Modul UAS Kewarganegaraan

kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keadaan pertahanan dan
keamanan yang stabil, dinamis, maju dan berkembang di seluruh aspek
kehidupan akan memperkukuh dan menunjang kehidupan ideologi, politik,
ekonomi, dan sosial budaya.
Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan
tergantung dari sifat setiap gatra.
- Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan
maupun untuk keamanan.
- Gatra ideologi, politik dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar
untuk kesejahteraan dan keamanan.
- Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan
daripada peranan untuk keamanan.
- Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar
untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan.

D. Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan
Wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi

setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan
wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang
senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau
golongan. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara
berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau
menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan
rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut:

1) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan
iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak
dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

2) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan
tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu,

101

implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan
sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah
secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
3) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan
menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan
hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan
kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-
bedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan
berdasarkan status sosialnya.
4) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan
akan menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih
lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.
Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan
menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara
Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan
dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan
bangsa dan kedaulatan negara.
5) Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di
atas, implementasi wawasan nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai
segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di
seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan nusantara dapat diimplementasikan
ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa
kebinekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli,
hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan
semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati
diri bangsa Indonesia.
6) Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan
program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan
keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui
pengukuhan wawasan nusantara.
Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan nusantara dalam tata
kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam

102

seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam
mengisi pembangunan. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan
nusantara adalah sebagai berikut:

1) Mendukung persatuan bangsa.
2) Berkemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas

kepentingan individu atau golongan.
4) Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.
5) Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis,

berpandangan luas sebagai intelektual.
6) Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela

negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air.
7) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.
8) Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk

kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara.
9) Mewujudkan kepentingan nasional.
10) Memelihara dan memperbaiki demokrasi.
11) Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.
12) Menciptakan kerukunan umat beragama.
13) Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
14) Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
15) Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
16) Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan.
17) Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.
18) Memelihara nilai-nilai positif (hidup rukun, gotong-royong, dll) dalam

masyarakat.

103

Soal dan Jawaban
1. Jelaskan Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara?

Jawaban
- Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan
ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak
terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan
tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi landasan
visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
- Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta
rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan,
dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun
bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
- Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala
aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan
nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau
daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi
selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan
masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan
nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham,
dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil
pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara.
2. Jelaskan Pengertian Wawasan Nusantara?
Jawaban
Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara.
Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan
dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan,
tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara
berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan.
Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi nusantara adalah kesatuan
kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua

104

samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata
“nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.
3. Sebutkan Aspek – Aspek Pancagatra?
Jawaban
- Ideologi
- Politik
- Ekonomi
- Sosial Budaya
- Perahanan dan Keamanan
4. Sebutkan Pengertian Pancagatra?
Jawaban
Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan
dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-
ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu
5. Sebutkan Asas Wawasan Nusantara?
Jawaban
- Kepentingan yang sama
- Keadilan
- Kejujuran
- Solidaritas
- Kerja Sama
- Kesetiaan

105

BAB XII
Konsep Ketahanan Nasional

A. Pengertian Ketahanan Nasional
Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu

bangsa, berisi keulatan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala
tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun
dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan
nasionalnya.

Dari defenisi tersebut ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar
tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Isitlah-istilah tersebut adalah:

1. Daya tahan: Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat
bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggung beban.

2. Keulatan: Suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemauan keras di
dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan
dan cita-cita.

3. Identitas: ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas yaitu Negara yang
dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasional.

4. Integritas: kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa baik sosial
maupun alamiah, potensial maupun real.

5. Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan: Tantangan merupakan usaha
yang bersifat menggugah kemampuan, Ancaman merupakan usaha yang
bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional, dari sudut
kriminal atau politis. Hambatan merupakan usaha yang bersifat atau bertujuan
melemahkan kebijakan - kebijakan yang tidak bersifat konsepsional
Persatuan dan Kesatuan merupakan perpaduan yang sangat erat untuk

menggambarkan makna yang tergantung dalam keberagaman yang ada di indonesia.
Indonesia salah satu negara yang kaya, kaya akan budaya, suku dan agama.persatuan
berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu.
Sedangkan kesatuan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh.
Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan.

106

Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia
adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan
bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa agama, dan adat kebiasaan yang
majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.

b) Prinsip Nasionalisme Indonesia
Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan
bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa
lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita
kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita.

c) Prinsip kebangsaan yang Bertanggung Jawab
Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang
memiliki kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap
sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

d) Prinsip Wawasan Nusantara
Melalui wawasan nusantara, kedudukan manusia ditempatkan dalam rangka
kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Melalui
wawasan nusantara manusia Indonesia menjadi satu, sebangsa dan setanah air,
serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

e) Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi
Melalui semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi Kemedekaan
serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam

pengaturan dan penyelenggaraannya kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahannan
dan keamanan dalam kehidupan Nasional. Untuk dapat mencapai tujuan Nasionalnya
suatu bangsa harus memiliki kekuatan, kemampuan, dayatahan dan keulatan. Inilah
yang dinamakan Ketahanan Nasional.

B. Sifat-Sifat Ketahanan Nasional
1. Sifat-sifat Manunggal
Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari
segenap aspek kehidupan Nasionalya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap
aspek kehidupan tadi saling pengaruh-mempengaruhi dan saling berkaitan,

107

sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdepensi dan korelasi. Dari
uraian di atas, maka sifat manunggang di dalam ketahanan Nasional itu adalah
tepat, karena sifat integrati/ kemanunggalan merupakan syarat bagi
terbentuknya kekuatan Nasional
2. Sifat Mawas kedalam
Mawas kedalam bararti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan
kedalam dirinya daripada keluar, oleh karena Ketahanan Nasional terutama
diarahkan kepada diri bangsa negara itu sendiri dengan tujuan mewudjukkan
hakekat dan sifat nasionalnya sendiri. Jadi mawas ke dalam merupakan
kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan
kemampuannya yang kongkrit selanjutnya bersedia/berusaha untuk
menghilangkan atau setidaknya-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan
atau kerawanan-kerawanan yang ada serta memanfaatkan dan meningkatkan
kekuatannya demi Ketahanan Nasionalnya.
3. Sifat Berwibawa
Seperti diuraikan di atas, bahwa Ketahanan Nasional akan terwujud apabila
suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang
mencakup aspek alamiah maupun sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat.
Ketahanan Nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi
segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari
maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung,akan menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut.
4. Sifat Berubah Menurut Waktu
Konsepsi Ketahanan Nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara
teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan dinegara manapun saja. Bagi
bangsa-bangsa yang dalam pengetranan Konsepsi Ketahanan Nasional
mempunyai salah satu sifat/ciri yang cukup kenyal dn dinamis di dalam
menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari
dalam maupun luar, maka bangsa-bangsa tersebut akan dapat mempertahankan
eksistensinya.

C. Asas-Asas Ketahanan Nasional
a) Asas Kesejahteraan dan Keamanan

108

Kesejahteraan dan Ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan
merupakan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik
sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan
merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsic
yang ada padanya.
b) Asas komprenshif integral atau menyeluruh terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara
utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan
perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c) Asas Mawas ke dalam dan ke luar
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan
bangsa yang saling berinteraksi.
d) Asas Kekeluargaan
Asas Kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan,
gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab, dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya
perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan
serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik
yang saling menghancurkan.

D. Filsafah Ketahanan Nasional
Filsafah Ketahanan Nasional adalah menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak

pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
a) Alinea Pertama: “bahwa sesungguhnya kehidupan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan”.

Maknanya: “kemerdekaan indonesia itu adalah hak asasi manusia.
b) Alinea Kedua: “dan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat
indonesia itu kedalam gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang Merdeka,
berdaulat, Adil dan Makmur”.

109

Maknanya: “adanya masa depan yang harus diraih (di cita-citakan)”.
c) Alinea Ketiga: “atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”

Maknanya: “bila Negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan
bernegara harus mendapat ridho allah yang maha kuasa yang merupakan dorongan
spiritual.

d) Alinea Keempat: “kemudian dari pada itu untuk memebentuk suatu
pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan kadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia
itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebujaksanaan dal permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan
suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Mengembangkan Sikap Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan sehari-hari
Bebarapa sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita kembangkan dalam

kehidupan sehari-hari, seperi:
a) Dengan menanamkan sikap saling menghargai sesama Bangsa Indonesia
Melalui pasal 17 UUD 1945, kita harus memahami mengapa harus saling
menghargai. Contohnya: Menghargai prestasi seseorang, menghargai pendapat
seseorang, menghargai suku dan agama seseorang, serta menghargai pemimpin
kita sendiri, dll.
b) Mengakui Indonesia sebagai tanah air bersama Disebutkan dalam pasal 26 UUD
1945 bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang asli dan
orang-orang bangsa lain yang di sahkan undang-undang sebagai warga negara.
c) Sebagai warga Negara Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagai
Bahasa Nasional dengan baik dan benar Kalau kita benar-benar betul merasa
berbangsa dan bertanah air Indonesia, kita sangat menanamkan betapa
pentingnya menggunakan Bahasa Indonesia baik dan benar tersebut.

110

d) Kita harus menggalakkan integrasi golongan dalam masyarakat Integrasi adalah
pembauran, penyatuan, atau penggabungan satu wadah, yaitu negara, guna
mencapai tujuan yang sama demi kesejahteraan.

KESIMPULAN
Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa

Indnonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi.
Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala
tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari
dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan
Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional

Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam
seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan UUD
1945 dan wawasan nusantara dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional merupakan
pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan
keamanan.
Asas ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila,
UUD 1945, dan Wawasan Nusantara yang terdiri dari:

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas Keluar
4. Asas kekeluargaan

111

Soal dan Jawaban
1. Jelaskan Sifat-Sifat Ketahanan Nasional?

Jawaban
1) Sifat-sifat Manunggal

Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari
segenap aspek kehidupan Nasionalya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap
aspek kehidupan tadi saling pengaruh-mempengaruhi dan saling berkaitan,
sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdepensi dan korelasi. Dari
uraian di atas, maka sifat manunggang di dalam ketahanan Nasional itu adalah
tepat, karena sifat integrati/ kemanunggalan merupakan syarat bagi
terbentuknya kekuatan Nasional
2) Sifat Mawas kedalam
Mawas kedalam bararti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan
kedalam dirinya daripada keluar, oleh karena Ketahanan Nasional terutama
diarahkan kepada diri bangsa negara itu sendiri dengan tujuan mewudjukkan
hakekat dan sifat nasionalnya sendiri. Jadi mawas ke dalam merupakan
kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan
kemampuannya yang kongkrit selanjutnya bersedia/berusaha untuk
menghilangkan atau setidaknya-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan
atau kerawanan-kerawanan yang ada serta memanfaatkan dan meningkatkan
kekuatannya demi Ketahanan Nasionalnya.
3) Sifat Berwibawa
Seperti diuraikan di atas, bahwa Ketahanan Nasional akan terwujud apabila
suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang
mencakup aspek alamiah maupun sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat.
Ketahanan Nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi
segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari
maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung,akan menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut.
4) Sifat Berubah Menurut Waktu
Konsepsi Ketahanan Nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara
teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan dinegara manapun saja. Bagi
bangsa-bangsa yang dalam pengetranan Konsepsi Ketahanan Nasional
mempunyai salah satu sifat/ciri yang cukup kenyal dn dinamis di dalam

112

menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari
dalam maupun luar, maka bangsa-bangsa tersebut akan dapat mempertahankan
eksistensinya.
2. Sebutkan Pengertian Konsep Ketahanan Nasional?
Jawaban
Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa,
berisi keulatan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,
hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang
langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan
hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya.
3. Jelaskan Prinsip Wawasan Nusantara?
Jawaban
Melalui wawasan nusantara, kedudukan manusia ditempatkan dalam rangka
kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Melalui
wawasan nusantara manusia Indonesia menjadi satu, sebangsa dan setanah air, serta
mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.
4. Apa Itu Asas Kesejahteraan dan Keamanan?
Jawaban
Kesejahteraan dan Ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan
merupakan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik
sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas
dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya.
5. Apa Itu Asas Kekeluargaan?
Jawaban
Asas Kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan,
gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab, dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan
yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar
tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling
menghancurkan.

113

BAB XIII
Hubungan Negara Dengan Agama

A. Definisi Negara Dan Agama
1. Definisi Agama
Menurut Bahrun Rangkuti, seorang Muslim cendekiawan sekaligus
seorang linguis, mengatakan bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari
bahasa Sansekerta; a-ga-ma. A (panjang) artinya adalah Cara, jalan, The Way,
dan gama adalah bahasa Indo Germania; bahasa Inggris Togo artinya jalan,
cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada keridhaan kepada Tuhan.
Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta,
agama dalam bahasa Latin disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat
sekarang bisa disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut
Din atau juga.
Dari pendapat tersebut, definisi dan pengertian agama memiliki
perbedaan-perbedaan pokok dan luas antara maksud-maksud agama pada kata
‘agama’ dalam bahasa Sansekerta, dengan kata ‘religio’ bahasa latin, dan kata
‘din’ dalam bahasa Arab. Namun secara terminologis, ketiganya memiliki inti
yang sama, yaitu suatu gerakan di segala bidang menurut kepercayaan kepada
Tuhan dan suatu rasa tanggung jawab batin untuk perbaikan pemikiran dan
keyakinan, untuk mengangkat prinsip-prinsip tinggi moralitas manusia, untuk
menegakkan hubungan baik antar anggota masyarakat serta melenyapkan setiap
bentuk diskriminasi buruk.
Agama adalah kekuatan ghaib yang diyakini berada di atas kekuatan
manusia didorong oleh kelemahan dan keterbatasannya. Manusia merasa
berhajat akan pertolongan dengan cara menjaga dan membina hubungan baik
dengan kekuatan ghaib tersebut. Sebagai realisasinya adalah sikap patuh
terhadap perintah dan larangan kekuatan ghaib tersebut.
Eka Darmaputera mendefinisikan negara sebagai realitas sosial dan
sebuah kenyataan manusiawi yang dapat difungsikan sebagai ideal type. Ketika
agama terperangkap kepada institusionalisme, yakni terjadinya penekanan dan
pemusatan kepada dimensi kelembagaan atau institusional suatu agama,
sehingga upaya penguatan dan pengembangan institusional menjadikan agama

114

semakin kuat, semakin berkuasa, dengan demikian, maka agama akan mudah
sekali terjebak dalam sindrom mayoritas maupun minoritas.

R.R. Marett, seorang ahli antropologi Inggris mengatakan bahwa
definisi dan pengertian agama itu menyangkut lebih dari pada hanya pikiran,
yaitu perasaan dan kemauan juga, dan dapat memanifestasikan dirinya menurut
segi-segi emosionilnya walaupun idenya kabur.

J. G. Frazer, megatakan agama adalah suatu ketundukan atau
penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi dari pada manusia yang
dipercayai mengatur dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia.

Eden Sheffield Brigtman, memberikan definisi dan pengertian agama,
yaitu bahwa agama merupakan suatu unsur pengalaman-pengalaman yang
dipandang mempunyai nilai yang tinggi; pengabdian kepada suatu kekuasaan-
kekuasaan yang dipercayai sebagai sesuatu yang menjadi asal mula, yang
menambah dan melestarikan nilai-nilai ini; dan sejumlah ungkapan yang sesuai
tentang urusan serta pengabdian tersebut baik dengan cara melakukan
upacara¬upacara yang simbolis maupun melaui perbuatan-perbuatan yang lain
yang bersifat perseorangan serta yang bersifat kemasyarakatan.

Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut muatan
atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata
cara mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu
beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang
dan dipatuhi.

Beberapa definisi dan pengertian agama, memperlihatkan betapa
luasnya cakupan agama dan sekaligus menunjukkan betapa pengertian agama
itu cukup banyak. Hal ini di samping menunjukkan adanya perhatian besar dari
para ahli terhadap agama, juga menunjukkan bahwa merumuskan pengertian
agama itu sangat sulit sehingga tidak cukup satu pengertian saja.
2. Definisi Negara
a) Pengertian dan Tujuan Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yakni
state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), dan etat (Perancis). Kata – kata
tersebut berasal dari bahasa latin status atau statum yang memiliki pengertian
tentang keadaan yang tegak dan tetap. Pengertian status atau station
(kedudukan). Istilah ini sering pula dihubungkan dengan kedudukan

115

persekutuan hidup antar manusia yang disebut dengan istilah status republicae.
Dari pengertian yang terakhir inilah kata status selanjutnya dikaitkan dengan
kata negara.

Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi
tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita cita – cita
untuk bersatu, hidup di suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang
berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang
pada hakikatnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu masyarakat,
wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
Beberapa tokoh mendefinisikan pengertian negara sebagai berikut:

1. Roger H. Soultau: negara didefinisikan sebagai agency (alat) atau
authority (wewenang) yang mengatur atau mengendalikan persoalan –
persoalan bersama, atas nama masyarakat.

2. Harold J. Laski mengemukakan menurutnya negara merupakan suatu
masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang
bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu
atau manusia yang hidup bekerjasama untuk mencapai terkabulnya
keinginan – keinginan mereka bersama.

3. Max Weber mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang
memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam
suatu wilayah.
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara

adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat
yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan
perundang – undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang
sah. Dalam konsep ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk
memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan dan sebagai makhluk
sosial.
b) Bentuk-Bentuk Negara

1. Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Tidak ada
negara dalam negara. Pemerintah pusat mempunyai wewenang
tertinggi dalam pemerintahan atau mengatur seluruh daerah. Ciri – ciri
dari negara kesatuan antara lain:

116

- Satu UUD / konstitusi
- Satu kepala negara
- Satu dewan menteri/kabinet
- Satu lemabga perwakilan
2. Negara Serikat
Negara serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang
semula berdiri sendiri. Negara – negara itu mengadakan kerjasama
yang efektif. Sebagian urusan diserahkan kepada pemerintah federal,
sebagian urusan ditangani negara bagian masing – masing. Ciri – ciri
negara serikat antara lain:
- Ada negara dalam negara
- Ada beberapa UUD/konstitusi
- Ada beberapa kepala negara
- Ada beberapa dewan dan lembaga perwakilan
c) Bentuk-Bentuk Pemerintahan
1. Ajaran Klasik
Ajaran klasik yang diwakili oleh Plato, Aristoteles, dan Polybius
menyebutkan bahwa bentuk - bentuk pemerintahan antara lain:
- Monarki: pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dam

dijalankan untuk kepentingan umum.
- Tirani: pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dan

dijalankan untuk kepentingan diri sendiri.
- Aristokrasi: pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang

dan dijalankan untuk kepentingan umum.
- Oligarki: pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang dan

dijalankan untuk kepentingan diri sendiri
- Demokrasi pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan untuk

kepentingan umum.
- Anarkhi: pemerintahan yang dipegang oleh banyak orang yang

tidak berhasil menjalankan kekuasaan dan kepentingan umum.
2. Ajaran Modern

1) Monarki (Kerajaan) yang mempunyai ciri - ciri:
- Kepala negara disebut raja
- Kepala negara menjabat secara turun temurun

117

- Masa jabatan kepala negara seumur hidup
2) Republik dengan ciri - ciri:

- Kepala negara disebut presiden
- Pengangkatan kepala negara berdasarkan hasil pemilu
- Masa jabatan kepala negara terbatas sesuai dengan undang -

undang.

B. Hubungan Negara dan Agama dalam Tinjauan Politik Islam
Pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam

dapat dibagi atas tiga pendapat yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan
paradigma sekularistik:

a) Paradigma Integralistik
Menurut paradigma integralistik, konsep hubungan agama dan negara
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan
dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini memberikan pengertian bahwa
negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep
ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan
politik (negara). Paradigma integralistik ini dianut oleh kelompok Islam Syi’ah.

b) Paradigma Simbiotik
Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling
membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai
instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga
sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara
dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas.

c) Paradigma sekularistik
Menurut paradigma sekularistik, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan
negara. Agama dan negara merupakan dua (2) bentuk yang berbeda dan satu
sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga
keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan
intervensi (campur tangan).
Dalam Islam, hubungan agama dan negara menjadi perdebatan yang cukup

panjang di antara para pakar Islam hingga kini. Bahkan menurut Azyumardi Azra,
perdebatan ini telah belangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa

118

ini. lebih lanjut Azra mengatakan bahwa ketegangan perdebatan tentang hubungan
agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung dalam Islam sebagai
agama dan negara. Berbagai eksperimen dilakukan dalam menyelaraskan antara din dan
konsep kultur politik masyarakat muslm, dan eksperimen tersebut dalam banyak hal
sangat beragam.

Samir Amin mengungkapkan bahwa selayaknya dunia Islam melakukan
diferensiasi antara utopia - utopia yang muncul di masa lalai dan mengekspresikan
konflik sosial antarkalangan yang dieksploitir, penguasa yang dizalimi, dan kalangan
yang menyeru pada gerakan - gerakan kontemporer untuk mendirikan Negara Islam.
Hanya saja menurut Amir, sejarah yang benar membukktikan bahwa penyatuan agama
dan kekuasaan tidak terwujud kecuali pada masa – masa belakangan dari perkembangan
masyarakat Islam.

C. Hubungan Negara dan Agama dalam Tinjauan Politik Barat
Politik bangsa barat tidak terlepas dari peradaban Kristiani. Sebelumnya,

peradaban bangsa barat mengalami fase kelam. Fase ini dikenal dengan abad kegelapan
di Eropa yang dipenuhi pertumpahan darah karena perang saudara-agama,
pengekangan kebebasan, anti-intelektualisme, daan maraknya takhayul serta paham
itasionalisme. Namun demikian, berkat para pemuka agama kristen yang reformis,
keadaan menjadi berbalik arah, dan masa pencerahan segera tiba.

Puncak sumbangan Kristiani terhadap peradaban Barat adalah peranan agama
ini dalam melahirkan gerakan reformasi protestan. Dengan tokohnya antara lain Luther,
Zwingli, dan calvin. Reformasi iini kemudian menjadi tonggok penting sejara
pemikiran dan peradaban Barat. Sejarah membuktikan doktrin reformasi Protestan ini
berdampak pada perilaku ekonomi orang – orang kristen di barat.

Peradaban romawi juga mempengaruhi perkembangan politik barat. Gagasan
barat mengenai negara, kekuasaan politik, keadilan dan demokrasi secara intelektual
bisa dilacak dari tradisi politik Yunani Klasik yang dinamakan polis atau city states.
Sumbangan terbesar peradaban Romawi terhadap Barat yaitu pada bidang hukum dan
lembaga-lembaga politik. Tradisi keilmuan Yunani-Romawi telah memberikan Barat
metode-metode eksperimental dan spekulatif yang peranannya sangat fundamental
empirisme dan rasionalisme. Ada tiga bentuk pemikiran hukum Romawi yang
mempengaruhi pemikiran hukum Barat Ius Civile, Ius Gentium dan Ius Naturale.

119

Romawi membuat pemikiran spekulatif Yunani yang bisa diterapkan. Dari segi
pemikiran politik, Romawi membrikan pemahaman kepada Barat tentang teori
imperium. Berupa kekuasaan dan otoritas negara, equal rights (hak persamaan politik),
governmental contract (kontrak pemerintah).

D. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia
Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan

persoalan yang menarik untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia
mayoritas islam tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di
kalangan beberapa ahli. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut maka
hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi 2:

Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Antagonistik. Maksud hubungan
antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar negara
dengan Islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah pada masa kemedekaan
dan sampai pada masa revolusi politik Islam pernah dianggap sebagai pesaing
kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga pesepsi tersebut
membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan
domestika terhadap idiologi politik Islam. Hail itu disebabkan pada tahun 1945 dan
dekade 1950-an ada 2 kubu ideologi yang memperebutka Negara Indonesia, yaitu
gerakan Islam dan nasionalis.

Gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok belajar
yang bersekolah di Belanda.Mahasiswa hasil didikan belanda ini sangat berbakat dan
merasa terkesan dengan kemajuan teknis di Barat.Pada waktu itu pengetahuan agama
sangat dangkal sehingga mahasiswa cenderung menganggap bahwa agama tidak
mampu menyelesaikan berbagai persoalan.Sehingga untuk menuju kemerdekaan,
nasionalis mengambil jalan tengah dengan mengikuti tren sekuler barat dan membatasi
peran agama dalam wilayah kepercayaan dan agama individu.Akibatnya, aktivispolitik
Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi atau agama negara pada 1945
serta pada dekade 1950-an, mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara
politik “minoritas” atau “outsider.”

Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak
dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda.
Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan

120

ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam
Indonesia merdeka.

Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam
dan negara terus bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun
ada upaya-upaya untuk mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini pada awal tahun
1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbolistik itu masih berkembang
pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan Orde Baru
(kurang lebih pada 1967-1987). Hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal
dengan antagonistik, di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan
potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada
masa itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai
sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan
Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif

Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan agama
satu Sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk
mengurangi konflik (M. imam Aziz et.al.1993: 105). Pemerintah menyadari bahwa
umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga Negara
mengakomodasi Islam. Jika Islam ditempatkan sebagai out-side Negara maka konflik
akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI.

Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam
dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai
dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah
kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam.Kebijakan-
kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat:

1. Struktura, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam
untuk terintegrasikan ke dalam Negara.

2. Legislatif, misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai
akomodatif terhadap kepentingan Islam.

3. Infrastructural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur
yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan “tugas-tugas” keagamaan.

4. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap islam yaitu
menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun
politik negara.

121

Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik
mengalami dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui Pak
Harto dan kebijakannya sangat berpengaruh dalam menentukan corak hubungan negara
dan Islam politik di Indonesia.

Alasan Negara berakomodasi dengan Islam pertama, karena Islam merupakan
kekuatan yang tidak dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan menumbulkan masalah
politik yang cukup rumit. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah
figur yang tidak terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang
sangat kuat sebagai akibat dari latar belakangnya. Ketiga, adanya perubahan persepsi,
sikap, dan orientasi politik di kalangan Islam itu sendiri. Sedangkan alasan yang
dikemukakan menurut Bachtiar, adalah selama dua puluh lima tahun terakhir, umat
Islam mengalami proses mobilisasi-sosial-ekonomi-politik yang berarti dan ditambah
adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik generasi baru Islam.

Hubungan Islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat
laun menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam
Indonesia ketika itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam
masalah ideologi Pancasila.

Dewasa ini sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Untuk dapat
mengakhiri hal tersebut, kewajiban kita adalah menciptakan kehidupan beragama yang
penuh dengan perdamaian, saling menghargai, menghormati, dan mencintai sebagai
umat manusia yang beradab.

Pancasila telah memberikan dasar – dasar nilai yang fundamental bagi umat
bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini,
negara memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu
agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu.

Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain,
namun pada dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati,
menghargai, serta hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain.
Maka, negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama
yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan
yang beradab.
KESIMPULAN
Negara adalah suatu wilayah dimana didalamnya terdapat kumpulan masyarakat yang
memiliki kekuasaan politik, ekonomi, militer, dan budaya. Sebuah Negara biasanya

122

dipimpin oleh yang namanya pemerintah. Pemerintah merupakan penguasa tertinggi
dalam suatu wilayah yang disebut negara.

Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun
pada dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta
hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Maka, negara dan
masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan
toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.

123

Soal dan Jawaban

1. Jelaskan Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif?
Jawaban
Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan agama
satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk
mengurangi konflik (M. imam Aziz et.al.1993: 105). Pemerintah menyadari bahwa
umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga Negara
mengakomodasi Islam. Jika Islam ditempatkan sebagai out-side Negara maka
konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI.
Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam
dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai
dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya
sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat
Islam.Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat:
1) Struktura, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis
Islam untuk terintegrasikan ke dalam Negara.
2) Legislatif, misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai
akomodatif terhadap kepentingan Islam.
3) Infrastructural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur
yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan “tugas-tugas” keagamaan.
4) Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap Islam yaitu
menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis
maupun politik negara.
Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik
mengalami dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui
Pak Harto dan kebijakannya sangat berpengaruh dalam menentukan corak
hubungan negara dan Islam politik di Indonesia.
Alasan Negara berakomodasi dengan Islam pertama, karena Islam merupakan
kekuatan yang tidak dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan menumbulkan
masalah politik yang cukup rumit. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri
terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mempunyai
dasar keislaman yang sangat kuat sebagai akibat dari latar belakangnya. Ketiga,
adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik di kalangan Islam itu sendiri.

124

Sedangkan alasan yang dikemukakan menurut Bachtiar, adalah selama dua puluh
lima tahun terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi-sosial-ekonomi-
politik yang berarti dan ditambah adanya transformasi pemikiran dan tingkah
politik generasi baru Islam.

Hubungan Islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat
laun menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam
Indonesia ketika itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama
dalam masalah ideologi Pancasila.

Dewasa ini sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Untuk dapat
mengakhiri hal tersebut, kewajiban kita adalah menciptakan kehidupan beragama
yang penuh dengan perdamaian, saling menghargai, menghormati, dan mencintai
sebagai umat manusia yang beradab.

Pancasila telah memberikan dasar - dasar nilai yang fundamental bagi umat
bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam hal
ini, negara memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk
memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu.
Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun
pada dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai,
serta hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Maka,
negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang
penuh dengan toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang
beradab.
2. Jelaskan Definisi dan Pengertian Agama?
Jawaban
Menurut Bahrun Rangkuti, seorang muslim cendekiawan sekaligus seorang linguis,
mengatakan bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta;
a-ga-ma. A (panjang) artinya adalah cara, jalan, The Way, dan gama adalah bahasa
Indo Germania; bahasa Inggris Togo artinya jalan, cara-cara berjalan, cara-cara
sampai kepada keridhaan kepada Tuhan.
Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta, agama dalam
bahasa Latin disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang bisa disebut
Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut Din atau juga.
3. Jelaskan Hubungan Negara dan Agama Menurut Paradigma Integralistik?
Jawaban

125

Menurut paradigma integralistik, konsep hubungan agama dan negara merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang
menyatu (integrated). Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu
lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan bahwa
Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik (negara). Paradigma
integralistik ini dianut oleh kelompok Islam Syi’ah.
4. Jelaskan Hubungan Negara dan Agama Menurut Paradigma Simbiotik?
Jawaban
Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling
membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai
instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya,
negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan
moral, etika, dan spiritualitas.
5. Jelaskan Hubungan Negara dan Agama Menurut Paradigma sekularistik?
Jawaban
Menurut paradigma sekularistik, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan
negara. Agama dan negara merupakan dua (2) bentuk yang berbeda dan satu sama
lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus
dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi (campur tangan).

126

BAB XIV
Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

A. Pengertian Perdamaian Dunia
Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan

kebahagian bagi seluruh Negara dan bangsa.Perdamaian Dunia melintasi perbatasan
melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat dan
pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lima
anggota permanen Majelis Keamanannya (AS, Rusia, China, Prancis, dan Tritania
Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang.
Namun, Negara-Negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu.
Perdamaian Dunia Dalam studi perdamaian, perdamaian dipahami dalam dua
pengertian.Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala
jenis kekerasan.Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan.
Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang kita
miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan.
Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif
tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase perkembangan) suatu konflik.

Umumnya pemahaman tentang kekerasan hanya merujuk pada tindakan yang
dilakukan secara fisik dan mempunyai akibat secara langsung.Batasan seperti ini terlalu
minimalistis karena rujukannya berfokus pada peniadaan atau perusakan fisik
semata.Kendati pun demikian, pengertian perdamaian tidak berhenti di situ.Perdamaian
bukan sekedar soal ketiadaan kekerasan atau pun situasi yang anti kekerasan.Lebih jauh
dari itu perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan dan kemajuan.
Perdamaian dunia tidak akan dicapai bila tingkat penyebaran penyakit, ketidakadilan,
kemiskinan dan keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian bukan soal
penggunaan metode kreatif nonkekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan, tapi
semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang seimbang dan harmoni, yang tidak
berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama-sama sederajat dan seimbang bagi
semua pihak. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan,
terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia.

B. Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

127

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Negara Kesatuan Repubik Indonesia
(NKRI) ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran Serta Indonesia
dalam perdamaian dunia adalah amanat pembukaan undang-undang dasar negara RI
tahun 1945 alinea ke-4 yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Peran Indonesia dalam menciptkan perdamaian dunia melalui hubungan internasional
Hubungan Internasional

Hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam
kehidupan suatu negara yang beradab. Secara umum hubungan internasional diartikan
sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi
dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan.

Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau
dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik
internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu
sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang
lingkupnya yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). Antara lain
sebagai berikut:

1. Politik luar negeri adalah seperangkat cara/kebijakan yang dilakukan oleh suatu
negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk
tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan

2. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu
negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya.

3. Politik internasional adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan
tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antarnegara
maupun antarnegara dengan organisasi internasional.
Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan

prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional,
terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk
peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral melalui
berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.
Pokok hubungan internasional diarahkan untuk:

128

1. Negara kita menjalankan politik damai, yakni negara kita bersama-sama dengan
negara lain berusaha menegakkan perdamaian

2. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai
dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

3. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional untuk mnjamin
perdamaian yang kekal.

4. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran
internasional

5. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan
berpedoman pada piagam PBB

6. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjalin Hubungan Internasional

C. Partisipasi Indonesia Dalam Perdamaian Dunia
Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam

perdamaian dunia.Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar
ketiga di dunia. Selain itu, juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia, dan menjadi negara penyumbang personel misi pemeliharaan perdamaian
Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.764 personel.

Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian
dunia karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang terbanyak.Akan tetapi, peran
tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri.Dari
kedutaan-kedutaan tersebut, tercermin bahwa Indonesia tidak mengklasifikasikan
keistimewaan tertentu bagi masing-masing perwakilan negaranya di luar.Dengan
adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri itu pula, sebenarnya kita memiliki
kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Jika dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari bebas yaitu untuk
menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, dan tidak
mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia.Selain itu, sebuah negara juga
memiliki kesempatan untuk turut aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk
pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan
permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

129

D. Perwujudan Indonesia Dalam Perdamaian Indonesia
Menurut Cipto Wardoyo yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia,
antara lain:
- Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Menurut penulis untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya
tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma saja segala upaya
kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka kita
bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut.Atas dasar budaya
dan karakteristik masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah
yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian disana. Menurut penuulis
pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan
perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia.
- Melalui Pendekatan Politik
Menurut analisis penulis, melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja
belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia.Perlu adanya campur tangan
politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan
terwujudnya perdamaian dunia.Terlebih lagi bagi Negara-negara maju dan adidaya
yang memiliki power atau pengaruh dimata dunia.Negara-negara maju pada saat-saat
tertentu harus berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan”
pada Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali.Bukan
justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar persenjataan mereka terus
dibeli. Ini tentu sekali lagi butuh kesadaran dan komitmen bersama.Yang jadi
pertanyaan dibenak penulis terhadap Negara-negara adidaya, katanya cinta damai tapi
mengapa terus berlomba-lomba membuat senjata perang yang super canggih dan
mematikan yang bersifat masal.
- Melalui Pendekatan Religius (Agama)
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya
perdamaian.Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan
ataupun peperangan.Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranaya
kepedulian dan perdamaian.Maka dari itu setiap kita yang mengaku beragama dan ber-
Tuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di
masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki
charisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan
perdamaian

130

- Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang penulis maksudkan terkait

masalah kesejahteraan dan factor-factor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh
terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia.Ketika masyarakatnya kurang sejahtera
tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau Negara
yang kurang sejahtera biasanya akan “cuek” atas isu dan seruan perdamaian. “Boro-
boro mikirin perdamaian dunia, buat makan untuk hidup sehari-hari saja susahnya
minta ampun”, begitu fikir mereka yang kurang sejahtera.Maka untuk mendukung
upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah
meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan Negara di dunia ini.

E. Indonesia Dan Perserikatan Bangsa – Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi

Internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong
kerjasama internasional.Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa Bangsa dan
didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa.Pada saat
didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain
negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara
mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar
PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. [2] Palestina dan Vatikan
adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen
(Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai
Kantor permanen di PBB.

Indonesia resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 tanggal 28
September 1950, yang ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor
A/RES/491 (V) tentang “Penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di
PBB”.Kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh belanda
dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus – 2 November, 1949).

Pada masa konfrontasi Indonesia – Malaysia pada Januari 1965, sebagai reaksi
atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, Soekarno
marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB. Namun, dalam sebuah
telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada

131

sekertaris Jenderal PBB atas keputusannya “Untuk melanjutkan kerja sama penuh
dengan PBB, dan untuk melanjutkan partisipainya dalam sesi ke- 21 sidang Majelis.

F. Aktivitas Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- Majelis Umum PBB, Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak
tahun 1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai presiden Majelis Umum
PBB pada tahun 1971, yang pada saaat itu diwakili oleh Adam Malik yang
memimpin sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB.
- Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai
anggota tidak tetap di dewan keamanan PBB.
- Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia menjadi angggota Dewan Ekonomi
dan Sosial PBB untuk 11 priode. Indonesia pernah dipilih dua kali sebagai
presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000 dan dipilih
sebagai wakil pada tahun 1969, 1999,dan 2012.
- Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali
sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak Dewan tersebut
dibentuk pada tahun 2006.

Adapun tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai beriku:
- Menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
- Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui
penghormatan hak asasi manusia,
- Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui
penghormatan hak asasi manusia,
- Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang
membahayakan perdamaian dunia, dan
- Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam,
dan konflik bersenjata

G. Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia
Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia:
1. Konferensi Asia-Afrika
Indonesia menjadi salah satu pelopor tercetusnya konferensi Asia-Afrika yang
tujuannya adalah menghimpun persatuan Negara-negara Asia-Afrika yang pada
saat itu baru memperoleh kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan
132

kerja sama antar Negara serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi
ini dipelopori oleh menteri luar negeri Indonesia pada saat itu, Ali
sastromidjojo, beserta 4 pemimpin Negara lainnya Pakista,India,Bangladesh,
dan Myanmar yang kemudian diikuti 24 negara Asia-Afrika lainnya.
2. Kontingen Garuda (1957-sekarang)
Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya
diambil dari militer Indonesia yang bertugas dibawah naugan Perserikatan
Bangsa-bangsa.Sejak misi pertamanya tahun 1957, Kontingen garuda sampai
sekarang masih aktif dalam melakukan berbagai misi perdamaian. Negara-
negara yang pernah menjadi tujuan dalam misi Kontingen Garuda adalah
Negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, Irak. Negara
Asean seperti Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Juga Negara Eropa Timur
seperti Georgia dan Bosnia.
3. Gerakan Non-Blok (1961)
Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan Non-Blok,
sebuah perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan Negara-
negara dengan kekuatan besar manapun. Pada saat itu Soekarno bersama dengan
beberapa pemimpin Negara lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk
tidak terlibat kobnfrontasi yang muncul menanggapi terjadinya perang dingin
antara Blok barat dan Blok timur. Saat ini organisasinya beranggotakan 120
negara
4. Membentuk ASEAN (1967)
Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai.Kedua
Negara bersama Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina merasa
perlu untuk menciptakan perdamaian antar Negara dikawasan Asia Tenggara.
Akhirnya pada tahun 1967 terbentuklah ASEAN untuk mempererat hubungan
politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di Asia perluasan. Tenggara. Saat ini
Negara ASEAN berjumlah 10 negara ditambah dengan 5 negara
5. Sangketa Laut Tiongkok (2002-sekarang)
Melalui Declaration Of Conduct (DOC) pada 2002, Indonesia sampai sekarang
memiliki peran yang besar untuk menciptakan perdamaian di Laut Cini
Selatan.Indonesia pada akhirnya menginginkan Negara-negara yang terlibat
untuk merumuskan Code Of Conduct, yaitu sebuah kesepakatan bersama yang
mengatur apa saja dan tidak boleh dilakukan diwilayah sangketa.

133

6. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008)
Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamana PBB pada tahun 2007-
2008, pada masa tersebut Indonesia konsisten menyerukan untuk berdirinya
Negara Palestina yang merdeka dan di akui dunia. Menyerukan keterlibatan
Internasional yang berimbang dalam penyelesaian konflik Israel-
Palestina.Menyerukan agar kedua belah mematuhi parlementer perdamaian
yang ditetapkan PBB.

H. Peranan Indonesia Dalam Membantu Menyelesaikan Konflik di berbagai Negara
- Thailand Berdamai saat Era Soeharto
Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden Filipina
Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah
dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa Moro di
Mindanau.Saat itu Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina.
- Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja
Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign Minister's
Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal
pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara
terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang disengketakan. Dalam
pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan Kamboja.Indonesia sebagai
mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mampu
mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011. Indonesia kemudian
membawa masalah Mindanau ke Forum Menteri Luar Negeri Negara Muslim.
Dibentuk Komite Enam, dengan Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih
karena menjadi negara Muslim terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di
kawasan ASEAN dan punya pengalaman menengahi konflik di Kamboja.
- Konflik Kamboja dan Vietnam
Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta
Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan
Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua
negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan
dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik
pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.

134

- Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar
Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah konflik
etnis Rohingya dengan Myanmar.Banyak yang beranggapan bahwa pemimpin de
facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam menyelesaikan
konflik teraebut. Indonesia turut membantu menyelesaikan masalah ini.Sudah
beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan
Bangladesh untuk membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.

KESIMPULAN
Hubungan dan kerjasama antara bangsa muncul karena tidak meratanya

pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri diseluruh dunia sehingga
terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan Negara yang berbeda. Karena
hubungan dan kerjasama ini terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara
dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh
rasa persahabatan dan saling pengertian antara bangsa di dunia.politik luar negeri
adalah strategi yang digunakan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-
negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan
dipilih oleh suatu Negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan
Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan
strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas
aktif ini dapat dioperasioalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap
priode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional.Politik luar
negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional.

Perumusan politik luar negeri suatu Negara tak terlepas dari kepentingan
nasional Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional
suatu Negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah
satu upaya dalam mengamankan kepentingan ansional Negara yang bersangkutan.
Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subyek-subyek hokum
internasional mengenai fakta, hokum atau politi dimana tuntutan atau pernyataan
suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diigkari oleh pihak lainnya.

135

Soal dan Jawaban
1. Jelaskan Partisipasi Indonesia Dalam Perdamaian Dunia?

Jawaban
Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam

perdamaian dunia.Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi
terbesar ketiga di dunia. Selain itu, juga menjadi negara dengan penduduk Muslim
terbesar di dunia, dan menjadi negara penyumbang personel misi pemeliharaan
perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan
2.764 personel.

Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian
dunia karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang terbanyak.Akan tetapi,
peran tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar
negeri.Dari kedutaan-kedutaan tersebut, tercermin bahwa Indonesia tidak
mengklasifikasikan keistimewaan tertentu bagi masing-masing perwakilan
negaranya di luar.Dengan adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri itu
pula, sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam
mewujudkan perdamaian dunia.

Jika dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari bebas yaitu untuk
menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, dan
tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia.Selain itu, sebuah
negara juga memiliki kesempatan untuk turut aktif memberikan sumbangan, baik
dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik,
sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Jelaskan Apa Itu Pengertian Perdamaian Dunia?
Jawaban
Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagian
bagi seluruh Negara dan bangsa.Perdamaian Dunia melintasi perbatasan melalui
hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat dan
pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lima
anggota permanen Majelis Keamanannya (AS, Rusia, China, Prancis, dan Tritania
Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang.
Namun, Negara-Negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu.
Perdamaian Dunia Dalam studi perdamaian, perdamaian dipahami dalam dua

136

pengertian.Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya
segala jenis kekerasan.Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-
kekerasan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah
apa yang kita miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara
tanpa kekerasan. Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan
suatu proses kreatif tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase
perkembangan) suatu konflik.
3. Sebutkan Pokok Hubungan Internasional Indonesia?
Jawaban

1) Negara kita menjalankan politik damai, yakni negara kita bersama-sama
dengan negara lain berusaha menegakkan perdamaian

2) Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai
dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

3) Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional untuk mnjamin
perdamaian yang kekal.

4. Sebutkan Tujuan Dari Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa?
Jawaban
- menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
- memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui
penghormatan hak asasi manusia,
- memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui
penghormatan hak asasi manusia,

5. Jelaskan Pendekatan Religius Yang Di Lakukan Indonesia Untuk Mewujudkan
Perdamain Dunia?
Jawaban
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya
perdamaian.Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan,
kekerasan ataupun peperangan.Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang
diantaranaya kepedulian dan perdamaian.Maka dari itu setiap kita yang mengaku
beragama dan ber-Tuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta
mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh
agama yang dianggap memiliki charisma dan pengaruh besar di masyarakat harus
ikut serta aktif menyerukan perdamaian

137

BAB XV
Pendidikan Anti Korupsi

A. Latar Belakang Pendidikan Anti Korupsi
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat

korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat
berhadapan dengan negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain.
Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar
negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim yang lebih
baik. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara
ini. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan
berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak
korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana. Korupsi dipandang
sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan
upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang
terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidakakan pernah
berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta
masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu
bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat
terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada
upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegakhukum. Peran aktif
mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut
membangun budaya antikorupsi dimasyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan
sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat.
Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup
tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk
dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai
antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat
ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye,
seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu membuat
sebuah Buku Ajaran yang berisikan materi dasarmata kuliah Pendidikan Antikorupsi
bagi mahasiswa. Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan

138

pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta
menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan
budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat
berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Pengertian Korupsi
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”

.Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa
Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption,
corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Dari
asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik,
menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri,serta
pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk
mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup
unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Pemerasan dalam jabatan
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggaranegara)
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).Jika melihat

dari pengertian korupsi diatas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis
penghianatan, dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah
memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu.

C. Bentuk dan Faktor Penyebab Korupsi
- Bentuk-Bentuk Korupsi
1. Penyuapan
139

Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkansejumlah
pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa sehinggabertentangan
dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu yangdiberikan sebagai suap
tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barangberharga, rujukan hak-hak
istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seseorang
dalam sebuah jabatan publik.
2. Penggelapan (embezzlement) dan pemalsuan atau penggelembungan
(froud).
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian
uang, properti, atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat
untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut.
Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau
mengalihkan harta atau barang secara suka rela.
3. Pemerasan (Extorion)
Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan
informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau
bekerjasama. Dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemerasatau
korban pemerasan.
4. Nepotisme (nepotism)
Kata nepotisme berasal dari kata Latin “nepos” yang berarti “nephew”
(keponakan). Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat
berdasarkan pertimbagan hubunga, bukan karena kemamuannya.
- Fakor Penyebab Korupsi
Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor
penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal
dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokan menjadi
dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor Internal, Merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang
dapat dirinci menjadi :
- Aspek Perilaku Individu :
Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena
mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional
yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar

140

untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu
datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan
keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.
Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung
mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dariatasan,
teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi
kesempatan untuk itu.
Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering
mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak
diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang
seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya.
Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
- Aspek Sosial:
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris
mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan
dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang
yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah
memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika
ia menyalahgunakan kekuasaannya.
2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor diluar
diri pelaku:
- Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi:

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang
dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini
pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh
karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi
terjadi karena: Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat
menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini
seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana
kekayaan itu didapatkan. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama
korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap
peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila
negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena

141

proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan
korupsi.

Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap
perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang
disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa
terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun
tidak disadari.

Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan
diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan
pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah
korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang
menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut
melakukannya.
- Aspek ekonomi:
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada
kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.
Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan
pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
- Aspek Politis:
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang
dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai
dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan
menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan
negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui
lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik,
kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi
menyebabkan perilaku korupsi.
- Aspek Organisasi:

Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam
suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi
bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik
dihadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

142

Tidak adanya Kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya
punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila Kultur organisasi tidak
dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif
mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif,
seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan
umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang
diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai
dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap
instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut
berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya
perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini
memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen
merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah
organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah
organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau
pegawai di dalamnya.

Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua,
yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan
langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasandari
legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena
beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada
berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas.

D. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi
Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk

memberantas korupsi:
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

- Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga
yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa
negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama
kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada

143

tahun 1809. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang pula di
negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak
mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya.
Selain itu lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan
masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi
lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu
peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan
masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur
dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC: 2004). Di Hongkong dibentuk
lembaga antikorupsi yang bernama Independent Commission against
Corruption (ICAC); di Malaysia dibentuk the Anti-Corruption Agency (ACA).
Kita sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas
korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
- Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat
publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki
baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat
memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki
khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.
Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi
dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
- Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik dipemerintahan pusat,
daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi
adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat
harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari
pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang
dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun
memonitor hal ini Korupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan pegawai
negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi
dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal
perekruitan pegawai negeri dan anggota militer jugaperlu dikembangkan.
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
- Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat
untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access toinformation). Sebuah

144

sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat(termasuk media) diberikan
hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah
yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan
keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara
transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau
diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
4. Pencegahan dengan memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah /
perguruan tinggi.
Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-
nilai kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikan
yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa
malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia
menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan
membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral
fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.
Melaui pendidikan karakter anti korupsi inilah yang pertama, para siswa sejak
usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus
konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku. Yang kedua, juga
memberikan proses pembelajaran tentang kepakaan terhadap praktek-praktek
korupsi yang ada disekitar kita. Ketiga, mendidik parasiswa dari usia dini
tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan.
Keempat, menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku
penyimpangan, dan Kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam
menciptakan clean and good-goverment demi masa depan yang lebih baik dan
beradab.

KESIMPULAN
korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan publik. Korupsi adalah penghianatan,
dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah
dalam mengemban tugas tertentu. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah
dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut timbul public judgement
bahwa korupsi adalah manisfestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan
untuk memberantas korupsi. Namun walaupun begitu dengan upaya apapun memang

145

harus terus dilakukan untuk memberantas korupsi. Seperti yang sekarang ini kita
lakukan di lingkungan mahasiswa, memasukan Pendidikan Anti korupsi guna
mengoptimalkan intelektual,sifat kritis dan etika integritas mahasiswa agar kedepannya
bisa menghasilkan sosok sosok pembangun bangsa yang berjiwa anti korupsi tentunya.

146

Soal dan Jawaban
1. Jelaskan Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Terjadinya Korupsi?

Jawaban
- Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi:

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang
dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini
pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena
itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi
karena: Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi
bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai
seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat
masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu
didapatkan. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah
masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi,
sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi,
esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran
pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.

Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap
perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari
oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada
kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan
diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan
pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah
korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang
menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut
melakukannya.
- Aspek ekonomi:
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada
kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.
Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas
diantaranya dengan melakukan korupsi.
- Aspek Politis:

147

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang
dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai
dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan
menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan
negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui
lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik,
kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi
menyebabkan perilaku korupsi.
- Aspek Organisasi:

Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam
suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi
bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik
dihadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

Tidak adanya Kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya
punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila Kultur organisasi tidak
dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif
mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti
korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan
umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang
diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai
dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi
pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai
sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada
efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan
situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen
merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah
organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi
akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di
dalamnya.

Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua,
yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung

148

oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasandari legislatif
dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor,
diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi,
kurangnya profesional pengawas.
2. Jelaskan Faktor Internal Yang Menyebabkan Terjadinya Korupsi?
Jawaban
- Aspek Perilaku Individu:

Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan
karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang
profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat
besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam
itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan
keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.

Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung
mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dariatasan,
teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan
untuk itu.

Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering
mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak
diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang
untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu
kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
- Aspek Sosial:

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum
behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat
memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik
seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini
malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang
ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.
3. Jelaskan Pengertian Korupsi?
Jawaban
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” .Selanjutnya
dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin
yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption,

149

corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda).
Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar
balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai
negeri,serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan
tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka
untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

4. Bagaimana Cara Pencegahan Korupsi di Sektor Publik?
Jawaban
- Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat
publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki
baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat
memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki
khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.
Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi
dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
- Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik dipemerintahan pusat,
daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi
adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat
harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari
pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang
dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun
memonitor hal ini Korupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan pegawai
negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi
dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal
perekruitan pegawai negeri dan anggota militer jugaperlu dikembangkan.

5. Bagaimana Cara Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Di Sekolah?
Jawaban
Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai
kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikan yang
mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu
apabila tergoda untuk melakukan korupsi,dan marah bila ia menyaksikannya.
Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang

150