Modul UAS Kewarganegaraan

demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (pasal
28C ayat 1).
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara (pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28I ayat 1).
Hak pilih warga negara mendapat jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa :
1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik
dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan
bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan
pemerintahan negerinya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus
dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan
menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan
pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga
menjamin kebebasan mengeluarkan suara.
Kesimpulan
Hak warga negara juga dapat dikatakan sebagai keistimewaan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan
sesuai dengan keistimewaan tersebut.

B. Pengertian dan Jenis-jenis Kewajiban Warga Negara
Kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga

negara. Seorang warga negara harus melaksanakan kewajibannya setelah mendapatkan
haknya secara adil dan akan berlaku juga sebaliknya. Jika kewajiban warga negara
dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akan terwujud keharmonisan

51

dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kewajiban warga negara di lingkungan
masyarakat ialah saling menolong, menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan
masyarakat. Warga negara juga wajib mematuhi aturan atau norma yang berlaku di
tengah lingkungan masyarakat.

Umumnya, seseorang akan mendapat sanksi bila tak melaksanakan
kewajibannya dengan baik. Contohnya jika tak menggunakan helm pada saat
berkendara, seseorang akan terkena sanksi ditilang oleh aparat kepolisian. Berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945, jenis kewajiban warga negara dan contoh
perwujudannya, antara lain :

1. Wajib menaati hukum Undang-Undang dan pemerintah, Pasal 28
2. Wajib mengikuti dan melaksanakan pembelaan negara, Pasal 27 Ayat 3
3. Wajib menghormati hak asasi manusia, Pasal 28J Ayat 1
4. Wajib belajar, Pasal 31 Ayat 2
5. Wajib membayar pajak, Pasal 23 A
6. Wajib ikut serta dalam upaya keamanan dan pertahanan negara, Pasal 30
7. Wajib menjaga budaya nasional, Pasal 31 ayat 1 dan 2
Kesimpulan
Kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga negara.
Seorang warga negara harus melaksanakan kewajibannya setelah mendapatkan haknya
secara adil dan akan berlaku juga sebaliknya. Jika kewajiban warga negara
dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akan terwujud keharmonisan
dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Penerapan Hak dan Kewajiban Warganegara di Indonesia
Setiap masyarakat membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun

sebagai warga negara. Agar semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya,
maka pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap
anggota masyarakat dengan cara membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang
mendukungnya. Ada banyak sekali contoh penerapan hak dan kewajiban dalam
kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang dapat diketahui.
Contoh Penerapan Hak Masyarakat:

52

1. Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan
Pemerintahan Hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan
aman. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati dan mematuhi hukum.

2. Mengeluarkan Pendapat Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga
negara yang disampaikan secara bertanggungjawab dan tidak bersifat
provokatif.

3. Beragama dan Beribadah Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan
beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan sudah dijamin oleh
UUD 1945.

4. Membela Negara, Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam
cara. Salah satunya adalah berjuang di perlombaan tertentu agar mengharumkan
nama bangsa.

Contoh Penerapan Kewajiban Masyarakat :
1. Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia setiap orang memiliki kewajiban
untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti menaati
peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar menjaga kelestarian lingkungan juga
menjadi salah satu kewajiban setiap orang sebagai masyarakat Indonesia.
Lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan berdampak pada kehidupan
masyarakat.
3. Membayar Pajak, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang
dialokaiskan untuk pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib
membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengikuti Pendidikan Dasar, pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar
12 tahun, dimana setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar tersebut dan
akan dibiayai oleh pemerintah.

Kesimpulan
Setiap masyarakat membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun sebagai
warga negara. Agar semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya, maka
pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap anggota
masyarakat dengan cara membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang
mendukungnya.

53

Soal dan Jawaban
1. Jelaskan Pengertian Hak Warga Negara ?

Jawaban
Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya
sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara timbul atau ada
karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Hak warga
negara juga dapat dikatakan sebagai keistimewaan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai
dengan keistimewaan tersebut.
2. Sebutkan Hak – Hak Apa Saja Yang Terdapat Pada Pasal 28
Jawaban
1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 28A).
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (pasal 28B ayat 1).
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

yang sah (pasal 28B ayat 1).
4. Hak atas kelangsungan hidup (pasal 28B ayat 2).
5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan

berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya
demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (pasal
28C ayat 1).
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara (pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28I ayat 1).
3. Sebutkan Pengertian Hak Menurut Para Ahli?
Jawaban
1. Notonegoro
Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro
adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima

54

atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain
manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya
2. Kansil
Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia kansil
mengatakan, hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum.
3. Sudikno Mertokusumo
Sudikno Metokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, hak adalah
kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan
atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti
kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.
4. Jelaskan Apa itu Kewajiban Warga Negara?
Jawaban
Kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga
negara. Seorang warga negara harus melaksanakan kewajibannya setelah
mendapatkan haknya secara adil dan akan berlaku juga sebaliknya. Jika kewajiban
warga negara dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akan terwujud
keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kewajiban warga negara di
lingkungan masyarakat ialah saling menolong, menghargai, menghormati, dan
menjaga kerukunan masyarakat. Warga negara juga wajib mematuhi aturan atau
norma yang berlaku di tengah lingkungan masyarakat. Umumnya, seseorang akan
mendapat sanksi bila tak melaksanakan kewajibannya dengan baik.
5. Sebutkan Kewajiban – Kewajiban Warga Negara
Jawaban
1. Wajib menaati hukum Undang-Undang dan pemerintah, Pasal 28
2. Wajib mengikuti dan melaksanakan pembelaan negara, Pasal 27 Ayat 3
3. Wajib menghormati hak asasi manusia, Pasal 28J Ayat 1
4. Wajib belajar, Pasal 31 Ayat 2
5. Wajib membayar pajak, Pasal 23 A
6. Wajib ikut serta dalam upaya keamanan dan pertahanan negara, Pasal 30
7. Wajib menjaga budaya nasional, Pasal 31 ayat 1 dan 2

55

BAB VIII
Demokasi Indonesia

A. Konsep Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya

memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup
mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau
melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan
adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan
seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya.
Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.
Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan
kebebasan berbicara, inklusivitas dan kebebasan politik, kewarganegaraan, persetujuan
dari yang terperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak
beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan kaum minoritas.
Kesimpulan
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak
yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui
perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

B. Pengertian Demokrasi
Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, untuk

rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan meyiratkan arti politik dan
pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat di definisikan sebagai warga
negara. Keyataanya, baik dari segi konsep maupun praktek, demos menyiratkan makna
diskrinatif. Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu
mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-
sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam
proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.
Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli :

1. C.F. Strong

56

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia
dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian
menjamin pemerintahan
2. Haris Soche
Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan
pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur,
mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan
yang bertanggung jawab memerintah
3. Montesquieu
Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau
institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif
yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua,
eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan
ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili
pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri
secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
4. Aristoteles
Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap
warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.
5. John L Esposito
Pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif
maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu,
tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas
antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
6. Affan Gaffa
Menurut Affan Demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi yang pertama
jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin
diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi adalah
perwujudannya dunia politik.
7. Abraham Lincoln
Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh
rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah
pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Kesimpulan

57

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh,untuk rakyat (demos).
Menurut konsep demokrasi, kekuasaan meyiratkan arti politik dan pemerintahan,
sedangkan rakyat beserta warga masyarakat di definisikan sebagai warga negara.
Keyataanya, baik dari segi konsep maupun praktek, demos menyiratkan makna
diskrinatif. Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu
mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-
sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam
proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

C. Sejarah Perkembangan Demokrasi Di Indonesia
Ada empat perkembangan demokrasi dari masa ke masa.
1. Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)
Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang
merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem
demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan.
Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya
budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi
peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik.
Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat
pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh
lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.
Beberapa hal yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi
secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri
dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan
otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan
partainya.
2. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan
atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu
pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas
dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden
selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden Sukarno.

58

Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan
peranan tentara (ABRI) di politik Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin banyak
terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:

- Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)
- Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai

presiden seumur hidup
- Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden
- Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh

presiden
- GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang

berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS
3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)

Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin
dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah
Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan
tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa
penyimpangan, seperti:

- Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
- Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah

anggota PNS Departemen kehakiman
- Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
- Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah
- Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
4. Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang)
Berakhirnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi
baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi
yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti:
- Adanya Pemilu secara langsung
- Kebebasan Pers
- Desentralisasi
- Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin
- Rekrutmen politik yang inklusif

59

KESIMPULAN
Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang
merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem
demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan.
Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya
budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi
peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik
Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau
keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin
pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep
demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku
pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden Sukarno.

60

Soal dan Jawaban
1. Jelaskan 4 Perkembangan Demokrasi Dari Masa ke Masa

Jawaban
1) Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)

Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang
merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem
demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di
pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk
Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model
barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik
mendominasi kehidupan sosial politik.

Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat
pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti
oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon
perorangan. Beberapa hal yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya
kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota
DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak
menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk
menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.
2) Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)

Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan
atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu
pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas
dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan
presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden
Sukarno.

Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan
peranan tentara (ABRI) di politik Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin
banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:

- Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)
- Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai

presiden seumur hidup
- Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden

61

- Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara
oleh presiden

- GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang
berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' ditetapkan oleh DPA bukan
MPRS

3) Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)
Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin

dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah
Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi.
Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa
penyimpangan, seperti:

- Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
- Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim

adalah anggota PNS Departemen kehakiman
- Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
- Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah
- Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
4) Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang)
Berakhirnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan
demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase
demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti:
- Adanya Pemilu secara langsung
- Kebebasan Pers
- Desentralisasi
- Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin
- Rekrutmen politik yang inklusif
2. Jelaskan Pengertian Demokrasi?
Jawaban
Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, untuk
rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan meyiratkan arti politik dan
pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat di definisikan sebagai
warga negara. Keyataanya, baik dari segi konsep maupun praktek, demos

62

menyiratkan makna diskrinatif. Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya
populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal
mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan
atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan urusan publik atau pemerintahan.
3. Sebutkan Pengertian Demokrasi Menurut Montesquieu?
Jawaban
Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi
yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang
merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif
yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah
yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-
undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa
dipengaruhi oleh institusi lainnya.
4. Jelaskan Sejarah Perkembangan Demokrasi Parlamenter (1945 - 1959)?
Jawaban
Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang
merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem
demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di
pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk
Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model
barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik
mendominasi kehidupan sosial politik.
Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat
pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti
oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon
perorangan. Beberapa hal yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya
kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota
DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak
menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk
menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.
5. Jelaskan Mengenai Konsep Demokrasi?
Jawaban

63

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki
hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui
perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi
mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya
praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan
seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan
prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan
martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul,
kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara, inklusivitas dan kebebasan politik,
kewarganegaraan, persetujuan dari yang terperintah, hak suara, kebebasan dari
perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan
kaum minoritas.

64

BAB IX
Konstitusi & rule of law

A. Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti

membentuk. Secara istilah berarti pertauran dasar mengenai pembentukan negara.
Dalam bahasa belanda istilah konstitusi di kenal dengan istilah “Ground wet“ yang di
terjemahkan sebagai undang-undang dasar. Dalam bahasa indonesia, wet di
terjemahkan sebagai undang undang, dan Ground yang berarti tanah. Dengan ini maka
konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk
berdirinya negara. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris constitution yang memiliki
makna keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis
yang mengatur secara megikat cara bagaimana suatu pemerintahan dilaksankan dalam
masyarakat. Konstitusi dalam arti luas mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis sehingga secara demikian konstitusi itu ada dua macam yaitu konstitusi tertulis
yang disebut undang- undang dasar dan konstitusi tidak tertulis yang biasa disebut
konveksi. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan
cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan
undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.
Dari pengertian di atas, konstitusi dapatdisimpulkan sebagai:

a. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatas kekuasaan kepada penguasa.
b. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sisi tempolitik

yang diterapkan.
c. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

B. Hakikat dan Fungsi Konstitusi
Menurut Bagir Manan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham

tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan
pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak –hak warga Negara maupun setiap
penduduk pihak lain. Sedangkan menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat
Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi,
yaitu jaminan hak-hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar,
dan pembatasan kekuasaan.

65

Dalam paham konstitusi demokrasi dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi:
a. Anatomi kekuasaan tunduk pada hokum
b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
c. Peradilan yang bebas dan mandiri
d. Pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan
rakyat.

Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshidiqie, guru besar hukum
tatanegara UI diperinci sebagai berikut:

a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara
b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara
c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara dengan warga Negara
d. Fungsi pemberiataun sumber legitimasi terhadap kekuasaaan Negara ataupun

kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara
e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasaan yang asli (yang

dalam system demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
f. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti

sempit hanya di bidang social dan ekonomi.
g. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social

engineering atau social reform)
Carl J. Friedrich berpendapat,
”konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan
aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa
pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan
untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk
memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.”
Jadi, konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat
digunakan secara paksa dan sewenang -wenang. Di dalam gagasan konstitusinalisme,
konstitusi atau undang-undang tidak hanya merupakan suatu dokumen yang
mencerminkan pembagian kekuasaan. Akan tetapi, dalam gagasan konstitusionalisme,
konstitusi dipandang sebagai lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu
menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dengan melakukan perimbangan
kekuasaan antara eksekutif, parlemen, dan yudikatif.

C. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi

66

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang sering disebut
sebagai UUD 1945. UUD dirancang sejak 29 Mei 1945 smapai 16 Juli 1945 oleh
BPUPKI. UUD atau konstitusi negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan pleh
PPKI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian sejak itu Indonesia
telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan,
yaitu Undang-undang Dasar 1945 atau konstitusi negara yang memuat tata kerja
konstitusi modern.

Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di
Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu:

a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945
terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan
Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan dan bagian penjelasan.

b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS
terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian.

c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6
bab, 146 pasal dan beberapa bagian.

d. Periode 5 Juli 1959 – 1967 - sekarang kembali berlaku UUD 1945.
Diantara hasil perubahan yang prinsipil dari amandemen UUD 1945 antara lain:

1. Tentang MPR dimana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu (tidak ada
yang diangkat)

2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat
3. Keberadaan DPA dihapus
4. Munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu MK
5. Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode
6. Ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang presiden
7. Dimasukkannya pasal-pasal hak asasi manusia.
8. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidiikan minimal 20% dari APBN

dan APBD dan lain lainnya.

D. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi
Institusi Legislasi
Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-
undangan yang ada dibawahnya adalah meliputi dua institusi, yaitu: Badan Legislatif

67

(DPR) dan Badan Eksekutif (presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat
undang-undang.Dalam UUD 1945 pasal 20 sampai 22 A dijelaskan tentang
kelembagaan serta mekanisme pembuatan konstitusi ataulebih tepatnya pembuatan
dasar-dasar Negara.
Berikut adalah bunyi pasal 20, 20 A, 21, 22, dan 22 A:

a. Pasal 20 “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang. (2) setiap rancangan undag-undang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) jika
rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, racangan
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu.(4) presiden mengesahkan rancangan undang-
undang yang telah disetujuibersama untuk menjadi Undang-undang.(5) dalam
ha rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-
undang tersebut disetujui, rancangan undag-undag tersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan.”

b. Pasal 21 “(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak megajukan usul
rancangan undang-udang. (2) jika ranvangan itu, meskipun disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Pesiden, maka rancangan tadi
tidak boleh dimajukan lagi dalam masa peridangan Dewan perwakilan Rakyat
masa itu.”

c. Pasal 22 “(1) dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undag-undang. (2)
Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan berikut. (3) jika tidak mendapat persetujuan, maka
Peraturan Pemerintah itu harus dicabut”

d. Pasal 22 A” ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemebntukan undang-
undang diatur dengan Undang-Undang.”

Sedang tingkat I dan II yang bertugas adalah masing-masing gubernur bersama DPRD
tingkat I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain diluar kedua
institusi diatas, baik yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik memiliki
tugas memberi dukungan sesuai dengan peran kompetensinya. Bentuk produk
peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi diatas adalah berupa
UUD, UU, PERPU dan PP, serta PERDA.

68

Pengertian Rule Of Law
Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun

penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-
undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-
undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya gerakan
revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa yang dimulai pada abad
ke-19.

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi
dua, yaitu pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara
hakiki/materil (ideological sense). Secara formal, rule of law adalah kekuasaan umum
yang terorganisir (organized public power), contohnya untuk proses penegakan hukum
di Indonesia dilakuakn oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian,
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Peradilan. Sedangkan
secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran
hukum, yaitu baik dan buruk (just and unjust law).
Latar Belakang Rule of Law

Rule of law adalah sebuah doktrin yang muncul di abad ke-19, seiring kelahiran
negara konstitusi dan demokrasi. Kelahirannya sejajar dengan munculnya reaksi
terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya, dan mengambil alih dominasi
yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan
memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat
dibedakan menurut konsep Eropa Continental yang biasa dikenal dengan Rechtstaat
dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan Rule Of Law. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa Rechtstaat tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan
Civil Law atau yang biasa kita sebut dengan Modern Roman Law. Konsep rechtstaat
ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum
Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai
revolusioner. Berbeda dengan Rule Of Law yang berkembang dengan metode
evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum Common Law.

Konsep Rechtstaat banyak mempengaruhi sistem hokum di beberapa negara
termasuk sistem hukum Indonesia. Secara jelas konstitusi negara Indonesia memuat apa
yang dinamakan dengan Rechtstaat ini dalam rangkaian kata “Indonesia ialah negara
berdasar atas hukum (rechtstaat) dan selanjutnya, hal ini tertuang dalam UUD 1945.

69

Kedudukan argumentasi diatas dapatlah dianalisis sebagai wahana memperdalam
kajian telaah terhadap apa yang dinamakan dengan konsep negara hukum menurut Rule
Of Law, pada pembahasan penulis menguraikan senarai-senarai yang relevan dengan
apa yang ingin dikemukakan
Fungsi Rule of Law
Pelaksanaan Rule Of Law mengandung keinginan untuk terciptanya Negara hukum,
yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Sehingga negara harus bertanggung
jawab atas kesejahteraan rakyatnya, untuk itu negara tidak hnaya sebagai “penjaga
malam” saja melainkan harus ikut melaksankan upaya-upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi dan sosial.
Berikut adalah fungsi dari Rule of Law adalah:

1. Menjamin kesejahteraan masyarakatnya disektor sosial ekonomi.
2. Melindungi konstitusional, maksutnya selain melindungi hak individualisme,

konstitusi hendaknya juga menentukan tejnis prosedural untuk memperoleh
perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
3. Memberikan kebebasan kepada rakyatnya, berupa kebebasan menyampaikan
pendapat, berserikat, berorganisasi, dan berposisi.
Penjabaran prinsip-prinsip rule of law, secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD
1945, yaitu:
1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3).
2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24
ayat 1).
3. Segenap warna Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya (pasal 27 ayat 1)
4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidnungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat
1).
5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat 2).
Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law
Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaa Rule of Law dapat terlihat sejak zaman yunani
kuno Plato telah memaklumatkan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala

70

setiap warganya melaksankan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini merupakan
awal perkembangan tentang hak asasi manusia, dimana hak ini menjamin kesejahteraan
bagi manusia didunia. Hingga saat ini, doktrin tentang hak-hak asasi manusia sudah
diterima secara universal yang membangun dunia agar lebih damai, dan terbebas dari
penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Namun, meskipun demikian sampai saat ini
ternyata tidak sepenuhnya akar-akar penindasan diberbagai negara terhapus. Oleh
karena itu, sampai detik ini PBB masihh berupaya untuk memperjuangkannya.
Keberhasilan The enforcement of the rules of law tergantung kepada kepribadian
nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini karena rule of law
merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai
akar budayanya yang khas pula.
KESIMPULAN
konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Secara
istilah berarti pertauran dasar mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa belanda
istilah konstitusi di kenal dengan istilah “Ground wet“ yang di terjemahkan sebagai
undang-undang dasar. Dalam bahasa indonesia, wet di terjemahkan sebagai undang
undang, dan Ground yang berarti tanah. Dengan ini maka konstitusi memuat aturan-
aturan pokok mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara. Istilah
konstitusi dalam bahasa inggris constitution yang memiliki makna keseluruhan dari
peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara
megikat cara bagaimana suatu pemerintahan dilaksankan dalam masyarakat. Konstitusi
dalam arti luas mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga secara
demikian konstitusi itu ada dua macam yaitu konstitusi tertulis yang disebut undang-
undang dasar dan konstitusi tidak tertulis yang biasa disebut konveksi. Menurut Miriam
Budiarjo, konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan
merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang dasar
merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.
Dari pengertian di atas, konstitusi dapatdisimpulkan sebagai:

a. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatas kekuasaan kepada penguasa.
b. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sisi tempolitik

yang diterapkan.
c. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.
Pelaksanaan Rule Of Law mengandung keinginan untuk terciptanya Negara hukum,
yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Sehingga negara harus bertanggung

71

jawab atas kesejahteraan rakyatnya, untuk itu negara tidak hnaya sebagai “penjaga
malam” saja melainkan harus ikut melaksankan upaya-upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi dan sosial.
Berikut adalah fungsi dari Rule of Law adalah:

1. Menjamin kesejahteraan masyarakatnya disektor sosial ekonomi.
2. Melindungi konstitusional, maksutnya selain melindungi hak individualisme,

konstitusi hendaknya juga menentukan tejnis prosedural untuk memperoleh
perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
3. Memberikan kebebasan kepada rakyatnya, berupa kebebasan menyampaikan
pendapat, berserikat, berorganisasi, dan berposisi.
Penjabaran prinsip-prinsip rule of law, secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD
1945, yaitu:
1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3).
2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24
ayat 1).
3. Segenap warna Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya (pasal 27 ayat 1)
4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidnungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat
1).
5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat 2).

72

Soal dan Jawaban
1. Jelaskan Pengertian, Latar Belakang, Fungsi Dan Dinamika Rule Of Law?

Jawaban
Pengertian Rule Of Law

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun
penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan
perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan
perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya
gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa yang
dimulai pada abad ke-19.

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi
dua, yaitu pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara
hakiki/materil (ideological sense). Secara formal, rule of law adalah kekuasaan
umum yang terorganisir (organized public power), contohnya untuk proses
penegakan hukum di Indonesia dilakuakn oleh lembaga penegak hukum yang terdiri
dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan
Peradilan. Sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum
yang menyangkut ukuran hukum, yaitu baik dan buruk (just and unjust law).
Latar Belakang Rule of Law

Rule of law adalah sebuah doktrin yang muncul di abad ke-19, seiring kelahiran
negara konstitusi dan demokrasi. Kelahirannya sejajar dengan munculnya reaksi
terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya, dan mengambil alih
dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara
kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan
doktrin rule of law.

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat
dibedakan menurut konsep Eropa Continental yang biasa dikenal dengan Rechtstaat
dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan Rule Of Law. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa Rechtstaat tersebut direduksi dalam sistem hukum yang
dinamakan Civil Law atau yang biasa kita sebut dengan Modern Roman Law.
Konsep rechtstaat ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam
atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat
dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan Rule Of Law yang berkembang
dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum Common Law.

73

Konsep Rechtstaat banyak mempengaruhi sistem hokum di beberapa negara
termasuk sistem hukum Indonesia. Secara jelas konstitusi negara Indonesia memuat
apa yang dinamakan dengan Rechtstaat ini dalam rangkaian kata “Indonesia ialah
negara berdasar atas hukum (rechtstaat) dan selanjutnya, hal ini tertuang dalam
UUD 1945.
Kedudukan argumentasi diatas dapatlah dianalisis sebagai wahana memperdalam
kajian telaah terhadap apa yang dinamakan dengan konsep negara hukum menurut
Rule Of Law, pada pembahasan penulis menguraikan senarai-senarai yang relevan
dengan apa yang ingin dikemukakan
Fungsi Rule of Law
Pelaksanaan Rule Of Law mengandung keinginan untuk terciptanya Negara hukum,
yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Sehingga negara harus bertanggung
jawab atas kesejahteraan rakyatnya, untuk itu negara tidak hnaya sebagai “penjaga
malam” saja melainkan harus ikut melaksankan upaya-upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi dan sosial.
Berikut adalah fungsi dari Rule of Law adalah:

1) Menjamin kesejahteraan masyarakatnya disektor sosial ekonomi.
2) Melindungi konstitusional, maksutnya selain melindungi hak

individualisme, konstitusi hendaknya juga menentukan tejnis prosedural
untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
3) Memberikan kebebasan kepada rakyatnya, berupa kebebasan
menyampaikan pendapat, berserikat, berorganisasi, dan berposisi.
Penjabaran prinsip-prinsip rule of law, secara formal termuat dalam pasal-pasal
UUD 1945, yaitu:
1) Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3).
2) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal
24 ayat 1).
3) Segenap warna Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1)
4) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidnungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D
ayat 1).

74

5) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat 2).

Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law
Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaa Rule of Law dapat terlihat sejak zaman
yunani kuno Plato telah memaklumatkan bahwa kesejahteraan bersama akan
tercapai manakala setiap warganya melaksankan hak dan kewajiban masing-
masing. Hal ini merupakan awal perkembangan tentang hak asasi manusia, dimana
hak ini menjamin kesejahteraan bagi manusia didunia. Hingga saat ini, doktrin
tentang hak-hak asasi manusia sudah diterima secara universal yang membangun
dunia agar lebih damai, dan terbebas dari penindasan serta perlakuan yang tidak
adil. Namun, meskipun demikian sampai saat ini ternyata tidak sepenuhnya akar-
akar penindasan diberbagai negara terhapus. Oleh karena itu, sampai detik ini PBB
masihh berupaya untuk memperjuangkannya.
Keberhasilan The enforcement of the rules of law tergantung kepada kepribadian
nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini karena rule of
law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan
mempunyai akar budayanya yang khas pula.
2. Jelaskan Pengertian Konstitusi?
Jawaban
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk.
Secara istilah berarti pertauran dasar mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa
belanda istilah konstitusi di kenal dengan istilah “Ground wet“ yang di terjemahkan
sebagai undang-undang dasar. Dalam bahasa indonesia, wet di terjemahkan sebagai
undang undang, dan Ground yang berarti tanah. Dengan ini maka konstitusi memuat
aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya
negara. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris constitution yang memiliki makna
keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur secara megikat cara bagaimana suatu pemerintahan dilaksankan dalam
masyarakat. Konstitusi dalam arti luas mencakup baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis sehingga secara demikian konstitusi itu ada dua macam yaitu
konstitusi tertulis yang disebut undang- undang dasar dan konstitusi tidak tertulis
yang biasa disebut konveksi. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah suatu
piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi

75

kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian
tertulis dalam konstitusi.
Dari pengertian di atas, konstitusi dapatdisimpulkan sebagai:

a. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatas kekuasaan kepada penguasa.
b. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sisi tempolitik

yang diterapkan.
c. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.
3. Sebutkan Fungsi-Fungsi Konstitusi?
Jawaban
a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara
b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara
c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara dengan warga Negara
d. Fungsi pemberiataun sumber legitimasi terhadap kekuasaaan Negara ataupun
kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara
e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasaan yang asli (yang
dalam system demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
f. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti
sempit hanya di bidang social dan ekonomi.
g. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social
engineering atau social reform)
4. Sebutkan Pengertian Konstitusi Menurut Carl J. Friedrich?
Jawaban
”konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan
aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada
beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan
yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang
mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam
konstitusi.”
Jadi, konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat
digunakan secara paksa dan sewenang -wenang. Di dalam gagasan
konstitusinalisme, konstitusi atau undang-undang tidak hanya merupakan suatu
dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan. Akan tetapi, dalam gagasan
konstitusionalisme, konstitusi dipandang sebagai lembaga yang mempunyai fungsi

76

khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dengan
melakukan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, parlemen, dan yudikatif.
5. Sebutkan hasil perubahan yang prinsipil dari amandemen UUD 1945!
Jawaban
1) Tentang MPR dimana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu (tidak ada

yang diangkat)
2) Presiden dipilih langsung oleh rakyat
3) Keberadaan DPA dihapus
4) Munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu MK
5) Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode
6) Ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang presiden
7) Dimasukkannya pasal-pasal hak asasi manusia.
8) Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidiikan minimal 20% dari APBN

dan APBD dan lain lainnya.

77

BAB X
Sistem Ketatanegaraaan Indonesia

A. Pengertian Sistem Ketatanegaraan
Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu:

“Sistem” dan “Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa
bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun
hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut
menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu
bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.

Dan Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata
tata negara yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan
pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.
Sedangkan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang
mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan
pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau
sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan Ketatanegaran adalah segala sesuatu mengenai tata
negara.

Dari pengertian itu, maka secara harfiah Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan
sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan
bernegara.

B. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
a) Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945
Sistem Ketatanegaran sebelum Amandemen UUD 1945 Pelaksanaan kekuasaan
Negaranya dilakukan dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari
masing-masing penyelenggara Negara.
Secara konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan
orde baru menggunakan UUD 1945. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah
Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:
1. Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara , disebut juga kekuasaan
eksekutif dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah Presiden)

78

2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut
juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung

3. Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan legislative
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden

4. Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara, disebut kekuasaan
eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan

5. Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara atau kekuasaan
Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil: 1978,83).

Pada masa ini lembaga tertingginya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat),
kemudian Presiden, DPA (Dewan Pertimbangan Agung), DPR (Dewan Perwakilan
Rakyat), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung).
- MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat

Indonesia yang dimana MPR-lah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan
pelaksana kedaulatan rakyat sedangkan keanggotaan MPR diisi oleh fraksi-fraksi
seperti Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan lain-lain. MPR memiliki
kewenangan untuk :
1. Memilih dan mengangkat presiden/mandatris dan wakil presiden untuk

membantu presiden.
2. Memberikan mandate kepada presiden untuk melaksanakan Garis-Garis Besar

Halauan Negara (GBHN) dan putusan-putusan MPR lainnya.
3. Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya.
4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan Mengubah Undang-Undang Dasar,
5. Meminta dan menilai pertanggung jawaban Presiden.
- Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah
MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden
(pasal 4 UUD 1945). Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada
akhir masa jabatannya (5 tahun) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
GBHN yang ditetapkan UUD 1945 dan MPR di hadapan sidang MPR.
- DPA (Dewan Pertimbangan Agung) adalah badan penasehat pemerintah yang
berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Disamping itu DPA
berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden.
- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR
berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka

79

pelaksanaan halauan Negara. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh
melanggar halauan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk
mengingatkan Presiden. Selain itu DPR memiliki kewenangan membentuk Undang-
Undang termasuk menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) bersama-sama dengan Presiden.
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. BPK memeriksa
semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hasil
pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.
- MA (Mahkamah Agung) ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lainnya. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak
kepada lembaga-lembaga tinggi negara, juga memberikan nasehat hukum kepada
presiden/kepala negara untuk pemberian/penolakan grasi. Disamping itu Mahkamah
Agung mempunyai wewenang menguji seorang menteri hanya terhadap peraturan-
peraturan perundangan di bawah.
b) Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap
UUD 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut
melalui Sidang Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.

Adapun Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945:
1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang

bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya
melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks
and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada
pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945
adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden
dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak
prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan
kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.

80

3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel”
sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya
Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).

4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden
untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga
memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal
penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.
Perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada

Sistem Ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak
terbatas dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang Undang Dasar.
- Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-undang Dasar.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

3. Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut Undang-Undang
Dasar. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang -
Undang dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat
Undang - Undang tersebut kepada DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen
ingin mempertegas posisi check and balances antara presiden sebagai
lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.

- Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk
mendapatkan persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti
undang-undang.
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan
dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah, dan sebagainya.

81

Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui
pemilihan umum.
- Kewenangan DPD :

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia atas Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama.

- Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi.

- Kewenangan MK setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni KY (Komisi Yudisial).
- Kewenangan KY :

1. Melakukan pengawasan terhadap Hakim agung di Mahkamah Agung.
2. Melakukan pengawasan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua

lingkungan peradilan yang berada di bawah MA.
Dan Pasca Amandemen Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

82

- Kewenangan BPK setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan
daerah (APBD)
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti
oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi.

Setelah amandemen kewenangan dan tugas Presiden lebih dipertegas lagi tidak sama
halnya pada masa sebelum amandemen.
- Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945 :

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.

3. Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.

4. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan berikut.

5. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

C. Kondisi Republik Indonesia dalam Menjalankan Sistem Ketatanegaraannya
Pada Saat Ini
Menurut Bapak Sulardi (Dosen Hukum Tata Negara Universitas
Muhammadiyah Malang) arah pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN hilang
dari peredarannya meskipun sudah terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN). Visi pembanguan nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi itulah yang hingga saat ini belum ditemukan
wujudnya. Alih-alih terwujud, keresahan dan ketidakpastian masa depan bangsa justru
ada di depan mata dan bahkan menjauh dari nilai-nilai Pancasila.
Sistem presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa
presiden dipilih oleh rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab
kepada rakyat dan konstitusi. Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraan berkaitan
dengan arah pembanguan nasional ditentukan oleh presiden dengan mewujudkan janji-
janji yang dia kampanyekan menjelang pemilihan presiden. Janji-janji itulah yang

83

semestinya diwujudkan dalam visi dan misi RPJPN, yang dapat diurai menjadi
pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

Hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN yang disusun oleh MPR sebagai
pedoman pembangun nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsa ini
sebaiknya menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang diwujudkan dari hasil
perubahan UUD 1945. Kini presiden bukan lagi bawahan MPR dan MPR bukan lagi
pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak mungkinlah memaksa MPR
menyusun GBHN dan menyodorkan kepada presiden untuk melaksanakan. Inilah
konsekuensi dari perubahan.
KESIMPULAN

Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar
lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia pada masa sebelum Amandemen UUD 1945 memiliki kelebihan dan
kekurangan. Kelebihan dari system ketatanegaraan sebelum Amandemen ialah sistem
ketatanegaraannya lebih terarah dan pemerintah hanya fokus pada target yang telah
ditentukan sebelumnya serta Kekurangannya ialah tidak ada campur tangan rakyat
dalam menentukan kebijakan sehingga dalam pembuatan system ketatanegaraan hanya
menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa.

Sedangkan sesudah Amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia lebih mengutamakan aspirasi rakyat daripada pihak-pihak yang berkuasa.
Namun di balik itu, tidak terarahnya system ketatanegaraan tersebut karena terlalu
banyak yang ditargetkan.

Pada intinya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah melalui alur
waktu yang panjang. Alur waktu yang lambat laun menyeret Republik Indonesia untuk
melakukan penyesuaian dan perubahan-perubahan baru dalam sistem
ketatanegaraannya. Perubahan-perubahan ini mempunyai landasan hukum yang jelas
yang tertuang dalam Amandemen-amandemen UUD 1945. Dalam setiap perubahan-
perubahan, Negara Republik Indonesia selalu berusaha menjadi lebih baik yang
meskipun pada kenyataannya masih saja terdapat kekurangan-kekurangan pada setiap
perubahan tersebut.

84

Soal dan Jawaban
1. Jelaskan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD

1945?
Jawaban
Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap
UUD 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut
melalui Sidang Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.
Adapun Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945:

1) Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang
bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya
melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya
checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.

2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar
kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD
1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan
Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut
hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi)
dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-
undang.

3) UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel”
sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir),
misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).

4) UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden
untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga
memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-
hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.
Perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen membawa perubahan

pula pada Sistem Ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki
kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

- Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan

Undang-undang Dasar.

85

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

3) Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut Undang-Undang
Dasar. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang -
Undang dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat
Undang - Undang tersebut kepada DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen
ingin mempertegas posisi check and balances antara presiden sebagai
lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.

- Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk

mendapatkan persetujuan bersama.
2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti

undang-undang.
3) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan

dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4) Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
5) Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan

pemerintah, dan sebagainya.
Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara
langsung melalui pemilihan umum.

- Kewenangan DPD :
1) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia atas Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama.
- Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945 :

86

1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

2) Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan

rehabilitasi.
- Kewenangan MK setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final.
2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni KY (Komisi Yudisial).

- Kewenangan KY :
1) Melakukan pengawasan terhadap Hakim agung di Mahkamah Agung.
2) Melakukan pengawasan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua

lingkungan peradilan yang berada di bawah MA.
Dan Pasca Amandemen Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

- Kewenangan BPK setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan

daerah (APBD)
2) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan

ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota
negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Setelah amandemen kewenangan dan tugas Presiden lebih dipertegas lagi tidak
sama halnya pada masa sebelum amandemen.
- Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945 :
1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.
3) Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.

87

4) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan berikut.

5) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus
dicabut.

2. Jelaskan Kondisi Republik Indonesia dalam Menjalankan Sistem Ketatanegaraan
Pada Saat Ini?
Jawaban
Menurut Bapak Sulardi (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah
Malang) arah pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN hilang dari
peredarannya meskipun sudah terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN). Visi pembanguan nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi itulah yang hingga saat ini belum ditemukan
wujudnya. Alih-alih terwujud, keresahan dan ketidakpastian masa depan bangsa
justru ada di depan mata dan bahkan menjauh dari nilai-nilai Pancasila.
Sistem presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa presiden
dipilih oleh rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab
kepada rakyat dan konstitusi. Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraan
berkaitan dengan arah pembanguan nasional ditentukan oleh presiden dengan
mewujudkan janji-janji yang dia kampanyekan menjelang pemilihan presiden.
Janji-janji itulah yang semestinya diwujudkan dalam visi dan misi RPJPN, yang
dapat diurai menjadi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
Hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN yang disusun oleh MPR sebagai
pedoman pembangun nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsa ini
sebaiknya menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang diwujudkan dari hasil
perubahan UUD 1945. Kini presiden bukan lagi bawahan MPR dan MPR bukan
lagi pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak mungkinlah
memaksa MPR menyusun GBHN dan menyodorkan kepada presiden untuk
melaksanakan. Inilah konsekuensi dari perubahan.

3. Sebutkan prinsip Kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut
UUD 1945?
Jawaban
1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara , disebut juga kekuasaan
eksekutif dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah Presiden)

88

2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut
juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung

3) Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan legislative
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden

4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara, disebut kekuasaan
eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan

5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara atau kekuasaan
Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil : 1978,83).

4. Jelaskan Apa Itu MPR dan Tugasnya?
Jawaban
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat
Indonesia yang dimana MPR-lah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan
pelaksana kedaulatan rakyat sedangkan keanggotaan MPR diisi oleh fraksi-fraksi
seperti Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan lain-lain. MPR memiliki
kewenangan untuk:
1) Memilih dan mengangkat presiden/mandatris dan wakil presiden untuk
membantu presiden.
2) Memberikan mandate kepada presiden untuk melaksanakan Garis-Garis
Besar Halauan Negara (GBHN) dan putusan-putusan MPR lainnya.
3) Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya.
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan Mengubah Undang-Undang Dasar,
5) Meminta dan menilai pertanggung jawaban Presiden.

5. Sebutkan Pengertian Sistem Ketatanegaraan?
Jawaban
Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem”
dan “Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian
yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun
hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut
menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah
satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.

89

BAB XI
Wawasan Nusantara

A. Wawasan Nusantara
a) Pengertian Wawasan Nusantara
Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara.
Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan
penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap
indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari
kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya
menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi nusantara adalah kesatuan kepulauan yang
terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu
samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara”
digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.
Sedangkan terminologi, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut :
1) Menurut Prof. Wan Usman, “wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan
semua aspek kehidupan yang beragam.”
2) Menurut GBHN 1998, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3) Menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi Tap
MPR, yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai
strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana wawasan nusantara
berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan
nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan
dari kepulauan nusantara.
Sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga, wawasan
nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama

90

terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan
kata lain sebagai wawasan nasionalnya, wawasan nusantara menjadi pola yang
mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan
yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b) Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara
pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan
nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus
berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan
negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus
dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa
menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan
perorangan.

Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu kesatuan.
Jadi, hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional.
Dengan kata lain, hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan
wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan
dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan.

c) Asas Wawasan Nusantara
Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus

dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen
pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan
nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar
kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara
Indonesia. Adapun, asas wawasan nusantara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan yang Sama
Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa
Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang,
bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya,
dengan cara “adu domba” dan “memecah belah” bangsa dengan menggunakan
dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya
sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada
sebelumnya.

91

2. Keadilan
Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik
perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.

3. Kejujuran
Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang
benar biar pun realitas atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya.
Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.

4. Solidaritas
Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa
meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.

5. Kerja Sama
Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga
kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi
yang lebih baik.

6. Kesetiaan
Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan
negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo
tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi
tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika
kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur
berantakan.

B. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional

merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa
Indonesia sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang satu
dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah
satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia.

1. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan
ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak
terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan

92

tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi landasan
visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
2. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta
rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan,
dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun
bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
3. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala
aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan
nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau
daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi
selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan
masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan
nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham,
dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil
pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara.

C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
Konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang

dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan astagatra,
yang meliputi aspek alamiah (trigatra) dan aspek sosial (pancagatra). Trigatra meliputi
posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan
kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
(Ipoleksosbudhankam). Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan
yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi,
demikian juga antara trigatra dan pancagatra.

1. Aspek-aspek Trigatra
a) Letak dan Bentuk Geografis

Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia,
maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu
kepulauan, yang menurut wujud ke dalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan

93

pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu
archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak
antara Benua Asia di sebelah utara dan Benua Australia di sebelah selatan serta
Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak
geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan
bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan
lalu lintas silang dunia.

Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga segi
kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia telah
banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing (akulturasi).
Indonesia terletak pada 6 LU–11 LS, 95 BT–141 BT, dilalui garis khatulistiwa
yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia
mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau.
b) Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat
atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional
adalah sebagai berikut:

1) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru,
dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari
pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja (man power)
dan pertambahan tenaga kerja (labour force). Segi negatifnya, apabila
pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas
penduduk.

2) Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama,
suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu
dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas sangat
berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda
yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan,
perluasan lapangan kerja, dan sebagainya.

3) Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk

94

Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi
persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Oleh
karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur
penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan
pusat-pusat pengembangan (growth centers), pusat-pusat industri, dan
sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan
pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman di bidang
pertahanan keamanan.
c) Keadaan dan Kekayaan Alam
Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di
permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam
sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas di mana Indonesia terkenal
sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah.
Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber-sumber
pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber
hewani atau fauna. Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral
dapat diutarakan, bahwa negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral
yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian maupun bahan-bahan galian
industri di samping sumber-sumber tenaga lain.
Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan
penyebarannya tidak merata. Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan
oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ada 2 (dua), yaitu
sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber
daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas
maksimal, lestari, dan berdaya saing.
1) Asas Maksimal
Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-
benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2) Asas Lestari
Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan
kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam.
3) Asas Berdaya Saing
Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan
sumber daya alam negara lain.

95

2. Aspek–aspek Pancagatra
Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut

kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara
dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang
termasuk aspek pancagatra adalah sebagai berikut.
- Ideologi

Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip
yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau
cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan
yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata.
Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu
serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan
ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi berikut adalah
beberapa prinsip yang harus diperhatikan.
1) Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI.
2) Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh

WNI.
3) Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya.
4) Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan

kedinamisan.
5) Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa

dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan
masyarakat.
6) Kalangan elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan
cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan
kepentingan bangsa.
7) Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius,
demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif
terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk
mewujudkan cita-cita bangsa.
- Politik
Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan
untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke
dalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sector

96

pemerintah yang berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan
dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang
bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di
bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara
keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan
dari demokrasi Pancasila.
- Ekonomi
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat
dalam mengelola faktor produksi dan distribusi industri dan jasa untuk
kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah
upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa
secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan
ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk
kemakmuran rakyat.
Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan
tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara
seimbang dan selaras antar sektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan
bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antarwilayah dan
antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan
kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan
melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan
faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan
berhubungan.
- Sosial Budaya
Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang
berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan
(ATHG). Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara
langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup
sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Esensi ketahanan
budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya.
Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap

97

warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan
segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- Pertahanan Dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam
kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan
dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang
membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di bidang keamanan
adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh
Ipoleksosbudhankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi,
terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya Sistem Ketahanan Nasional.
Prinsip-prinsip Sistem Ketahanan Nasional antara lain adalah sebagai
berikut:
1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
2) Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila,

landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan
nusantara.
3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang
melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional.
4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan
dan keamanan nasional (Sishankamnas) dan sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
3. Hubungan Antargatra
Antara trigatra dan pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan
timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi yang
artinya adalah sebagai berikut:
- Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan
bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah
(trigatra) sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang
merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional
(pancagatra).

98

- Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan
yang utuh, menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar
gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional (astagatra).

- Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain
dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan sebaliknya kekuatan dari
salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat
gatra lainnya yang lemah, dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.

- Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan
ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang
integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya hubungan antar gatra, dikemukakan seperti uraian berikut :
- Gatra geografi, karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas dan

persebaran kekayaan alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat
mempengaruhi karakter geografi.
- Antara gatra geografi dan gatra kependudukan; bentuk-bentuk kehidupan
dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan
karakter geografi dan sebaliknya karakter geografi mempengaruhi
kehidupan dari penduduknya.
- Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam; kehidupan dan
penghidupan pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas dan
persebaran kekayaan alam, demikian pula sebaliknya jenis, kualitas,
kuantitas dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor
kependudukan khususnya kekayaan alam yang dapat diperbaharui.
Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk
yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Hubungan antargatra dalam pancagatra; setiap gatra dalam pancagatra
memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya setiap
gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi.
- Antaragatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan, maka arti ideologi adalah sebagai falsafah
bangsa dan landasan ideologi negara. Selain itu ideologi merupakan nilai
penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam

99

pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian
tujuan nasional.
- Antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan; berarti kehidupan politik yang mantap dan
dinamis menjalankan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif
untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Kehidupan politik bangsa dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan
yang lainnya saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan
kesadaran politik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama,
keakraban sosial, dan rasa keamanannya.
- Antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan; berarti kehidupan ekonomi yang tumbuh mantap
dan merata, akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut,
mendinamisir kehidupan politik dan perkembangan sosial budaya serta
mendukung pengembangan pertahanan dan keamanan. Keadaan ekonomi
yang stabil, maju dan merata menunjang stabilitas dan peningkatan
ketahanan aspek lain.
- Antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan; dalam arti kehidupan sosial budaya yang serasi,
stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian, akan meyakinkan kebenaran
ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk kehidupan politik yang
berbudaya, kehidupan ekonomi yang tetap mementingkan kebersamaan
serta kehidupan pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak
individu. Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis,
berbudaya dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana
aman dan damai. Kebesaran dan keseluruhan nilai sosial budaya bangsa
mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional baik fisik
material maupun mental spiritual. Keadaan sosial yang timpang dengan
kontradiksi di berbagai bidang kehidupan memungkinkan timbulnya
ketegangan sosial yang dapat berkembang menjadi gejolak sosial.
- Antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi,
sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dalam arti kondisi kehidupan
pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan
kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan

100