitas Indonesia (UI), ketika ditemui di kampus UI, Depok (18/7) mengatakan “Berbicara soal hukuman mati maka ada dua hal besar yang perlu ditekankan, yaitu perihal sejarah dan soal regulasi baik dalam konteks universal maupun nasional.” Dalam sejarahnya, vonis hukuman mati kerap dijatuhkan kepada suatu jenis tin-dak pidana tertentu, yaitu berkaitan dengan suatu ideologi atau kepercayaan. Pada masa Yunani hingga Renaissance, nama tokoh-tokoh besar seperti Copernicus, Galilei Galileo, dan bahkan Socrates telah menjadi korban dari tindak pidana mati. Konsep hukuman mati yang diterapkan pada dasarnya menganut nilai-nilai sejarah, berbagai pandangan, dan filsafat hukum sehingga hukuman mati dianggap sebagai sebuah instrumen untuk memberikan efek pencegahan yang tepat. “Secara filsafatnya, penerapan konsep hukuman mati yang diterapkan saat ini berdasar pada konsep eye to eye. Pemberian hukuman mati juga berdasar pada adanya unsur-unsur yang mendukung bahwa seseorang berhak dijatuhi hukuman mati. Pada hakikatnya uman mati ada untuk memberikan efek pencegahan atau diterrent effect kepada si pelaku dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diterapkan,” jelas Irwansyah Mukhlis ketika ditemui di Kementerian Luar Negeri pada (5/7) selaku Kepala Seksi Pengajuan Hak-Hak Sipil dan Politik. Dari sisi regulasi, proses pemberian sanksi hukuman mati perlu diperhatikan secara tepat. Dalam kasus narkoba misalnya, memahami penggunaan metode pidana yang layak diberikan kepada para pelaku merupakan suatu hal yang penting. Selain itu, Eva mengatakan dalam menetapkan metode sanksi pidana narkoba, pemerintah perlu melihat permasalahan secara mendalam. Kebijakan pidana terhadap kasus narkoba, lanjutnya, perlu diarahkan melalui proses pencegahan, yaitu dengan pemberian edukasi dan pemahaman mengenai bahaya narkoba sejak dini kepada masyarakat. Eva menambahkan, Jika hal tersebut telah dilakukan, namun peredaran narkoba masih terjadi secara masif, pemerintah dinilai perlu untuk mengambil kebijakan hukuman mati. “Sarana hukum pidana meni-tikberatkan pada eskalasinya, kalau sosialisasi juga tidak cukup ya apa boleh buat, pemerintah perlu memberikan hukuman huk mati sebagai tindakan pencegahan. Saya merasa bahwa hukuman mati itu masih perlu tetapi untuk kondisi-kondisi yang luar biasa,” imbuh Eva. Kontroversi Hukuman Mati di “Negeri Mafia Narkoba” Sebagai negara yang memiliki luas wilayah terbesar keempat di dunia dengan kepemilikan pulau sekitar 17.000. Keamanan wilayah Indonesia di bagian perbatasan masih menjadi masalah serius, membuat Indonesia menjadi pasar yang paling potensial bagi bisnis narkoba. Irwansyah Mukhlis membenarkan hal ini. Menurutnya, narkoba telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. “Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), transaksi perdagangan barang haram tersebut, saat ini menyentuh angka 48 triliun. Selain itu, 33 orang meninggal setiap harinya akibat narkoba dan diperkirakan 4 juta penduduk Indonesia sebagai pengguna narkoba,” ujarnya. Fakta ini yang kemudian menjadi dasar penetapan, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai pelanggaran hukum luar biasa atau The Most Serious Criminal di Indonesia. Penetapan tersebut semakin diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-V/2007 yang menyatakan, bahwa pemberiaan hukuman mati kepada terpidana kasus foto: Esa

DIANNS 53 - 39 Politik sebut dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengenai tata cara pemberian sanksi pidana mati. Irwansyah Mukhlis juga menuturkan hal serupa, pemberian hukuman mati tidak melanggar esensi dari HAM itu sendiri. Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia dikatakan pada pasal 6 ayat (2) bahwa, di negaranegara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.” Pada konteks konstelasi politik tingkat internasional, Irwansyah Mukhlis juga memaparkan bahwa kita tidak melanggar hukum yang terdapat di ICCR tersebut. “Kita jelaskan bahwa we don't take a joy. Kita melakukan hukuman mati sebagai langkah terakhir. Kita perjelas alasan kita, kita tidak melanggar ICCPR pasal 6 ayat (2).” Dalam ICCPRterutama pada Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) terdapat second optional protocol yang berisi mengenai abholisment of death penalty, tetapi hingga saat ini Indonesia belum menyetujui perjanjian tersebut karena keberadaan sanksi pidana mati masih dirasa perlu. Mengacu pada aturan dan norma internasional yang ada, hukuman mati merupakan hukum pidana yang relevan. Menurut Irwansyah Mukhlis, ketika hukuman mati dikaitkan dengan norma internasional, maka akan menjadi sangat politis karena norma internasional pun mengalami perkembangan. Jika merefleksi ulang sebelum adanya ICCPR, hukuman mati merupakan sanksi pidana yang lumrah dilakukan di berbagai negara. Namun dengan adanya shifting internasional, praktik dari hukuman mati itu sendiri semakin dipersempit. Hukuman mati hanya diterapkan untuk tindak kenarkoba tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang dalam memperoleh kepas tian hukum. Walaupun demikian pada praktiknya, pemberian hukuman mati menimbulkan dualitas pandangan dalam penafsiran hukum. Di satu sisi , terdapat pihak yang menyetujui kebijakan pemerintah dalam pemberian hukuman mati kepada kasus terpidana narkotika dinilai tepat, sebab kejahatan tersebut berdampak secara masif terhadap generasi muda. Di sisi lain, pihak kontra, memandang kebijakan untuk pemberian hukuman mati, adalah perampasan terhadap hak asasi seseorang di mata hukum. Sehingga, dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Menanggapi hal tersebut, Eva mengatakan bahwa masyarakat kerap terbentur dengan konteks hukum yang bersifat non-derogable right (yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) dalam HAM dimana penjaminan atas pemenuh seseorang bersifat mutlak. Padahal secara filosofis, Ia memandang bahwa berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 29 yang dikeluakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 menyatakan, bahwa pemenuhan Hak Asasi Manusia seseorang tidak boleh berakibat pada terlanggarnya Hak Asasi orang lain. Dalam DUHAM pasal 29 ayat (2) disebutkan, “Terhadap pemenuhan, perlindungan hak-hak asasi manusia itu juga bisa dibatasi oleh undang-undang. Dalam menjalankan hak–hak dan kebebasan setiap orang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diterapkan undang-undang yang tujuannya hanya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan tetap terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang ada dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.” Pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar pemberian sanksi pidana mati di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berpegang pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati serta Pasal 6 International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau sering dijahatan tertentu. Selain itu, Irwansyah juga menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi saat ini tidak ada kaitannya dengan intervensi terhadap kedaulatan hukum nasional. “Kita saat ini menjadi Central Attention karena Indonesia sudah lebih transparan. We have nothing to hide kepada pihak luar. Nah, inilah yang membuat semua orang akhirnya berbicara, sehingga seolah-olah itu semua jadi besar. Kalau saya liat justru tidak ada kaitannya sama kedaulatan negara, toh kita tetap melakukan eksekusi juga.” Selain itu, Eva menambahkan, negara perlu menerima segala bentuk kritik mengingat Indonesia adalah negara demokrasi. Namun jika kritik tersebut tidak mengubah suatu kebijakan pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah intervensi. Terdapat satu fenomena yang menarik di Indonesia, yaitu ketika terpidanan kasus narkotika dihukum mati, kerap menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sedangkan jika hukuman mati diberikan kepada terpidana terorisme, pro dan kontra justru tidak begitu mencuat di permukaan. Menurut Eva, hal ini disebabkan, kasus kejahatan narkotika melibatkan sindikat perdagangan antar negara serta adanya kepentingan politik internasional yang disinyalir bertujuan untuk mempersempit ruang gerak suatu negara dalam pemberian sanksi pidana mati. “Adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat ini akibat dari adanya politik dagang di lingkungan masyarakat. Di sisi lain, kepentingan politis negara asal terpidana kasus narkotika dalam melindungi warga negaranya kerap dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui penyuaraan ataupun menarik isu-isu hukuman mati ini kepada pelanggaran HAM. Sedangkan untuk kasus terorisme, permasalahan tersebut merupakan permasalahan negara-negara superior dimana mereka kerap menjadi target dari gerakan tersebut, sehingga terlihat jelas di sinilah letak politisasinya,” imbuh Evi. Liputan: Esa Kurnia Alfarisi dan Roihatul Musyafi

Revitalisasi Pasar Hilangkan Esensi Tradisional DIANNS 53 - 40 Politik ebijakan Pemerintah KKota (Pemkot) Malang, untuk merevitalisasi pasar tradisional, dinilai tidak mempertimbangkan aspek budaya keindonesian. Hal ini disampaikan oleh Dewan Daerah Wahana Lingkungan (Walhi), Kota Malang, ketika awak media LPM DIANNS menemui Purnawan Dwikora atau yang kerap disapa Pupung di Fakultas Hukum, Universitas Widyagama pada (27/7). Ia mengatakan ,“Masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, pasar tradisional adalah ruang yang sarat dengan nilai-nilai kultural, ruang publik yang berguna sebagai sarana interaksi sosial bukan hanya sekadar ruang ekonomi sebagai tempat jual beli barang semata atau seperti toko modern. Itulah mengapa, revitalisasi pasar dengan cara seperti ini tak jarang menghilangkan esensi tradisional itu sendiri. Padahal, pasar merupakan tempat terjadinya interaksi sosial dengan menanamkan nilai-nilai sosial ekonomi.” Sosial-Ekonomi adalah hubungan bermasyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi antara kehidupan sosial dengan ekonomi. Revitaliasasi pasar seperti yang dimaksud, salah satunya terjadi di Pasar Dinoyo. Pasar diubah menjadi dua bangunan megah: satu bangunan untuk pasar tradisional dan satu gedung lainya, adalah pusat perbelanjaan modern berupa mall. Selaku Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot), Malang, Erik Maulana mengatakan bahwa pemerintah lebih memilih membangun dua pasar sekaligus, karena berusaha untuk menyeimbangkan berbagai aspek, salah satunya agar pedagang kecil dapat berjualan dan pendapatan kota bisa tinggi. Hal ini dikarenakan pengenaan pajak pada pasar modern lebih jelas. Berbeda dengan Erik Maulana, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya (PP Otoda FH UB), Syahrul Sajidin mengatakan ”Revitalisasi tidak harus dimaknai yang dulunya kumuh menjadi ber-AC, lalu bersanding dengan mall, tidak harus seperti itu. Tetapi, revitalisasi pasar tradisional adalah bagaimana mengembalikan esensi pasar tradisional dan menata kelembagaan agar pasar tradisional ini tetap laku.” Sebelumnya, kebijakan Pemkot untuk merevitalisasi Pasar Dinoyo, sejak awal tahun 2010 sampai pada 7 Juni 2015, ketika mall Dinoyo City resmi dibuka untuk umum, penolakan masih terus gencar dilakukan oleh para pedagang (24/08/15). Sebab, dalam aksi tersebut para pedangang menuntut kepastian waktu untuk menempati Pasar Terpadu Dinoyo baru. Menurut Syahrul, jika mengacu pada perjanjian yang telah disepakati oleh Pemkot Malang dengan PT Citra Gading Asritama kepada para pedagang, seharusnya pihak investor menyelesaikan proses pembanguan Pasar Terpadu Dinoyo lebih dahulu. Akan tetapi, pada kenyataannya justru berbeda. Syahrul juga menambahkan, bahwa banyak terjadi pelanggaran hukum ihwal kesepakatan perjanjian. “Ada perjanjian bahwa pasar akan dibangun dengan luas yang sudah ditentukan, juga detail ruang, dan pengelolaan listriknya pun sudah disepakati. Namun, ketika bangunan sudah jadi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal,” tutur Syahrul. Syahrul juga mengkritisi, ihwal kebijakan Pemkot dalam proses revitalisasi yang melibatkan pihak investor, sebagai tambahan dana untuk pembangunan, sesunggunya hal itu justru, menambah beban bagi para pedagang lokal. Sebab, harga kios di Pasar Dinoyo yang telah direvitalisasi naik sekitar 200-300 persen. Syahrul menuturkan bahwa, harga tersebut tidak mungkin mampu dijangkau oleh para pedagang. “Sewa kios untuk sekarang saja satu juga perbulan, dan penghasilan kotor saya sehari hanya delapan ratus ribu sampai dengan satu juta, biaya sewa itu masih berat,” keluh foto: Resti

DIANNS 53 - 41 Politik Purwanto, pedagang Pasar Dinoyo. Pembebanan harga kios yang sedemikian rupa dapat memicu pedagang asli Dinoyo, tidak mampu berjualan di sana. “Ada ibu-ibu yang berjualan kembang (bunga tabur), modalnya tidak sampai lima puluh ribu. Ia tidak dihitung sebagai pedagang, karena tidak membayar sewa bidak (kios). Jika di pasar modern, apakah Ia bisa masuk? Tentu tidak,” imbuh Syahrul. Di sisi lain, Erik mengatakan bahwa hal tersebut sengaja dilakukan untuk pedagang yang memiliki bidak saja. “Harus ada penegakan bahwa orang yang tidak terdaftar tidak boleh ada di sana, sehingga potensi untuk mendapatkan keuntungan besar sekali, kalau pasar dikelola dengan baik,” ucap Erik. Hal itu bertentangan dengan pernyataan Pupung, “Revitalisasi diperlukan sebagai pemberdayaan. Meskipun ekspresi pasar dibuat lebih modern, pedagang tidak boleh disingkirkan. Esensi tradisionalnya juga harus tetap ada,” tegas Pupung. Posisi Pemerintah Kebijakan untuk merevitalisasi pasar tradisional di Kota Malang seperti: Pasar Terpadu Dinoyo, Pasar Blimbing, dan Pasar Gadang. Pemkot, memilih untuk bekerja sama dengan investor. Oleh karena itu, investor mendapatkan kewenangan dalam menentukan pembentukan pasar yang baru. Erik menyatakan, pemerintah memilih untuk tidak menggunakan dana dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut lantaran pemerintah khawatir ketika sudah mengeluarkan banyak dana, namun ternyata biaya operasional di lapangan tidak berjalan dengan baik, karena pengelolaan yang tidak profesional. Di satu sisi, Syahrul mengatakan pemerintah merasa revitalisasi pasar bukan lagi urusannya, ketika pengelolaannya sudah diserahkan kepada pihak investor. Ini terlihat ketika terjadi konflik antara pedagang Pasar Blimbing dengan investor. Syahrul menuturkan, konflikkonflik yang terjadi sebenarnya dapat dicegah, jika Pemkot Malang dalam proses pembangunan, menggunakan dana APBD. Sebab, hal itu dapat menjaga posisi dan wewenang pemerintah. pangsa pasar rakyat (tradisional). Berdasarkan hasil data yang dihimpun oleh AC Nielsen, pangsa pasar rakyat Indonesia mengalami penurunan, yakni dari 65 persen pada tahun 2000 menjadi 47 persen pada tahun 2008. Artinya, terjadi penurunan omset pasar rakyat sebesar 18 persen selama 8 tahun, atau rata-rata penurunan sebesar 2,25 persen pertahun. Lebih lanjut, Syahrul mengatakan “Ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional dan tidak mungkin bisa terfasilitasi ketika pasar tradisional itu dimodernisasi,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa, pasar tidak hanya tempat pedagang dan pembeli saling bertransaksi. Namun, terdapat kelas sosial lain yang ikut menggantungkan hidupnya, seperti: kuli angkut, pengemis, dan juga sopir angkot melalui perputaran uang yang ada di pasar. Keberadaan pasar tradisional mempunyai peran penting bagi masyarakat indonesia, namun kenyataannya keberadaan pasar tradisional justru semakin terimpit di tengah gempuran model pembangunan modern. Kondisi tersebut disajikan melalui hasil survei AC Nielsen, yang menyatakan pertumbuhan pasar modern di Indonesia mencapai 31,4 persen, namun pasar rakyat mengalami pertumbuhan negatif sebesar (-8,1) persen. Liputan: Danar Yuditya Pratama dan Resti Syafitri Andra “Konflik-konflik yang terjadi selama ini, disebabkan legasi yang di-keluarkan oleh Pemkot Malang, dalam pengelolaan pasar tidak menggunakan dana APBD,” ucap Syahrul. Selaras dengan Syahrul, Pupung menerangkan, bahwa keterlibatan investor dalam kebijakan publik, boleh saja asalkan, wewenang terbesar tetap dipegang oleh pemerintah. Pemerintah harusnya menjalankan kebijakannya sesuai dengan peraturan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan bahwa pembangunan perekonomian Indonesia harus didasarkan pada prinsip ekonomi kekeluargaan. Amanah itu juga tertulis antara lain dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 52/M-Dag/Per/12 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Serta pelaksanaan perekonomian yang melindungi hak kesejahteraan ekonomi kecil, tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 ihwal Konvenan Internasional terhadap pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Serta jelas amanat konstitusi ekonomi, yakni Pasal 28 H Ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945 telah menyiratkan bahwa pasar tradisional wajib dilindungi dan dijamin hak kehidupannya. Jumlah Pangsa Pasar Rakyat Merosot Semua isi konstitusi mengamanatkan agar pemerintah melindungi pelaku ekonomi kecil yaitu Foto: Resti

Genjot Pajak Kos, Pemkot Perlu Tingkatkan Kualitas Belanja Anggaran Ilustrasi: Irul DIANNS 53 - 42 a d a k o n d i s i p e rekonomian nasional yang terus melemah, yakni tercatat per Agustus 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi terpuruk di angka 4,71 persen, target penerimaan pajak Kota Malang justru dinaikkan. Berdasarkan perubahan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) 2015, target penerimaan dari sektor pajak naik dari 270 milyar rupiah menjadi 272,5 milyar rupiah. Dalam rangka merealisasikan target tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menerapkan pengenaan pajak kos melalui dua kegiatan yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan mencari Wajib Pajak (WP) baru yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan intensifikasi pajak yaitu upaya peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak. Di sisi lain, selain capaian target penerimaan, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran WP dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak serta meningkatkan kualitas belanja anggaran daerah, sebab penerapan pemungutan pajak akan mengurangi gairah perekonomian sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Munawar Ismail SE. DEA, menyatakan, penerapan pajak menjadi opsi yang mudah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi, kebijakan pemungutan pajak juga dapat berdampak pada melemahnya gairah ekonomi masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kualitas belanja anggaran yang berorientasi pada investasi. Kritiknya, lanjut Munawar, karena tarif kos menjadi mahal, para penghuni kos akan menghindari pajak dengan cara memilih tempat kos yang tidak dikenai pajak. Hal ini berpotensi menurunkan penghasilan pemilik kos yang terdaftar sebagai WP kos. “Pajak kos ini kan baru diterapkan di Kota Malang saja, kemungkinan mahasiswa menghindari pajak dengan beralih ke tempat kos di daerah yang tidak dikenai pajak kos,” kata Munawar. Pemkot Malang baru menerapkan pajak kos sejak dua tahun lalu. Peraturan ini tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perda ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat (21) yang berbunyi, “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).” Undang-Undang tersebut diartikan bahwa pemilik kos yang memiliki jumlah kamar di bawah sepuluh kamar bukan merupakan WP hotel ataupun kos sehingga tidak dikenakan pajak. Adapun tarif pengenaan pajak kos sebesar 5 persen dikalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa penghasilan dari sejumlah kamar yang dihuni. Misalnya, pemilik bangunan kos yang mempunyai lima belas kamar, tetapi yang terisi hanya sembilan kamar, maka perhitungannya adalah 5 persen dikalikan dengan sejumlah uang yang seharusnya dibayarkan dari penghasilan sembilan kamar. Meskipun telah diatur oleh Undang-undang, bukan berarti tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pemilik kos untuk menghindari pajak. “Pemilik kos bisa jadi membatasi jumlah kamar ketika membangun kos-kosan dengan jumlah di bawah ketentuan yang mengatur tentang itu, atau mereka membangun hunian kos di daerah yang belum diterapkan pajak kos,” imbuh Munawar. P Ekonomi

DIANNS 53 - 43 Belum optimal Kota Malang yang memiliki banyak perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, merupakan potensi objek pajak yang cukup besar. Namun, besarnya potensi objek pajak kos tersebut saat ini belum diikuti dengan kapasitas pengelolaannya, sehingga hasilnya belum optimal. Selama periode 2013-2015, terdapat 635 orang WP yang telah tercatat di Dispenda Kota Malang. Dari jumlah tersebut, 615 orang diantaranya adalah WP yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan ditetapkan sebagai WP kos. Sedangkan sisanya, menurut keterangan Wiwik Yosoniati selaku Kepala Seksi Pendataan Dispenda, masih dalam tahap proses pendaftaran dan penetapan WP. “Sedangkan untuk 20 rumah kos-kosan masih dalam proses. Maksudnya pendataan baru dilakukan pada tahap pendaftaran untuk mendapatkan NPWPD sebelum ditetapkan sebagai wajib pajak,” tutur Wiwik. Berdasarkan jumlah WP yang terdaftar saat ini, Dispenda hanya memiliki 13 orang petugas yang bertanggung jawab mendata seluruh objek pajak kos yang ada di Kota Malang. Pihak Dispenda mengakui bahwa jumlah petugas yang ada saat ini hanya cukup untuk mendata potensi objek pajak kos di wilayah tertentu. Oleh karena itu, cara yang digunakan oleh Dispenda yakni turun ke lapangan untuk melakukan pendataan secara langsung dengan perkiraan zona tertentu yang dianggap memiliki paling banyak bangunan kos-kosan. “Kalau dibilang cukup, ya cukup. Dengan jumlah petugas yang ada, kita biasanya turun ke lapangan dengan sistem piket dan kita lakukan rutin secara berkala,” lanjut Wiwik. Masih dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak kos, Dispenda bekerja sama dengan instansi terkait semisal pihak kecamatan untuk mendata jumlah bangunan kos di setiap daerah. Terutama di daerah sekitar kampus sebab di daerah tersebut dianggap sebagai daerah padat bangunan kos. Wiwik menjelaskan bahwa selama ini daerah yang sudah aktif membayar pajak kos adalah Kecamatan Lowokwaru dan Dinoyo, sedangkan Kecamatan Kedung-kandang menjadi kecamatan yang belum aktif dan paling sedikit membayar pajak kos. Masih sekitar 30 persen, lanjut Wiwik, WP kos yang belum menjadi pembayar pajak aktif karena masih ada bangunan kos yang memang masih dalam tahap pembangunan. Selain itu, kendala yang sering dihadapi petugas di lapangan adalah pemilik kos sedang tidak berada di tempat. Maka, tindakan yang dilakukan pihak Dispenda adalah mengundang pemilik kos ke kantor Dispenda dan membicarakan perihal kebijakan pajak kos tersebut. Dispenda berharap tindakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kos oleh pemilik dan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kos. “Dispenda pun mengharapkan kesadaran bagi para pemilik usaha koskosan yang merupakan wajib pajak untuk aktif membayar pajak kos. Apabila pemilik kosan membandel, maka akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, jika mereka tetap saja membandel maka akan diadakan osgab (operasi gabungan) yang bekerja sama dengan kepolisian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan kejaksaan,” tegas Wiwik. Dwi Cahyo T Y, S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Penagihan Dispenda menambahkan bahwa ada cara lain, selain petugas mendatangi rumah kos secara langsung, yang dapat ditempuh oleh pemilik kos dalam rangka memenuhi kewajibannya membayar pajak kos. Pemilik kos dapat membayarkan sendiri pajak tersebut melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau yang sering disebut self assessment. Wiwik mengatakan bahwa target Dispenda terhadap pajak kosan sebesar 1 milyar rupiah sudah terealisasi sebesar 970.536.292 rupiah atau sekitar 97,5 persen. Seiring dengan bertambahnya WP di Kota Malang, maka targetnya juga akan ditambah. Dispenda sendiri juga melakukan upaya ekstensifikasi terhadap pajak kos Kota Malang. Upaya tersebut disampaikan oleh Tri Oky Rudianto P, SE, Msi selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, “Kami akan terus melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan mendatangi langsung rumah-rumah kos sekaligus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang kebijakan pajak kos.” Tri Oky juga berharap melalui kegiatan sosialisasi ini tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat. “Ke depan kami akan melakukan sosialisasi kebijakan pajak kos ini bersama masyarakat dengan mengundang publik figur untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dalam bentuk kegiatan sarasehan,” lanjutnya. Liputan: Moh. Khoirul Anwar dan Rahma Agustina Nurmayoenida “Penerapan pajak menjadi opsi yang mudah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi, kebijakan pemungutan pajak juga dapat berdampak pada melemahnya gairah ekonomi masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kualitas belanja anggaran yang berorientasi pada investasi.” TAX TAX TAX TAX Ekonomi

DIANNS 53 - 44 ha) dari total luas lahan sebelumnya yang diperkirakan tiga ribu lima ratus hektare (3.500 ha). Hal tersebut disebabkan banyak lahan pertanian apel yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian komoditi lain, lahan tidur, gedung, perumahan, maupun vila. Alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu terjadi sebesar 5%-10% pertahun. Alih fungsi tersebut marak terjadi di wilayah Desa Junrejo dan Oro-Oro Ombo. Menurut Tati Wardiati, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, alih fungsi lahan ini sudah terjadi sejak lama. “Sudah sejak lama lahan pertanian dijadikan perumahan. Hal itu tentu menyebabkan penurunan produksi apel selama ini,” terang Tati (8/7). Hariono, petani sekaligus Ketua Kelompok Tani (Poktan) Maju Bersama, membenarkan maraknya alih fungsi lahan pertanian apel. Ia menuturkan bahwa dulunya apel dari Junrejo dan Oro-Oro Ombo merupakan salah satu apel dengan kualitas terbaik di Batu. Namun seiring bertambahnya kepadatan penduduk, kebutuhan perumahan pun bertambah. Tak hanya itu, banyak pula gedung tinggi yang dibangun di daerah tersebut, alhasil pertanian apel pun bergeser ke Desa Punten dan sekitarnya. Kini pertanian apel di OroOro Ombo dan Junrejo punah. Hariono juga mengatakan bahwa alih fungsi lahan kini mulai terjadi di desa yang kini ia tempati, Desa Tulungrejo. Terbukti dengan kebun apel di belakang rumahnya sudah mulai berubah menjadi kompleks berdirinya vila-vila. Berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030, Kecamatan Junrejo masuk ke dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) II. BWK II berfungsi sebagai wilayah utama pengem-bangan permukiman kota yang dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi, dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta. Padahal menurut catatan Distanhut Kota Batu, Junrejo dan Oro-Oro Ombo merupakan daerah untuk pertanian apel. Selain itu, dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Da t a Dina s Pe rt ani an dan Kehutanan (Distanhut) Kota Batu menyebutkan, pada tahun 2009 Kota Batu mampu memproduksi 1.291.352 kuintal apel, sedangkan pada tahun 2014 produksi apel hanya 708.438 kuintal. Kemrosotan produksi apel ini disinyalir terjadi karena beberapa hal; mulai dari penurunan luas lahan, kurangnya permodalan, hingga kualitas tanah Kota Batu yang memburuk. “Penurunan luas lahan pertanian di Batu menjadi salah satu penyebab kemrosotan produksi Apel Batu yang cukup tajam,” tutur Budi Santoso atau yang akrab disapa Tosi selaku Kepala Distanhut Kota Batu saat ditemui DIANNS (8/8). Luas lahan Apel Batu saat ini tersisa sekitar seribu tujuh ratus hektar (1.700 Bappeda) Kota Batu Tahun 2012-2017, disebutkan bahwa salah satu hambatan pengembangan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik dikarenakan terbatasnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Menanggapi hal ini, Tosi mengungkapkan bahwa belum ada perda yang melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Ia berniat membuat perda pelarangan alih fungsi lahan guna mencegah kepunahan Apel Batu, mengingat penurunan produksi sebenarnya sudah terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan. “Mimpi saya membuat perda yang melarang alih fungsi lahan pertanian. Khususnya untuk sawah, lahan perkebunan, dan lahan penghasil holtikultural. Selama ini masih bebasbebas saja untuk menyulap lahan persawahan menjadi hotel dan lahan pertanian mejadi objek wisata. Sudah saatnya ada keseimbangan ekosistem, jangan dibiarkan. Jika dibiarkan begitu saja, tidak lama lagi pertanian Batu akan hancur,” imbuhnya. Masalah yang dihadapi oleh para petani Apel Batu bukan hanya mengenai alih fungsi lahan. Lebih dari itu, Hariono s a a t d i t e m u i DIANNS (20/8) menge luhkan perihal sulitnya modal untuk mengelola kebun apel. “Petani apel saat ini banyak yang ngeluh (pus ing). K a m i k e - sulitan m o - Kadistanhut: Penurunan Luas Lahan Jadi Salah Satu Penyebab Kemerosotan Produksi Apel Batu ota Batu sebagai Kota KWisata dan Agropolitan di Jawa Timur merupakan visi penataan ruang Kota Batu seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu nomor 7 tahun 2011. Namun di tengah visi yang telah dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot), Apel Batu yang dikenal sebagai ikon kota justru terus mengalami kemrosotan. Foto: Ganis Ekonomi

DIANNS 53 - 45 yang tidak mendapat subsidi pemerintah, harus dibiayai sendiri oleh petani. Hariono mengungkapakan untuk menutup kebutuhan modal tersebut, poktannya meminjam uang kepada bank dengan bunga 0.5% per tahun. Kebijakan bunga rendah ini merupakan kebijakan pemerintah untuk meringankan beban petani. Senada dengan Hariono, hasil penelitian yang dirilis oleh Balai Penelitian Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) Kota Batu pun menyebutkan bahwa salah satu penunjang utama dalam pengembangan agri-bisnis apel adalah permodalan. Namun, tidak semua petani mau memanfaatkan sumber modal dari bank karena masalah birokrasi dan tanggungan yang dianggap kurang memihak petani kecil. Berkaitan dengan pengelolaan lahan apel, ada pihak lain yang tidak bisa diabaikan yaitu para buruh tani apel. Buruh tani apel adalah orangorang yang tidak memiliki lahan namun ikut serta dalam pengelolaan lahan apel. Nasib buruh tani apel di Indonesia masih memprihatinkan karena upah mereka di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Hariono meng a t a k an b ah wa buruh tani apel y a n g i a p e - kerjakan diupah Rp 35.000/hari. Sedangkan UMR Kota Batu ditetapkan sebesar Rp 1.877.000/bulan. Tosi juga mengakui soal ketidak sejahteraan buruh tani. Menurutnya, salah satu parameter kesuksesan pertanian Indonesia adalah kemakmuran buruh tani. Pemerintah pun belum bisa memberikan banyak bantuan karena terkendala anggaran yang minim. Anggaran pertanian Indonesia adalah sekitar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sekitar 15,8 trilyun. “Seandainya anggaran kita bisa mencapai 10% saja sudah bagus. Namun, anggaran besar juga membutuhkan strategi yang dal. Jika modal dipenuhi, banyak petani yang bisa berhasil. Namun jika tidak terpenuhi, dipastikan petani akan merugi,” keluhnya. Ia menambahkan bahwa dalam pengelolaan satu hektar kebun apel membutuhkan biaya minimal 70 juta rupiah. Setiap hektar lahan apel rata-rata akan menghasilkan 45 ton apel per tahun dengan harga yang fluktuatif tergantung musim. Selama ini harga apel berkisar antara Rp4.000- Rp12.000. Hasil tersebut akan diperoleh jika modal juga dapat dipenuhi. Selama ini bantuan permodalan yang diterima petani adalah bantuan untuk kebutuhan lahan seperti pupuk, obat-obatan, dan alat pembasmi hama. Bantuan tersebut diberikan untuk sejumlah tanah yang luasnya ditentukan pemerintah perpoktan, tergantung banyak-sedikitnya anggota. Contohnya Poktan Maju Bersama yang beranggotakan dua puluh lima orang mendapatkan bantuan untuk lima hektar lahan. Bantuan tersebut akan dibagi dengan seluruh anggota poktan. Sedangkan untuk bagian l a h a n lebih bagus agar tidak salah kelola,” jelasnya. Sejarah Apel dan Kesuburan Tanah di Kota Batu Ada tiga varietas apel yang umumnya ditanam oleh petani di Kota Batu, yaitu Manalagi, Anna, dan Rome Beauty. Setiap varietas memiliki ciri khas dan pangsa pasar masing-masing. Varietas yang memiliki pangsa pasar paling tinggi adalah Apel Manalagi, karena rasanya yang lebih manis dibanding varietas lain. Apel Batu diperkirakan mulai dibudidayakan di KotaBatu pada tahun 1930-an, dimana pada saat itu Batu masih termasuk daerah administratif Kota Malang. Meskipun pada saat penjajahan Jepang tanaman apel sempat digeser oleh tanaman jarak, pada tahun 1950-an apel kembali dibudidaya oleh masyarakat. Sejak saat itulah, apel terus berkembang dan hingga kini dijadikan ikon Kota Batu. Seiring berkembangnya perekonomian masyarakat, varietas baru pun mulai dikembangkan oleh petani. Varietas baru tersebut adalah Apel Hwang Lien. Namun, buah varietas ini lebih kecil dan harganya masih mahal sehingga belum mampu mengalahkan pangsa pasar Apel Manalagi. Joko Susilo Utomo, Kepala Balitjestro Kota Batu, mengatakan bahwa petani masih dalam tahap percobaan untuk menanam Apel Hwang Lien. Apel yang telah lama dibudidayakan di Batu ternyata menyisakan sejumlah masalah. Berdasarkan data Distanhut, jumlah pohon apel pada tahun 2014 adalah 2.146.629 pohon namun kini hanya 1.234.100 pohon yang masih produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa pohon-pohon tersebut membutuhkan peremajaan. Di sisi lain, Apel Batu yang sejak dulu dipupuk anorganik menyebabkan tanah mampat dan mengeras. Akibatnya, air susah meresap kedalamtanah dan akarakar halus pohon pun sulit untuk menyerap air. Joko menyebut tanah Kota Batu dalam keadaan sakit parah. Meskipun pupuk anorganik menyebabkan tanah mengeras, bukan berarti pupuk ini tidak boleh digunakan. Pupuk anorganik berguna untuk membantu metabolisme pohon Foto: Ganis Ekonomi

bisa dilakukan dalam waktu singkat. Setidaknya 2 sampai 3 tahun baru dapat dilihat hasilnya,” ungkap Joko. Joko juga menyayangkan isu cuaca ekstrem yang sempat menyeruak di masyarakat. Isu itu mengatakan bahwa Apel Batu harus dipindah ke dataran yang lebih tinggi agar tidak mati. Namun, menurutnya, isu tersebut tidaklah benar. Joko beranggapan bahwa tanah yang harus diperbaiki, dan merangsang keluarnya buah. Jika hanya diberi pupuk organik, pohon apel akan kurus dan menghasilkan buah yang kecil. Oleh karena itu, harus ada peremajaan pohon dan tanah. Peremajaan tanah dapat dilakukan dengan penggunaan pupuk kandang dan mengurangi pupuk anorganik agar keremahan tanah kembali. “Pupuk kandang bisa memperbaiki keremahan tanah kembali namun proses ini tidak bukannya malah menyalahkan cuaca ekstrem. “Cuaca ekstremnya Batu seperti apa? Tetap saja (suhunya) dingin. Tanahnya yang harus diperbaiki bukan apelnya yang dipindah ke tanah lain,” imbuhnya. Liputan: Dea K. Riyadi dan Esa Kurnia Alfarisi Ekonomi Tosi mengungkapkan bahwa belum ada perda yang melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Ia berniat membuat perda pelarangan alih fungsi lahan guna mencegah kepunahan Apel Batu, mengingat penurunan produksi sebenarnya sudah terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan.

DIANNS 53 - 47 Skinhead, George Marshall mengatakan bahwa skinhead adalah subkultur yang muncul dari kelas pekerja di Inggris pada tahun 1960-an yang dikonsepsikan sebagai suatu kekuatan perlawanan kelas menengah atas nama nilai solidaritas kelas pekerja dan maskulinitas. Subkultur ini merupakan pengembangan dari kaum Mods yang merupakan versi kulit putih dari kaum Rudies. Mods terdiri dari anak-anak kelas menengah yang ingin kelihatan rapi, menonjol dan mampu menandingi kelas-kelas lainnya, kompetitif, bangga, dan gadungan. Mods memiliki empat aliran, yaitu kelompok art school, mainstream mods, scooter boys, dan kelompok hard mods yang kemudian dikenal dengan skinhead. Subkultur sendiri, menurut Brake –salah satu ahli sosial, merupakan suatu upaya untuk mengatasi masalahmasalah yang dialami secara kolektif, yang muncul dari kontradiksi berbagai struktur sosial. Ia membangun suatu bentuk identitas kolektif dimana identitas individu dapat diperoleh di luar identitas yang melekat pada kelas, pendidikan, dan pekerjaan. Novri Susan, Dosen Sosiologi dari Universitas (Unair), menyatakan pendapat yang senada dengan Brake. Menurutnya, subkultur merupakan interpretasi komunitas tertentu terhadap budaya mainstream, dimana ia bukan merupakan bagian dari budaya tersebut. Subkultur justru adalah sebuah bentuk perlawanan. Di Indonesia sendiri, subkultur skinhead masuk pada era 1990-an, diikuti dengan berkembangnya musik oi dan punk saat itu. Meskipun skinhead sering di asosiasikan dengan kelompok orang yang rasis dan neo-nazi, justru pada kenyatanya skinhead adalah kaum yang tertindas. Bahkan, sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh kasar atau buruh pelabuhan. Walaupun mereka berasal dari kelas pekerja, kaum ini memiliki cita rasa yang tinggi dalam menjalani gaya hidup. Mereka mengembangkan langsung gaya hidupnya dari pola hidup dan kemampuan finansial yang dimiliki. Musik skinheaddi Malang Selain menjadi gaya hidup, subkultur skinhead juga mengintervensi dunia musik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penganut skinhead yang merupakan penggemar musik oi!/ streetpunkdan juga punk. Di Indonesia sendiri, musik skinhead juga merasuk ke dalam tatanan sosial masyarakat salah satunya di Malang. No Man's Land yang berdiri sejak tahun 1994 adalah salah satu band yang beraliran skinhead di Indonesia yang berada di Malang. Ditemui wartawan DIANNS pada Sabtu (20/6), vokalis No man's Land, Didit, mengatakan bahwa musik skinhead sekinhead kini telah menjadi salah Ssatu tren yang tak asing di kalangan masyarakat. Dengan style dan coraknya yang unik, demam skinhead menjadi suatu tren baru di Indonesia. Skinhead pun berkembang menjadi sebuah gaya hidup, musik, fashion, dan komunitas. Banyak orang yang mengatakan dirinya adalah skinhead. Orang-orang yang menjadikan skinhead sebagai gaya hidup biasanya dapat diidentifikasi dari cara berpakaian mereka: mulai dari sepatu boots, kepala plontos, hingga skinny jeanns. Secara harfiah, skinhead berarti kepala yang botak, itulah mengapa sebagian pengikut skinhead berkepala plontos. Skinhead sejatinya adalah sub-kultur yang berkembang dari kultur Rudies –sebuah kultur yang dibawa pemuda kulit hitam Jamaika. Subkultur ini lahir di London pada 1960-an dari kalangan buruh yang mencoba mencari eksistensi lewat gaya berpakaian, musik, dan aktivitas yang sesuai dengan kelas sosial mereka. Tak jarang, para penganut s k inh e a d ini t e rgabung da l am komunitas-komunitas tertentu. Sejarah skinhead Skinhead merupakan suatu subkultur yang lahir di London, Inggris pada akhir tahun 1960-an. Kemunculan skinhead pada masa itu berasal dari kelas pekerja di London. Di dalam buku Kaum Foto: Clara SKINHEAD: SUBKULTUR DARI KELAS BURUH Sosial

DIANNS 53 - 48 dan merasa skinhead adalah musiknya, musik yang mewakili jati dirinya melalui lirik dan irama yang semangat," tutur Didit. Setelah sempat menghilang di pertengahan tahun 70-an, skinhead bangkit kembali dengan menghilangkan stigma rasis dan non-politik –dulu skinhead banyak diasosiasikan dengan kelompok orang yang rasis dan neo-nazi. “Dulu, banyak pengikut skinhead yang 'Pride of Country' terhasut untuk ikut bergabung dengan politisi. Waktu itu gerakan sayap kanan seperti: Front Nasional maupun gerakan Inggris menghasut para pengikut skinhead tentang keterbatasan lapangan pekerjaan dan kedatangan imigran dari timur ke Inggris. Dari situlah, skinhead mulai dicap rasis dan turut andil dengan perdagangan politik,” terang Didit. Di Malang sendiri, skinhead tidak memiliki banyak pengikut sehingga tidak terbentuk sebuah wadah untuk mengeksiskan skinhead itu sendiri. Ditemui di tempat makan milik salah satu pengikut skinhead (24/06), reporter DIANNS berkesempatan mewawancarai King Gobel yang merupakan pengikut skinhead di Malang. Saat disinggung mengenai skinhead yang berasal dari kaum pekerja atau Proletar, King Gobel mengaku saat ini sudah tidak ada kaum Proletar. Meskipun kaum tersebut sudah tidak ada, namun semangat kaum Proletar masih ada hingga saat ini. Semangat tersebut sering disebut “The Spirit of 69”. Penyebutan tersebut muncul karena pada tahun 1969 merupakan awal kemunculan skinhead. ”Saya tidak bisa mengatakan saya (termasuk kaum) Proletar, karena Ploretar hanya ada di tahun 1950 hingga 1960-an, tetapi saya hanya bisa mengatakan saya seorang pekerja yang menpunyai semangat kelas pekerja,” tutur pria asal Malang tersebut. King Gobel juga menceritakan mengenai skinhead dan jalanan yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, jalanan merupakan ruang gerak untuk para pengikut skinhead. “Bagi saya, jalanan adalah sebuah tempat pembelajaran yang paling baik karena kita akan paham mengenai situasi, kondisi, watak, dan karakter. Itu semua adalah pelajaran yang tidak saya dapatkan dari sekolah dan kuliah. Karena di jalananlah tempat kita untuk bertahan hidup.” Ia menambahkan bahwa yang dimaksud jalanan tidak serta-merta diartikan sebagai jalan raya. Jalanan adalah tempat dimana mereka belajar disiplin, tegas, dan kuat. “Kalau kita (pengikut) skinhead dan hanya hidup di rumah kan lembeng (manja) banget. Masa skinhead lembeng kan konyol, ya keluarlah cari pergaulan,” ucap King Gobel. Liputan: Deby Yuliana, Clara Dilsanti PR, dan Mechelin Dirgahayu sungguhnya terdiri dari bermacammacam jenis. “Musik skinhead itu sendiri macam-macam jenisnya. Ada raggae, skak, punk, oi, dan jazz. Umumnya, banyak masyarakat yang mengenal musik skinhead dengan genre punk dan oi karena alunan musik kedua genretersebut keras dan tangguh. Khas sekali dengan karakteristik musik skinhead.” Didit juga menjelaskan bahwa musik skinhead dan oi berkembang dari musik punk. “No Man's Land mempelajari langsung budaya dan musik dari seorang tokoh legendaris musik oi yang ada di London melalui surat-menyurat. Pertama kali No Man's Land membuat acara pada tahun 1996, berkolaborasi bersama grupgrup metal dan underground,” lanjut Didit. Lambat laun masyarakat mulai mengenal skinhead melalui No Man's Land. Band ini juga sempat melakukan pertunjukkan dengan berkolaborasi bersama grup-grup metal dan underground lainnya yang ada di Malang. Meskipun No Man's Land sempat menggelar pertunjukan di Malang, namun peminat musik skinhead di kota tersebut masih kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat Malang masih memandang musik skinhead dengan sebelah mata. Tapi, tak sedikit juga masyarakat Malang yang tertarik bahkan menjadi pengikut skinhead. “Karena musik skinhead bersifat realistis, jadi tidak terlalu aktif. Akhirnya musik skinhead tidak terlalu terdengar. Hasnya beberapa orang yang mendengar musik skinhead “King Gobel mengaku saat ini sudah tidak ada kaum Proletar. Meskipun kaum tersebut sudah tidak ada, namun semangat kaum Proletar masih ada hingga saat ini. Semangat tersebut sering disebut “The Spirit of 69”. Penyebutan tersebut muncul karena pada tahun 1969 merupakan awal kemunculan skinhead.” Sosial

DIANNS 53 - 49 utusan Mahkamah Agung PAmerika Serikat yang melegalkan perkawinan sesama jenis pada hari Jum'at (26/06/15) memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat dunia. Sebelum Amerika Serikat, beberapa negara di benua Eropa seperti Belanda, Spanyol, Irlandia dan lain-lain telah melegalkan perkawinan sesama jenis lebih dulu. Namun putusan AS tersebut menuai reaksi yang lebih besar dari masyarakat dunia. Tercatat dalam laman bbc.com, di mana 72 juta pengguna twitter di seluruh dunia menggunakan tagar #LoveWins di belakang kicauan mereka untuk memberikan dukungan atas putusan mahkamah tersebut. Sementara, pengguna twitter yang menolak perkawinan sesama jenis menggunakan tagar #StraightPride sebagai reaksi penolakan, namun jumlah mereka tak sebesar pendukung putusan tersebut. Reaksi baik dukungan ataupun penolakan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) juga terjadi di Indonesia. Hal ini menimbulkan kontroversi diberbagai kalangan. Penyanyi dan juga artis muda berbakat Sherina Munaf misalnya, ia menyatakan dukungannya kepada para LGBT dengan menuliskan, “Banzai! Same sex marriage is now legal across the US. The dream: next, world! Wherever you are, be proud of who you are.#LGBTRights” di akun twitternya @Sherinasinna. Sementara Menteri Agama, Lukman Hakim Syarifuddin menyatakan penolakannya terhadap perkawinan sesama jenis melalui akun twitter miliknya. Ia menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia, perkawinan adalah peristiwa sakral dan bagian dari ibadah sehingga negara tidak akan mengakui perkawinan sesama jenis. Pada tataran masyarakat, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa menerima keberadaan kaum LGBT. Hal ini tercermin dalam laporan dapat menyesuaikan dengan jenis kelaminnya) dan non conforming gender (yang tidak dapat menyesuaikan dengan jenis kelaminnya). Golongan non conforming gender yang sebagian besar adalah waria menjadi golongan yang paling banyak mendapatkan tindakan negatif berupa bullying dari masyarakat karena penampilannya yang tidak sesuai dengan jenis KONTROVERSI LGBT, Dari Penyimpangan Hingga Hak Asasi yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) yang bertajuk “Hidup sebagai LGBT di Asia” dan dirilis pada tahun 2014. Laporan tersebut menyebutkan bahwa penerimaan masyarakat Indonesia akan keberadaan LGBT masih tergolong rendah. Dimana pada laporan tersebut LGBT dibedakan menjadi dua golongan, yaitu conforming gender (yang ilustrasi: Fadhila Sosial